Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminar ppl swadaya swasta (yuti)

62 views

Published on

Penyuluhan pertanian swadaya dan swasta perlu segera didukung dan dimobilisasi demi penyuluhan pertanian modern di Indonesia

Published in: Science
  • Be the first to comment

Seminar ppl swadaya swasta (yuti)

  1. 1. PENYULUH PERTANIAN SWADAYA DAN SWASTA: Potensi dan Dukungan yang Dibutuhkan 1 Oleh: SYAHYUTI Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Kementerian Pertanian JAKARTA, 5 Juni 2018
  2. 2. 2
  3. 3. Materi presentasi: 1. Indonesia membutuhkan penyuluhan modern 2. Kondisi dan permasalahan SDM Penyuluhan 3. PPL swadaya 4. PPL swasta 5. Ke depan: konfigurasi dan kerjasama PPL pemerintah, swadaya dan swasta 3
  4. 4. Satu, Indonesia Membutuhkan Penyuluhan Pertanian Modern 4
  5. 5. Kritik terhadap penyuluhan klasik: Mahal, menghabiskan anggaran pemerintah Tidak efisien dalam penggunaan anggaran dibandingkan dengan bidang profesi lain di pemerintahan Organisasinya besar , lamban, dan kaku One way communication Qamar (2005): “The fact remains, however, that modernization and reforms are needed in the existing national extension systems as a result of the many global forces that are changing socio- economic and political conditions in the world, creating new challenges and learning needs for farmers in developing countries”. 5
  6. 6. Agricultural Extension: Needed Paradigm Shift (Baldeo Singh, 2009) 1. Information now has real, measurable value 2. Public extension services are no more solesource of information 3. Essential shift from “provider mentality” to “user mentality” 4. Required shift from broadcasting to narrow casting 5. Instance Performance 6. Demand driven and customized information 6
  7. 7. Mengapa perlu moderniasi penyuluhan? 1. Agroekologi: materi penyuluhan harus mampu merespon kebutuhan teknologi yang sangat bergantung pada zona agroekologi yang berbeda (agroecological zones), tidak lagi seragam sebagaimana revolusi hijau. 2. Political-economic: pengaruh dari tahap perkembangan negara (stage of economic development), berapa besar investasi pemerintah dalam kegiatan penyuluhan pertanian: seberapa besar ketergantungan ekonomi nasional kepada sektor pertanian? Berapa warga negara yang masih bergantung pada pertanian? 3. Sociocultural: perbedaaan kultural antar petani, language differences and illiteracy, proporsi keterlibatan perempuan dan laki-laki, pola agraria, struktur penguasaan lahan. 4. Kebijakan nasional: berkenaan dengan ketahanan pangan, berapa surplus pangan mau diproduksi, market Intervention, infrastructure, institutional factors, Research, Education and Training, Input Supply, Credit, Farmer Organizations and NGO (Sumber: Swanson, Burton E.; Robert P. Bentz; and Andrew J. Sofranko (eds). 2004: Improving Agricultural Extension: A Reference Manual. www.fao.org) 7
  8. 8. Apa kunci new professionalism in extension? 1. Pendekaan partisipatif. “These participatory methods and approaches represent an opportunity to build better linkages between the various actors and to increase the learning from each other”. 2. New systems of participatory learning 3. New learning environments for professionals and local people 4. New institutional settings 5. Menciptakan organisasi penyuluhan yang bercirikan organisasi pembelajar (learning organizations). (sumber: Roche, 1992; Pretty & Chambers, 1993; Pretty, 1995) 8
