Materi training menejemen kehumasan Jasaraharja by Tarsih Ekaputra

2. Pengalaman lebih dari 9 tahun di dunia media, PR dan Advertising, kini
selain pendiri mistertipr juga sebagai PR Consultant di beberapa
perusahaan, antara lain;
• Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) – sampai sekarang
• BonChon Chicken Indonesia – sampai sekarang
• Ide Kami Communications – sampai sekarang
Di dunia training;
• Instructur Communications Training di XP Training & Pillar
Educations (sampai sekarang)
• Instructor di Teladan Training Management
• Program Director & Instructor Public Speaking Training
@DivHumas Mabes Polri angkatan 2008 – 2009
• Instructor @ Public Speaking & Media Relations Training
Departemen Perhubungan RI
• Dll
Introductions…..
Official website: www.mistertipr.com
TARSIH EKAPUTRA Public Relations & MarComm
Consultant

4. Manajemen &
Kode Etik Humas
Day -1, Sesi 3
Pelatihan Manajemen Kehumasan
PT Jasa Raharja (Persero)

5. MPR/HUMAS
Kebanyakan perusahaan atau organisasi kini
mengakui peranan Public Relations (PR)
cukup menonjol dalam pengambilan
keputusan manajemen. Acapkali Manajer
Public Relations melapor atau berhubungan
langsung kepada top management
(Manajemen Puncak).

6. Bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini
Public Relations telah mengembangkan
kerangka teorinya sebagai suatu system
manajemen. Ia menyebutkan bahwa Prof
James Grunigg dan Todd Hunt telah
mengembangkan lebih jauh mengenai
kerangka teori Public Relations ini.
Fraser P Seitel dalam bukunya The Practice Public Relations

7. SARAN: bahwa para manajer Public Relations
/ Humas bertindak berdasarkan apa yang
disebut sebagai teoretis organisasional suatu
boundary role (memainkan peran di
perbatasan), dimana mereka berada di tepi
suatu perusahaan atau organisasi sebagai
penghubung antara perusahaan atau
organisasi dengan public internal dan
eksternalnya.
Grunigg dan Hunt

8. Sebagai boundary managers orang-
orang humas /public relations
mendukung kolega mereka dengan
sokongan komunikasi mereka yang lintas
organisasional yaitu ke dalam dan keluar
organisasi atau perusahaan.

9. Manajemen dan Public Relations adalah dua
bidang ilmu yang berkembang secara terpisah
dan sekarang manajemen telah berhasil
meningkatkan peranannya di hampir setiap
bidang kehidupan.
Dengan kata lain, manajemen juga telah
memberikan kontribusi yang sangat besar bagi
penerapan konsepsi Public Relations dalam
kehidupan manusia.
Rhenard Kasali dalam bukunya Management Public Relations

10. Sejarah MPR Secara Umum
Kemunculan manajemen Humas ditandai
dengan kegagalan profesi kehumasan dalam
menghadapi krisis pada tahun 1906. Saat itu,
terjadi pemogokan buruh industri
penambangan batu bara di AS yang
mengancam kelanjutan dari industri batu bara
tersebut.

11. Muncul seorang tokoh Humas pertama,
Ivy LedBetter Lee yang memperkenalkan
manajeman humas sebagai salah satu solusi
yang tepat untuk menangani masalah
tersebut. Salah satu teknik manajemen humas yang
dikemukakan adalah dengan memberikan informasi
terbuka, baik kepada khalayak/publik, pekerja, maupun
pihak pers.

12. C dalam PR
Credibility (kredibilitas)
Context (konteks)
Content (Isi)
Clearify (kejelasan)
Continuety (kesinambungan)
Concistency (konsistensi)

13. Falsafah
4 unsur :
1. PR merupakan falsafah manajemen yang bersifat
sosial
2. PR merupakan perwujudan falsafah tersebut pda
tataran kebijaksanaan
3. PR merupakan komunikasi dua arah yang menunjang
keberhasilan kebijakan itu dengan menjelaskan,
menginformasikan, mempertahankan atau
mempromosikannya kepada publik sehingga tercipta
saling pengertian dan etiket baik
4. PR merupakan suatu cara pendekatan untuk
menciptakan opini publik

14. Unsur-Unsur MPR
Dalam melaksanakan manajemen
humas, seorang praktisi humas perlu
membekali diri dengan ragam skills
yang diperlukan demi tercapainya
tujuan yang maksimal, seperti:

15. 1. Story telling dan menulis skrip: Seperti sutradara,
seorang Public Relations harus mampu membuat story
dimana terdapat elemen story line, possible scenario,
messages dan action oleh tokoh tertentu untuk
menyampaikan pesan. Story line PR itu tidak hanya
untuk jangka pendek, tetapi juga jangka panjang,
sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan sebuah
organisasi yang memiliki tujuan jangka panjang.
2. Strategi Komunikasi: Peran PR sering tidak terlihat
karena sifatnya dibelakang layar. PR membuat strategi
komunikasi dan kemudian menurunkannya, diantaranya
melalui press release. Dengan demikian, ada hal-hal lain
yang PR lakukan selain press release.

16. Ketrampilan PR dalam era banjir informasi: the master of
content, brand guardian
1. Social media memungkinkan tingkat akurasi yang kurang tinggi
dan masyarakat bisa segera memberi komentar, sehingga tugas PR
dalam mencegah dan memadamkan crisis semakin penting.
Sebagai brand guardian, PR membuat strategi komunikasi untuk
mendukung tujuan organisasi, yang mengantisipasi krisis dengan
tingkat kecepatan yang lebih tinggi.
2. The master of content: integrator planning dan messaging untuk
platform online dan offline. Program komunikasi memerlukan
substansi yang konsisten untuk platform online dan offline, tetapi
gaya penyampaian, termasuk kecepatan dan kedalaman,
bergantung kepada media tersebut.

17. Jadi bagaimana PR di tahun 2013 [terutama
untuk pemilik bisnis dan brand]?
1. Memiliki PR yang menerapkan strategi offline dan
online yang didukung oleh pencegahan dan
pemadaman krisis
2. Memiliki PR yang mampu membuat messaging, dan
berpikir a la wartawan dan citizen journalists agar dapat
membantu proses verifikasi
3. Memiliki PR dengan kecepatan optimal. PR bukan
hanya sekedar tampil cantik / gagah atau business like,
tetapi yang penting adalah paham bahwa deadline PR
selangkah lebih maju dibandingkan wartawan dan
citizen journalists.

