PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Collaboration Approach inEnvironmental Management  Analisis Sumber Daya dan Lingkungan       ...
BAB I                                     PENDAHULUAN        Kegiatan pembangunan tidak hanya menyentuh persoalan ekonomi ...
BAB II                                  PEMBAHASANA. Pendekatan Partisipatif   Konsep partisipasi dalam environmental gove...
1. Program pengelolaan SDA lebih aplikatif sesuai deengan kondisi fisik, konteks sosial,   ekonomi dan budaya masyarakat s...
(sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan   langkah-langkah selanjutnya.6.Pemberdayaan (E...
kesempatan untuk melakukan penilaian ulang, yang akan menghasilkan umpan balik, baikdari masyarakat itu sendiri maupun dar...
2. Hambatan kebijakan. Aparatur pemerintahan sudah terbiasa bekerja dengan   memakai pedoman aturan yang baku yang bersifa...
penerapan pendekatan partisipatif di tingkat lapangan dan lembaga-lembaga terkait.   Staf pemerintah memerlukan keahlian b...
BAB III                                   REVIEW JURNAL   A. Review Jurnal Nasional   Implementasi Manajemen Kolaboratif D...
Terdapat beberapa pemasalahan yang muncul dari kolaborasi antara pihak BTNGHSdan KSM selaku organisasi warga sekitar taman...
B. Review Jurnal Internasional                          Journal of Environmental Planning and Management,                 ...
dan menguntungkan masyarakat luas (Susskind & Cruikshank, 1987; Innes & Booher, 1999;Gunton & Day, 2003).Beberapa hambatan...
11 kriteria akhir yang menjelaskan tujuan yang diinginkan. Dua ratus enam puluh respontelah diterima dan membentuk dasar d...
Process EvaluationKriteria dan deskripsi proses:   1. Purpose and Incentives: Proses ini didorong oleh tujuan bersama dan ...
Designing an Effective Collaborative Planning Process       Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa proses LRMP berhasil dal...
Kesimpulan       Secara keseluruhan, percobaan dengan proses perencanaan kolaboratif (CollaborativePlanning) dalam perenca...
BAB IV                                KESIMPULAN       Dua prioritas menyangkut hak dasar atas sumberdaya alam dan pengelo...
DAFTAR PUSTAKAAnonim. 2006.Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari Secara Partisipatif Dan Terintegrasi          Di Kabupaten...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Collaboration approach in environmental management

1,066 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,066
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Collaboration approach in environmental management

  1. 1. PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Collaboration Approach inEnvironmental Management Analisis Sumber Daya dan Lingkungan Uzza Hayuning Dewanti (115060600111069) Rayinta Putri K. (115060600111035) Dzulfikar Hendra F. (115060607111002) Dosen: Mustika Anggraeni, ST., MSi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
  2. 2. BAB I PENDAHULUAN Kegiatan pembangunan tidak hanya menyentuh persoalan ekonomi dan teknologi,tetapi lebih dari itu adalah persoalan harkat dan martabat manusia.Dalam konteks inilah,kegiatan membangun masyarakat kemudian terkait erat dengan memberdayakan masyarakatkarena di samping memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga mendorong masyarakatmenjadi lebih aktif dan penuh inisiatif.Sudah banyak bukti yang memperlihatkan bahwaketika inisiatif itu hanya dilakukan oleh pemerintah dan tidak pernah diletakkan padamasyarakat, perjalanan pembangunan diwarnai oleh berbagai bentuk monopoli danmanipulasi. Penyelesaian berbagai konflik seperti tersebut di atas bermacam-macam. Biasanyauntuk kasus konflik horisontal diselesaikan lewat musyawarah antar warga masyarakat,sedangkan konflik vertikal diselesaikan lewat jalur hukum dan politik. Bahkan, kerap kalidijumpai penggunaan tindakan represif dan kekerasan untuk menyelesaikan konflik vertikal.Hasilnya dapat ditebak bahwa masyarakat sebagai pihak yang lemah banyak menjadi korbanakibat tindakan represif ini. Oleh sebab itu perlu diterapkannya pola kolaborasi pengelolaan karena ada peluangbesar untuk menyelesaiakan berbagai konflik tersebut melalui jalur musyawarah antar pihak.Bahwa dipandang penting untuk membuat forum multipihak sebagai wadah para stakeholdersuntuk berkomukasi, berkoordinasi dan bermusyawarah menyelesaiakan berbagaipermasalahan yang dihadapi bersama.Mengatasi konflik pengelolaan sumberdaya alamadalah dengan menghormati dan membangun jembatan dialog perbedaan persepsi antar setiappelaku tentang pengelolaan sumberdaya alam. sehingga setiap pelaku (stakeholder) yangberkonflik memperoleh “ruang kesamaan” yang lebih lebar. Resolusi dapat dibangun melaluipenerapan manajemen kolaboratif. 1
