Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat IIIPusat Kajian Manajemen Kebijakan (PKMK)LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
Nama         :Tri Widodo W. Utomo, SH.,MATTL          :Yogyakarta, 15-07-1968NIP          :19680715 199401 1 001Jabatan   ...
• Mengapa Good Governance? Apa GG  Penting?• Konsep Dasar Good Governance.• Good Governance Dalam Kerangka  Reformasi Biro...
1
Birokrasi                              Masyarakat   (Fungsi Yan & Kesejahteraan)             (Salus Populi Suprema Lex)   ...
Indonesia                                                    memperoleh skor -                                            ...
 Meskipun penilaian government effectiveness mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun, masih  terlalu rendah, dan ma...
Meskipun IPK Indonesia telah membaik dari tahun ke tahun, tetapi nilainyamasih rendah (2,8 dari 10), masih relatif rendah ...
Meskipun peringkat Indonesia cenderung membaik, jika dibandingkan dengan negara-   negara tetangga, Indonesia masih tertin...
EASE OF…            DB200   DB2010       Waktu dan Biaya Memulai Bisnis di                                    9           ...
Capacity of Regulatory   Rule of   Control ofNo.        Negara                        innovation    quality     law      c...
NEGARA PALING BERSIH DI ASIA            NEGARA TERKORUP DI ASEAN1. Peringkat I : Hongkong2. Peringkat II : Jepang         ...
NEGARA TERKORUP DI DUNIA                        KASUS KORUPSI 20041. Peringkat I : Bangladesh, Chad.              1. Anggo...
PROVINSI TERKORUP            PROVINSI PALING BERSIH1.   Peringkat I : DKI Jakarta   1.   Peringkat I : Gorontalo2.   Perin...
RATA - RATA                          NO      JENIS IZIN1. Biaya mengurus izin                         SEBELUM    SESUDAH  ...
• Kecenderungan                 • Kegagalan pemerintah  pergeseran dominasi             (state failure).  negara & pemerin...
Peter F. Drucker (1968) dalam The Age of Discontinuity     kemungkinan bangkrutnya birokrasi.Barzelay (1982) dalam Breaki...
 Mc Leod (1998)  krisis multidimensional di Indonesia      sebagian besar disebabkan oleh adanya salah urus    (mismanag...
 “A limited or framework of government with  significant positive responsibilities” (Gray, 1989:  15). “Reinventing Gove...
Pemerintah           Pemerintah                                 Katalis                                                 Pe...
2
 Kooiman (1993)  Serangkaian proses interaksi sosial politik  antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai  bidang...
1. Negara/pemerintahan    sbg pembuat   kebijakan, pengendali &   pengawas                              Pemerintah       ...
Mencakup seluruh                                           lembaga politik danMencakup seluruh                            ...
• Economic Governance   Proses pembuatan keputusan  utk memfasilitasi aktivitas  ekonomi di dalam negeri &  interaksi dia...
No      Unsur                Government                      Governance     Perbandingan                      Dapat berart...
Bad Government                    Good Government1.   Lamban & reaktif           1.   Proaktif2.   Arogan                 ...
PROCESS              ETHIC,           ACCOUNTABILI               TY &                     STRUCTURE           TRANSPARENC ...
(UU No. 28/1999)1. Kepastian Hukum  mengutamakan landasan peraturan,   kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pen...
(UNDP)
(UNDP)1. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation): Pemerintah   bertindak sbg mediator/fasilitator atas berbagai kep...
(UNDP)4. Daya Tanggap (Responsiveness): Setiap institusi dan   prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani   berba...
(UNDP)8. Partisipasi (Participation): Setiap warga masyarakat memiliki   hak suara yg sama dalam proses pemerintahan &   p...
(Mustopadidjaja, 1999)   Demokrasi dan Pemberdayaan;   Pelayanan (A Spirit of Public Service);   Transparansi dan Akunt...
(Konferensi Nasional Kepemerintahan Yang Baik, 2001)       1. Prinsip partisipasi;       2. Prinsip penegakan hukum;      ...
1. Wawasan ke Depan (Visionary)   9. Keefisienan & Keefektifan2. Keterbukaan & Transparansi         (Efficiency & Effectiv...
Indikator Minimal      Perangkat Pendukung Indikator Adanya kejelasan   Perangkat/kebijakan yg memberikan  setiap tujuan...
Indikator Minimal       Perangkat Pendukung Indikator Tersedianya informasi yg  Peraturan yang menjamin hak  memadai pad...
Indikator Minimal      Perangkat Pendukung Indikator Adanya pemahaman  Pedoman pelaksanaan proses  penyelenggara negara ...
Indikator Minimal           Perangkat Pendukung Indikator Adanya kesesuaian        Adanya Standard Operating Procedure  ...
Indikator Minimal          Perangkat Pendukung Indikator Adanya peraturan         Peraturan perundang-undangan;  perunda...
Indikator Minimal                      Perangkat                                                   Pendukung Adanya hak-h...
Indikator Minimal        Perangkat Pendukung Indikator Berkinerja tinggi;    Standar kompetensi yg sesuai dengan Taat a...
Perangkat Pendukung       Indikator Minimal                                         Indikator Tersedianya layanan pengadu...
Indikator Minimal              Perangkat Pendukung Terlaksananya administrasi    Standar dan indikator kinerja  penyelen...
Indikator Minimal                Perangkat Pendukung Adanya kejelasan            UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004;  pem...
Indikator Minimal               Perangkat Pendukung Adanya pemahaman aparat pemerintah  Peraturan-peraturan dan  tentang...
Indikator Minimal           Perangkat Pendukung Indikator Adanya kebijakan yg       Peraturan yg berpihak pada pengurang...
Indikator Minimal       Perangkat Pendukung Indikator Menurunnya tingkat     Peraturan dan kebijakan yg  pencemaran dan ...
Indikator                        Perangkat Pendukung Indikator     Minimal Berkembangnya     Berbagai peraturan dan kebij...
Kota Bandung  pelayanankebutuhan air bersih dikelolasecara swakelola. Caranya,RW membangun sumurartesis (sekitar 60m) dan...
KEGIATAN         RELEVANSI PRINSIP GG          LOKASI       AKTOR KUNCIPerencanaan        Partisipasi, Kesetaraan,        ...
3
Base line                     Target     Sasaran                       Indikator                      2010     2011       ...
• Mengatasi krisis ekonomi untuk menghasilkan stabilitas  moneter yg tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan  aktiv...
VISI IDEAL (Cita-cita luhur Bangsa Indonesia):“... Negara Indonesia yg merdeka, bersatu, berdaulat, adil & makmur”“... mel...
 Visi Indonesia 2014: “Terwujudnya Indonesia yang  Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” (RPJMN). Lima Agenda Utama Pe...
 RB dan GG (Tata Kelola) adalah prioritas  tertinggi dari 11 prioritas dalam RPJM  Nasional (2010-2014). 3 sasaran utama...
“Reformasi Birokrasi &Tata Kelola (GG)”1.   Struktur / Kelembagaan2.   Otonomi Daerah3.   SDM4.   Regulasi5.   Sinergi Pus...
1. Struktur / Kelembagaan   Koordinasi perencanaan dan evaluasi program    kelembagaan. Sasaran: Terlaksananya penataan k...
1. Struktur / Kelembagaan (continued …)   Penyusunan & pelaksanaan kebijakan reformasi    birokrasi. Sasaran: meningkatny...
2. Otonomi Daerah   Pembatasan Pemekaran Wilayah. Sasaran: Terlaksananya    seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan   ...
