BAB 1  PENDAHULUAN1.1.    Latar BelakangPNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan dengan tujuan mencapai keberlanjutan perbaikan...
kebersamaan, solidaritas dan kepedulian sesama anggotanya agar mampu memecahkanpersoalan-persoalannya secara bersama, meme...
Tahap transformasi ini dicirikan oleh terjadinya kemitraan sinergis antara Pemerintah denganMasyarakat, yang didukung oleh...
Gambar 1.2. Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber PenghidupanStrategi pelaksanaan pengelolaan sumber penghidupan tersebut, bero...
berbagai lembaga keuangan diantaranya UPK-BKM, koperasi, Baitul Mal wa Tanwil (BMT),Lembaga Keuangan Mikro, Perbankan, Pem...
   Kemitraan.    Semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan PPMK didorong untuk       mewujudkan kemitraan dan kerjas...
1.   Meningkatkan Kapasitas “Kelembagaan KSM”     Kelembagaan KSM mencakup media (wadah) dan pranatanya (prinsip, nilai, a...
maka orientasi pelayanan masing-masing unit pada prinsipnya diarahkan pada jenis-jeniskegiatan produktif yang dapat menunj...
BAB 2  KETENTUAN UMUM2.1.     Jenis-Jenis Kegiatan dalam PPMK2.1.1.   Jenis Kegiatan Pelayanan Sosial melalui pengembangan...
2.1.3.   Jenis Kegiatan Pelayanan Ekonomi melalui dana bergulir bagi KSM;         Jenis-jenis kegiatan pelayanan ekonomi b...
2.2.2. Sasaran LokasiSasaran lokasi kegiatan PPMK harus memenuhi kriteria sebagai berikut:    1. Kinerja kelembagaan BKM m...
Gambar 2.1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kerangka Memperkuat                          Siklus Program di Tingkat Masyaraka...
A.    Alokasi Pagu BLM PPMKBesarnya pagu BLM PPMK tiap kelurahan terseleksi adalah maksimal sebesar Rp 100 juta/ BKM.Jumla...
Tahap                       Syarat Pencairan ke BKM                         Syarat Pemanfaatan ke KSM Pencairan           ...
Modal kerja yang dimaksud dalam pedoman ini adalah dana yang diperlukan untuk memenuhikebutuhan operasional usaha seperti ...
Usaha jasa produktif diantaranya;    Sablon    Multimedia    Perbengkelan    Las    Pertukangan    Rias pengantin  ...
adalah masyarakat miskin, KSM dan UPK peserta kegiatan yang difasilitasi oleh BKM besertarelawan-relawan setempat yang ber...
BAB 3     TAHAPAN PELAKSANAAN3.1.      TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN DI TINGKAT MASYARAKAT3.1.1. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan...
d.   Tahapan         Penguatan      dan     Pengembangan,             serangkaian       kegiatan     pelatihan    dan     ...
BAB 4  MANAJEMEN DAN PENGORGANISASIAN4.1.    Manajemen PendampinganTim Manajemen pelaksana kegiatan Peningkatan Penghidupa...
2. Memfasilitasi kegiatan promosi produk-produk usaha KSM peserta kegiatan PPMK melalui     berbagai kegiatan, antara lain...
4.1.4. Tingkat KelurahanTim Kelurahan terdiri dari; Pemerintah Kelurahan/ Desa dan Tim Fasilitator.Pemerintah Kelurahan/ D...
4.     Menjamin tercapainya tujuan, keluaran, serta substansi dari pelaksanaan kegiatan PPMK di       tingkat masyarakat d...
pengembangan UPK, kemitraan usaha serta pendampingan oleh fasilitator, BKM, relawan danPemerintah Daerah.Pengembangan kapa...
    Memenuhi kelayakan usaha 5P (harga, produk, pasar, tempat, promosi)      Membutuhkan tambahan modal (modal kerja dan...
   Membutuhkan tambahan modal (modal kerja dan/ atau investasi)             Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalika...
4.3.4. Jasa PinjamanGuna mendorong pertumbuhan KSM di kegiatan PPMK, maka penerapan jasa pinjaman PPMKsebaiknya dipertimba...
Penentuan besar dan perlakuan jasa pinjaman dalam pengelolaan dana PPMK dapatmenggunakan 3 cara, yaitu berdasarkan Jasa Pi...
Sedangkan evaluasi secara prinsip adalah mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai      berdasarkan ketentuan indikator k...
c.   Penilaian kelayakan proposal KSM oleh UPK-BKM.      3.    Monitoring Tahap Pencairan dan Pemanfaatan BLM      Dilaksa...
4.4.5. Mekanisme Evaluasi      Evaluasi yang dilakukan meliputi kinerja akhir dari seluruh proses serta hasil dan dampak  ...
LAMPIRAN 1                      Tabel Indikator Capaian Hasil Kegiatan PPMK                                               ...
2. Meningkatnya       jumlah    a. Minimal    terdapat 50%       Menilai       akses   dan   KSM yang dapat meng         ...
KSM di 80% kelurahan            sasaran kegiatan PPMK.            telah keluar dari data PS-            2    setelah     2...
LAMPIRAN II                      Tabel Output Dari Setiap Komponen Program   Komponen           Pelaku           Jenis Keg...
LAMPIRAN III.       Tabel Sasaran, Tujuan dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas          SasaranNo.     Peningkatan         ...
SasaranNo.     Peningkatan                    Tujuan                             Kegiatan         kapasitas               ...
