DAFTAR ISIKATA PENGANTAR.....................................................................................................
BAB I                                    PENDAHULUANA.Latar Belakang      Masalah keamanan sangat erat kaitannya dengan la...
Melihat gambaran di atas maka diperlukan kegiatan pengendalian lalu lintassecara menyeluruh dan terpadu, tidak cukup hanya...
kedisiplinan. Salah satu SK dan KD yang bermuatan kedua hal tersebut adalah matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)...
B.Tujuan      Model pengintegrasian ini sebagai salah satu panduan bagi guru SD/MI, SMP/MTs,dan SMA/MA dalam rangka mengin...
TABEL 1. ASPEK DAN INDIKATOR PENDIDIKAN LALU LINTAS         Aspek dan Indikator              Materi Pendidikan Keselamatan...
BAB II                                                    PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS                          ...
STANDAR     KOMPETENSI        MATERI              KLS/   ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                                     ...
STANDAR     KOMPETENSI      MATERI      KLS/   ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                                               ...
STANDAR     KOMPETENSI      MATERI      KLS/   ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                                               ...
STANDAR     KOMPETENSI      MATERI      KLS/   ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                                               ...
STANDAR        KOMPETENSI                 MATERI               KLS/    ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                       ...
STANDAR     KOMPETENSI           MATERI             KLS/   ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                                   ...
STANDAR     KOMPETENSI      MATERI      KLS/   ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                                               ...
STANDAR            KOMPETENSI              MATERI            KLS/    ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                         ...
STANDAR     KOMPETENSI         MATERI              KLS/   ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                                    ...
STANDAR     KOMPETENSI      MATERI      KLS/   ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                                               ...
STANDAR     KOMPETENSI      MATERI      KLS/   ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                                               ...
STANDAR        KOMPETENSI            MATERI              KLS/    ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                             ...
STANDAR     KOMPETENSI      MATERI      KLS/   ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                                               ...
STANDAR     KOMPETENSI      MATERI      KLS/   ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                                               ...
STANDAR        KOMPETENSI               MATERI           KLS/    ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                             ...
STANDAR     KOMPETENSI           MATERI               KLS/   ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                                 ...
STANDAR     KOMPETENSI      MATERI            KLS/   ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU                                         ...
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Lalin smp kls vii
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lalin smp kls vii

8,216 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

Lalin smp kls vii

  1. 1. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR..................................................................................................... IIIDAFTAR ISI................................................................................................................. VBAB I PENDAHULUAN.............................................................................................1 A. Latar Belakang..........................................................................................1 B. Tujuan.......................................................................................................4 C. Manfaat.....................................................................................................4 D. Ruang Lingkup..........................................................................................5BAB II PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) ........................................................................................................................ 6 A. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas....................................................6 B. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Silabus.............................28 C. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ................................................................................................................ 38BAB III PENUTUP.....................................................................................................54DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................55 V