  3. 3. BAB II PEMBAHASANA. Pendekatan Partisipatif Konsep partisipasi dalam environmental governance system di Indonesia diharapkanakan memperbesar ruang bagi civil society untuk ikut terlibat dan secara pro-aktifberinisiatif dalam pembangunan lingkungan. Ruang “manuver” politik yang lebih besardibanding apa yang dimilikinya di masa lalu, memungkinkan mereka lebih leluasa untukmendefinisikan secara reflektif (sesuai dengan ukuran-ukuran lokal) solusi-solusi masalahlingkungan yang paling tepat untuk kondisi mereka. Pada sisi lain, adanya perubahan sifatdan skala pemerintahan (changing nature and scale of goverment) yang makinmengurangi dominasi kekuasaan, serta makin diyakininya prinsip kolaborasi (pelibatanmultipihak) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, merupakan momentumpenting penyusunan konstruksi kebijakan lingkungan partisipatif (construction ofparticipatory environmental policy) di masa depan. Hal ini akan memungkinkan makintingginya derajat penerimaan sosial (degree of social acceptability) masyarakat lokal atassegala kebijakan atau keputusan yang diambil (Dharmawan, 2006).B. Pendekatan KolaboratifPendekatan Kolaborasi memiliki tiga unsur utama, yaitu:1. Bersanding Bersanding mempunyai maksud semua pihak berdampingan dan memiliki satu tujuan yang sama yaitu untuk melestarikian sumberdaya alam.2. Bersaing Bersaing maksudnya dari berbagai pihak yang ada telah memiliki pendapat yang berbeda dalam solusinya untuk penyelesaian konfliknya saling bersaing mencari jalan yang paling tepat.3. Pendekatan Multipihak (Koeksistensi) Koeksistensi disini memiliki arti bahwa dari semua pihak yang telah memiliki masing-masing solusi tadi saling melakukan pendekatan ke semua pihak untuk mencari solusi yang paling tepat.Penerapan pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan sumberdaya alam ini diharapkanakan memberikan beberapa dampak positif berikut ini, yaitu: 2
  4. 4. 1. Program pengelolaan SDA lebih aplikatif sesuai deengan kondisi fisik, konteks sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, sehingga memenuhi fungsi kelestarian SDA dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab diantara semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, sehingga pelaksanaan program pemngelolaan hutan bisa berjalan efektif dan berkesinambungan.3. Adanya peran bagi semua stakeholders untuk terlibat dalam proses pengelolaan sumberdaya alam, khususnya dalam hal pengambilan dan pertanggungan jawab keputusan sehingga semua stakeholders sumberdaya terberdayakan.4. Pelaksanaan program menjadi lebih obyektif dan fleksibel berdasarkan keadaan setempat.5. Adanya transparansi dan keterbukaan akibat penyebaran informasi dan wewenang yang jelas.6. Pelaksanaan program lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam. Keenam dampak positif diterapkannya pendekatan kolaboratif dalam pengelolaansumberdaya alam tersebut hanya akan terjadi jika pada pelaksanaannya para stakeholderssenantiasa menjunjung tinggi dan mengamalkan prinsip-prinsip kolaborasi.Prinsip-prinsipkolaborasi yang perlu diamalkan dalam pengelolaan SDA adalah sebagai berikut :1.Keterlibatan stakeholders. Adanya keterlibatan semua pihak, baik individu maupun kelompok masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan SDA.2.Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya semua pihak mempunyai ketrampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.3.Transparansi (Transparency).Semua pihak harus dapat menumbuh-kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog yang produktif.4.Kesetaraan Kewenangan (Sharing Power / Equal Powership).Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi dalam pengelolaan SDA.5.Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility).Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan 3