SasaranNo.      Peningkatan                   Tujuan                             Kegiatan          kapasitas              ...
SasaranNo.    Peningkatan                Tujuan                             Kegiatan        kapasitas                     ...
SasaranNo.     Peningkatan                   Tujuan                             Kegiatan         kapasitas8     Aparat Pem...
LAMPIRAN IVTahapan kegiatan di tingkat masyarakat secara rinci sebagai berikut:a.       Tahapan Persiapan ProgramSiklus ke...
No.         Rincian Kegiatan            PJ & Peserta           Waktu                 Output 06        Proses      sosialis...
Pedoman teknis ppmk 31 agust 2012 revisi 4-final
Pedoman teknis ppmk 31 agust 2012 revisi 4-final
Pedoman teknis ppmk 31 agust 2012 revisi 4-final
Pedoman teknis ppmk 31 agust 2012 revisi 4-final
Pedoman teknis ppmk 31 agust 2012 revisi 4-final
Pedoman teknis ppmk 31 agust 2012 revisi 4-final
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pedoman teknis ppmk 31 agust 2012 revisi 4-final

2,033 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,033
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
223
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pedoman teknis ppmk 31 agust 2012 revisi 4-final

  1. 1. BAB 1 PENDAHULUAN1.1. Latar BelakangPNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan dengan tujuan mencapai keberlanjutan perbaikankesejahteraan masyarakat miskin melalui proses pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakandengan menerapkan pendekatan pengokohan kelembagaan masyarakat di tingkat basis yangdisebut Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM).BKM/LKM tersebut diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalammenyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, sekaligus menjadi lokomotif upaya penanggulangankemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.Intervensi PNPM Perkotaan yang dilakukan terdiri dari transformasi sosial masyarakat dari Miskinmenjadi Berdaya, kemudian menuju Mandiri dan pada akhirnya tercapai tatanan masyarakatMadani. Saat ini, PNPM Mandiri Perkotaan berhasil membangun pondasi masyarakat berdayamelalui perubahan sikap/perilaku/cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilaiuniversal.Sejalan dengan kebijakan Tim Pengendali PNPM Mandiri Perkotaan, tahun 2012-2014 merupakanphase kemandirian, yang difokuskan pada upaya membangun kemandirian masyarakat. Strategiphase kemandirian meiliputi: (1) Memperkuat kelembagaan masyarakat (BKM & UP-UP), (2)Melaksanakan Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK), dan (3)Mengembangkan Program Kawasan Permukiman Produktif, melalui Neighbourhood Development.Dengan demikian, PPMK merupakan salah satu komponen program PNPM Mandiri Perkotaanpada phase kemandirian.Kegiatan PPMK merupakan salah satu pengembangan konsep TRIDAYA khususnya melaluipeningkatan penghidupan warga miskin dan perempuan yang terhimpun dalam KSM. Strategipelaksanaan PPMK melalui proses pendampingan dan fasilitasi.Pendampingan dan fasilitasi KSM pada dasarnya menjadi bagian dari proses pembelajaranmasyarakat dalam dinamika kelompok. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memperkokoh ikatan Pedoman Teknis PPMK 1
  2. 2. kebersamaan, solidaritas dan kepedulian sesama anggotanya agar mampu memecahkanpersoalan-persoalannya secara bersama, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraanbersama.Pedoman Teknis PPMK ini disusun sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan(stakeholders) PNPM Mandiri Perkotaan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPMKsebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan penghidupanmasyarakat miskin berbasis komunitas.1.2. Dasar PemikiranPendampingan masyarakat yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan mendorong prosestransformasi sosial dari masyarakat TIDAK BERDAYA menuju BERDAYA, MANDIRI dan menujuMADANI. Kondisi sosial masyarakat hasil pendampingan sampai saat ini sudah pada tahapBerdaya menuju Mandiri. Kemitraan Replikasi KE G IATA N Penanggu- Program- Penyu- langan Kemis- Penyiapan Pemben- Pemanfaatan Kemitraan, PPMK: program sunan PJM kinan Terpadu Manajemen masyarakat tukan BKM dana BLM Replikasi dan Usaha KSM khusus yang Pronangkis komprehensif Mampu Perbaikan Mampu Mampu Mengakses Belajar Belajar Mengelola T U J U AN Sikap, Pelaksanaan bermitra mengakses SumberDaya Bersinergi membuat Pemba- Perilaku, rencana dengan PPMK: Sumber sumber diantara program Daya ngunan dan Cara kegiatan Pemerintah daya mendukung Masyarakat kegiatan Permukiman Pandang & lainnya potensial Manajemen dan Usaha KSM Peneladan- Lembaga Bermitra Komunitas yg an Nilai Program Sinergi Bermitra Masyarakat Dg Sumber Melembagakan Masyarakat yg Penanggulangan antara dengan H AS IL Universal & daya lain yang GG dan Prinsip Mencerminkan Kemiskinan Pemerintah Sumber PPMK: KSM Represen- bermitra dalam permukiman Kemasyara TRIDAYA , Masy. & Daya tatif meningkatkan yang tertata Lainnya lainnya manajemen - katan (BKM/LKM) dan Usaha Gambar 1.1. Proses Transformasi Sosial Melalui Intervensi PNPM Mandiri Perkotaan Pedoman Teknis PPMK 2