  2. 2. BAB I PENDAHULUANA.Latar Belakang Masalah keamanan sangat erat kaitannya dengan lalu lintas karena berbagaimasalah dalam masyarakat berkaitan dan menggunakan lalu lintas sebagai sarananya.Keamanan yang berkaitan dengan lalu lintas adalah keamanan terhadap manusia,kendaraan, jalan maupun lingkungan. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi dibidang lalulintas adalah Pendidikan Masyarakat Lantas (education), Rekayasa Lantas (enginering),Penegakan Hukum (law enforcement), Registrasi dan Identifikasi pengemudi dankendaraan bermotor (regestration and identification), dan sebagai pusat K3I (Komando,kendali, Koordinasi dan Informasi) lalu lintas. Fungsi dan peran tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,ketertiban dan kelancaran lalu lintas, meminimalisisir korban fatalitas sebagai akibatterjadinya kecelakaan lalu lintas, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturanlalu lintas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang lalu lintas. Sejalandengan perkembangan masyarakat saat ini maka kebutuhan sarana dan prasrana yangterkait dengan transportasi guna mendukung produkstivitas di berbagai bidang yangmenggunakan sarana jalan raya semakin meningkat. Hal tersebut memberi dampakpositif dan negatif. Dampak positif tersebut menyangkut aspek efisiensi waktu, namun di sisi lain jugamembawa dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan-permasalahan lalu lintas yangterus tumbuh dan berkembang. Permasalahan tersebut adalah kemacetan, pelanggarandan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dipandang memberi kontribusi yangcukup besar pada kecelakaan lalu lintas. Hasil studi terungkap bahwa 42% dari 1260kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya diawali dengan pelanggaranlalu lintas oleh pengemudi, sisanya sebanyak 58% disebabkan oleh kondisi kendaraan,jalan dan alam. Kecelakaan lalu lintas walaupun tidak dominan, pengemudi tetapmemberi kontribusi bagi timbulnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktorbukan manusia (Farouk Muhammad, 1998). 1
  3. 3. Melihat gambaran di atas maka diperlukan kegiatan pengendalian lalu lintassecara menyeluruh dan terpadu, tidak cukup hanya dengan penegakan hukum semata,namun perlu melakukan upaya yang ditunjang oleh seluruh komponen bangsa, adanyaperan aktif dari masyarakat dalam mewujudkan rasa kesadaran dan disiplin dalammelakukan aktivitas di jalan raya. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 258 Undang-Undang No. 22 tahun 2009, bahwa “masyarakat wajib berperan serta dalampemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas danberpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintasdan angkutan jalan”. Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu pencerminan dari disiplin nasionalyang menunjukkan harga diri atau martabat sebuah bangsa. Maka dari itu selayaknyaKepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lebih mengedepankan aspek pendidikankepada masyarakat berkaitan dengan disiplin berlalu lintas. Strategi dan program untukmewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas melalui kegiatan “Road Safety”. Road safety merupakan program kegiatan untukmelindungi pemakai jalan agar aktivitas dan produktivitasnya tidak terganggu olehberbagai masalah sosial di jalan raya serta terwujudnya keselamatan di jalan.Implementasi kegiatan road safety dilakukan melalui: Polsana (Polisi Sahabat Anak),PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Traffic Police Goes to Campus, Safety Riding,Kampanye Keselamatan Lalu Lintas, TMC (Traffic Management Centre), Sekolahmengemudi, Saka Bhayangkara Lantas, Traffic Board, Taman Lalu Lintas, OperasiKepolisian, Penegakan Hukum (Djoko Susilo, 2007). Kegiatan road safety pada dasarnya lebih menekankan pada model pendidikanekstrakurikuler, dimana sasaran pendidikan terhadap beberapa kelompok yang bersifatterbatas. Sementara amanat UU No. 22 tahun 2009 pada pasal 258 tersebut lebihmengedepankan kewajiban setiap orang mampu memahami secara keseluruhan dariaspek kognitif, afektif dan motorik. Oleh karena itu untuk membangun pemahamansecara gradual tidak cukup pengetahuan lalu lintas tersebut diajarkan dalam bentukekstrakurikuler, namun harus lebih mendasar melalui pendidikan intrakurikuletr dandikenalkan mulai dari tingkat pendidikan TK sampai dengan SMA yang sifatnyadiintegrasikan melalui mata pelajaran tertentu. Strategi integrasi dilakukan melalui telaahStandar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang menagandung etika dan 2
  4. 4. kedisiplinan. Salah satu SK dan KD yang bermuatan kedua hal tersebut adalah matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Secara konsep, dapat dikemukakan bahwa PKn adalah pengorganisasian daridisiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dankemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengannegara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilailuhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuatdengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa,dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PKn di Indonesia terdiri dari beberapadisiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis danpedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila,psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Arnie Fajar, 2003). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah nama salah satu mata pelajaransebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Pasal 37 Ayat1 UU SPN). Selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi ditegaskan bahwa PKn termasuk cakupan kelompokmata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian, dimaksudkan untuk peningkatankesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinyasebagai manusia. Selain itu perlu pula ditanamkan kesadaran wawasan kebangsaan,jiwa patriotisme dan bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia,kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi,tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikapserta perilaku berlalu lintas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Departemen Pendidikan Nasionalmelalui Direktorat Jenderal Mananjemen Pendidikan Dasar dan Menengah menyusunModel Pengintegrasian Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas melalui KegiatanPembinaan Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian untuk satuan pendidikantingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah MenengahPertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/MadrasahAliyah (SMA/MA). 3
