Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pelaksanaan Otda dari Perspektif SDM Aparatur untuk Mewujudkan Pemda yang Inovatif

256 views

Published on

Disampaikan pada Seminar Refleksi 20 Tahun Desentralisasi dan Otonomi Daerah, diselenggarakan oleh Direktorat Otda Bappenas, 11-12-2019

Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
LAN RI

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Pelaksanaan Otda dari Perspektif SDM Aparatur untuk Mewujudkan Pemda yang Inovatif

  1. 1. Disampaikan pada Seminar Refleksi 20 Tahun Desentralisasi dan Otonomi Daerah, diselenggarakan oleh Direktorat Otda Bappenas, 11-12-2019 Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
  2. 2. KONVERGENSI OTDA & DISTRIBUSI PNS Sumber: Data per Juni 2019, BKN (2019) Status Jumlah Presentase (%) PNS Pusat 968.736 22,60 PNS Daerah 3.318.182 77,40 Jumlah 4.286.918 100
  3. 3. PROBLEM SDM APARATUR DI ERA OTDA RENDAHNYA KOMPETENSI & KINERJA 34,57% PNS memiliki kompetensi dan potensi sangat rendah. Kualitas, kinerja, produktivitas budaya kerja umumnya masih rendah. SEDIKITNYA SPESIALIS 4.286.918 juta ASN diisi pejabat pelaksana/JFU (39,09%). Pejabat fungsional teknis selain kependidikan dan kesehatan, hanya 7,53%. KETIDAKSESUAIAN DENGAN KEBUTUHAN Hanya 0,06% ASN di Sumatera dengan latar belakang industri pengolahan, dan 0,27% di Bali-Nusa Tenggara untuk pariwisata. Regulasi dan red-tape menjadi kendala yang sangat kuat (the most binding constraint) penyebab stagnasi pertumbuhan ekonomi, rendahnya investasi dan daya saing daerah. Sumber: KemenPANRB (2019), Bappenas (2019), diolah
  4. 4. KOMPETENSI PNS >< KARAKTER WILAYAH SumberSumberSumberSumber:::: Kementerian PANRB, 2018
  5. 5. KETIMPANGAN RATIO PNS ANTAR DAERAH Ketidakseimbangan rasio ini menjadi indikasi lemahnya perencanaan kebutuhan PNS per wilayah/instansi yang akhirnya berujung pada rendahnya mutu layanan kepada masyarakat. https://tirto.id/ada-437-juta-orang-bekerja-sebagai-pns- efektifkah-ctmX dan instansi pemerintah tidak memiliki standar kompetensi PNS. Manajemen PNS tidak mendesain proyeksi kebutuhan PNS yang didasarkan pada jumlah penduduk dan kondisi obyektif kekuatan PNS yang ada, sehingga trend antara pertumbuhan penduduk dan PNS tidak menjadi dasar dalam pemenuhan kebutuhan PNS. Tidak adanya komposisi ideal antara jumlah PNS dan penduduk diantaranya disebabkan oleh tidak adanya perencanaan PNS secara nasional, validitas kebutuhan PNS per instansi berdasarkan beban kerja, http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Policy-Brief-Distribusi-PNS20-10-2016.pdf
  6. 6. KETIMPANGAN KUALITAS PENDIDIKAN PNS 61% 16% 23% Sumber: BKN (2019) https://www.bkn.go.id/statistik-pns
  7. 7. TANTANGAN PEMBANGUNAN & PELAYANAN PUBLIK Competitiveness Index (2019) Ease of Doing Business (2019) Gov’t Effectiveness (2017) 50 64.6 67 61.5 1 84.8 40 68.1 68 61.4 28 73.9 2 77 27 46 73 67.96 69 68.36 85.24 78.45 67.23 73.64 1 2.21 80 0.09 84 0.04 88 0.00 60 0.38 57 0.43 Sumber: WEF (2019), World Bank (2017 & 2019), diolah Stagnasi pertumbuhan ekonomi pada angka rata-rata 5%. Perekonomian masih didominasi Pulau Jawa dan Sumatera. Lambatnya pertumbuhan industri pengolahan. Rasio penerimaan pajak belum mencapai 16% dari PDB. Investasi, daya saing dan inovasi yang masih rendah.
  8. 8. INOVASI SEBAGAI TEROBOSAN UNTUK AKSELERASI KINERJA OTDABUTUH KEPEMIMPINANBARU 1. Daerah tidak bisa lagi dikelola dengan cara-cara lama (business as usual); 2. Dibutuhkan pemimpin inovatif, mampu berpikir berbeda (out of the box), menghasilkan inisiatif baru yang cerdas, dan bias menarik lesson learned dari pengalaman kepemimpinannya. 3. Dengan inovasi, daerah akan mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin.