  3. 3. Tahap transformasi ini dicirikan oleh terjadinya kemitraan sinergis antara Pemerintah denganMasyarakat, yang didukung oleh dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil lainnya (PublicPrivate Partnership/PPP). Pengalaman berbagai program penanggulangan kemiskinan, diperolehpembelajaran bahwa untuk dapat terjadinya suatu “gerakan bersama” dalam menanggulangikemiskinan diperlukan keterlibatan semua komponen masyarakat dan pemerintah meliputipemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil.Intervensi program PNPM Mandiri Perkotaan dalam mewujudkan transformasi masyarakat dariberdaya menuju mandiri, setidaknya terdiri dari dua hal:a. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) yang merupakan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.b. Membangun kemitraan dan replikasi program, yang melibatkan berbagai program penanggulangan kemiskinan dibidang sosial (pendidikan, santunan, kesehatan, dll), program perbaikan/pembangunan sarana/prasarana lingkungan permukiman dan Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK).Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) merupakanintervensi pada pengembangan kegiatan-kegiatan produktif masyarakat yang secara langsungdapat meningkatkan penghidupan masyarakat miskin dengan pendekatan pendampingan KSM.Oleh karena itu pendampingan difokuskan pada penguatan kelembagaan dan pengembanganusaha KSM.Strategi pendampingan penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha KSM dalam PPMKdilakukan melalui prinsip pengembangan lima asset sumber penghidupan manusia, yakni : modalsumberdaya manusia (human capital), modal sosial (social capital), sumberdaya alam (naturalcapital), sumberdaya fisik (phisical capital) dan sumberdaya keuangan (financial capital),sebagaimana gambar berikut: Pedoman Teknis PPMK 3
  4. 4. Gambar 1.2. Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber PenghidupanStrategi pelaksanaan pengelolaan sumber penghidupan tersebut, berorientasi pada penguatan“kapasitas kewirausahaan” masyarakat miskin agar mampu mengoptimalkan kreativitas daninovasi serta semangat kewirausahaannya. Untuk itu dilakukan serangkaian kegiatan penyadaranmaupun penguatan kapasitas anggota KSM, sehingga terbangun sumber daya manusia yangtangguh di KSM dampingan tersebut (Human Capital).Sumber Daya Manusia yang tangguh memerlukan dukungan modal sosial (social capital), melaluiproses inklusi dan partisipasi masyarakat. Proses ini memerlukan dukungan stakeholdersdiantaranya BKM, Unit Pengelola, relawan serta pihak swasta dan pemerintah lokal, sehinggamampu mendukung pengembangan KSM.Asset sumberdaya fisik (phisical capital) merupakan bagian penting dalam peningkatanpenghidupan masyarakat. Sumberdaya fisik dalam bentuk pengembangan infrastruktur produktifyang mendukung peningkatan penghidupan masyarakat, antara lain kios kerajinan, pasar, tempatpelelangan ikan, sandaran perahu, irigasi sederhana, jalan ke sentra produksi dan lain-lain.Pengelolaan asset sumber daya alam (natural capital) adalah kemampuan KSM dalammengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya sebagai bahan baku,produksi, budidaya yang menunjang keberlanjutan kegiatan produktif untuk meningkatkanpenghidupan warga miskin.Pengelolaan asset sumber daya keuangan (financial capital) pada hakekatnya mengelolakemampuan KSM dalam pemupukan modal sendiri serta memperluas akses terhadap pelayanan Pedoman Teknis PPMK 4
  5. 5. berbagai lembaga keuangan diantaranya UPK-BKM, koperasi, Baitul Mal wa Tanwil (BMT),Lembaga Keuangan Mikro, Perbankan, Pemda, CSR dll.Melalui integrasi dan pengokohan pilar-pilar peningkatan penghidupan masyarakat di atas,diharapkan dapat menciptakan KSM-KSM Mandiri yang dapat menumbuhkembangkan kegiatanusaha produktif dan kreatif yang berkelanjutan (sustainability) sehingga secara langsung KSMbenar-benar berorientasi dan berperan sebagai peningkatan penghidupan masyarakat miskin yangmenjadi anggota-anggota KSM tersebut. Apa itu PPMK ?  PPMK merupakan salah satu komponen PNPM Perkotaan, yang difokuskan pada penguatan KSM dalam rangka peningkatan penghidupan Masyarakat  Prinsip Dasar Pengembangan penghidupan masyarakat adalah Penguatan akses masyarakat miskin (KSM) kepada 5 asset sumber penghidupan manusia, yakni modal SDM (human capital), modal sosial (social capital), sumberdaya alam (natural capital), sumberdaya fisik (phisical capital) dan sumberdaya keuangan (financial capital).  Dalam pengelolaan sumber penghidupan tersebut, PPMK terkait dengan meningkatkan kemampuan KSM dalam mengakses berbagai sumber modal penghidupan.  Fokus pendampingan penguatan KSM, selain terkait dengan kelancaran modal keuangan, terutama juga berorientasi pada efektivitas kegiatan produktif yang dikembangkan KSM, sehingga dapat berkontribusi positif bagi peningkatan penghidupan anggotanya.1.3. TujuanMenguatkan “kelembagaan dan kegiatan usaha KSM” secara mandiri dan berkesinambungan yangberorientasi pada peningkatan penghidupan masyarakat miskin (sustainable livelihood)”1.4. Prinsip DasarSecara umum prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan PPMK mengacu pada prinsip-prinsipsebagaimana yang terdapat pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, sedangkan secarakhusus prinsip-prinsip dasar PPMK adalah sebagai berikut: Pedoman Teknis PPMK 5