  5. 5. B.Tujuan Model pengintegrasian ini sebagai salah satu panduan bagi guru SD/MI, SMP/MTs,dan SMA/MA dalam rangka mengintegrasikan pendidikan lalu lintas dalam pembelajaranPKn. Secara khusus dengan menggunakan model ini para guru SD/MI, SMP/MTs, danSMA/MA dapat memperoleh pemahaman dalam hal:a. Menganalisis substansi dan hubungannya dengan pendidikan lalu lintas sebagai pesan-pesan konstitusional dengan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar PKn.b. Mengintegrasikan aspek dan indikator pendidikan lalu lintas serta nilai acuan pendidikan lalu lintas ke dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar PKn.c. Menyusun model integrasi pendidikan lalu lintas dalam silabus pembelajaran PKn.d. Menyusun model integrasi pendidikan lalu lintas kedalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) Pkn.C.Manfaat Dengan menggunakan model ini, guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dapatmelaksanakan hal-hal sebagai berikut:a. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan sadar berlalu lintas dengan mengembangkan kebiasaan (habit) disiplin lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.b. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikap dan watak kewarganegaraan (civic dispositions), dan keterampilan kewarganegaraan (civic skill).c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan lalu lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.D.Ruang Lingkup Ruang lingkup model pengintegrasian ini berpijak pada pemahaman pendidikankeselamatan lalu lintas yang ditinjau dari dimensi politik, sosiologi, ekonomi, dan hukumyang dikemas secara padagogis dengan pengembangan nilai-nilai pendidikan lalu lintassebagai berikut: 4
  6. 6. TABEL 1. ASPEK DAN INDIKATOR PENDIDIKAN LALU LINTAS Aspek dan Indikator Materi Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas 1. Hukum: 1. Pengertian a. Menaati rambu-rambu lalu a. Lalu Lintas. lintas. b. Rambu-Rambu Lalu Lintas. b. Menaati marka jalan. c. Marka Jalan, alat pemberi isyarat pengatur c. Menaati isyarat pengatur lalu lalu lintas. lintas. d. Pengamanan Diri sebagai Pemakai Jalan d. Melengkapi pengamanan diri e. Tata Cara Berlalu Lintas dengan benar. dalam berlalu lintas. 2. Dua belas (12) Gerakan Pengaturan Lalu 2. Sosiologi Lintas, Isyarat pengaturan menggunakan Pluit a. Memberi kesempatan dan gerakan dasar Senam Lantas. penyeberang jalan. 3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS). b. Tidak menyalahgunakan fungsi 4. Pasal-pasal tertentu Undang-Undang no 22 jalan dan badan jalan. tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 3. Ekonomi jalan. a. Bersikap hemat dalam 5. Tips aman perjalanan: perjalanan. a. Pemahaman terhadap karakteristik dan b. Efektifitas perjalanan. komponen rambu, marka, alat pemberi 4. Psikologi isyarat lalu lintas, kendaraan, Helm SIN. a. Rasa aman. b. Pemahaman terhadap 12 gerakan peng- b. Rasa nyaman. aturan lalu lintas, isyarat menggunakan 5. Politik pluit. a. Membuat kebijakan lalu lintas c. Aplikasikan patroli keamanan sekolah didasarkan pada kepentingan (PKS). umum/bersama. d. Pemahaman terhadap pasal pasal tertentu b. Melaksanakan kebijakan lalu undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lintas berdasarkan kebenaran. lalu lintas dan angkutan jalan. c. Pelaksanaan pengawasan kebijakan lalu lintas secara adil. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pengembangan model pengintegrasian men-cakup:1. Penyusunan model integrasi pendidikan lalu lintas pada Standar Isi.2. Penyusunan dan pengembangan integrasi pendidikan lalu lintas pada silabus.3. Penyusunan dan pengembangan integrasi pendidikan lalu lintas pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 5
  7. 7. BAB II PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)A. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas MODEL INTEGRASI PENGEMBANGAN ASPEK DAN INDIKATOR PENDIDIKAN LALU LINTAS MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs) STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASI KOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS1. Menunjukkan 1.2Menjelaskan 1. Pengertian hukum. VII/1 1. Hukum : Pengertian Hukum: sikap positif hakikat dan arti 2. Hakikat hukum bagi a. Menaati rambu-rambu lalu Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (berisi terhadap norma- pentingnya hukum warga negara lintas perintahperintah dan larangan-larangan) yang mengatur norma yang (termasuk UU Lalu Indonesia termasuk b. Menaati marka jalan lalu tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati berlaku dalam Lintas) UU No. 22 tahun lintas oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan 2009. c. Menaati isyarat pengaturan pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat bermasyarakat, 3. Unsur-unsur hukum lalu lintas menimbulkan tindakan sanksi oleh penguasa (Priyanto, berbangsa, dan 4. Tujuan dibuatnya d. Melengkapi pengamanan diri dkk. 2008). Salah satu produk hukum yang Negara bernegara hukum. dalam berlalu lintas Republik Indonesia adalah UU No. 22 Tahun 2009 yaitu 5. Tujuan dibentuknya 2. Sosiologi : tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat UU No. 22 tahun a. Memberi kesempatan bagi untuk menciptakan ketertiban di jalan. Karena itu di 2009. penyeberang jalan dalamnya memuat petunjuk hidup dalam berlalu lintas 6. Tata urutan hukum dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Tidak menyalahgunakan di Indonesia.. diselenggarakan dengan tujuan: (1) mewujudkan fungsi jalan dan badan jalan 7. Pentingnya hukum pelayanan lalu linas dan angkutan jalan yang aman, untuk kegiatan yang bagi warga negara. selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda mengganggu fungsi jalan. 8. Kewajiban setiap angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, 3. Ekonomi : warga negara dalam memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh 6
