Uu desa pembangunan desa

46,033 views

Published on

0 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
46,033
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
2,252
Comments
0
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uu desa pembangunan desa

  1. 1. 1 PENGATURAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Tasikmalaya, 14 Juni 2014
  2. 2. 2 Dana Desa Akan Masuk dalam RAPBN 2015 Jumat, 30 Mei 2014 | 18:15 WIBCIANJUR, KOMPAS.com — Pemerintah telah merampungkan rancangan peraturan pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Setelah PP disahkan, maka alokasi dana desa yang ada di dalamnya akan masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. "Rencananya, dengan PP yang dibuat ini, kemungkinan akan dimasukkan ke dalam APBN 2015. Soal detailnya, nanti setelah ditandatangani Presiden, baru nanti kita bicara lagi," ujar Menteri Keuangan Chatib Basri seusai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Cipanas, Jumat (30/5/2014).
  3. 3.  Pengaturan Desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  UU Desa menjamin adanya Kepastian Hukum bagi Desa.  Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa wajib menjalankan UU Desa dimaksud. KEDAULATAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN NEGARA
  4. 4. KEDAULATAN HUKUM NKRI TUJUANASAS KEDUDUKA N POKOK-POKOK PENGATURAN DESA UNDANG-UNDANG NO.6/2014 TENTANG DESA ATURAN PELAKSANAAN : PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN MENTERI, PERATURAN DAERAH, PERATURAN DESA UUD 1945
  5. 5. 5 DEFINISI DESA Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. 6. 1. MEMBERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS DESAYANG ADA DENGAN KEBERAGAMANYA 2. MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM ATAS DESA 3. MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA MASYARAKAT 4. MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN DAN PARTISIPASI MASY 5. MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL, EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, BERTANGGUNGJAWAB 6. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK GUNA PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN UMUM 7. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT 8. MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA 9. MEMPERKUAT MASY. DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN 6 TUJUAN PENGATURANTUJUAN PENGATURAN
  7. 7. 7 ASAS PENGATURAN DESA 1. rekognisi; 2. subsidiaritas; 3. keberagaman; 4. kebersamaan; 5. kegotongroyongan; 6. kekeluargaan; 7. musyawarah; 8. demokrasi; 9. partisipasi; 10.kesetaraan; dan 11.pemberdayaan. UU Desa : Pasal 3
  8. 8. Asas Rekognisi Asas pengakuan dan penghormatan yang diamanatkan oleh konstitusi dalam ilmu sosial disebut sebagai rekognisi. Rekognisi mencakup pengakuan keragaman budaya untuk membangun keadilan budaya (cultural justice) serta pengakuan terhadap kemandirian desa. Yang strategis adalah rekognisi terhadap: Hak Asal-Usul, Inisiatif (prakarsa) dan produk hukum desa, tradisi dan institusi lokal.
  9. 9. Asas Subsidiaritas ”masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi kedudukannya harus memberi bantuan kepada anggota-anggotanya atau lembaga yang lebih terbatas sejauh mereka sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas mereka secara memuaskan. Sedangkan apa yang dapat dikerjakan secara memuaskan oleh satuan-satuan masyarakat yang lebih terbatas jangan diambil alih oleh satuan masyarakat yang lebih tinggi”. Franz Magnis-Suseno, 1987, Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 307
  10. 10.  Asas subsidiaritas ini menjamin kewenangan lokal berskala Desa  Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa berkewajiban memfasilitasi dan membantu desa untuk berdaya mengelola secara mandiri urusan-urusan lokal berskala Desa  Konsekuensinya, segala urusan lokal yang Desa dan yang mampu dikelola sendiri oleh Desa, pelaksananya harus diserahkan kepada desa. Segala urusan lokal berskala Desa yang mampu dikelola sendiri oleh Desa tidak boleh diambil alih dari Desa. 10 ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENGATURAN DESA
  11. 11. 11 KEDUDUKAN DESA Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. UU Desa : Pasal 5
  12. 12. KEDUDUKAN DESA
  13. 13. 13 KEWENANGAN DESA ∗ tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan •. PP 72/2005 Pasal 7 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : UU Desa/2014 Pasal 18 d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kewenangan Desa meliputi: ∗ urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; ∗ urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan ∗ urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang- undangan diserahkan kepada desa.