2. Otonomi Daerah (continued …)     Pembinaan & Fasilitasi Pertanggungjawaban &      Pengawasan Keuangan Daerah. Sasaran:...
3. Sumber Daya Manusia     Penyusunan Kebijakan Perencanaan SDM Aparatur.      Sasaran: Tersusunnya kebijakan (PP) tentan...
4. Regulasi     Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum      Departemen. Sasaran: Percepatan harmonisasi dan   ...
5. Sinergi Antara Pusat dan Daerah     Penetapan IKU Pelayanan Publik yang selaras antara      pemerintah pusat dan pemer...
5. Sinergi Antara Pusat dan Daerah (continued …)     Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di      bidang kesejah...
6. Penegakan Hukum     Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan.      Sasaran: Meningkatnya clearance rate t...
6. Penegakan Hukum (continued …)     Penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan tahanan dan      pembinaan narapidana. ...
6. Penegakan Hukum (continued …)     Diklat aparatur Kejaksaan. Sasaran: Meningkatnya      kemampuan profesional, integri...
6. Penegakan Hukum (continued …)     Penyediaan Data dan Informasi untuk Pemberantasan      Korupsi. Sasaran: teknologi i...
7. Data Kependudukan     Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)      Terpadu. Sasaran: Terlaksananya tertib ...
Indikator Pengarusutamaan TataKelola Pemerintahan yg Baik - GG        ISU / KEBIJAKAN                                  IND...
Indikator Pengarusutamaan TataKelola Pemerintahan yg Baik - GG       ISU / KEBIJAKAN                                    IN...
Indikator Pengarusutamaan TataKelola Pemerintahan yg Baik - GG       ISU / KEBIJAKAN                                   IND...
Indikator Pengarusutamaan TataKelola Pemerintahan yg Baik - GG        ISU / KEBIJAKAN                                     ...
Indikator Pengarusutamaan TataKelola Pemerintahan yg Baik - GG      ISU / KEBIJAKAN                                       ...
Indikator Pengarusutamaan TataKelola Pemerintahan yg Baik - GG        ISU / KEBIJAKAN                                 INDI...
4
Tingkatan Budaya                                   Aturan                                        Hukum      Khusus      Fi...
1. Tap MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi   Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi   Kehidupa...
4. Tap MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah   Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN  Membentuk   Undang-un...
(Tap MPR No. VI/2001)1. Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yg bersumber   dari ajaran agama, khususnya yg bersifa...
• Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa  dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan...
• Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa tersebut  menggunakan pendekatan agama dan budaya.• Internalisas...
Tap MPR No. VI/2001                   PP No. 42/2004Etika Sosial dan Budaya                Etika Dalam BernegaraEtika Poli...
1. KUHP (Criminal Law);2. Peraturan per-UU-an (Formal Ethics Legislation);   Tap MPR No. VI/2001   PP No. 42/20043. Pedo...
Etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral & prinsip-    prinsip benar & salah (Altschull, 1990). Kode Et...
Ethics is the basis of conduct, which is perceived through individual    morality and societys norm of what is "good or ba...
PKMK LAN-RISemoga bermanfaat …
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Membangun Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)

6,064 views

Published on

Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Published in: News & Politics, Business
2 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,064
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
176
Comments
2
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Judul RUU yang benarapakah RUU Penyelenggara Negara, ataukah RUU EtikaPemerintahan. Di AS, The US Office of Government Ethics (OGE) jugahanyadalamlingkupeksekutifsaja, ygsecararincimemiliki 4 fungsiyakni: Establishes standards of ethical conduct for the executive branch;Ensures transparency in government through financial disclosure;Educates executive branch employees;Promotes good governance.Tap MPR No. X/MPR/1998 dan Tap MPR No. VIII/MPR/2001secarategasmengamanatkandisusunnya UU EtikaPemerintahan, bukan UU EtikaPenyelenggara Negara.
  • Manajudulygtepat: RUU EtikaatauRUU KodeEtik?PP No. 42/2004 lebihmenggunakanKodeEtik, sedang Tap MPR menggunakanistilahEtika. Mengapa?
  • Dengandefinisidiatas, mestinya RUU Etikajauhlebihumum/makrodibanding PP KodeEtik. Namunnampaknya draft RUU inimasihbanyakmengaturhalteknissepertimekanismekerjamajeliskodeetik / lembagapenegakkodeetik.
  • Membangun Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)

    1. 1. Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat IIIPusat Kajian Manajemen Kebijakan (PKMK)LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
    2. 2. Nama :Tri Widodo W. Utomo, SH.,MATTL :Yogyakarta, 15-07-1968NIP :19680715 199401 1 001Jabatan :Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan/ Peneliti Utama Bidang Administrasi NegaraGol/Pangkat : IV-c / Pembina Utama MudaAlamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta Telp. 021-3868202 ext. 179; Fax. 021-3800187Alamt Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong Tangerang Selatan, HP. 0819-503-4500
    3. 3. • Mengapa Good Governance? Apa GG Penting?• Konsep Dasar Good Governance.• Good Governance Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi.• Etika Dalam Penyelenggara Negara.
    4. 4. 1
    5. 5. Birokrasi Masyarakat (Fungsi Yan & Kesejahteraan) (Salus Populi Suprema Lex) Discretionary Power (Kewenangan Bertindak Secara Bebas) Kemungkinan Penyimpangan (perbuatan melanggar hkm /onrechmatige overheidsdaad ; perbuatanmenyalahgunakan wewenang / detournement de pouvoir ; perbuatan sewenang- wenang / abus de droit) Upaya Perlindungan  Hukum Positif  Etika / Asas atau Prinsip Pemerintahan Yang Baik (GG)
    6. 6. Indonesia memperoleh skor - 0,43 pada tahun 2004 dan meningkat menjadi -0,29 pada tahun 2008. Perkembangan skor memperlihatkan adanya kemajuan kapasitas kelembagaan birokrasi pemerintah meskipun belum signifikan. Paramater pengukurannya meliputi kualitas pelayanan publik, kualitasbirokrasi, kompetensi aparat pemerintah, dan independensi PNS terhadap tekanan politik.
    7. 7.  Meskipun penilaian government effectiveness mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun, masih terlalu rendah, dan masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga. Artinya efektivitas pemerintahan di Indonesia masih di bawah Malaysia dan Thailand. Kondisi ini mencerminkan masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah
    8. 8. Meskipun IPK Indonesia telah membaik dari tahun ke tahun, tetapi nilainyamasih rendah (2,8 dari 10), masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya
    9. 9. Meskipun peringkat Indonesia cenderung membaik, jika dibandingkan dengan negara- negara tetangga, Indonesia masih tertinggal. Salah satu parameter kemudahanberusaha adalah jumlah hari yang dibutuhkan untuk memulai usaha. yang di Indonesia membutuhkan waktu lima kali lebih lama jika dibandingkan dengan Malaysia.