  8. 8. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASIKOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS menggunakan jalan a. Menunjukkan sikap tidak persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menurut pasal 105 boros dalam perjalanan. menjunjung tinggi martabat nasional; (2) terwujudnya UU No. 22 Tahun b. Menunjukkan sikap ketepatan etika dan budaya berlalu lintas; (3) terwujudnya 2009. waktu dalam perjalanan. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi 9. Perilaku yang harus c. Memperoleh keuntungan masyarakat. dihindari karena dalam memanfaatkan jalan tidak sesuai dengan 4. Psikologi : Menurut teori kedaulatan rakyat, hukum dibentuk atas etika dan budaya a. Memperoleh rasa aman kontrak bersama antara rakyat dan penguasa, atau berlalu lintas. dalam berlalu lintas antara yang diperintah dan yang memerintah dan b. Memperoleh rasa nyaman apabila ada yang mengingkari, melanggar hukum dalam berlalu lintas merupakan tindakan melawan hukum. Hukum dibentuk 5. Politik : dengan tujuaan tercipnya kedamaian dan ketertiban di a. Membuat kebijakan lalu lintas masyarakat. Oleh karena itu wajib bagi setiap warga didasarkan pada kepentingan negara untuk menjunjung hukum seperti disebutkan umum. dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) Setiap warga negara b. Melaksanakan kebijakan bersamaan kedudukannya dalam hukum dan didasari pada sikap pemerintahan dan wajib menunjung hukum dan menunjung tinggi kebenaran. pemerintahan tersebut tanpa kecuali. Hal ini sejalan c. Melaksanakan pengawasan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 105 yang kebijakan tidak tebang pilih. berbunyi ”Setiap orang yang menggunakan jalan wajib a. berperilaku tertib; dan/atau; b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan kesalamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusajakan jalan. Pernyataan pasal tersebut menunjukkan bahwa hukumlah yang menjadi panglima, pedoman utama untuk bertindak, berperilaku dan berucap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti setiap warga negara tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang- undangan yang berlaku (aspek hukum), termasuk Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itulah disebut “supremasi hukum”. 7
  9. 9. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASIKOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS Hakikat Hukum Hakikat hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban di masyarakat dan bagi pelanggarnya diberikan sanksi. Indonesia sebagai negara hukum, maka dimanapun warga negara berada di wilayah hukum Republik Indonesia masih terikat oleh ketentuan hukum. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih relatif rendah, akibatnya sering terjadi pelanggaran yang berakibat kecelakaan, dan dikenai sanksi. Unsur-Unsur Hukum: Hukum terbentuk karena unsur-unsur antara lain (1) Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat; (2) Peraturan itu diadakan oleh badan- badan resmi yang berwajib; (3) Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa, dan (4) Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Demikian juga pelanggaran terhadap UU No. 22 Tahun 2009 pasal 274 ” Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Disini secara jelas demonstrasi dengan cara membakar ban, merusak rambu-rambu lalu lintas, memblokir jalan sangat bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009. Tujuan Hukum: 8
  10. 10. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASIKOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS Berdasarkan hakikat dan unsur pembentuknya, maka tujuan hukum adalah terciptanya ketertiban di dalam masyarakat. Ketertiban akan terwujud, bila seluruh komponen bangsa di negeri ini selalu menaati peraturan yang berlaku (aspek hukum) dan menjadi tanggung awab seluruh komponen bangsa ini. Tata Urutan Peraturan Perundangan: Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 dinyatakan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia mulai yng paling tinggi hingga terendah kedudukannya adalah 1. UUD 1945, 2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (UU/PERPU) 3. Peraturan Pemerintaj (PP), 4. Peraturan Presiden (PERPRES), 5. Peraturan Daerah (PERDA). Prinsip yang mendasar dalam tata urutan tersebut bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.. Setiap peraturan di buat oleh lembaga yang berwenang. Berdasarkan tata urutan tersebut, UU No. 22 Tahun 2009 maupun UU No. 38 Tahun 2005 kedudukannya dibawah UUD 1945, dimana proses pembuatannya dilakukan bersamaan dan disepakati bersama oleh lembaga negara yaitu DPR dan Pemerintah. DPR sebagai wakil rakyat dan pemerintah yang menjalankan amanat rakyat. Karena itu hukum merupakan kontrak antara pemerintah dan rakyat. Pentingnya Hukum. Pentingnya hukum bagi masyarakat adalah untuk 9
  11. 11. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASIKOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS memberikan jaminan perlindungan dan keadilan serta kepastian hukum terhadap warga negara. Jaminan perlindungan keadilan akan terwujud apabila para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya benar- benar komitmen dan tidak menyimpang dari aturan yang ada dan dilandasi oleh hati nurani yang bersih, jujur, bijaksana oleh para penegak keadilan dalam pengambilan keputusan yang seadil-adilnya. Disamping itu perlu didukung partisipasi aktif dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan termasuk UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika dan budaya berlalu lintas. 1. Tidak kebut-kebutan di jalan raya. 2. Tidak memberi ruang gerak yang cukup bagi kendaraan lain dari arah yang berlawanan. 3. Tidak parkir kendaraan di sembarangan tempat. 4. Tidak membunyikan klakson ditempat-tempat tertentu seperti di depan Masjid, Gereja, Rumah Sakit dsb. 5. Tidak boleh menggunakan sirine, kecuali kendaraan tertentu yang di atur oleh ketentuan. 6. Tidak memberi kesempatan pada pejalan kaki atau penyeberang jalan. 7. Tidak boleh menerima telpon ketika mengemudi; 8. Tidak memberi lampu isyarat ketika hendak membelokkan kendaraannya. 9. Tidak boleh meminum obat-obatan yang berakibat ngantuk ketika mengemudi kendaraan. 10. Tidak boleh membunyikan musik yang keras di dalam kendaraannya. 10