  9. 9. Paradigma penyuluhan lama vs baru: 9 Penyuluhan lama Penyuluhan baru Penanggung jawab penyuluhan Pemerintah pusat Banyak pihak pada berbagai level (PT, petani, swasta, NGO, dll) Fungsi penyuluhan Tranfer teknologi untuk peningkatan produksi Lebih luas (memobilisasi, mengorganisasikan dan mendidik petani). Posisi penyuluhan Terpisah dengan instansi lain Koheren Model transfer teknologi Linear, sekuensial, dan satu arah Lebih realistik, siklis, dan dinamis (antara petani, peneliti, penyuluh) Desain proyek Menurut perspektif pengajar learning model, melibatkan stakeholders Pendekatan Lip sevice = menyampaikan teknologi Mengambil resiko dengan melibatkan teknologi eksperimental, serta mengaitkan penelitian, manajer penyuluhan, dan organisasi petani
  10. 10. • Badan SDMP. 1999. "Paradigma Penyuluhan Pertanian pada abad ke-21” – perlunya penyuluhan pertanian sebagai sesuatu yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa dari pada sekadar penyampaian teknologi. – Penyuluhan pertanian diharapkan tidak hanya membuat petani mampu berproduksi, tetapi harus berproduksi secara mandiri, dan sekaligus mampu mencapai kesejahteraan keluarganya. 10
  11. 11. Ciri penyuluhan MODERN adalah: 1. Penanggung jawab penyuluhan tidak semata-mata pemerintah nasional, namun dapat dijalankan oleh beragam pihak dan pada berbagai level. 2. Organisasi penyuluhan berbentuk “learning organization”, dimana pelaksana penyuluhan tidak lagi terstruktur secara ketat, namun ada kesempatan terus menerus untuk melakukan penyesuaian misi, pelayanan, produk, kultur, dan prosedur organisasi. 3. Fungsi penyuluhan lebih luas dari sekedar mentranfer teknologi, namun juga mencakup upaya untuk memobilisasi, mengorganisasikan, dan sekaligus mendidik petani. 4. Penyuluhan sebagai sistem pengetahuan yang komprehensif, tidak terpisah antara penemuan teknologi dengan transfernya. 5. Model transfer teknologi lebih realistik, siklis, dan dinamis (antara petani, peneliti, penyuluh dan guru) 6. Desain penyuluhan memungkinkan untuk mengembangkan learning model dengan melibatkan para stakeholders utama. 7. Pendekatan penyuluhan lebih pada pemecahan masalah, melibatkan teknologi informasi eksperimental, mengaitkan penelitian, manajer penyuluhan, dan organisasi petani. 8. Jenis penyuluh tidak terbatas hanya pegawai pemerintah, namun juga penyuluh swadaya (dari petani) dan penyuluh swasta. 9. Posisi petani tidak hanya sebagai objek penyuluhan, namun sebagai objek sekaligus subjek penyuluhan. 11
  12. 12. Paradigma penyuluhan modern pada UU NO 16 - 2006: 1. Demokrasi dan partisipasi. Pasal 2: “Penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat”. 2. Penyuluhan tidak pada sekedar peningkatan produksi pertanian, namun pada manusianya. Pasal 3: tujuan penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial. 3. Menerapkan manajemen yang terintegratif, tidak lagi terpasung ego sektoral. Pasal 6: penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pasal 7: “Dalam menyusun strategi penyuluhan, pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan kebijakan penyuluhan dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan”. 12
  13. 13. UU 16-2006: 4. Pelibatan masyarakat petani, dan menjadikan petani sebagai subjek penyuluhan. Pasal 6 (b) : “penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan programa pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan”. Pasal 29: pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan. 5. Penyuluhan tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah, diakui keberadaan penyuluh swadaya dan swasta, serta Komisi Penyuluhan sebagai organisasi independen di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 13
