Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)

3,463 views

Published on

Sistem Logistik Ikan Nasional telah diluncurkan oleh Pemerintah pada tahun 2014. Tulisan ini memaparkan masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan program kerja.

Published in: Food
  • Be the first to comment

Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)

  1. 1. Sistem Logistik Ikan Nasional Togar M. Simatupang Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung 24 Maret 2016 Materi dipersiapkan untuk diskusi pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)
  2. 2. Kilasan • Pengantar • Sistem Logistik Ikan Nasional • Analisis Sistem • Analisis Kesenjangan • Rekomendasi 2
  3. 3. Pengantar • Pengembangan sektor kelautan dan perikanan mencakup rantai aliran ikan mulai dari sumber sampai kepada tangan pembeli. • Pengembangan sektor kelautan dan perikanan berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. • Sistem Logistik Ikan Nasional menjawab kebutuhan akan sistem pendukung aliran ikan dari sumber sampai daerah tujuan. • Perlu suatu analisis sistem terhadap SLIN yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. • Paparan ini mencoba menghadirkan suatu analisis sistem terhadap SLIN dan menyampaikan beberapa rekomendasi. 3
  4. 4. Sistem Logistik Ikan Nasional 4
  5. 5. Pertimbangan Perwujudan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional perlu adanya jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan untuk pemenuhan konsumsi ikan dan industri pengolahan ikan. Pemenuhan konsumsi ikan dan industri pengolahan ikan perlu adanya jaminan terhadap pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi ikan dan produk perikanan, serta bahan dan alat produksi melalui Sistem Logistik Ikan Nasional. 5
  6. 6. Susunan Permen KP No. 5/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KOMPONEN DAN PENDEKATAN BAB III STRATEGI BAB IV PELAKSANAAN BAB V PENGELOLAAN BAB VI PEMBINAAN BAB VII PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PENUTUP 6
  7. 7. Pengertian • Sistem Logistik Ikan Nasional, yang selanjutnya disingkat SLIN adalah sistem manajemen rantai pasokan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. 7
  8. 8. Tujuan SLIN Meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi dan pemasaran perikanan nasional. Memperkuat dan memperluas konektivitas antara sentra produksi hulu, produksi hilir, dan pemasaran secara efisien. Meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan ikan, bahan dan alat produksi, serta informasi dari hulu sampai dengan hilir. 1. Peningkatan kapasitas dan stabilitasi 2. Perluasan kovektivitas 3. Peningkatan efisiensi 8
  9. 9. Komponen SLIN Pengadaan Penyimpanan Transportasi Distribusi 9
  10. 10. Pendekatan SLIN Komoditas unggulan Wilayah/kawasan Konektivitas 10
  11. 11. Strategi SLIN Pengelolaan produksi dan pemasaran Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pengembangan iptek, dan peningkatan kapasitas SDM Pemanfaatan dan pengembangan TIK Pengembangan jasa logistik Pengembangan kelembagaan 11
  12. 12. Peran Kementerian a. Strategi pengelolaan produksi dan pemasaran b. Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana c. Strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi produksi, pemasaran dan logistik perikanan; dan b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang produksi, pemasaran, dan logistik di bidang perikanan d. Strategi pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui: a. penyediaan dan desiminasi informasi produksi dan pemasaran, berupa antara lain jumlah, jenis, harga, waktu ketersediaan dan permintaan, jasa pengangkutan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi secara waktu nyata; dan b. pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan nasional yang terpadu dan handal. e. Strategi pengembangan jasa logistik f. Strategi pengembangan kelembagaan a. pembentukan dan pengembangan kelembagaan pengelolaan SLIN di pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan dan pusat distribusi; b. percepatan pembentukan kelembagaan SLIN oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan c. mendorong penguatan kelembagaan pelaku usaha jasa logistik perikanan swasta. 12