18. Aktivitas MPR
Kegiatan manajemen humas diantaranya bisa jadi
aktivitas skala kecil hingga skala besar seperti:
Aktivitas pertemanan kelompok kecil, hingga
berkaitan dengan konferensi pers, media gathering,
etc, hingga;
Pembuatan brosur serta kampanye nasional maupun
Internasional melalui ragam medium
Juga termasuk manajemen krisis

19. Tahapan MPR
Tahapan-tahapan dalam manajemen
humas merupakan proses yang meliputi
hal-hal sebagai berikut:
1. Perencanaan (planning) mencakup
penerapan tujuan dan standar,
penentuan aturan dan prosedur, serta
pembuatan rencana dan prediksi akan
apa yang akan terjadi

20. 2. Pengorganisasian (organizing) mencakup
pengaturan anggota dan sumber daya yang
dibutuhkan dan pemantauan kinerja
karyawan.
3. Pengkoordinasian (coordinating)
mencakup pengaturan struktur organisasi,
pendelegasian kerja, dan penyusunan
anggaran untuk masing-masing bagian.

21. 4. Pengkomunikasian (communicating) mencakup
penyampaian rencana program kepada publik
internal dan eksternal.
5. Pelaksanaan (actuating) merupakan tindakan
menjalankan program sesuai dengan rencana yang
telah dibuat.
6. Pengawasan (controlling) merupakan kontrol atas
jalannya pelaksanaan program. Tanpa adanya
kontrol atas program, kesinambungan antar
tahapan tidak dapat berlangsung dengan baik.

22. 7. Pengevaluasian (evaluating) merupakan
penilaian terhadap hasil kinerja program,
apakah perlu dihentikan atau dilanjutkan
dengan modifikasi tertentu.
8. Pemodifikasian (modificating)
merupakan kegiatan pembaharuan atau
revisi program berdasarkan hasil
evaluasi.

23. EFEK atau Feedback Komunikasi
 Efek komunikasi sangat perlu dipertimbangkan dalam strategi
pencapaian kehumasan/PRO.
 Efek komunikasi adalah perubahan dalam :
a. Opini
b. Opini pribadi (personal opinion)
c. Opini publik (public opinion)
d. Opini mayoritas (mayority opinion)
e. Sikap dan tingkah laki (attitudes and behavior)
f. Pandangan, persepsi, dan ide (conception, perception, and
ide
g. Kepercayaan dan citra (trust and image)

24. Kode Etik Kehumasan
KEPUTUSAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
NOMOR :
371/KEP/M.KOMINFO
/8/2007 Tentang
KODE ETIK HUMAS
PEMERINTAHAN

25. Kehumasan dalan PT Jasa Raharja sebagai BUMN
masuk dalam kategori Humas Pemerintah. Secara garis besar dapat
diartikan sebagai sebuah instansi dalam sebuah pemerintahan yang
melakukan segenap tindakan dalam usaha membina hubungan
yang harmonis dengan khalayak internal dan ekstenal dan
membina martabat instansi/ pemerintahan dalam pandangan
khalayak internal dan eksternal guna memperoleh pengertian,
kepercayaan, kerjasama, dan dukungan dari khalayak internal
dan eksternal dalampelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

26. KEHUMASAN PEMERINTAH
1.Kode Etik Kehumasan Pemerintah
Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah
adalah setiap pejabat yang mempunyai tugas
dan fungsi kehumasan di instansi
pemerintah, departemen, lembaga-lembaga
negara serta unit-unit usaha lainnya seperti
BUMN/BUMD baik di pusat maupun di
daerah.
2.Hubungan Kerja
a. Kewajiban
1) Ke Dalam Organisasi
2) Ke Luar Organisasi
b. Larangan
3. Tanggung Jawab Pengelola/anggota
Kehumasan Pemerintah
Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah
dalam batas kewenangannya mempunyai
tanggung jawab untuk menyajikan informasi
berdasarkan data dan fakta yang telah diolah
untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
4. Hak Jawab dan Hak Koreksi
Apabila ada informasi yang tidak benar atau
menyesatkan, setiap Pengelola/anggota
Kehumasan Pemerintah dapat
memanfaatkan hak jawab dan hak koreksi
guna meralat dan meluruskan informasi
tersebut, sebagaimana diatur dalam undang-
undang.

27. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007
Tentang
KODE ETIK HUMAS PEMERINTAHAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
Menimbang
1. Bahwa memperhatikan perkembangan dan tuntutan
masyarakat dalam era transparansi, globalisasi,
demokratisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, maka praktisi Hubungan Masyarakat,
khususnya Hubungan Masyarakat di lingkungan
pemerintahan dalam pelayanan informasi publik, perlu
melakukan reposisi dan peningkatan peran dan
fungsinya;
2. Bahwa untuk melakukan reposisi dan meningkatkan
peran dan fungsi tersebut, praktisi Hubungan
Masyarakat di lingkungan pemerintahan, disamping
memiliki dan berkemampuan dalam pengelolaan bidang
kehumasan, dituntut juga adanya kepekaan dalam
pelaksanaan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip
batasan moral, budaya dan norma-norma yang berlaku
di dalam masyarakat;
3. Bahwa Kode Etik Insan Kehumasan Pemerintah yang disepakati
oleh peserta Pertemuan Tahunan Bakohumas 2003/Konvensi
Kehumasan Pemerintah Tingkat Nasional, tertanggal 18
September 2003 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat
menampung berbagai perkembangan yang terjadi, khususnya
di bidang kehumasan pemerintah;
4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas perlu
ditetapkan Kode Etik Humas Pemerintahan sebagai landasan
moral atau etika profesi dan menjad pedoman operasional
dalam menegakkan integritas dan profesionalitas praktis
Humas Pemerintahan.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaiakan Pendapat di Muka Umum;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tengan Pers;
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

28. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
REPUBLIK INDONESIA
• Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor
:100/KEP/M.KOMINFO/11/2005 tentang Badan
Koordinasi Kehumasan Pemerintah;
2.Keputusan Menteri Komunikasi
danInformatika Nomor:
103/KEP/M.KOMINFO/11/2005 tentang
Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan
Pemerintah;
3. Hasil Loka karya Regional Bakohumas tentang
Pedoman Umum Humas Pemerintah, Standar
Kompetensi dan Kode Etik Humas Pemerintah di
Medan untuk wilayah Indonesia Bagian Barat,
Banjarmasin untuk wilayah Indonesia Bagian
Tengah dan Manado untuk wilayah Indonesia
Bagian Timur pada bulan Mei s/d Juli 2007.
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
• Pertama : Kode Etik Humas Pemerintah
sebagaimana terlampir.
• Kedua : Kode Etik Insan Kehumasan
Pemerintah yang ditandatangani oleh
peserta Pertemuan Tahunan Bakohumas
2003/Konvensi Kehumasan Pemerintah
Tingkat Nasional, tertanggal 18 September
2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.
• Ketiga : Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Agustus 2007.