  14. 14. Pengalaman negera-negara lain (laporan FAO, 2005): • Costa Rica: pemerintah memberi extension voucher ke petani, utk mendapatkan layanan penyuluhan • Inggris: Penyuluhan swasta sudah lama, mampu mengefisienkan staf • Holland: 60 % biaya penyuluhan dari petani, 40% dari pemerintah • Nicaragua: desentralisasi dan semi private- extension • Estonia: public extension advisory service utk petani lemah, dan penyuluh swasta utk yang kuat 14
  15. 15. • Shahbaz, Babar and Salaman Ata (2014: Enabling Agricultural Policies for benefiting Smallholders in Dairy, Citrus and Mango Industries of Pakistan. Agricultural Extension Service in p[akistan: Chalenges, Caontraints and Ways-forward). • Desentraliasai penyuluhan di Pakistan dimulai sejak 2001, saat pemerintah memberikan desetralisasi kepada pemerintah lokal • Penyuluh swasta bergerak dalam bidang: – proteksi tanaman oleh perusahaan pestisida, – introduksi benih oleh perusahaan benih, – pabrik gula, – perusahaan rokok untuk tembakau, perusahaan pengolah untuk jagung, – peternakan oleh perusahan peternakan nasional. 15
  16. 16. Dua, Kondisi SDM Penyuluhan Indonesia 16
  17. 17. Jumlah SDM dan kelembagaan penyuluhan pertanian 17 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 RATA2 (% per th) Jumlah BPP 5.016 5.251 5.430 5.430 5.515 2,41 Jumlah PPL PNS 27.476 27.153 25.713 25.290 30.621 3,24 Jumlah THL TBPP 21.249 20.814 20.197 19.084 12.584 (3,51) Jumlah PPL swadaya 13.169 16.596 24.981 23.797 24.471 18,66 Jumlah PPL swasta 92 92 92 92 105 3,53 TOTAL PPL 61.986 64.655 70.983 68.263 67.781 2,39 Jumlah Kelompok Tani 318.453 322.390 422.770 531.287 561.791 13,51 Jumlah Gapoktan 37.632 37.632 57.272 62.163 63.120 12,56 Jumlah KEP 13.230 13.230 13.230 12.584 12.546 0,11
  18. 18. Kelembagaan penyuluhan dan petani: 18 0.51 0.54 0.82 0.89 0.90 4.33 4.59 6.04 7.58 8.02 0.72 0.74 0.77 0.77 0.79 1.89 1.87 1.88 1.78 1.79 - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 2013 2014 2015 2016 2017 Gapoktan/desa Kel tani/desa BPP/kec KEP/kec
  19. 19. Beban tugas penyuluhan: 19 1,462 1,470 1,515 1,504 1,296 648 617 549 557 585 3,050 2,404 1,560 1,598 1,621 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2013 2014 2015 2016 2017 Petani/PPL PNS Petani/Total PPL Petani/PPL swadaya
  20. 20. 20 2013 2014 2015 2016 2017 Desa/PPL PNS 2,67 2,58 2,72 2,77 2,29 Desa/PPL total 1,19 1,09 0,99 1,03 1,03 Desa/PPL swadaya 5,58 4,23 2,80 2,94 2,86 Keltani/PPL PNS 11,59 11,87 16,44 21,01 18,35 Keltani/PPL total 5,14 4,99 5,96 7,78 8,29 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 2013 2014 2015 2016 2017 Desa/PPL PNS Desa/PPL total Desa/PPL swadaya Keltani/PPL PNS Keltani/PPL total
  21. 21. PPL kurang mengembangkan organisasi petani (Syahyuti et al., 2014) Uraian Jabar Jatim Sumbar Jumlah petani yang sudah masuk kelompok tani (%) 48.4 54.6 55.5 Jumlah kelompok tani yang dibina (unit) 11 – 16 10-14 10 - 16 Jumlah berdasarkan kelas: Kelas pemula (%) 37.2 43.4 56.2 Kelas lanjut (%) 37.2 38.6 31.2 Kelas madya (%) 18.6 18.0 12.6 Kelas utama (%) 7.0 0.0 0.0 Total 100.0 100.0 100.0 Target semua petani masuk kelompok tani (%) 100.0 100.0 100.0 Target semua kelompok menjadi kelas utama (%) 0.0 0.0 0.0 Jumlah petani yang sudah masuk koperasi (%) Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Target semua petani masuk koperasi (%) 0.0 0.0 0.0 Pembinaan organisasi petani (%): Kelompok tani 100.0 100.0 100.0 Gapoktan 100.0 100.0 100.0 Koperasi 12.5 27.2 18.7 Asosiasi petani 0.0 0.0 0.0 KTNA 0.0 0.0 0.0 21
