Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kebijakan Publik Dalam Perspektif Islam

Dr. H. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Disampaikan pada launching dan Halal bi Halal
MAKPI (Masyarakat Analis Kebijakan Publik Indonesia)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Kebijakan Publik Dalam Perspektif Islam

  1. 1. Dr. H. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Disampaikan pada launching dan Halal bi Halal MAKPI (Masyarakat Analis Kebijakan Publik Indonesia) PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM Jakarta, 1 Juni 2021
  2. 2. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Menurut PBB,   kebijakan adalah seperangkat pedoman untuk bertindak. (Solichin Abdul  Wahab,  2006) Al-­‐Quran  pada hakikatnya adalah juga sebuah kebijakan,  yakni kebijakan Allah  yang   diturunkan melalui Rasulullah Muhammad,   karena al-­‐Quran  berisi pedoman (al-­‐Huda)   yang  memberi petunjuk,  tuntunan,  panduan,   dan arahan bagi seluruh kaum mukmin untuk nenuju ke jalan yang  benar,  jalan yang   lurus,  yaitu jalan yang  telah ditunjuk Allah   untuk menuju surga.
  3. 3. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Al-­‐Quran  juga disebut sebagai An-­‐Nuur, karena berfungsi memberikan cahaya yang  menerangi di   dalam kegelapan “Hai manusia,  sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu dan telah Kami   turunkan kepadamu cahaya yang   terang benderang (Al  Quran)”. (QS.  An-­‐Nisaa/4:  174)
  4. 4. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL David  Easton  dalam bukunya berjudul The   Political  System  (1953)  menyatakan bahwa: “Dalam proses  pembuatan kebijakan,   terdapat perilaku politik untuk mengalokasikan nilai-­‐nilai secara sah (authoritative  allocation  of  values)”. Sumber:  https://www.britannica.com/topic/political-­‐ science/Systems-­‐analysis#ref423526. KEBIJAKAN Standar Perilaku Dasar-­‐Dasar Filsafat,   Nilai,  dan Norma CITACITA  BERBANGSA  DAN   BERNEGARA
  5. 5. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Memisahkan dan membedakan antara tauhid dengan syirik,  antara yang  haq dengan yang  batil,   antara yang  benar dengan yang  salah,  dan antara yang  baik dengan yang  buruk. Al-­‐Quran  berfungsi sebagai al-­‐ Furqon,  yang  berarti pemisah (fashl) dan pembeda (farq)
  6. 6. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL TUJUAN  KEBIJAKAN Paham Negara  Kesejahteraan (welfare  state) Hak negara untuk mengatur (menetapkan kebijakan)  apapun sepanjang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan umum. Instrumen Negara: freies ermessesn atau discretionary  power NEGA RA NEGARA Prinsip kesejahteraan umum ini kemudian tertuang dalam salah satu adagium ilmu hukum yang  berbunyi “salus populi suprema lex”,  yang  artinya kesejahteraan dan keselamatan rakyat adalah hukum yang  tertinggi. KONSTITUSI   N EGARA KONSTITUSI  INDONESIA Alinea 4  Pembukaan UUD   1945,  dengan tegas menyatakan tujuan nasional yakni: “Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum,  dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”
  7. 7. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Tujuan Kesejahteraan Umat “Dan  Kami  tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang   ada antara keduanya tanpa hikmah (sia-­‐sia)”.  Coba kita perhatikan,  bukankah sumber kehidupan dan kesejahteraan manusia berasal dari dalam bumi,  langit dan diantara keduanya?  Hujan yang  tercurah dari langit,  sinar matahari,   oksigen,  angin,  aneka gelombang di  udara,  dan sebagainya,   adalah sumber daya yang  memberikan kehidupan bagi umat manusia.  Belum lagi kandungan bumi yang  menghasilkan air,   bahan pangan,  aneka tambang,  dan sebagainya Firman Allah  SWT QS.  Shaad/38:  27
  8. 8. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi umat manusia saja,  namun juga makhluk ciptaan Sang  Khaliq lainnya (QS.  Huud/11:  6) Tidak memiliki orientasi kesejahteraan dalam ukuran duniawi semata seperti konsumsi,  pendidikan,  atau pelayanan publik. Merumuskan kebijakan pembangunan yang   menjamin keseimbangan antara manusia dengan alam,  antara generasi saat ini dengan generasi mendatang,   serta antara kepentingan ekonomi dengan kebutuhan spiritual. Kesejahteraan dalam Perspektif Al-­‐Quran Konsep dan Kebijakan berbasis Sustainable   Development dalam Islam
  9. 9. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Pentingnya kesadaran untuk mengambil tanggung jawab dan berkolaborasi Dalam konteks tolong-­‐menolong ini,  maka beragam bentuk kerjasama seperti: 1. public-­‐private  partnership; 2. strategic  alliances; 3. joint  venture;   4. multiple  helix,  dsb. QS.  AnNisaa/4:  36,  Allah  berfirman yang  artinya: “…  dan berbuat baiklah kepada dua orang  ibu-­‐bapak,   karib kerabat,  anak-­‐anak yatim,  orang-­‐orang  miskin,   tetangga yang  dekat dan tetangga yang  jauh,  teman sejawat,  ibnu sabil dan hamba sahayamu.  Sungguh,  Allah   tidak menyukai orang  yang  sombong dan membanggakan diri.”
