SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Dimensi-Dimensi Kunci
Dalam Penyusunan Renstra
Disampaikan pada Rapat Konsultasi Publik
Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 2013-2018
Bandung, 24 September 2013
Tri Widodo W. Utomo
Pusat Kajian Hukum
Administrasi Negara LAN
Integrasi Renstra dalam SPPN
• SPPN pada dasarnya adalah sebuah sistem yg bersifat
utuh, komprehensif, dan integral.
• Renstra Kementerian/Lembaga/Pemda/SKPD adalah
bagian dari SPPN, tidak boleh berdiri sendiri, namun
harus memiliki keterkaitan dengan dokumen
perencanaan yg lain, terutama yg lebih tinggi.
• Harus ada cascading yg jelas, logis, dan terukur dalam
hal visi, sasaran, maupun IKU-nya Renstra SKPD harus
memperhatikan atau merupakan penjabaran dari RPJMD,
RPJPD, Renstra K/L terkait, RPJMN, dan RPJPN.
Renstra sebagai “Jembatan” Waktu
• Renstra adalah perencanaan jangka menengah, sehingga
menjadi penghubung kondisi kekinian dengan kondisi
masa depan yang ingin dicapai.
• Renstra menjadi milestone dalam mewujudkan sasaran
pembangunan jangka panjang melalui perumusan
program/ kegiatan jangka pendek.
• Renstra harus mampu melihat masa depan, merumuskan
“visi antara”, sekaligus memetakan potensi & kekuatan
organisasi pada masa kini.
Renstra bukan sekedar Dokumen
Perencanaan, tapi juga Pelaksanaan
• Renstra yg baik berarti telah mengantarkan organisasi
setengah jalan menuju kemenangan (to be prepared is
half the victory – Miguel de Cervantes). Setengahnya lagi
adalah PELAKSANAAN.
• Tanpa pelaksanaan, Renstra hanya menjadi janji-janji yg
berisi harapan-harapan indah, namun tidak menghasilkan
kemanfaatan nyata (Unless commitment is made, there
are only promises and hopes; but no plans; Plans are only
good intentions unless they immediately degenerate into
hard work – Peter F. Drucker).
Korelasi Departemensi Organisasi dengan Misi
Perlu kejelasan aktor pelaksana dari Renstra. Meski Renstra disusun pada
entitas organisasi, namun kejelasan departementasi (struktur dalam
organisasi) dengan misi-misi (termasuk tujuan dan sasaran) yg diemban,
menjadi penting.
• Bina Produksi
• Bina Konservasi
• Bina Rehabilitasi
• Planologi
• Sekretariat
• Meningkatkan Kemantapan Kawasan Hutan
& Keberlangsungan Fungsi Kawasan Lindung
• Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
• Meningkatkan Pelayanan Publik dan
Aparatur
?
Renstra harus terkoneksi dengan Sistem
Penganggaran & Sistem Manajemen Kinerja
• Perencanaan dan penganggaran ibarat saudara kembar.
Namun perencanaan mendahului fungsi penganggaran
(money follows planning).
• Perencanaan hakekatnya adalah bukan merencanakan
kegiatan, namun KINERJA (output, outcome, benefit,
impact). Demikian pula, anggaran tidak membiayai
kegiatan, melainkan HASIL dari kegiatan (kinerja).
• Dalam performance-based planning perlu ditetapkan
Sasaran Strategis beserta IKU yang SMART.
Cascading IKU
• IKU bisa dirumuskan dari level output s/d outcome; IKU level outcome
sendiri juga bisa bertingkat dari yg rendah, menengah (intermediate),
hingga yg tinggi. Perumusan IKU lebih disukai dan memiliki nilai yg lebih
besar untuk level yg lebih tinggi.
• Bagaimana IKU Dinas Kehutanan?
• Persentase kawasan hutan yang sudah ditata batas;
• Persentase menurunnya gangguan keamanan hutan;
• Persentase meningkatnya kesesuaian fungsi pada kawasan lindung;
• Persentase meningkatnya populasi spesies prioritas utama yg terancam punah;
• Persentase meningkatnya produksi hasil penangkaran tumbuhan & satwa liar;
• Persentase meningkatnya tutupan lahan;
• Persentase produksi kayu rakyat meningkat, dll.
Issu Strategis Peta Strategi
• Issu-isu strategis yg sudah diidentifikasi perlu dikelola secara
sistematis agar dapat dipecahkan berdasarkan tingkat
prioritasnya.
• Utilisasi BSC akan sangat membantu memformulasi Peta Strategi
tsb. SWOT tetap diperlukan, namun baru sampai tahap
menghasilkan strategi, belum sampai Peta Strategi dan
“dashboard”-nya.
• Dashboard dalam BSC terdiri dari 4 perspektif yaitu: finansial,
perspektif pelanggan, perspektif proses internal, pembelajaran &
pertumbuhan. Ke-4 perspektif tsb harus disertai dengan ukuran
kinerjanya.
Renstra merupakan “Melting Pot” Aspirasi &
Komitmen Lintas Stakeholder
• Di era good forestry governance, dokumen instansi pemerintah
adalah juga dokumen publik, sehingga perencanaan bukan hanya
berasal dan milik dari instansi pemerintah, namun juga menjadi
public domain.
• Forum Konsultasi Publik merupakan inisitif yg sangat diapresiasi.
Selain menjadi badian tidak terpisahkan dari rangkaian proses
penyusunan Renstra, sekaligus jadi forum Uji Publik utk
meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Renstra itu sendiri.
• Forum Konsultasi Publik diharapkan juga mampu membangun
shared vision antar stakeholder kehutanan di Jabar maupun di
luar Jabar (Jabar Diaspora).
Terima Kasih
Semoga Bermanfaat …
Bandung, 24 September 2013