  5. 5. (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.6.Pemberdayaan (Empowerment).Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain .7.Kerjasama (Cooperation). Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia dan sumber daya modal.C. Manajemen Kolaboratif Manajemen kolaboratif merupakan salah satu pilihan pendekatan dalam membangunhubungan dengan para pihak dalam pengelolaan sumber daya alam lestari.Pengelolaankolaboratif bertujuan agar kegiatan pengelolaan sumberdaya alam sebagai hak dankewajiban masyarakat menjadi gerakan “masyarakat dalam arti luas.”Artinya, manajemenkolaboratif adalah gerakan terpadu antara program pemerintah dengan gerakanmasyarakat. Belajar dari kasus Implementasi Manajemen Kolaboratif Dalam PengelolaanEkowisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pihak yang terlibatdalam pengembangan ekowisata di kawasan ini tidak hanya pihak taman nasional danmasyarakat setempat. Pihak lain yang banyak memberikan kontribusi dalampengembangan ekowisata ini adalah keberadaan Yayasan Ekowisata Halimun (YEH) danberbagai travel agent. Kerjasama multi pihak ini dikenal juga dengan istilah menajemenkolaboratif. Melalui manajemen kolaboratif ini diharapkan dapat mewujudkanpengelolaan TNGHS yang lebih baik sehingga bermanfaat optimal bagi kepentinganekologis, sosial dan ekonomi sesuai dengan karakteristik taman nasional. Mengatasi konflik pengelolaan sumberdaya alam adalah dengan menghormati danmembangun jembatan dialog perbedaan persepsi antar setiap pelaku tentang pengelolaansumberdaya alam. sehingga setiap pelaku (stakeholder) yang berkonflik memperoleh“ruang kesamaan” yang lebih lebar. Resolusi dapat dibangun melalui penerapanmanajemen kolaboratif. Menurut Tadjudin (2000), manajemen kolaboratif merupakan siklus tahapanperencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Pada setiap siklus dibuka 4
  6. 6. kesempatan untuk melakukan penilaian ulang, yang akan menghasilkan umpan balik, baikdari masyarakat itu sendiri maupun dari luar (pemerintah, LSM, maupun perguruantinggi). Dalam pengelolaan sumberdaya hutan sebagai suatu properti masyarakat,manajemen kolaboratif merupakan wahana untuk menginternalisasikan hal-hal yangbersifat eksternal dan dengan demikian dapat dikatakan sebagai manajemen untukmeresolusi konflik. Beberapa contoh isu yang seringkali menjadi persoalan dan diharapkan akan bisadiselesaikan melalui Pengelolaan kolaborasi antara lain: tumpang tindih batas, perbedaankepentingan para pihak dan perbedaan persepsi dalam melihat nilai penting sebuahkawasan hutan. Secara detil, beberapa hal yang seringkali „disentuh‟ dalam sebuahkonsep pengelolaan kolaboratif adalah (Tajjudin, 2000):1. Batas dan teritori sebuah kawasan SDA.2. Batasan fungsi dan keberlanjutan penggunaan.3. Identifikasi para pihak yang terlibat.4. Fungsi dan tanggungjawab para pihak sebagaimana yang diasumsikan oleh masing- masing pihak.5. Keuntungan dan hak yang diperoleh oleh masing-masing pihak.6. Kesepakatan terhadap prioritas dan rencana pengelolaan kawasan.7. Prosedur untuk menghadapi konflik dan melakukan negosiasi yang menghasilkan keputusan bersama mengenai hal tersebut diatas.8. Prosedur untuk mendorong implementasi keputusan tersebut.9. Memperjelas aturan untuk monitoring, evaluasi dan peninjauan kesepakatan kerjasama dan rencana pengelolaan jika dibutuhkan. Pengelolaan kolaboratif didefinisikannya sebagai sebuah bentuk resoolusi konflikyang mengakomodasikan sikap bekerjasama (cooperative) dan assertive yang tinggidengan tujuan mencapai sebuah ‘win-win solution’. Dalam kaitannya dengan pengelolaansumber daya alam, pengelolaan kolaboratif dapat dikatakan sebagai sebuah situasi dimanabeberapa atau semua pihak pada sebuah kawasan terlibat dalam aktivitas pengelolaanSDA-nya (Wiyono, 2008).Hambatan-hambatan yang kerap ditemui pada pengelolaan kolaboratif antara lain:1. Hambatan perilaku. Secara psikologis, aparatur pemerintah seringkali merasa bahwa aparat lebih terhormat dan tinggi statusnya dibandingkan dengan masyarakat desa sekitar. Demikian juga secara psikologis masyarakat merasa bahwa mereka lebih rendah dan kurang pengetahuannya dibandingkan dengan aparat pemerintah. 5
  7. 7. 2. Hambatan kebijakan. Aparatur pemerintahan sudah terbiasa bekerja dengan memakai pedoman aturan yang baku yang bersifat instruktif dan top down. Cara-cara lama dalam pengambilan kebijakan tersebut tercermin dalam bentuk Surat Keputusan, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang terlalu rigid sehingga memandulkan kreatifitas pelaksana di lapangan.3. Hambatan sistem manajemen. Diakui ataupun tidak, sampai saat ini sistem manajemen pengelolaan masih mengikuti model perencanaan konvensional yang bersifat top-down dan sentralistik dan menegasikan konteks dan local specific. Biasanya pimpinan perusahaan di tingkat pusat menyiapkan "cetak biru" untuk dilaksanakan oleh petugas lapangan. Ditambah lagi, masih banyak keputusan, panduan pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mempersempit