  12. 12. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASIKOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS 11. Tindak boleh mendahului kendaraan dari samping kiri kecuali ada petunjuk lalu lintas. 1.3 Menerapkan 1. Penampilan perilaku VII/1 1. Hukum : Pengertian Norma: norma-norma, sesuai dengan a. Menaati rambu-rambu lalu Penerapan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan kebiasaan, adat norma kebiasaan lintas peraturan yang berlaku itu pada dasarnya berkaitan istiadat dan yang berlaku dalam b. Menaati marka jalan lalu dengan penggunaan hak dan pemenuhan kewajiban. peraturan yang kehidupan lintas Mulai dari lingkup yang paling dekat, mulai dari hak dan berlaku dalam bermasyarakat c. Menaati isyarat pengaturan kewajiban di rumah, di sekolah, dalam kebidupan di kehidupan 2. Penampilan perilaku lalu lintas masyarakat, dan dalam kehidupan bernegara bermasyarakat, sesuai norma adat d. Melengkapi pengamanan diri Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan berbangsa dan istiadat yang berlaku dalam berlalu lintas menurut isinya berwujud: perintah dan larangan. Apakah bernegara. dalam kehidupan 2. Sosiologi : yang dimaksud perintah dan larangan menurut isi norma bermasyarakat, a. Memberi kesempatan bagi tersebut? Perintah merupakan kewajiban bagi berbangsa dan penyeberang jalan seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat- bernegara. b. Tidak menyalahgunakan akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan 3. Penampilan perilaku fungsi jalan dan badan jalan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak sesuai norma untuk kegiatan yang berbuat sesuatu oleh karena agama yang berlaku mengganggu fungsi jalan. akibat-akibatnya dipandang tidak baik (Priyanto, dkk dalam kehidupan 3. Ekonomi : 2008). Ada 4 macam norma, (1) agama, (2) kesopanan, bermasyarakat, a. Menunjukkan sikap tidak (3) Kesusilaan, (4) hukum. Undang-Undang Nomor 22 berbangsa dan boros dalam perjalanan. tahun 2009 dan UU No. 38 tahun 2005 termasuk norma bernegara. b. Menunjukkan sikap ketepatan hukum. Ciri norma hukum adalah (1) Peraturan 4. Penampilan perilaku waktu dalam perjalanan. mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat; (2) sesuai norma c. Memperoleh keuntungan Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang kesopanan yang dalam memanfaatkan jalan berwajib; (3) Peraturan itu pada umumnya bersifat berlaku dalam 4. Psikologi : memaksa, dan (4) Sanksi yang tegas. kehidupan a. Memperoleh rasa aman bermasyarakat, dalam berlalu lintas Pemampilan Perilaku sesuai norma Agama: berbangsa dan b. Memperoleh rasa nyaman Peraturan hidup berisi perintah, larangan dan ajaran- bernegara. dalam berlalu lintas ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa bagi 5. Politik : pelanggaranya mendapat siksa di kelak kemudian 5. Penampilan perilaku a. Tidak membunuh orang lain. 11
  13. 13. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASIKOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS sesuai dengan a. Membuat kebijakan lalu b. Tidak mencuri. norma hukum yang lintas didasarkan pada c. Patuh kepada orang tua. berlaku dalam kepentingan umum. d. Melaksanakan ibadah. kehidupan b. Melaksanakan kebijakan e. Tidak melakukan penipuan. bermasyarakat, didasari pada sikap f. Tidak bohong. berbangsa dan menunjung tinggi kebenaran. g. Tidak melakukan perzinaan. bernegara. c. Melaksanakan pengawasan h. Tidak sombong. 6. Penampilan contoh kebijakan tidak tebang pilih. perilaku sesuai Penampilan Perilaku sesuai norma Kesopanan dengan UU No. 22 Norma kesopanan lebih menekankan asas kepantasan Tahun 2009 atau kepatutan dimasyarakat, sehingga ukurannya 7. Memberi adalah hati nurani kesempatan bagi a. Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di penyebarang jalan. dalam kereta api, bus dan lain-lain, terutama wanita 8. Menunjukkan sikap yang tua, hamil atau membawa bayi. perilaku taat dalam b. Jangan makan sambil berbicara berlalu lintas. c. Janganlah meludah di lantai atau di sembarang tem- 9. Menunjukkan sikap pat dan. taat pada lampu d. Orang muda harus menghormati orang yang lebih isyarat lalu lintas tua. Terkait dengan dengan perilaku berlalu lintas, norma ke- sopanan harus tetap dijaga dan diwujudkan. Contoh mengendarai motor dengan suara kenalpot keras, tidak memberi tempat duduk dalam bus kepada orang yang tua renta, hamil atau membawa bayi, hal tersebut telah melanggara norma kesopanan. Penampilan Perilaku sesuai norma Kesusilaan Peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. 12
  14. 14. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASIKOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS Contoh norma ini diantaranya ialah : a. “Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain”. b. “Kamu harus berlaku jujur”. c. “Kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia”. d. “Kamu dilarang membunuh sesama manusia”. Terkait dengan UU No. 22 Tahun 2009, berbuat baik tidak merusak rambu-rambu lalu lintas. bahkan harus dijaga. Karena rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, lampu penerangan jalan merupakan sarana dan prasarana untuk terwujudnya tertib berlalu lintas. Contoh Ketika kamu mengendarai motor, tidak memberi kesempatan kepada pengendara lain, dan akhirnya terjadi tabrakan, mesti kamu akan merasa menyesal. Intinya ketika berlalu lintaspun, etika atau untuk berbuat baik kepada orang lain sangat diperlukan. Penampilan Perilaku sesuai Norma Hukum : Peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga yang berwenang isinya mengikat dan memaksa setiap orang dan bagi pelanggar akan mendapat sanksi yang tegas. Contoh: Ketika akan membelokkan kendaraan pengemudi memberi isyarat lampu/tangan bahwa kendaraan bermotor yang dikemudikan akan membelok. (aspek hukum) Sanksi: Pidana UU No. 22 Tahun 2009 pasal 294. Pengendara bermotor ketika akan membelokan atau kembali arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampiu petunjuk arah atau isyarat tangan dipidana paling lama 1 13