More Related Content

What's hot

Penguatan SDM Aparatur untuk Akselerasi Pelayanan di Era Revolusi Industri 4.0
Penguatan SDM Aparatur untuk Akselerasi Pelayanan di Era Revolusi Industri 4.0Penguatan SDM Aparatur untuk Akselerasi Pelayanan di Era Revolusi Industri 4.0
Penguatan SDM Aparatur untuk Akselerasi Pelayanan di Era Revolusi Industri 4.0Tri Widodo W. UTOMO
 
Arah Kebijakan - Kemenparekraf
Arah Kebijakan - KemenparekrafArah Kebijakan - Kemenparekraf
Arah Kebijakan - KemenparekrafECPAT Indonesia
 
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
 
Perumusan isu strategis
Perumusan isu strategisPerumusan isu strategis
Perumusan isu strategisardinmarL
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDDadang Solihin
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesDadang Solihin
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDadang Solihin
 
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIFMENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIFriyanto apri
 
Bonus Demografi Peluang atau Ancaman
Bonus Demografi  Peluang atau AncamanBonus Demografi  Peluang atau Ancaman
Bonus Demografi Peluang atau Ancamandaldukpapua
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Konsep dan Teknik Perencanaan
Konsep dan Teknik PerencanaanKonsep dan Teknik Perencanaan
Konsep dan Teknik PerencanaanRandy Wrihatnolo
 
Pengembangan Pariwisata Daerah
Pengembangan Pariwisata Daerah Pengembangan Pariwisata Daerah
Pengembangan Pariwisata Daerah Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Perencanaan Pembangunan Berwawasan LingkunganPerencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Perencanaan Pembangunan Berwawasan LingkunganDadang Solihin
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaDadang Solihin
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Ridho Fitrah Hyzkia
 

What's hot (20)

Teori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regionalTeori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regional
 
Penguatan SDM Aparatur untuk Akselerasi Pelayanan di Era Revolusi Industri 4.0
Penguatan SDM Aparatur untuk Akselerasi Pelayanan di Era Revolusi Industri 4.0Penguatan SDM Aparatur untuk Akselerasi Pelayanan di Era Revolusi Industri 4.0
Penguatan SDM Aparatur untuk Akselerasi Pelayanan di Era Revolusi Industri 4.0
 