ruang gerak staf operasional di lapangan untuk bisa fleksibel dan berpartisipasi.4. Hambatan sumber daya manusia.Konsep pembangunan yang berfokus pada masyarakat merupakan konsep baru bagi aparat pemerintah, sehingga butuh waktu untuk sekadar memperkenalkan agar konsep ini bisa dipahami dan diterima ditengah- tengah mereka. Oleh karena itu diperlukan pelatihan untuk membekali mereka dengan pemahaman dan keahlian baru yang akan berguna dalam pelaksanaan program pembangunan.Untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut maka diperlukan tindakan bersamaoleh semua stakeholder :1. Masyarakat. Anggota masyarakat perlu diberdayakan dengan memegang tanggung jawab lebih besar dalam pengelolaan SDA ketimbang hanya menunggu apa yang disediakan pemerintah dan pemegang ijin hak. Masyarakat bukan lagi berperan sebagai obyek pembangunan melainkan menjadi subyek.2. Pemegang Ijin Hak (IUPHHK,HTI,ISL). Pemegang ijin hak harus berperan sebagai fasilitator, menciptakan suasana positif agar semua pihak terkait bisa memberikan konstribusi dalam pengembangan dan pelaksanaan program. Mereka semestinya bertindak sebagai pemungkin (enabler) yang mendorong masyarakat untuk mencari dan menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul, dan bukannya menyediakan jawaban atas semua masalah yang ada. Mereka selayaknya mempertimbangkan perspesktif sosial dan hal-hal teknis serta menghindari dominasi atas berjalannya proses partisipasi dalam pembangunan.3. Pemerintah Daerah. Lembaga pemerintah di tingkat kabupaten perlu membuat mekanisme penyusunan manajemen, monitoring serta evaluasi untuk mempromosikan 6
  8. 8. penerapan pendekatan partisipatif di tingkat lapangan dan lembaga-lembaga terkait. Staf pemerintah memerlukan keahlian baru guna penerapan pendekatan ini, sehingga mesti ada mekanisme penyebaran informasi dan menjalin hubungan koordinasi dengan pemegang ijin hak, masyarakat, serta instansi lain terkait. Lebih jauh, pemerintah daerah hendaknya juga menyediakan anggaran dana khusus untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA.4. Pihak lain terkait. Pihak lain yang dimaksud misalnya LSM, lembaga donor, perguruan tinggi, kalangan pers, dan lain-lain. Pihak-pihak tersebut harus senantiasa mendorong terwujudnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA. Peran mereka bisa sebagai fasilitator, penyedia jasa pelatihan, penyebaran informasi dan mediator bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 7
  9. 9. BAB III REVIEW JURNAL A. Review Jurnal Nasional Implementasi Manajemen Kolaboratif Dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus : Kampung Citalahab Sentral – Cikaniki, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat) Oleh : WulandariReview: Ekowisata merupakan alternatif sytem pemanfaatan sumberdaya alam yang mampumenjamin kelestarian sumbedaya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Karenaekowisata hanya memanfaatkan jasa-jasa lingkungan yang disediakan oleh sumberdaya alamdan menempatan masyarakat sebagai pelaku penting.Oleh karena itu salah satu usaha yangdilakkukan oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) adalah denganmengembangkan ekowisata berbasis masyarakat dimana tidak hanya menjaga kelestarianlingkungan dan budaya tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pihak yang terlibat dalam pengembangan ekowisata di kawasan ini tidak hanya pihaktaman nasional dan masyarakat setempat. Pihak lain yang banyak memberikan kontribusidalam pengembangan ekowisata ini adalah keberadaan Yayasan Ekowisata Halimun (YEH)dan berbagai travel agent. Kerjasama multi pihak ini dikenal juga dengan istilah menajemenkolaboratif. Melalui manajemen kolaboratif ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaanTNGHS yang lebih baik sehingga bermanfaat optimal bagi kepentingan ekologis, sosial danekonomi sesuai dengan karakteristik taman nasional. Manfaat pengelolaan kolaboratif ekowisata berbasis masyarakat di KampungCitalahab meliputi manfaat ekonomi sosial dan manfaat ekologis.Manfaat ekonomi yangdirasakan yaitu adanya penyerapan tenaga kerja lokal sebgai penyedia home stay, pemandulokal, porter dan juru masak. Selain itu juga membuka peluang usaha bagi masyarakat lainuntuk membuka warung di sekitar tempat wisata. Manfaat sosial yaitu mencakupmeningkatnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang ekowisata, pelestarianbudaya lokal khususnya budaya sunda dan terjadi pula transfer informasi antara masyarakatdan para wisatwan. Kemudian manfaat ekologis dari kegiatan ekowisata yaitu masyarakatikut membantu taman nasional untuk menjaga sumberdaya alam yang ada dalam kawasan. 8
