BAB I                                     PENDAHULUAN   A. LATAR BELAKANG       Sistem penggajian / kepegawaian mencakup s...
kas untuk akun perdagangan tidak memerlukan pemrosesan khusus. Oleh karena itu,   sistem pengeluaran umum tidak didesain u...
STRUKTUR ORGANISASI                              BPKH WIL. XVI PALU                   (SK. MENHUT NO. 25/MENHUT-II/2007)  ...
Adapun metodologi penelitian yang kami gunakan adalah teknik wawancara langsung  di lapangan sehingga pengumpulan data yan...
DokumenMasukan manualTampilanHubunganPenyimpanan off-linekeputusanProses TerdifinisiPersiapanOperasi ManualPembanding
Operasi Auxillary (Pembantu)Arsip TetapArsip SementaraSortirPita TransmittalTerminalPenghubungPenghubung Lain HalamanMode ...
BAB II                                  PEMBAHASANA. PROSEDUR SIKLUS PENGELUARAN KAS; PEMROSESAN GAJI DAN  AKTIVA TETAP PA...
Bagian Bank               Pegawai yang bersangkutanAktivitas yang dilakukan oleh Pihak yang telibat dalam Sistem Pemrosesa...
KPPN, dan Daftar Rekening sebanyak 3 lbr 2 lbr ke KPPN dan 1 lbr                          sebagai petinggal arsip.        ...
SIMAK-BMN                                      Aktiva Tetap Akhir                                                         ...
Barang Ekstrakomptabel                                                     0                        Jumlah                ...
BAB III                                     KESIMPULAN       Sebagaimana Penelitian yang kami lakukan di atas mulai dari t...
DAFTAR PUSTAKAJames A Hall, ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM Sistem Informasi AkuntansiBuku 1 Edisi 4, Jakarta: Penerbit Sale...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Makalah penelitian mid sistem penggajian & aktiva tetap (studi kasus kantor bpkh palu) kel. 5

10,950 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,950
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
192
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makalah penelitian mid sistem penggajian & aktiva tetap (studi kasus kantor bpkh palu) kel. 5

  1. 1. BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sistem penggajian / kepegawaian mencakup seluruh tahap pemrosesan penggajiandan pelaporan kepegawaian. Sistem menyajikan cara – cara penggajian pegawai secaramemadai dan akurat, menghasilkan laporan – laporan penggajian yang diperlukan, danmenyajikan informasi kebutuhan pegawai kepada manajemen.pemrosesan harus meliputipengurangan pajak, potongan tertentu, pelaporan kepada pemerintah dan syarat- syaratkepegawaian lainnya. Sistem yang efisien diperlukan untuk menjaga hubungan baik antarapegawai dengan pemberi kerja. Pemrosesan penggajian sangatlah kompleks dalam organisasi besar, penggajian seringkali merupakan prosedur paling kompleks dalam operasi. Sebab arti penting socialpenggajian yang banyak mengalami perubahan asumsi dalam beberapa dekade terakhir.Pemerintah juga sering kali melakukan perubahan – perubahan aturan dan tingkat potonganpajak, sehingga sistem penggajian tidak dapat berumur panjang secara mapan. Strategimengatasinya adalah dengan membuat garis besar prosedur penggajian dan membahs faktor –faktor yang mempengaruhi perhitungan aktual penggajian. Tidak perlu dibuatkan prosedurpotongan pajak yang terlampau kaku, sebab hukum pajak berubah secara cepat. Pemrosesanpenggajian merupakan suatu kegiatan yang peka terhadap hukuman denda maupun penjarajika pencatatan yang dibuat tidak memedai. Seperti halnya setiap hokum maka kealfaantidaklah ditoleransikan.menjadi tanggung jawab analisis sistem untuk membuat pemrosesanpenggajian tetap aktual. Pemorsesan gaji pada kenyataannya merupakan kasus khusus dari sistem pembelian.Secara teori gaji dapat diproses melelui sistem utang dagang dan pengeluaran kas reguler. Namun demikian, karena alasan kepraktisan, pendekatan ini memiliki sejumlahkekurangan untuk digunakan dalam pembayaran gaji, antara lain: 1. Suatu perusahaan dapat mendesain prosedur pengeluaran umum yang dapat diterapkan untuk semua pemasok. Namun demikian, prosedur pembayaran gaji sangat berbeda diantara tingkat pegawai. Misalnnya, prosedur yang berbeda digunakan untuk pegawai yang dibayar per jam, pegawai dengan gaji tetap,pegawai dengan kerja borongan, dan pegawai dengan komisi. Juga, pemrosesan gaji memerlukan prosedur akuntansi khusus untuk pengurangan pegawai dan pemotongan pajak. Pengeluaran