  13. 13. Peran Provinsi a. Mengoordinasikan ketersediaan ikan di pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan atau pusat distribusi; b. Mengoordinasikan pasokan dan permintaan yang disesuaikan dengan karakteristik produksi hasil perikanan; c. Memberikan insentif bagi pelaku usaha perikanan dan penyedia jasa logistik di bidang perikanan; d. Melakukan pembinaan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; e. Mempromosikan penggunaan teknologi produksi dan pemasaran yang lebih efisien dan efektif; f. Mempercepat ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran; g. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan logistik di bidang perikanan; h. Mengembangkan sistem informasi manajemen logistik ikan nasional dengan kegiatan yang meliputi mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarkan informasi produksi dan pemasaran, antara lain berupa jumlah, jenis, harga, waktu ketersediaan dan permintaan, jasa pengangkutan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi secara waktu nyata; i. Membentuk kelembagaan SLIN; dan j. Melakukan sosialisasi tentang SLIN. 13
  14. 14. Peran Kabupaten/Kota a. Mendorong peningkatan produksi dan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan; b. Menyediakan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran; c. Melaksanakan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; d. Mendorong peningkatan ketersediaan ikan di daerah penyangga pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan; e. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana di bidang perikanan; f. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan logistik di bidang perikanan; g. Mengembangkan sistem informasi manajemen logistik ikan nasional dengan kegiatan yang meliputi mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarkan informasi produksi dan pemasaran, antara lain berupa jumlah, jenis, harga, waktu ketersediaan dan permintaan, jasa pengangkutan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi secara waktu nyata; h. Mengembangkan jaringan layanan penyedia jasa logistik di bidang perikanan; i. Memberikan insentif bagi pelaku usaha dan penyedia jasa logistik di bidang perikanan; j. Membentuk kelembagaan SLIN; dan k. Melakukan sosialisasi tentang SLIN. 14
  15. 15. Peran Pelaku Usaha a. Penyediaan dan penggunaan teknologi produksi dan pemasaran yang lebih efisien dan efektif; b. Penyediaan ikan dan produk perikanan untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan secara berkelanjutan c. Penyediaan bahan dan alat produksi, serta bahan dan alat pemasaran secara berkelanjutan; d. Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; e. Pengoperasian sarana dan prasarana penyimpanan, transportasi, serta distribusi; f. Penyelenggaraan jasa pengangkutan secara reguler dan efisien; g. Stabilisasi harga ikan dan produk perikanan; h. Stabilisasi harga alat dan bahan produksi di bidang perikanan. 15
  16. 16. Operasionalisasi pengelolaan SLIN Pusat Produksi Pusat Pengumpulan Pusat Distribusi Lokasi Pengelolaan SLIN: Pengadaan Penyimpanan Distribusi Pemasaran Fungsi Operator Utama: Operator Pendukung: Nelayan; Pembudidaya Ikan; Pedagang Pengumpul; dan Penyedia jasa logistik Distributor; Pengolah Ikan; Perusahaan Pengolahan Ikan; Pemasar/Pengecer; Penyedia Jasa Logistik 16
  17. 17. Kelompok Kerja Pengeloaan SLIN • Perumusan pedoman, pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan SLIN pada tingkat pusat dilakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri. • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SLIN di tingkat provinsi dilakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh gubernur. • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SLIN di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh bupati/wali kota. • Gubernur dan bupati/wali kota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SLIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri secara berkala setiap akhir bulan Juni dan Desember. 17
  18. 18. Analisis Sistem 18
  19. 19. Kerangka Analisis SistemInput • Kebijakan SLIN • Dinamika Aktor TataKelola • Proses Interaksi • Integrasi Keluaran • Indikator • Evaluasi Sistem adalah himpunan para aktor yang saling berinteraksi berdasarkan tata kelola untuk merancang dan melaksanakan SLIN dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 19
  20. 20. Hirarki Rancangan SLIN Strategi Utama Pengelolaan Produksi dan Pemasaran Pengembangansarana dan prasarana Pengembanganiptek dan SDM Pemanfaatan dan pengembangan TIK Pengembanganjasa logistik Pengembangan kelembagaan Pendekatan SLIN Komoditas Unggulan Wilayah/Kawasan Konektivitas Tujuan SLIN Kapasitas dan Stabilisasi Sistem Produksi dan Pemasaran Integrasi antara Sentra Produksi Hulu, Produksi Hilir, dan Pemasaran Efisiensi Manajemen Rantai Pasokan Ikan, Bahan dan Alat Produksi, serta Informasi Inisiatif Strategis: Jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan Pemenuhan Konsumsi Ikan Pemenuhan Industri Pengolahan Ikan 20