  14. 14. 14 KEWENANGAN DESA •. d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Self Governing Community Local Self Government
  15. 15. Musyawarah Desa (psl. 54) Kepala Desa (psl. 25 – 53) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl. 55 -65) Warga/Masyarakat Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad-hok) BUMDes Klp. Special Interest Perwakilan Bagian Wilayah Desa • RPJM-Desa dan RKP-Desa • APB-Desa • Peraturan Desa • Kinerja Pemerintah • Kerja Sama • RPJM-Desa • Asset Desa • Hal-hal Strategis Prinsip Tata Kelola Desa •Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa. •Demokrasi perwakilan + permusyawaran. •Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes Dipilih langsung Dipilih secara Demokratis Lembaga Kemasyarakata n/Adat 15
  16. 16. MUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESA  penataan Desa;  perencanaan Desa;  kerja sama Desa;  rencana investasi yang masuk ke Desa;  pembentukan BUM Desa;  penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan  kejadian luar biasa.  Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD DAN dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.  Hal yang bersifat strategis meliputi:
  17. 17. 17 MUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESA PASAL 80 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 80 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESA PASAL 80 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 80 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. 2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. 3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 1. tokoh adat; 2. tokoh agama; 3. tokoh masyarakat; 4. tokoh pendidikan; 5. perwakilan kelompok tani; 6. perwakilan kelompok nelayan; 7. perwakilan kelompok perajin; 8. perwakilan kelompok perempuan 9. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan 10. perwakilan kelompok masyarakat miskin. 1. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Menteri.
  18. 18. 19 DEFINISI PERATURAN DESA Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  19. 19. PERATURAN DESAPERATURAN DESAPERATURAN DESAPERATURAN DESA  Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama kepala Desa, dan peraturan kepala Desa.  Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.  Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. UU Desa : Pasal 69
  20. 20. PERATURAN DESAPERATURAN DESAPERATURAN DESAPERATURAN DESA  Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.  Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Desa.  Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa diundangkan dalam berita Desa dan lembaran Desa oleh sekretaris Desa.  Peraturan bersama kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dari dua Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.  Peraturan bersama kepala Desa merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.
  21. 21. BASIS LEGALITAS BASIS LEGITIMASI PERUMUSAN PRODUK HUKUM DESA BERBASISKAN ATURAN-ATURAN HUKUM POSITIF YANG LEBIH TINGGI PERUMUSAN PRODUK HUKUM DESA BERBASISKAN ASPIRASI MASYARAKAT
  22. 22. 23 PERATURAN DI DESAPERATURAN DI DESA PASAL 83 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 83 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERATURAN DI DESAPERATURAN DI DESA PASAL 83 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 83 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. 2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa. 3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan. 4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  23. 23. 24 PERATURAN DESAPERATURAN DESA PASAL 84 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 84 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERATURAN DESAPERATURAN DESA PASAL 84 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 84 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. 2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. 3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa. 4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan. 5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa
  24. 24. 25 PERATURAN KEPALA DESAPERATURAN KEPALA DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERATURAN KEPALA DESAPERATURAN KEPALA DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 85 Peraturan kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa. Pasal 86 1)Peraturan kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa. 2)Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa. 3)Peraturan kepala Desa waib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa
  25. 25. 26 PEMBATALAN PERDES DAN PERKADESPEMBATALAN PERDES DAN PERKADES PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PEMBATALAN PERDES DAN PERKADESPEMBATALAN PERDES DAN PERKADES PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 87 Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota
  26. 26. 27 PEMBATALAN PERDES DAN PERKADESPEMBATALAN PERDES DAN PERKADES PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PEMBATALAN PERDES DAN PERKADESPEMBATALAN PERDES DAN PERKADES PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 88 1)Peraturan bersama kepala Desa merupakan peraturan kepala Desa dalam rangka kerjasama antar-Desa. 2)Peraturan bersama kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa. 3)Peraturan bersama kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.