  22. 22. 22 Penyuluh pertanian SWADAYA dan SWASTA Penyuluh swadaya = “pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh”. Penyuluh swasta = “penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan”
  23. 23. Perbedaan kategorial PPL pemerintah, swadaya dan swasta: 23 Penyuluh pemerintah Penyuluh swasta Penyuluh swadaya Aktor Penyuluh PNS dan honorer (PPL-THL) Pegawai perusahaan swasta, NGO, perguruan tinggi, penyuluh profesional pribadi Petani maju (progressive farmer). Basis kerja Melayani Berbisbis, mencari keuntungan. Membantu sesama petani Bentuk peran Sebagai motivator dan komunikator, pengawal program pemerintah Komunikator dan motivator yang berorientasi keuntungan Sebagai pembaharu, motivator, organisator komunitas, dan pemimpin langsung di lapangan. Kekuatan Pengetahuan teoritis kuat, terampil mengkomunikasikan, dan jaringan sumber informasi luas. Pengetahuan teknis kuat, didukung fasilitas perusahaan yang kuat, jaringan kerja luas (sampai internasional), namun ilmunya cenderung sempit. Sebatas barang dagangannya saja. Kekuatanny adalah kesamaan bahasa dan persepsi terhadap persoalan dengan petani, dan memiliki pengalaman karena telah melakukan sendiri sebelum disuluhkan. Kendala Beban administrasi dan birokrasi, kurang praktek (Jarkoni” = Ngajar namun ora ngalakoni) Tidak terdata, tidak terkontrol, tidak berkoordinasi dengan pemerintah Jumlahnya masih terbatas, kemampuan lebih spesifik. Tipe keahlian Polivalent, sebagian monovalent Monovalent, Monoovalen Basis kerja Wilayah (desa dan kecamatan) Komoditas Komoditas
  24. 24. Penyuluh pertanian dalam konfigurasi KOMUNITAS, NEGARA dan PASAR 24 Komunitas Negara Pasar Orientasi utama kepada Pemenuhan kebutuhan hidup komunal Melayani penguasa dan masyarakat. Keuntungan profit (profit oreinted) Aspek Sosial Politik Ekonomi Sifat kerja sistem sosialnya Demokratis, berdasarkan kesetaraan Monopolis Kompetitif Sandaran kontrol sosial kultural (cultural compliance) cohersif compliance. penuh perhitungan (renumeration compliance) Bentuk simbol yang diterapkan Mitis Pseudorealis Realis Bentuk norma utama Komunal dan kepatuhan Modifikasi perilaku Individualis Jenis penyuluh PPL SWADAYA PPL PEMERINTAH PPL SWASTA
  25. 25. Permasalahan yang dihadapi Penyuluh swadaya dan swasta (dalam Permentan No. 61 tahun 2008): 1. Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan bagi penyuluh pertanian swadaya dan swasta belum memiliki arah yang jelas. 2. Belum didayagunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. 3. Masih lemahnya fungsi dan peran penyuluh swadaya dalam penyelenggaraan penyuluhan, 4. Masih rendahnya motivasi kerja (?) 5. Belum terciptanya mekanisme kerja antara ketiga jenis penyuluh, dan 6. Belum terciptanya kinerja dan profesionalisme (?) penyuluh swadaya. 25
  26. 26. Tiga, Penyuluh Pertanian SWADAYA: 26
  27. 27. Pelibatan petani sebagai “penyuluh” di Indonesia: • Era Bimas – Insus = kontak tani • P4S = farmer to farmer extension • 2004= pengangkatan penyuluh swakarsa • 2008 = pengangkatan penyuluh pertanian swadaya 27