  10. 10. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Kepatuhan pada Aturan Artinya:  “Matahari tidak akan dapat mendahului bulan.  dan tidak (juga)  malam dapat mendahului siang,  dan masing-­‐masing pada garis edarnya terus menerus beredar.”  (QS.  Yasin/36  ayat 40)   ُ‫ﻝل‬ْ‫ﻳﯾ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ ﭐٱ‬  َ ‫ﻻ‬ َ‫ ﻭو‬  َ‫ﺭر‬َ‫ﻣ‬َ‫ﻘ‬ْ‫ ﭐٱﻟ‬ َ‫ﻙك‬ ِ ‫ﺭر‬ْ‫ﺩد‬ُ‫ﺗ‬  ‫ﻥن‬َ‫ﺃأ‬  ٓ‫ﺎ‬َ‫ﻬﮭ‬َ‫ﻟ‬  ‫ﻰ‬ِ‫ﻐ‬َ‫ﺑ‬ۢ‫ﻧ‬َ‫ﻳﯾ‬   ُ‫ﺱس‬ْ‫ﻣ‬‫ﱠ‬‫ﺷ‬‫ ﭐٱﻟ‬  َ ‫ﻻ‬    َ‫ﻭوﻥن‬ُ‫ﺣ‬َ‫ﺑ‬ْ‫ﺳ‬َ‫ﻳﯾ‬  ٍ‫ﻙك‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬  ‫ﻰ‬ِ‫ﻓ‬  ‫ﱞ‬‫ﻝل‬ُ‫ﻛ‬ َ‫ ﻭو‬ ۚ   ِ ‫ﺎﺭر‬َ‫ﻬﮭ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬‫ ﭐٱﻟ‬ ُ‫ﻕق‬ِ‫ﺑ‬‫ﺎ‬َ‫ﺳ‬ Jika setiap ciptaan Allah  telah mengetahui tugasnya masing-­‐masing dan konsisten untuk melaksanakannya,  maka dalam konteks organisasi-­‐pun  setiap orang   atau setiap pihak juga harus memahami tugasnya dan mematuhinya sebaik mungkin.
  11. 11. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 6  Prinsip Utama dalam Memperbaiki Kinerja Kebijakan Publik 1 • Ketuhanan (Ilahiah) 2 • Kemanusiaan (Insaniah) 3 • Keseimbangan (Tawazun) 4 • Keadilan (Al-­‐’adalah) 5 • Pelayanan (Al-­‐Khadimah) 6 • Keteladanan (Uswah al  hasanah) 1 2 3 4 5 6
  12. 12. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Ketuhanan (Ilahiah) 1 Setiap aktivitas yang  dilakukan dalam proses  perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus berorientasi pada ketuhanan “Kalian  adalah pemimpin dan kalian  akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian.  Seorang penguasa adalah pemimpin,  seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya,  demikian pula  seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya.  Kalian  adalah pemimpin yang  akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian”  (HR.  Bukhari dan Muslim).
  13. 13. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 2 Kemanusiaan (Insaniah) Kebijakan apa pun  yang  dilakukan pada dasarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia,  baik saat ini maupun masa yang  akan datang “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para  malaikat:  sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di  muka bumi.”  (QS.  Al-­‐Baqarah/2:30)
  14. 14. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 3 Keseimbangan (Tawazun) Dengan dijiwai oleh nilai-­‐nilai ketuhanan dan kemanusiaan,   kebijakan apa yang  dibuat harus memperhatikan semua dimensi secara seimbang dan proporsional Dan  langit telah ditinggikan-­‐Nya  dan Dia ciptakan keseimbangan.”  (QS.  Ar-­‐ Rahman/55:7)
  15. 15. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 4 Keadilan (Al-­‐’Adalah) Berdasarkan nilai-­‐nilai ketuhanan dan kemanusiaan,  dan keseimbangan diatas,  maka kebijakan apa pun  yang  dibuat harus berorientasi pada keadilan (tepat sasaran) “Wahai manusia,  sesungguhnya yang  membinasakan orang-­‐orang  sebelum kalian  adalah jika ada orang  yang  mulia (memiliki kedudukan)  di  antara mereka yang  mencuri,  maka mereka biarkan (tidak dihukum),  namun jika yang  mencuri adalah orang  yang  lemah (rakyat biasa),  maka mereka menegakkan hukum atas orang  tersebut.  Demi  Allah,   sungguh jika Fatimah  binti Muhammad  mencuri,  aku sendiri yang  akan memotong tangannya”  (HR.  Bukhari no.  6788  dan Muslim  no.  1688)
  16. 16. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 5 Pelayanan (Al-­‐Khadimah) Sesuai dengan keberadaan perumus kebijakan (pemimpin)  sebagai abdi,  khadam,  atau pelayan masyarakat,  berdasarkan nilai-­‐nilai ketuhanan,  kemanusiaan,  keseimbangan,  dan keadilan,  maka semua kebijakan yang  dibuat harus berorientasi pada pemberian pelayanan yang  terbaik kepada masyarakat 3  kaidah fikih yang  berkaitan langsung dengan pelayanan publik: 1. ad-­‐dhararu yuzalu (kemudaratan harus dihilangkan); 2. jalbul mashalih wa daf’ul mafasid (meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan); 3. al-­‐mashlahul ‘ammah muqaddamah ‘alal mashlahatil khasshah (kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu). (Dzazuli,  2010:9-­‐11)
  17. 17. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 6 Keteladanan (Uswah Al-­‐hasanah) Selain sebagai abdi,  khadam,  atau pelayan masyarakat,  perumsus kebijakan juga adalah seorang pemimpin Hakikat kepemimpinan digambarkan Rasulullah dalam kalimat “Sayyid al-­‐ qawm khâdimuhum” (pemimpin suatu kaum/masyarakat adalah hamba/   pelayan bagi mereka)
  18. 18. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Jazakumullahu khairan …

    Be the first to comment

  • triwidodowutomo

    May. 30, 2021

Dr. H. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Disampaikan pada launching dan Halal bi Halal MAKPI (Masyarakat Analis Kebijakan Publik Indonesia)

Views

Total views

243

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×