  6. 6.  Kemitraan. Semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan PPMK didorong untuk mewujudkan kemitraan dan kerjasama sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi upaya dan manfaat kegiatan bagi warga miskin.  Kewirausahaan. Dalam kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat memerlukan jiwa pelaku usaha yang kuat, kukuh, kreatif dan tidak mudah terguncang dalam menghadapi berbagai persoalan yang menghalangi usahanya, sehingga kegiatan peningkatan penghidupannya dapat lebih produktif, tumbuh dan berkelanjutan.  Kelembagaan. KSM menjadi wahana belajar mengukuhkan pranata social yang memperteguh kebersamaan dalam memperjuangkan tujuan dan kepentingan anggota- anggotanya serta memperkokoh kemandirian KSM dalam mengembangkan kapasitas sosial ekonomi anggotanya.  Kearifan Lokal. Pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat didasarkan optimalisasi sumber daya setempat yang ada di wilayahnya maupun sekitarnya, baik sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya produksi dan pasar, sumber daya pendanaan, dan sumber daya lainnya, dalam rangka mendukung usaha yang akan dikembangkannya.  Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.1.5. KeluaranKeluaran atau hasil yang diharapkan dari kegiatan PPMK adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya jumlah KSM yang dapat melaksanakan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat berorientasi tridaya 2. Meningkatnya jumlah KSM yang dapat mengakses serta bekerjasama dengan berbagai pihak dalam berbagai program tridaya untuk peningkatan penghidupan masyarakat; 3. Meningkatnya jumlah warga miskin peserta kegiatan PPMK1.6. StrategiDalam kerangka mencapai tujuan, PPMK menerapkan 3 (tiga) strategi dasar yang satu sama lainmerupakan satu kesatuan, yaitu: Pedoman Teknis PPMK 6
  7. 7. 1. Meningkatkan Kapasitas “Kelembagaan KSM” Kelembagaan KSM mencakup media (wadah) dan pranatanya (prinsip, nilai, aturan dan pengaturannya). KSM dalam PPMK merupakan media proses pembelajaran warga miskin (PS-2) dalam rangka memperkokoh dan mempertangguh nilai-nilai universal dan saling peduli antar anggotanya. KSM juga menjadi wahana belajar memperteguh nilai-nilai musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan kelompok, kemandirian dalam mengembangkan kapasitas sosial ekonomi anggota keluarganya serta memperkuat posisi tawar agar dalam mengembangkan penghidupan para anggota semakin meningkat sehingga kesejahteraan anggota KSM semakin meningkat dan berkesinambungan. Peningkatan kapasitas usaha warga miskin (PS-2) yang terhimpun dalam KSM, dilakukan melalui pendampingan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan KSM, mencakup aspek: manajemen organisasi dan administrasi KSM, tingkat keaktifan pengurus dan para anggotanya, tata kelola dalam mencapai tujuan, nilai dan prinsip dasar serta aturan dan pengaturan KSM.2. Meningkatkan kapasitas “kelompok masyarakat miskin” dalam kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat Kapasitas “kelompok masyarakat miskin” mencakup dimensi moral, intelektual, material dan manajerial. “Kelompok masyarakat miskin” yang terdiri dari kumpulan beberapa rumah tangga pada dasarnya telah memiliki asset berupa : asset keuangan, asset sosial (modal sosial/nilai-nilai kebajikan/jaringan sosial), asset fisik lingkungan, asset sumberdaya manusia maupun asset yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya alam dan informasi. Peningkatan kapasitas tersebut dimaksudkan untuk memperluas akses terhadap berbagai asset, diantaranya kebebasan dalam menyalurkan aspirasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan guna kesinambungan kualitas kehidupan keluarga miskin. Akses pendukung peningkatan ekonomi (usaha) diantaranya berupa peningkatan kapasitas pengetahuan, keterampilan teknis usaha, manajemen ekonomi rumah tangga, perluasan pemasaran serta kemampuan menyampaikan aspirasi untuk mendorong perlindungan dalam berusaha agar tingkat resiko kerentanannya berkurang.3. Meningkatkan pelayanan BKM melalui Unit-Unit Pelngelola untuk masyarakat miskin Keberadaan BKM serta Unit-Unit Pengelolanya (UPK, UPL dan UPS) dimaksudkan untuk memperluas dan mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan penghidupannya. Secara umum layanannya berupa penyediaan akses infratruktur permukiman maupun infrastruktur produktif, akses social dan akses ekonomi, terutama dukungan dana bergulir untuk usaha produktif. Terkait pelaksanaan program PPMK, Pedoman Teknis PPMK 7
