Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Padi dan PETANI Padi Indonesia 
-SYAHYUTI – 
Boyolali, 15 September 2014 
Asosiasi Petani Indonesia (API) 
1
Satu, Kebijakan beras nasional 
2
Swasembada adalah tujuan pokok kebijakan beras 
nasional. 
Pengertian konsep swasembada pangan: 
Pengertian pertama = swas...
Posisi penting beras: 
• Usahatani padi memberikan kesempatan kerja 
dan pendapatan bagi lebih dari 21 juta RT. 
• Beras m...
Produktivitas padi Indonesia paling tinggi di Asean: 
1960 1970 1980 1990 2000 2010 
Indonesia 1.76 2.38 3.29 4.3 4.4 5.01...
Tahun Produksi 
(000 t) 
Export 
(000 t) 
Import 
(000 t) 
1950 10 3320 
1951 9336 4090 
1952 9962 7600 
1953 10970 3580 
...
Tahun Produksi 
(000 t) 
Export 
(000 t) 
Import 
(000 t) 
1971 20190 506 
1972 19394 734 
1973 21490 1863 
1974 22473 113...
Tahun Produksi 
(000 t) 
Export 
(000 t) 
Import 
(000 t) 
1991 44688.2 0.64 171 
1992 48240 42.49 610 
1993 48181.1 350.6...
Sasaran kebijakan perberasan: 
1. Berkembangnya sistem dan usaha agribisnis 
pangan (kemampuan produksi domestik, 
kompeti...
Kebijakan perberasan sesuai Inpres: 
(1) Memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas 
petani padi dan produksi bera...
Dasar pertimbangan pemerintah mengeluarkan 
Inpres (misal Inpres No. 7 Tahun 2009 
(i) dalam rangka stabilitas ekonomi nas...
Komponen-komponen kebijakan beras: 
(a) kebijakan peningkatan produktivitas dan 
produksi padi/beras nasional, 
(b) kebija...
Lingkup kebijakan perberasan nasional: 
(1) Kecukupan pangan adalah hak azasi manusia, sehingga 
penanganan kebijakannya h...
Trade off dalam Kebijakan Perberasan: 
• Swasembada beras vs diversifikasi pangan. 
Produksi beras yang digenjot habis-hab...
Kebijakan non harga: 
1. Penyediaan infrastruktur (sistem irigasi) 
2. Penyuluh pertanian 
3. Alokasi anggaran yang memada...
Dua, Kondisi Petani Indonesia 
16
• Tahun 2014 adalah International Year of Family Farming” (IYFF) 
• Tujuannya adalah = to reposition family farming at the...
Persepsi dan Harapan terhadap Pertanian 
Keluarga: 
• Family Farming = our alternative for the future 
• Family Farming = ...
19 
Untuk Indonesia saat ini: 
1. Dasar semangat family farming yakni ketakutan hilangnya 
Pertanian Keluarga tidak terlal...
Hasil Sensus Pertanian 2013: 
2003 2013 Perubahan (%) 
RT petani gurem 19.015.051 14.248.870 Turun 25,0 % 
RT usaha pertan...
Jumlah RT pertanian 
berdasarkan luas 
penguasaan lahan 
(juta RT): 
Luas 
pengusaan 
lahan (ha/RT) 
1983 1993 2003 
<0,5 ...
Batasan dalam ST 2013: 
• RT Petani Gurem = RT pertanian pengguna lahan dengan penguasaan < 0,5 ha 
(mencakup lahan pertan...
Guremisasi dan ketimpangan berlanjut: 
Jumlah RT usaha pertanian berdasarkan luas penguasaan lahan (juta RT) 
Luas penguas...
Mengapa petani berkurang? 
1. Perbedaan batasan antar sensus pertanian 
2. Petani lari ke luar sektor pertanian, karena ti...
Perbedaan ST 2003 vs 2013: 
2003 2013 
Unit Pencacahan Seluruh RT yang ada kegiatan 
pertanian 
Hanya RT biasa, yakni RT 
...
Berapa lahan agar RT petani sejahtera? 
• Nazam et al. (2011) untuk petani padi di NTB = 
perlu 0,73 ha per kk untuk hidup...