29. KODE ETIK HUMAS PEMERINTAHAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1, terdapat 13 ayat yang salah satunya adalah:
Etika adalah nilai-nilai moral yang mengikat dalam berucap,
bersikap dan berperilaku dalam pelaksanaan tugas, fungsi,
wewenang, dan tanggungjawab.
BAB II
KOMITMEN PRIBADI
Pasal 2:
Anggota Humas Pemerintahan menjunjung tinggi
Kehormatan sebagai Pegawai Instansi Pemerintah, baik
Depatemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Lembaga-Lembaga Negara, BUMN, maupun BUMD.
Pasal 3 :
Anggota Humas Pemerintahan mengutamakan kompetensi,
obyektivitas, kejujuran, serta menjunjung tinggi integritas dan
norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi
tindakannya.
Pasal 4:
Anggota Humas Pemerintahan memegang teguh rahasia
negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan
mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya
dapat memberikan citra yang positip bagi pemerintahan dan
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 5:
Anggota Humas Pemerintahan menyampaikan informasi
publik yang benar dan akurat serta membentuk citra Humas
Pemerintahan yang positip di masyarakat.
Pasal 6:
Anggota Humas Pemerintahan menghargai, menghormati,
dan membina solidaritas serta nama baik rekan seprofesi.
Pasal 7:
Anggota Humas Pemerintahan akan berusaha meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan efisiensi
dan efektivitas kerja serta memajukan profesi Humas
Pemerintahan di Indonesia.

30. BAB III
HUBUNGAN KE DALAM
Pasal 8
Anggota Humas Pemerintahan loyal terhadap kepentingan organisasi/
instansinya, bukan kepada kepentingan perorangan/golongan.
Pasal 9
Anggota Humas Pemerintahan wajib:
1. menjalin komunikasi kepada semua pegawai di organisasi/instansinya
agar tercapai iklim organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi
organisasi.
2. mengingatkan rekan seprofesinya yang melakukan tindakan di luar batas
kompetensi dan kewenangannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran
Kode Etik Humas Pemerintahan.
Pasal 10
Anggota Humas Pemerintahan tunduk, mematuhi dan menghormati Kode
Etik Humas Pemerintahan sesuai perundangan yang berlaku.

31. BAB IV
HUBUNGAN KE LUAR
• Pasal 11
Anggota Humas Pemerintahan wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang
benar dan akurat kepada masyarakat, media massa, dan insan pers sesuai dengan tugas dan
fungsí organisasi/institusinya sesuai dengan perundangan yang berlaku.
• Pasal 12
Anggota Humas Pemerintahan tidak diperkenankan melakukan penekanan terhadap media
massa dan insan pers serta mencegah pemberian barang dan jasa kepada media massa dan
insan pers dengan dalih kepentingan publikasi(publisitas) pribadi/ golongan/ organisasi/
instansinya.
• Pasal 13
Anggota Humas Pemerintahan menghargai, menghormati, dan membinahubungan baik
dengan profesi lainnya.

32. BAB V
HUBUNGAN SESAMA PROFESI
• Pasal 14
Anggota Humas Pemerintahan wajib bertukar informasi dan membantumemperlancar arus
informasi dengan sesama anggota.
• Pasal 15
Anggota Humas Pemerintahan bersedia mendukung pelaksanaan tugas sesamaanggota.
• Pasal 16
Anggota Humas Pemerintahan tidak dibenarkan mendiskreditkan sesamaanggota

33. BAB VI
BADAN KEHORMATAN
Pasal 17
Badan Kehormatan di bentuk dan dipilih oleh Badan Koordinasi Humas Pemerintahan (Bakohumas Pusat/Bakohumasda)
sebanyak 9 orang dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
Pasal 18
Bakohumas Pusat membentuk Formatur Pengurus Badan Kehormatan dalam pertemuan tahunan dan meminta persetujuan
anggota untuk ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan Bakohumas.
Pasal 19
Formatur Badan Kehormatan yang diusulkan Bakohumas Pusat terdiri dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Lembaga- Lembaga Negara, BUMN, dan Perguruan Tinggi.
Pasal 20
Bakohumas Daerah membentuk Formatur Pengurus Badan Kehormatan dalam Pertemuan Tahunan dan meminta
persetujuan anggota untuk ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan Bakohumasda.
Pasal 21
Formatur Badan Kehormatan yang diusulkan Bakohumasda terdiri dari Provinsi/Kabupaten/ Kota, BUMD, dan Perguruan
Tinggi
Pasal 22
Badan Kehormatan Bakohumas Pusat dan Badan Kehormatan Bakohumasda terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.
Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota Badan Kehormatan.
Pasal 23
Badan Kehormatan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja anggota sesuai dengan laporan
satuan kerja induknya berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) profesi Humas Pemerintahan.
Pasal 24
Badan Kehormatan melalui musyawarah berwenang memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi dalam
menjalankan profesinya dan mematuhi Kode Etik Humas Pemerintahan.

34. BAB VII
S A N K S I
Pasal 25
Badan Kehormatan Pusat melalui musyawarah berwenang mengusulkan kepada Ketua Bakohumas untuk
mengusulkan sanksi administratif bagi anggota yang melanggar Kode Etik Humas Pemerintahan.
Pasal 26
Badan Kehormatan Daerah melalui musyawarah berwenang mengusulkan kepada Ketua Bakohumasda untuk
pemberian sanksi administratif bagi anggota yang melanggar Kode Etik Humas Pemerintahan. Selanjutnya Ketua
Bakohumasda meneruskan kepada Ketua Bakohumas Pusat.
Pasal 27
Ketua Bakohumas Pusat menyampaikan hasil keputusan Ketua Badan Kehormatan Pusat dan Ketua Bakohumasda
berupa sanksi administratif kepada atasan pelaku pelanggaran.
Pasal 28
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 27 terdiri dari:
1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
Pasal 29
Anggota Bakohumas yang didakwa melanggar Kode Etik Humas Pemerintahan:
1. Memiliki hak jawab dalam proses penyelesaian perkaranya.
2. Berhak mendapatkan pemulihan nama baik dan hak-haknya seperti semula bila terbukti tidak bersalah.