  8. 8. maka orientasi pelayanan masing-masing unit pada prinsipnya diarahkan pada jenis-jeniskegiatan produktif yang dapat menunjang secara langsung peningkatan penghidupanmasyarakat miskin secara berkesinambungan. Pedoman Teknis PPMK 8
  9. 9. BAB 2 KETENTUAN UMUM2.1. Jenis-Jenis Kegiatan dalam PPMK2.1.1. Jenis Kegiatan Pelayanan Sosial melalui pengembangan kapasitas KSM; Jenis-jenis kegiatan pelayanan social bagi KSM dalam pelaksanaan program PPMK, antara lain meliputi pelatihan, sosialisasi, vocational & on the job training, dll. Contoh Jenis Kegiatan Pelayanan Sosial dalam Program PPMK  Kegiatan pelatihan KSM, antara lain melalui Pelatihan manajemen & organisasi kelompok, pelatihan entrepreneurship, pelatihan manajemen usaha, dll  Kegiatan sosialisasi dan pemasaran KSM, antara lain melalui sosialiasi, pemasaran usaha di media lokal, booklet produk usaha, bazzar hasil usaha, pameran/event, dll  Kegiatan Vocational & On the job training, antara lain praktek latihan usaha, magang, on the job training, dll);  Peralatan Produksi, peralatan2 yg menjadi praktek produksi atau kegiatan usaha, menjadi bagian dari kegiatan pelatihan dengan dana kegiatan sosial. Contoh peralatan, al. Mesin Tenun, Mesin Bubut, Alat Cetak Batako, dll.  Dll sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku2.1.2. Jenis Kegiatan Pelayanan Infrastruktur Produktif melalui kegiatan prasarana pengembangan penghidupan masyarakat; Jenis-jenis kegiatan pelayanan Infrastruktur produktif bagi KSM dalam pelaksanaan program PPMK, antara lain meliputi prasarana produksi bata/ paving, showroom, pasar lokal/kios, prasarana limbah usaha, dan prasarana lainnya. Contoh Jenis Kegiatan Pelayanan Infrastruktur Produktif dalam Program PPMK  Kegiatan Infrastruktur Usaha Produktif, antara lain pembangunan showroom (ruang pamer produk) lokal, kios lokal, pasar lokal/tradisional, tempat pelelangan, jalan ke sentra produksi  Kegiatan Usaha Infrastruktur, antara lain melalui usaha cetak bata, usaha cetak batako, usaha pembuatan genteng, usaha bengkel, usaha sewa peralatan dll  Kegiatan Usaha Permukiman, antara lain Pengelolaan Sampah warga, Pengelolaan air minum, pengelolaan sanitasi warga, pengelolaan rumah sehat, Usaha kerajinan dari sampah atau limbahlimbah (kaleng/ botol bekas), Usaha daur ulang kertas dll);  Manajemen Infrastruktur, Bengkel kontruksi, relawan/ building controller, usaha penyusunan Maket, design, dll.  Dll sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku Pedoman Teknis PPMK 9
  10. 10. 2.1.3. Jenis Kegiatan Pelayanan Ekonomi melalui dana bergulir bagi KSM; Jenis-jenis kegiatan pelayanan ekonomi bagi KSM dalam pelaksanaan program PPMK dilakukan melalui penyediaan dana bergulir bagi KSM-KSM Unggulan (yang telah terseleksi) untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi produktif untuk peningkatan penghidupan masyarakat miskin. Contoh Jenis Kegiatan Pelayanan Ekonomi dalam Program PPMK  Kegiatan Usaha primer pertanian produktif dan kreatif, antara lain usaha terkait Tanaman pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, dll  Kegiatan ‘usaha pengolahan’ produktif dan kreatif oleh Home bisnis/industri, antara lain melalui Usaha kerajinan akar rotan tumbuhan , Usaha kerajinan anyam bambu, Usaha kerajinan pengolahan daun, Usaha pengolahan keripik singkong atau kulit singkong, Usaha budidaya jamur merang, Usaha pandai besi, dll  Kegiatan ‘Usaha jasa’ produktif, antara lain Sablon, Multimedia, Perbengkelan, Las, Rias pengantin, Perawatan kesehatan, dll  Dll sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku2.2. Sasaran2.2.1. Sasaran Penerima ManfaatPenerima manfaat program PPMK adalah KSM-KSM dengan kriteria sbb : 1. Memiliki kegiatan produktif yang berpotensi dikembangkan (prospektif).  Bagi KSM Ekonomi: Jenis Usaha sektor Jasa maupun produksi, yang prospektif pemasaran tinggi dan melibatkan warga miskin  Bagi KSM Lingkungan: Memiliki kegiatan produktif seperti pembuatan batu bata/batako. Berpengalaman membangun sarana produksi atau instalasi lingkungan yang mendukung produksi/ penghidupan (pasar lokal/kios, prasarana limbah usaha, dan prasarana lainnya).  Bagi KSM Sosial: Pernah melakukan pelatihan kerja, magang dan tindaklanjut usahanya berkelanjutan 2. Jumlah anggota minimal 5 orang, 3. Minimal 2/3 anggota KSM adalah warga miskin (terdaftar dalam PS-2) 4. Memiliki perangkat organisasi dan administrasi sederhana. 5. Bagi KSM yang memiliki kegiatan dana bergulir pernah mendapat pinjaman dari UPK atau lembaga keuangan lain dengan tingkat pengembalian pinjaman > 90%. 6. Bagi KSM bentukan baru dari warga miskin yang berasal dari beberapa KSM yang memiliki usaha sejenis, aneka usaha atau memiliki potensi untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pedoman Teknis PPMK 10