Arah Kebijakan - Kemenparekraf
Arah Kebijakan - KemenparekrafArah Kebijakan - Kemenparekraf
Arah Kebijakan - Kemenparekraf
 
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
 
Perumusan isu strategis
Perumusan isu strategisPerumusan isu strategis
Perumusan isu strategis
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
 
PERMENDAGRI-81-2022.pdf
PERMENDAGRI-81-2022.pdfPERMENDAGRI-81-2022.pdf
PERMENDAGRI-81-2022.pdf
 
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIFMENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
 
Bonus Demografi Peluang atau Ancaman
Bonus Demografi  Peluang atau AncamanBonus Demografi  Peluang atau Ancaman
Bonus Demografi Peluang atau Ancaman
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Konsep dan Teknik Perencanaan
Konsep dan Teknik PerencanaanKonsep dan Teknik Perencanaan
Konsep dan Teknik Perencanaan
 
Bonus Demografi
Bonus DemografiBonus Demografi
Bonus Demografi
 
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaPedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
 
Pengembangan Pariwisata Daerah
Pengembangan Pariwisata Daerah Pengembangan Pariwisata Daerah
Pengembangan Pariwisata Daerah
 
Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Perencanaan Pembangunan Berwawasan LingkunganPerencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
 

Viewers also liked

Free deck: slides outlook perpajakan 2016 indonesia
Free deck: slides outlook perpajakan 2016 indonesiaFree deck: slides outlook perpajakan 2016 indonesia
Free deck: slides outlook perpajakan 2016 indonesiaGallantino Farman
 
Deteksi fraud dan audit investigatif
Deteksi fraud  dan audit investigatifDeteksi fraud  dan audit investigatif
Deteksi fraud dan audit investigatifAinul Yaqin
 
makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik Thema point
makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik Thema pointmakalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik Thema point
makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik Thema pointMhd. Abdullah Hamid
 
Laporan Audit Yayasan Penabulu Tahun 2011
Laporan Audit Yayasan Penabulu Tahun 2011Laporan Audit Yayasan Penabulu Tahun 2011
Laporan Audit Yayasan Penabulu Tahun 2011penabulu
 
Penyusunan Anggaran Jangka Panjang
Penyusunan Anggaran Jangka PanjangPenyusunan Anggaran Jangka Panjang
Penyusunan Anggaran Jangka Panjang9elevenStarUnila
 
Studi kelayakan proyek
Studi kelayakan proyekStudi kelayakan proyek
Studi kelayakan proyekDirman Hasan
 
Business plan yang menarik
Business plan yang menarikBusiness plan yang menarik
Business plan yang menarikNabil Basthomy
 
Pti07 perusahaan
Pti07 perusahaanPti07 perusahaan
Pti07 perusahaanArif Rahman
 
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1Ines Marianne
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015Ryan Aviantara
 
KPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
KPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan DesaKPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
KPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan DesaPendamping Desa
 
Menyusun strategi usaha
Menyusun strategi usahaMenyusun strategi usaha
Menyusun strategi usahaAnita Rahman
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDPSEKP - UGM
 

Viewers also liked (19)

Aspek akuntnsi skb
Aspek akuntnsi skbAspek akuntnsi skb
Aspek akuntnsi skb
 
Pelatihan Anggaran Organisasi
Pelatihan Anggaran OrganisasiPelatihan Anggaran Organisasi
Pelatihan Anggaran Organisasi
 
Renstra 2012 2017
Renstra 2012 2017Renstra 2012 2017
Renstra 2012 2017
 
Soal Penyusunan Master Budget
Soal Penyusunan Master BudgetSoal Penyusunan Master Budget
Soal Penyusunan Master Budget
 
Free deck: slides outlook perpajakan 2016 indonesia
Free deck: slides outlook perpajakan 2016 indonesiaFree deck: slides outlook perpajakan 2016 indonesia
Free deck: slides outlook perpajakan 2016 indonesia
 
