GambaranGambaranGambaranGambaran KekinianKekinianKekinianKekinian & Masa& Masa& Masa& Masa DepanDepanDepanDepan
SistemSist...
DataDataDataDataDataDataDataData PribadiPribadiPribadiPribadiPribadiPribadiPribadiPribadi
NamaNama : Tri Widodo W. Utomo, ...
PrologProlog:: KebijakanKebijakan NasionalNasional
DalamDalam KonteksKonteks GlobalGlobal
4
PrologProlog
EHM
Tugas:
• Menyebarkan cerita bohong tentang pertumbuhan
ekonomi, GNP, dll. negara target;
• Membuat lapo...
5
INDONESIA
PANPANAMAAMA
EKUADOR
IRAN
• Hutang LN membuat ketergantungan tinggi
(30% APBN untuk bayar hutang);
• Tambang s...
6
DemokrasiDemokrasi tanpatanpa penguatanpenguatan kemampuankemampuan
negaranegara akanakan menghasilkanmenghasilkan defis...
ProblematikaProblematika SistemSistem KebijakanKebijakan
dandan PeraturanPeraturan PUUPUU NasionalNasional
Rich Picture Kondisi Sistem Kebijakan
Nasional
Sengketa di MK
DariDari sejumlahsejumlah permohonanpermohonan yangyang diajukandiajukan keke MKMK
sejaksejak 20032003 hing...
Pengujian Undang-Undang
DariDari 532532 perkaraperkara PUUPUU ygyg ditanganiditangani sejaksejak 20032003--20122012,,
MKMK...
Pengujian Undang-Undang
SejakSejak 20032003--20122012,, tercatattercatat 182 UU182 UU ygyg diujidiuji keke MKMK
•• AdaAda ...
Frekuensi Pengujian UU
•• 25 kali =25 kali = UUUU No. 10/2008No. 10/2008 tentangtentang PemilihanPemilihan UmumUmum Anggot...
Evaluasi & Klarifikasi Perda
PermendagriPermendagri No. 53/2007No. 53/2007 tentangtentang PengawasanPengawasan PerdaPerda
...
Klarifikasi yg Membatalkan Perda
TahunTahun PDRDPDRD MIHOLMIHOL SP3SP3 LAINLAIN22 JmlJml
20022002 1717 -- 22 -- 1919
20032...
Klarifikasi yg Tidak Membatalkan Perda
KeteranganKeterangan::
PDRDPDRD :: PajakPajak DaerahDaerah dandan RetribusiRetribus...
Sengketa TUN
Sumber: Website Mahkamah Agung (2012)
DariDari periodeperiode 20042004 hinggahingga
2012,2012, terdapatterdap...
PenggambaranPenggambaran MasaMasa DepanDepan
SistemSistem KebijakanKebijakan & PUU& PUU
MenggunakanMenggunakan Scenario Pl...
Focal Concern & Driving Forces
Keterkaitan Antar Driving Forces
Tingkat
Kemampuan/Kapasitas
Legislasi
Tingkat Egoisme
Sektoral
Efektivitas
Koordinasi/Kom...
Analisis Leverage
Matriks Skenario
Ciri-Ciri Kutub
NihilNihil (+)(+)
• Jumlah aturan tidak banyak,
cukup yg memiliki keterkaitan
antar instansi atau yg
dibut...
Ciri-Ciri Kutub
Optimal (+)Optimal (+)
• Pertimbangan politis dalam
perumusan kebijakan relatif
kecil, pertimbangan akadem...
MetaforaMetaforaMetaforaMetaforaMetaforaMetaforaMetaforaMetafora SkenarioSkenarioSkenarioSkenarioSkenarioSkenarioSkenarioS...
Narasi Skenario (1)
Metafora Sistem Peraturan Berkarakter
Wibisana – “Membela Kebenaran” (Skenario 1)
Metafora ini melamba...
Narasi Skenario (2)
Metafora Sistem Peraturan Berkarakter
Laksmana – “Membela Pemimpin” (Skenario 2)
Metafora ini melamban...