Berapa penguasaan lahan minimal agar di atas 
garis kemiskinan? 
Satuan Garis BPS Garis Bank Dunia 
Batas garis kemiskinan...
Karakter 3 strata pertanian Indonesia (optional): 
Perusahaan pertanian Pertanian keluarga 
ukuran “sedang” 
Pertanian kel...
Perbedaan kebutuhan tiga strata pertanian: 
Strata 3 Strata 2 Strata 1 
Kebutuhan lahan Membeli dan sewa 
(HGU tanah negar...
Kondisi yang dihadapi dan sasaran ke depan: 
30 
Kondisi Yang dibutuhkan 
Petani luas (> 2ha) Tidak dicakup dalam UU 19-20...
Dukungan yang dibutuhkan di Indonesia: 
• investasi pertanian agroekologis 
• memberi perhatian pada kearifan lokal 
• mem...
UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman: 
• 18 Juli 2013 = uji materil perwakilan petani dikabulkan 
sebagian...
UU 19 - 2013 ttg “Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”: 
“Petani” adalah = penggarap maksimal 2 ha, pemilik maksimal 2 ha...
UU No 18 - 2012 tentang PANGAN: 
Pasal 1: 
Kedaulatan Pangan = adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan...
Aspek Ketahanan pangan Kedaulatan pangan 
1. Model produksi 
pertanian 
Fokus pada produksi 
atau bertipe industrial 
Agro...
UU No 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh: 
Tidak ada kata “petani”, “buruh tani”, dan “pertanian”. 
Pas...
Buku “Hak Asasi Petani” (Deklarasi La Via Campesina 
Regional Asia Tenggara Asia Timur Tentang Hak Asasi 
Petani. Federasi...
“Perdagangan berkeadilan” (fair trade): 
= sistem perdagangan alternatif yang menjalankan prinsip-prinsip tertentu untuk 
...
Perdagangan BEBAS vs ADIL: 
39 
Perdagangan bebas Perdagangan adil 
Prinsip = mengurangi intervensi 
pemerintah. 
Melindun...
Dalam kebijakan ketenagakerjaan: 
Buruh/Karyawan/Pegawai = 
adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau 
instansi/k...
Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Pertanian terhadap Angkatan 
Kerja Nasional. 
41
42
43
44
45
46
Tiga, Petani dan Organisasi Petani Padi 
47
UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani: 
Pasal 1: 
• Kelembagaan Petani = lembaga yang 
ditumbu...
Pasal 69: Pembentukan kelembagaan dilaksanakan 
dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan 
kearifan lokal Petani. 
P...
Pasal 76: (1) Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan lembaga 
independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petan...
Pasal 79: 
(1) Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d bersifat nirlaba 
...
Kelembagaan Ekonomi Petani: 
Pasal 80: 
(1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani 
melalui Gabung...
Terima kasih 
syahyuti@gmail.com 
53
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Api boyolali (yuti)

449 views

Published on

Padi dan petani padi Indonesia. Pengantar diskusi untuk terbentuknya AMARTAPADI (Asosiasi Masyarakat Petani Padi Indonesia).