Deteksi fraud dan audit investigatif
Deteksi fraud  dan audit investigatifDeteksi fraud  dan audit investigatif
Deteksi fraud dan audit investigatif
 
makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik Thema point
makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik Thema pointmakalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik Thema point
makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik Thema point
 
Laporan Audit Yayasan Penabulu Tahun 2011
Laporan Audit Yayasan Penabulu Tahun 2011Laporan Audit Yayasan Penabulu Tahun 2011
Laporan Audit Yayasan Penabulu Tahun 2011
 
Penyusunan Anggaran Jangka Panjang
Penyusunan Anggaran Jangka PanjangPenyusunan Anggaran Jangka Panjang
Penyusunan Anggaran Jangka Panjang
 
Apa itu-rba
Apa itu-rbaApa itu-rba
Apa itu-rba
 
Studi kelayakan proyek
Studi kelayakan proyekStudi kelayakan proyek
Studi kelayakan proyek
 
Business plan yang menarik
Business plan yang menarikBusiness plan yang menarik
Business plan yang menarik
 
Pti07 perusahaan
Pti07 perusahaanPti07 perusahaan
Pti07 perusahaan
 
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015
 
KPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
KPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan DesaKPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
KPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
 
Contoh Laporan Studi Kelayakan Bisnis
Contoh Laporan Studi Kelayakan BisnisContoh Laporan Studi Kelayakan Bisnis
Contoh Laporan Studi Kelayakan Bisnis
 
Menyusun strategi usaha
Menyusun strategi usahaMenyusun strategi usaha
Menyusun strategi usaha
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
 

Similar to Renstra Dinas Kehutanan Jawa Barat 2013-2018

Dadang Solihin: Kegagalan Perencanaan Akibat Aparat Pelaksana yang Tidak Komp...
Dadang Solihin: Kegagalan Perencanaan Akibat Aparat Pelaksana yang Tidak Komp...Dadang Solihin: Kegagalan Perencanaan Akibat Aparat Pelaksana yang Tidak Komp...
Dadang Solihin: Kegagalan Perencanaan Akibat Aparat Pelaksana yang Tidak Komp...Dadang Solihin
 
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb Mulyadi Yusuf
 
Makalah pr kelompok 4
Makalah pr kelompok 4Makalah pr kelompok 4
Makalah pr kelompok 4Arjuna Ahmadi
 
04 materi buku informasi
04 materi buku informasi04 materi buku informasi
04 materi buku informasiNda Handara
 
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan DaerahOptimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan DaerahDadang Solihin
 
PERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptx
PERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptxPERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptx
PERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptxAmiruddin65
 
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaArsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaAndy Kurniawan
 
Implementasi Manajemen Strategik di Indonesia
Implementasi Manajemen Strategik di Indonesia Implementasi Manajemen Strategik di Indonesia
Implementasi Manajemen Strategik di Indonesia Dadang Solihin
 
Bab iv 3.tahap-tahap pemikiran strategi nasional
Bab iv  3.tahap-tahap pemikiran strategi nasionalBab iv  3.tahap-tahap pemikiran strategi nasional
Bab iv 3.tahap-tahap pemikiran strategi nasionalnatal kristiono
 
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPD
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPDParadigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPD
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPDDadang Solihin
 
Insani vol 6_no_2_des_2019_yerah_melita-cc6b9-2142_701
Insani vol 6_no_2_des_2019_yerah_melita-cc6b9-2142_701Insani vol 6_no_2_des_2019_yerah_melita-cc6b9-2142_701
Insani vol 6_no_2_des_2019_yerah_melita-cc6b9-2142_701STISIPWIDURI
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRDDadang Solihin
 
15 Kesimpulan Teori Perencanaan.ppt
15 Kesimpulan Teori Perencanaan.ppt15 Kesimpulan Teori Perencanaan.ppt
15 Kesimpulan Teori Perencanaan.pptBranCode
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRDDadang Solihin
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
 

Similar to Renstra Dinas Kehutanan Jawa Barat 2013-2018 (20)

Renstra revisi dpmptsp
Renstra revisi dpmptsp Renstra revisi dpmptsp
Renstra revisi dpmptsp
 
Dadang Solihin: Kegagalan Perencanaan Akibat Aparat Pelaksana yang Tidak Komp...
Dadang Solihin: Kegagalan Perencanaan Akibat Aparat Pelaksana yang Tidak Komp...Dadang Solihin: Kegagalan Perencanaan Akibat Aparat Pelaksana yang Tidak Komp...
Dadang Solihin: Kegagalan Perencanaan Akibat Aparat Pelaksana yang Tidak Komp...
 