  27. 27. 28 PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPENGELOLAAN KEUANGAN DESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPENGELOLAAN KEUANGAN DESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 94 Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
  28. 28. 29 PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPENGELOLAAN KEUANGAN DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPENGELOLAAN KEUANGAN DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 93 1)Pengelolaan Keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban. 2)Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3)Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
  29. 29. Baik dana yang bersumber dari DAU + DBH maupun alokasi dari APBN yang diperuntukan untuk desa dialokasikan ke desa melalui kabupaten. 30
  30. 30. ProvinsiProvinsi DanaDana PerimbanganPerimbangan Program/HibahProgram/Hibah RPJMDes & APBDes Kabupaten/ Kota Indeks Indikat or Alokasi & Pemanf a-atan SKEMA SUMBER-SKEMA SUMBER- SUMBERSUMBER PENDAPATAN DESAPENDAPATAN DESA DARI PUSATDARI PUSAT 1.1. DAD: 10% dari DAU + DBHDAD: 10% dari DAU + DBH 2.2. 10% dari b10% dari bagian dari Pajak &agian dari Pajak & RetribusiRetribusi 3.3. HIbahHIbah Program K/LProgram K/L APBNAPBN Dana Transfe ke DaerahDana Transfe ke Daerah KLKL KEUANGAN DESA PA Des Sumber Lain 31
  31. 31. APBDESAAPBDESA PASAL 73 UU DESAPASAL 73 UU DESA APBDESAAPBDESA PASAL 73 UU DESAPASAL 73 UU DESA  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.  Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
  32. 32. APBDESAAPBDESA PASAL 73 UU DESAPASAL 73 UU DESA APBDESAAPBDESA PASAL 73 UU DESAPASAL 73 UU DESA  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.  Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
  33. 33. PRIORITAS BELANJA DESAPRIORITAS BELANJA DESA PASAL 74 UU DESAPASAL 74 UU DESA PRIORITAS BELANJA DESAPRIORITAS BELANJA DESA PASAL 74 UU DESAPASAL 74 UU DESA  Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.  Kebutuhan pembangunan desa meliputi tetapi tidak terbatas pada: kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
  34. 34. 35 BELANJA DESABELANJA DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BELANJA DESABELANJA DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 100 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: a.paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan b.paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 2. operasional Pemerintah Desa; 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga. 
  35. 35. 36 APB DESAAPB DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA APB DESAAPB DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 101 1)Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 2)Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 3)Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain. 4)Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
  36. 36. 37 INFORMASI RENCANA ANGGARAN DESAINFORMASI RENCANA ANGGARAN DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA INFORMASI RENCANA ANGGARAN DESAINFORMASI RENCANA ANGGARAN DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 102 1) Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi. 2) Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota. 3) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan Prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah. 4) Informasi dari gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.
  37. 37. 39 UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DEFINISI PEMBANGUNAN DESA Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  38. 38. TUJUAN PENGATURAN DESA PASAL 4 UU DESA (TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA) TUJUAN PENGATURAN DESA PASAL 4 UU DESA (TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)  mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;  memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan  memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
  39. 39. 41 WEWENANG KEPALA DESA (TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA) WEWENANG KEPALA DESA (TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA) Pasal 26 1)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:  memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;  menetapkan Peraturan Desa;  menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;  mengembangkan sumber pendapatan Desa;  mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  memanfaatkan teknologi tepat guna;  mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  40. 40. 42 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa DESA MERUPAKAN SUBYEK HUKUM (PEMEGANG HAK DAN KEWAJIBAN) DALAM URUSAN :
  41. 41. 43 IMPLIKASI UU DESA: TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DARI COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT MENJADI VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENT CDD VDD BERSIFAT APOLITIS BERSIFAT POLITIS
  42. 42. 44 DINAMIKADINAMIKA VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENTDINAMIKADINAMIKA VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENT MUSDES DANA DESA/ALOKASI DANA DESA PEMDES BPD RAKYAT DESA
  43. 43. DINAMIKA VDD BERKONTEKS OTONOMI DAERAH BIROKRASI : KEPUTUSAN TEKNOKRATIS BIROKRASI : KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPR: KEPUTUSAN POLITIK DPR: KEPUTUSAN POLITIK DESA KEPUTUSAN PARTISIPATIF KEPENTINGAN KOLEKTIF DESA KEPUTUSAN PARTISIPATIF KEPENTINGAN KOLEKTIF JARING ASMARA REGULASI / PROYEK MUSRENBAN G HEARING LEGISLASI RUANG PUBLIK BKADBKAD
  44. 44. UU Desa Pasal 78UU Desa Pasal 78 PEMBANGUNAN DESAPEMBANGUNAN DESA UU Desa Pasal 78UU Desa Pasal 78 PEMBANGUNAN DESAPEMBANGUNAN DESA  Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.  Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