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Api boyolali (yuti)

  1. 1. Padi dan PETANI Padi Indonesia -SYAHYUTI – Boyolali, 15 September 2014 Asosiasi Petani Indonesia (API) 1
  2. 2. Satu, Kebijakan beras nasional 2
  3. 3. Swasembada adalah tujuan pokok kebijakan beras nasional. Pengertian konsep swasembada pangan: Pengertian pertama = swasembada absolut (dipenuhi 100% dari produksi domestik). Sampai 1990-an. Pengertian kedua = "swasembada on trend“ (kadang mengimpor kadang mengekspor). Sesudah 1990-an Pengertian ketiga = kemandirian pangan, swasembada 90 persen. 3
  4. 4. Posisi penting beras: • Usahatani padi memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi lebih dari 21 juta RT. • Beras menjadi bahan pangan pokok bagi lebih dari 95 % penduduk • Sumbangan beras terhadap konsumsi energi dan protein = lebih dari 55% 4
  5. 5. Produktivitas padi Indonesia paling tinggi di Asean: 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Indonesia 1.76 2.38 3.29 4.3 4.4 5.01 Myanmar 1.72 1.7 2.77 2.94 3.38 4.12 Malaysia 2.04 2.39 2.85 2.77 3.06 3.78 Philippines 1.16 1.75 2.21 2.98 3.07 3.62 Thailand 1.39 2.02 1.89 1.96 2.61 2.88 East Timor 1.79 2 2.64 3 3.09 Vietnam 1.99 2.15 2.08 3.18 4.24 5.32 Sumber: http://ricestat.irri.org:8080/wrs/ 5
  6. 6. Tahun Produksi (000 t) Export (000 t) Import (000 t) 1950 10 3320 1951 9336 4090 1952 9962 7600 1953 10970 3580 1954 11747 2590 1955 10968 1270 1956 11110 7630 1957 11154 5630 1958 11661 6820 1959 12122 8690 1960 12814 1064 Produksi, ekspor dan impor beras Indonesia Tahun Produksi (000 ton) Export (000 t) Import (000 t) 1961 12084 1064 1962 13004 1096 1963 11595 1075 1964 12306 1024 1965 12975 0.01 193 1966 13650 306 1967 13222 347 1968 17162.8 486 1969 18020.2 605 1970 19331 956 6
  7. 7. Tahun Produksi (000 t) Export (000 t) Import (000 t) 1971 20190 506 1972 19394 734 1973 21490 1863 1974 22473 1132 1975 22339 0.41 692 1976 23301 1301 1977 23347 1973 1978 25772 0.01 1842 1979 26283 14 19223 1980 29652 10 2012 Tahun Produksi (000 ton) Export (000 t) Import (000 t) 1981 32774.2 538 1982 33583.7 310 1983 35303 1169 1984 38136.4 392 414 1985 39032.9 258.71 34 1986 39726.8 133.81 28 1987 40078.2 32.73 55 1988 41676.2 104 33 1989 44725.6 105.49 268 1990 45178.8 1.91 50 7
  8. 8. Tahun Produksi (000 t) Export (000 t) Import (000 t) 1991 44688.2 0.64 171 1992 48240 42.49 610 1993 48181.1 350.61 24 1994 46641.5 169.14 630 1995 49744.1 0.01 3158 1996 51101.5 0.2 2150 1997 49377.1 0.06 348 1998 49236.7 1.98 2895 1999 50866.4 2.7 4748 2000 51898 1.19 1355 Tahun Produksi (000 ton) Export (000 t) Import (000 t) 2001 50460.8 3.95 642 2002 51489.7 4.15 1799 2003 52137.6 0.7 1626 2004 54088.5 0.91 391 2005 54151.1 42.29 189 2006 54454.9 0.94 456 2007 57157.4 1.19 1406 2008 60251.1 10 350 2009 64398.9 2010 66411.5 Sumber: http://ricestat.irri.org:8080/wrs/ • Indonesia telah swasembada berkali-kali, tidak hanya tahun 1984. Dalam kurun 1950 sampai 2013, hampir setengahnya kita swasembada. 8
  9. 9. Sasaran kebijakan perberasan: 1. Berkembangnya sistem dan usaha agribisnis pangan (kemampuan produksi domestik, kompetitif, dan diversifikasi produksi dan konsumnsi pangan) 2. Tercapainya stabilitas pasokan dan harga beras 3. Meningkatnya pendapatan rumah tangga petani 4. Berkembangnya perekonomian desa (beragamnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha). 9
  10. 10. Kebijakan perberasan sesuai Inpres: (1) Memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional. (2) Memberikan dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. (3) Melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian gabah dan beras oleh Pemerintah dengan pedoman sebagai berikut. (4) Menetapkan kebijakan impor beras dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani dan konsumen. (5) Memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan. 10
  11. 11. Dasar pertimbangan pemerintah mengeluarkan Inpres (misal Inpres No. 7 Tahun 2009 (i) dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, (ii) melindungi tingkat pendapatan petani, (iii) stabilisasi harga beras, (iv)pengamanan cadangan beras pemerintah, (v) penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh pemerintah, (vi)sebagai kelanjutan kebijakan perberasan 11
