PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG MENGATUR JATI DIRI PNS GURU
PNS - GURU
UU 43/1999 UU 20/2003 UU 14/2005
PP 53/2010 PP 19...
10.Permenpan No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.
11.Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tent...
PASAL-PASAL PENTING
A. UU no. 14 Tahun 2005 :
Pasal 19
(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ...
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan y...
(2) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan di tingkat satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu...
Pasal 175
(2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga
kependidikan oleh Pemerintah dan...
(6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian
pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha seko...
KETUA LKBH PGRI BANYUWANGI
Ir. H. ACHMAD WAHYUDI, SH. MH.
TELP. (0333) 422999
HP. 081 249 072 888
• semua pelanggaran guru...
Skema peraturan guru pns
Skema peraturan guru pns
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skema peraturan guru pns

2,463 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skema peraturan guru pns

  1. 1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR JATI DIRI PNS GURU PNS - GURU UU 43/1999 UU 20/2003 UU 14/2005 PP 53/2010 PP 19/2005 PP 74/2008 Permenpan 16/2009 PP 17/2010 PP 66/2010 Kepmendiknas 162/2003 Permendiknas 28/2010 Permendiknas 60/2011 KETERANGAN : 1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru 6. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 8. PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 9. Kepmendiknas No. 162 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
  2. 2. 10.Permenpan No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 11.Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah. KETUA LKBH PGRI Ir. H. ACHMAD WAHYUDI, SH. MH. TELP. (0333) 422999 HP. 081 358 734 666
  3. 3. PASAL-PASAL PENTING A. UU no. 14 Tahun 2005 : Pasal 19 (1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Pasal 39 (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain Pasal 41 (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.” (4) ……. (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru .” Pasal 42 Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan: a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru; b. memberikan bantuan hukum kepada guru; c. memberikan perlindungan profesi guru; d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan e. memajukan pendidikan nasional. B. PP No. 74 Tahun 2008 : Pasal 26 Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk: a. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, atau penghargaan bagi Guru; dan b. kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/atau putri Guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Pasal 27 (1) Satuan pendidikan memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa kesempatan dan/atau keringanan biaya pendidikan bagi putra dan/atau putri kandung atau anak angkat Guru yang telah memenuhi persyaratan akademik, masih menjadi tanggungannya, dan belum menikah.
  4. 4. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 39 (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan. (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan. (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 (1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan: a. hukum; b. profesi; dan c. keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 41 (1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas. (3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain. Pasal 44 (1)Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru. (2)Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 45 (1) Guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat: a. satuan pendidikan; b. kabupaten atau kota; c. provinsi; dan d. nasional.
  5. 5. (2) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya; b. penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan pendidikan; c. penyusunan rencana strategis; d. penyampaian pendapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja sekolah; e. penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan; f. perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru; g. perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam: a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan; b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan c. kebijakan operasional pendidikan daerah kabupaten atau kota. (4) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam: a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan; b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan c. kebijakan operasional pendidikan daerah propinsi. (5) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam: a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan; b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan c. kebijakan operasional pendidikan tingkat nasional. (6) Saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan baik secara individual, kelompok, atau melalui Organisasi Profesi Guru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. PP. No. 17 Tahun 2010 Pasal 29 (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam: a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota; b. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota; c. rencana strategis pendidikan kabupaten/kota; d. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota; e. rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota; f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan g. peraturan bupati/walikota di bidang pendidikan Pasal 169 (1) Peserta didik berkewajiban: …………………………….. i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban. ……………………………..
  6. 6. Pasal 175 (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan. Pasal 188 (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk: ………………………………. g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya. ………………………………. (5) Organisasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui: a. pengendalian mutu pendidikan profesi; b. pemberian pertimbangan kurikulum program studi sarjana atau diploma empat yang lulusannya berpotensi melanjutkan pada pendidikan profesi; c. pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan; d. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan; e. akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau f. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya. D. PP. No. 41 Tahun 2007 Pasal 14 …………………… (6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan Pasal 17 (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pasal 22 …………………… (4) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari: a. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; b. bidang kesehatan; c. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi …………………… Pasal 35 …………………….
  7. 7. (6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb. (7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.
  8. 8. KETUA LKBH PGRI BANYUWANGI Ir. H. ACHMAD WAHYUDI, SH. MH. TELP. (0333) 422999 HP. 081 249 072 888 • semua pelanggaran guru yang berhubungan dengan profesi guru (di/dalam kelas, lingkungan sekolah, yang masih ada hubungan dengan/berkaitan dengan hubungan guru-murid – murid-guru, proses berlajar-mengajar, serta hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai hubungan guru-nurid – murid-guru), maka harus dilaporkan ke kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) • perselisihan antara masyarakat dengan guru terkait profesi guru, maka harus dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI). • jika kesalahan/pelanggaran yang dilakukan guru tak berhubungan dengan profesi guru, misalnya narkoba, pembunuhan, hingga teroris, atau pelanggaran hukum lainnya, maka polisi langsung memproses tanpa melewati DKGI; DKGI kabupaten – kota. • Selanjutnya, DKGI menjalankan proses penegakan kode etik hingga tahap persidangan; hasil dari persidangan, bisa berujung pemberian sanksi, sanksi administrasi, kepegawaian, hukum pidana; masing-masing sanksi (kategori ringan, sedang, berat), ditetapkan berdasar keputusan DKGI. • Jika putusan sidang di Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI ) menjatuhkan vonis atau pun sanksi, yang nyata-nyata melanggar hukum (yang berlaku di NKRI), maka diserahkan ke pihak kepolisian; guru juga memiliki hak banding atas putusan tersebut.

×