Sosialisasi pamsimas 22nov12_bali

3,339 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,339
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosialisasi pamsimas 22nov12_bali

  1. 1. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM KONSEP PROGRAM PAMSIMAS - 2 DISAMPAIKAN DALAM ACARA SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS II WILAYAH TIMUR SANUR-BALI, 22 NOVEMBER 2012
  2. 2. Agenda Internasional Pembangunan Air Minum dan Sanitasi  Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millennium)  Tujuan 7 Target 10 yaitu menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015 Indikator Existing 2009 Target Proporsi populasi dengan akses terhadap sumber air minum aman** 47,71% 68,87% Proporsi populasi dengan akses terhadap sarana sanitasi dasar 51,19% 62,41% Status Indonesia dalam upaya pencapaian MDGs 2015 Sumber: Susenas 2009 *) Pencapaian menurut perhitungan MDGs *) yang termasuk sumber air aman: air perpipaan, pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, air hujan LATAR BELAKANG PROGRAM 2
  3. 3. KONDISI DAN TARGET PELAYANAN AIR MINUM Proporsi penduduk thdp sumber air minum terlindungi (akses aman) Nasional : 47,71 % Perkotaan : 49,82 % Perdesaan : 45,72 % Total cakupan pelayanan air minum perpipaan Nasional : 25,56 % Perkotaan: 43,96 % Perdesaan : 11,54 % Proporsi penduduk thdp sumber air minum terlindungi (akses aman) Nasional : 68,87 % Perkotaan : 78,19 % Perdesaan : 61,60 % Total cakupan pelayanan air minum perpipaan Nasional : 41,03 % Perkotaan 68,32 % Perdesaan : 19,76 % KONDISI PELAYANAN AIR MINUM 2009 TARGET PELAYANAN AIR MINUM 2015 Ket : 1)Target pelayanan air minum tahun 2015 mengacu pada target MDGs 2)Target pelayanan air minum (akses aman) tahun 2020 : 85 % dan tahun 2025 : 100 %
  4. 4. STATUS TINGKAT PELAYANAN AMPL DI INDONESIA TAHUN 2009 DAN TARGET MDGs AM TAHUN 2015 SUSENAS 2009 TARGET MDGs (2015) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 4.374.901 21,80 42,03 30,60 50 2. SUMATERA UTARA 13.282.201 11,51 51,92 51,04 71 3. SUMATERA BARAT 4.838.658 9,54 39,21 46,62 70 4. RIAU 5.325.773 9,48 52,75 40,96 70 5. KEPULAUAN RIAU 1.525.830 8,27 45,78 37,74 50 6. JAMBI 2.841.734 8,77 40,93 51,19 71 7. SUMATERA SELATAN 7.239.190 16,28 41,48 48,53 70 8. BENGKULU 1.671.012 18,59 34,66 33,02 50 9. LAMPUNG 7.508.573 20,22 38,43 40,29 70 10. BANGKA BELITUNG 1.140.678 7,46 60,66 36,84 52 11. BANTEN 9.812.829 7,64 58,82 27,47 45 12. DKI JAKARTA 9.234.978 3,62 42,03 34,81 50 13. JAWA BARAT 41.597.759 11,96 52,17 40,51 70 14. JAWA TENGAH 39.902.860 17,72 54,06 58,30 75 15. D.I.YOGYAKARTA 3.507.306 17,23 75,35 60,38 80 16. JAWA TIMUR 37.316.833 16,68 51,07 55,7 73 17. BALI 3.556.628 5,13 75,95 59,99 75 18. NUSA TENGGARA BARAT 4.445.475 22,78 39,83 44,96 70 19. NUSA TENGGARA TIMUR 4.633.754 23,31 14,98 45,45 70 20. KALIMANTAN BARAT 4.330.635 9,30 40,12 54,02 72 21. KALIMANTAN TENGAH 2.090.462 7,02 25,78 36,89 52 22. KALIMANTAN SELATAN 3.504.254 5,12 41,16 51,97 70 23. KALIMANTAN TIMUR 3.176.417 7,73 58,48 55,71 73 24. SULAWESI UTARA 2.232.257 