  10. 10. Terdapat beberapa pemasalahan yang muncul dari kolaborasi antara pihak BTNGHSdan KSM selaku organisasi warga sekitar taman nasional. Permalahan yang ada antara lainadalah kurangnya perhatian dari pemenrintah terutama pemerintah daerah untuk membantupengembangan ekowisata di daerah ini. Masalah kedua adalah kurangnya fasilitas untukberkomunikasi melalui telepon selular.Hal ini karena di kampung ini hanya dapatberkomunikasi dengan menggunakan operator dari Telkomsel.Masalah ketiga adalah jumlahpengunjung yang tidak menentu dan hanya ramai pada saat tertentu juga menjadi penghambatbagi pengembangan ekowisata di daerah ini. Sedangkan faktor yang jadi penghambat kolaborasi adalah belum adanya kepastianhukum dalam kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat dan pihak BTNGHS sehinggaapabila terjadi pelanggaran, kurangnta sumberdaya manusia yang dimiliki oleh BTNGSsehingga mengakibatkan kurang fokus dalam menangani masalah yang ada. Faktor lainnyaadalah belum terlibatnya semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap kegiatanekowisata berbasis masyarakat di Kampung Citalahab dalam pelaksanaan kolaborasi danfaktor yang terakhir adalah lemahnya kelembagaan yang dimiliki oleh KSM yang disebabkanoleh beberapa hal seperti rendahnya mutu sumberdaya manusia anggota KSM, sulitnya untukmelakukan koordinasi dengan sesama anggota karena leahnya keinginan untuk berorganisaisehingga sulit untuk melakukan musyawarah, terjadinya kecemburuan di antara sesamaanggota KSM karena adanya perbedaan pendapatan dari kegiatan ekowisata, masih adanyahubungan kekeluargaan di antara sesam anggota KSM sehingga sulit untuk menerapkanaturan-aturan organisasi yang formal dan yang terakhir adalah karena dilema kepemilikanlahan karena tingga dan mengembangakan kegiatan ekowisata di lahan pemerintah yangbukan milik mereka 9
  11. 11. B. Review Jurnal Internasional Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 47, No. 1, 59–82, January 2004 The Role of Collaboration in Environmental Management: An Evaluation of Land and Resource Planning in British Columbia TANIS M. FRAME, THOMAS GUNTON & J. C. DAY School of Resource and Environmental Management, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, CanadaReview: Literatur terbaru tentang perencanaan penggunaan lahan mengusulkan penggunaanmodel inovatif kolaboratif perencanaan (collaborative planning/ CP) untuk menyelesaikansengketa perencanaan.Makalah ini menggunakan peserta survei berdasarkan 25 kriteriaevaluatif untuk mengevaluasi penerapan CP terhadap perencanaan penggunaan lahan diBritish Columbia, Kanada. Hasil menunjukkan bahwa CP merupakan cara yang efektif untukmenyelesaikan konflik lingkungan dan menghasilkan manfaat tambahan yang signifikan,seperti memperbaiki stakeholder, keterampilan, dan pengetahuan. Evaluasi studi kasus jugamengidentifikasi kunci sukses manajemen CP termasuk faktor yang berhubungan denganproses desain dan kondisi eksternal.Collaborative Planning Keistimewaan dari CP adalah menggunakan tingkat yang lebih tinggi dari kolaborasidan keterlibatan stakeholder dibandingkan pendekatan perencanaan lainnya (Duffy et al,1996.;Carr et al, 1998;. Susskind et al, 2000;.Wondolleck & Yaffee 2000; Gunton &Day,2003). Dalam CP, kewenangan untuk mengembangkan rencana yang didelegasikankepada para pemangku kepentingan yang bekerja bersama-sama dalam tatap muka negosiasiuntuk mencapai kesepakatan konsensus. Biasanya CP menggunakan fasilitator, mencarikonsensus, memastikan bahwa semua peserta mendengar, dan memastikan bahwa diskusididasarkan pada kepentingan, dan tidak ditentukan posisi. Manfaat utama dari CP adalah untuk menyelesaikan konflik di antara stakeholderyang bersaingkarena lebih mengidentifikasi solusi untuk kepentingan bersama dari semuapihak (Bacow & Wheeler, 1984; Susskind & Cruikshank 1987, Fisher et al, 1991;.Gunton &Flynn, 1992; Harter, 1997, Innes & Booher, 1999; Wondolleck & Yaffee, 2000; Gunton &Day, 2003).Kualitas kesepakatan yang dihasilkan lebih tinggi karena mereka menggabungkanbeberapapengalaman unik dan pengetahuan yang luas sehingga menghasilkan ide-ide inovatif 10