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
 
Makalah pr kelompok 4
Makalah pr kelompok 4Makalah pr kelompok 4
Makalah pr kelompok 4
 
Renja kes 1 76
Renja kes 1 76Renja kes 1 76
Renja kes 1 76
 
04 materi buku informasi
04 materi buku informasi04 materi buku informasi
04 materi buku informasi
 
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan DaerahOptimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
 
PERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptx
PERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptxPERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptx
PERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptx
 
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaArsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
 
Implementasi Manajemen Strategik di Indonesia
Implementasi Manajemen Strategik di Indonesia Implementasi Manajemen Strategik di Indonesia
Implementasi Manajemen Strategik di Indonesia
 
PLANNING.ppt
PLANNING.pptPLANNING.ppt
PLANNING.ppt
 
Renstra kes 1 114
Renstra kes 1 114Renstra kes 1 114
Renstra kes 1 114
 
Bab iv 3.tahap-tahap pemikiran strategi nasional
Bab iv  3.tahap-tahap pemikiran strategi nasionalBab iv  3.tahap-tahap pemikiran strategi nasional
Bab iv 3.tahap-tahap pemikiran strategi nasional
 
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPD
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPDParadigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPD
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPD
 
Insani vol 6_no_2_des_2019_yerah_melita-cc6b9-2142_701
Insani vol 6_no_2_des_2019_yerah_melita-cc6b9-2142_701Insani vol 6_no_2_des_2019_yerah_melita-cc6b9-2142_701
Insani vol 6_no_2_des_2019_yerah_melita-cc6b9-2142_701
 
Penyusunan renstra skpd
Penyusunan renstra skpdPenyusunan renstra skpd
Penyusunan renstra skpd
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
 
15 Kesimpulan Teori Perencanaan.ppt
15 Kesimpulan Teori Perencanaan.ppt15 Kesimpulan Teori Perencanaan.ppt
15 Kesimpulan Teori Perencanaan.ppt
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
 