    10. 10. EASE OF… DB200 DB2010 Waktu dan Biaya Memulai Bisnis di 9 Time (hari) Indonesia 67 60 Doing Business 129 122 Cost (% GNI per kapita) 56 58 50 50 46 46 46 47 47 Starting a Business 161 173 43 43 45 Dealing with construction 61 57 38 33 31 31 34 32 34 29 permits 29 28 26 30 29 25 Employing workers 149 150 Registering property 95 110 Getting credit 113 109 Protecting investors 41 53 Paying taxes 126 119  Yogyakarta merupakan kota dengan waktu Trading across borders 45 40 memulai bisnis terendah di Indonesia Enforcing contracts 146 142  Jakarta merupakan kota dengan biaya memulai bisnis terendah di Indonesia Closing a business 142 141 Tahun 2010, Indonesia berada di peringkat ke 122 dari 183 negara, membaik dari peringkat 129 di tahun sebelumnya. Indonesia juga dinilai cukup berhasil dalam mereformasi berbagai kebijakan terkait dengan perbaikan iklim penanaman modal. Indonesia dikategorikan sebagai “the most active business regulating reformer in East Asia and the Pacific”Sumber: IFC, Bank Dunia (2009)
    11. 11. Capacity of Regulatory Rule of Control ofNo. Negara innovation quality law corruption 1. Singapura 18 1.92 1.73 2.34 2. Korsel 15 0.73 0.79 0.45 3. Malaysia 25 0.27 0.49 0.14 4. China 22 -0.22 -0.33 -0.44 5. Thailand 59 0.26 -0.03 -0.38 7. Vietnam 33 -0.53 -0.43 -0.78 8. Indonesia 44 -0.27 -0.66 -0.64 9. Philippines 70 -0.05 -0.49 -0.75Source: The World Bank, 2009
    12. 12. NEGARA PALING BERSIH DI ASIA NEGARA TERKORUP DI ASEAN1. Peringkat I : Hongkong2. Peringkat II : Jepang 1. Peringkat I : INDONESIA3. Peringkat III : Taiwan 2. Peringkat II : Kamboja4. Peringkat IV : Korea Selatan 3. Peringkat III : Filipina5. Peringkat V : China 4. Peringkat IV : Laos6. Peringkat VI : Srilanka 5. Peringkat V : Vietnam7. Peringkat VII : India 6. Peringkat VI : Thailand8. Peringkat VIII : Afghanistan 7. Peringkat VII: Malaysia9. Peringkat IX : Nepal 8. Peringkat VIII: Singapura10. Peringkat X : INDONESIA (Sumber: TII, 2004) (Sumber: TII, 2004)
    13. 13. NEGARA TERKORUP DI DUNIA KASUS KORUPSI 20041. Peringkat I : Bangladesh, Chad. 1. Anggota DPRD : 125 orang2. Peringkat II : Turkmenistan, Myanmar, 2. KDH : 84 orang Haiti 3. Aparat Pemda : 57 orang 4. BUMN/BUMD : 36 orang3. Peringkat III : Nigeria, Guinea Equatorial, Cote d’Ivore 5. Pimpro : 36 orang 6. Kepala Dinas : 25 orang4. Peringkat IV : Angola 7. Aparat K/L : 15 orang5. Peringkat V : Tajikistan, Sudan, 8. Aparat Kejaksaan: 13 orang Somalia, Paraguay, 9. Pengusaha : 12 orang Pakistan, Kenya, Kongo 10. KDH : 7 orang6. Peringkat VI : Uzbekistan, Liberia, Iraq, 11. Aparat Kepolisian: 5 orang Ethiopia, Kamerun, 12. Pengelola Pendidikan: 5 orang Azerbaijan, INDONESIA. (Sumber: ICW, 2005) (Sumber: TII, 2005)
    14. 14. PROVINSI TERKORUP PROVINSI PALING BERSIH1. Peringkat I : DKI Jakarta 1. Peringkat I : Gorontalo2. Peringkat II: Jatim 2. Peringkat II: Babel3. Peringkat III :Jateng 3. Peringkat III :Bali4. Peringkat IV :Jabar 4. Peringkat IV :Maluku5. Peringkat V :Sumsel 5. Peringkat V :Papua6. Peringkat VI :Aceh 6. Peringkat VI :Kaltim7. Peringkat VII:Sumut (Sumber: ICW, 2004) (Sumber: ICW, 2004)
    15. 15. RATA - RATA NO JENIS IZIN1. Biaya mengurus izin SEBELUM SESUDAH 3 – 10 % dari biaya 1 HO investasi (Andadari, a. Waktu 50 Hari 16 Hari 1997). b. Biaya 282 Ribu 191 Ribu2. Pungutan liar, 2 Industri berkisar 30 % dari a. Waktu 45 Hari 14 Hari biaya operasi b. Biaya 363 Ribu 239 Ribu (Rustiani, 2000). 3 SIUP a. Waktu 25 Hari 13 Hari3. Lama pengurusan b. Biaya 300 Ribu 249 Ribu izin dibutuhkan 4 TDP waktu 151 hari a. Waktu 32 Hari 13 Hari (Bank Dunia, 2006). b. Biaya 349 Ribu 203 Ribu
    16. 16. • Kecenderungan • Kegagalan pemerintah pergeseran dominasi (state failure). negara & pemerintah.• Kendala dan keterbatasan • Perubahan pola Interaksi sektor publik dalam Sosial Politik antara pemenuhan kepentingan Pemerintah dng Swasta & publik. Masyarakat Madani. • Munculnya paradigma-paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan negara. • Komitmen Reformasi Nasional dan pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara RI dalam rangka demokratisasi dan pemberantasan KKN.
    17. 17. Peter F. Drucker (1968) dalam The Age of Discontinuity  kemungkinan bangkrutnya birokrasi.Barzelay (1982) dalam Breaking Through Bureaucracy  masyarakat bosan dan muak pada birokrasi yang rakus dan bekerja lamban.Osborne & Gaebler (1992) dalam Reinventing Government  kegagalan utama pemerintah saat ini adalah karena kelemahan manajemennya, bukan pada apa yg dikerjakan pemerintah, melainkan bgmn cara mengerjakannya.Osborne & Plastrik (1996) dalam Banishing Bureucracy  agar birokrasi lebih efektif, perlu dipangkas agar ramping, the least government is the best government.E. S. Savas (1987)  perlunya privatisasi, ramping struktur kaya fungsi, pemilahan dan pemilihan fungsi publik.
    18. 18.  Mc Leod (1998)  krisis multidimensional di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh adanya salah urus (mismanagement) pada semua sektor, baik swasta dan terutama pemerintah. Diantara komponen bangsa, setelah terjadinya reformasi, birokrasi merupakan sektor yg paling lamban berubahnya. Diperlukan pembaruan manajemen pemerintahan pada semua tahapan, mulai dari tahapan perencanaan, implementasi sampai evaluasi. Paradigma GG pada dasarnya adalah upaya membangun filosofi, strategi & teknik mengelola urusan2 publik secara lebih transparan dengan melibatkan pihak yg terlibat (stakeholder & shareholder).
    19. 19.  “A limited or framework of government with significant positive responsibilities” (Gray, 1989: 15). “Reinventing Government” (Osborne & Gaebler, 1992). “Perubahan dari negara pejabat menjadi negara pelayan” (Effendi, 1996 : 16 – 17). “Dari Government menjadi Governance” (Kooiman, ed, 1993).
    20. 20. Pemerintah Pemerintah Katalis Pemerintah Pelaku Utama Milik Berorientasi Pasar Masyarakat Pembangunan Pemerintah Pemerintah KompetitifDesentralisasi Public Perubahan Administration Peran Applying 10 Principles of: Pemerintah Pemerintah Digerakkan Pemerintah Misi Antisipatif Pemerintah Pemerintah Berorientasi Fasilitator, Wirausaha Pemerintah Hasil Dinamisator, Berorientasi Pelanggan Katalisator
    21. 21. 2
    22. 22.  Kooiman (1993)  Serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut. World Bank  the way state power is used in managing economic and social resources for development society. Artinya, governance adalah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi & sosial guna pembangunan masyarakat. UNDP  the exercise of political, economic & administrative authority to manage a nation’s affair at all levels. Kata governance, diartikan sbg penggunaan / pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah nasional pada semua tingkatan.