  12. 12. Komponen-komponen kebijakan beras: (a) kebijakan peningkatan produktivitas dan produksi padi/beras nasional, (b) kebijakan pengembangan diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi, (c) kebijakan harga pembelian gabah/beras oleh pemerintah, (d) kebijakan impor beras yang melindungi produsen dan konsumen, dan (e) kebijakan pemberian jaminan penyediaan dan penyaluran Raskin 12
  13. 13. Lingkup kebijakan perberasan nasional: (1) Kecukupan pangan adalah hak azasi manusia, sehingga penanganan kebijakannya harus dinyatakan dalam bentuk kebijakan publik. (2) Beras merupakan komoditas pangan terpenting, oleh sebab itu kebijakan perberasan harus memperhatikan dampaknya terhadap upaya meningkatkan kualitas dan keseimbangan konsumsi pangan dan gizi, tidak semata hanya kerangka ekonomi beras. (3) Sistem kebijakan ekonomi beras nasional dipandang sebagai suatu sistem agribisnis. (4) Perlu landasan yang memperhitungkan dampak jangka panjang, karena perspektif waktu kebijakan umumnya untuk jangka pendek (3-5 tahun). 13
  14. 14. Trade off dalam Kebijakan Perberasan: • Swasembada beras vs diversifikasi pangan. Produksi beras yang digenjot habis-habisan = menyebabkan hilangnya keunggulan komparatif komoditas pangan lokal nonberas (sagu, ganyong, singkong, dan lain-lain) Dari sisi produsen, budidaya padi yang disubsidi dan diproteksi = menyebabkan biaya produksi beras lebih murah dibandingkan komoditas nonberas (yang tidak disubsidi). Dari sisi konsumen, posisi beras yang dipersepsikan sebagai komoditas superior secara politik karena berkontribusi besar terhadap inflasi menyebabkan pemerintah pun akan selalu menjaga beras dalam keadaan yang terjangkau melalui kebijakan proteksi dan subsidi untuk konsumen melalui operasi pasar ataupun program beras untuk rakyat miskin (raskin). 14
  15. 15. Kebijakan non harga: 1. Penyediaan infrastruktur (sistem irigasi) 2. Penyuluh pertanian 3. Alokasi anggaran yang memadai 4. Pengembangan industri benih 5. Pengembangan pestisida 6. Jaminan suplai pupuk 7. Permodalan dan asuransi 8. Sistem resi gudang. • Kebijakan non harga = pemerintah hadir • Kebijakan harga = pemerintah tidak hadir, karena menyerahkan ke pasar. Inpres = menggunakan kebijakan harga 15
  16. 16. Dua, Kondisi Petani Indonesia 16
  17. 17. • Tahun 2014 adalah International Year of Family Farming” (IYFF) • Tujuannya adalah = to reposition family farming at the centre of agricultural, environmental and social policies in the national agendas by identifying gaps and opportunities to promote a shift towards a more equal and balanced development. • to defend and strengthen Family Farming as a viable alternative to eradicate the hunger, malnutrition and poverty suffered by 1000 million people worldwide. • Kegiatan 2014 IYFF 2014 = Promosi, diskusi, dan kerjasama di level nasional, regional, dan global; untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi oleh smallholders dan mencari cara EFEKTIF untuk MENDUKUNG family farmers. • IYFF didukung oleh World Rural Forum dan 360 NGO sedunia • Bagaimana di Indonesia? 17
  18. 18. Persepsi dan Harapan terhadap Pertanian Keluarga: • Family Farming = our alternative for the future • Family Farming = feeding the world, caring for the earth • Family farming = be a key factor in the UN’s Zero Hunger Challenge and the UN post-2015 Sustainable Development Goals • Family Farming = combating poverty, achieving food security, and attaining a vibrant rural society, based on respect for the environment and biodiversity. 18
  19. 19. 19 Untuk Indonesia saat ini: 1. Dasar semangat family farming yakni ketakutan hilangnya Pertanian Keluarga tidak terlalu relevan di Indonesia 2. Pertanian keluarga akan eksis lama, sulit “dihapus “. 3. Isu yang lebih prioritas adalah “APAKAH PETANI dan KELUARGA PETANI nya TERLINDUNGI, SEJAHTERA, TERHORMAT, .........BERMARTABAT?
