OTDA, PILKADA dan  PEMBANGUNAN DEMOKRASI Disampaikan dalam Seminar Hasil Penelitian Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur ...
KOMENTAR UMUM <ul><li>Issu yang diangkat    penting & sangat relevan. </li></ul><ul><ul><li>Merupakan Issu pokok dalam er...
Poin untuk Diskusi (1) <ul><li>Judul :  Pilbup / Pilwali ;  Isi :  Pilgub ? </li></ul><ul><ul><li>Pilbup / Pilwali    kas...
Poin untuk Diskusi (2) <ul><li>Olah Data / Kesimpulan: </li></ul><ul><ul><li>Variabel ke-2 (program calon), tidak 1 pun ya...
<ul><li>Dapatkan Otda mendorong Demokrasi? </li></ul><ul><li>Benarkah keduanya memiliki hubungan konvergen, atau justru di...
PILKADA & “ unanswered questions ” <ul><li>Benarkah Pilkada memberi rakyat demokrasi? </li></ul><ul><li>Dapatkah Pilkada m...
PILKADA &  MONEY POLITICS  - KKN <ul><li>Calon Independen baru sebatas putusan  judicial review  MK, shg  rakyat hanya mem...
<ul><li>Demokrasi baru dapat berjalan jika beberapa kondisi terpenuhi (tingkat pendidikan & melek huruf, kelas menengah yg...
<ul><li>Demokratisasi sbg  penyebab utama  terjadinya konflik  </li></ul><ul><li>Terbukanya ruang demokrasi melahirkan ban...
<ul><li>Demokratisasi sbg  penyebab utama  terjadinya konflik  </li></ul><ul><li>Rejim Nyerere (Tanzania), Soekarno, dan B...
Implikasi Lintas Dimensi <ul><li>Sistem Politik secara makro . Artinya, desain Pilkada sangat tergantung dengan Paket UU P...
Implikasi Lintas Dimensi <ul><li>Netralitas Birokrasi  baik pada kadar netralitasnya, maupun definisi dan kriterianya. Sel...
PRASYARAT  PILKADA YANG DEMOKRATIS &  BERCIRIKAN  GOOD GOVERNANCE <ul><li>RULE OF LAW & ENFORCEMENT </li></ul><ul><ul><li>...
Kesimpulan & Rekomendasi <ul><li>Hubungan antara demokrasi dan pembangunan,  serta antara demokrasi dan resolusi konflik  ...
Renungan Penutup <ul><li>Lee Kuan Yew: </li></ul><ul><li>“ I believe that what a country needs to develop is discipline mo...
TERIMA KASIH SEKIAN &
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Otda, Pilkada dan Pembangunan Demokrasi

0 views

Published on

Otda, Pilkada dan Pembangunan Demokrasi

Disampaikan dalam Seminar Hasil Penelitian Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur .
Samarinda, 22 Januari 2008

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Otda, Pilkada dan Pembangunan Demokrasi