  2. 2. kas untuk akun perdagangan tidak memerlukan pemrosesan khusus. Oleh karena itu, sistem pengeluaran umum tidak didesain untuk menghadapi komplikasi ini.2. Penulisan cek kepada pegawai memerlukan kontrol khusus. Lebih mudah menyembunyikan fraud pembiayaan gaji ketika cek gaji dikombinasikan dengan cek akun perdagangan.3. Prosedur pengeluaran umum didesain untuk mengakomodasi arus transaksi yang relative tenang. Perusahaan bisnis dengan konstan membeli persedian dan mengeluarkan kas untuk para pemasok. Pada dasarnya, mereka mendesain sistem untuk menghadapi kegiatan transaksi di tingkat normal. Kegiatan pembayaran gaji terpisah dan tidak berkelanjutan. Pengeluaran kepada pegawai dilakukan seminggu sekali, dua minggu sekali atau sebulan sekali. Untuk memaksakan beban proses ini secara periodik ke sistem umum akan menambah beban yang berlebih pada sistem tersebut.B. GAMBARAN UMUM Seiring dengan berkembangnya pembangunan serta adanya perubahan Badan Planologi Kehutanan menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.64/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Kehutanan, maka berimplikasi terhadap tugas-tugas dilingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan yaitu penambahan tugas fasilitasi tata ruang, percepatan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan, percepatan pembentukan Hutan Tanaman Rakyat, Carbon Trade dan Pelaksanaan Verifikasi Penerimaan Negara bukan pajak-pinjam pakai kawasan Hutan. Berdasarkan Keputusan menteri kehutanan No. 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan tata kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, jumlah BPKH yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebanyak 11 unit, satu diantaranya adalah BPKH wilayah VI yang berkedudukan di Manado. Wilayah kerja BPKH VI Manado meliputi 3 provinsi yaitu provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun Struktur Manajemen kantor BPKH Wil. XVI Palu menurut SK. Menhut No. P. 25/Menhut-II/2007 digambarkan sebagai berikut:
  3. 3. STRUKTUR ORGANISASI BPKH WIL. XVI PALU (SK. MENHUT NO. 25/MENHUT-II/2007) KEPALA BALAI Ir. Hasbi Afkar Ka. Su. Bag. Tata Usaha Suleman Patiung, S.Hut KASI PKH KASI ISDHIwan Raspati, B. Sc. F, SE Asep Suhendar, S. Hut KELOMPOK JABATAN FUNGSIONALC. TUJUAN PENELITIAN Adapun Tujuan Penelitian ini kami lakukan adalah sebagai berikut: 1) Mengetahui prosedur siklus pengeluaran kas; pemrosesan gaji dan aktiva tetap secara kronologis terutama dalam pengungkapan pihak siapa saja yang terlibat dalam siklus tersebut, Aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam sistem tersebut dan Dokumen apa saja yang dihasilkan baik itu sumber dan outputnya. 2) Menyajikan dan mengemukakan hasil proses kronologis siklus tersebut dalam bentuk Flowchart dan Narasi. 3) Mengevaluasi proses kronologis siklus tersebut dengan alat ukur Internal Control (COSO) dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas atau peningkatan kinerja.D. METODOLOGI PENELITIAN
  4. 4. Adapun metodologi penelitian yang kami gunakan adalah teknik wawancara langsung di lapangan sehingga pengumpulan data yang kami ambil melalui pejabat/pegawai yang bersangkutan.E. KETERANGAN SIMBOL FLOWCHART Memperjelas pengungkapan Flowchart Siklus Pengeluaran kas; Pemrosesan gaji dan Aktiva tetap pada penelitian kami, maka kami menyajikan keterangan simbol flowchart secara umum sebagai berikut: Nama Simbol Terminal Process Pemberi komentar Aliran Data Kartu Punched Penyimpanan online Pita magnetic Pita punched komunikasi Disk magnetik
  5. 5. DokumenMasukan manualTampilanHubunganPenyimpanan off-linekeputusanProses TerdifinisiPersiapanOperasi ManualPembanding
  6. 6. Operasi Auxillary (Pembantu)Arsip TetapArsip SementaraSortirPita TransmittalTerminalPenghubungPenghubung Lain HalamanMode Paralel
