FGD / Expert Panel I dalam rangka Penelitian “Relevansi Dekonsentrasi Sebagai Instrumen
Pemerintah Dalam Mendukung Kebijak...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Tugas
Pembantuan
Dekonsen-
trasi
Desentra-
lisasi
Wilayah “Misteri”
yg diteliti
FGD / EXPERT PANEL
FGD I (30-6-2014)
Bagian dari pengumpulan
data;
Berfungsi untuk
memverifikasi policy issues
& research ...
PENELITIAN
“Bagaimanakah sesungguhnya relevansi
dekonsentrasi dalam mendukung kebijakan
nasional di daerah dan memperkuat
...
DERAJATNYA
(Wajib – Pilihan,
Hapuskan)
SUBSTANSI-
NYA
(Jenis Program)
SUBYEKNYA
(Pusat, Instansi
Vertikal, Daerah)
Menjawa...
DEKONSENTRASI
Apa sesungguhnya urgensi dari asas dekonsentrasi
dalam sistem pemerintahan kita?
Apakah dekonsentrasi adalah...
DEKONSENTRASI
• Mendekatkan akses masyarakat
kepada aparat pusat, meningkatkan
mobilisasi sumber daya (Turner, 2002);
• Me...
DEKONSENTRASI
Apa saja kriteria yang sebaiknya digunakan untuk
menentukan suatu urusan/program sebagai
urusan/program deko...
DEKONSENTRASI
Jika kebijakan pengalihan anggaran dekonsentrasi menjadi DAK sudah
terealisasi, apa sumber pendanaan penggan...
DEKONSENTRASI
UPT, Kantor Regional, Pusat, atau unit kerja K/L di daerah
(selain yang menjalankan urusan absolut pemerinta...
DEKONSENTRASI
Menurut UU No. 32/2004, wakil pemerintah adalah
kedudukan dan peran yang dibebankan kepada Gubernur
secara e...
DEKONSENTRASI … cont.
Bagaimana mewujudkan keseimbangan peran gubernur
selaku wakil pemerintah dan selaku kepala daerah ?
...
PROGRAM & ANGGARAN
Banyak pihak mensinyalir bahwa ada duplikasi atau
tumpang tindih antara program/anggaran K/L dengan
pro...
DEKONSENTRASI
Menurut analisis bapak/ibu, bagaimana konstruksi
dekonsentrasi yang lebih ideal dalam konteks revisi
UU No. ...
Jakarta, 30 Juni 2014
DESEN DEKON
UNITARY
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Membedah Permasalahan Dekonsentrasi dan Proyeksi Untuk Rekonstruksi Kebijakan di Masa Mendatang

1,440 views

Published on

FGD / Expert Panel I dalam rangka Penelitian “Relevansi Dekonsentrasi Sebagai Instrumen
Pemerintah Dalam Mendukung Kebijakan Nasional di Daerah di Era Desentralisasi”
Jakarta, 30 Juni 2014

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,440
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
555
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Membedah Permasalahan Dekonsentrasi dan Proyeksi Untuk Rekonstruksi Kebijakan di Masa Mendatang