  20. 20. Hasil Sensus Pertanian 2013: 2003 2013 Perubahan (%) RT petani gurem 19.015.051 14.248.870 Turun 25,0 % RT usaha pertanian pengguna lahan 30.419.582 25.751.266 Turun 15,4 & RT usaha pertanian 31.232.184 26.135.469 Turun 16,3 % Perusahaan pertanian 4.011 5.486 Naik 36,8 % 20
  21. 21. Jumlah RT pertanian berdasarkan luas penguasaan lahan (juta RT): Luas pengusaan lahan (ha/RT) 1983 1993 2003 <0,5 6.4 10.6 14.0 0,5-0,9 3.7 4.3 4.6 1-1,9 2.9 3.1 3.5 >2,0 2.2 1.6 2.8 Jumlah 17.1 21.1 24.9 21 Tahun Jumlah RT pertania n (juta) Total lahan yg dikuasai (000 ha) Rata-rata penguas aan (ha/RT) 1983 1.2 63.7 0.05 1993 1.6 83.0 0.05 2003 4.3 96.3 0.02 Gejala guremisasi:
  22. 22. Batasan dalam ST 2013: • RT Petani Gurem = RT pertanian pengguna lahan dengan penguasaan < 0,5 ha (mencakup lahan pertanian dan lahan bukan pertanian), RT budidaya ikan, penangkapan ikan, pemungutan hasil hutan, penangkapan satwa liar, dan jasa pertanian bukan pengguna lahan. • RT Usaha Pertanian = adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, dalam hal ini termasuk jasa pertanian. • RT Usaha Pertanian Pengguna Lahan = RT usaha pertanian yang melakukan satu atau lebih kegiatan usaha tanaman padi, palawija, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, budidaya ikan/biota lain di kolam air tawar/tambak air payau, dan penangkaran satwa liar. • Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum = adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budidaya pertanian seperti penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. Contoh: PT, CV, Koperasi, Yayasan, SIP Pemda 22
  23. 23. Guremisasi dan ketimpangan berlanjut: Jumlah RT usaha pertanian berdasarkan luas penguasaan lahan (juta RT) Luas penguasaan (ha/RT) 2003 2013 Perubahan (%) <0,1 9.4 4.3 -53.8 1-1,9 3.6 3.6 -1.5 2-4,9 6.8 6.7 -1.2 5-9,9 4.8 4.6 -4.8 10,19,9 3.7 3.7 1.0 20-19,9 1.7 1.6 -3.3 >30 1.3 1.6 22.8 Jumlah 31.2 26.1 -16.3 23
  24. 24. Mengapa petani berkurang? 1. Perbedaan batasan antar sensus pertanian 2. Petani lari ke luar sektor pertanian, karena tidak ekonomis dan tidak mencukupi untuk kesejahteraan keluarga 3. Menjadi buruh tani belaka (tidak mengelola lahan sendiri, tidak menyewa dan tidak menyakap lahan orang lain) 4. Konversi lahan pertanian 24
  25. 25. Perbedaan ST 2003 vs 2013: 2003 2013 Unit Pencacahan Seluruh RT yang ada kegiatan pertanian Hanya RT biasa, yakni RT yang melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan untuk usaha (dijual/ditukar). Konsep Rumah Tangga Pertanian RT yang melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan untuk dijual dan memenuhi Batas Minimal Usaha yang ditetapkan RT pertanian tidak menggunakan Batas Minimal Usaha Populasi Komoditi Pertanian Seluruh populasi dari RT pertanian baik yg diusahakan maupun tidak Hanya mencakup populasi RT usaha pertanian (sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar) 25
  26. 26. Berapa lahan agar RT petani sejahtera? • Nazam et al. (2011) untuk petani padi di NTB = perlu 0,73 ha per kk untuk hidup layak. • Jika didasarkan atas Garis Kemiskinan BPS september 2013 (pengeluaran di pedesaan = Rp. 275 779 kap/bulan), World Bank = 1,25 dollar US kap/day, dan rata-rata anggota keluarga = 5 per RT, maka: 26