  1. 1. OTDA, PILKADA dan PEMBANGUNAN DEMOKRASI Disampaikan dalam Seminar Hasil Penelitian Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Samarinda, 22 Januari 2008 Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Tri Widodo W. Utomo
  2. 2. KOMENTAR UMUM <ul><li>Issu yang diangkat  penting & sangat relevan. </li></ul><ul><ul><li>Merupakan Issu pokok dalam era Otda (Bappenas, 2007). </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaltim sbg “dapur demokrasi” (pertama menyelenggarakan Pilkada langsung 2005), dan menghadapi “pesta demokrasi” 2008. </li></ul></ul><ul><li>Aspek yang diteliti  strategis & tepat </li></ul><ul><li>Hasil kajian / temuan  menarik & “menggugah” </li></ul>
  3. 3. Poin untuk Diskusi (1) <ul><li>Judul : Pilbup / Pilwali ; Isi : Pilgub ? </li></ul><ul><ul><li>Pilbup / Pilwali  kasuistis, dapat dibandingkan namun tidak bisa generalisasi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilgub  temuan yg bersifat tunggal atau “utuh”. </li></ul></ul><ul><li>Harapan diluar pelaku kajian: </li></ul><ul><ul><li>Tipe penelitian tidak hanya Explanatory , namun juga Exploratory  dapat diketahui fakta / kondisi dibalik data / pernyataan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Variabel dapat diperluas mencakup tahapan pilkada sebagai critical point yg perlu diantisipasi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Responden bukan hanya masyarakat, namun juga penyelenggara Pilkada . </li></ul></ul>
  4. 4. Poin untuk Diskusi (2) <ul><li>Olah Data / Kesimpulan: </li></ul><ul><ul><li>Variabel ke-2 (program calon), tidak 1 pun yang masuk sbg Faktor Dominan di semua daerah  program calon tidak memiliki nilai jual / tidak marketable ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Data Paser = Bulungan = Nunukan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Bagaimana data 7 daerah bisa disimpulkan/ditransformasi menjadi Peringkat Calon Gubernur? </li></ul></ul><ul><li>Follow-up hasil kajian? </li></ul><ul><ul><li>Policy implication : Leadership training? Pendidikan moralitas? Penegakan hukum tanpa pandang bulu? Penyusunan Rcn Pemb Daerah? Penataan relasi antar aktor politik di daerah? </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekomendasi untuk menghasilkan proses Pilkada yg damai & berkualitas serta KDH yg diharapkan? </li></ul></ul>
  5. 5. <ul><li>Dapatkan Otda mendorong Demokrasi? </li></ul><ul><li>Benarkah keduanya memiliki hubungan konvergen, atau justru divergen? </li></ul><ul><li>Mampukah Pilkada menjadi instrumen demokratisasi di tingkat terbawah? </li></ul><ul><li>Mengapa banyak konflik terjadi di era demokrasi, keterbukaan, reformasi, dan otda (bahkan seiring dg proses Pilkada itu sendiri)? </li></ul>OTONOMI DAERAH & D E M O K R A S I “ OTDA mendorong tumbuhnya demokrasi lokal (grassroots democracy)”
  6. 6. PILKADA & “ unanswered questions ” <ul><li>Benarkah Pilkada memberi rakyat demokrasi? </li></ul><ul><li>Dapatkah Pilkada menekan money politics , atau “elite membeli demokrasi dari rakyat”? </li></ul><ul><li>Dapatkah Pilkada mengurangi praktek korupsi? </li></ul><ul><li>Dapatkah Pilkada mendorong Reformasi Birokrasi? </li></ul>
  7. 7. PILKADA & MONEY POLITICS - KKN <ul><li>Calon Independen baru sebatas putusan judicial review MK, shg rakyat hanya memiliki “hak pilih” dari calon yg telah ditentukan oleh partai politik. </li></ul><ul><li>Parpol masih tetap menjadi “mesin politik” utama menuju kekuasaan. Peran inilah yg akan menjadi medan magnet terjadinya money politics . </li></ul><ul><li>Pusaran korupsi diperkirakan tidak sekuat 5 tahun y.l. Ada kecenderungan money politics ini lebih menyebar dan menjangkau langsung kepada masyarakat. </li></ul><ul><li>Logikanya, money politics akan mengikuti dimana “suara” berada. </li></ul><ul><li>Jadi, Pilkada dan Korupsi sementara masih akan tetap menjadi 2 sisi dari 1 mata uang yg sama. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Demokrasi baru dapat berjalan jika beberapa kondisi terpenuhi (tingkat pendidikan & melek huruf, kelas menengah yg mapan, masyarakat sipil yg dinamis, rendahnya kesenjangan sosial, serta adanya ideologi sekuler). </li></ul>Jika ada trade-off berupa sedikit penurunan laju pertumbuhan, hal itu dapat terima ( acceptable ) sebagai harga yang harus dibayar untuk membangun tatanan politik yang demokratis, kebebasan warga, dan perlindungan thd HAM. 2 mainstreams ttg kaitan DEMOKRASI & PEMBANGUNAN democracy as outcome of development democracy as prerequisite for development
  9. 9. <ul><li>Demokratisasi sbg penyebab utama terjadinya konflik </li></ul><ul><li>Terbukanya ruang demokrasi melahirkan banyak kelompok dengan berbagai aliran dan tuntutan yang berbeda  banyaknya politik aliran ini berimplikasi pada sulitnya mengorganisasikan berbagai kepentingan secara negotiable . </li></ul><ul><li>Demokrasi adalah peredam konflik secara damai </li></ul><ul><li>Demokrasi memang bukan jaminan tidak adanya konflik, namun bangsa yang demokratis akan mampu mambangun pranata sosial, sumber daya & fleksibilitas sistem yang lebih baik, sehingga akan lebih mampu mengelola setiap perbedaan & sengketa. </li></ul><ul><li>Demokrasi menyediakan metode pengambilan keputusan yang anti kekerasan, forum perwakilan untuk mempertemukan berbagai perbedaan, serta kesempatan berpartisipasi secara inklusif. </li></ul>Kaitan Demokrasi & Konflik