35. HAK JAWAB PEMBERITAAN
Kesalahan komunikasi dalam sebuah organisasi, sekecil
apapun, ternyata bisa berakibat sangat fatal. Kadang
bukan hanya dalam lingkup keorganusasian, ternyata pada
akhirnya bisa merembet ke pribadi masing masing
pengurus dan anggota.
Apalagi jika ditambah nafsu “mencari siapa yang salah-dan
bukan saya” berujung debat kusir tanpa akhir. Itulah cerita
yang saya dengar belakangan ini.

36. HAK JAWAB PEMBERITAAN
Kesalahan komunikasi dalam sebuah organisasi, sekecil apapun,
ternyata bisa berakibat sangat fatal. Kadang bukan hanya dalam
lingkup keorganusasian, ternyata pada akhirnya bisa merembet ke
pribadi masing masing pengurus dan anggota. Apalagi jika ditambah
nafsu “mencari siapa yang salah-dan bukan saya” berujung debat kusir
tanpa akhir. Itulah cerita yang saya dengar belakangan ini.
Secara khusus, hak jawab merupakan Hak koreksi yang merupakan
hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang
diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang
lain (Pasal 11 dan 12 UU UU No 40 Thn 1999 dan Penjelasan Pasal 11
Kode Etik Jurnalistik) dan Pers WAJIB melayani Hak Jawab (Pasal 5
Ayat (2) UU No 40 Tahun 1999).

37. HAK JAWAB PEMBERITAAN
langkah yang harus dilakukan sebelum menggunakan hak jawab adalah;
Klarifikasi, Media visit dan Wawancara ulang.
Jika tidak berhasil, hendaknya menempuh langkah Mediasi melalui
Dewan Pers dan menurut Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik “Wartawan
Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak
akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau
pemirsa”.
Dan jika masih belum berhasil SOMASI

38. HAK JAWAB PEMBERITAAN
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan
rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi
hukum, dan Hak Asasi Manusia. emerdekaan pers perlu
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan asyarakat,
bangsa, dan negara.
Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka,
profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,
serta Kode Etik Jurnalistik.

39. HAK JAWAB PEMBERITAAN
Pedoman Hak Jawab ini disusun:
1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan
hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik
yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan
fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan.
2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan
profesionalitas.
3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.
4. Fungsi Hak Jawab adalah:
a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat
pemberitaan pers;
c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi
masyarakat dan pers;
d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.

40. HAK JAWAB PEMBERITAAN
Pedoman Hak Jawab ini disusun:
5. Tujuan Hak Jawab untuk:
a. Memenuhi pemberitaaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;
b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;
c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers;
d. Mewujudkan iktikad baik pers.
6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.
7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan
Pers.
8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak
yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan.
9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada
penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi
dengan menunjukkan identitas diri.
10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap
merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data
pendukung.
Lanjutan….

41. HAK JAWAB PEMBERITAAN
11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.
12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
a. Panjang/durasi/ jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik
yang dipersoalkan;
b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.
13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional:
a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik
pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;
b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya
jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;
c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil,
features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan
dalam format iklan;
d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan
pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan; 1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak
Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud
diterima redaksi., 2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program
berikutnya.
e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaaan;
f. f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan
atau bohong, pers wajib meminta maaf.
Lanjutan….

42. HAK JAWAB PEMBERITAAN
14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya
jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.
15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang
memublikasikannya.
16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik
dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan
para pihak.
17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers. Sesuai Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain
melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling
banyak Rp.500.000.000, 00 (Lima ratus juta rupiah).
Lanjutan….

43. Salah satu modal utama untuk menjadi seorang PR yang handal adalah
berbicara

44. Manajemen Krisis PR /
Crisis Issues Manajemen
Day 1- Sesi 4
Pelatihan Manajemen Kehumasan
PT Jasa Raharja (Persero)

45. PR Saat Krisis
Saat Krisis
Berlangsung,
Bagaimana Peran
Public Relations?
Ketika sebuah brand [corporate brand, personal
brand, product brand] berada dalam sorotan
negatif, apa yang sebaiknya dilakukan? Bagaimana
Public Relations bisa berperan?

46. Krisis public relations adalah suatu peristiwa yang dapat
membahayakan image perusahaan, reputasi ataupun stabilitas
keuangan. Kuncinya disini adalah seberapa buruk dampaknya secara
potensial berpengaruh terhadap institusi, peusahaan atau organisasi
anda? Semakin serius dampaknya, semakin hebat krisis yang
dihadapi.
Sebuah krisis biasanya menjadi konsumsi publik lewat
media. Maka dalam krisis PR, media adalah faktor penting
dalam mentransformasi krisis internal menjadi krisis public
relations.

47.  Public Relations dalam krisis adalah bagian dari rancangan
besar bidang komunikasi organisasi
 Krisis menjadi besar salah satunya karena adanya eskalasi
pemberitaan media masa
 Media jangan hanya difungsikan sebagai “pemadam
kebakaran”
 Fungsi media relations dalam krisis menjadi sangat penting
dan harus disiapkan sedini mungkin  untuk kondisi
normal maupun kondisi krisis.

48. PR Saat Krisis
 Mencegah merupakan esensi dari krisis
Krisis sebenarnya relatif lebih mudah diatasi jika
program komunikasi yang diakukan bukan bersifat
reaktif.
Reaktif disini maksudnya adalah kita
berkomunikasi hanya jika ditanya
oleh stakeholders [pemangku kepentingan] kita,
dan bukannya menjawab pertanyaan belaka.
Bentuk komunikasi yang reaktif juga adalah ketika
ada masalah, barulah kita berbicara dengan
stakeholders, termasuk media.

49. PR Saat Krisis
 Komunikasi yang proaktif
Memberi pemahaman tentang visi
dan misi perusahaan / organisasi,
sehingga ketika sebuah masalah
datang, para pemangku kepentingan –
termasuk media – memahami visi misi
dan cara sebuah organisasi bertindak
dalam menyelesaikan masalah.