9,79 63,59 44,49 70 25. SULAWESI TENGAH 2.487.149 18,98 42,02 44,36 70 26. SULAWESI SELATAN 7.925.474 12,31 57,58 50,13 70 27. SULAWESI TENGGARA 2.125.432 18,93 45,91 59,12 74 28. GORONTALO 985.873 25,01 43,84 44,85 70 29. SULAWESI BARAT 1.050.292 15,29 45,35 42,92 70 30. MALUKU 1.342.613 28,23 38,69 55,50 71 31. MALUKU UTARA 977.555 10,36 43,18 43,75 70 32. PAPUA BARAT 746.147 35,71 32,63 48,08 70 33. PAPUA 2.104.262 37,53 21,65 35,44 50 TOTAL 240.141.946 14,15 51,19 47,71 68,87 % AKSES SANITASI DASAR YANG LAYAK (SUSENAS 2009) % AKSES SUMBER AIR MINUM AMAN NO. PROVINSI JUMLAH PENDUDUK (BPS 2009) % PENDUDUK MISKIN (SUSENAS 2009)
  5. 5.  PENGEMBANGAN SPAM DI PERKOTAAN: PENDEKATAN DAN STRATEGI  DUKUNGAN AIR BAKU MELALUI PEMBANGUNAN INTAKE DAN TRANSMISI AIR BAKU;  PENINGKATAN SPAM SKALA REGIONAL/KOTA/IKK;  PEMBANGUNAN SPAM IKK BARU (BELUM ADA SISTEM);  PENINGKATAN KUALITAS AIR MINUM MELALUI CAPACITY BUILDING, PENGEMBANGAN NSPK, ADVOKASI, SOSIALISASI, PEMBINAAN TEKNIK, MONEV, DAN PENYEHATAN PDAM;  MENDORONG PEMBANGUNAN SPAM BJP (BUKAN JARINGAN PERPIPAAN) DENGAN PEMBANGUNAN SPAM NON JARINGAN PERPIPAAN INDIVIDUAL/KOMUNAL DI PERKOTAAN  PENGEMBANGAN SPAM DI PERDESAAN:  PEMBANGUNAN SPAM UNTUK DESA RAWAN AIR DAN TERPENCIL;  PEMBANGUNAN SPAM PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS);  PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SPAM BJP (BUKAN JARINGAN PERPIPAAN) DAN PERUBAHAN PERILAKU HIGIENIS MASYARAKAT;
  6. 6. TUJUAN UMUM PAMSIMAS II Meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. 6
  7. 7. LOKASI SASARAN PROGRAM PAMSIMAS – I (2008 – 2012) • 15 Provinsi • 110 Kabupaten • 6.263 Desa Reguler • 565 Desa Replikasi
  8. 8. KONSEP DAN STRATEGI PAMSIMAS-2 Konsep: 1. Pelaksanaan strategi nasional dalam rangka pencapaian target MDGs bidang air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan; 2. Pengembangan pendekatan program pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam Pamsimas-1. Strategi: 1. Kemitraan antara Pemerintah, Pemprov,Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat; 2. Mengutamakan peranan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan program; 3. Memfasilitasi pengelolaan SPAMS secara mandiri melalui dukungan pengembangan kerjasama dengan lembaga keuangan dan swasta dalam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
  9. 9. 1. Tiga Menu untuk Peningkatan Kapasitas dan Keberlanjutan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi: a) Optimalisasi, pemanfaatan idle capacity,termasuk rehabilitasi b) Pengembangan, pengembangan pelayanan Air minum dan Sanitasi c) Perluasan, pembangunan infrastruktur Air minum dan Sanitasi desa baru 2. Alokasi Dana BLM pada Tingkat Kabupaten a) Peningkatan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mendukung penyelenggaraan program air minum dan sanitasi b) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten dalam pengambilan keputusan penyaluran dana BLM desa 3. Penguatan Kelembagaan Tingkat Kabupaten a) Pengembangan kemitraan melalui pembentukan/penguatan fungsi TKK/Pokja AMPL dengan unit kerja/panitia Kemitraan (Pakem) b) Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi melalui pembentukan/penguatan Asosiasi SPAM Perdesaan PENDEKATAN PROGRAM