  10. 10. <ul><li>Demokratisasi sbg penyebab utama terjadinya konflik </li></ul><ul><li>Rejim Nyerere (Tanzania), Soekarno, dan Boigny (Ivory Coast) di masa lampau; serta Mahathir (Malaysia) & Museveni (Uganda) pada masa sekarang. </li></ul><ul><li>Hanya sistem 1 partai / demokrasi terpimpin yg dibutuhkan untuk meredam ketegangan & konflik sosial. Kompetisi multi-partai yg berlebihan hanya akan menjadikan demokrasi menjadi tidak stabil. </li></ul><ul><li>Demokrasi adalah peredam konflik secara damai </li></ul><ul><li>International Institute for Democracy and Electoral Assistance. </li></ul><ul><li>Demokrasi dapat difungsikan sebagai alat untuk mengelola konflik melalui tiga teknik analisa konflik yaitu adversarial (melihat konflik sebagai “kita melawan mereka”), reflektif (introspeksi & mempertimbangkan jalan keluar terbaik), serta integratif (memahami pandangan & kepentingan kedua pihak). </li></ul>Kaitan Demokrasi & Konflik
  11. 11. Implikasi Lintas Dimensi <ul><li>Sistem Politik secara makro . Artinya, desain Pilkada sangat tergantung dengan Paket UU Politik (UU Pemilu, UU Parpol, UU Susduk) yg biasanya selalu diperbaharui setiap 5 tahun. Artinya, untuk menghasilkan Pilkada yg benar-benar berbobot, maka sistem politik makronya juga harus disesuaikan. Tidak mungkin hanya Pilkada-nya yg dioprek-oprek sementara supra struktur politiknya tidak berubah. </li></ul><ul><li>Pengembangan karis PNS di Daerah . Pilkada memberi legitimasi yang besar sekali kepada KDH terpilih untuk merombak birokrasi karir sesuai &quot;keinginannya&quot;. Sayangnya, seringkali KDH terpilih kurang menguasai ilmu kepemerintahan, sehingga cenderung berlaku subyektif. Kondisi ini diperparah dengan &quot;keterjeratan&quot; atau terperangkapnya KDH kedalam jaring-jaring kroni ( cronyism trap ) sehingga banyak pertimbangan politis dalam setiap kebijakan administratif yg menjadi kewenangannya. Bukti-bukti awal sudah cukup banyak, misalnya melonjaknya calon peserta Diklatpim II pasca Pilkada. </li></ul>
  12. 12. Implikasi Lintas Dimensi <ul><li>Netralitas Birokrasi baik pada kadar netralitasnya, maupun definisi dan kriterianya. Selama ini tidak jelas, apakah mengikuti (baca: mendengarkan) kampanye seseorang termasuk kampanye. Atau, jika seorang ajudan masih melaksanakan tugas-tugas rutin KDH yg kebetulan adalah Calon KDH pada Pilkada, apakah juga bisa dikategorikan tidak netral. Selama ini tafsir netralitas lebih banyak melekat pada KDH terpilih, sehingga banyak PNS jadi korban karena dianggap &quot;tiarap&quot;. Kasus di Kutai Kartanegara sangat unique mengenai hal satu ini. </li></ul><ul><li>Pilkada yg tidak dibatasi oleh nilai-nilai yg tegas juga dapat berdampak pada rendahnya mutu kebijakan publik di daerah. Dan jika hal ini berlangsung terus, maka masyarakatlah yang menjadi korban dari sebuah sistem demokrasi bernama Pilkada . </li></ul>
  13. 13. PRASYARAT PILKADA YANG DEMOKRATIS & BERCIRIKAN GOOD GOVERNANCE <ul><li>RULE OF LAW & ENFORCEMENT </li></ul><ul><ul><li>(KEJELASAN & KETEGASAN ATURAN HUKUM) </li></ul></ul><ul><li>VOTERS & CIVIC EDUCATION </li></ul><ul><ul><li>(SOSIALISASI ATURAN PILKADA) </li></ul></ul><ul><li>STATESMANSHIP </li></ul><ul><ul><li>(KENEGARAWANAN KANDIDAT) </li></ul></ul>
  14. 14. Kesimpulan & Rekomendasi <ul><li>Hubungan antara demokrasi dan pembangunan, serta antara demokrasi dan resolusi konflik tidak perlu dipahami secara hitam putih. </li></ul><ul><li>Divergensi atau konvergensi antar kedua variabel diatas sangat tergantung pada para pelaku politik dan mapannya sistem yang digunakan. </li></ul><ul><li>Desentralisasi harus diperkuat untuk membangun good local governance  kinerja pembangunan akan meningkat dengan sendirinya sementara rezim demokratis juga dapat ikut terbangun. </li></ul><ul><li>Perlu pengembangan kapasitas birokrasi untuk menjalankan program pembangunan secara efektif tanpa intervensi politis secara berlebihan; sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan daerah. </li></ul><ul><li>Perlu dibangun proses dan kelembagaan politik yang hati-hati ( prudent politics ), serta menyiapkan infrastruktur ekonomi, sosial dan politik untuk berjalannya demokrasi secara wajar. </li></ul><ul><li>Perlu diberi peran kepada otoritas lokal untuk membangun kerangka penyaluran aspirasi dan kepentingan rakyat. </li></ul>
  15. 15. Renungan Penutup <ul><li>Lee Kuan Yew: </li></ul><ul><li>“ I believe that what a country needs to develop is discipline more than democracy” </li></ul>
  16. 16. TERIMA KASIH SEKIAN &

×