  28. 28. Enam keunggulan penyuluh swadaya (hasil riset Indraningsih dkk., 2013): 1. Pengetahuan dan keterampilan teknologi lebih kuat, namun spesifik (Jarkoni = mengajar karena melakoni) 2. Lebih mampu menciptakan penyuluhan yang partisipatif 3. Lebih mampu mengorganisasikan masyarakat (Community-Organizing Role) 4. Mampu menjadi penghubung (change agent) yang lebih powerfull 5. Agen bisnis yang potensial (umumnya menjadi pelaku usaha) 6. Memiliki nilai lebih pada kepemilikan modal sosial 28 PPL swadaya adalah PPL TERLENGKAP, memiliki karakter PPL pem dan swasta dalam dirinya
  29. 29. Dukungan yang dibutuhkan penyuluh swadaya: 1. Pelatihan keterampilan berkomunikasi dan menyusun bahan penyuluhan 2. Kesempatan untuk melakukan “eksperimen” lapangan (metode dan peralatan) 3. Pengembangan jejaring kerja dengan sesama penyuluh swadaya ( = asosiasi PPL swadaya) 4. Pengakuan dari pemerintah 5. Posisi bukan semata hanya “membantu” penyuluhan pertanian 6. Perencanaan nasional yang lengkap tentang berapa PPL swadaya dibutuhkan, untuk bidang apa, di wilayah mana? 29
  30. 30. Empat, Penyuluh Pertanian SWASTA 30
  31. 31. Siapa penyuluh swasta? 31 Schwartz (1994: “The Role Of The Private Sector In Agricultural Extension: Economic Analysis And Case Studies”): 1. Perguruan tinggi, 2. Public 3. Contract farming schemes 4. Input supply companies (private extension as part of commercial firm activities) 5. NGO Qamar (2005: Modernizing National Agricultural Extension Systems A Practical Guide for Policy-Makers of Developing Countries. 1. perusahaan swasta (private companies) 2. NGO 3. Asosiasi petani 4. Organisasi komunitas petani (rural community organizations) 5. perguruan tinggi (agricultural academic institutions) 6. kantor penelitian pertanian.
  32. 32. Penyuluh swasta adalah: 32 1. Private bisnis – penyedia input, – perusahaan pengolahan, – perusahaan pemasaran 2. Non profit sector – perguruan tinggi – NGO – Asosiasi petani 3. Pay for service ext (=individual) – fee based – Production based
  33. 33. Perguruan Tinggi pertanian di Indonesia: 33 Propinsi Politeknik , Sekolah Tinggi, atau Akademi Universita s atau Institut Jumlah NAD 6 3 9 Sumut 5 7 12 Sumbar 2 2 4 Bengkulu 1 2 3 Riau 2 3 5 Kepri 0 1 1 Jambi 0 1 1 Sumsel 5 2 7 Lampung 5 1 6 Kep Babel 1 1 2 DKI Jakarta 1 1 2 Jabar 5 9 14 Banten 0 3 3 Jateng 12 8 20 DIY 4 7 11 Jatim 7 13 20 Propinsi Politekni k, Sekolah Tinggi, atau Akademi Universit as atau Institut Jumlah Kalteng 1 1 2 Kalsel 5 1 6 Kaltim 2 1 3 Kalbar 4 1 5 Bali 0 2 2 NTT 2 3 5 NTB 0 2 2 Sulbar 1 1 2 Sulut 0 6 6 Sulteng 3 2 5 Sulsel 6 4 10 Sultra 2 3 5 Gorontalo 1 2 3 Maluku 0 1 1 Papua 3 2 5 Papua Barat 2 1 3 TOTAL 88 97 185
  34. 34. NGO di Indonesia: • Ada 180 organisasi NGO pertanian di Indonesia (http://www.smeru.or.id/en/content/ngo-database) 34 Di antaranya: o Yayasan Bina Ketrampilan Pedesaan Indonesia (BITRA Indonesia). o Yayasan Insan Tani (YIT), o Bina Desa o Yayasan Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Rakyat Selaras Alam (Petrasa), o Yayasan Sejahtera Tani (Yaseni), o Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Kompetensi Anak Nagari (LPPKAN), o Sumatra Sustainable Support Pundi Sumatra (SSS Pundi Sumatra), o Yayasan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi (YP-Matra), o Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Kemasda), o Aliansi Petani Indonesia (API), o Aliansi Organis Indonesia (AOI)