Narasi Skenario (3)
Metafora Sistem Peraturan Berkarakter
Kumbakarna – “Membela Institusi Meski Harus
Melawan Kebenaran” (...
Narasi Skenario (4)
Metafora Sistem Peraturan Berkarakter Rahwana –
“Mengkhianati Kebenaran” (Skenario 4)
Metafora ini mel...
Terima Kasih
SemogaSemoga BermanfaatBermanfaat ……
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gambaran Kekinian dan Masa Depan Sistem Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

599 views

Published on

Ceramah Issu Aktual untuk Diklat Teknis Bagi Anggota DPRD
serta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV
2013

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
599
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gambaran Kekinian dan Masa Depan Sistem Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

  1. 1. GambaranGambaranGambaranGambaran KekinianKekinianKekinianKekinian & Masa& Masa& Masa& Masa DepanDepanDepanDepan SistemSistemSistemSistem KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan & PUU& PUU& PUU& PUU NasionalNasionalNasionalNasional CeramahCeramah IssuIssu AktualAktual untukuntuk DiklatDiklat TeknisTeknis BagiBagi AnggotaAnggota DPRDDPRD sertaserta DiklatDiklat KepemimpinanKepemimpinan TingkatTingkat III dan IVIII dan IV 20132013 TriTri WidodoWidodo W.W. UtomoUtomo
  2. 2. DataDataDataDataDataDataDataData PribadiPribadiPribadiPribadiPribadiPribadiPribadiPribadi NamaNama : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA: Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA TTLTTL : Yogyakarta, 15: Yogyakarta, 15--0707--19681968 NIPNIP : 19680715 199401 1 001: 19680715 199401 1 001 JabatanJabatan : Kepala Pusat Kajian Hukum Adm. Negara/: Kepala Pusat Kajian Hukum Adm. Negara/ AhliAhli Peneliti Utama Bidang Administrasi PublikPeneliti Utama Bidang Administrasi Publik Gol/PangkatGol/Pangkat : IV: IV--d / Pembina Utama Madyad / Pembina Utama Madya Alamat KtrAlamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta: Jl. Veteran No. 10 Jakarta Alamt RmhAlamt Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong: Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong Tangerang Selatan, HP. 0813Tangerang Selatan, HP. 0813--17861786--99369936 EmailEmail :: triwidodowu@yahoo.comtriwidodowu@yahoo.com BlogBlog :: http://triwidodowutomo.blogspot.com/http://triwidodowutomo.blogspot.com/ http://www.slideshare.net/tiwidodowutomo/http://www.slideshare.net/tiwidodowutomo/
  3. 3. PrologProlog:: KebijakanKebijakan NasionalNasional DalamDalam KonteksKonteks GlobalGlobal
  4. 4. 4 PrologProlog EHM Tugas: • Menyebarkan cerita bohong tentang pertumbuhan ekonomi, GNP, dll. negara target; • Membuat laporan fiktif untuk IMF & WB agar mengucurkan hutang; • “Memancing” KKN di negara target; • Membangkrutkan negara penerima hutang dan menciptakan ketergantungan (debt trap, debt web); • Menekan negara pengutang mendukung AS (pangkalan militer, voting, dll); • Memaksa negara pengutang menjual kekayaan alam; • Mempromosikan kepentingan Korporatokrasi (koalisi pemerintah, bank, korporat AS). Metode: • Penipuan, pemerasan & penyuapan; • Pembunuhan; • Penggermoan; • Merusak ekosistem; • Mengingkari Deklarasi Kemerdekaan. Hasil Kerja: • Kejatuhan Shah Iran; • Pembunuhan Presiden Panama; • Invasi ke Irak; • Kejatuhan Bung Karno; • Ketergantungan ekonomi negara berkembang (inc. RI). Negara Target: Indonesia, Panama, Ekuador, Kolombia, Arab Saudi, Iran, dll. Dampak: • Kesenjangan & ketidakadilan global; • Kebencian thd AS; • Peristiwa 9-11. Membangun Imperium Membiayai kampanye politik S S