50. PR Saat Krisis
 Memberikan pemahaman ini dapat
dilakukan melalui program
komunikasi yang dilakukan oleh
Public Relations, dimana pesan-
pesan yang disampaikan dapat
dilakukan melalui beragam platform
dan melibatkan pihak-pihak terkait.
I komunikasi proaktif

51. PR Saat Krisis
 Hal yang dapat dilakukan melalui PR
adalah, secara regular wakil dari sebuah
perusahaan atau organisasi, memberi
pemaparan atau berbagi pengetahuan
tentang hal-hal yang terkait perusahaan /
organisasi dan untuk kepentingan
masyarakat atau menjalankan CSR.
Program CSR yang dijalankan sebaiknya
memberi dampak panjang, yang bersifat
memberi kail pada masyarakat.
I komunikasi proaktif

52. PR Saat Krisis
 Misalnya, PT Jasa Raharja memberikan pelatihan
kepada wartawan tentang hal-hal terkait industri
keuangan, atau sesi berbincang dengan CEO PT
Jasa Raharja meskipun ketika hal itu dilaksanakan,
tidak ada hal mendesak / kritikal yang harus
disampaikan.
 Selain memberi pemahaman tentang organisasi,
hal ini tentu juga mendekatkan hubungan
organisasi dengan stake holder [terutama media].
Dengan demikian, kita menghindar pola hubungan
dimana kita mendekati pihak lain, terutama media,
hanya ketika ada kebutuhan saja.
I komunikasi proaktif

53. PR Saat Krisis
 Identifikasi krisis
 Jika pendekatan proaktif telah dilakukan, bagaimana
ketika krisis kemungkinan akan datang? Penyebab
krisis bisa jadi factor eksternal, tetapi kelemahan
factor internal yang membuatnya menjadi lebih
besar. Yang perlu dilakukan adalah menguatkan
factor internal sambil selalu melakukan analisa
apakah kemungkinan krisis terjadi dengan
mengamati stake holders [pemegang kepentingan]
terkait.
 Identifikasi inipun membutuhkan kepekaan dan
pemahaman atas kepentingan setiap stakeholders
dan tentu harus ditunjang oleh pengalaman seorang
Public Relations.

54. PR Saat Krisis
4 faktor yang berkaitan dlm manajemen krisis
1. Prevention (mitigation, merupakan representasikan
langkah-langkah yang diambil untuk menghindari
krisis.
2. Preparation, persiapan menghadari krisi, setiap
perusahan harus memepunyai CMP (crisis
management plan)- sgt diperlukan pada situasi krisi-
melibatkan proses dan tindakan diagnosa krisis,
seleksi, dan training terhadap team/kelompok dan
spokepersons, - menciptakan portfolio krisis,
merencanakan sistem komunikais krisis >
dalammenangani krisis.

55. PR Saat Krisis
4 faktor yang berkaitan dlm manajemen krisis
3. Response, adalah aplikasi dari komponen-komponen persiapan fdalam
menghadapi krisis.
• Krisis dapat disimulasikan ataupun krisis yang real
• Persiapan harus selalu diuji agar sesuai dgn situasi.
• Dalam krisis yang real, melibatkan eksekusi/pelaksanana
perencanaan sebagai bentuk konkrit perencanaan dalam
penyelesaian krisis.
• Respon dapat diukur sangat kriris real berlangsung, baik dari media
massa, karyawan dan khalayak umum.
4. Revision, tahap yang melibatakan evalusais terhadap respon organisasi
baik dalam simualsi maupun dalam krisis yang real.
• menentuakan apakah yang telah dilakukan dalam penanganan
krisis benar atau salah.

56. Salah satu modal utama untuk menjadi seorang PR yang handal adalah
vocal / voice

57. PR vs Journalist
Day 2 - Sesi 5
Pelatihan Manajemen Kehumasan
PT Jasa Raharja (Persero)

58.  How Media Work
Media MassaMass Media
BrandYouPublicBrandYouBrandYouCorporate
“Arus komunikasi dalam Relasi Media”

59. Redaktur
Bidang/
Desk
Kantor BeritaKantor Berita
Wartawan / Reporter
Wartawan /
Reporter
Kantor BeritaSiaran Pers
Redaktur
Bidang/
Desk
Redaktur
Pelaksana
Redaktur
Pelaksana
Alur kerja media
 How Media Work

60. How Journalist Work
Prilaku Wartawan
• Selalu Mengejar Informasi.
• Tidak akan puas dengan informasi yang
diperoleh, terutama bila informasi tsb belum
lengkap atau merasa ada yang disembunyikan
oleh narasumber.
• Mencari kontra-informasi.
• Tidak bisa menerima penolakan.

61. How Journalist Work
Tuntutan Terhadap Wartawan
• Mencari berita yang eksklusif (lain dari yang lain,
baik dari segi fakta maupun angle berita).
• Mendapat berita secepat mungkin (semua unsur
berita lengkap, dan bagi wartawan televisi mutlak
memperoleh visual dan audionya).
• Cover both-side (seimbang).

62. How Journalist Work
Hal-hal yang Dipersiapkan
Wartawan Sebelum Meliput
• Mengumpulkan Latar Belakang Informasi Sebanyak-
banyaknya.
• Menentukan Angle (Fokus) Peliputan.
• Menentukan/Memilih Narasumber yang Kompeten untuk
Dimintai Keterangan.

63. How Journalist Work
Sumber-sumber Berita (Bagi Wartawan)
• Masyarakat
• Media-media lainnya (koran, majalah, radio,
televisi, internet, kantor berita)
• Aparat Keamanan (Polisi, Tentara)
• Pejabat Pemerintahan (Pusat dan Daerah)
• Tokoh Masyarakat
• Sesama Wartawan
• Pejabat humas

64. Kiat Media dalam Memburu Berita
• Menempatkan wartawan pada pos-pos penting (instansi pemerintah
pusat/daerah, kepolisian, organisasi kemasyarakatan/politik)
• Menyebarkan wartawan secara mobile (hunting)
• Memperbanyak koresponden dan kontributor (stringer)
• Melibatkan masyarakat melalui layanan
telpon interaktif/pengaduan
How Journalist Work

65. How Journalist Work
Hal-hal yang Akan Ditanyakan Wartawan
kepada Narasumber
• 5 W 1 H --- what who where when why & how.
• Check & Recheck (memeriksa fakta dan data-data lainnya
di belakang informasi yang telah diperoleh).
• Follow up news (kelanjutan/kesinambungan dari suatu
peristiwa).