  35. 35. Perusahaan pertanian di Indonesia: Contoh perusahaan benih jagung: – PT BISI International Tbk – PT Dupont Indonesia – PT Monsanto Indonesia – PT Syngenta Indonesia 35 Jumlah perusahaan pertanian = 7.229 unit meliputi seluruh subsistem agribisnis, yakni: 65 perusahaan di subsektor tanaman pangan, 322 perusahaan hortikultura 1.877 perusahaan perkebunan 2.408 perusahaan peternakan 1.791 perusahaan perikanan 799 perusahaan kehutanan Contoh: •Bayer (no 1 pestisida terbesar dunia, no 7 perusahaan benih se dunia) •Syngenta (nomor 2 perusahaan pestisida dunia, perusahaan benih ke 3 dunia) •Monsanto (salah satu perusahaan benih terbesar dunia, nomor 5 sebagai perusahaan pestisida dunia) •Dupont (no 2 perusahaan benih sedunia, no 6 sebagai perusahaan pestisida dunia)
  36. 36. Beberapa contoh perusahaan dan NGO dan aktivitasnya: PISAgro : Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture • Created at World Economic Forum • Collaborations government, private sectors and international organisations • Aim 20% increase in commodity yields, 20% reduction in CO2 emissions, 20% poverty reductions. • 7 priority commodities : soybean, rice, palm oil, potato, cocoa, corn 36 Danone and Cargill • Animal Nutrition and HKSP (Dairy Farmers Cooperative at West Jawa with 700 cattles) • Farmers training • Affordable feed supplement • Production of milk increase: 10 -13 l/cow, protein content increased 7 %, cow’s conception rate from 27.5 to 37 %. • Access to more and better milk • Farmers get more income (36%) • Cargill get more consumers.
  37. 37. Nestle: Creating Shared Value • Since 1994: coffee and cocoa. • Research Institute helps 10000 coffee farmers at Tanggamus, Lampung. • Since June 2010 cooperating with HIVOS, Dutch NGO (cattle farmers and biogas installation). • Nestlé’s Cocoa Plan in Indonesia will invest + USD 4 million to train farmers, provide plant expertise, support supply chain transparency and to create an experimental and demonstration farm • Building Cocoa ED Farm (Demonstration plot for Cocoa) and facilitating • Nestle Cocoa Cluster: improved technology 20.000 - 50.000 ha • Mini processing, foods processing, marketing. 37 Syngenta Indonesia • Syngenta Learning Center and Syngenta Model Farm help farmers to enhance their productivity • Syngenta’s Crop Advice by Mobile Phone facilitate farmers with technology assistance. • In return, Syngenta getting feed back from the farmers and getting satisfied and faithful customers
  38. 38. LSM Bina Swadaya • Community empowerment, microfinance development, agribusiness development, development communication, alternative tourism development, printing services and training facilities. • Cooperation with various donors from private sectors, international NGO and other fundings. • Agricultural extension in partnership with Cargill • Empowered corn farmers in Klaten, Central Jawa • With Danone to empower horticulture farmers in Central Jawa (technology, micro finance and marketing). 38
  39. 39. LSM Yayasan Dian Desa ● Assist low-income communities through the utilization of appropriate technology and participatory and self-help processes. • Working in various aspects of community empowerment in the fields of water & sanitation, renewable energy, agriculture and aquaculture, small industry, waste treatment, water treatment and micro finance. • Central Jawa: income from garden/pekarangan • Eastern Indonesia: planting Jatropha (jarak) 39
  40. 40. Apa yang dibutuhkan PPL swasta? Khusus untuk commercial firms, kebijakan yang dibutuhkan berupa: 1. Kebijakan pajak (tax breaks), 2. Kredit (special financing terms), 3. Kemudahan investasi (easier licensing procedures etc.), 4. Sikap umum terhadap keberadaan private sector dalam pembangunan. Kondisi yang dibutuhkan: 1. Liberalisation of input-supply markets 2. Positive environment for investment in processing and marketing of agricultural products 40
