Pedoman kerja mekanisme hibah luar negeri

2,207 views

Published on

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,207
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
103
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pedoman kerja mekanisme hibah luar negeri

  1. 1. PEDOMAN KERJA MEKANISME KOORDINASI HIBAH LUAR NEGERI Untuk Pengembangan Demokrasi di Indonesia 2010 TUJUAN SASARAN RUJUKAN RUANG LINGKUP Kementrian/Lembaga (KL) Mekanisme Penerimaan Hibah LuarPanduan terkait makanisme PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Negerikoordinasi hibah luar negeri dalam Pemerintah Daerah Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaanpengelolaan program/kegiatan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Tim Koordinasi Hibah Luar Negeripengembangan demokrasi di Pemberi Hibah Hibah Luar NegeriIndonesia demi trcapainya sinergi, Mekanisme Koordinasi Hibah Luarefektifitas, dan akuntabilitas hibah Lembaga/Organisasi non- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 40 Negeriluar negeri pemerintah Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Akuntabilitas Hibah Luar Negeri Hibah Pengelolaan dan Pengalihan Barang Pemendagri No. 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Mekanisme Penyelesaian Masalah Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing Rancangan Peraturan Pemerintah (ROO) tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 15
  2. 2. MEKANISME PENERIMAAN HIBAH HIBAH HIBAH YANG DIRENCANAKAN HIBAH LANGSUNG (melalui mekanisme perencanaan hibah) (tidak melalui mekanisme perencanaan hibah)Hibah yg telah masuk dalam dokumen perencanaan atau Hibah dalam rangka kerjasama teknik antara KL dengandokumen yg dipersamakan yg disepakati bersama antara pemberi hibah luar negeri (seperti loka karya, pelatrihan,pemerintah dqan pemberi hibah seminar), hibah bersaing (seperti riset dosen, riset peneliti)Hibah yg memerlukan dana pendamping Hibah sebagai bagian dari proyek lintas NegaraHibah yg dilaksanakan oleh lembaga/organisasi non-pemerintah melalui pemerintah Hibah yang durasi pelaksanaannya kurang dari 12 bulan atau yang diterima daqn selesai dalam tahun anggaranHibah dalam rangka kerjasama antar instansi dengan berjalanmitranya di luar negeri 15
  3. 3. MEKANISME HIBAH YANG DIRENCANAKAN1. Tahap Perencanaan Menyusun : Menteri Rencana Kegiatan Hibah Jangka Menengah & Tahunan berpedoman pada RPJMN yang mencakup : Perencanaan Rencana Pemanfaatan Hibah (RPH) paling lambat 6 bulan setelh RPJMN ditetapkan Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) paling lambat bulan November setiap tahun2. Tahap Pengajuan Usulan Penyampaian rencana penyusunan RPH Menteri/ Pimpinaan Menteri Lembaga/ Kepala Daerah/ Usulan Program/kegiatan dgn persyatan umum : KPU/Bawaslu Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Perencanaan Dokuman Perencanaan Kegiatan3. Tahap Penilaian Usulan Koordinasi Instansi pengusul, Kementrian Menteri Keuangan Menteri Keuangan,& instansi Lain yg Terkait Usulan Kegiatan Perencanaan Menteri pada Kementerian/pimpinan Penilaian Usulan RPH lambaga/kepala daerah yg kegiatannya 15 Kegiatan dalam RPH & Calon Pemberi Hibah
  4. 4. 4. Tahap Sinkronisasi dengan Program Calon Pemberi Hibah S Calon Pemberi Hibah I N Menteri Mentri Keuangan K koordinasi Instansi Pengusul Perencanaan R Kesepakatan untuk rencana O Kegiatan RPH pelaksanaan kegiatan Menteri Luar Negeri N I S Instansi Terkait A S i5. Tahap Penilaian Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan Menteri Keuangan Rancangan Naskah Perjanjian koordinasi Penerushibahan Rencana Luar Negeri Kegiatan Rinci Penilaian Kesiapan DRKH Menteri pada Kementerian/pimpinan Pelaksanaan lembaga/kepala daerah yg kegiatannya Menteri Kegiatan & Kinerja dalam RPH & Calon Pemberi Hibah Kegiatan Perencanaan Rencana Pelaksanaan Kegiatan 15