  45. 45. UU Desa Pasal 79UU Desa Pasal 79 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA UU Desa Pasal 79UU Desa Pasal 79 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  Perencanaan Pembangunan Desa mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.  Perencanaan Pembangunan Desa meliputi:  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;  Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes) jangka waktu 1 (satu) tahun.  RPJMDes dan RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.  Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.  Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
  46. 46.  Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.  Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.  Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah UU Desa Pasal 80UU Desa Pasal 80 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA UU Desa Pasal 80UU Desa Pasal 80 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  47. 47.  Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa meliputi : UU Desa Pasal 80UU Desa Pasal 80 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA UU Desa Pasal 80UU Desa Pasal 80 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;  pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;  pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;  pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan  peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
  48. 48. 50 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 114 1)Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. 2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Pasal 115 Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan
  49. 49. 51 RPJM DESA DAN RKP DESARPJM DESA DAN RKP DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA RPJM DESA DAN RKP DESARPJM DESA DAN RKP DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 116 1)Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif. 2)Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. 3)Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. 4)Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa. 5)Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. 6)Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  50. 50. 52 RPJM DESARPJM DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA RPJM DESARPJM DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 117 1)RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota. 2)RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa. 3)RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. 4)RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
  51. 51. 53 PENJELASAN TTG RPJMDESAPENJELASAN TTG RPJMDESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PENJELASAN TTG RPJMDESAPENJELASAN TTG RPJMDESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 117 ayat (3) Yang dimaksud dengan “kondisi objektif Desa” adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
  52. 52. 54 RKP DESARKP DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA RKP DESARKP DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 118 1)RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 2)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 3)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian: a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga; d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
  53. 53. 55 RKP DESARKP DESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA RKP DESARKP DESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 118 4)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 5)RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. 6)RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. 7)RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
  54. 54. 56 RKP DESARKP DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA RKP DESARKP DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 119 1)Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. 2)Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi. 3)Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota. 4)Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi. 5)Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. 6)Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.
  55. 55. 57 PERUBAHAN RPJM DESA DAN RKP DESAPERUBAHAN RPJM DESA DAN RKP DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERUBAHAN RPJM DESA DAN RKP DESAPERUBAHAN RPJM DESA DAN RKP DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 120 1)RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal: a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 2)Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
  56. 56. 58 UU DESA MENGHADIRKAN :SATU DESA SATU PERENCANAAN SATU DESA SATU SISTEM ANGGARAN PERTUMBUHAN EKONOMI DESA DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR YANG BERTUMPU PADA SUMBERDAYA LOKAL (SDA, TTG, SDM & BUDAYA NUSANTARA)
  57. 57. 59 PRASYARA T : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG OBYEKTIF DAN PARTISIPATIF  Adanya data desa yang akurat dan lengkap  Adanya ketetapan tentang standar pelayanan desa dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial dasar  Adanya evaluasi tingkat perkembangan desa  Adanya tata ruang wilayah desa  Perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan secara partisipatif.  Penggalian kebutuhan dan penampungan aspirasi masyarakat dilakukan dengan menyelenggarakan musyawarah kewilayahan dan/atau musyawarah kelompok masyarakat.
  58. 58. 60 TAHAPAN PERENCANAAN DESA 2014 BPD MUSDES DALAM PERENCANAAN DESA PEMDES RANCANGAN RPJMDESA/RKPDESA PEMDES MUSRENBANG DESA PEMDES PERDES RPJMDESA/RKPDESA PEMDES RANCANGAN APBDESA PEMDES PRIORITAS BELANJA DESA PEMDES 31 DES = PERDES APBDESA JUNI DESEMBE R
  59. 59. UU Desa Pasal 81UU Desa Pasal 81 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA UU Desa Pasal 81UU Desa Pasal 81 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.  Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.  Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.  Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa.
