Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 7

Point perubahan permen 21 prtm

1

Share

Permen Perumahan Rakyat

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Point perubahan permen 21 prtm

  1. 1. POINT PERUBAHAN PERATURANMENTERI PEKERJAANUMUMDAN PERUMAHANRAKYAT TENTANG PERATURANMENTERI PEKERJAANUMUMDAN PERUMAHANRAKYAT NOMOR 21/PRT/M/2016 TENTANGKEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUANPEROLEHANRUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Jakarta, 5 September 2017
  2. 2. POINT PERUBAHAN No Point SEMULA MENJADI 1 Pengertian Tentang Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran adalah orang perseorangan calon penerima KPR Bersubsidi. Kelompok Sasaran adalah rumah tangga suami dan istri yang berstatus kawin atau orang perseorangan yang berstatus lajang calon penerima KPR Bersubsidi. 2 Batasan Penghasilan Batasan penghasilan maksimal Rp 4.000.000 untuk seluruh Wilayah Indonesia, dengan ketentuan penghasilan pokok pemohon. Batasan penghasilan dibagi menjadi 3 wilayah dengan setiap wilayah dibagi 3 Segmen penghasilan, sehingga kelompok sasaran yang mendapat KPR Bersubsidi akan berbeda berdasarkan wilayah, dengan ketentuan penghasilan keluarga. 3 Masa Subsidi/Masa Pinjaman Jangka waktu subsidi sampai tenor 20 Tahun. Masa subsidi Untuk KPR Bersubsidi berjenjang berdasarkan batasan segmen kelompok sasaran, dan dengan diberikan suku bunga yang tetap selama masa subsidi. 2 1
  3. 3. POINT PERUBAHAN No Point SEMULA MENJADI 4 Amortisasi KPR Bersubsidi Menggunakan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif. Menggunakan metode perhitungan bunga efektif. 5 Persyaratan Kelompok sasaran Belum adanya persyaratkan pendukung untuk kelompok sasaran yang berstatus suami dan istri. Dipersyaratkan untuk melampirkan : • Fotokopi Kartu Keluarga; • Fotokopi Surat Akta Nikah (bagi yang berstatus suami istri); dan • Suami/istri tidak bekerja harus dilengkapi surat keterangan tidak bekerja dari kelurahan. 6 Pengecekan dokumen Kelompok Sasaran dapat dilakukan setelah terbitnya SP3K Pelaksanaan pengecekan Dokumen pengajuan KPR Bersubsidi dan pengecekan Fisik Bangunan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas setelah pembayaran yang dilakukan oleh Satker,PPDPP, atau Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan. Pelaksanaan pengecekan dapat dilakukan setelah adanya SP3K sebagai pengecekan ketepatan sasaran yang dilakukan oleh Satker, PPDPP, atau tim yang ditunjuk dengan melakukan pengecekan lapangan yang meliputi pengecekan dokumen kelengkapan debitur/nasabah, Fisik Bangunan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas. 3 2
  4. 4. POINT PERUBAHAN No Point SEMULA MENJADI 7 Komponen Penentuan Harga Jual Rumah Belum diatur terkait dengan komponen yang menentukan harga jual rumah. Harga jual rumah terdiri dari komponen biaya: • tanah; • bangunan rumah; • prasarana, sarana, dan utilitas; • Perizinan; • pemasaran; • pajak masukan; dan • keuntungan. 8 Pemberian SBUM kepada Debitur/Nasabah Seluruh debitur/nasabah untuk Rumah sejahtera tapak diberikan SBUM. SBUM diperuntukan bagi segmen kelompok sasaran dengan penghasilan terendah. 9 Penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pengecekan Fisik bangunan dilakukan oleh Bank Pelaksana sebagai syarat Verifikasi. • SLF menjadi syarat untuk menjamin kehandalan bangunan Rumah Subsidi sebelum Bank Pelaksana melakukan akad kredit. • SLF diterbitkan oleh pemerintah daerah, apabila daerah belum memiliki lembaga yang membidangi SLF, maka pelaksanaan pengaturan SLF bangunan gedung berpedoman pada Peraturan Menteri PU Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. 4 3
  5. 5. POINT PERUBAHAN 5 4 Catatan: Selain 11 Butir Perubahan, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Draft Perubahan Peraturan Menteri No Point SEMULA MENJADI 10 Registrasi Pelaku Pembangunan Pelaku pembangunan yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan perumahan yang mendapat kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR harus memenuhi persyaratan : • terdaftar sebagai pelaku pembangunan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan; • Memiliki KTP; dan • Memiliki NPWP perorangan atau badan hukum. 11 Pemberlakuan Perubahan Peraturan Menteri Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini diberlakukan 1 Januari 2018.
  6. 6. POINT PERUBAHAN SEGMEN PENGHASILAN ALTERNATIF I Antara Rp. 6.000.000 sampai dengan Rp. 7.000.000 5% Sarusuna 4 Tahun II Antara Rp. 4.000.000 sampai dengan Rp. 6.000.000 5% Rumah Tapak/ Sarusuna 6 Tahun III Paling banyak Rp. 4.000.000 5% Rumah Tapak 10 Tahun diberikan I Antara Rp. 6.000.000 sampai dengan Rp. 7.500.000 5% Sarusuna 4 Tahun II Antara Rp. 4.000.000 sampai dengan Rp. 6.000.000 5% Rumah Tapak/ Sarusuna 6 Tahun III Paling banyak Rp. 4.000.000 5% Rumah Tapak 10 Tahun diberikan I Antara Rp. 6.500.000 sampai dengan Rp. 8.500.000 5% Sarusuna 4 Tahun II Antara Rp. 4.500.000 sampai dengan Rp. 6.500.000 5% Rumah Tapak/ Sarusuna 6 Tahun III Paling banyak Rp. 4.500.000 5% Rumah Tapak 10 Tahun diberikan 3 Papua dan Papua Barat Setelah Masa subsidi berakhir diberlakukan suku bunga KPR Non Subsidi No Wilayah Segmen Kelompok Sasaran Batasan Penghasilan Keluarga (Rp per bulan) Suku Bunga KPR Bersubsidi Jenis Rumah Masa Subsidi SBUM Keterangan 1 Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Sumatera, dan Sulawesi Setelah Masa subsidi berakhir diberlakukan suku bunga KPR Non Subsidi 2 Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara, dan Kalimantan Setelah Masa subsidi berakhir diberlakukan suku bunga KPR Non Subsidi
  7. 7. TERIMA KASIH K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K YAT D I R E K T O R AT J E N D E R A L P E M B I AYA A N P E R U M A H A N TERIMA KASIH

×