  10. 10. PENGEMBANGAN DAN PEMANTAUAN KEBIJAKAN  Strategi Nasional untuk Pencapaian Target MDGs  Pengembangan Sistem Pemantauan AMPL  Pembinaan pengelolaan Program dan Anggaran TINGKAT PUSAT TUGAS UTAMA PAKEM: •Membantu sosialisasi Pamsimas kepada desa dan kecamatan; •Membantu verifikasi seleksi desa; •Menilai proposal desa LEGALITAS: SK Bupati ANGGOTA PANITIA KEMITRAAN: Pemerintah Daerah (TKK/POKJA AMPL) Asosiasi SPAM Perdesaan (bila ada) Unsur lembaga non pemerintah daerah TINGKAT KABUPATEN PERAN MASYARAKAT: • Memberi kontribusi sebesar 20% dari nilai BLM • Merencanakan, melaksanakan pembangunan, mengelola serta memelihara SPAMS terbangun • Menyediakan Kader AMPL Desa • Sanggup menerapkan PHBS TINGKAT DESA BANTUAN TEKNIS DESA OPTIMALISASI DESA PERLUASAN (BARU) DESA PENGEMBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMERINTAH PANITIA KEMITRAAN TUGAS UTAMA: •Mengkoordinasikan kabupaten yang berminat •Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan BLM •Pengembangan kapasitas pengelolaan program •Pengembangan mekanisme pemantauan kinerja AMPL BM •Fasilitasi penanganan isu-isu pelaksanaan ditingkat provinsi TINGKAT PROVINSI BANTUAN TEKNIS PEMERINTAH PROVINSI
  11. 11. PRINSIP dan PENDEKATAN 1. Berbasis Masyarakat 2. Partisipatif 3. Tanggap Kebutuhan 4. Kesetaraan Gender 5. Keberpihakan pada Masyarakat Miskin 6. Keberlanjutan 7. Transparansi dan Akuntabilitas 8. Berbasis Nilai (kearifan lokal) PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (DARI, OLEH, DAN UNTUK MASYARAKAT) 11
  12. 12. KOMPONEN PROGRAM PAMSIMAS 2 1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal 2. Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi 3. Penyediaan Sarana Air minum dan Sanitasi Umum 4. Dukungan Keberlanjutan (Hibah Insentif Desa dan Kabupaten) 5. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek 12
  13. 13. CAKUPAN DAN TARGET 1. Maksimal Jumlah Provinsi = 32 2. Minimal Jumlah Kab = 156 3. Target minimal jumlah desa (baru) = 5000 4. Jumlah kab per provinsi minimal 3 kab 5. Jumlah desa per kabupaten minimal 32 desa untuk pelaksanaan 2013-2016 6. Jumlah target minimal penerima manfaat air minum adalah 4 juta jiwa.
  14. 14. Tahapan Pelaksanaan Program Pamsimas 2 Pelaksanaan Di Tingkat Masy. Perencanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat Operasi dan Pemeliharaan Penguatan Program Keberlanjutan Pembentukan PAKEM Sosialisasi dan Pengajuan Proposal Proses Pemilihan Desa Penetapan Desa Sasaran Verifikasi Desa LONG LIST DESA (SESUAI LAMPIRAN SURAT MINAT)
  15. 15. TAHAPAN PROSES KEGIATAN PAMSIMAS PADA DESA SASARAN REGULERTAHAPAN PROSES KEGIATAN PAMSIMAS PADA DESA SASARAN