  11. 11. 2.2.2. Sasaran LokasiSasaran lokasi kegiatan PPMK harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Kinerja kelembagaan BKM minimal “Berdaya” 2. Opini audit tahun buku sebelumnya “Wajar Tanpa Pengecualian” 3. Kinerja sekretariat BKM minimal “memadai” selama 3 bulan terakhir.2.3. Komponen ProgramKegiatan PPMK terdiri dari 3 (tiga) komponen sebagai berikut: 1. Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha KSM 2. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PPMK 3. Bantuan Teknis2.3.1. Komponen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha KSMKomponen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan danusaha KSM dilakukan dalam kerangka penguatan siklus program di tingkat masyarakat, sepertitergambar dalam siklus berikut ini: Pedoman Teknis PPMK 11
  12. 12. Gambar 2.1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kerangka Memperkuat Siklus Program di Tingkat Masyarakat MUSRENBANG KECAMATAN PJM dan RENTA yang sudah disesuaikan diajukan ke Musrenbang Kecamatan PJM/ RENTA REVIEW RENTA, KINERJA KSM LKM dan KEUANGAN Penguatan dan pengembangan KSM dalam meningkatkan penghidupan masyarakat miskin (PPMK)KSM merupakan bagian dari siklus pembelajaran di tingkat masyarakat dalam PNPM MandiriPerkotaan. PPMK adalah salah satu komponen PNPM Mandiri Perkotaan yang difokuskan padapenguatan kapasitas kelembagaan dan usaha KSM.2.3.2. Komponen Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PPMKBantuan dana diberikan dalam bentuk dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PPMK. BLMPPMK bersifat stimulan dan disediakan untuk memberi akses kepada masyarakat miskin yangtergabung dalam KSM peserta kegiatan PPMK. BLM PPMK dapat digunakan untuk modal kerja,investasi dan penguatan kapasitas untuk mendukung usaha produktif yang layak berdasarkanpenilaian UPK dan mendapat persetujuan BKM yang dinyatakan dalam Berita Acara PenetapanKSM Peserta Kegiatan PPMK.KSM yang berhak menerima pinjaman BLM PPMK adalah KSM yang sudah tidak memilikipinjaman dari UPK atau lembaga keuangan lainnya. Pedoman Teknis PPMK 12
  13. 13. A. Alokasi Pagu BLM PPMKBesarnya pagu BLM PPMK tiap kelurahan terseleksi adalah maksimal sebesar Rp 100 juta/ BKM.Jumlah realisasi untuk setiap KSM sepenuhnya tergantung pada kelayakan proposal masing-masing KSM.BLM PPMK dialokasi untuk membiayai modal kerja, investasi dan pengembangan kapasitas yangdikelola oleh UPK dan BKM, khusus untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin. BLMPPMK digulirkan dan dimanfaatkan hanya untuk anggota KSM yang masuk kategori miskin (PS-2)setelah mendapat persetujuan BKM.Pada tahap awal, maksimal 5 (lima) KSM peserta PPMK terseleksi memperoleh dana BLM PPMKdengan jumlah dana yang diterima setiap KSM harus ‘sesuai kebutuhan yang tercantum dalamproposal kegiatan’ yang disetujui BKM. Pada tahap berikutnya, minimal 2 (dua) KSM barupeserta PPMK menerima perguliran dana BLM PPMK setiap tahunnya.Jumlah dana BLM PPMK yang telah ada di rekening BKM harus diinformasikan secara luas dantransparan kepada semua warga kelurahan dan perangkat kelurahan setempat. Demikian pulajumlah dana BLM PPMK yang telah diterima dan ada di rekening KSM harus diinformasikan secaratransparan kepada seluruh anggotanya.Penyampaian informasi perkembangan perguliran dana BLM PPMK secara berkala disampaikanBKM kepada masyarakat dan perangkat kelurahan setempat, serta disampaikan KSM kepadaanggota-anggotanya secara transparan dan akuntabel.B. Persyaratan Penyaluran dan Pencairan Dana BLM PPMKDana BLM disalurkan langsung kepada BKM/LKM melalui dua tahap, yakni tahap I 60% dan tahapII 40%, dengan ketentuan sebagai berikut: Tabel 2.1 Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan BLM PPMK Tahap Syarat Pencairan ke BKM Syarat Pemanfaatan ke KSM Pencairan  Hasil Seleksi dan Penetapan Lokasi  Proposal/usulan KSM peserta PPMK (Berita Acara Hasil Seleksi kegiatan PPMK telah dinyatakan layak Lokasi PPMK dan SK Penetapan oleh UPK dan disetujui oleh Rapat Tahap I Lokasi PPMK). BKM/LKM. (60%)  BKM/LKM telah melaksanakan  Melampirkan rencana penggunaan sosialisasi PPMK di Tingkat dana / RPD BLM tahap I yang telah Kelurahan (Berita Acara Sosialisasi) diverifikasi dan ditandatangani  BKM/LKM menandatangani Surat fasilitator. Pedoman Teknis PPMK 13