  27. 27. Berapa penguasaan lahan minimal agar di atas garis kemiskinan? Satuan Garis BPS Garis Bank Dunia Batas garis kemiskinan Rp/kap/bulan 275.779 450.000 Jumlah anggota keluarga orang/RT 5 5 Pendapatan minimal per tahun Rp/RT 16.546.740 27.000.000 Keuntungan usahatani padi Rp/ha 12.602.000 12.602.000 Keuntungan usahatani jagung Rp/ha 18.720.000 18.720.000 Keuntungan usahatani kedelai Rp/ha 5.365.200 5.365.200 Pendapatan usahatani: padi-padi-bera Rp/tahun/ha 25.204.000 25.204.000 padi-padi-jagung Rp/tahun/ha 43.924.000 43.924.000 padi-padi-kedelai Rp/tahun/ha 30.569.200 30.569.200 Kebutuhan lahan minimal per RT: padi-padi-bera ha/RT 0,66 1,07 padi-padi-jagung ha/RT 0,38 0,61 padi-padi-kedelai ha/RT 0,54 0,88 27
  28. 28. Karakter 3 strata pertanian Indonesia (optional): Perusahaan pertanian Pertanian keluarga ukuran “sedang” Pertanian keluarga gurem Luas penguasaan lahan >2 ha 0,5-2 ha <0,5 ha Sumber tenaga kerja Seluruhnya TK upahan dari luar keluarga TK keluarga + TK upahan Hanya menggunakan TK dari dalam keluarga Tipe manajemen dan teknologi Industrial , intensif, Semi intensif Aagroekologis, organik, Tipe teknologi Mekanisasi penuh Semi mekanisasi Mekanisasi rendah, utamakan tenaga manusia Orientasi usaha Bisnis Bisnis Kebutuhan pangan keluarga Komoditas yg ditanam komoditas pasar, ekspor, dll Komoditas pasar dan pangan keluarga Menanam komoditas pangan pokok keluarga Strata 3 2 1 28
  29. 29. Perbedaan kebutuhan tiga strata pertanian: Strata 3 Strata 2 Strata 1 Kebutuhan lahan Membeli dan sewa (HGU tanah negara) Lahan pribadi Lahan terlalu sempit, butuh perluasan, kepastian hak, dll Kebutuhan modal Bunga komersial ke perbankan Butuh subsidi Butuh subsidi Kebutuhan benih Mampu memproduksi sendiri Butuh subsidi Butuh subsidi Kebutuhan pupuk dan obat-obatan Mandiri, membeli dgn harga komersial Harga disubidi Subsidi lebih besar Kebutuhan teknologi Memiliki unit riset sendiri Mengandalkan pemerintah Butuh riset dengan pendekatan berbeda Kebutuhan informasi Sudah mandiri Penyuluhan dan media massa Penyuluhan lebih banyak dan pemberdayaan Organisasi Hanya butuh asosiasi Butuh organisasi (kel tani, Gapoktan, koperasi) Butuh organisasi yang berbeda 29
  30. 30. Kondisi yang dihadapi dan sasaran ke depan: 30 Kondisi Yang dibutuhkan Petani luas (> 2ha) Tidak dicakup dalam UU 19-2013, dianggap telah mandiri Bagaimana buruh-buruh tani di dalamnya? Petani kecil (0,5- 2 ha) Dicakup dalam UU 19-2013 Butuh implementasi Petani gurem (<0,5 ha) Dicakup dalam UU 19-2013 Butuh implementasi Buruh tani “kontrak” (di perkebunan) Gaji yang rendah Tempat tinggal tidak layak Kondisi kerja yang tidak sehat Tidak berorganisasi Tidak memiliki KTP setempat Tidak dicakup dalam UU 19-2013 Serikat pekerja Tekanan untuk perusahaan Pengawasan dari pemerintah “Revisi” UU 19 tahun 2013 (??) Buruh tani personal (pangan,hortikultura , dll) Upah di akhir panen (ceblokan, dll) Tidak dicakup dalam UU 19-2013 Neightborhood relation Solidaritas komunitas sedesa Organisasi untuk buruh tani “Revisi” UU 19 tahun 2013 (??)