  15. 15. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASI KOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS tahun atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Penampilan norma kebiasaan di rumah Penerapan perilaku sesuai kebiasaan di rumah: seperti (1) menata kembali tempat tidur sehabis bangun tidur, (2). Beribadah melakukan kewajiban kepada Tuhan (3) Membantu ayah dan ibu di rumah dengan tulus ikhlas. Contohnya antara lain menyapu halaman rumah. (4) Belajar, menonton TV atau bermain tetapi harus sesuai norma dalam kehidupan keluarga. Penerapan kebiasaaan di lingkungan sekolah (1) belajar dengan tekun, (2) menggunakan seragaman sekolah, (3) menggunakan identitas sekolah, (4) datang tepat waktu, (5) pulang sekolah tepat waktu, (6) mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak/Ibu guru sekolah, (7) Melaksanakan Patroli Keamanan Sekolah, (8) Berjalan di sebelah kiri kita menuju sekolah, (9) dan sebagainya.3. Menampilkan 3.2 Mendeskripsikan 1. Penggolongan VII/2 1. Hukum : Penggolongan Kasus Pelanggaran HAM. sikap positif kasus kasus pelanggaran a. Menaati rambu-rambu lalu Menurut UURI Nomor 39 Tahun 1999, dinyata-kan terhadap pelanggaraan HAM termasuk hak lintas pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan perlindungan dan upaya berlalu lintas b. Menaati marka jalan lalu yang secara melawan hukum mengu-rangi, dan penegakan penegakan HAM 2. Berbagai contoh lintas menghalangi, membatasi dan atau menca-but hak asasi Hak Azasi pelanggaran HAM. c. Menaati isyarat pengaturan manusia (aspek hukum). Manusia (HAM) 3. Faktor penyebab lalu lintas terjadinya d. Melengkapi pengamanan diri Sering kita lihat disiaran Televisi demontran yang pelnggaran HAM. dalam berlalu lintas cenderung anarkhis, seperti merusak sarana dan 4. Contoh kasus 2. Sosiologi : prasarana jalan. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal pelanggaran HAM a. Memberi kesempatan bagi 28 (larangan perbuatan yang mengaki-batkan dan upaya penyeberang jalan kerusakan/ gangguan fungsi jalan). Ini juga sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia tingkat bisa. 14
  16. 16. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASIKOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS penegakannya b. Tidak menyalahgunakan Jadi ketika ada kegiatan masyarakat mengganggu 5. Contoh pelanggaran fungsi jalan dan badan jalan fungsi jalan raya, seperti demonstrasi, penjualan di berlalu lintas yang untuk kegiatan yang badan jalan, membuat keramaian di jalan tanpa ada ijin dikatagorikan mengganggu fungsi jalan. dari Kepolosian Negara sudah termasuk katagori pelanggaran HAM 3. Ekonomi : melanggar hak asasi. Bila dilakukan pelang-garan akan 6. Tidak memberi rasa a. Menunjukkan sikap tidak dikenai sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun dan atau aman terhadap boros dalam perjalanan. denda Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pengguna jalan. b. Menunjukkan sikap ketepatan sebagaimana disebutkan pada pasal 28 ayat (1) UU No. 7. Tidak memberi rasa waktu dalam perjalanan. 22 Tahun 2009. nyaman dalam c. Memperoleh keuntungan berlalu lintas. dalam memanfaatkan jalan Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari – hari 8. Tidak menyalah- 4. Psikologi : dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di gunakan fungsi jalan a. Memperoleh rasa aman Indonesia maupun di belahan dunia lain. dalam berlalu lintas b. Memperoleh rasa nyaman Richard Falk, salah seorang pemerhati HAM dalam berlalu lintas mengembangkan suatu standar guna mengukur derajat 5. Politik : keseriusan pelanggaran hak–hak asasi manusia a. Membuat kebijakan lalu lintas Hasilnya adalah disusunnya kategori–kategori didasarkan pada kepentingan pelanggaran hak–hak asasi manusia yang dianggap umum. kejam, yaitu : b. Melaksanakan kebijakan a. Pembunuhan besar – besaran (genocide). didasari pada sikap b. Rasialisme resmi. menunjung tinggi kebenaran. c. Terorisme resmi berskala besar. c. Melaksanakan pengawasan d. Pemerintahan totaliter. kebijakan tidak tebang pilih. e. Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan– kebutuhan dasar manusia. f. Perusakan kualitas lingkungan. g. Kejahatan – kejahatan perang Disamping pelanggaran HAM yang berat juga dikenal pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa antara lain: pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan 15
  17. 17. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASIKOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS pendapatnya, penyiksaan, menghilangkan nyawa orang lain. Banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, terjadi dimana saja dan kapan saja, baik yang dilakukan pemerintah, aparat keamanan maupun oleh perorangan, kelompok orang maupun masyarakat (aspek hukum). Hal ini dapat ditunjukan adanya korban akibat berbagai kerusuhan, perusakan, yang terjadi di tanah air. Seperti Demontrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menuntut penyelesaian kasus Bank Century di berbagai daerah seperti Jakarta, Makasar, dengan jelas oknum perserta demo merusak rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, perusakan pos polisi. Perbuatan demo tersebut jelas merupakan tindakan anarkhis dan dapat dipidana dan bertentangan dengan pasal 258 UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan ” Masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kasus pelanggaran hak asasi seperti kasus Marsinah, tahun 1993, Kasus Trisaksi dan Semanggi Kasus Bom Bali I tahun 2002, korban hilang dalam berbagai kerusuhan di Jakarta, Aceh, Ambon dan Papua serta yang terjadi di awal tahun 2009 tewasnya Ketua Dewan DPRD Sumatra Utara Abdul Aziz Angkat yang dipukul massa aksi anarkhis penuntutan provinsi baru di Tapanuli berakibat meninggal dunia. Aksi demo anarkhis 16