  41. 41. Keberhasilan tipe mixed system ext (public + private ext.) 1. Terpengaruh oleh perbedaan tujuan dan target antara pemerintah, swasta dan donor (misal: organic farming) 2. Karakteristik komoditas yang dikembangkan dan keterkaitan dengan industri pengolahan 3. Kebijakan, infrastruktur, dan relasi politik 4. Level seberapa banyak informasi-informasi yang dibutuhkan petani merupakan public good 41
  42. 42. Lima, Konfigurasi dan kemitraan PPL pemerintah, swadaya dan swasta 42
  43. 43. 43 Kelebihan Kekurangan Penyuluhan pemerintah  Jaringan dan cakupan luas  Menangani pertanian secara luas  Sistem transfer teknologi beragam  Fokus perhatian sempit (PAJALE)  Kurang feed back dari petani  Kemampuan teknis rendah  Lemah kaitan Rresearch- extesion-market  Kekurangan SDM dan anggaran Penyuluhan swasta  Layanan bagus untuk high value crops  Mampu menangani value chain  Cakupan terbatas  Jaringan terbatas  Petani miskin tidak dicakup
  44. 44. Strategi antara pendanaan vs pelaksana: 44 (William M. Rivera. 2001. “Agricultural and Rural Extension Worldwide: Options for Institutional Reform in the Developing Countries”)
  45. 45. Kerjasama ketiga penyuluh sekaligus. Di level kecamatan ada ext officer, di desa bekerja PPL swasta, dan untuk menyampaikannya menggunakan PPL swadaya 45 Keterkaitan fungsional:
  46. 46. Keterkaitan dan pembagian secara vertikal: 46 Jenis penyuluh Pusat/Prop Kab/Kota Kecamatan Desa Kelompok Individual PPL pem -Extension officer -PPL progrramer -Extension officer -PPL progrramer -Extension officer -PPL progrramer Petugas lapang Petani dan keluarganya PPL swasta -Perguruan Tinggi Perusahaan pertanian -Staf perusahaan -NGO -payment ext service PPL swadaya Asosiasi PPL swadaya (koordinator ) Asosiasi PPL swadaya (spesialis) PPL swadaya (spesialis komoditas) Kontak tani, petani maju
  47. 47. Kebutuhan untuk memobilisasi penyuluh pertanian swasta: 47 Jenis penyuluh Kebutuhan 1. Perguruan tinggi  Perjanjian kerja dengan pihak perguruan tinggi  Data jumlah dan kapabilitas staf yang ditugaskan  Program penyuluhan yang akan dijalankan sejalan dengan Renstra kabupaten/kota  Dukungan untuk pelatihan PPL pem dan swadaya 2. Perusahaan input pertanian  Perjanjian kerja dengan perusahaan, bukan dengan individu  Koordinasi dan share untuk hasil pelaksanaan demplot 3. Perusahaan makanan dan eksportir  Perjanjian kerja dengan perusahaan  Kualitas mutu yang dibutuhkan 4. Penyuluh komersial individu  Perjanjian antara kelompok petani dengan individu profesional  Model pembayaran 5. NGO  Perjanjian kerja dengan lembaga  Data staf dan rencana aktivitas pendampingan ke petani
  48. 48. Apakah Perlu SATU PENYULUH = SATU DESA ? 1. Jumlah petani/desa dan luas lahan/desa tidak sama. 2. Luas desa dan sarana transportasi dan komunikasi tidak sama. 3. Sampai kapan? Pengetahuan, sikap dan keterampilan petani akan meningkat dari hari ke hari. 4. Akan lahir petani-petani pintar yang bisa menjadi penyuluh swadaya 5. Satu penyuluh tiap desa, untuk PPL yang mana? Apakah untuk PPL pemerintah, PPL swadaya, PPL swasta? Chapter 10 :Human resources development in agriculture: Developing country issues. http://www.fao.org/..... - Di AS, Canada dan Eropa, satu penyuluh = 400 petani - Di negara berkembang = 2500 petani. 48
