07 HUKUM RAHN (GADAI)
Your SlideShare is downloading.
×
![HUKUMSAMSARAH
Imam Bukhari berkata dalam kitabnya
Shahih Bukhari,”Ibnu Sirin, Atha`,
Ibrahim [An Nakha`i], Al Hasan [Al
B...](https://image.slidesharecdn.com/05-hukumsamsarahedited-editedagain-170425222518/75/hukum-samsarah-makelar-dalam-islam-14-2048.jpg?cb=1666733394)
![HUKUMSAMSARAH
Ibnu Sirin berkata,”Jika [penjual]
berkata [kepada simsar],’Juallah olehmu
barang ini dengan harga sekian....](https://image.slidesharecdn.com/05-hukumsamsarahedited-editedagain-170425222518/75/hukum-samsarah-makelar-dalam-islam-15-2048.jpg?cb=1666733394)
![HUKUMDROPSHIPPER
”Nabi SAW datang ke Madinah sedang
mereka [orang-orang Madinah]
melakukan salaf (jual beli salam) pada
...](https://image.slidesharecdn.com/05-hukumsamsarahedited-editedagain-170425222518/75/hukum-samsarah-makelar-dalam-islam-29-2048.jpg?cb=1666733394)
Check these out next
More Related Content
Slideshows for you (20)
Similar to Hukum Samsarah (Makelar) Dalam Islam (20)
More from Suryono . (16)
Recently uploaded (20)
Hukum Samsarah (Makelar) Dalam Islam
- 1. Oleh : KH. M. Shiddiq Al-Jawi, S.Si, MSI Dosen Fiqih Muamalah STEI Hamfara Jogjakarta HUKUMSAMSARAH (PERANTARAJUAL-BELI)
- 2. POKOKBAHASAN (1) Pengertian dan Hukum Samsarah (2) Syarat-Syarat Samsarah (3) Hukum Dropshipper
- 3. PENGERTIAN & HUKUM SAMSARAH
- 4. PENGERTIAN SAMSARAH Samsarah (brokerage) adalah suatu profesi (pekerjaan) dimana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Simsar (pelaku samsarah, broker) adalah perantara antara penjual dan pembeli. Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughah Al Fuqaha, hlm. 191.
- 5. PENGERTIAN SAMSARAH Para fuqoha (ahli fiqih) mendefinisikan simsar (pelaku samsarah) sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk menjual maupun untuk membeli. Definisi simsar juga berlaku untuk dallaal, yaitu orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik menjual maupun membeli. Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 2/310
- 6. HUKUMSAMSARAH Samsarah adalah pekerjaan yang halal menurut Syariah Islam. Dalilnya hadits Nabi SAW yang men- taqrir samsarah pada masa Nabi SAW. Dari Qais bin Abi Gharazah Al Kinani RA, dia berkata :
- 7. HUKUMSAMSARAH “Dahulu kami (para shahabat) berjual beli di pasar-pasar di Madinah dan kami menyebut diri kami samasirah (para simsar/makelar). Keluarlah Rasululullah SAW kepada kami kemudian beliau menamai kami dengan nama yang lebih baik daripada nama dari kami. Rasulullah SAW bersabda,’Wahai golongan para pedagang, sesungguhnya jual beli sering kali disertai dengan ucapan yang sia-sia dan sumpah, maka bersihkanlah itu dengan shadaqah.” (HR Abu Dawud no 3326; Ibnu Majah no 2145; Ahmad 4/6; Al Hakim dalam Al Mustadrak no 2138, 2139, 2140, dan 2141). (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah, 2/311; Yusuf Qaradhawi, Al Halal wal Haram fi al Islam, hlm.226).
- 8. SYARAT- SYARAT SAMSARAH
- 9. HUKUMSAMSARAH Hanya saja dalam samsarah disyaratkan beberapa hal sbb antara lain : (1) Pekerjaan simsar itu harus jelas (ma’lum), (2) Upah (ujrah) atau komisi (‘umulah) yang diterima oleh simsar harus jelas (ma’lum) (3) Upah bagi samsarah tersebut tidak terlalu tinggi (ghaban fahisy) atau mengeksploitir kebutuhan masyarakat. (4) Samsarah yang dilakukan tidak termasuk samsarah yang diharamkan, misalnya samsarah dalam jual beli antara orang kota dengan orang dusun.