  16. 16. PANITIA KEMITRAAN FASILITATOR MASYARAKAT KONSEP ORGANISASI PELAKSANA PAMSIMAS-2 TIM TEKNIS PUSAT TKP/POKJA AMPL PROV TKK/POKJA AMPL KAB KECAMATAN LKM TIM PENGARAH: Bappenas, KemenPU, KemenKes, Kemendagri KADER AMPL CPMU PPMU DPMU EXECUTING AGENCY IMPLEMENTING AGENCY DESA PEMBINAAN & PEMANTAUAN SATKER PEMBINAAN PAMSIMAS DJCK SATKER PKPAM PROV SATKER PIP KAB PEMBINAAN & PEMANTAUAN ASOSIASI SPAMS PEMBINAAN & PEMANTAUAN PEMBINAAN & PEMANTAUAN PELAPORAN PEMBINAAN & PEMANTAUAN PELAPORAN KOORDINASI KOORDINASI PEMBINAAN & PEMANTAUAN PEMBINAAN & PEMANTAUAN KOORDINASI DUKUNGAN OPERASIONAL PEMBINAAN & PEMANTAUAN PEMBINAAN & PEMANTAUAN PEMBINAAN & PEMANTAUAN Penyaluran Dana BLM PEMBINAAN & PEMANTAUAN DUKUNGAN OPERASIONAL
  17. 17. Kedudukan Panitia Kemitraan dalam Pokja AMPL Kabupaten Pokja AMPL Kabupaten Unit Kerja/Panitia Kemitraan Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi Unit Kerja Advokasi dan Publikasi Unit Kerja Data dan Informasi BAPPEDA DINAS PU DINAS KESEHATAN BPMD PDAM (Optional) Wakil Asosiasi SPAM PDE BAPPEDA DINAS INFOKOM/HUB (Optional) PDE BAPPEDA Unit di masing-masing SKPD terkait dengan pengendalian data dan informasi SEKRETARIAT
  18. 18. Deskripsi Tugas dan Tanggungjawab Pokja AMPL No Unit Tanggung Jawab Ketua Unit Unsur TTK 1 Panitia Kemitraan (PAKEM)  Memimpin & mengkoordinasikan Proses Seleksi Desa 1. Mensosialisasikan Pamsimas kepada masyarakat 2. Menyusun daftar desa sasaran Pamsimas 3. Mengusulkan penetapan desa sasaran Pamsimas untuk pengesahan oleh Kepala Daerah  Merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perbaikan pengelolaan PAMSIMAS kepada POKJA  Membentuk Tim Evaluasi RKM  Menyetujui Rencana Kerja Masyarakat (RKM)  Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PAMSIMAS sesuai sektor-nya  Memonitor kemajuan Pamsimas dan melaporkan kepada POKJA  Memonitor kemajuan kegiatan, mengevaluasi kinerja penyelenggaraan Pamsimas, dan melaporkan kepada POKJA Kabid Fisik dan Prasarana/Sosial Budaya Bappeda  Bappeda  Dinas PU  Dinas Kesehatan  BPMD  PDAM (optional)
  19. 19. No Unit/Pokja Tanggung Jawab Ketua Unit/Pokja Unsur TTK 2 Advokasi dan Publikasi  Memastikan desa sasaran dimuat dalam RKPD  Memastikan kecukupan BLM APBD dan biaya operasional  Mempublikasikan hasil Pamsimas melalui media lokal minimal per triwulan Sekretaris Bappeda  Bappeda  DPPKAD  Humas/Infokom  Dinas Hubkominfotel  PDE Bappeda 3 Data & Informasi  Meng-update data kinerja Pamsimas sesuai KPI dan melaporkannya kepada Unit Pemantauan dan Evaluasi sebagai bahan laporan kinerja PAMSIMAS kepada Kepala Daerah dan Pemprov (cq TKP) Kabid Pusat Data dan Elektronik Bappeda  PDE Bappeda  Unit Pendataan tiap SKPD (DPU, DinKes, BPMD, SKPD terkait) Deskripsi Tugas dan Tanggungjawab Pokja AMPL
  20. 20. No. Uraian Sumber Dana Keterangan APBN APBD Prov. APBD Kab./Kota Masy. Murni PHLN 1. Bantuan Langsung Masyarakat: a. Desa Pamsimas    APBD=DDUB b. Desa Hibah Insentif   SKPA Kab./Kota 2. Fasilitator Masyarakat: a. Desa Pamsimas   PKPAM Prov. b. Desa Hibah Insentif (VIG)   SKPA PKPAM c. Keberlanjutan   PKPAM Prov./SKPA 3. Konsultan Manajemen (Advisor/CMAC/RMAC)   Pusat/PKPAM 4. Capacity Building (Sosialiasi/Workshop/Training, dll)     Pusat/Provinsi/Kab./ Kota 5. Biaya Operasional (BOP/monev)    Pusat/Provinsi/Kab./ Kota KELOMPOK PEMBIAYAAN KEGIATAN 20