  5. 5. 5 INDONESIA PANPANAMAAMA EKUADOR IRAN • Hutang LN membuat ketergantungan tinggi (30% APBN untuk bayar hutang); • Tambang strategis dikuasai AS; • Pergantian rezim Orla – Orba – Reformasi. • Invasi militer; • Terbunuhnya Presiden Omar Torrijos (1981) • 50% APBN untuk bayar hutang; • Terbunuhnya Presiden Jaime Roldos (1981) Penggulingan rezim Shah (1953) Pintu masuk untuk menguasai seluruh Afrika PresidenPresiden Richard NixonRichard Nixon menginginkanmenginginkan kekayaankekayaan IndonesiaIndonesia diperasdiperas sampaisampai keringkering. Di. Di matamata Nixon, IndonesiaNixon, Indonesia ibaratibarat real estatereal estate terbesarterbesar didi duniadunia ygyg taktak bolehboleh jatuhjatuh keke tangantangan SovietSoviet atauatau China.China. MESIRIRAN
  6. 6. 6 DemokrasiDemokrasi tanpatanpa penguatanpenguatan kemampuankemampuan negaranegara akanakan menghasilkanmenghasilkan defisitdefisit demokrasidemokrasi.. InvolusiInvolusi kebijakankebijakan,, yakniyakni suatusuatu kebijakankebijakan ygyg baikbaik secarasecara prosesproses dandan rumusannyarumusannya namunnamun tidaktidak memberikanmemberikan kebaikankebaikan bagibagi publikpublik.. SaatSaat iniini sedangsedang terjaditerjadi ““PerangPerang KebijakanKebijakan Global”;Global”; KeunggulanKeunggulan negaranegara bangsabangsa ditentukanditentukan oleholeh oleholeh kemampuankemampuan negaranegara tsbtsb mengembangkanmengembangkan kebijakankebijakan publikpublik ygyg unggulunggul.. 22 JenisJenis KegagalanKegagalan MembangunMembangun KebijakanKebijakan UnggulUnggul:: •• TTidak mengerti makna dan substansi kebijakan publik.idak mengerti makna dan substansi kebijakan publik. •• TidakTidak adaada analis kebijakananalis kebijakan;; ada tetapi tidak bekerja denganada tetapi tidak bekerja dengan baikbaik;; sudah bekerja dengan baik tidak mampusudah bekerja dengan baik tidak mampu menghasilkan kebijakan yang hebat.menghasilkan kebijakan yang hebat.
  7. 7. ProblematikaProblematika SistemSistem KebijakanKebijakan dandan PeraturanPeraturan PUUPUU NasionalNasional
  8. 8. Rich Picture Kondisi Sistem Kebijakan Nasional
  9. 9. Sengketa di MK DariDari sejumlahsejumlah permohonanpermohonan yangyang diajukandiajukan keke MKMK sejaksejak 20032003 hinggahingga 2012,2012, tercatattercatat 1.1661.166 perkaraperkara yangyang telahtelah ditanganiditangani MKMK.. –– 532532 perkaraperkara (45%)(45%) PengujianPengujian UndangUndang--UndangUndang (PUU),(PUU), –– 2121 perkaraperkara (2%)(2%) SengketaSengketa KewenanganKewenangan antarantar LembagaLembaga Negara,Negara, –– 116116 perkaraperkara (10%)(10%) PerselisihanPerselisihan HasilHasil PemilihanPemilihan UmumUmum (PHPU)(PHPU) LegislatifLegislatif dandan PresidenPresiden//WakilWakil PresidenPresiden,, –– 497497 perkaraperkara (43%) PHPU(43%) PHPU KepalaKepala DaerahDaerah dandan WakilWakil KepalaKepala DaerahDaerah Sumber: Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Konstitusi (diolah)