  5. 5. 6. Tahap Negosiasi & Penendatanganan Perjanjian Hibah Menteri Perencanaan, Menteri/ DRKH Menteri Keuangan Salinan pimpinan lembaga, kepala Menteri Penandatanganan daerah, Kepala BPK, pimpinan negosiasi Perjanjian Hibah instansi terkait Calon Pemberi Hibah Rencana Pelaksanaan Hibah 15
  6. 6. MEKANISME PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG Kementerian/Lembag Menteri Perencanaan Menteri KeuanganCalon Pemberi Hibah a Meneliti maksud & Melihat Program Hibah Kesesuaian dgn Prinsip Kesesuaian Langsung Penerimaan Hibah dengan RPJM Tanggapan Atas Penerimaan Hibah Rencana Penerimaan Langsung hibah langsung Tanggapan Atas Penerimaan Hibah Langsung Menandatangani Perjanjian Hibah Langsung Salinan Perjanjian Nomor Registrasi Hibah Langsung Hibah Langsung 15
  7. 7. MEAKNISME PENERUSAN HIBAH PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH dan/atau LEMBAGA LAIN DI DAERAH Pemerintah Menteri Daerah K/L Menteri Keuangan Perencana Rencana RPH Indikasi Kemampuan Konfirmasi Penerushibahan Keuangan Pemda Penilaian Persetujuan Penyusunan Kegiatan Rinci Penerusan Hibah Perjanjian PenerusanSalinan Perjanjian Salinan Perjanjian Salinan Perjanjian HibahPenerusan Hibah Penerusan Hibah Penerusan Hibah Pemindahbukuan Permintaan Pembayaran LangsungPenyaluran Dana Rekening Khusus Pembiayaan Pendahuluan 15
  8. 8. 15
  9. 9. MEKANISME PENYALURAN HIBAH PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI non-PEMERINTAH Kementrian/Lembag /Pemda Lembag /Organisa ino -PemerintahMengumumkan Program/Kegiatan Hibah yang akan disalurkan dan meminta usulan program dalam bentuk concept note Seleksi concept note : Jenis dan kriteria program, Jumlah dana yang Mengajukan concept note diajukan, Adminstrasi organisasi Mengumumkan hasil seleksi concept note dan meminta proposal lengkap Seleksi proposal lengkap Mengajukan proposal lengkap Mengumumkan hasil seleksi proposal lengkap (proposal terpilih)Termasuk menginformasikan kelemahan/kekurangan proposal Lembaga/Ormop yang tidak lolos seleksi Penandatanganan Perjanjian Hibah 15
  10. 10. MEKANISME PENYALURAN HIBAH non-NEGARA KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI non-PEMERINTAHPemberi Hibah Lenbaga/Organisasi Informasi Kegiatan Hibah Langsung Pemerintah Non-Negara non-pemerintah Tim Koordinasi Pengiriman Uang Melalui Rekening bank Pemberian Uang/Barang Kepada Peneima Hibah Penerusan dari lembaga/Organisasi nono- pemerintah afiliasi internasional (Pemendagri No. 38 Thn 2008) 15
  11. 11. MEKANISME PENCATATAN DALAM DIPA DAN PEMBUKAAN REKENING Kementrian Keuangan Tahapan Kementerian/Lembaga Pengelolaan Utang Anggaran PerbendaharaanPenandatanganan ProdocdanPerjanjian Project DocumentHibahRegistrasi Hibah Naskah Perjanjian Permohonan Proses RegistrasiPencantuman di DPA Surat Tanda Registrasi Permohonan Pencatatan dalam Proses Pencatatan hibah di Proses aplikasi RKA-KL dan aplikasi DIPA aplikasi RKA-KL Pencatatan hibah di Aplikasi DIPA Surat Tanda Pencatatan Nomor Register di aplikasi DIPAPembukaan Rekening : Proses Pengalokasian Dana hibah Proses Penetapan • Mekanisme Multilateral penertiban DIPA dalam RKA-KL SP SAP SK DIPA Rekening dibuka dengan• Mekanisme Bilateral menggunakan Rekening Laporan Pemerintah Lainnya Menerima Laporan pembukaan rekening dari donor Laporan 15