  21. 21. Kementerian Keuangan Satker DJCK, DJPP&PL, DJBANGDA, DJPMD Kegiatan : - Administrasi kegiatan - Konsultan CMAC, RMAC, Advisory - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan - Pencetakan Pedoman KPPN Satker PKPAM Propinsi, SKPD Dinas Kesehatan Kegiatan : - Administrasi kegiatan - Gaji & operasional Fasiltator, Sanitarian - Konsultan Manajemen Provinsi - Pelatihan BPSPAMS - Uji kualitas air KPPN Satker PKPS BBM IP Kabupaten/Kota Kegiatan : - Koordinasi - Konstruksi Fisik Satker PKPS BBM IP Kabupaten/Kota Kegiatan : - Koordinasi - Konstruksi Fisik Satker PIP/PPK-PAMSIMAS Kabupaten/Kota Kegiatan : - Bantuan Langsung Masy. (BLM) LKM Pamsimas Bank Perintah Pencairan Dana Pengajuan pencairan Dana Pencairan Dana DIPAKAB/KOTADIPAPUSAT PUSATPROVINSIKAB/KOTADESA KPPN DIPAPROV. MEKANISME PENYALURAN DANA PAMSIMAS
  22. 22. PENGATURAN ANGGARAN DANA BLM  Pada tahun pertama pelaksanaan (2013), seluruh kabupaten mendapatkan alokasi dana APBN yang sama  Pada tahun kedua dan seterusnya (2014-2016), alokasi APBN untuk setiap kabupaten ditentukan berdasarkan:  Cakupan dan target AMPL di perdesaan  Termasuk dalam sasaran kegiatan STBM Kemenkes  Rencana anggaran AMPL-BM dalam RKPD Kabupaten  Rencana pembiayaan BLM APBN untuk TA 2014-2016 disepakati dengan Kabupaten pada Tahun 2013, dan direalisasikan setiap tahun berdasarkan kinerja penerima manfaat (incentive vs disincentive)
  23. 23. BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT DALAM PAMSIMAS  Perhitungan Nilai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN pada setiap kabupaten adalah sebesar 275 juta per desa (sesuai jumlah desa yang akan ditangani oleh APBN). Proporsi jumlah desa yang akan didanai dari APBN adalah sebanyak 80% dari jumlah target desa dan 20% didanai dari APBD Kabupaten.  Penyaluran dana APBN per desa disesuaikan dengan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dengan nilai bantuan maximal Rp. 350 juta sudah termasuk kontribusi masyarakat sebesar 20% (in-cash senilai 4% dan in-kind senilai 16%).  Bentuk kontribusi masyarakat secara in-kind seperti penyediaan material/bahan bangunan dan tenaga kerja.  Penyaluran dana BLM dari APBN dilakukan setelah dana in-cash masyarakat tercatat dalam rekening Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), dan disalurkan dalam 3 tahap (tahap-I sebesar 20%, tahap-II dan III masing-masing 40%.  Penyaluran dana BLM dari APBD dengan proporsi yang sama seperti diatas (80% APBD dan 20% masyarakat).
  24. 24. PENGATURAN SHARING DANA Sharing Pendanaan vs Sharing Program APBN MasyAPBD APBN MasyAPBD Masy APBD BLM Desa-1 BLM Desa-2REPLIKASI KABUPATEN APBN Masy APBD Masy KABUPATEN BLM Desa-1 BLM Desa-2 PAMSIMAS 1 PAMSIMAS 2
  25. 25. Pada tahun pertama Pelaksanaan Pamsimas 2 (2013) PERLUA SAN PENGE MBANG AN APBN OPTIMA L-ISASI APB D Untuk Kabupaten Pamsimas 1 yang menjadi peserta Pamsimas 2
  26. 26. OPTIM A- LISASI PENGE MBANG AN APBD PERLUASAN APB N Untuk Kabupaten yang baru menjadi peserta Pamsimas Pada tahun pertama Pelaksanaan Pamsimas 2 (2013)