  60. 60. UU Desa Pasal 82UU Desa Pasal 82 Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa UU Desa Pasal 82UU Desa Pasal 82 Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa  Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.  Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.  Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.  Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.  Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa
  61. 61. 63 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 121 1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. 2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender. 3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. 4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa. 5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.
  62. 62. 64 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 122 1) Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan program sektoral dan program daerah berskala lokal Desa di Desa. 2) Program sektoral yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa. 3) Program Pemerintah atau program sektoral dan/atau program daerah yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. 4) Program sektoral dan program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.
  63. 63. 65 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Penjelasan Pasal 122 Ayat (2) Pengintegrasian program sektor ke dalam pembangunan Desa dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan anggaran sehingga terwujud program yang saling mendukung. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “didelegasikan pelaksanaannya” adalah penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembangunan, dan aset dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Desa.
  64. 64. 66 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 123 1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. 2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas: a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu; c. penguatan kapasitas masyarakat; d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan. 3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.
  65. 65. 67 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 124 1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. 2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme: a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan; b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota; c. bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota. 3) Bupati/walikota dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.
  66. 66. 68 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 124 4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan. 5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah Provinsi ditetapkan oleh gubernur. 7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota. 8) Bupati/walikota melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. 9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.
  67. 67. 69 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 125 1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa. 2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan pemerintah Desa. 3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal: a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.  
  68. 68.  Kerja sama antar-Desa meliputi:  Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;  Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau  Bidang keamanan dan ketertiban.  Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.  Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. 70
  69. 69.  Musyawarah Antar Desa (MAD) membahas hal yang berkaitan dengan:  pembentukan lembaga antar-Desa;  pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;  perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;  pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;  masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan  kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.  Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar- Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan  Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. 71
  70. 70. 72 SATU DESA SATU PERENCANAAN SATU DESA SATU SISTEM ANGGARAN KEUANGAN DAN ASET DESA, SDM, TTG & KEARIFAN LOKAL PEMBANGUNAN DESA TERPADU  Berkembangnya BUMDES dengan mengoptimalkan keuangan dan aset desa  Berkembangnya Kerjasama Antar Desa maupun Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga  Terintegrasinya Pembangunan Desa dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Bottom Up dan Top Down)  Terwujudnya tata kelola desa yang demokratis melalui pembangunan desa secara partisipatif (hubungan timbal balik antara pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat)
  71. 71. 73 KETIDAKBERDAYAAN MASYARAKAT
  72. 72. 74 IKATAN KOMUNITAS YANG MEMUDAR 1. Adanya kondisi eksisting bahwa arah perkembangan desa cenderung menuju pada situasi kerumunan orang (crowd) dan semakin memudarnya watak desa sebagai komunitas (community). 2. Berhadapan dengan kondisi desa yang rapuh secara sosial politik muncul dua pola penyikapan. Pertama, mengidentikan desa sebagai pemerintah desa yang berujung pada kondisi desa sebagai pemerintah semu. Desa sebagai pemerintahan semu berpotensi melahirkan poltik oligarki yaitu bentuk pemerintah desa yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit masyarakat. 3. Kedua, memutlakkan partisipasi individu-individu warga desa dengan mengabaikan adanya organisasi desa. Pendekatan ini mempertajam situasi kerapuhan desa sebagai komunitas dikarenakan warga desa belum sepenuhnya selesai dengan urusan feodalisme, premanisme dan situasi apolitis. Ujungnya, situasi keberdayaan masyarakat desa yang bersifat semu (terbatas pada skala proyek).
  73. 73. 75 Salah satu wujud ketidakberdayaan masyarakat adalah kemiskinan politik dan rapuhnya ikatan kolektif desa yang dikarenakan : KEMISKINAN POLITIK  kurangnya pengetahuan tentang arti penting demokrasi di desa,  ketidakmampuan mengemukakan pendapat dan menyuarakan kepentingan-kepentingannya,  ketidakberdayaan untuk melakukan tawar-menawar dalam memperjuangkan hak personal maupun hak-hak sosial,  warga desa lebih mengutamakan kepentingan individu daripada berpartisipasi dalam kehidupan desa.