  12. 12. TIM KOORDINASI HIBAH Mendukung Pemerintah dalam pengelolaan hibah secara sinergis, efektif, TIM dan akuntabel Bersifat Permanen KOORDINASI Memiliki Fungsi, Tugas dan Wewenang dalam tahap Bersifat ad hoc (sesuaiPerencanaan & Pelaksanaan program/Kegiatan kebutuhan) TIM TIM Berbentuk kelompok KOORDINASI PUSAT KOORDINASI DAERAH kerja/sekretariat bersama Pengambilan keputusan melalui rapat dgn musyawarah Kementerian Perencanaan Kementerian Dalam Negeri mufakat. ANGGOTA TIDAK ANGGOTA TETAP Keanggotaan : Kementerian Luar Negeri TETAP Kementerian Keuangan Bappeda (Sbg Ketua) Kementerian Koor Polhukam Badan Kesbangpol Kementerian KomInfo Biro Hukum Pemberi Hibah TIM PENGARAH Kementerian Sekretariat Negara Biro Pemerintahan OMS (Pejabat Eselon I) KPU serta BaWasLu SKPD Terkait Media Massa KPU (atau yg setingkat( Perguruan Tinggi TIM TEKNIS Membantu Tim Pengarah Perguruan Tinggi (Bersifat sewaktu-waktu (Pejabat Eselon II) dalam proses pengambilan Media Massa jika diperlukan) keputusan terjadap usulan Tokoh agama/tokoh adat program/kegiatan dar KL dan Organisasi Masy. Sipil (OMS) Pengambil keputusan dalam tim TIM PENDUKUNG calon pemberi hibah koordinasi pusat, baik dalam Kelompok Kerja perencanaan, pelaksanaan, Tim Sekretariat Membantu Tim Teknis monitoring, dan evaluasi mempersiapkan & melaksanakan hal- hal terkait dengan tugas tim teknis 15
  13. 13. HUBUNGAN ANTARA TIM KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH TIM KOORDINASI PUSAT TIM KOORDINASI DAERAHMenginformasikanprogram/kegiatan yang akan Menginformasikandilaksanakan di daerah yang telah program/kegiatan yang akandisetujui di tingkat pusat sedang berlangsung di daerahMeminta masukan tentang Memberi masukan prioritas danprioritas dan lokasi lokasi program/kegiatan yangprogram/kegiatan yang diusulkan sesuai kebutuhan daerahK/L dan calon Pemberi Hibah Menyampaikan hasil monitoringMelakukan supervise dan asistensi untuk bahan masukan dalam rapatuntuk memperkuat tim koordinasi koordinasi di tingkat pusatdaerah 15
  14. 14. MEKANISME KOORDINASI HIBAH PENGEMBANGAN DEMOKRASIP Kementerian Pemerintah Keuangan PE Kementerian E Negara AsingN Lembaga Lembaga PBB ME Lembga Multilateral BR Kementerian EI Perencanaan (Bappenas) RM Pemda IA Lembaga Keuangan Asing H Lembaga KeuanganH Non-Pemerintah Tim Koordinasi I non-AsingI OMS B Lembaga Keuangan NasionalB Universitas Tim Tim A di Luar negeriA Media Massa Koordinasi Koordinasi Perorangan HH Swasta Daerah Pusat Nasional/Asing DTF (Democracy Trust Fund) Koordinasi Aliran Dana Usulan & Laporan Aliran Informasi →→ 15
  15. 15. AKUNTABILITAS HIBAH Pelaporan Pemantauan & (Laporan Manajerial) Penatausahaan Evaluasi Hibah PEMBERI HIBAHAdministrasi Akuntansi Evaluasi :Pencatatan Hibah KEMENTRIAN KEMENTERIAN PERENCANAAN KEUANGAN Hibah Menteri Perencanaan →laporan kinerja (KINERJA (REALISASI pelaksanaan hibah triwulanan PELAKSANAAN) PENYERAPAN) Pemantauan : KL/Pemerintah → kemajuan pelaksanaan & Menteri Keuangan → Laporan triwulanan realisasi Penyerapan Hibah perkembangan realisasi penyerapan EXECUTING AGENCY Menteri Keuangan & Menteri Perencanaan triwulanan → pelaksanaan/kemajuan kegiatan KEMENTERIAN LEMBAGA PEMDA IMPLEMENTING AGENCY Langkah Penyelesaian /Hasil Penilaian Evaluasi Akhir (Paling Lambat 6 bulan setelah Perjanjian Hibah Berakhir) oleh Mneteri/Pimpinan Menteri Lembaga/Kepala Daerah Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan melalui Tim Kegiatan Hibah → Koordinasi Perencanaan Tahap Selanjutnya 15
  16. 16. PENGELOLAAN & PENGALIHAN BARANGPemberi Berita Acara Serah Terima (BAST) KL/Pemda Hibah Daftar Barang Milik Negara (BMN) Berakhir Kegiatan Seluruh Barang di catat dalam Daftar Inventaris Kekeayaan Milik Negara (IKMN) 15
  17. 17. MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH Masalah Hibah yang Direncanakan Hibah Langsung Menteri Keuangan KL yang Menandatangani Dalam + Perjanjian Hibah Usulan Menteri Perencanaan Rapat TimPengarah Klarifikasi Jika dirasa keberatan akan keputusan yang diambil Langkah Peneyelesaian yang Ditempuh KL/Pemda Dan/atau Pemberi Hibah 15

×