  10. 10. Pengujian Undang-Undang DariDari 532532 perkaraperkara PUUPUU ygyg ditanganiditangani sejaksejak 20032003--20122012,, MKMK telahtelah menyelesaikanmenyelesaikan 460460 perkaraperkara,, terdiriterdiri daridari:: •• 414414 (90%)(90%) putusanputusan dandan 4646 (10%)(10%) perkaraperkara melaluimelalui KetetapanKetetapan:: –– 127127 perkaraperkara (31%)(31%) dikabulkandikabulkan,, –– 154154 perkaraperkara (37%)(37%) ditolakditolak,, dandan –– 133133 perkaraperkara (32%)(32%) tidaktidak dapatdapat diterimaditerima.. •• SelebihnyaSelebihnya,, melaluimelalui ketetapanketetapan:: –– 4545 perkaraperkara (98%)(98%) ditarikditarik kembalikembali dandan –– 11 perkaraperkara (2%)(2%) tidaktidak berwenangberwenang.. Sumber: Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Konstitusi (diolah)
  11. 11. Pengujian Undang-Undang SejakSejak 20032003--20122012,, tercatattercatat 182 UU182 UU ygyg diujidiuji keke MKMK •• AdaAda 22 UUUU ygyg palingpaling banyakbanyak diujidiuji,, yakniyakni UU No.UU No. 32/200432/2004 tentangtentang PemerintahanPemerintahan DaerahDaerah dengandengan frekuensifrekuensi ujiuji 36 kali36 kali,, sertaserta UU No.UU No. 8/19818/1981 tentangtentang KUHAPKUHAP dengandengan jumlahjumlah ujiuji 27 kali27 kali.. •• BerdasarkanBerdasarkan tahuntahun pembuatanpembuatan UUUU--nyanya,, produkproduk legislasilegislasi tahuntahun 20042004 palingpaling banyakbanyak diujidiuji keke MK.MK. TercatatTercatat 22 UU22 UU ygyg dibuatdibuat tahuntahun iniini telahtelah diujidiuji keke MKMK sejaksejak 20032003--2012.2012. –– 2009 (19 UU); 2008 (18 UU); 2003 (17 UU); 20072009 (19 UU); 2008 (18 UU); 2003 (17 UU); 2007 dandan 2011 (12 UU); 19992011 (12 UU); 1999 dandan 2002 (11 UU).2002 (11 UU). Sumber: Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Konstitusi (diolah)
  12. 12. Frekuensi Pengujian UU •• 25 kali =25 kali = UUUU No. 10/2008No. 10/2008 tentangtentang PemilihanPemilihan UmumUmum AnggotaAnggota DPR,DPR, DPD,DPD, dandan DPRD;DPRD; •• 19 kali =19 kali = UUUU No. 12/2008No. 12/2008 tentangtentang PerubahanPerubahan KeduaKedua UU No. 32/2004UU No. 32/2004 tentangtentang PemerintahanPemerintahan Daerah;Daerah; •• 16 kali16 kali == UUUU No. 30/2002No. 30/2002 tentangtentang KomisiKomisi PemberantasanPemberantasan TindakTindak PidanaPidana KorupsiKorupsi;; •• 15 kali15 kali == UUUU No. 42/2008No. 42/2008 tentangtentang PemiluPemilu PresidenPresiden dandan WakilWakil PresidenPresiden,, dandan UU No. 27/2009UU No. 27/2009 tentangtentang MD3;MD3; •• 12 kali12 kali == UUUU No. 37/2004No. 37/2004 tentangtentang KepailitanKepailitan dandan PenundaanPenundaan KewajibanKewajiban PembayaranPembayaran UtangUtang;; •• 11 kali =11 kali = UUUU No. 20/2003No. 20/2003 tentangtentang TentangTentang SistemSistem PendidikanPendidikan NasionalNasional,, dandan UU No. 24/2003UU No. 24/2003 tentangtentang MahkamahMahkamah KonstitusiKonstitusi;; •• 10 kali =10 kali = UUUU No. 36/2009No. 36/2009 tentangtentang KesehatanKesehatan,, dandan UU No. 8/2012UU No. 8/2012 tentangtentang PemilihanPemilihan UmumUmum AnggotaAnggota DPR, DPD,DPR, DPD, dandan DPRD.DPRD. Sumber: Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Konstitusi (diolah)