Renstra Dinas Kehutanan Jawa Barat 2013-2018

  • 1. Dimensi-Dimensi Kunci Dalam Penyusunan Renstra Disampaikan pada Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 2013-2018 Bandung, 24 September 2013 Tri Widodo W. Utomo Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara LAN
  • 2. Integrasi Renstra dalam SPPN • SPPN pada dasarnya adalah sebuah sistem yg bersifat utuh, komprehensif, dan integral. • Renstra Kementerian/Lembaga/Pemda/SKPD adalah bagian dari SPPN, tidak boleh berdiri sendiri, namun harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yg lain, terutama yg lebih tinggi. • Harus ada cascading yg jelas, logis, dan terukur dalam hal visi, sasaran, maupun IKU-nya Renstra SKPD harus memperhatikan atau merupakan penjabaran dari RPJMD, RPJPD, Renstra K/L terkait, RPJMN, dan RPJPN.
  • 3. Renstra sebagai “Jembatan” Waktu • Renstra adalah perencanaan jangka menengah, sehingga menjadi penghubung kondisi kekinian dengan kondisi masa depan yang ingin dicapai. • Renstra menjadi milestone dalam mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang melalui perumusan program/ kegiatan jangka pendek. • Renstra harus mampu melihat masa depan, merumuskan “visi antara”, sekaligus memetakan potensi & kekuatan organisasi pada masa kini.
  • 4. Renstra bukan sekedar Dokumen Perencanaan, tapi juga Pelaksanaan • Renstra yg baik berarti telah mengantarkan organisasi setengah jalan menuju kemenangan (to be prepared is half the victory – Miguel de Cervantes). Setengahnya lagi adalah PELAKSANAAN. • Tanpa pelaksanaan, Renstra hanya menjadi janji-janji yg berisi harapan-harapan indah, namun tidak menghasilkan kemanfaatan nyata (Unless commitment is made, there are only promises and hopes; but no plans; Plans are only good intentions unless they immediately degenerate into hard work – Peter F. Drucker).
  • 5. Korelasi Departemensi Organisasi dengan Misi Perlu kejelasan aktor pelaksana dari Renstra. Meski Renstra disusun pada entitas organisasi, namun kejelasan departementasi (struktur dalam organisasi) dengan misi-misi (termasuk tujuan dan sasaran) yg diemban, menjadi penting. • Bina Produksi • Bina Konservasi • Bina Rehabilitasi • Planologi • Sekretariat • Meningkatkan Kemantapan Kawasan Hutan & Keberlangsungan Fungsi Kawasan Lindung • Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; • Meningkatkan Pelayanan Publik dan Aparatur ?
  • 6. Renstra harus terkoneksi dengan Sistem Penganggaran & Sistem Manajemen Kinerja • Perencanaan dan penganggaran ibarat saudara kembar. Namun perencanaan mendahului fungsi penganggaran (money follows planning). • Perencanaan hakekatnya adalah bukan merencanakan kegiatan, namun KINERJA (output, outcome, benefit, impact). Demikian pula, anggaran tidak membiayai kegiatan, melainkan HASIL dari kegiatan (kinerja). • Dalam performance-based planning perlu ditetapkan Sasaran Strategis beserta IKU yang SMART.
  • 7. Cascading IKU • IKU bisa dirumuskan dari level output s/d outcome; IKU level outcome sendiri juga bisa bertingkat dari yg rendah, menengah (intermediate), hingga yg tinggi. Perumusan IKU lebih disukai dan memiliki nilai yg lebih besar untuk level yg lebih tinggi. • Bagaimana IKU Dinas Kehutanan? • Persentase kawasan hutan yang sudah ditata batas; • Persentase menurunnya gangguan keamanan hutan; • Persentase meningkatnya kesesuaian fungsi pada kawasan lindung; • Persentase meningkatnya populasi spesies prioritas utama yg terancam punah; • Persentase meningkatnya produksi hasil penangkaran tumbuhan & satwa liar; • Persentase meningkatnya tutupan lahan; • Persentase produksi kayu rakyat meningkat, dll.
  • 8. Issu Strategis Peta Strategi • Issu-isu strategis yg sudah diidentifikasi perlu dikelola secara sistematis agar dapat dipecahkan berdasarkan tingkat prioritasnya. • Utilisasi BSC akan sangat membantu memformulasi Peta Strategi tsb. SWOT tetap diperlukan, namun baru sampai tahap menghasilkan strategi, belum sampai Peta Strategi dan “dashboard”-nya. • Dashboard dalam BSC terdiri dari 4 perspektif yaitu: finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, pembelajaran & pertumbuhan. Ke-4 perspektif tsb harus disertai dengan ukuran kinerjanya.
  • 9. Renstra merupakan “Melting Pot” Aspirasi & Komitmen Lintas Stakeholder • Di era good forestry governance, dokumen instansi pemerintah adalah juga dokumen publik, sehingga perencanaan bukan hanya berasal dan milik dari instansi pemerintah, namun juga menjadi public domain. • Forum Konsultasi Publik merupakan inisitif yg sangat diapresiasi. Selain menjadi badian tidak terpisahkan dari rangkaian proses penyusunan Renstra, sekaligus jadi forum Uji Publik utk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Renstra itu sendiri. • Forum Konsultasi Publik diharapkan juga mampu membangun shared vision antar stakeholder kehutanan di Jabar maupun di luar Jabar (Jabar Diaspora).
  • 10. Terima Kasih Semoga Bermanfaat … Bandung, 24 September 2013