  9. 9. TRAJECTORY INOVASI DALAM PERIODISASI DESENTRALISASI 15151515 TahunTahunTahunTahun nyarisnyarisnyarisnyaris tanpatanpatanpatanpa inovasiinovasiinovasiinovasi 5555 TahunTahunTahunTahun penuhpenuhpenuhpenuh inovasiinovasiinovasiinovasi “Bab XXI (Pasal 386-390) UU No. 23/2014 telah membuat perbedaan nyata terhadap tumbuhnya inovasi Pemda”
  10. 10. INDEKS INOVASI DAERAH 2019 (BPP Kemendagri) Sangat Inovatif Inovatif Kurang Inovatif Tidak mengisi data CatatanCatatanCatatanCatatan:::: 137137137137 daerahdaerahdaerahdaerah inovatifinovatifinovatifinovatif dandandandan sangatsangatsangatsangat inovatifinovatifinovatifinovatif dari 485 kabupaten/kota (28,25%) dicapai dalamdalamdalamdalam kurunkurunkurunkurun waktuwaktuwaktuwaktu 5555 tahuntahuntahuntahun, adalah sebuah indikasi efektifnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
  11. 11. INOVASI DAERAH DALAM PROGRAM SINOVIK KEMENPAN-RB IP Jumlah Top 99 Inovasi pada Tahun TOTAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kementerian 19 16 11 20 16 19 101 Lembaga 11 4 5 3 10 5 38 Provinsi 17 15 25 21 18 12 108 Kabupaten 28 39 40 34 39 41 221 Kota 24 25 13 15 16 21 114 BUMN 0 0 5 2 0 1 8 BUMD 0 0 0 4 0 0 4 TOTAL 99 99 99 99 99 99 594 Sumber: Kemenpan-RB, SINOVIK 2019, diolah.
  12. 12. INOVASI DAERAH DALAM PROGRAM SINOVIK KEMENPAN-RB Sumber: Kemenpan-RB, SINOVIK 2019, diolah. PROVINSI (total 26 Provinsi): • Jawa Timur (2014-2018) = 30 inovasi • DIY (2014-2019) = 7 inovasi • Jawa Tengah (2015-2019) = 9 inovasi • DKI Jakarta (2014, 2015-2019) = 13 inovasi • Jawa Barat (2014-2016, 2018-2019) = 5 inovasi KABUPATEN (total 99 Kabupaten): • Banyuwangi (2014-2019) = 14 inovasi • Pinrang (2014, 2015, 2017,2018) = 7 inovasi • Badung (2014-2016 dan 2019) = 7 inovasi • Malang (2015, 2016, 2018) = 3 inovasi KOTA (total 41 Kota): • Surabaya (2014-2019) = 15 inovasi • Yogyakarta (2014-2017, 2019) = 12 inovasi • Banda Aceh (2014, 2015, 2017) = 6 inovasi • Makassar (2014, 2016-2017, 2019) = 4 inovasi • Bandung (2015-2016, 2018) = 8 inovasi
  13. 13. INOVASI DAERAH DALAM PROGRAM LAB. INOVASI LAN
  14. 14. KONTRIBUSI OTDA MEMBANGUN BIROKRASI KELAS DUNIA MELALUI INOVASI Juara Pertama UNPSA Kategori 1 di Marrakesh, 21-23 Juni 2018, dengan inovasi Juru Malaria Kampung
  15. 15. EPILOG 1. Dari perspektif aparatur, pelaksanaan Desentralisasi dan Otda masih menyisakan beberapa permasalahan. Namun masalah aparatur ini bukan implikasi langsung dari UU No. 23/2014, mengingat kewenangan bidang ASN tidak termasuk kewenangan yang didesentralisasikan. 2. UU No. 23/2014 khususnya Bab XXI telah terimplementasikan dengan sangat baik dan terbukti mampu mendorong inovasi tata kelola maupun pelayanan publik di daerah. Inovasi bahkan turut menguatkan visi RB mewujudkan world-class bureaucracy. 3. Penguatan kedepan perlu diarahkan untuk membangun ekosistem inovasi daerah yang kokoh, bukan sekedar menghasilkan banyak inovasi. Kemendagri & Kemenpan-RB sebaiknya juga tidak terus-menerus hanya menyelenggarakan kompetisi & memberikan penghargaan, namun perlu memberi pembinaan secara lebih terstruktur. 4. Untuk memperkuat implementasi desentralisasi, kebijakan pembangunan SDM Pemda dan inovasi harus menjadi twinning strategy.
  16. 16. TerimaTerimaTerimaTerima KasihKasihKasihKasih PNS adalah penggerak inovasi; Inovasi adalah jiwanya pelayanan publik; Pelayanan publik adalah tujuan utama pemerintahan daerah !!

×