    23. 23. 1. Negara/pemerintahan  sbg pembuat kebijakan, pengendali & pengawas Pemerintah Swasta2.Swasta/Dunia usaha  sbg penggerak aktivitas bidang ekonomi3. Masyarakat  sbg subyek dan obyek dari Masyarakat sektor pemerintah dan swasta. “Posisi 3 Domain dalam konsep good governance yg bersifat heterarkhis, BUKAN hierarkhis”
    24. 24. Mencakup seluruh lembaga politik danMencakup seluruh sektor publik (birokrasi)usaha swastasektor industri,perdagangan,perbankan, PEMERINTAHkoperasi, bahkanUKM dan sektorinformal Mencakup baik perorangan maupun kelompok masyarakat (Civil Society) termasuk LSM/Ornop SWASTA / BISNIS MASYARAKAT
    25. 25. • Economic Governance  Proses pembuatan keputusan utk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri & interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Economic Political• Political Governance  Govt Govt Proses pembuatan keputusan utk formulasi kebijakan publik, yang dilakukan oleh birokrasi bersama politisi. Administrative• Administrative Governance Govt  Implementasi proses kebijakan yg telah diputuskan oleh institusi politik.
    26. 26. No Unsur Government Governance Perbandingan Dapat berarti lembaga/ fungsi Dapat berarti cara1. Pengertian yg dijalankan oleh organ penggunaan atau tertinggi dlm negara pelaksanaan Hirarkhis (yg memerintah Heterarkhis (ada2. Sifat Hubungan berada di atas, warga negara kesetaraan kedudukan dan berada di bawah) hanya berbeda dlm fungsi)3. Komponen yg Sebagai subjek hanya ada satu Ada 3 komponen yg terlibat: 1. Sektor publik; 2. Terlibat yaitu instansi pemerintah Swasta; 3. Masyarakat Pemegang Peran Semua memegang peran4. Dominan Sektor pemerintah sesuai dgn fungsinya masing-masing5 Efek yg Kepatuhan warga negara Partisipasi warga negara Diharapkan Hasil Akhir yg Pencapaian tujuan negara Pencapaian tujuan melalui6. Diharapkan melalui kepatuhan warga partisipasi sbg warga negara negara
    27. 27. Bad Government Good Government1. Lamban & reaktif 1. Proaktif2. Arogan 2. Ramah & Persuasif3. Korup 3. Transparan4. Birokratisme 4. Mengutamakan proses & produk5. Boros 5. Proporsional & profesional6. Bekerja secara naluriah 6. Bekerja secara sistemik7. Enggan berubah 7. Pembelajaran sepanjang hayat8. Kurang berorientasi pada 8. Menempatkan stakeholder & kepentingan publik shareholder ditempat utama.
    28. 28. PROCESS ETHIC, ACCOUNTABILI TY & STRUCTURE TRANSPARENC YINTERNATIONA L OR COGNITION &GLOBALIZATIO VALUES N FORCES DIMENSIONS OF SOUND GOVERNANC E SECTOR CONSTITUTION ORGANIZATION POLICY & MANAGEMENT INSTITUTIONN & PERFORMANC E
    29. 29. (UU No. 28/1999)1. Kepastian Hukum  mengutamakan landasan peraturan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara/pemerintahan.2. Tertib Penyelenggaraan Negara  menekankan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara/pemerintahan.3. Kepentingan Umum  mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan partisipatif.4. Keterbukaan  memenuhi hak masyarakat thd informasi yg benar, jujur, dan tidak diskriminatif ttg penyelenggaraan negara/pemerintahan.5. Proporsionalitas  mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara negara/pemerintahan.6. Profesionalitas  mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan.7. Akuntabilitas  mengutamakan pertanggungjawaban kpd masyarakat sbg pemegang kedaulatan.
    30. 30. (UNDP)
    31. 31. (UNDP)1. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation): Pemerintah bertindak sbg mediator/fasilitator atas berbagai kepentingan yg berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yg terbaik bagi semua pihak. Kebijakan & prosedur kerja Pemerintah harus didasarkan kesepakatan dan konsensus yg dapat diterima seluruh stakeholders.2. Akuntabilitas (Accountability): Decision makers di sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki akuntabilitas kepada pihak tertentu, baik ke dalam maupun keluar institusinya, sesuai jenis keputusan yg dijalankan.3. Transparansi (Transparency): Akses informasi terbuka luas bagi masyarakat atas berbagai proses pemerintahan. Informasi harus dapat disediakan secara memadai, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring & evaluasi (kontrol).
    32. 32. (UNDP)4. Daya Tanggap (Responsiveness): Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yg berkepentingan.5. Berkeadilan (Equity): Pemerintah kesempatan yg sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan & memelihara kualitas hidup masing-masing.6. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness & Efficiency): Setiap kegiatan pemerintahan diarahkan untuk menghasilkan barang & jasa publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemanfaatan sumber daya secara rasional.7. Supremasi Hukum (Rule of Law): Hukum dan perundang- undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi tanpa pandang bulu (impartially), terutama mengenai HAM.
    33. 33. (UNDP)8. Partisipasi (Participation): Setiap warga masyarakat memiliki hak suara yg sama dalam proses pemerintahan & pembangunan sesuai dengan kepentingan & aspirasinya masing-masing. Partisipasi harus dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.9. Bervisi Strategis (Strategic Vision): pemerintah, swasta & masyarakat harus memiliki perspektif yg luas & jangka panjang dalam penyelenggaraan good governance dan pembangunan manusia (human development), sesuai nilai- nilai historis, kultural, dan kompleksitas sosial masyarakat.
    34. 34. (Mustopadidjaja, 1999) Demokrasi dan Pemberdayaan; Pelayanan (A Spirit of Public Service); Transparansi dan Akuntabilitas; Partisipasi Masyarakat; Kemitraan; Desentralisasi; Konsistensi Kebijakan & Kepastian Hukum.
    35. 35. (Konferensi Nasional Kepemerintahan Yang Baik, 2001) 1. Prinsip partisipasi; 2. Prinsip penegakan hukum; 3. Prinsip transparansi; 4. Prinsip kesetaraan; 5. Prinsip daya tanggap; 6. Prinsip wawasan kedepan; 7. Prinsip akuntabilitas; 8. Prinsip pengawasan; 9. Prinsip efesiensi dan efektivitas; 10. Prinsip profesionalisme.
    36. 36. 1. Wawasan ke Depan (Visionary) 9. Keefisienan & Keefektifan2. Keterbukaan & Transparansi (Efficiency & Effectiveness) (Openness & Transparency) 10. Desentralisasi (Decentralization)3. Partisipasi Masyarakat 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha (Participation) Swasta dan Masyarakat (Private4. Tanggung Gugat Sector & Civil Society (Accountability) Partnership)5. Supremasi Hukum (Rule of 12. Komitmen pada Pengurangan Law) Kesenjangan (Commitment to6. Demokrasi (Democracy) Reduce Inequality)7. Profesionalisme & Kompetensi 13. Komitmen pada Perlindungan (Professionalism & Lingkungan Hidup (Commitment Competency) to Environmental Protection)8. Daya Tanggap 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Responsiveness) (Commitment to Fair Market)
    37. 37. Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator Adanya kejelasan  Perangkat/kebijakan yg memberikan setiap tujuan kekuatan hukum pada perencanaan kebijakan dan yg berisi visi dan strategi (dalam program; bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga atau Perda; Adanya dukungan  Adanya peraturan yang memuat dari pelaku untuk dokumen perencanaan yg terukur; mewujudkan visi.  Proses penentuan visi & strategi secara partisipatif.