  7. 7. BAB II PEMBAHASANA. PROSEDUR SIKLUS PENGELUARAN KAS; PEMROSESAN GAJI DAN AKTIVA TETAP PADA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR BPKH 16 PALU Secara umum Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan baik Manufaktur ataupun Jasa berbeda/tidak sama dengan Sistem Informasi Akuntansi Instansi Pemerintahan dan tidak serumit diterapkan, Pertama kami jelaskan disini bahwa Instansi Pemerintah Kantor BPKH 16 Palu menggunakan sistem komputerisasi secara otomatisasi yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk Pengelolaan Keuangan dan Sistem Informasi manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) untuk pengelolaan Aktiva Tetap. Kedua sistem merupakan aplikasi yang telah tersusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga menurut mereka sistem aplikasi akuntansi ini mudah digunakan daripada sistem manual sebelumnya. Kantor BPKH 16 Palu akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara komputerisasi yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan diharapkan nantinya penyusunan laporan keuangan secara komputerisasi ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Sehubungan Penelitian yang kami lakukan dan berdasarkan data yang kami ambil dengan teknik sampling wawancara melalui pejabat/pegawai yang bersangkutan bahwa prosedur siklus pengeluaran kas; pemrosesan Gaji dan aktiva tetap kantor BPKH 16 Palu baik dalam bentuk flowchart dan narasi (deskriptif), kami sajikan sebagai berikut: Deskriptif Prosedur Siklus Pengeluaran Kas: Pemrosesan Gaji Kantor BPKH 16 Palu adalah sebagai berikut: a) Pihak yang terlibat dalam Sistem Pemrosesan Gaji Kantor BPKH 16 Palu antara lain: Bagian Keuangan yang terdiri dari fungsi Bendahara Pengeluaran, Pejabat pembuat komitmen, petugas daftar gaji, dan pejabat pembuat SPM. Bagian KPPN
  8. 8. Bagian Bank Pegawai yang bersangkutanAktivitas yang dilakukan oleh Pihak yang telibat dalam Sistem PemrosesanGaji kantor BPKH 16 Palu adalah sebagai berikut: Bagian Keuangan masing-masing fungsi; Bendahara Pengeluaran menandatangani SSP (Surat Setoran Pajak), Daftar Gaji, & Daftar Perubahan Keluarga, Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak, & daftar gaji, Petugas Daftar Gaji menandatangani Daftar Gaji, dan terakhir Pejabat membuat SPM menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) & Daftar Rekening. Bagian KPPN menerima Aplikasi Gaji & SPM (Surat Perintah Membayar) dari bagian keuangan kemudian Bagian KPPN melihat kebenaran dan kelengkapan Aplikasi Gaji & SPM tersebut jika Valid maka bagian KPPN mengeluarkan SP2D dan mengirimnya bersama Daftar Rekening kepada bank. Bagian Bank menerima SP2D dan daftar rekening dari Bagian KPPN dan terakhir Bank akan membayar gaji pada rekening bank masing- masing pegawai. Pegawai yang bersangkutan harus menandatangani Surat perubahan keluarga dan Daftar gaji dari bendahara pengeluaran dan menerima pembayaran gaji pada rekening masing-masing oleh bank.Dokumen yang dihasilkan pada Siklus Pemrosesan Gaji kantor BPKH 16 Palu(sumber & output) adalah sebagai berikut: Pada Aplikasi Gaji oleh Bagian Keuangan berupa Daftar gaji sebanyak 3 lbr 1 lbr ke KPPN dan 2 lbr sebagai petinggal arsip, Slip Gaji sebanyak 1 lbr sebagai petinggal arsip, SSP sebanyak 1 lbr ke KPPN, Daftar Rekening sebanyak 3 lbr 1 lbr ke KPPN dan 2 lbr sebagai petinggal arsip, & SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak) sebanyak 3 lbr 1 lbr ke KPPN dan 2 lbr sebagai petinggal arsip (Manual) dan dijadikan ADK (arsip data komputer). Pada Aplikasi SPM oleh bagian Keuangan kepada bagian KPPN berupa SPM sebanyak 3 lbr 1 lbr sebagai petinggal arsip dan 2 lbr ke
  9. 9. KPPN, dan Daftar Rekening sebanyak 3 lbr 2 lbr ke KPPN dan 1 lbr sebagai petinggal arsip. Pada Aplikasi KPPN oleh Bagian KPPN kepada Bank berupa SP2D sebanyak 2 lbr 1lbr ke KPPN dan 2 lbr sebagai petinggal arsip. Secara singkat, Alur Diagram siklus pemrosesan gaji pegawai BPKH 16 Palu digambarkan sebagai berikut: Input: APLIKASI GAJI APLIKASI APLIKASI BANK PEGAWAISK, KGB, SPK, SPMT, dan PEGAWAI SPM KPPN PEGAWAI SPMJ Sebagai kejelasan data alur diagram diatas serta flowchart yang setelah ini disusun Secara singkat, kami melampirkannya dengan data konkret berupa dokumen publikasi yang kami ambil melalui pejabat/pegawai BPKH 16 Palu yang bersangkutan sebagai sampling sebagai berikut: “KAMI LAMPIRKAN TERSENDIRI” B. SISTEM AKTIVA TETAP BERBASIS KOMPUTER PADA KANTOR BPKH 16 PALU Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa adanya sistem aplikasi tersendiri dalam pengelolaan aktiva tetap pada instansi ini yaitu SIMAK-BMN (Akuntansi Barang Milik Negara). Sistem ini juga telah memadai dan tersusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik. Dalam pemrosesan sistem ini mereka mengakui tidak semua instansi menggunakan sistem ini baik itu SAI ataupun SIMAK-BMN tergantung kebutuhan informasi akuntansi instansi tersebut. Adapun secara singkat gambaran flowchart sistem aktiva berbasis komputer pada kantor BPKH 16 Palu ini:
  10. 10. SIMAK-BMN Aktiva Tetap Akhir Prosedur penerimaan File Aktiva Tetap Bukti pengeluaran Laporan Rekonsilisasi Masukkan File aktiva baru perbandingan ke file Laporan Aktiva Tetap File mutasi aktiva tetap Sebagai kejelasan flowchart siklus aktiva tetap berbasis komputer pada kantor BPKHPalu diatas Secara singkat, kami melampirkannya dengan data konkret berupa dokumenpublikasi yang kami ambil melalui pejabat/pegawai BPKH 16 Palu yang bersangkutansebagai sampling sebagai berikut:  Perbandingan Aset Tetap 30 Juni 2011 31 Desember 2010 Kenaikan (Penurunan) Rp. 8.709.781.964 Rp. 8.776.131.964 Rp. (66.350.000)  Mutasi Aktiva Tetap Penambahan: Saldo Awal 0 Pembelian 0 Transfer Masuk 0 Pengembangan 0 Reklasifikasi Masuk 224.250.000 Pengurangan 0 Transfer Keluar 0 Reklasifikasi Keluar 290.600.000 Koreksi Nilai 0
  11. 11. Barang Ekstrakomptabel 0 Jumlah 63.350.000C. SISTEM INTERNAL CONTROL KANTOR BPKH 16 PALU Berdasarkan penelitian dan teknik pengumpulan data yang kami lakukan diketahui bahwa Kantor BPKH 16 palu belum maksimal dalam menerapkan internal controlnya namun mereka mengakui secara tidak langsung internal control terutama dalam sistem prosedur penggajian pegawai secara komputerisasi sudah ada ini ditandai adanya pemisahan tugas/fungsi masing-masing dalam sistem tersebut (Aktivitas Pengendalian) jika input ke sistem terjadi kesalahan maka secara otomatis sistem tersebut akan menolak atau “ERROR/ FAILED” dengan kata lain sistem tidak bisa memberikan informasi yang kita butuhkan jika tidak sesuai input dalam sistem tersebut (Informasi dan Komuniaksi) dan juga ditandai dengan adanya pemeriksaan langsung secara rutin yang dilakukan instansi pemerintah berwenang dalam pengauditannya seperti KPN (Pengawasan). Mengenai hal Lingkungan Pengendalian dijelaskan bahwa kantor BPKH 16 Palu mempunyai struktur Organisasi yang jelas (pada halaman sebelumnya telah disajikan), Pendelegasian tanggung jawab dan otoritas BPKH 16 Palu bahwa BPKH 16 Palu dalam Tugas Pokoknya yaitu “Melaksanakan Pemantapan Kawasan Hutan, Penilaian Perubahan Status dan Fungsi Hutan, Serta penyajian Data dan Informasi Sumber daya Hutan” sampai pada Fungsinya. Otoritas kerja yang cukup luas meliputi hampir Kabupaten di Sulawesi tengah. Koordinasi kerja dengan instansi lain. Integritas nilai etika pimpinan dan pegawai tercermin pada Visi dan Misi menurut mereka sangat penting untuk mewujudkan Etika Pengelolaan Kawasan Hutan Lestari yang mantap dengan satu visi “Terwujudnya perencanaan Makro Bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari” sampai pada misinya.
  12. 12. BAB III KESIMPULAN Sebagaimana Penelitian yang kami lakukan di atas mulai dari teknik wawancara danpengumpulan data secara langsung melalui pejabat/pegawai yang bersangkutan bahwa kamimenarik kesimpulan terdapat Sistem Aplikasi siklus Pengeluaran Kas terutama dalamprosedur pemrosesan gaji serta aktiva tetap sudah memadai dengan pengendalian interncontrol dan pembagian tugas yang baik sehingga dapat kami katakan bahwa Sistem InformasiAkuntansi kantor BPKH Palu tergolong terencana dan terstruktur.
  13. 13. DAFTAR PUSTAKAJames A Hall, ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM Sistem Informasi AkuntansiBuku 1 Edisi 4, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006Sumber-Sumber Data: Teknik Wawancara langsung melalui pejabat/pegawai yang bersangkutan. Teknik Pengumpulan Data status Publikasi berupa:  Profil kantor BPKH 16 Palu  Laporan Keuangan Semester I tahun anggaran 2011 BPKH 16 Palu  Dokumen Konkret yang berisi aplikasi gaji pegawai BPKH 16 Palu

×