66. How to Handle Media
Berhubungan Dengan Wartawan: Yang harus dan Yang tidak
boleh dilakukan
(Yang Harus)
 Berhubungan untuk
memperoleh kepercayaan
wartawan
 Pro-aktiflah
 Selalu bersikap profesional
 Selalu membalas telpon
 Menghargai batas waktu
pemuatan berita yang
dimiliki wartawan
 Tetaplah pada pesan anda
(Yang Tidak Boleh)
 Berbohong pada wartawan
 Menanggapi pemberitaan
negatif secara personal
 Menganggap bahwa apa yang
anda sampaikan tidak akan
dimuat
 Membuat pernyataan yang tidak
layak muat

67. Definisi Berita
APA ITU BERITA?
Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi.
Berita dapat disajikan dalam bentuk media cetak, internet, siaran,
atau dari mulut ke mulut.
Wartawan memiliki tugas penting dalam mencari serta
mengumpulkan laporan berita. Saat berita dilaporkan oleh
wartawan, laporan tersebut menjadi fakta / ide terkini yang dipilih
secara sengaja oleh redaksi pemberitaan / media untuk disiarkan
dengan anggapan bahwa berita yang terpilih dapat menarik
khalayak banyak karena mengandung unsur-unsur berita. Pada
umumnya stasium televisi memiliki acara berita dan
menayangkannya sepanjang waktu. Kebutuhan berita sangat
penting bagi masyarakat sebagai penambah wawasan.

68. Definisi Berita
Kata BERITA sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta
"VIRIT" atau dalam bahasa inggris disebut "WRITE" yang
sebenarnya berarti "TERJADI" atau "ADA". Beberapa
orang juga ada yang meyebut kata ini dengan kata
"VRITTA" yakni "KEJADIAN" atau "YANG SEDANG
TERJADI".
Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia
"BERITA" adalah cerita atau keterangan mengenai kjadian
atau peristiwa yang hangat.

69. Jenis Berita
a. Straight news adalah Berita langsung apa adanya. di
tulis secara singkat dan lugas.
b. Depth news adalah Berita mendalam di kembangkan
dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu
permukaan.
c. Investigation news adalah Berita yang di kembangkan
berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai
sumber.
d. Interpretative news adalah Berita yang di kembangkan
dengan pendapat atau penilaian penulisnya/reporter.
e. Opinion news adalah Berita mengenai pendapat
seseorang seperti tokoh,ahli,cendekiawan mengebai
sesuatu.

70. Unsur dalam Berita
Unsur penting dalam sebuah berita adalah 5W + 1H yaitu merupakan singkatan
dari “what, who, when, where, why, how,”
Penjelasan dari 5w + 1H adalah :
WHAT = (Apa) topik dari suatu berita tersebut
apakah kejadian atau peristiwa.
WHO = (Siapa) pelaku penting dalam peristiwa
tersebut.
WHEN = (Kapan) peristiwa itu berlangsung.
WHERE = (Dimana) tempat kejadian peristiwa
tersebut.
WHY = (kenapa) yaitu pertanyaan untuk
mengetahui bagaimana sebuah
peristiwa dapat terjadi.
HOW = (Bagaimana) kejadian itu dapat terjadi.

71. Salah satu modal utama untuk menjadi seorang PR yang handal adalah
reading

72. Public Opinion
Development
Day 2- Sesi 6
Pelatihan Manajemen Kehumasan
PT Jasa Raharja (Persero)

73. Pendapat
• Opini Publik adalah kumpulan pendapat
orang
Peristiwa
• Tentang sesuatu – peristiwa, kasus ataupun
masalah
Menarik
• mempengaruhi , melibatkan dan menarik
minat khalayak, komunitas maupun
masyarakat
Substansi Opini Publik (James Brice)

74. Kontro
versial
• Mulai dengan pemuatan dan penyiaran
berita yang bersifat kontroversial melalui
media massa.
Intensitas
•Berita dimuat berkali-kali dengan
ulasan menarik perhatian
Sikap
• Dikembangkan sebuah topik bahasan yang
mendorong daya tarik khalayak menyikapi
sejumah isu
Proses Pembentukan

75. Proses Pembentukan
Problem
Bersama
• Sejumlah orang melihat peristiwa, tindakan ataupun
kejadian sebagai problem dan memutuskan untuk
memecahkan masalah
Solusi
• Muncul alternatif untuk memecahkan
masalah yang diperdebatkan diantara publik
Sikap
• Solusi disepakati mendorong partisipasi
untuk aksi bersama

76. Cakupan Opini Publik
Kepercayaan terhadap nilai
yang dikemukakan secara
individual.
Kebijakan pemerintah
yang berupaya untuk
mengatur masyarakat.

77. Konstruksi Opini
Konstruksi Personal
Konstruksi Sosial-opini
pribadi didepan umum
Konstruksi Politik – Penilaian
thd opini Sosial

78. Strategi Membangun Opini
• Menyangkut kepentingan khalayak.
• Menggunakan jargon, simbol yang menarik
perhatian

79. Strategi Membangun Opini
• Perhatikan yang sedang berkembang di
masyarakat tentang
sosial, ekonomi dan
politik
• Perilaku elite,
pemerintah, kebijakan
publik, kesejahteraan,
keadilan, adalah hal yang menarik perhatian

80. Memilih Topik
• Kinerja DPR Kini Makin Buruk Saja (Kompas, 11
April 2011) Halaman 2.
– Citra DPR
Baik Buruk Tidak tahu
14,6 % 78,2 % 7,2 %

81. Memilih Topik
• Kinerja DPR Kini Makin Buruk Saja (Kompas, 11
April 2011) Halaman 2.
– Kepedulian Terhadap Kritik
Tidak Peduli Peduli Tidak
Menjawab
72,3 % 22,9 % 4,8 %

82. Memilih Topik
• Kinerja DPR Kini Makin Buruk Saja (Kompas, 11
April 2011) Halaman 2.
– Keterwakilan Aspirasi
Tidak Peduli Peduli Tidak
Menjawab
74,3 % 20,3 % 5,4 %

83. Dinamika Media Sosial
• Biagi (2005: 350), media
digunakan unt.menyebar
kan dan mempromosikan
tujuan nasional.
• Penyebaran informasi
media adalah dominasi kekuasaan yang
bersifat politis. (McQuail, 1991:109).

84. Media Society
• Media Society merupakan kelompok
masyarakat yang peduli terhadap media
massa dan dinamika media sosial
• Media sosial adalah
media baru yang
mempunyai
fleksibilitas dalam
penyebaran informasi

85. Karakter Media Sosial
(McQuail, 2010)
• Interaktivity
• Menjembatani Perbedaan
• Autonomy
• Playfuness
• Privacy
• Personalization

86. Teknologi dan Media Sosial
• Rahardjo (dalam Junaedi dkk,
2011: 6), mengungkapkan, “
keberadaan media baru tidak bisa
dilepaskan dari perkembangan
teknologi dan komunikasi yang
begitu pesat”.