    38. 38. Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator Tersedianya informasi yg  Peraturan yang menjamin hak memadai pada setia untuk mendapatkan informasi; proses penyusunan dan  Pusat/balai informasi; implementasi kebijakan  Website (e-government, e- publik; procurement, dsb); Adanya akses pada  Iklan layanan masyarakat; informasi yg siap,  Media cetak dan elektronik; mudah dijangkau, bebas  Papan pengumuman; diperoleh, dan tepat  Pameran pembangunan. waktu.
    39. 39. Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator Adanya pemahaman  Pedoman pelaksanaan proses penyelenggara negara partisipatif; tentang proses/  Mekanisme/peraturan untuk metode partisipatif; mengakomodasi kepentingan yang beragam; Adanya pengambilan  Forum konsultasi dan temu publik, keputusan yg termasuk forum stakeholders; didasarkan konsensus bersama.  Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat.
    40. 40. Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator Adanya kesesuaian  Adanya Standard Operating Procedure antara pelaksanaan (SOP) dalam penyelenggaraan urusan dengan standar pemerintahan atau dalam prosedur pelaksanaan; penyelenggaraan kewenangan/ Adanya sanksi yang pelaksanaan kebijakan; ditetapkan atas  Mekanisme pertanggungjawaban kesalahan atau  Laporan tahunan; kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;  Laporan pertanggungjawaban; Adanya output dan  Sistem pemantauan kinerja penyelenggara outcome yg terukur. negara;  Sistem pengawasan;  Mekanisme reward and punishment.
    41. 41. Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator Adanya peraturan  Peraturan perundang-undangan; perundang-undangan yg  Sistem peradilan pidana yang tegas dan konsisten; terpadu/terintegrasi (kepolisian, Adanya penegakan kejaksaan, pengadilan); hukum yang adil dan  Reward and punishment yang jelas bagi tidak diskriminatif; aparat penegak hukum (kepolisian, Adanya penindakan kehakiman, kejaksaan); terhadap setiap  Sistem pemantauan dan pengawasan pelanggar hukum; terhadap lembaga penegak hukum yang Adanya kesadaran dan dilakukan secara obyektif, independen, kepatuhan kepada dan mudah diakses publik; hukum.  Sosialisasi peraturan perundang- undangan.
    42. 42. Indikator Minimal Perangkat Pendukung Adanya hak-hak dasar rakyat seperti hak  Peraturan yang berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan menjamin adanya hak pendapat; dan kewajiban yg Adanya kesamaan di depan hukum; sama bagi anggota Adanya kesempatan yg sama untuk turut masyarakat untuk turut serta dalam serta dalam pengambilan keputusan pengambilan kebijakan publik; keputusan kebijakan Adanya kesempatan yg sama untuk publik. memperoleh berbagai informasi publik; Adanya kesempatan yg sama untuk berusaha dan berprestasi Adanya kesempatan yg sama untuk berinovasi, berkreasi & berproduktifitas.
    43. 43. Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator Berkinerja tinggi;  Standar kompetensi yg sesuai dengan Taat asas; fungsinya; Kreatif dan  Kode etik profesi; inovatif;  Sistem reward and punishment yang Memiliki jelas; kualifikasi di  Sistem pengembangan sumberdaya bidangnya. manusia (SDM);  Standar dan indikator kinerja.
    44. 44. Perangkat Pendukung Indikator Minimal Indikator Tersedianya layanan pengaduan,  Standar pelayanan baik berupa crisis center, Unit minimal; Pelayanan Masyarakat (UPM),  Prosedur dan layanan kotak saran, dan surat pembaca pengaduan hotline; yg mudah diakses masyarakat;  Fasilitas akses informasi Adanya standar dan prosedur yg bebas biaya. dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan.
    45. 45. Indikator Minimal Perangkat Pendukung Terlaksananya administrasi  Standar dan indikator kinerja penyelenggaraan negara yg untuk menilai efisiensi dan berkualitas dan tepat efektivitas penyelenggaraan sasaran dengan pemerintahan; penggunaan sumberdaya  Survei kepuasan stakeholders; yg optimal;  Peraturan organisasi dan tata Melakukan monitoring dan laksana penyelenggaraan evaluasi untuk perbaikan; negara yang efektif dan Berkurangnya tumpang efisien; tindih penyelenggaraan  Program kerja yg tidak fungsi organisasi/unit tumpang tindih. kerja.
    46. 46. Indikator Minimal Perangkat Pendukung Adanya kejelasan  UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004; pembagian tugas dan  PP No. 38/2007 sebagai revisi dari PP wewenang antar tingkat No. 24/2000; pemerintahan dan antar tingkatan jabatan di  PP No. 41/2007 sebagai revisi PP No. daerah sesuai dengan PP 8/2003; No. 38/2001;  Perda mengenai Urusan Wajib Pemda; Adanya kejelasan standar  Perda mengenai OPD; dalam pemberian  Peraturan pendanaan dan standar dukungan terhadap operasi yg mendukung aparat pelayanan masyarakat (pemerintah dan pemda) dapat (SPM). melakukan pelayanan sesuai dengan standar yg ada.
    47. 47. Indikator Minimal Perangkat Pendukung Adanya pemahaman aparat pemerintah  Peraturan-peraturan dan tentang pola-pola kemitraan; pedoman yang Adanya lingkungan yang kondusif bagi mendorong kemitraan masyarakat kurang mampu (powerless) pemerintah - dunia usaha untuk berkarya; swasta - masyarakat; Terbukanya kesempatan bagi  Peraturan-peraturan yang masyarakat/dunia usaha swasta untuk berpihak pada turut berperan dalam penyediaan masyarakat kurang pelayanan umum; mampu; Adanya pemberdayaan institusi  Program-program ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan pemberdayaan. menengah.
    48. 48. Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator Adanya kebijakan yg  Peraturan yg berpihak pada pengurangan berorientasi pada kesenjangan secara regional, ekonomi, pemenuhan kebutuhan hukum, dan kebijakan mengenai dasar bagi masyarakat penanggulangan kemiskinan, secara seimbang pemberdayaan gender, masyarakat (subsidi silang, kurang mampu, dan kawasan tertinggal; affirmative action);  Program kebijakan moneter dan fiskal, Tersedianya l layanan/ sistem hukum yg transparan, fasilitas khusus bagi pembangunan regional, pemberdayaan masyarakat tidak gender, masyarakat kurang mampu, dan mampu; kawasan tertinggal; Adanya kesetaraan dan  Pelaksanaan sistem pemantauan dan keadilan gender; evaluasi yg mendukung pelaksanaan Adanya pemberdayaan strategi dan kebijakan yg terkait dengan kawasan tertinggal. pengurangan kesenjangan dan berbagai bidang pembangunan.
    49. 49. Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator Menurunnya tingkat  Peraturan dan kebijakan yg pencemaran dan menjamin perlindungan dan kerusakan lingkungan; pelestarian sumberdaya alam dan Adanya keikutsertaan lingkungan hidup; masyarakat dalam  Forum kegiatan peduli melestarikan lingkungan; lingkungan hidup.  Ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan LH.