  21. 21. Konfigurasi SLIN Keberhasilan SLIN tergantung pada komitmen pemangku kepentingan (terutama Pemerintah), tata kelola (governansi), dan kompetensi para aktor. Govenansi menjadi kunci dalam berfungsinya SLIN melalui fasilitasi para aktor dalam merancang dan menjalankan sistem rantai pasok ikan sehingga dapat menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan ikan. Status Sistem Logistik Aktor dan Interaksi Tujuan dan Kebijakan Pengembangan Sumberdaya (invetasi dan pelatihan) Governansi Pembiayaan Jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan Pemenuhan konsumsi ikan dan industri pengolahan ikan 1. Peningkatan kapasitas dan stabilitasi 2. Perluasan konektivitas 3. Peningkatan efisiensi Pembagian Keuntungan yang Berkeadilan Pembelajaran dengan perbaikan terus menerus Input Fungsi Hasil SLIN dirancang untuk memenuhi maksudnya, tujuan para aktor, dan tujuan pangan nasional. 21
  22. 22. Tata Kelola SLIN Pengadaan Penyimpanan Transportasi Distribusi Komponen SLIN Aktor SLIN Strategi SLIN Pengelolaan produksi dan pemasaran Pengembangan sarana dan prasarana Pengembanganiptek dan SDM Pemanfaatandan pengembangan TIK Pengembanganjasa logistik Pengembangan kelembagaan Kementerian KP Provinsi Kabupaten/Kota Pelaku (pedoman, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) 22
  23. 23. Isu-Isu SLIN Ciri SLIN Isu-isu Kesejahteraan aktor Kebanyakan nelayan bekerja sebagai buruh, belum banyak penyerapan tenaga kerja pada pengolahan, pengepakan, dan pengeceran Pola rantai pasok Panjang dengan banyak pedagang antara Ketersediaan ikan Tidak ada stok yang stabil, ikan mentah sering belum diawetkan, diolah, atau diberikan merek, serta kurang memperhatikan kandungan gizi Kelembagaan Lemahnya modal sosial untuk bekerjasama dalam membangun sistem, partisipasi biasanya dari atas ke bawah, lemahnya akuntabilitas, belum jelas kewenangan kementerian dan pemerintah daerah Gonjangan Cuaca atau musiman, harga jual, biaya saprodi dan pakan, dan hambatan perdagangan Lingkungan hidup Kerusakan ekosistem, penangkapan berlebih, berkurangnya keanekaragaman biota Keamanan ikan Belum adanya penjaminan keamanan 23
  24. 24. Intervensi berupa program • Program adalah tindakan melakukan perbaikan tergantung pada kebutuhan atau target yang memerlukan perubahan. • Perhatian pada isu-isu kerentanan ketidakstabilan ketersediaan dan harga • Benturan kepentingan dan pandangan terjadi antar aktor tentang manfaat, tanggung jawab, keadilan, aturan perdagangan, dan kekuasaan. • Pertanyaan: – Siapa yang memutuskan sasaran yang hendak dicapai? Apakah perlu persetujuan bersama? Mana yang diarahkan oleh Pemerintah dan mana yang datang dari inisiatif akar rumput? – Siapa yang perlu terlibat dan bertekad dalam mencapai tujuan SLIN? – Bagaimana dengan isu governansi? • Kewenangan • Tanggung jawab • Transparansi • Akuntabilitas 24
  25. 25. Status Rantai Pasok (1) • Pengembangan SLIN tergantung pada status rantai pasok yang menunjukkan sejauh mana para aktor bekerjasama dalam menjalankan suatu sistem rantai pasok dalam mengantarkan ikan ke masyarakat maupun industri. • Status rantai pasok diukur melalui: – Tingkat keterhubungan fungsi logistik: terpecah (fragmented)atau terkoneksi (connected) – Tingkat kerjasama di antara para aktor: rendah atau tinggi • Tingkat kerjasama antar aktor dan keterhubungan rantai pasok membentuk status tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan intervensi program. • Ada dua jenis intervensi: – Program penguatan logistik (logistics improvement program) adalah intervensi dengan target yang jelas pada segmen tertentu sepanjang rantai pasok ikan untuk menghilanganhambatan atau sumbatan (debottlenecking). Program penguatan ini dilaksanakan oleh salah satu aktor atau pihak ketiga yang diarahkan dan diawasi oleh Pemerintah. – Program keterpaduan logistics (logistics integration program) adalah intervensi yang menyeluruh mulai dari hulu ke hilir dalam memenuhi kebutuhan pasar. Program keterpaduan ini merupakan proses menghubungkan fungsi logistik di dalam dan antar aktor (organisasi) untuk memecahkan masalah bersama, membangun komitmen membentuk visi bersama, dan menggunakan sumberdaya dan inovasi untuk mencapai tujuan SLIN. • Gambar berikut ini adalah representasi program penguatan dan program keterpaduan. Pengadaan Penyimpanan Distribusi Pemasaran PENGUATAN KETERPADUAN RANTAI PASOK TERPADU: Pencocokan Permintaan dan Pasokan Program A? Program B? Program C? Program D? FUNGSI 25