  31. 31. Dukungan yang dibutuhkan di Indonesia: • investasi pertanian agroekologis • memberi perhatian pada kearifan lokal • memberi akses dan kontrol sumber daya (air, tanah, dan modal) dari korporasi ke komunitas lokal • memperkuat organisasi tani. • Konsep “petani kecil” mesti masuk secara tegas dalam kebijakan dan menjadi agenda penting setiap negara di Asean. • IFPRI and ODI (2005) Berjudul “The Future of Small Farms” menyebutkan bahwa “….small farmers have a future but will need a variety of technological and nontechnological interventions to overcome the challenges they face”. • Dibutuhkan kreativitas menciptakan teknologi yang sesuai dengan mereka, serta kelembagaan 31
  32. 32. UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman: • 18 Juli 2013 = uji materil perwakilan petani dikabulkan sebagian oleh MK. • Petani dan jaringan NGO melakukan uji materiil pasal 5, 6, 9, 12 dan 60 karena dinilai tidak melindungi petani kecil. • MK mengabulkan sebagian dari permohonan, yaitu pasal 9 ayat 3 dan pasal 12 ayat 1. • Maka, perorangan petani kecil dapat melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah tanpa harus izin pemerintah terlebih dahulu • Serta, mengedarkan varietas hasil pemuliaan petani dalam negeri tanpa terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah. 32
  33. 33. UU 19 - 2013 ttg “Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”: “Petani” adalah = penggarap maksimal 2 ha, pemilik maksimal 2 ha, serta petani kebun, hortikultura dll lain yang ditetapkan khusus oleh menteri. Pasal 1 = “Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan”. Pasal 12 (2) = perlindungan petani diberikan kepada: (a) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare, (b) Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare, dan/atau (c) Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Artinya = buruh tani tak bertanah (petani tunakisma) bukan petani. • Mereka yang jelas-jelas bekerja dengan tangannya langsung, mengolah tanah, menanam bibit, menyiang rumput, menabur pupuk: tidak dilindungi, juga tidak diberdayakan negara. 33
  34. 34. UU No 18 - 2012 tentang PANGAN: Pasal 1: Kedaulatan Pangan = adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian Pangan = adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Ketahanan Pangan = adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan 34
  35. 35. Aspek Ketahanan pangan Kedaulatan pangan 1. Model produksi pertanian Fokus pada produksi atau bertipe industrial Agro-ekologis 2. Model perdagangan pertanian Liberalisasi Proteksionis 3. organisasi yang memimpin WTO Via Campesina 4. Instrumen yang digunakan AoA, TRIPS, SPS IPC 5. Pendekatan terhadap sumberdaya genetis tanaman Hak penguasaan individual Anti hak paten, penguasaan secara komunal 6. Wacana tentang lingkungan Rasionalis ekonomis Rasionalisme hijau (green rationalism) 7. Nuansa Teknis Politis-humanis 35
  36. 36. UU No 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh: Tidak ada kata “petani”, “buruh tani”, dan “pertanian”. Pasal 1 = Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain; Pasal 5: (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh. Pasal 6: (1) Setiap pekerja/buruh berhak memb entuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh. (2) Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang- kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh. Pasal 7: (1) Federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat pekerja/serikat buruh. (2) Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekuranq-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh. 36
  37. 37. Buku “Hak Asasi Petani” (Deklarasi La Via Campesina Regional Asia Tenggara Asia Timur Tentang Hak Asasi Petani. Federasi Serikat Petani Indonesia. 2007: Hak petani atas kehidupan yang layak. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya: 1. berhak atas hidup seperti golongan masyarakat lainnya, sebagaimana dijamin dalam piagam HAM PBB 2. berhak akan perlindungan dari berbagai ancaman terhadap keselamatan dirinya 3. berhak untuk hidup secara layak, sejahtera dan bermartabat 4. berhak akan makanan yang cukup, aman, sehat dan bergizi secara berkelanjutan 5. berhak akan pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya 37