    50. 50. Indikator Perangkat Pendukung Indikator Minimal Berkembangnya Berbagai peraturan dan kebijakan ekonomi mengenai persaingan usaha yg: masyarakat;  Menjamin iklim kompetisi yg sehat; Terjaminnya  Mengendalikan dan mengarahkan iklim kompetisi investasi pemerintah, investasi swasta yg sehat. yg mendorong peningkatan kesempatan berusaha;  Adanya affirmative action pemerintah untuk mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.
    51. 51. Kota Bandung  pelayanankebutuhan air bersih dikelolasecara swakelola. Caranya,RW membangun sumurartesis (sekitar 60m) dan Penyedia / Produsen Jasa Layananmenjualnya kepada wargasekitar dengan harga yanglebih murah dibanding hargaPDAM. Dalam hal ini,implementasi good localgovernance terlihat dariposisi masyarakat bertindakselaku penyedia jasa layanan(service provider), pengguna(service user), sekaligus Pengguna Jasa Kelompokkelompok kepentingan Layanan Kepentingan(concern groups).
    52. 52. KEGIATAN RELEVANSI PRINSIP GG LOKASI AKTOR KUNCIPerencanaan Partisipasi, Kesetaraan, Masyarakat, LPM,partisipatif Daya Tanggap, Wawasan Kota Fasilitator, Lurah,dalam proses kedepan, Akuntabilitas, Gorontalo Camat, DPRD,perumusan Pengawasan, Efisiensi & Bappeda/PMD,agenda kota Efektivitas, Profesionalisme WalikotaPengembangan Partisipasi, Kesetaraan, Seluruh Walikota, DPRD,kelembagaan DayaTanggap, Kelurahan Fasilitator Pemb.bagi Akuntabilitas, Pengawasan, di Kota Kota, Camat/Lurah,pemberdayaan Efisiensi & Efektivitas Sukabumi Org. Kemasy., LSM,masyarakat TomasEv. Pelaksanaan Akuntabilitas, Partisipasi, Mahasiswa (BEMpembangunan Profesionalime, Kota IPB), Organisasiscr partisipatif Transparansi, Dayatanggap. Kendari Kemasyarakatandan akuntabel (KNPI), Parpol (PAN)
    53. 53. 3
    54. 54. Base line Target Sasaran Indikator 2010 2011 (2009) (2014)Terwujudnya IPK*) 2.8 2.8 3.0 5.0pemerintahan OPINI BPK Pusat 42,17% 63% 100%yang bersih danbebas KKN (WTP) Daerah 2.73% 22% 60%Terwujudnya Integritas Pusat 6,64 6,16 8,0peningkatan Pelayanankualitas pelayanan Publik Daerah 6,46 5,07 8,0publik kepada Peringkat Kemudahanmasyarakat 122 121 121 75 Berusaha Indeks Efektivitas - 0,29 -0.19 0,5Meningkatnya Pemerintahan**)kapasitas dan Instansi K/L 47,37% 63,29% 82,93%akuntabilitas pemerintah ygkinerja birokrasi Prov 3,70% 31,03% 63,33% 80% akuntabel (SAKIP) Kab/Kota 1.16% 4,26% 12,78%Catatan: *) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d 2.5
    55. 55. • Mengatasi krisis ekonomi untuk menghasilkan stabilitas moneter yg tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional;• Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;• Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental;• Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan, agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani. Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara
    56. 56. VISI IDEAL (Cita-cita luhur Bangsa Indonesia):“... Negara Indonesia yg merdeka, bersatu, berdaulat, adil & makmur”“... melindungi segenap bangsa Indonesia & seluruh tumpah darahIndonesia & untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bangsa & ikut melaksanakan ketertiban dunia ygberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial …”Visi Indonesia 2020 (Visi Antara): Visi Jangka Panjang :“Terwujudnya masyarakat Indonesia yg “Indonesia yang mandiri,religius, manusiawi, bersatu, demokratis, maju, adil, dan makmur .”adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik & (UU No. 17/2007 tentang RPJPbersih dalam penyelenggaraan negara.” Nasional)(Tap MPR No. VII/2001 ttg Visi Indonesia MasaDepan)
    57. 57.  Visi Indonesia 2014: “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” (RPJMN). Lima Agenda Utama Pembangunan Nasional 2010- 2014: 1. Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; 2. Agenda II: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; 3. Agenda III: Penegakan Pilar Demokrasi; 4. Agenda IV: Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; 5. Agenda V: Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.
    58. 58.  RB dan GG (Tata Kelola) adalah prioritas tertinggi dari 11 prioritas dalam RPJM Nasional (2010-2014). 3 sasaran utama RB pada hakikatnya adalah mewujudkan GG:  Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;  Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;  Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
    59. 59. “Reformasi Birokrasi &Tata Kelola (GG)”1. Struktur / Kelembagaan2. Otonomi Daerah3. SDM4. Regulasi5. Sinergi Pusat – Daerah6. Penegakan Hukum7. Data Kependudukan
    60. 60. 1. Struktur / Kelembagaan  Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan. Sasaran: Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah paguyuban PAN.  Pengembangan Kebijakan, Koordinasi & Evaluasi Kelembagaan Polhukam. Sasaran: Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah bidang Polhukam.  Pengembangan Kebijakan, Koordinasi & Evaluasi Kelembagaan Perekonomian. Sasaran: Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah bidang Perekonomian.  Pengembangan Kebijakan, Koordinasi & Evaluasi Kelembagaan Kesra. Sasaran: Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah bidang Kesra.
    61. 61. 1. Struktur / Kelembagaan (continued …)  Penyusunan & pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi. Sasaran: meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan & pelaksanaan RB.  Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP. Sasaran: Terselenggaranya pemenuhan peraturan perundang-undangan serta organisasi dan tata laksana
    62. 62. 2. Otonomi Daerah  Pembatasan Pemekaran Wilayah. Sasaran: Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No 78/2007, dalam rangka penghentian/ pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru.  Pembinaan Fasilitasi Dana Perimbangan. Sasaran: Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK dan terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.  Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah. Sasaran: Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD serta Penetapan APBD tepat waktu.
    63. 63. 2. Otonomi Daerah (continued …)  Pembinaan & Fasilitasi Pertanggungjawaban & Pengawasan Keuangan Daerah. Sasaran: Daerah memiliki Laporan Kepenyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu.  Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah. Sasaran: Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer, serta Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Transparan, Adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah.  uangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus WTP, serta Penyempurnaan Pelaksanaan Pemilihan KDH. Sasaran: Tersusunnya UU tentang PEMILU KDH dan Wakil KDH dan terselenggaranya Pilkada yang efisien.
    64. 64. 3. Sumber Daya Manusia  Penyusunan Kebijakan Perencanaan SDM Aparatur. Sasaran: Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Sistem Pengadaan /Rekruitmen dan Seleksi PNS, dan PP tentang Kebutuhan Pegawai (Formasi).  Pengembangan Kebijakan Pemantapan Pengembangan SDM aparatur. Sasaran: Tersusunnya kebijakan tentang Manajemen Kepegawaian (UU SDM Aparatur Negara), Pola Dasar Karir, Penilaian Kinerja Pegawai (SKP), Diklat Jabatan, dan Pengangkatan dalam Jabatan.  Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan SDM Aparatur. Sasaran: Tersusunnya kebijakan tentang remunerasi dan tunjangan kinerja, sistem pensiun PNS, serta pengelolaan dana pensiun.