  13. 13. Evaluasi & Klarifikasi Perda PermendagriPermendagri No. 53/2007No. 53/2007 tentangtentang PengawasanPengawasan PerdaPerda dandan PeraturanPeraturan KDHKDH ((telahtelah dicabutdicabut dengandengan PermendagriPermendagri No. 53/2011No. 53/2011 tentangtentang PembentukanPembentukan ProdukProduk HukumHukum Daerah)Daerah) •• KlarifikasiKlarifikasi == pengkajianpengkajian dandan penilaianpenilaian terhadapterhadap PerdaPerda && PeraturanPeraturan KDHKDH gunaguna mengetahuimengetahui apakahapakah bertentanganbertentangan dengandengan kepentingankepentingan umumumum dandan//atauatau peraturanperaturan perper-- UUUU--anan ygyg lebihlebih tinggitinggi.. •• EvaluasiEvaluasi == pengkajianpengkajian dandan penilaianpenilaian terhadapterhadap rancanganrancangan PerdaPerda && PeraturanPeraturan KDHKDH untukuntuk mengetahuimengetahui apakahapakah bertentanganbertentangan dengandengan kepentingankepentingan umumumum dandan//atauatau peraturanperaturan perper--UUUU--anan ygyg lebihlebih tinggitinggi..
  14. 14. Klarifikasi yg Membatalkan Perda TahunTahun PDRDPDRD MIHOLMIHOL SP3SP3 LAINLAIN22 JmlJml 20022002 1717 -- 22 -- 1919 20032003 9595 33 11 66 105105 20042004 220220 22 1313 11 236236 20052005 118118 11 44 33 126126 20062006 114114 -- -- -- 114114 20072007 161161 11 44 77 173173 20082008 223223 44 -- 22 229229 20092009 831831 1111 55 2929 876876 JmlJml 17791779 2222 2929 4848 18781878 KeteranganKeterangan:: PDRDPDRD :: PajakPajak DaerahDaerah dandan RetribusiRetribusi DaerahDaerah MiholMihol :: MinumanMinuman BeralkoholBeralkohol SP3SP3 :: SumbanganSumbangan PihakPihak KetigaKetiga LainLain--lain:lain: PerijinanPerijinan, Air Tanah,, Air Tanah, PelayananPelayanan TerpaduTerpadu,, SyariahSyariah,, dsbdsb.. Sumber: Laporan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (2012, diolah)
  15. 15. Klarifikasi yg Tidak Membatalkan Perda KeteranganKeterangan:: PDRDPDRD :: PajakPajak DaerahDaerah dandan RetribusiRetribusi DaerahDaerah MiholMihol :: MinumanMinuman BeralkoholBeralkohol SP3SP3 :: SumbanganSumbangan PihakPihak KetigaKetiga LainLain--lain:lain: PerijinanPerijinan, Air Tanah,, Air Tanah, PelayananPelayanan TerpaduTerpadu,, SyariahSyariah,, dsbdsb.. Sumber: Laporan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (2012, diolah) TahunTahun PDRDPDRD MIHOLMIHOL SP3SP3 LAINLAIN22 JmlJml 20102010 324324 77 22 7474 407407 20112011 265265 1212 6969 55 351351 20122012 6161 44 2424 8484 173173 JumlahJumlah 650650 2323 9595 163163 931931
  16. 16. Sengketa TUN Sumber: Website Mahkamah Agung (2012) DariDari periodeperiode 20042004 hinggahingga 2012,2012, terdapatterdapat 32723272 putusanputusan atasatas sengketasengketa Tata UsahaTata Usaha Negara (TUN)Negara (TUN)
  17. 17. PenggambaranPenggambaran MasaMasa DepanDepan SistemSistem KebijakanKebijakan & PUU& PUU MenggunakanMenggunakan Scenario PlanningScenario Planning