  74. 74. PEMERINTAH SWASTA MASYARAKA T “MASALAH PARADIGMA PEMERINTAHAN YANG BAIK” KEPENTINGAN MODAL KEPENTINGAN MODAL • Hancurnya ruang publik • Tiadanya kepentingan kolektif • Ketidakberdayaan rakyat • Hancurnya ruang publik politik • Tiadanya kepentingan kolektif • Ketidakberdayaan rakyat secara politis Depemerintahanisasi: Demokratisasi menguat - peran pemerintah diminimalisasikan • Ekspansi Multi National Corporate (NMC) dan modal asing • Menguatnya pasar bebas dan globalisasi
  75. 75. Pembangunan sektor ekonomi Pembangunan sektor lingkungan Pembangunan Pertanian Perbaikan sektor gizi sektor etc. Tata Kelola Pembangunan di Tingkat Desa – Eksisting Pemerintaha n Desa Kelompok Desa Sebagai OBYEK Pembangunan: Di tingkat makro •Pembangunan bersifat proyek -> tidak berkesinambungan. •Lokasi tidak merata -> faktor politik sangat berperan. Di Tingkat Mikro •Fragmentasi/tumpang tindih kegiatan •Fragmentasi kelembagaan •Fragmentasi perencanaan •Fragmentasi keuangan •Tumpang tindih kelompok sasaran Penguatan Sistem pemerintahan DesaKelompok Kelompok Kelompok ? 77
  76. 76. 78 PEMDE S SUPRA DESA Dana BLM MASYARAKAT Pendampingan PTO SUPRA DESA ADD PROYEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS PARADIGMA PEMERINTAHAN
  77. 77. 79 POTENSI MASALAH : PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN 79 DESA SEBAGAI PEMERINTAHAN pemerintahan semu yang mengabaikan adanya partisipasi masyarakat LAWAN DESA SEBAGAI KOMUNITAS pemutlakan partisipasi masyarakat yang mengabaikan adanya pemerintah desa
  78. 78. 80 AKAR MASALAH : BIAS PROYEK SEKTORAL DALAM PEMIKIRAN TENTANG DESA 1. Masih adanya pola pikir yang mengkotak-kotakan desa sebagai kategori-kategori sektoral (bias sektoral). 2. Bias proyek sektoral ini menjadikan “Desa sebagai tata kelola komunitas” yang merupakan”bejana kuasa rakyat” diberlakukan sebagai salah satu sektor tersendiri yang lepas dari sektor-sektor lainnya. 3. Desa, yang diberlakukan sebagai sektor, cenderung menciptakan fragmentasi kepentingan. 4. Berhadapan dengan fakta Desa yang terfragmentasi, penerapan program pemberdayaan masyarakat justru dilakukan melalui jalan pintas ”mobilisasi partisipasi” dalam skala proyek-proyek. Pemberdayaan masyarakat pun diberlakukan sebagai sebuah ”sektor” tersendiri.
  79. 79. 81 DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERSKALA PROYEK 1. Dalam batas-batas ruang dan waktu berskala proyek yang bersifat eksklusif, dapat dihadirkan signifikansi pengetahuan ttg pemberdayaan masyarakat, kontrol supra desa atas pelaku, kontrol supradesa atas pendayaagunaan dana pembangunan oleh masyarakat, serta landasan hukum tindakan pelaku program berdasarkan petunjuk teknis operasional (PTO). 2. Akan tetapi, ketika ruang dan waktu berskala proyek yang bersifat eksklusif itu lenyap dikarenakan perubahan aturan PTO pembangunan desa yang tidak sejalan dengan pemberdayaan masyarakat, anggota masyarakat desa yang sudah paham dan berpengalaman untuk melakukan mekanisme pemberdayaan masyarakat itu kembali hidup dalam situasi ketidakberdayaan.
  80. 80. 82 TAFSIR ULANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  81. 81. MANDAT MEMBERDAYAKAN MASYARAKATMANDAT MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UU DESA PASAL 112 AYAT 3UU DESA PASAL 112 AYAT 3 MANDAT MEMBERDAYAKAN MASYARAKATMANDAT MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UU DESA PASAL 112 AYAT 3UU DESA PASAL 112 AYAT 3  Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:  menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;  meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan  mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat.  Dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan.  Penjelasan Pasal 112 Ayat (4) Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen
  82. 82. 84 PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 126 1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. 2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga. 3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerjasama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan Pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.