  18. 18. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASIKOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS tersebut disamping melnggara hak asasi manusia, juga merusak gedung DPRD Provinsi Sumatra Utara. (aspek hukum) Demo anarkhis yang berakibat pelanggaran HAM tersebut, dapat dikatagorikan tindak pidana dan harus diadili sesuai ketentuan yang berlaku.(aspek hukum), Faktor-faktor penyebab Pelanggaran HAM Dari berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut, pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: a. masih rendahnya pemahaman HAM oleh masyarakat, pejabat, maupun prajurit TNI. b. adanya pandangan yang bersifat individualis yang akan mengancam kepentingan umum. c. kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. d. pemahaman terhadap HAM belum merata. Berdasarkan faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia (aspek hukum) Disamping faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia tersebut di atas, menurut Effendy salah seorang pakar hukum, ada faktor lain yang esensial yaitu “kurang dan tipisnya rasa tanggungjawab” Contoh Pelanggaran Berlalu Lintas Yang Dikatagorikan Pelanggaran HAM. Pengendara kendaraan bermotor yang dengan sengaja menabrak pejalan kaki hingga meninggal atau catat seumur hidup, jelas merupakan pelanggaran HAM. 17
  19. 19. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASIKOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS Karena di dalam pasal 1 ayat 23 UU No. 22 Tahun 2009 dinyatakan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 3.3 Menghargai 1. Landasan VII/2 1. Hukum : Landasan Perlindungan HAM upaya perlindungan HAM. a. Menaati rambu-rambu lalu Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai perlindungan 2. Landasan lintas tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM perlindunga hak b. Menaati marka jalan lalu HAM (aspek hukum). Upaya perlindungan HAM dalam setiap orang dalam lintas rangka mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. berlalu lintas. c. Menaati isyarat pengaturan 3. Indikator jaminan lalu lintas Landasan pemberian perlindungan terhadap HAM perlindungan HAM. d. Melengkapi pengamanan diri sudah secara tegas disebutkan yaitu Negaralah yang 4. Indikator jaminan dalam berlalu lintas memiliki tugas utama untuk melindungi warga perlindungan hak 2. Sosiologi : negaranya termasuk hak- hak asasinya. Jelas ini berlalu lintas a. Memberi kesempatan bagi merupakan wujud tanggung jawab pemerintah. Karena 5. Upaya perlindnun- penyeberang jalan itu instrumen perlindungan dan penegakan hak asasi gan HAM. b. Tidak menyalahgunakan berupa peraturan perundang-udangan seperti UU No. 6. Upaya perlundun- fungsi jalan dan badan jalan 39 tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2000, kelembagaan gan hak berlalu lin- untuk kegiatan yang penegak hukum dibuat untuk menjamin perlindungan tas dan angkutan mengganggu fungsi jalan. dan kepastian keadilan. Hal ini dinyatakan dalam umum. 3. Ekonomi : Pembukaan UUD 1945, yang pada intinya tujuan NKRI 7. Ikutserta upaya per- a. Menunjukkan sikap tidak adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan lindungan HAM. boros dalam perjalanan. seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan b. Menunjukkan sikap ketepatan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan waktu dalam perjalanan. bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang c. Memperoleh keuntungan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan dalam memanfaatkan jalan keadilan sosial. Namun yang lebih penting dalam upaya 4. Psikologi : perlindungan HAM adalah komitmen semua komponen a. Memperoleh rasa aman penegak keadilan di negeri ini. . UU No. 22 tahun 2009 dan UU No. 38 Tahun 2005 tidak lain dimaksudkan 18
  20. 20. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASIKOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS dalam berlalu lintas untuk memberikan perlindungan bagi pengguna jalan b. Memperoleh rasa nyaman lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap orang berhak untuk dalam berlalu lintas. menggunakan jalan umum, karena itu keberadaannya 5. Politik : dijamin dan dilindungi oleh UU. a. Membuat kebijakan lalu lintas didasarkan pada Untuk memberikan perlindungan setiap hak penggunaan kepentingan umum. jalan, hak pengguna jasa angkutan umum, termasuk hak b. Melaksanakan kebijakan asasi diperlukan instrumen hukum termasuk UU No. 22 didasari pada sikap Tahun 2009, UU No. 38 Tahun 2005 dan kelembagaan menunjung tinggi kebenaran. yang terkait. Misalnya Kepolisian, Kejaksaan, c. Melaksanakan pengawasan Pengadilan, Mahkamah Agung. Juga dapat melalui kebijakan tidak tebang pilih. berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Dengan demikian sangat jelas, bahwa peraturan perundangan yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat untuk memberikan rasa keadilan, memberi perlindungan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Indkator Jaminan Perlindungan HAM Indikator jaminan perlindungan terhadap HAM antara lain: a. adanya kemauan dari pemerintah untuk mengakui pluralisme pendapat dan kepentingan dalam masyarakat; b. dalam bidang sosial budaya berupa perlakuan yang sama oleh hukum antara wong cilik dan priyayi dan toleransin dalam masyarakat terhadap perbedaan atau latar belakang agama dan ras warga negara Indonesia, (aspek sosiologi)) c. dalam bidang ekonomi dalam bentuk tidak adanya monopoli dalam sistem ekonomi yang berlaku. d. dalam bidang hukum, semua warga negara 19
  21. 21. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASIKOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS diperlakukan sama didepan hukum dan pemerintahan. Berdasarkan indikator tersebut maka berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 memberikan kesamaan di depan hukum dan tidak membedakan antara wong cilik dan pejabat dalam memimplementasikan undang-undang tersebut. Artinya siapapun yang melanggar pasti dikenai sanksi (aspek hukum). Jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pengguna jalan untuk memberikan rasa aman, dan rasa nyaman berlalu lintas (aspek sosiologi) Upaya Perlindungan HAM di Indonesia Berdasarkan indikaktor tersebut, bila dikaji sebenarnya UUD 1945 dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkan Undang-Undang UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia . Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) (aspek hukum) Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undangundang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan 20