  26. 26. Status Rantai Pasok (2)TingkatKerjasamaAntarAktor Tingkat Keterhubungan Fungsi Logistik Tinggi Rendah Terpecah Terkoneksi Program Penguatan Program Penguatan dan Keterpaduan Program Penguatan dan Keterpaduan Program Keterpaduan 26
  27. 27. Perubahan melalui program • Membutuhkan persiapan dan tahapan transisi yang terkait dengan jendela kesempatan • Persiapan memerlukan: pengetahuan, jejaring, dan kepemimoinan • Menjalankan transisi memerlukan keluwesan dan interaksi antar tim • Tidak bisa mengandaikan bahwa program selalu mencapai sasarannya – Misalnya produktivitas meningkat tetapi dengan berkurangnya sumberdaya kelautan dan perikanan – Ketersediaan ikan meningkat membuat harga turun • Program dapat bersifat atas bawah (unggulan) atau akar rumput (andalan): – Target dengan jumlah x program unggulan pada tahun 2017 – Target dengan jumlah y program andalan pada tahun 2017 27
  28. 28. Hirarki Program Tingkat Kewenangan Kementerian Provinsi Implementasi Lokal Kabupaten atau Kota SLIN Produksi dan Pemasaran Sarana dan PrasaranaIptek dan SDM Pemanfaatan TIK Jasa Logistik Pengembangan Kelembagaan Agen Pemerintah, Industri, LSM, Komunitas Umpan BalikPenyelarasan Prioritas nasional, pengarahan, solialisasi, pedoman, pemantauan dan evaluasi Partisipasi, proposal, pelaporan, dan data 28
  29. 29. Program Unggulan: Prakarsa pemerintah • Rantai pasok terpadu dari hulu ke hilir – Signifikan meningkatkan ketersediaan ikan – Pembangunan berbasis kawasan • Akses pasar dan jaminan penyerapan pasar • Pengurangan ketidakpastian harga • Pemahaman yang jelas tentang manfaat dan ongkos inovasi • Kemitraan swasta dan pemerintah untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi SLIN 29
  30. 30. Program Unggulan 30
  31. 31. Program Andalan: Kesempatan Berpartisipasi Dari Akar Rumput • Prioritas pada kedaulatan ikan • Mekanisme bekerjasama dengan kerelaan bukan paksaan – Proposal program dan analisis kelayakan • Potensi manfaat • Kebutuhan biaya dan pilihan pengembalian biaya (cost recovery) dan insentif lainnya • Alih teknologi • Pengembangan kapasitas – Rembug dan konsultasi – Rencana tindak – Kontrak kinerja – Implementasi, pemantauan, dan evaluasi • Proposal program melibatkan pokja, tim pakar, dan pemerintah. 31
  32. 32. Analisis Kesenjangan 32
  33. 33. Sasaran Pokok RPJM 2015-2019 Sasaran Pokok/Indikator Garis dasar 2014 Sasaran 2019 EKONOMI MAKRO • Pertumbuhan ekonomi 5,5% 6-8% • Penurunan kemiskinan 11,25% Maret 2014 5-6% KETAHANAN PANGAN • Produksi ikan (di luar rumput laut) 12,4 juta ton 18,7 juta ton PEMBANGUNAN KELAUTAN • Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar 5 pulau 31 pulau • Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis 15 unit 75 unit • Luas kawasan konservasi laut 15,7 juta ha 20 juta ha 33
  34. 34. Sistem Logistik Ikan Sistem Ikan Internasional (subsidi, standar, harga) Sistem Ikan Nasional (harga, standar, pasokan) Sistem Ikan Provinsi (permintaan, pasokan) Sistem Ikan Kabupaten/Kota (permintaan, pasokan) Sistem Ikan Komunitas (permintaan, pasar) Sasaran produksi ikan nasional 2019 = 18,7 juta ton? 34
  35. 35. Rekomendasi 35
  36. 36. Manajemen Rantai Pasok Ikan Pengadaan Penyimpanan Distribusi Pemasaran Konservasi Keanekaragaman Lisensi Penangkapan Bertanggungjawab Peraturan Perdagangan Standar Produk Ikan Laut Pelabelan Eko Rantai Dingin Simpan dan Angkut Kemampulacakan 36
  37. 37. Sasaran dan Portofolio Program SASARAN Stabilitasi Pasokan dan Harga Pemenuhan Kapasitas Angkut Kelancaran, Akurasi, dan Efisiensi 2. Perluasan konektivitas antara sentra produksi dan pemasaran TUJUAN 1. Peningkatan kapasitas dan stabilitasi pasokan dan harga 3. Peningkatan efisiensi manajemen rantai pasok ikan PROGRAM Penguatan (improvement program) PROGRAM Keterpaduan (integration program) Kecepatan, daya saing, dan efisiensi • Pengembangan pasar dan informasi pasar • Penambahan kapal • Penambahan pelabuhan • Gudang berpendingin • Transportasi terpadu antar moda • Sistem penciptaan nilai antara produsen dan pasar • Kemitraan Swasta dan Pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur • Rantai dingin terpadu • Sistem Stok nasional • Sistem informasi pasar dan produksi • Penambahan rute perintis • Penambahan pelabuhan kargo • Modernisasi dan revitalisasi pelabuhan dan terminal • Penambahan jalan darat • Sertifikasi • Lisensi bertanggungjawab • Konservasi keanekaragaman • Permodalan Usaha • Kemampulacakan • Kewirausahaan Rantai Pasok • Perbaikan sistem logistik ikan segar 37
  38. 38. Terima Kasih 38

×