  27. 27. MEKANISME SELEKSI DESA SASARAN PAMSIMAS 1 Berbasiskan kebutuhan yang diidentifikasi oleh tim teknis di tingkat kabupaten Fasilitasi dan Verifikasi pemilihan daftar prioritas desa dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten Penentuan prioritas desa berdasarkan data-data statistik PAMSIMAS 2 B erbasiskan usulan atau proposal desa/kelurahan (bottom- up): 1. Diusulkan langsung kepada Pakem 2. Pernah disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan/MAD PNPM Perdesaan/Forum Pembangunan lainnya 3. Mempunyai program air minum dalam RPJMDes a 4. Masuk dalam sasaran program STBM Kemenkes 5.Jumlah target penerima manfaat AM dalam proposal perluasan (desa baru) > 800 orang Fasilitasi dan Verifikasi pemilihan daftar prioritas desa dilakukan oleh PAKEM Penentuan prioritas desa dilakukan oleh Pakem
  28. 28. Kriteria seleksi Desa:  Desa dengan jumlah penduduk > 800 jiwa  Desa dengan akses air minum yang rendah (rawan air)  Desa dengan akses sanitasi yang rendah (masih terdapat perilaku ‘buang air besar sembarangan’/BABS)  Desa dengan prevalensi penyakit diare/ terkait air yang tinggi  Desa yang belum mendapatkan proyek sejenis (air minum & sanitasi) dalam 2 tahun terakhir untuk Desa Perluasan  Desa yang telah mendapatkan proyek sejenis (air minum & sanitasi) lebih dari 2 tahun sebelumnya untuk Desa Optimalisasi/Ekspansi Kesanggupan Masyarakat Desa/Kelurahan untuk:  Kontribusi sebesar 20% dari nilai Bantuan Langsung Masyarakat, yang terdiri dari 4 % incash dan 16 % inkind  Masyarakat bersedia menghilangkan kebiasaan BABS. KRITERIA KELAYAKAN DESA SASARAN PAMSIMAS 28
  29. 29. PROPOSAL DESA 1. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa : a) Masyarakat sanggup memberikan kontribusi masyarakat minimal 20% b) Masyarakat sanggup mengelola dan memelihara SPAM yg telah terbangun melalui BPSPAM c) Menyediakan kader AMPL desa d) Masyarakat sanggup menerapkan PHBS 2. Formulir proposal: data dasar desa, usulan pembangunan SPAM (perluasan/ pengembangan/ optimalisasi), kondisi SPAM desa saat ini 3. Peta rencana pembangunan SPAMS Desa
  30. 30. 30 DOKUMENTASI KONDISI AMPL SEBELUM PAMSIMAS
  31. 31. DOKUMENTASI KONDISI AMPL TERBANGUN DALAM PAMSIMAS TA. 2008 - 2011 31 KOTA PEKALONGAN KAB. BANYUMAS KAB. MALUKU TENGAH KAB. BALANGAN KAB. KUANTAN SENGINGI KAB. DEMAK
  32. 32. PENJARINGAN MINAT KABUPATEN/KOTA UNTUK PAMSIMAS TAHUN 2013
  33. 33. LANDASAN KEBIJAKAN PROGRAM PAMSIMAS - II
  34. 34. Kriteria Pemilihan Kabupaten Pamsimas 2 1. Merupakan wilayah administrasi perdesaan (bukan wilayah perkotaan) sesuai data BPS 2011. 2. Proporsi penduduk perdesaan dengan akses air minum aman masih rendah atau dibawah rata-rata nasional perdesaan (<45.85%) BPS Susenas 2010. 3. Memiliki jumlah minimal desa sasaran sebanyak 32 desa dengan jumlah penduduk per desa lebih dari 800 jiwa 4. Terdapat minimal 3 kabupaten yg memenuhi kriteria dalam 1 propinsi. 5. Menyampaikan surat minat yang ditandatangani Bupati dan DPRD kepada Direktur Jenderal Cipta Karya melalui Pemerintah Provinsi.