- 10. HUKUMSAMSARAH Keterangan masing-masing syarat di atas : Keterangan syarat (1) : pekerjaan simsar itu harus jelas (ma’lum), baik dengan menjelaskan barang yang akan diperjual-belikan, atau dengan menjelaskan berapa lama simsar bekerja. Jika pekerjaan simsar tidak jelas, maka akad samsarahnya fasid. (Taqiyuddin An Nabhani, Syakhshiyyah Islamiyyah, 2/311)
- 11. HUKUMSAMSARAH Contoh ucapan penjual untuk memperjelas pekerjaan atau lama kerja simsar. Penjual berkata kepada simsar,”Juallah rumahku yang itu, yang alamatnya di sini, dst.” (menjelaskan barang yang akan diperjual-belikan). Atau,”Juallah rumahku dalam waktu satu minggu ini.” (menjelaskan berapa lama simsar akan bekerja).
- 12. HUKUMSAMSARAH Keterangan syarat (2) : upah (ujrah) atau komisi (‘umulah) yang diterima oleh simsar harus jelas (ma’lum). Besarnya upah boleh ditetapkan sbb : (1) berupa jumlah uang tertentu, (2) berupa persentase dari laba, (3) berupa persentase dari harga barang, (4) berupa kelebihan harga dari harga yang ditetapkan penjual, (5) atau berupa ketentuan yang lainnya sesuai kesepakatan. Yusuf Al Qardhawi, Al Halal wal Haran fil Islam hlm. 226, Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 2/310
- 13. HUKUMSAMSARAH Syaikh Yusuf Al Qaradhawi dalam kitabnya Al Halal wal Haram fil Islam hlm. 226 menjelaskan mengenai upah bagi simsar sbb :
- 14. HUKUMSAMSARAH Imam Bukhari berkata dalam kitabnya Shahih Bukhari,”Ibnu Sirin, Atha`, Ibrahim [An Nakha`i], Al Hasan [Al Bashri], memandang tidak masalah mengenai upah bagi simsar [hukumnya boleh]. Ibnu Abbas berkata, “Tidak masalah [penjual] berkata [kepada simsar],’Juallah olehmu baju ini dengan harga sekian, maka apa yang lebih dari harga sekian itu, menjadi milikmu.”
- 15. HUKUMSAMSARAH Ibnu Sirin berkata,”Jika [penjual] berkata [kepada simsar],’Juallah olehmu barang ini dengan harga sekian. Apa yang menjadi keuntungannya, itu menjadi milikmu, atau dibagi antara aku dan kamu.’ maka hal itu tidak masalah.’ Telah bersabda Nabi SAW,”Kaum muslimin [bermuamalah] menurut syarat-syarat di antara mereka.” (Lihat Yusuf Al Qaradhawi, Al Halal wal Haram fil Islam hlm. 226.).
- 16. HUKUMSAMSARAH Keterangan syarat (3) : upah bagi samsarah tersebut tidak boleh terlalu tinggi (ghaban fahisy) atau mengeksploitir kebutuhan masyarakat. Sebab menjual belikan barang dengan terlalu tinggi (ghaban fahisy) telah diharamkan syariah, Mengeksploitir kebutuhan masyarakat akan menimbulkan dharar (bahaya) bagi penjual / pembeli. (Lihat Yusuf Al Qaradhawi, Al Halal wal Haram fil Islam hlm. 226.)
- 17. HUKUMSAMSARAH Keterangan syarat (4) : Samsarah yang dilakukan tidak termasuk samsarah yang diharamkan, misalnya samsarah dalam jual beli antara orang kota dengan orang dusun Dimana orang dusun tidak tahu harga kota Atau samsarah yang mengandung unsur penipuan (al khidaa’). Ziyad Ghazal, Masyru’ Qanun Al Buyu’, hlm. 59. Taqiyuddin An Nabhani, As Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 2/314-315.
- 18. HUKUM DROPSHIPPER
- 19. FAKTA DROPSHIPPER DEFINISI DROPSHIPPER Dropshipper adalah orang yang melakukan jual beli dengan sistem dropshipping, yaitu sistem jual beli yang memungkinkan dropshipper menjual barang secara langsung dari supplier/toko kepada pembeli tanpa harus menstok/membeli barangnya terlebih dulu. (M. Shiddiq Al Jawi, Hukum Dropshipper, Media Umat, edisi 102).