  18. 18. Focal Concern & Driving Forces
  19. 19. Keterkaitan Antar Driving Forces Tingkat Kemampuan/Kapasitas Legislasi Tingkat Egoisme Sektoral Efektivitas Koordinasi/Komunikasi Kebijakan Antar Lembaga Efektivitas Harmonisasi dalam Perumusan Peraturan/Kebijakan Ketepatan Persepsi/Orientasi terhadap Peraturan/ Kebijakan Kadar Budaya Akademik Dalam Siklus Kebijakan/ Pengambilan Keputusan Tingkat Dukungan Kajian/Litbang Kebijakan Efektivitas Lembaga Kajian/Litbang Kebijakan Keluasan Networking & Kerjasama Antar Lembaga Kajian/Litbang Kebijakan Efektivitas Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan hingga Implementasi Peraturan/Kebijakan Ketersediaan dan Tingkat Dukungan Sumber Daya Kajian/Litbang Kebijakan S S S S S S S S S S SS S S S S S O S R1 B1 S O B2 S S R2 S S R3 R5 S R4 SS R7 S S O O R6 S R8 S S O B3
  20. 20. Analisis Leverage
  21. 21. Matriks Skenario
  22. 22. Ciri-Ciri Kutub NihilNihil (+)(+) • Jumlah aturan tidak banyak, cukup yg memiliki keterkaitan antar instansi atau yg dibutuhkan masyarakat; • Perumusan kebijakan dilakukan dalam forum kebijakan secara inklusif; • Dalam pembahasan racangan peraturan, setiap instansi atau tokoh individual lebih mengedepankan kepentingan nasional; • Produk hukum yg dihasilkan cenderung tidak ada penolakan / perlawanan dari stakeholders yg terkena regulasi tersebut. 1.1. EgoismeEgoisme SektoralSektoral SangatSangat KuatKuat ((––)) • Banyak instansi berlomba membuat produk hukum di berbagai level; • Tidak pernah dilakukan komunikasi kebijakan dengan stakeholders; • Kepentingan rakyat banyak cenderung diabaikan; • Rawan terhadap munculnya konflik kewenangan antar lembaga, dan benturan substansi antar peraturan; • Pembahasan suatu aturan selalu menyita waktu yg panjang; • Ketiadaan strong leadership yg mampu mengakomodasi perbedaan kepentingan kedalam kepentingan nasional; • Energi nasional terbuang sia-sia tanpa menghasilkan manfaat yang signifikan.
  23. 23. Ciri-Ciri Kutub Optimal (+)Optimal (+) • Pertimbangan politis dalam perumusan kebijakan relatif kecil, pertimbangan akademik/ teknokratik lebih menonjol; • Kualitas peraturan jauh lebih baik sehingga mengurangi kemungkinan diuji materi; • Kebutuhan sosialisasi dan uji publik terhadap (rancangan) peraturan/kebijakan tidak perlu dilakukan tersendiri, sehingga bisa menghemat sumber daya (anggaran); • Para policy makers lebih confidence karena kebijakan yang diambil berdasarkan pada bukti-bukti yg obyektif. 2.2. DukunganDukungan KajianKajian TerhadapTerhadap KebijakanKebijakan TanpaTanpa DukunganDukungan ((––)) • Peraturan/kebijakan sangat lemah baik secara filosofis, historis, sosiologis, maupun teoretis; • Kemungkinan gagalnya peraturan lebih besar yg melahirkan symbolic policy atau involusi kebijakan; • Inefisiensi program dan anggaran cukup besar karena perumusan kebijakan dan pengkajian kebijakan memerlukan anggaran secara terpisah dan tidak reinforcing; • Masyarakat tidak mendapatkan manfaat langsung dari fungsi pengaturan oleh pemerintah; • Kemungkinan uji materi dan revisi peraturan/kebijakan secara terus menerus sangat besar.