  83. 83. 85 PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 127 1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. 2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa; b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa; c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal; d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
  84. 84. 86 PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 127 2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat; g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa; h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa; i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaran Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
  85. 85. BELAJAR DARI PENGALAMANBELAJAR DARI PENGALAMAN IMPLEMENTASI PROGRAM/PROYEK CDDIMPLEMENTASI PROGRAM/PROYEK CDD DANA BLM :DANA BLM : SWAKELOLA OLEH MASYARAKATSWAKELOLA OLEH MASYARAKAT DANA BLM :DANA BLM : SWAKELOLA OLEH MASYARAKATSWAKELOLA OLEH MASYARAKAT PENDAMPINGANPENDAMPINGAN MASYARAKAT :MASYARAKAT : CAPACITY BUILDINGCAPACITY BUILDING PENDAMPINGANPENDAMPINGAN MASYARAKAT :MASYARAKAT : CAPACITY BUILDINGCAPACITY BUILDING PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL :PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL : PERENCANAAN PARTISIPATIFPERENCANAAN PARTISIPATIF PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL :PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL : PERENCANAAN PARTISIPATIFPERENCANAAN PARTISIPATIF
  86. 86. 88 TAFSIR ULANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Perlu adanya perubahan cara pandang terhadap desa yaitu pemberdayaan desa dipahami sebagai pemulihan kesatuan masyarakat hukum yang berdaulat secara politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. 2. Pemberdayaan desa diarahkan kepada upaya peningkatan daya/kuasa desa untuk hadir sebagai subyek hukum dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 3. Desa sebagai Subyek Hukum merupakan sebuah Tata Kelola (Governance) yang Demokratis sebagai kesetimbangan pemenuhan Hak dan Kewajiban berlandaskan Produk Hukum Desa yang dibentuk dan ditetapkan secara demokratis.
  87. 87.  Penghadiran prinsip, tujuan, kedudukan dan kewenangan desa dalam praktek hidup masyarakat  Tata Kelola Desa yang Demokratis dan Berkeadilan Sosial (Musyawarah Desa, BPD, Partisipasi Masyarakat, Lembaga-Lembaga Masyarakat Desa)  Pilkades Bersih, Murah, Jujur dan Adil  Penyusunan Perdes dan Perda yang Partisipatif  Manajemen Pemerintahan Desa  Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dalam Pembangunan Desa  Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.  Manajemen Keuangan dan Aset Desa  Pengelolaan Kerjasama Antar Desa  Pengelolaan BUMDesa – BUMADesa  Pengembangan Sistem Informasi Desa Pemberdaya Masyarakat harus mampu mendampingi Desa untuk menjalankan UU Desa yang meliputi: TAFSIR ULANG PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATTAFSIR ULANG PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATTAFSIR ULANG PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATTAFSIR ULANG PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  88. 88. 90 PENDIDIKAN POLITIK DESA (Demokratisasi Desa sebagai Proses Belajar Sosial)  PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA DESA DIAKTUALISASIKAN DENGAN MEMFASILITASI WARGA DESA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN URUSAN DESA (PELAYANAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN).  MENDORONG DEMOKRATISASI DESA SEBAGAI GERAKAN SWADAYA POLITIK RAKYAT DALAM MENGELOLA PROSES PILKADES SECARA BERSIH DAN BEBAS POLITIK UANG, PEMILIHAN ANGGOTA BPD SECARA DEMOKRATIS, PENGAMBILAN KEPUTUSAN KOLEKTIF DESA SECARA MUSYAWARAH MUFAKAT, DAN PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL SECARA DAMAI.  MEMFASILITASI WARGA DESA TERLIBAT DALAM PERUMUSAN PRODUK HUKUM DESA.  MEMFASILITASI DESA-DESA TERLIBAT DALAM
  89. 89. 91 BANTUAN HUKUM UNTUK DESA  Pendidikan Hukum  Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa  Penanganan sengketa hukum mediasi sosial  Penanganan kasus Perdata  Penanganan kasus Pidana  Pendampingan hukum oleh para
  90. 90. 92 STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT
  91. 91. HUBUNGAN TIMBAL BALIK PEMBANGUNAN DESA - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT •. PEMBANGUNAN DESA Pembangunan Desa yang dikelola melalui Pendekatan CDD memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. WARGA DESA MENGORGANISASIKAN DIRI UNTUK MENGELOLA PEMBANGUNAN KOMUNITASNYA SECARA MANDIRI (STRUKTUR KEKUASAAAN EKONOMI) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERKUASAAN MASYARAKAT DESA UNTUK MAMPU MENGORGANISASIKAN DIRI DALAM RANGKA MENGELOLA PEMBANGUNAN KOMUNITASNYA SECARA MANDIRI (STRUKTUR KEKUASAAN POLITIK)
  92. 92. PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI MEDIA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI PENDEKATAN PEMBANGUNAN DESA
  93. 93. 95 PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 128 1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. 2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. 3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.