  12. 12. dan menguntungkan masyarakat luas (Susskind & Cruikshank, 1987; Innes & Booher, 1999;Gunton & Day, 2003).Beberapa hambatan yang mempengaruhi keefektivitasan CP yaitu: Perbedaan dasar ideologi antar stakeholder Lembaga kebudayaan menolak perubahan Kurangmya fleksibilitas Kurangnya kepercayaan antara stakeholder Ketidakseimbangan kekuatan yang signifikan antara stakeholder Ketidakseimbangan kemampuan negosiasi antara peserta Ada beberapa inti dari hambatan-hambatan diatas yaitu pertama, terdapat isu dariketidak-seimbangan kekuatan yang menyebabkan stakeholder yang lebih kuat mencapaitujuannya tanpa melalui proses CP. Kedua adalah akuntabilitas proses CP terhadap minatmasyarakatCase Study: Land-use Planning in British Columbia Studi kasus di British Columbia memiliki populasi 4,1 juta dan wilayah seluas 95 jutahektar. Pemerintah British Columbia memiliki 94% dari tanah dasar provinsi (Gunton &Fletcher, 1992).Sekitar 85% dari tanah dasar diklasifikasikan sebagai hutan provinsi yangdigunakan untuk beberapa penggunaan kehutanan. Pada era tahun 1980,konflik antara ekstraksi sumber daya dan pelestarian intensifyang dikenal sebagai perang hutan, ditandai dengan blokade dan protes atas pengambilanmurni daerah pertumbuhan tua (Williams et al, 1998;. BC CORE, 1995).Perencanaanpenggunaan lahan selama periode ini dikelola oleh Departemen Kehutanan dengan konsultasipublik terbatas (Gunton, 1991; SM CORE, 1995).Dalam menanggapi konflik, provinsibereksperimen dengan alternatif perencanaan seperti komite penasehat, gugus tugas,danmeningkatkan konsultasi dengan publik untuk mencoba menyelesaikan penggunaan lahandan konflik lingkungan. Meskipun pendekatan ini tidak berhasil dalammenyelesaikankonflik, mereka menekankan perlunya pendekatan baru untuk perencanaanpenggunaan lahan(Williams et al, 1998;.BC CORE, 1995; Cashore et al, 2001.).Evaluating Collaborative Planning Processes Metodologi peneltian yang digunakan untuk mengevaluasi CP adalah sebagaiberikut.Pertama adalah mereview program evaluasi dan literatur pada CP. Berdasarkanpenelaahan ini, kerangka dikembangkan untuk mengevaluasi studi kasus British Columbiaberdasarkan pada integrasi dari beberapa kerangka kerja yang diusulkan dalam literature yangterdiri dari 14 kriteria proses yang menjelaskan fitur yang diinginkan dari proses desain dan 11
  13. 13. 11 kriteria akhir yang menjelaskan tujuan yang diinginkan. Dua ratus enam puluh respontelah diterima dan membentuk dasar dari Analisis ini (response rate 35%). Intervalkepercayaan untuk hasil penelitian ini adalah _ / - 2,98%, 95% pada saat itu. Dari merekayang menjawab, 71% terlibat untuk 75% atau lebih dari proses, dan 54% untuk 90% ataulebih dari proses.Outcomes EvaluationKriteria dan deskripsi dari hasil: 1. Agreement: proses mencapai kesepakatan dan diterima oleh seluruh pihak. 2. Perceived as Successful: Proses dan hasil dianggap sukses oleh pemangku kepentingan. 3. Conflict Reduced: Proses dapat mengurangi konflik yang terjadi. 4. Superior to Other Methods: Proses dianggap lebih unggul sebagai pendekata alternatif. 5. Innovation and Creativity: Proses menghasilkan hasil dan ide-ide yang kreatif dan inovatif. 6. Knowledge, Understanding and Skills: Stakeholder memperoleh pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dengan berpartisipasi dalam proses. 7. Relationships and Social Capital:Proses menciptakan hubungan pribadi dan hubungan kerja baru diatara partisipan. 8. Information: Proses menghasilkan data, informasi, dan analisis yang lebih baik 9. Second-order Effects: Proses memiliki efek lain yaitu termasuk perubahan sikap dan tindakan, kemitraan, aktivitas kolaboratif, praktek baru atau lembaga baru. Partisipan bekerjasama dalam isu-isu proyek diluar proses. 10. Public Interest: Hasil dianggap adil dan melayani kepentingan bersama atau masyarakat umum, bukan hanya partisipan dari proses. 11. Understanding and Support of CP: Proses ini menghasilkan peningkatan pemahaman dan dukungan partisipan untuk penggunaan pendekatan Collaborative Planning di masa mendatang. 12