  24. 24. MetaforaMetaforaMetaforaMetaforaMetaforaMetaforaMetaforaMetafora SkenarioSkenarioSkenarioSkenarioSkenarioSkenarioSkenarioSkenario
  25. 25. Narasi Skenario (1) Metafora Sistem Peraturan Berkarakter Wibisana – “Membela Kebenaran” (Skenario 1) Metafora ini melambangkan bahwa sistem peraturan perundang- undangan/kebijakan di Indonesia sudah sangat berkualitas, baik dari sisi prosedural (proses perumusannya) maupun materi atau substansi yang diaturnya. Peraturan/kebijakan lahir semata-mata untuk memenuhi kebutuhan publik (by needs), bukan karena dorongan egoisme yang sempit. Dengan adanya peraturan/kebijakan yang berkualitas tinggi ini, maka akan tercipta hubungan antar instansi pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat, serta antar kelompok masyarakat secara tertib, yang mengedepankan kepentingan kolektif diatas kepentingan individual, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban secara selaras dan harmonis. Harmoni dalam hubungan bernegara dan bermasyarakat ini pada gilirannya akan menjadi faktor yang mempercepat pencapaian tujuan nasional sebagaimana amanat UUD 1945.
  26. 26. Narasi Skenario (2) Metafora Sistem Peraturan Berkarakter Laksmana – “Membela Pemimpin” (Skenario 2) Metafora ini melambangkan bahwa sistem peraturan perundang- undangan/kebijakan di Indonesia akan semakin terfragmentasi karena hanya memperhatikan kepentingan pimpinannya semata, tanpa melihat kepentingan yang lebih luas dan strategis. Para pengambil keputusan dan perumus kebijakan hanya bekerja berdasarkan “petunjuk” pimpinan (by order), bukan untuk menjalankan visi misi organisasi. Dalam hal ini, sepanjang pimpinan insitusi tadi diisi oleh orang-orang baik, maka masih dapat diharapkan akan lahir peratuan/kebijakan yang berkualitas. Namun bila institusi dipimpin oleh orang yang berpikir picik, hanya mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan orang banyak, maka masa depan sistem peraturan/kebijakan berada pada bahaya yang serius. Loyalitas adalah hal yang sangat baik, namun jika hanya dipersembahkan kepada segelintir orang, maka terlalu banyak orang yang tidak bisa mendapat manfaat dari kebijakan yang ada.
  27. 27. Narasi Skenario (3) Metafora Sistem Peraturan Berkarakter Kumbakarna – “Membela Institusi Meski Harus Melawan Kebenaran” (Skenario 3) Metafora ini melambangkan para pengambil keputusan dan perumus kebijakan yang hanya bisa melihat kedalam (inward looking). Prinsip hidupnya yang penting berhasil menjalankan tugas tanpa peduli dengan pihak/orang lain. Bagi mereka, adalah hal yang lumrah bahwa untuk mencapai keberhasilan sendiri tadi, seringkali dibarengi dengan pengorbanan kepentingan instansi lain. Benturan kewenangan, tumpang tindih aturan, dan pertentangan kebijakan dianggap hal yang biasa asal memberikan keuntungan bagi institusinya.
  28. 28. Narasi Skenario (4) Metafora Sistem Peraturan Berkarakter Rahwana – “Mengkhianati Kebenaran” (Skenario 4) Metafora ini melambangkan peraturan/kebijakan disusun tanpa ada pertimbangan rasional sama sekali. Tidak ada analisis cost- benefit atau resiko resiko dari sebuah peraturan/kebijakan. Sesuatu yang seharusnya diatur justru tidak dibuat aturannya, sementara sesuatu yang tidak perlu diatur justru dibahas secara serius. Kesepakatan antar pihak dalam perumusan kebijakan juga sering dikhianati oleh pihak tertentu. Kualitas kebijakan/peraturan menjadi sangat rendah, sehingga hanya menguntungkan sedikit orang namun mengakibatkan protes banyak orang lainnya. Kemungkinan terjadinya policy failure sangat tinggi, sehingga kebijakan/peraturan juga dengan sendirinya gagal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan tujuan-tujuan lain yang dimandatkan oleh Konstitusi.
  29. 29. Terima Kasih SemogaSemoga BermanfaatBermanfaat ……

×