  94. 94. 96 PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 129 1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas: a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa; b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik. 3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
  95. 95. 97 PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 130 1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa.
  96. 96. 98 PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 131 1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing. 2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait dapat menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan Desa sesuai dengan kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
  97. 97. 99 PEMBIASAAN PRAKTIK SOSIAL – VDD STRUKTUR/SKEMATA VDD PELAKU-PELAKU TATA KELOLA DESA PENGETAHUAN YANG TEPAT TTG VDD PENGELOLAAN SUMBERDAYA OLEH DESA PENGELOLAAN KEKUASAAN OLEH DESA LEGITIMASI TINDAKAN BERBASIS HUKUM
  98. 98. 100 PENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESA MUSDES PENDAMPING DESA DANA DESA/ALOKASI DANA DESA PEMDES BPD MASYARAK AT DESA KADE R
  99. 99. PENDAMPINGAN DALAM KERJASAMA DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BIROKRASI : KEPUTUSAN TEKNOKRATIS BIROKRASI : KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPR: KEPUTUSAN POLITIK DPR: KEPUTUSAN POLITIK DESA KEPUTUSAN PARTISIPATIF KEPENTINGAN KOLEKTIF DESA KEPUTUSAN PARTISIPATIF KEPENTINGAN KOLEKTIF JARING ASMARA REGULA SI / PROYEKMUSRENBANGHEARING LEGISLASI RUANG PUBLIK BKADBKAD 101PENDAMPING DESA
  100. 100. PEMBELAJARAN SOSIALPEMBELAJARAN SOSIALPEMBELAJARAN SOSIALPEMBELAJARAN SOSIAL KADERISASIKADERISASIKADERISASIKADERISASI PENGORGANISASIANPENGORGANISASIANPENGORGANISASIANPENGORGANISASIAN Pembentukan & pemeliharaan kader (orang kunci) sebagai para penggerak tata kelola desa Dinamisasi organisasi lokal : Desa/BKAD CB Desa melalui Pelatihan dan Bimbingan : praktek secara langsung TENAGA PENDAMPING DESATENAGA PENDAMPING DESATENAGA PENDAMPING DESATENAGA PENDAMPING DESA
  101. 101. 103 BINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINBINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINBINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 154 1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa. 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala Desa; b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa; c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan; e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa; f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa; g. fasilitasi pelaksanan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
  102. 102. 104 BINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINBINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINBINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 154 1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa. 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa; i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa; j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa; p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa; q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya.
  103. 103. 105 PERATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUPPERATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUPPERATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 156 Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, kerja sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut. Pasal 157 Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 158 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  104. 104. 106 AKHIR KATA 1. Pembangunan Desa ditempatkan dalam konteks desa-desa Indonesia 2. Pengembangan kapasitas desa dalam rangka “mengajarkan” pembangunan desa harus mampu menghadirkan proses belajar sosial (belajar melalui praktek-praktek langsung). 3. UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar hukum kebijakan publik yang menjamin kepastian hukum bagi Desa dalam mengelola pembangunan desa. 4. Pendampingan masyarakat Desa ke depan harus kontekstual sesuai struktur/skemata UU Desa.
  105. 105. TERIMA KASIH

×