  14. 14. Process EvaluationKriteria dan deskripsi proses: 1. Purpose and Incentives: Proses ini didorong oleh tujuan bersama dan menyediakan insentif untukberpartisipasi dan bekerja menuju konsensus dalam proses. 2. Inclusive Representation: Semua pihak dengan minat yang signifikan dengan isu-isu dan hasil terkait terlibat dalam proses. 3. Voluntary Participation and Commitment: Pihak-pihak yang berminat untuk perpartisipasi secara sukarela dan berkomitmen pada proses. 4. Self-design: Pihak-pihak bekerjasama untuk mendesain prosesnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 5. Clear Ground Rules: Sebagaimana proses telah dijalankan, prosedur kerangka kerja yang komprehensif terbentuk termasuk ketentuan referensi dan operasional prosedur. 6. Equal Opportunity and Resources: Proses ini menyediakan kesempatan yang adil bagi partisipan. 7. Principled Negotiation and Respect: Proses ini beroperasi sesuai dengan kondisi dari prinsip bernegosiasi yaitu saling menghormati, percaya, dan pengertian. 8. Accountability: Proses ini beserta partisipannya bertanggung jawab pada masyarakat luas, untuk konstitusi, dan untuk proses itu sendiri. 9. Flexible, Adaptive, and Creative: Fleksibilitas dirancang dalam proses untuk memungkinkan kreativitas dalam suatu pemecahan masalah. 10. High-Quality Information: Proses ini menggabungkan informasi berkualitas tinggi ke dalam pengambilan keputusan. 11. Time Limits: Tonggak dan tenggat waktu yang realistis ditetapkan dan dikelola melalui proses. 12. Commitment to Implementation and Monitoring:Proses dan keputusan akhir melibatkan komitmen dalam implementasi dan monitoring. 13. Effective Process Management: Proses ini dikoordinasikan dan dikelola secara efektif dan dalam sikap netral. 14. Independent Facilitation: Proses menggunakan fasilitator yang terlatih untuk memandu jalannya proses. 13
  15. 15. Designing an Effective Collaborative Planning Process Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa proses LRMP berhasil dalam mencapaikonsensus atau rencana penggunaan lahan. Mengingat intensitas konflik berbasis nilai diantara para stakeholder, pencapaian konsensus rencana penggunaan lahan untuk sebagianbesar dari dasar penggunaan lahan provinsi adalah hasil yang luar biasa yangmenggambarkan manfaat relatif CP untuk proses sebelumnya yang telah gagal untukmenyelesaikan rencana. Proses LRMP juga menghasilkan manfaat tambahan yang pentingtermasuk peningkatan keterampilan, peningkatan pengetahuan dan hubungan pemangkukepentingan ditingkatkan. Proses LRMP menggambarkan beberapa tantangan dan peringatan yang harus diingatketika mengelola proses CP. Pertama, lingkungan eksternal harus kondusif untuk CP.Tekanan eksternal merupakan faktor penting untuk mendorong mereka untuk berpartisipasidalam proses LRMP. Kedua, meskipun penting untuk memungkinkan pemangku kepentinganmerancang self-design, hasil survei menunjukkan bahwa keseimbangan antara pra-desainoleh manajer proses dan self-design oleh stakeholder harus mendukung proses pra-desain.Ketiga, proses tersebut harus dikelola dengan jadwal yang jelas dan realistis.Dari penelitianLeach pada tahun 2002, menunjukkan bahwa dibutuhkan sekitar empat tahun untukmenyelesaikan proses CP dan proses yang tergesa-gesa dapat mengakibatkan kegagalan.Keempat, sangat penting untuk mengatasi masalah kesetaraan di antara stakeholder denganmenyediakan dana, pelatihan, dukungan dan fasilitasi netral untuk membantu semuaperwakilan berpartisipasi secara efektif.Kelima, hasil survei menunjukkan bahwaakuntabilitas proses kepada masyarakat luas harus ditangani dengan mengkomunikasikan danmelibatkan masyarakat umum dalam proses melalui mekanisme seperti newsletter, openhouse dan lokakarya. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa masyarakat yang lebih luasmemahami bagaimana keputusan diambil, dan bahwa kepentingan publik yang lebih luastermasuk dalam pengambilan keputusan dan rekomendasi rencana akhir. Dan yang terakhir,kesepakatan tentang rencana tidak harus diartikan sebagai kepuasan penuh dengan rencanaatau proses. Hasil survei menunjukkan bahwa rencana yang disepakati, 44% dari parapemangku kepentingan tidak puas dengan hasilnya.Strategi untuk mengelola perselisihandiperlukan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan. 14
  16. 16. Kesimpulan Secara keseluruhan, percobaan dengan proses perencanaan kolaboratif (CollaborativePlanning) dalam perencanaan penggunaan lahan di British Columbia merupakan sukses yangluar biasa dalam mempromosikan kesepakatan di antara stakeholder yang selama era tahun1980 telah menjadi konflik. CP memungkinkan pemangku kepentingan untuk berpindah darikonflik intens menuju negosiasi hormat, ketika proses sebelumnya yang menggunakan teknikyang lebih tradisional seperti konsultasi publik telah gagal. Hasilnya telah disepakati, yaitulahan dan rencana pengelolaan sumberdaya bagi sebagian besar pedesaan BritishColumbia.CP juga menghasilkan manfaat tambahan yang penting, termasuk memperbaikihubungan, pemahaman meningkat dan jaringan antara para pemangku kepentingan yangberagam. Peserta mengembangkan keterampilan dan pemahaman tentang alat kolaborasiuntuk pengambilan