- 20. FAKTA DROPSHIPPER MEKANISME DROPSHIPPING : (1) Dropshipper menawarkan barangnya (biasanya secara on line) kepada pembeli, bermodalkan foto barang dari supplier/toko, disertai deskripsi barang tersebut, dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper sendiri. (2) Pembeli yang berminat menghubungi dropshipper.
- 21. FAKTA DROPSHIPPER (3) Setelah ada kesepakatan (akad) antara pembeli dan dropshipper, pembeli mentransfer uang ke rekening dropshipper. (4) Lalu dropshipper membayar kepada supplier sesuai dengan harga beli dropshipper (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) dengan memberikan data-data pembeli (nama, alamat, nomor ponsel) kepada supplier.
- 22. FAKTA DROPSHIPPER (5) Supplier langsung mengirim barang pesanan dropshipper langsung ke pembeli, dengan nama pengirim tetap atas nama dropshipper, bukan atas nama supplier.
- 23. FAKTA DROPSHIPPER DUA MODEL KERJASAMA DROPSHIPPER - SUPPLIER: Model Pertama, supplier memberikan harga ke dropshipper, lalu dropshipper menjual barang dengan harga yang ditetapkan dropshipper itu sendiri, dengan memasukkan keuntungan dropshipper. Misal : Supplier memberikan harga kpd dropshipper Rp 100.000 utk 1 unit barang. Dropshipper menjual kpd pembeli dgn harga Rp 150.000.
- 24. FAKTA DROPSHIPPER Model Kedua, Supplier sudah menetapkan harga sejak awal kepada dropshipper, termasuk besaran fee untuk dropshipper bagi setiap barang yang terjual. Misal : supplier menetapkan harga kepada dropshipper Rp 150.000 untuk 1 unit barang, dan memberi fee Rp 50.000 kpd dropshipper per 1 unit barang yang laku terjual. Dropshipper menjual kepada pembeli tetap dengan harga Rp 150.000.
- 25. HUKUMDROPSHIPPER HUKUM SYARA’ UNTUK DROPSHIPPING MODEL PERTAMA Yaitu dropshipper berlaku sebagai penjual karena menetapkan harga sendiri. Hukumnya boleh selama memenuhi syarat-syarat jual beli salam (bai’ as salam). Mengapa diberlakukan hukum jual beli salam untuk model pertama ini?
- 26. HUKUMDROPSHIPPER Karena pada saat akad, dropshipper tidak memiliki barangnya. Padahal dropshipper adalah penjual, dengan dua bukti : Pertama, karena dropshipper menetapkan sendiri harga barangnya. Kedua, karena pengirim barang diatasnamakan dropshipper (bukan atas nama supplier).
- 27. HUKUMDROPSHIPPER Jual beli barang yang tidak dimiliki oleh penjual hukumnya haram, kecuali jual beli salam dan jual beli istishna’ (al muqaawalah / bai’ al istishnaa’). Maka dari itu, hukum syara’ yang diterapkan untuk model pertama ini adalah hukum jual beli salam. Bukan jual beli kontan (cash and carry), atau jual beli utang/kredit (bai’ ad dain).
- 28. HUKUMDROPSHIPPER Jual beli salam adalah jual beli pada barang yang belum dimiliki penjual pada saat akad dengan pembayaran uang di depan sedang barang diserahkan belakangan. Dalil bolehnya bai’ as salam antara lain riwayat Ibnu Abbas RA bahwasanya :
- 29. HUKUMDROPSHIPPER ”Nabi SAW datang ke Madinah sedang mereka [orang-orang Madinah] melakukan salaf (jual beli salam) pada buah-buahan untuk jangka waktu satu atau dua tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda,’Barangsiapa yang melakukan salaf (jual beli salam), maka hendaklah dia melakukan salaf pada takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui hingga tempo yang diketahui.” (HR Muslim, Shahih Muslim no 1604). (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah, 2/293).
- 30. HUKUMDROPSHIPPER Jadi, jika pembeli membayar harga di depan secara keseluruhan kepada dropshipper, jual belinya sah. Adapun jika harga dibayar belakangan (setelah barang diterima), atau dibayar sebagian, atau dibayar dengan sistem DP (uang muka), jual belinya tak sah. Dgn DP hanya sah pada sebagian harga yang sudah dibayar. (Yusuf As Sabatin, Al Buyu’ Al Qadimah wa Al Mu’ashirah, hlm. 48).