  14. 14. Tahap Syarat Pencairan ke BKM Syarat Pemanfaatan ke KSM Pencairan Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)  KSM menandatangani akad dengan pihak pemerintah yang diwakili kredit/SPP (surat perjanjian pinjaman) Satker setempat dan diverifikasi oleh dengan UPK dan diketahui oleh BKM Senior Fasilitator. serta perangkat kelurahan atau  Melengkapi form dokumen pencairan fasilitator (PP-BLM, Kwitansi, Copy Rek.  Melengkapi form dokumen pencairan BKM/LKM) (Kwitansi, Copy Rek. KSM, dll)  Disalurkan melalui mekanisme rembug KSM dihadiri UPK, Pengawas, BKM, relawan, perangkat kelurahan dan fasilitator  Melampirkan rencana penggunaan  Proposal/usulan KSM untuk dana BLM PPMK tahap II yang telah penggunaan dana BLM tahap II telah diverifikasi dan ditandatangani dinyatakan layak oleh UPK dan fasilitator disetujui oleh Rapat BKM/LKM  Melengkapi form dokumen pencairan  Administrasi keuangan, organisasi dan (Kwitansi, Copy Rek. BKM/LKM, manajemen KSM telah diverifikasi oleh Resume Akad Kredit pemanfaatan Fasilitator dengan hasil minimal BLM Tahap 1 ke rekening KSM) memadai Tahap II  Dana tahap I di KSM telah (40%) dimanfaatkan dan dipertanggung- jawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50%  Melengkapi form dokumen pencairan (Kwitansi, Copy Rek. KSM, dll)  Disalurkan melalui mekanisme rembug KSM dihadiri UPK, Pengawas, BKM, relawan, perangkat kelurahan dan fasilitator.C. Penggunaan Dana BLM PPMKPenggunaan dana BLM PPMK diperuntukkan untuk modal kerja, modal investasi dan peningkatankapasitas bagi pengembangan usaha produktif dan kreatif masyarakat miskin (PS-2) yang menjadianggota KSM peserta kegiatan PPMK. Pedoman Teknis PPMK 14
  15. 15. Modal kerja yang dimaksud dalam pedoman ini adalah dana yang diperlukan untuk memenuhikebutuhan operasional usaha seperti bahan baku. Modal investasi adalah dana yang harus dikeluarkan di awal, dan biasanya dipakai untuk jangka panjang seperti bangunan, peralatan usahadan barang-barang lain yang dipakai untuk jangka panjang.Prospektif kelayakan usaha (analisis pasar, analisis sumber daya, dll) tetap menjadi pertimbanganutama dalam penetapan persetujuan proposal kegiatan PPMK oleh UPK-BKM.Adapun jenis KSM yang didanai BLM PPMK, antara lain sbb: i. KSM KUBE ii. KSM Usaha Sejenisiii. KSM Aneka UsahaUsaha yang dikembangkan dalam PPMK dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokalantara lain;Usaha primer pertanian produktif dan kreatif diantaranya: Tanaman pangan Peternakan Perikanan PerkebunanUsaha olahan/ home industri, diantaranya; Usaha kerajinan akar rotan tumbuhan Usaha kerajinan dari kaleng/ botol bekas Usaha daur ulang kertas Usaha pengolahan daur ulang sampah Usaha kerajinan anyam bambu Usaha kerajinan pengolahan daun Usaha pengolahan ban bekas Usaha olahan bakau/ eceng gondok/ pelapah pisang/ dan sejenisnya Usaha pengolahan keripik singkong atau kulit singkong Usaha budidaya jamur merang Usaha produksi pangan Usaha produksi sabun Usaha pandai besi, dll Pedoman Teknis PPMK 15
  16. 16. Usaha jasa produktif diantaranya; Sablon Multimedia Perbengkelan Las Pertukangan Rias pengantin Perawatan kesehatan, dllD. Negative ListKegiatan PPMK tidak memperkenankan pemanfaatan BLM PPMK untuk kegiatan yang tidakberkaitan langsung dengan upaya pengembangan penghidupan masyarakat miskin, kegiatan yangbersifat hibah, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasipada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukumserta peraturan yang berlaku.Secara umum beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai (negative list) dengan dana BLMPPMK, adalah sebagai berikut:1. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll)2. Kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjata dan sejenisnya)3. Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank4. Kegiatan yang memanfaatkan BLM PPMK sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya.5. Pembebasan lahan6. Pembangunan rumah ibadah7. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor BKM-UP-KSM8. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam safeguard dan9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai universal2.3.3. Komponen Kegiatan Bantuan TeknisKegiatan PPMK pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya olehmasyarakat, yakni dari, oleh dan untuk masyarakat (swakelola). Sebagai pelaku utama kegiatan ini Pedoman Teknis PPMK 16
  17. 17. adalah masyarakat miskin, KSM dan UPK peserta kegiatan yang difasilitasi oleh BKM besertarelawan-relawan setempat yang berkoordinasi dengan perangkat pemerintah kelurahan.Untuk memfasilitasi kegiatan PPMK di masyarakat dilakukan oleh seluruh tim fasilitator di wilayahdampingan yang mendapatkan kegiatan PPMK, dengan dukungan operasional danpengembangan kapasitas sesuai kebutuhan.Sedangkan untuk tingkat kota/kabupaten, pelaku utama adalah pemerintah kota/kabupaten itusendiri yang digerakkan oleh relawan-relawan kota/kab, pemandu nasional pemda, dan KBP sertaTKPK-D, yang difasilitasi oleh Askot MK beserta tim korkot dengan dukungan operasional danpengembangan kapasitas sesuai kebutuhan. Gambar 2.2 Bantuan Teknis Kegiatan PPMK BKM - BKM KSM - KSM Warga Miskin Anggota KSM UPK Relawan - Relawan Tim Fasilitator Pemkot, KBP, TKPD,& Relawan Tim Korkot Kota KMP KMW Pedoman Teknis PPMK 17