keputusan di masa depan. Singkatnya, evaluasi studi kasus menegaskanbahwa penggunaan CP adalah layak dan diinginkan bahkan dalam kasus seperti BritishColumbia, yang ditandai dengan konflik nilai fundamental. Studi kasus juga mengidentifikasi beberapa kunci untuk manajemen CP yang sukses.Standar proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memotivasi peserta untukmencapai kesepakatan di meja perundingan. Sebuah proses CP efektif memerlukan tujuanyang jelas, struktur yang jelas, jadwal yang realistis dari sekitar empat tahun, dan staf yangmemadai dan sumber daya informasi. Proses ini membutuhkan partisipasi pemangkukepentingan yang luas dan langkah-langkah seperti pelatihan dan bantuan keuanganuntukmengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok pemangku kepentingan. Proses harusbertanggung jawab kepada publik yang lebih luas melalui proses partisipasi masyarakat yangsaling melengkapi dan retensi pengambilan keputusan akhir oleh badan demokratis yangakuntabel 15
  17. 17. BAB IV KESIMPULAN Dua prioritas menyangkut hak dasar atas sumberdaya alam dan pengelolaandiusulkan sebagai bagian tak-terpisahkan dari proses rasionalisasi kawasan SDA.Memprioritaskan tindakan ke arah pengakuan atau pemberian hak-hak pengelolaan, ataujika memungkinkan, kepemilikan kepada masyarakat setempat (baik secara kolektifmaupun perseorangan) atas tanah di dalam Kawasan Hutan. Hak-hak atas sumberdaya memprioritaskan pengelolaan berkelanjutan terhadaphutan yang secara aktual masih ada, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-undangKehutanan Tahun 1999 (UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Wilayah tersebut adalahhutan produksi dan hutan lindung yang tersisa. Tindakan tersebut mungkin akanmengarah kepada penguasaan hutan yang lebih masuk akal dan diterima luas. Hasilnyaseharusnya diakui oleh masyarakat setempat dan seharusnya diarahkan untuk sebuahpengelolaan-bersama (co-management) sumberdaya hutan (bukan tanahnya) antaramasyarakat setempat dengan pemerintah. Upaya mengoptimalkan peranan dan sumbangan sektor kehutanan padapembangunan berarti evaluasi dari kebjakan yang ada sekarang dan menyempurnakanaspek-aspek yang tidak mendorong pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Kejayaan SDAyang selalu didengungkan sebagai sumber daya alam yang berlimpah dan tak terkirakannilainya tampaknya hanya akan tinggal kenangan apabila tidak ada upaya nyata dansungguh-sungguh serta menyeluruh dari semua pihak yang berkepentingan untukmelestarikannya dengan baik. 16
  18. 18. DAFTAR PUSTAKAAnonim. 2006.Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari Secara Partisipatif Dan Terintegrasi Di Kabupaten Wonosobo. Pemerintah Daerah Wonosobo. www.arupa.or.id. Diakses pada tanggal 25 Januari 2009.Awang, San Afri, 2003, Politik Kehutanan Masyarakat, Kreasi Wacana, Yogyakarta.De Foresta et al. 2000. Ketika Kebun berupa hutan: Sebuah Sumbangan masyarakat, ICRAF Bogor;, Pustaka Hutan Rakyat Vol IV, no 3, Yogyakarta.Fisher, Simon, Jawed Ludin, Steve Williams, Dekha Ibrahim Abdi, Richard Smith dan Sue Williams, 2000, Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak, The British Council, Indonesia, Jakarta.Frame, Tanis M. et al, 2004.The Role of Collaboration in Environmental Management: An Evaluation of Land and Resource Planning in British Columbia. Journal of Environmental Planning and Management Vol. 47, No. 1, 59–82.Carfax Pupblishing, Canada [http://www.rri.wvu.edu/pdffiles/wp9423.pdf] diakses pada tanggal 11 Desember 2012Iskandar U, 1999, Dialog Kehutanan dalam Wacana Global, cet. 1, Bigraf Publishing : Yogyakarta.Miall, Hugh, Oliver Ramsbothan, dan Tom Woodhouse, 2002, Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras, Raja Grafindo Persada, Jakarta.Mangunwijaya, F.M., 2006, Hidup Harmonis dengan Alam, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.Prakoso M., 1996, Renjana Kebijakan Kehutanan, Aditya Media, Yogyakarta.Sardjono, Mustofa Agung, 2004, Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik, dan Kelestarian Sumberdaya, Debut Press, Yogyakarta.Tajjudin, D, 2000, Manajemen Kolaborasi, Pustaka LATIN. Bogor.Usman, Sunyoto, 2004, Jalan Terjal Perubahan Sosial, CIRed dan Jejak Pena, Yogyakarta.Wiyono T Putro, 2008, Pentingnya Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Jawa, Makalah Kursus Pengelolaan Hutan, DERAS Training Centre, Yogyakarta.Wulandari, 2011.Implementasi Manajemen Kolaboratif dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat, IPB: Bogor 17

×