    65. 65. 4. Regulasi  Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen. Sasaran: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.  Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. Sasaran: Meningkatnya pemerin-tahan provinsi, kab/kota yang di petakan dan yang mempublikasikan perdanya dalam sistem informasi peraturan daerah.  Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD. Sasaran: Optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta terwujudnya kebijakan PDRD yg mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
    66. 66. 5. Sinergi Antara Pusat dan Daerah  Penetapan IKU Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sasaran: Tersusunnya SPM Bidang lainnya yang belum diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2009.  Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah. Sasaran: Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.  Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik. Sasaran: Tersusunnya peraturan pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
    67. 67. 5. Sinergi Antara Pusat dan Daerah (continued …)  Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial. Sasaran: Terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan publik, serta tersusunnya Inpres percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.  Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan. Sasaran: Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/antar instansi dan Pemerintah Daerah.
    68. 68. 6. Penegakan Hukum  Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan. Sasaran: Meningkatnya clearance rate tindak pidana di tingkat masyarakat.  Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat MA dan badan peradilan di bawahnya. Sasaran: Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.  Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara. Sasaran: Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara.  Pembinaan Kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban. Sasaran: Lapas rutan memenuhi standar hunian & keamanan, penanganan kasus NAPZA, penangan aduan masyarakat / tahanan.
    69. 69. 6. Penegakan Hukum (continued …)  Penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana. Sasaran: Tahanan dan narapidana yang teregristasi dan terklasifikasi serta terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel.  Pembinaan Kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan dan anak. Sasaran: Penyeleggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yg berkualitas.  Penyelenggaraan Diklat kepemimpinan dan manajemen, Diklat teknis dan fungsional, serta Pendidikan Kedinasan. Sasaran: Peningkatan kualitas SDM Hukum &HAM.  Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham. Sasaran: Peningkatan kualitas SDM Kemkumham.  Pengawasan Inspektorat Khusus. Sasaran: Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yg responsif terhadap kinerja lembaga peradilan.
    70. 70. 6. Penegakan Hukum (continued …)  Diklat aparatur Kejaksaan. Sasaran: Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin.  Penyelidikan, Penyidikan, serta Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi. Sasaran: penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dan eksekusi TPK.  Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsup) TPK. Sasaran: korsup penindakan.  Pengelolaan LHKPN dan Gratifikasi. Sasaran: penanganan LHKPN dan Gratifikasi.  Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi. Sasaran: Pendidikan, Sosialisasi, & Kampanye.  Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerjasama Antara Lembaga/Instansi. Sasaran: kerjasama antar lembaga/instansi.
    71. 71. 6. Penegakan Hukum (continued …)  Penyediaan Data dan Informasi untuk Pemberantasan Korupsi. Sasaran: teknologi informasi.  Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sasaran: penanganan dumas.  Seleksi Hakim Agung dan pemberian penghargaan Hakim. Sasaran: Memperoleh calon hakim agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim, serta hakim yang kompeten untuk bertugas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan PTUN.  Pelayanan Pengawasan perilaku Hakim dan Peningkatan Kompetensi Hakim. Sasaran: Penyelesaian laporan pengaduan hakim yg diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta meningkatnya kemampuan profesionalisme hakim.
    72. 72. 7. Data Kependudukan  Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu. Sasaran: Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.
    73. 73. Indikator Pengarusutamaan TataKelola Pemerintahan yg Baik - GG ISU / KEBIJAKAN INDIKATOR DI SETIAP SASARANNO. KEBIJAKAN INSTANSI NASIONAL INSTANSI 20141. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN - Tersedianya sistem Penegakan disiplin Penegakan peraturan penegakan disiplin yg efektif 100% 1 PNS di seluruh mengenai disiplin PNS - % Pelanggaran disiplin instansi pemerintah mendapatkan sanksi Penerapan pakta Penerapan pakta % pejabat telah 2 integritas bagi integritas bagi pejabat menandatangani dan 100% pejabat pemerintah Eselon I, II, dan III melaksanakan pakta integritas Kepatuhan Pe- nyampaian Laporan Mewajibkan pejabat untuk % pejabat yang telah 3 Harta Kekayaan 100% melaporkan LHKPN melaporkan LHKPN Penyelenggara Negara (LHKPN) Kebijakan Mewajibkan pelaporan Tersedianya sistem pelaporan 4 100% antikorupsi gratifikasi gratifikasi
    74. 74. Indikator Pengarusutamaan TataKelola Pemerintahan yg Baik - GG ISU / KEBIJAKAN INDIKATOR DI SETIAP SASARANNO. KEBIJAKAN INSTANSI NASIONAL INSTANSI 20141. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Penyelenggaraan Penerapan sistem Tersedia dan terlaksananya 5 Sistem Pengendalian pengendalian internal sistem pengendalian internal 100% Internal Pemerintah yang efektif yang efektif Pengembangan Penerapan e-procurement % pengadaan menggunakan 6 Sistem e-Procurement dalam pengadaan barang 75% e-procurement Nasional dan jasa Peningkatan tindak lanjut Tindak lanjut hasil 7 atas temuan hasil % temuan yang ditindaklanjuti 100% pemeriksaan BPK pemeriksaan Akuntabilitas Peningkatan akuntabilitas 8 pengelolaan pengelolaan anggaran Opini BPK atas LK K/L WTP keuangan Negara dan pelaporannya - Tersedianya sistem pengadu- an masyarakat yg efektif Pengaduan Tindaklanjut pengaduan 9 - % Penyelesaian tindak lanjut 100% masyarakat masyarakat atas pengaduan yang disampaikan masyarakat
    75. 75. Indikator Pengarusutamaan TataKelola Pemerintahan yg Baik - GG ISU / KEBIJAKAN INDIKATOR DI SETIAP SASARANNO. KEBIJAKAN INSTANSI NASIONAL INSTANSI 20142. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penerapan Standar Penerapan Standar % unit penyelenggara Pelayanan Publik untuk Pelayanan pada Unit pelayanan publik yang sudah 1 seluruh unit 100% Penyelenggara menerapkan Standar penyelenggara Pelayanan Publik Pelayanan pelayanan publik Penerapan Maklumat Menerapkan maklumat % unit pelayanan publik yang 2 Pelayanan pada unit pelayanan untuk unit sudah menerapkan maklumat 100% pelayanan publik pelayanan publik pelayanan Penerapan Pelayanan Pemerintah Daerah Terpadu Satu Pintu Penerapan Pelayanan 3 menerapkan Pelayanan 100% untuk pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Satu Pintu (OSS) utama dan investasi Penerapan manajemen Penerapan % unit pelayanan publik yang pengaduan yang efektif 4 Manajemen menerapkan manajemen 100% pada unit penyelenggara Pengaduan pengaduan yang efektif pelayanan publik
    76. 76. Indikator Pengarusutamaan TataKelola Pemerintahan yg Baik - GG ISU / KEBIJAKAN INDIKATOR DI SETIAP SASARANNO. KEBIJAKAN INSTANSI NASIONAL INSTANSI 20142. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Menyusun rencana - Tersusunnya rencana percepatan peningkatan peningkatan kualitas kualitas pelayanan publik pelayanan publik pada unit Percepatan dan melaksanakannya penyelenggara pelayanan 5 peningkatan kualitas sesuai batas waktu yang publik 100% pelayanan publik ditetapkan oleh Menteri - Terlaksananya rencana yang bertanggung jawab peningkatan kualitas di bidang pelayanan pelayanan publik sesuai publik batas waktu yang ditetapkan Melaksanakan monitoring, - Tersedianya sistem evaluasi Pelaksanaan evaluasi evaluasi, dan penilaian kinerja pelayanan publik dan penilaian terhadap 6 kinerja kepada unit - % Unit Penyelenggara 90% kinerja pelayanan penyelenggara pelayanan Pelayanan Publik yang publik publik yang ada mendapat penilaian baik