  38. 38. “Perdagangan berkeadilan” (fair trade): = sistem perdagangan alternatif yang menjalankan prinsip-prinsip tertentu untuk mencapai kesetaraan dalam perdagangan internasional. Sepuluh prinsip perdagangan berkeadilan (fair trade): 1. Menciptakan peluang bagi produsen kecil, 2. Bersifat trasnparan dan bertanggung jawab, dimana produsen menyampaikan karakter dan kualitas barangnya secara jujur, sehingga tidak perlu broker dan iklan yang menghabiskan biaya, 3. Tidak semata-mata mengejar keuntungan, namun perduli pada kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan bagi produsen kecil, 4. Adil dalam pembayaran, 5. Tidak memperkerjakan anak-anak dan buruh paksa, 6. Mengutamakan kesetaraan gender dan kebebasan berserikat bagi produsen, 7. Memiliki tempat kerja yang sehat, 8. Meningkatkan kapasitas produsen, 9. Aktif mensosialisasikan perdagangan yang berkeadilan, dan 10. Menghormati keseimbangan ekologis. 38
  39. 39. Perdagangan BEBAS vs ADIL: 39 Perdagangan bebas Perdagangan adil Prinsip = mengurangi intervensi pemerintah. Melindungi produsen lemah di negara berkembang Dijalankan oleh WTO (tahun 1995) FLO International (1997), WFTO (1989), NEWS! (1994), dan EFTA (1990). Perhatian pada aspek ekonomi Aspek ekonomi, kemanusiaan, kesejahteraan produsen, lingkungan kerja yang sehat, keadilan gender, HAM, dan lingkungan. Keuntungan yang besar diperoleh para pedagang dan broker Bagian untuk broker dikurangi, kalau perlu dihilangkan. Keuntungan terbesar diupayakan untuk produsen. Produsen besar lebih ekonomis, akan memperoleh kekuatan di arena pasar. Produsen kecil dibela, sehingga tetap dapat hidup dan menguntungkan dari sistem perdagangan yang berjalan.
  40. 40. Dalam kebijakan ketenagakerjaan: Buruh/Karyawan/Pegawai = adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Pekerja Bebas di Pertanian = apabila seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. 40
  41. 41. Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Pertanian terhadap Angkatan Kerja Nasional. 41
  42. 42. 42
  43. 43. 43
  44. 44. 44
  45. 45. 45
  46. 46. 46
  47. 47. Tiga, Petani dan Organisasi Petani Padi 47
  48. 48. UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani: Pasal 1: • Kelembagaan Petani = lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani. • Asosiasi Komoditas Pertanian = kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani. • Dewan Komoditas Pertanian Nasional = suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani 48
  49. 49. Pasal 69: Pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani. Pasal 70: (1) Kelembagaan Petani sebagaimana terdiri atas: Kelompok Tani, Gapoktan, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. (2) Kelembagaan Ekonomi Petani berupa badan usaha milik petani. Pasal 71: Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani. 49
  50. 50. Pasal 76: (1) Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani. (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani. Pasal 77: Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di kabupaten/kota atau provinsi. Pasal 78: Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas: a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani; mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tani; c. memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri; e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil; f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani 50
  51. 51. Pasal 79: (1) Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d bersifat nirlaba yang merupakan gabungan dari berbagai Asosiasi Komoditas Pertanian. (2) Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan dalam ber- Usaha Tani. (3) Petani dalam mengembangkan Dewan Komoditas Pertanian Nasional dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan Petani. (4) Dewan Komoditas Pertanian Nasional merupakan mitra pemerintah dalam perumusan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 51
  52. 52. Kelembagaan Ekonomi Petani: Pasal 80: (1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani. (2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani. Pasal 81: Badan usaha milik Petani paling sedikit bertugas: a. menyusun kelayakan usaha; b. mengembangkan kemitraan usaha; dan c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian. 52
  53. 53. Terima kasih syahyuti@gmail.com 53

×