  1. 1. FGD / Expert Panel I dalam rangka Penelitian “Relevansi Dekonsentrasi Sebagai Instrumen Pemerintah Dalam Mendukung Kebijakan Nasional di Daerah di Era Desentralisasi” Jakarta, 30 Juni 2014 DESEN DEKON UNITARY
  2. 2. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Tugas Pembantuan Dekonsen- trasi Desentra- lisasi Wilayah “Misteri” yg diteliti
  3. 3. FGD / EXPERT PANEL FGD I (30-6-2014) Bagian dari pengumpulan data; Berfungsi untuk memverifikasi policy issues & research questions; Fokus pada pemetaan masalah dan hubungan kausalitasnya; Akan digabung dengan data sekunder & hasil wwancara untuk memperkuat validitas data penelitian. FGD II (est. Akhir Ags) Dilakukan setelah tahap analisis / interpretasi data; Berfungsi untuk memverifikasi hasil analisis, temuan, dan rekomendasi; Fokus pada hasil penelitian untuk memperkuat validitas hasil & rekomendasi, sehingga memperkuat probabilitas untuk implementasi yang lebih baik.
  4. 4. PENELITIAN “Bagaimanakah sesungguhnya relevansi dekonsentrasi dalam mendukung kebijakan nasional di daerah dan memperkuat pembangunan daerah otonom?”
  5. 5. DERAJATNYA (Wajib – Pilihan, Hapuskan) SUBSTANSI- NYA (Jenis Program) SUBYEKNYA (Pusat, Instansi Vertikal, Daerah) Menjawab sejauh mana relevansi dekonsentrasi sbg instrumen pemerintah (pusat) dalam menjamin terlaksananya kebijakan nasional di daerah serta memperkuat pembangunan daerah otonom. yang DIINGINKAN
  6. 6. DEKONSENTRASI Apa sesungguhnya urgensi dari asas dekonsentrasi dalam sistem pemerintahan kita? Apakah dekonsentrasi adalah satu-satunya alat pemerintah untuk mendukung dan menjamin terselenggaranya kepentingannya di daerah, atau untuk memenuhi urgensi tadi? Apakah jika program/anggaran dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada wakil pemerintah dihapus, maka kepentingan pemerintah (nasional) tidak terlaksana dengan baik di daerah? Adakah dampak yang sangat mendasar jika dekonsentrasi kepada wakil pemerintah dihapus saja, sehingga tersisa dekonsentrasi untuk instansi vertikal saja?
  7. 7. DEKONSENTRASI • Mendekatkan akses masyarakat kepada aparat pusat, meningkatkan mobilisasi sumber daya (Turner, 2002); • Mengkombinasikan tindakan pemerintah pusat & daerah. membuat pemerintah lebih sensitif dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan prosedur yg lebih kompetitif (Bizet, 2002); • Mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum, serta untuk menjamin hubungan yg serasi antara Pemerintah dan Daerah, serta antar Daerah (PP 39/2001 jo. PP 7/2008) Apakah manfaat itu terjadi di Indonesia? Jika Ya, apa indikatornya; Jika Tidak, mengapa?
  8. 8. DEKONSENTRASI Apa saja kriteria yang sebaiknya digunakan untuk menentukan suatu urusan/program sebagai urusan/program dekonsentrasi? Menurut pengamatan bapak/ibu, apakah pemerintah pusat (cq. Kementerian/Lembaga) sudah memiliki dan menerapkan kriteria urusan/program dekonsentrasi dengan benar?
  9. 9. DEKONSENTRASI Jika kebijakan pengalihan anggaran dekonsentrasi menjadi DAK sudah terealisasi, apa sumber pendanaan pengganti untuk urusan dekonsentrasi? Jika tidak ada penggantinya, maka urusan dekonsentrasi tidak dapat diimplementasikan. Ini berarti pula urusan dekonsentrasi akan terhapus dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, atau paling tidak semakin memperkecil peranan dekonsentrasi. Apakah seperti ini arah regulasi kedepan? Jika peran dekonsentrasi semakin lemah, bagaimana agenda penguatan negara kesatuan bisa dijamin? KL mana saja yang sudah menerapkan kebijakan ini? Adakah evaluasi terhadap kendala, masalah atau dampak dari kebijakan ini? Jika sudah, apa rencana tindak lanjut kedepan? Perintah pengalihan dana dekonsentrasi menjadi DAK secara teknis sulit dilakukan karena dana dekonsentrasi tidak boleh digunakan untuk kegiatan fisik, sementara DAK justru lebih banyak untuk mendukung proyek fisik. Bagaimana menjembatani gap ini dan kompromi seperti apa yang ditempuh?
  10. 10. DEKONSENTRASI UPT, Kantor Regional, Pusat, atau unit kerja K/L di daerah (selain yang menjalankan urusan absolut pemerintah) apakah juga masuk dalam kategori sebagai “Instansi Vertikal”? Jika Ya: Bukankah program kerja mereka harus disebut sebagai program dekonsentrasi, dan anggarannya juga anggaran dekonsentrasi? Bukankah program dan anggaran unit K/L di daerah tadi harus dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah? Sesuai dengan definisi “dekonsentrasi” sebagai “pelimpahan wewenang”, bukankah seharusnya ada pelimpahan wewenang dari pimpinan K/L kepada unit kerja K/L tersebut? Jika Tidak, status kelembagaan unit K/L di daerah tersebut tidak sesuai dengan definisi dekonsentrasi. Artinya, bukan perangkat daerah, bukan perangkat pusat sepenuhnya (karena berada di daerah), dan bukan pula Instansi Vertikal? Lantas, model kelembagaan apa unit kerja semacam ini?
  11. 11. DEKONSENTRASI Menurut UU No. 32/2004, wakil pemerintah adalah kedudukan dan peran yang dibebankan kepada Gubernur secara ex-officio (karena jabatannya), dan bukan pada institusi. Apakah tidak lebih baik fungsi itu melekat pada Gubernur selaku KDH, sehingga perangkat daerah secara otomatis juga menjalankan fungsi ganda? Apakah gubernur yang memiliki peran ganda sebagai KDH dan sekaligus sebagai Wakil Pemerintah ini dapat dikatakan sebagai fused-model dalam otonomi daerah seperti konsep UU No. 5/1974 ? Secara normatif maupun empiris, kedudukan Wakil Pemerintah tidaklah sekuat Kepala Wilayah. Ketiadaan perangkat kelembagaan Wakil Pemerintah adalah salah satu penyebabnya. Apakah konsep Wakil Pemerintah ini masih perlu dipertahankan (jika hanya menajdi formalitas)?
  12. 12. DEKONSENTRASI … cont. Bagaimana mewujudkan keseimbangan peran gubernur selaku wakil pemerintah dan selaku kepala daerah ? Bagaimana peran dan tugas bupati/walikota dalam kerangka dekonsentrasi? Apakah di tingkat kabupaten/kota memang tidak dibutuhkan seorang wakil pemerintah? o Dengan tidak adanya wakil pemerintah di kabupaten/kota, apakah bupati/walikota cukup hanya sebagai representasi rakyat? o Dengan terpisahnya fungsi desentralisasi dan dekonsentrasi (split-model), bagaimana menjamin kepentingan pemerintah dapat terselenggara dengan baik di kabupaten/kota?
  13. 13. PROGRAM & ANGGARAN Banyak pihak mensinyalir bahwa ada duplikasi atau tumpang tindih antara program/anggaran K/L dengan program/anggaran yang didekonsentrasikan; atau antara program/anggaran dekonsentrasi dengan program/anggaran provinsi. Bagaimana pandangan bapak/ibu, apakah memperkuat indikasi tersebut atau ada pendapat lain? Bagaimana mengintegrasikan program dekonsentrasi dengan program atau prioritas pembangunan daerah?
  14. 14. DEKONSENTRASI Menurut analisis bapak/ibu, bagaimana konstruksi dekonsentrasi yang lebih ideal dalam konteks revisi UU No. 32/2004? Bagaimana model kelembagaan dan pengelolaan keuangan dekonsentrasi yang sebaiknya? Bagaimana mekanisme perencanaan dan model pertanggungjawaban yang baik dalam penyelenggaraan fungsi dekonsentrasi?
  15. 15. Jakarta, 30 Juni 2014 DESEN DEKON UNITARY

×