  22. 22. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASIKOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : a. nondiskriminasi; (aspek sosiologi) b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sesuai dengan potensi diri; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Hukum diciptakan untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, tanpa pengecualian, dan tanpa diskriminasu termasuk hukum terkait dengan Lalu lLntas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009). Partisipasi Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Upaya perlindungan HAM tidak akan terwujud, bila tidak dilengkapi dengan berbagai instrumen HAM, mulai kelembagaan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, Komisi NasionalPerlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Peradilan HAM dan lembaga – lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM prodemokrasi dan HAM, dan peraturan perundang-undangan, dan Lembaga Swadaya Masyaakat. Untuk mewujudkan perlindungan HAM semua komponen bangsa. Dengan demikian upaya perlindungan HAM di Indonesia menjadi tugas kebersamaan dan tanggung jawab kita bersama Keikutsertaan upaya penegakan HAM di Indonesia termasuk tindakan anti korupsi. Seperti melapor kepada yang berwajib bila mengetahui pelanggaran HAM (aspek hukum), seperti penganiayaan, pemerasan, pembunuhan, pemaksaan, dsb. 3.4. Menghargai 1. Jalur penegakan VIII/2 1. Hukum : Jalur penegakan HAM upaya penegakan HAM. a. Menaati rambu-rambu lalu Kasus pelanggaran HAM dapat terjadi di lingkungan apa 21
  23. 23. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASIKOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS 2. Jalur penegakan lintas saja, termasuk di lingkungan sekolah, di jalan raya, di HAM upaya penegakan b. Menaati marka jalan lalu lingkungan masyarakat, di lingkungan pemerintahan hak berlalu lintas. lintas maupun lingkungan negara. Sebagai tindakan 3. contoh kegiatan c. Menaati isyarat pengaturan pencegahan maka di lingkungan sekolah antara lain yang dapat lalu lintas perlu dikembangkan sikap dan perilaku jujur, saling dimasukan d. Melengkapi pengamanan diri menghormati sesama teman sekolah, penghargaan upaya dalam berlalu lintas menumbuhkembangan tali persaudaraan sesama siswa penegakan HAM. 2. Sosiologi : dan menghindarkan dari berbagai kebiasaan melakukan 4. Contoh perilaku a. Memberi kesempatan bagi tindakan kekerasan atau perbuatan tercela yang lain upaya penegakan penyeberang jalan (aspek hukum). DI lingkungan jalan raya selalu mentaati peraturan berlalu b. Tidak menyalahgunakan rambu-rambu lalu lintas, mentaati marka jalan, mentaati lintas fungsi jalan dan badan jalan isyarat pengaturan lalu lintas dan angkutan umum. 5 Ikutserta upaya untuk kegiatan yang menciptakan mengganggu fungsi jalan. Di lingkungan masyarakat misalnya, dengan ketertiban berlalu 3. Ekonomi : mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang sangat lintas sebagai wujud a. Menunjukkan sikap tidak mulia. Sebagai contoh masyarakat Sulawesi Selatan upaya penegakan boros dalam perjalanan. menganut budaya “Siriq”. Budaya ini mengedepankan HAM. b. Menunjukkan sikap ketepatan sikap atau saling menghormati serta malu berbuat tidak 6 Berpartisipasi secara waktu dalam perjalanan. wajar di depan umum. Di Jawa sering dikembang nilai aktif menaati rambu- c. Memperoleh keuntungan ”gotong royong ” dalam rangka mengembangkan rambu lalu lintas. dalam memanfaatkan jalan kebersamaan kekeluargaan, dalam kehidupan 7. Berperilaku baik 4. Psikologi : bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. dalam mengendarai a. Memperoleh rasa aman motor. dalam berlalu lintas Oleh karena dalam rangka upaya penegakan HAM 8. Memberi b. Memperoleh rasa nyaman dapat dilalaui melalui (1) jalur hukum, dan (2) jalur kesempatan bagi dalam berlalu lintas. politik. pemakai jalan dan 5. Politik : angkutan umum a. Membuat kebijakan lalu lintas Jalur penegakan upaya penegakan hak berlalu lintas apabila mau didasarkan pada kepentingan Setiap orang berhak untuk menggunakan jalan sebagai mendahului. umum. sarana transportasi umum, karena itu bila ada 9. Selalu b. Melaksanakan kebijakan orang/pihak lain yang menghalang-halangi pengguna memperhatikan didasari pada sikap jalan. Pasal 108 ayat (1) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri. 22
  24. 24. STANDAR KOMPETENSI MATERI KLS/ ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU MODEL INTEGRASIKOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN SMT PENDIDIKAN LALU LINTAS syarat penggunaan menunjung tinggi kebenaran. kendaraan bermotor c. Melaksanakan pengawasan Upaya penegakan jalur hukum, siapa yang melanggar kebijakan tidak tebang pilih. HAM, mengganggu keamanan dan kenyamanan berlalulintas harus diproses dan diadili melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya asas keadilan dan tanggung jawab. Setiap tindakan melawan hukum akan berakibat sanksi yang tegas. (aspek hukum). Sedangkan upaya penegakan HAM melalui jalur, lebih mengedepankan penyelesaian melalui jalur politik. Bergaining antara kedua belah pihak yang terkait kasus pelanggaran HAM mendahulukan kompromi dari kedua belah pihak. Upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM tergantung pada apakah pelanggaran HAM itu masuk kategori berat atau bukan. Apabila berat, maka penyelesaiannya melalui Peradilan HAM, namun apabila pelanggaran HAM bukan berat melalui Peradilan Umum. Contoh kegiatan yang dapat dimasukan penghargaan upaya penegakan HAM Contoh aktivitas/ kegiatan yang masuk katagori upaya menghargai upaya penegakan HAM antara lain: 1. Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian HAM; Ini sebagai wujud implementasi asas keberagaman dan kebersamaan. 2. Mempelajari peraturan perundang–undangan mengenai HAM maupun peraturan hukum pada umumnya, karena peraturan hukum yang umum pada dasarnya juga telah memuat jaminan perlindungan HAM; Ini sebagai wujud upaya penegakan melalui jalur hukum (aspek hukum) 23

×