    77. 77. Indikator Pengarusutamaan TataKelola Pemerintahan yg Baik - GG ISU / KEBIJAKAN SASARANNO. KEBIJAKAN INSTANSI INDIKATOR DI SETIAP INSTANSI NASIONAL 20143. Peningkatan Kapasitas Birokrasi Melakukan restrukturisasi Penataan organisasi dan tata kerja % Tersusunnya struktur kelembagaan instansi untuk rightsizing kelembagaan (organisasi dan 1. 100% instansi didasarkan visi, misi, tata kerja) yang proporsional, pemerintah strategi dan analisis efektif, efisien obyektif, serta tupoksi. Penataan Penyederhanaan proses % SOP utama telah tersusun 2. ketatalaksanaan bisnis dan penyusunan sesuai dengan proses bisnis 100% instansi pemerintah SOP utama yg lebih sederhana - Sistem rekrutmen yg transparan - Tersedianya sistem penilaian Penerapan manajemen kinerja yg terukur SDM - Tersedianya sistem promosi & Pemantapan yang berkualitas mutasi yg terbuka dan transparan 3. kualitas 100% (transparan - Tersedianya sistem diklat manajemen SDM dan berbasis berbasis merit dan kompetensi merit/kompetensi) - Sistem penegakan kode etik yg efektif, disertai penerapan reward & punishment
    78. 78. Indikator Pengarusutamaan TataKelola Pemerintahan yg Baik - GG ISU / KEBIJAKAN INDIKATOR DI SETIAP SASARANNO. KEBIJAKAN INSTANSI NASIONAL INSTANSI 20143. Peningkatan Kapasitas Birokrasi Pengembangan dan Tersusunnya rencana Pengembangan dan 4. penerapan e- penerapan e-Government yg 100% penerapan e-Government Government konkrit dan terukur Manajemen kearsipan dan Sistem kearsipan dan Penerapan manajemen dokumentasi sudah 5. dokumentasi berbasis kearsipan dan okumentasi 100% dilaksanakan dengan sistem TIK berbasis TIK berbasis TIK % penerapan SAKIP (renstra, Penyelenggaraan Penerapan sistem penilaian kinerja, kontrak 6. Sistem Akuntabilitas akuntabilitas kinerja 100% kinerja, pengendalian, dan lain- Kinerja Aparatur instansi pemerintah lain)
    79. 79. 4
    80. 80. Tingkatan Budaya Aturan Hukum Khusus Fisik (Rechts) (Wet/Rules) Norma (Norms) Sosial Nilai In Concreto (Values) Idiil In Abstracto
    81. 81. 1. Tap MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara: Pelaksananan reformasi di bidang sosial budaya adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang sosial budaya. Agenda yg harus dijalankan adalah: menyiapkan sarana dan prasarana, program aksi dan perundangundangan bagi tumbuh dan tegaknya etika usaha, etika proses, dan etika pemerintahan .2. Tap MPR No. V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional: Nilai2 agama dan budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa & bernegara oleh sebagian masyarakat, sehingga melahirkan krisis akhlak dan moral berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran HAM  Menugaskan Badan Pekerja MPR-RI untuk merumuskan etika kehidupan berbangsa.3. Tap MPR No. VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa: etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi.
    82. 82. 4. Tap MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN  Membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi (antara lain) ”Etika Pemerintahan”!Judul RUU yang benar apakah RUU Penyelenggara Negara, ataukah RUU Etika Pemerintahan?Di AS, The US Office of Government Ethics (OGE) juga hanya dalam lingkup eksekutif saja dan memiliki 4 fungsi: Establishes standards of ethical conduct for the executive branch; Ensures transparency in government through financial disclosure; Educates executive branch employees; Promotes good governance. http://www.oge.gov/ Tap MPR No. X/1998 & Tap No. VIII/2001 secara tegas mengamanatkandisusunnya UU Etika Pemerintahan, bukan UU Etika Penyelenggara Negara.
    83. 83. (Tap MPR No. VI/2001)1. Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yg bersumber dari ajaran agama, khususnya yg bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yg tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.2. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.3. Dimensi Etika:  Etika Sosial dan Budaya  Etika Politik dan Pemerintahan  Etika Ekonomi dan Bisnis  Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan  Etika Keilmuan  Etika Lingkungan
    84. 84. • Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.• Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spritual, serta amal kebijakan.• Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.
    85. 85. • Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa tersebut menggunakan pendekatan agama dan budaya.• Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis dan persuasif, tidak melalui cara indoktrinasi.• Mendorong swadaya masyarakat secara sinergis dan berkesinambungan untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa.• Mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi: etika profesi hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi lainnya sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa.• Internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan etika kehidupan berbangsa merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.
    86. 86. Tap MPR No. VI/2001 PP No. 42/2004Etika Sosial dan Budaya Etika Dalam BernegaraEtika Politik dan Pemerintahan Etika Dalam BerorganisasiEtika Ekonomi dan Bisnis Etika Dalam BermasyarakatEtika Penegakan Hukum yg Berkeadilan Etika Terhadap Diri SendiriEtika Keilmuan Etika Sesama PNSEtika LingkunganPasal 7 PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS:Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNSwajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalampenyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat,serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS yang diatur dalam PP ini. Bgmn hubungan Tap VI/2001, PP 42/2004 dan RUU EPN?
    87. 87. 1. KUHP (Criminal Law);2. Peraturan per-UU-an (Formal Ethics Legislation);  Tap MPR No. VI/2001  PP No. 42/20043. Pedoman dan Konvensi (Informal Ethics Legislation);4. Gabungan diantara ketiganya. Masih perlukah RUU EPN secara substantif (selain alasan atribusi TAP MPR)?
    88. 88. Etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral & prinsip- prinsip benar & salah (Altschull, 1990). Kode Etik adalah peraturan moral, atau pedoman dari tingkah laku yg membantu aksi personal dalam situasi khusus (http://bincangmedia.wordpress.com/2010/06/01/tentang-etika-kode-etik- kebijakan-dan-hukum-media).Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yg berbicara tentang praxis (tindakan) manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yg secara tegas menyatakan apa yg benar dan baik, dan apa yg tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yg benar atau salah, perbuatan apa yg harus dilakukan dan apa yg harus dihindari (http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian- dalam-etika-profesi).
    89. 89. Ethics is the basis of conduct, which is perceived through individual morality and societys norm of what is "good or bad", "right or wrong". A code of ethics establishes whether an activity is right or wrong. A code of conduct is a statement of the standards to which an individual or enterprise adheres, and the responsibilities and restrictions that are to be observed. A code of practice is a set of guidelines issued by a professional or service organization, to which the members agree to comply. (http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_difference_between_Code_of_Ethi cs_Code_of_Conduct_and_Code_of_Practice).A code of ethics expresses fundamental principles that provide guidance in cases where no specific rule is in place or where matters are genuinely unclear. A well drafted code of conduct will be consistent with the primary code of ethics, however, it will provide much more specific guidance (http://www.ethics.org.au/faq/whats-difference-between-code-ethics-and- code-conduct).
    90. 90. PKMK LAN-RISemoga bermanfaat …

    ×