87. Teknologi dan Media Sosial
• Media sosial menjadi andalan komunikasi
yang efisien dan progresif
• Media baru sebagai
pendukung media sosial
seperti website,facebook,
media online dll

88. Teknologi dan Media Sosial
• Pengguna internet di Indonesia sebelum tahun 1998, +- 500.000 pengguna
• Tahun 2012 menjadi 65 juta atau sekitar 24,23 persen dari jumlah
penduduk Indonesia (APJII)
• Pengguna Media Sosial;
– Twitter 2012  sekitar 19,5 juta akun yang aktif
– Facebook 2012  43,06 juta orang / tertinggi ke-3 di dunia
– Google +  62 juta pengguna dengan 625 ribu anggota baru setiap hari.
Tiap satu menit, lebih dari 695 ribu update status, 79 ribu wall post, dan
510 ribu komentar muncul di Facebook. Twitter tak kalah sibuk. Tercatat
ada lebih dari 98 ribu kicauan dan 320 akun baru dalam tempo 60 detik.
"Si burung biru" ini menjadi media sosial tersibuk sejagat.

89. Tiap satu menit, lebih dari 695 ribu update status,
79 ribu wall post, dan 510 ribu komentar muncul di Facebook. Twitter tak
kalah sibuk. Tercatat ada lebih dari 98 ribu kicauan dan 320 akun baru
dalam tempo 60 detik. "Si burung biru" ini
menjadi media sosial tersibuk sejagat.

90. Media Baru dan Opini Publik
• Penggunaan media
sosial dalam komunikasi
politik penting
• Upaya membentuk citra diri
para politisi dan citra partai politik
• Untuk memperoleh dukungan Opini Publik.

91. Pemanfaatan Media Sosial
• Politikus memanfaatkan media
masyarakat atau media sosial
sebagai media politik
• Harus harus mampu
memahami
“politik masyarakat” dan agenda media
konvensional .

92. Fungsi Politik Media Sosial
• Fungsi politik media sosial diwarnai
sistem politik negara
• Sistem media massa
(pers, radio, film dan
televisi) merupakan
pencerminan sistem
politik yang ada di
negara yang bersangkutan (Merrill, 1971).

93. Media Sosial dan Rekayasa Opini
Membentuk Opini Publik,
media sosial harus :
1. Menggunakan simbol-simbol
politik (language af politik)
2. Melaksanakan strategi
pengorganisasian pesan
3. Melakukan fungsi
pemberitaan sejalan
dengan tuntutan masyarakat

94. Membangun Opini
• Membangun opini melalui media sosial
akan berhasil jika sasaran dan topiknya
tepat.
• Dalam konteks sosial politik di Indonesia
ada sejumlah topik menarik
• Lihat hasil – hasil Polling.

95. Membangun Opini :
Survei LSI 2 Agustus 2008
• Th. 2000 – 2007 Kepuasan thd Demokrasi 67%
• Th.2008 Kepuasan thd Demokrasi 51%
• Arti Penting Demokrasi
– Terjangkaunya Kebutuhan Pokok 31%
– Kebebasa Mengritik Pemerintah 22,4%
• Jika Memilih yang Menjadi Pertimbangan
– Pembangunan Ekonomi 76%
– Demokrasi 10%

96. Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja KIB
• Iklan InPoll- Independen Polling di Surat Kabar Kompas,
tanggal 30 September 2011 tentang Survei Perilaku Politik
Masyarakat di 33 Provinsi, 77 Dapil.
• Periode 25 Juli – 6 Agustus 2011
Puas Tidak Puas Tidak Tahu
38,5 % 43,8 % 17,7 %

97. Persepsi Masyarakat Tentang
Pengangguran
• Iklan InPoll- Independen Polling di Surat Kabar Kompas,
tanggal 30 September 2011 tentang Survei Perilaku Politik
Masyarakat di 33 Provinsi, 77 Dapil. Periode 25 Juli – 6
Agustus 2011
Bertambah Berkurang Tidak Ada
Perubahan
Tidak Tahu
48,3 % 16,8 % 34,4 % 0,5 %

98. Persepsi Masyarakat Tentang Kemiskinan
• Iklan InPoll- Independen Polling di Surat Kabar Kompas,
tanggal 30 September 2011 tentang Survei Perilaku Politik
Masyarakat di 33 Provinsi, 77 Dapil. Periode 25 Juli – 6
Agustus 2011
Bertambah Berkurang Tidak Ada
Perubahan
Tidak Tahu
49,0 % 17,3 % 33,3 % 0,4 %

99. Tingkat Dikenal Masyarakat
• Iklan InPoll- Independen Polling di Surat Kabar
Kompas, tanggal 30 September 2011 tentang Survei
Perilaku Politik Masyarakat di 33 Provinsi, 77 Dapil.
Periode 25 Juli – 6 Agustus 2011
Susilo
Bambang
Yudhoyono
Megawati
Soekarno
putri
Wiranto Prabowo
Subianto
Aburizal
Bakrie
97,2 % 93,3 % 72,6 % 67,5 % 63,7 %

100. Tingkat Dikenal Masyarakat
• Iklan InPoll- Independen Polling di Surat Kabar
Kompas, tanggal 30 September 2011 tentang Survei
Perilaku Politik Masyarakat di 33 Provinsi, 77 Dapil.
Periode 25 Juli – 6 Agustus 2011
Anas
Urbaningrum
M.Hatta
Rajasa
Muhaimin
Iskandar
Surya
Dharma Ali
Luthfi
Hasan
50,9 % 44,6 % 31,4 % 28,5 % 10,9 %

101. Partai Yang Akan Dipilih
Survei InPoll
• Periode 25 Juli – 6 Agustus 2011
• Dalam (%)
• Ket : 1 PD, 2.PDIP,3.PG,4. PKS, 5. Gerindra, 6.PKB, 7.
PAN, 8. PPP, 9. Hanura, 10. Partai Baru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14,3 12,4 11,7 3,6 2,5 2,2 2,0 2,0 1,2 0,9

102. Merujuk Peraturan
• Media sosial fleksibel
informasi tetapi harus
mematuhi peraturan.
• UU No. 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

103. Salah satu modal utama untuk menjadi seorang PR yang handal adalah
writing

104. Writing
Sesi 8
Pelatihan Manajemen Kehumasan
PT Jasa Raharja (Persero)

105. 90% press release
yang dikirim ke
media berakhir di
tempat sampah

106. Writing Press Statement
 Ingat: Wartawan menyukai berita yang
bersifat lokal, terkini, tidak biasa, dan
mengejutkan pembaca
• New
• Important
• Unique
• Eminence /Prominence
(melibatkan orang besar)
• Relevance
• Magnitude (besaran)
• Proximity /Keseharian
• Cover both side
• Impact
• Conflict
• Drama/human interest
• Scandal
 Informasi / Berita yang diinginkan media