  35. 35. Pernyataan Minat Kabupaten Adanya surat minat yang ditandatangani Bupati dan DPRD dengan lampiran sbb: 1. Usulan target tambahan pemanfaat selama 2013-2016, yang dirinci per tahun, dan dibandingkan dengan target kabupaten 2. Kesediaan dana APBD untuk membiayai: 1. Operasional lembaga pengelola program (Pokja AMPL, Pakem, DPMU dan Kader AMPL) 2. Dana BLM APBD sebesar 20% dari total Jml Desa Sasaran, untuk tahun 2013 senilai BLM untuk minimal 1 desa baru dan Pengembangan /Optimalisasi untuk beberapa desa Existing 3. Program daerah untuk pengelolaan pasca konstruksi 3. Kesediaan mengikuti Pedoman dan Juknis Pamsimas II 4. Kesanggupan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
  36. 36. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MINAT KABUPATEN
  37. 37. 2013 2014 2015 2016 1. Target Desa Sasaran Desa 2. Target Tambahan Penerima Manfaat Jiwa 3. Kebutuhan dana BLM (Total) X Rp. 1.000,- - Sumber dana APBN/PHLN X Rp. 1.000,- - Sumber dana APBD Kabupaten X Rp. 1.000,- JUMLAH Disetujui Bersama Oleh: ..............................,..................................2012 TOTAL RENCANA PENDANAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT DESA SASARAN PAMSIMAS-II KABUPATEN …………………………………PROVINSI....................................... TAHUN 2013 - 2016 TAHUN PELAKSANAAN No. URAIAN SATUAN BUPATI ............................................ ....................................................................... DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN............................................ ....................................................................... LAMPIRAN-I. FORMAT SURAT PERNYATAAN MINAT
  38. 38. Penyusunan Usulan Lokasi Desa Sasaran (Long List) No. KRITERIA LOKASI SUMBER DATA 1. Indeks kemiskinan desa/kelurahan yang tinggi BPS 2. Desa/kelurahan yang terbatas akses terhadap air minum Potdes, PU, Dinkes 3. Desa/kelurahan yang terbatas akses terhadap sanitasi Potdes, PU, Dinkes 4. Desa/kelurahan dengan prevalensi penyakit diare/ terkait air yang tinggi Dinkes/ Puskesmas 5. Desa/kelurahan yang belum mendapatkan program sejenis (air minum dan sanitasi) dalam 2 tahun terakhir Bappeda, PU, Dinkes • Cakupan akses air minum adalah persentase jumlah penduduk yang telah memiliki sumber air aman (seperti sumur gali dg kualitas air yang baik) atau dilayani oleh sistem penyediaan air minum secara perpipaan • Cakupan akses sanitasi adalah persentase jumlah penduduk yang menggunakan sarana sanitasi terbangun (seperti cubluk atau jamban) • Prevalensi penyakit diare yang digunakan digunakan adalah status terkini atau sekurang-kurangnya 1 tahun sebelumnya. Penjelasan :
  39. 39.  Provinsi berperan sebagai koordinator wilayah dan memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan program Pamsimas melalui Pokja AMPL Provinsi.  Dalam proses penjaringan minat Kabupaten, Pokja AMPL Provinsi berperan untuk mengkoordinasikan dan melakukan seleksi Kabupaten yang berminat.  Tugas dan fungsi Pokja AMPL Provinsi dalam PAMSIMAS-2:  Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan BLM  Pengembangan kapasitas pengelolaan program  Pengembangan mekanisme pemantauan kinerja AMPL Berbasis Masyarakat  Fasilitasi penanganan isu-isu pelaksanaan ditingkat provinsi PERAN PEMERINTAH PROVINSI
  40. 40.  Pembinaan pengelolaan program Pamsimas-2  Verifikasi dan menetapkan desa sasaran Pamsimas berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten cq. Pokja AMPL  Pengembangan sistem pemantauan pengelolaan program  Dukungan penyediaan dana Bantuan Langsung Masyarakat  Dukungan penyediaan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas / ‘capacity building’ PERAN PEMERINTAH PUSAT Fasilitasi pencapaian target MDGs bidang air minum dan sanitasi melalui kemitraan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:
  41. 41. KEGIATAN JADWAL (TENGGAT TENTATIF) 1. Pemasukan Surat Minat Kabupaten 15 Desember 2012 2. Verifikasi Peminatan Kabupaten 15 Januari 2013 3. Penetapan Kabupaten Pamsimas 2 dan Rencana Pembiayaan BLM 2013-2016 30 Januari 2013 4. Pembentukan Pakem 5 Februari 2013 5. Verifikasi Pemilihan Desa Sasaran oleh Pakem 15 Maret 2013 6. Penyampaian Daftar Desa 2013 ke Pusat 31 Maret 2013 7. Penerbitan SK Desa Sasaran 2013 April 2013 8. Pelaksanaan Tingkat Masyarakat Mei-Desember 2013 Jadwal Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013
  42. 42. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

×