Implementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 ppt

479 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Implementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 ppt

  1. 1. IMPLEMENTASI UU TAMBANGNO. 4 TAHUN 2009 DI WILAYAHKALIMANTAN TENGAH
  2. 2. KELOMPOK V• Binsar L. Sihombing DBD 111 0121• Riko Perianto DBD 109 034• Sylvester Saragih DBD 111 0105• Werdi DBD 109 050• Tonggo R. Sinambela DBD 111 0127• Agus Riandi DBD 111 0017• Fachrurizki Yandra DBD 111 0037• TioElga DBD 112 045• Riko Wibowo Sitorus DBD 112 085• Hervinda INP DBD 112 070• Rido Rezeki Situmorang DBD 112 059• Ajiranto DBD 112 005• Teguh Efrianes DBD 112 075• Boby Anggara DBD 112 014• Arius Virgo DBD 109 080• Ujianor DBD 1110010• Rizki Riva’I DBD 112 053• Vresmon Ingotda Sihite DBD 112023• Erionaldo DBD 109 019• Willy Nusantara DBD 110 080• Fajar Christomy DBD 111 0094• James Wijaya DBD 111 0028• Etti Eka Yuliani DBD 111 0057• Rizky Akbar Said DBD 111 0066• Irvan W. Sitanggang DBD 111 0078• Raja Samuel DBD 112 033• Nico Daryanto DBD 112 092• Chaterine Winelshia S DBD 112 100• Donald Parhulutan DBD 112 123• Chrisroland Anggie DBD 112 150• Wildianto DBD 109 027
  3. 3. 1.1 Latar Belakang• Tujuan dari dirumuskannya UU Minerba oleh pemerintah dan parlemen (DPR) adalah untukmenggantikan UU No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Pertambanganyang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman ditingkat nasionalmaupun global. Problem terbesar dari UU No.11/1967 adalah sistem perjanjian atau kontraktambang. Dalam pertambangan mineral, dikenal istilah Kontrak Karya (KK). Sementaradalam industri tambang batubara ada istilah Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP).• Sistem kontrak ini memposisikan negara dan korporasi tambang secara sejajar. Dalam rezimkontrak, negara dipandang sebagai mitra bisnis perusahaan tambang yang tidak memiliki sifatsuperior. Hal inilah yang membuat negara selalu ‘impotent’ ketika berhadapan dengankorporasi dalam perumusan pembaruan kontrak, penarikan royalty dan pajak, juga di saatkasus-kasus lingkungan dan sosial bermunculan.• Posisi negara yang lemah dalam UU No.11/1967 inilah yang berusaha untuk dirubah olehpemerintah dan DPR melalui UU No.4/2009 tentang Minerba tersebut. Maka, dalam UUMinerba terjadi perubahan rezim dalam tata kelola industri tambang nasional. Perubahan ituterjadi dari rezim kontrak/perjanjian kepada rezim perizinan. Sehingga istilah-istilah sepertiKK, PKP2B dan KP diganti menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada pasal 36 UUMinerba, disebutkan bila IUP terdiri atas dua tahap, yakni IUP Eksplorasi (penyelidikanumum, eksplorasi dan studi kelayakan) dan IUP Operasi Produksi (konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan).
  4. 4. 1.2 PermasalahanDalam masalah pengimplementasi UU NO. 4 Tahun 2009 di wilayahKalimantan Tengah, kami mengangkat topik masalah tentangperizinan dan pembayaran iuran pajak Perusahaan Tambang diwilayah Kalimantan Tengah yang belum dilakukan sepenuhnya padaperusahaan tambang tersebut, yang mana berakibat merugikan bagikepentingan masyarakat Kalimantan Tengah keseluruhannyaterlebih lagi juga kerugian yang dialami Negara akibat Perusahaantersebut tidak mematuhi dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) sertapembayaran iuran pajak yang berlaku dalam UU NO. 4 Tahun 2009.Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama PemerintahKabupaten di Kalimantan Tengah diminta segera menyikapi temuanBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyebutkan adanyaperusahaan tambang di Kalteng yang merugikan Negara.
  5. 5. Seperti diketahui, BPK melaporkan ada 26 perusahaanpertambangan yang tidak mengikuti aturan yang berlakusehingga menimbulkan potensi kerugian Negara sebanyak RP90,6 miliar dan UU$38 ribu. Sejumlah ini sial perusahaanyang dilaporkan diantaranya, PT KBI, FPI, CKA, GST, dan ZIyang disebut beroperasi di Kalteng.Dalam hal ini, Pemprov dan Pemkap kurang salingberkordinasi dalam menindak lanjuti temuan BPK tersebut,serta kelalaian atau kurangnya ketegasan pada bupati/walikotadan Kepala daerah dalam melakukan pengawasan secara rutinterhadap investasi di wilayahnya .
  6. 6. 1.3 SolusiSolusi untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengancara pemerintah Daerah/Provinsi ataupun Kabupaten harussecepatnya melakukan tindakan atau penyelidikan terhadap 26Perusahaan Pertambangan agar membayar iuran yang telahditetapkan dalam Perundang-undangan agar Negara danMasyarakat Kalimantan Tengah (secara khususnya) tidakdirugikan seperti yang telah terjadi selama beberapa tahun ini.Serta dalam melakukan pemberian Izin Usaha Pertambanganharus benar-benar teliti dalam memberikan izin tersebut agarnantinya tidak terjadi masalah dalam melakukan usahapertambangan.

×