107. Writing Press Statement
 Pertimbangan dalam Penulisan
 Tujuan penulisan
 Obyektivitas
 Review sumber informasi
 Dampak yang diharapkan
 Teknik penulisan
 Kecenderungan prilaku publik

108. Writing Press Statement
 Perbedaan penulisan PR dengan Penulisan Jurnalistik
HUMAS JURNALISTIK
Diseminasi informasi organisasi, aktivitas,
kebijakan, produk, personalitas, atau sudut
pandang.
Pemaparan fakta
Tujuannya bisa menjelaskan tetapi juga
melindungi
Tujuannya pengungkapan pada publik
Keberimbangan dipahami dengan memunculkan sisi
positif dan mereduksi atau mengabaikan sisi negatif
Prinsip keberimbangan krusial dalam
melaporkan isu pro dan kontra
Detail informasi sering menjadi tuntutan dari
pihak manajemen
Sederhana dan ringkas menjadi
pertimbangan editor
Fakta ditampilkan secara alami tetapi dengan
pertimbangan matang untuk memenuhi
tujuan tertentu
Fakta mengalir alami dalam bercerita atau
cerita feature atau siaran

109. Writing Press Statement
 Teknik penulisan Naskah PR
Pada prinsipnya PR menggunakan teknik lisan, tulisan,
serta kombinasi keduanya dalam penyampaian pesan
kepada publik perusahaan
 Klasifikasi media yang digunakan dalam PR
- Controlled media
- Uncontrolled media
 Kelayakan berita:
- Timeliness (kekinian)
- Proximity (keseharian)
- Eminence & Prominence (melibatkan orang besar)
- Consequence & Impact (sebab – akibat)
- Human interest

110. Writing Press Statement
Prinsip penulisan / The Art of Readable writing
SINGKAT,
PADAT,
JELAS
Gunakan kalimat singkat
Gunakan kata-kata familiar
Hindari kata-kata tak perlu
Gunakan kata kerja aktif
Tulis sebagaimana anda bicara
Gunakan istilah yan mudah dipahami
Menyatu dengan pengalaman pembaca
Optimalkan penggunaan variasi
Menulis untuk mengekspresikan dan
bukan untuk mengesankan

111. Writing Press Statement
LEAD
BODY TEXT
CLOSING
Kekuatan Piramida Terbalik
LEAD
BODY TEXT
CLOSING

112. Press Release Format

113. Contoh Press Release

114. Kiat Sukses Membangun PR yang
Handal dengan Potensi Diri”
Sesi 7
Pelatihan Manajemen Kehumasan
PT Jasa Raharja (Persero)

115. Penemuan terbesar dalam generasi umat
manusia sekarang ini ialah, bahwa
manusia itu dapat merubah cara
hidupnya dengan cara merubah jalan
pikirannya.
Anda adalah apa yang
Anda pikirkan

116. AL QUR’AN : Surat Al Israa’, ayat 70
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-
anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan
di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan
kelebihan yang sempurna atas kebanyakan
makhluk yang telah Kami ciptakan.”
ALKITAB : Kejadian 1:31
Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu,
sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah
pagi, itulah hari keenam.

117. Personal Brands vs Corporate Brands
Seorang public relations (PR) mengemban tugas utama untuk
meningkatkan reputasi perusahaan. Untuk itu, PR harus mampu
menyajikan citra sebuah perusahaan kepada publik atau
masyarakat dalam gambaran yang terbaik. Bagi Anda yang
berkecimpung di dunia komunikasi dan ingin sukses sebagai PR
yang profesional.

118. Kelemahan terbesar manusia adalah sikap
mencela diri yaitu sikap minder/MC.
(MC : Minderwaardeheid Complex).
Hal ini juga berlaku untuk kita semua yanga
da di ruangan ini…karena dalam keseharian
maupun dalam institusi kita adalah
PR untuk diri kita dan perusahaan
kita

119. Bagaimana Membangun PR yang Handal dengan
Potensi Diri Kita?
Kreativitas
• Keberanian memunculkan ide-ide briliant
Ketrampilan
Berkomunikasi
• Tulis, Lisan, dan Penggunaan Ragam Medium
Strategic
• Kemampuan menganalisa, peka dan lihai
merumuskannya dalam sebuah strategi

120. Kreativitas
• Keberanian memunculkan ide-ide briliant
Siapa pun yang tertarik terjun ke dunia PR tak
membutuhkan latar belakang pendidikan khusus. Para
praktisi PR yang ada saat ini pun datang dari berbagai
latar belakang pendidikan, tak terbatas dari mereka
yang memiliki pendidikan di bidang komunikasi.
Yang terpenting adalah memiliki kreatifitas serta
kesadaran bahwa jatidirinya adalah cerminan
profesinya, kemudian paham bahwa seorang PR adalah
perencana komunikasi atau arsitek komunikasi

121. Ketrampilan
Berkomunikasi
• Tulis, Lisan, dan Penggunaan Ragam Medium
Seorang PR harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan
banyak pihak. Juga harus mampu membangun networking ke
berbagai pihak (bai internal maupun eksternal)
Ketrampilan berkomunikasi menjadi mutlak, baik secara lisan,
tulisan, juga pawai dalam hal bernegosiasi. Di era
teknologi informasi, seorang PR juga harus
beradaptasi dengan perkembangan yang ada;
menguasai ragam medium TI serta up to date

122. Strategic
• Kemampuan menganalisa, peka dan lihai
merumuskannya dalam sebuah strategi
Seorang PR juga diharuskan mampu berpikir strategis dan
tahu waktu terbaik untuk merilis segala
sesuatunya. Kapan waktu rilis produk, kapan harus
mengadakan konferens pers, kapan harus membuat pernyataan
publik, semua ada di tangan Anda.
Selain itu, juga harus tanggap dalam
menanggapi kritik atau keluhan yang
dilontarkan kepada perusahaan Anda.
Konsumen tentu menginginkan respon yang
cepat dan taktis.

123. TERIMA KASIH
mistertipr
Perum Persada Depok Block C4/6, Cimpaeun, Tapos, Depok
Jawa Barat
T/F: 021-87922125
M: 087878778753 / 08567515749
E: tarsihekaputra@mistertipr.com / tarsihekaputra@gmail.com
www.mistertipr.com
Pin BB: 2942E32B
Whatsapp: 083874332365 / 087878778753
Twitter: @tarsih_ekp / @mistertipr
traditional PR services I social media I crisis communications I event & repositioning campaign I media training I video marketing