- 31. HUKUMDROPSHIPPER Namun jenis barang yang boleh dijualbelikan dalam jual beli salam bukan semua jenis barang, melainkan hanya jenis barang- barang tertentu saja, yaitu barang yang ditimbang (al makiil), ditakar (al mauzun), dan dihitung (al ma’duud), Misal : bahan-bahan pangan, seperti beras, gula, kecap, minyak goreng, dsb.
- 32. HUKUMDROPSHIPPER Dalilnya hadits Nabi SAW dari Ibnu Abbas RA di atas dengan lafal : “Barangsiapa yang melakukan salaf (jual beli salam), maka hendaklah dia tidak melakukan salaf kecuali pada takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui.” (HR Muslim, Shahih Muslim no 1604)
- 33. HUKUMDROPSHIPPER Adapun barang-barang yang tak ditimbang, ditakar, dan dihitung, seperti tanah, rumah, dan mobil, tak boleh hukumnya dijualbelikan secara jual beli salam (bai’ as salam), melainkan harus dengan jual beli kontan (cash and carry), atau jual beli utang/kredit (bai’ ad dain), yaitu barang diserahkan di depan dan uang dibayar belakangan. (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah, 2/293; Yusuf As Sabatin, Al Buyu’ Al Qadimah wa Al Mu’ashirah, hlm. 57).
- 34. HUKUMDROPSHIPPER Implikasi dropshipper sebagai penjual dalam akad bai’us salam : (1) Uang wajib dibayar di depan oleh pembeli kpd dropshipper secara keseluruhan, Tidak boleh dibayar di depan sebagian (DP) (bai’ al urbuun), Juga tidak boleh dibayar belakangan (jual-beli utang/angsuran) (bai’ ad dain / al bai’ bi at taqsiith).
- 35. HUKUMDROPSHIPPER (2) Barang yang dijual terbatas pada yang ditimbang, ditakar, dan dihitung, Misal : bahan pangan (beras, gula, dll) Tidak boleh pada barang yang tidak ditimbang, ditakar, dan dihitung Misal : tanah, mobil, rumah, dll
- 36. HUKUMDROPSHIPPER (3) Barang yang dikirim harus diatasnamakan dropshipper, Tidak boleh diatasnamakan supplier Karena dalam akad bai’us salam ini, yang menjadi pihak penjual adalah dropshipper bukan supplier
- 37. HUKUMDROPSHIPPER HUKUM SYARA’ UNTUK DROPSHIPPING MODEL KEDUA yaitu dropshipper tak berlaku sebagai penjual karena tak menetapkan harga sendiri hukumnya boleh selama memenuhi syarat-syarat akad samsarah (perantara jual-beli / makelar), Samsarah sendiri dibolehkan menurut syariah Islam.
- 38. HUKUMDROPSHIPPER Dalil syar’i yang membolehkan samsarah adalah hadits Nabi SAW (HR Abu Dawud no 3326; Ibnu Majah no 2145; Ahmad 4/6; Al Hakim dalam Al Mustadrak no 2138, 2139, 2140, dan 2141). Jadi pada model kedua ini, dropshipper bukan penjual, melainkan simsar (perantara) antara pembeli dengan supplier/toko (penjual).
- 39. HUKUMDROPSHIPPER Implikasi kedudukan dropshipper sebagai simsar : (1) Barang yang dikirim wajib diatas namakan supplier, tidak boleh diatas namakan dropshipper. Karena dalam akad samsarah ini yang menjadi penjual adalah supplier, bukan dropshipper. (2) Dropshipper tak boleh mencari perantara lagi (kadang disebut reseller), karena...
- 40. HUKUMDROPSHIPPER ...karena ini bertentangan dengan hukum samsarah. Dalam hukum samsarah, simsar adalah perantara (yang sifatnya langsung / satu level) antara penjual dan pembeli. Akadnya : penjual > simsar > pembeli. Jika simsar mencari simsar lagi, maka ini tidak sesuai dengan pengertian syar’i dari simsar.
- 41. HUKUMDROPSHIPPER Karena akadnya menjadi sbb : Penjual > simsar > simsar > pembeli. Ini tidak boleh, karena tidak sesuai dengan pengertian syar’i dari simsar, Pengertian syar’i simsar mewajibkan simsar itu adalah perantara langsung antara penjual dan pembeli, tanpa ada perantara lagi. [ ]
- 42. TERIMA KASIH WASSALAM