  49. 49. Opsi pembagian peran ke depan: Penyuluh pemerintah Penyuluh swasta Penyuluh swadaya Pelaku PPL PNS dan PPL- THL Dosen, penelitia, staf perusahaan inti, staf asosiasi komoditas, pegawai perusahaan swasta, NGO Petani (Kontak Tani, petani maju, pengurus organisasi petani). Basis kerjanya Pelayanan dan administrasi Pelayanan dan mencari keuntungan. Pelayanan, pendampingan, dan bisnis Sosoknya Polivalent atau monovalent, administrasi Monovalent, cenderung spesifik komoditas/bidang Monovalent, spesifik komoditas/bidang Peran Motivator dan komunikator Komunikator, motivator, suplai input, buyer. Pembaharu, motivator, organisator komunitas, pemimpin lapang. Tanggung jawab wilayah Wilayah tertentu (1 penyuluh = 1-3 desa) Area tertentu (kawasan) Wilayah tidak dibatasi utamakan di desa/kec bersangkutan 49
  50. 50. Kemajuan wilayah penyuluhan vs jenis penyuluh (Mosher, 1978 dll) : 50 Ketersediaan prasarana fisik Tingkat penerapan teknologi (produktivitas) Kemajuan petani (tingkat pengetahuan dan kemandirian mencari informasi) Pilihan komposisi penyuluh Rendah Rendah Rendah PPL Pem + swadaya Tinggi Sedang Tinggi PPL swadaya + swasta Tinggi Tinggi Tinggi PPL swasta + swadaya
  51. 51. 51 Tingkat kemajuan dan komposisi penyuluh: Wilayah dengan tingkat kemajuan RENDAH Tingkat kemajuanSEDANG Tingkat kemajuan TINGGI PPL SWASTA PPL Pemerin tah PPL SWADAYA
  52. 52. Contoh penyuluhan by demand (karakterisasi kecamatan sebagai basis untuk menentukan jumlah PPL pemerintah) 52 Indikator Kategori Skor Pilihan Penerapan teknologi - Produktivitas padi Rendah (<4 ton/ha) 3 Sedang (4-6 ton/ha) 2 Tinggi (>6 ton/ha) 1 Beban kerja - Luas sawah Rendah (<1000 ha) 1 Sedang (1000- 3000 ha) 2 Tinggi (>3000 ha) 3 Geografis - Sebaran sawah Rendah (terpusat) 1 Tinggi (menyebar) 2 Jumlah (rentang 3 – 8) A. Nilai akhir 3-5 = kebutuhan PPL pemerintah 3 orang B. Nilai akhir 6-8 = kebutuhan PPL pemerintah 5 orang
  53. 53. Komposisi PPL pemerintah, swasta dan swadaya berbasiskan karakter wilayah kabupaten/kota (sebuah usulan): 53 Kedekatan dengan kampus Komoditas dominan Kemajuan penerapan teknologi Penanggung jawab penyuluhan PPL pem PPL swasta PPL swadaya A. Dekat kampus pertanian *** B. Jauh dari kampus pertanian Tanaman komersial Rendah ** ** * Sedang ** *** ** Tinggi *** ** Tanaman pangan rakyat Rendah *** * Sedang *** ** Tinggi * * ***
  54. 54. Point penting: 1. Penyuluhan pertanian dunia menuju market led- extension 2. Cooperative Extension: A Vision for the 21st Century (Bull et al. Is Extension Relevant for the 21st Century? https://www.joe.org...) 3. Ketiga jenis penyuluh tetap dapat bekerjasama, tidak saling menyingkirkan 4. Trend diskusi dunia pada PPL swasta (private sector extension) 54
  55. 55. Agenda yang dibutuhkan ke depan: 1. Penelitian. Policy research untuk merumsukan pola yang lebih sesuai di Indonesia, pada level kebijakan dan level lapang 2. Organisasi. Rumusan pembagian peran antara penyuluh yang lebih sesuai dengan semangat modernisasi dengan dimensi tingkat kemajuan pembangunan pertanian, wilayah, dan waktu. Membangun struktur keorganisasian penyuluhan yang efektif dengan ciri learning organization 3. Kebijakan. Menyusun basis kebijakan yang kuat 4. Komitmen. Menyamakan persepsi dan langkah antar stakeholders (internal Kementan, eksternal Kementan, dan daerah) 5. Anggaran. Mendapatkan sumber anggaran baru, penyuluhan pertanian sebagai pendidikan nonformal (bagian dari 20% APBN ?) 55
  56. 56. 56 http://webblogsyahyuti.blogspot.co.id/

×