  18. 18. BAB 3 TAHAPAN PELAKSANAAN3.1. TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN DI TINGKAT MASYARAKAT3.1.1. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan di tingkat MasyarakatPrinsip utama pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat adalah proses penyadaran,pemahaman, pembelajaran dan pelembagaan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakatmiskin melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif.Siklus kegiatan masyarakat adalah siklusnya masyarakat, yang menempatkan masyarakat miskin,KSM, relawan-relawan dan UPK-BKM sebagai pelaku utama atau subyek dari pelaksanaankegiatan. Posisi fasilitator bersama perangkat kelurahan setempat hanya ‘memfasilitasi’ untukmendorong dan menjamin masyarakat mampu melaksanakan kegiatannya sesuai kaidahpembangunan partisipatif dan ketentuan pelaksanaan kegiatan PPMK.Melalui upaya mendorong masyarakat sebagai pelaku utama pelaksanaan kegiatan, makadiharapkan proses kegiatan PPMK tetap berjalan berkesinambungan setelah PNPM MandiriPerkotaan berakhir.3.1.2. Tahapan Kegiatan di tingkat MasyarakatSejalan dengan prinsip di atas, tahapan kegiatan di tingkat masyarakat terdiri dari 4 (empat)tahapan sbb:a. Tahapan Persiapan Program, serangkaian kegiatan mulai dari seleksi lokasi hingga sosialisasi PPMK tingkat kelurahan kepada seluruh lapisan masyarakat di lokasi terseleksi.b. Tahapan Perencanaan, serangkaian kegiatan pelatihan tentang orientasi dan perencanaan PPMK bagi KSM, BKM, Pengawas, UPK, relawan dan perangkat kelurahan, serta pelatihan keterampilan usaha bagi anggota KSM.c. Tahapan Pencairan dan Pemanfaatan BLM, serangkaian kegiatan mulai dari pencairan dana BLM PPMK ke rekening BKM sampai akad kredit UPK-BKM dengan KSM. Pedoman Teknis PPMK 18
  19. 19. d. Tahapan Penguatan dan Pengembangan, serangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan yang mendukung penguatan dan pengembangan keberlanjutan KSM dan UPK-BKM serta penyiapan KSM untuk peserta PPMK selanjutnya. Gambar 3.1. Tahapan Kegiatan PPMK di Tingkat MasyarakatTahap Persiapan Tahap Perencanaan Tahap Pencairan dan Tahap Penguatan Program Pemanfaatan BLM dan Pengembangan Penyusunan dan Seleksi BKM dan penilaian kelayakan Pencairan dana BLM Pengembangan KSM sesuai kriteria Proposal KSM oleh UPK- PPMK ke Rek BKM keberlanjutan KSM BKM dan UPK-BKM Pelatihan Orientasi dan Perencanaan PPMK bagi KSM, BKM, Sosialisasi PPMK Pengawas, UPK, Pelatihan dan Akad Kredit UPK-BKM tingkat Kelurahan Pendampingan KSM Relawan, Perangkat dengan KSM dan UPK-BKM Kelurahan, dll Penyiapan KSM peserta PPMK selanjutnya Pedoman Teknis PPMK 19
  20. 20. BAB 4 MANAJEMEN DAN PENGORGANISASIAN4.1. Manajemen PendampinganTim Manajemen pelaksana kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas(PPMK) secara berjenjang terdiri dari:4.1.1. Tim PusatTim Pusat terdiri dari; Project Management Unit (PMU), Satuan Kerja Penanggulangan Kemiskinandi Perkotaan, Advisory dan Konsultan Manajemen Pusat (KMP)Tim Pusat bertanggungjawab dalam merumuskan kebijakan dan desain kegiatan serta pedomanPPMK, KMP mendukung PMU dalam mengendalikan kegiatan PPMK secara Nasional, antara lain;pengembangan kapasitas, pengendalian KMW, penyusunan KAK, pelaporan, manajemen data dll.Dalam pelaksanaannya KMP berkoordinasi dengan Advisory.4.1.2. Tingkat ProvinsiTim Provinsi terdiri dari; Satuan Kerja Penataan Bangunan Lingkungan (Satker PBL), PemerintahProvinsi, dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW). KMW bertanggungjawab dalammengendalikan kegiatan PPMK di tingkat Provinsi, antara lain; pengembangan kapasitaspendampingan, pengendalian Korkot, pelaporan, manajemen data dll. Dalam pelaksanaannyaKMW berkoordinasi dengan Satker PBL dan Pemerintah Provinsi serta bertanggungjawab kepadaPMU melalui KMP.4.1.3. Tingkat Kota/ KabupatenTim Kota/ Kabupaten terdiri dari; Pemerintah Kota/ Kabupaten dan Tim Koordinator Kota (Korkot).Pemerintah Kota/ KabupatenPemerintah Kota/ Kabupaten antara lain terdiri dari; Walikota/ Bupati, DPRD, SKPD, dan TKPKDyang antara lain membantu dalam;1. Memfasilitasi kemitraan pengembangan penghidupan, usaha ekonomi produktif dan kreatif. Pedoman Teknis PPMK 20
  21. 21. 2. Memfasilitasi kegiatan promosi produk-produk usaha KSM peserta kegiatan PPMK melalui berbagai kegiatan, antara lain; bazar, web site, pasar malam, pameran, dsb.3. Memfasilitasi monitoring kegiatan PPMK di tingkat masyarakat.Tim Koordinator Kota (Tim Korkot)Tim Korkot terdiri dari Koordinator Kota/ Kabupaten yang dibantu oleh beberapa asisten seperti:Asisten Korkot CD, MK, Infrastruktur, Manajemen Data, Urban Planner, Kemitraan. Bilamana diKota/ Kabupaten tidak terdapat Korkot, maka Kota/ Kabupaten tersebut difasilitasi oleh AskotMandiri. Adapun ruang lingkup tugas Tim Korkot antara lain;1. Memperkuat kapasitas TKPKD, KBP, FKA BKM dalam pelaksanaan kegiatan PPMK.2. Memfasilitasi Pemerintah Kota/ Kabupaten di wilayahnya dalam pelaksanaan kegiatan PPMK.3. Bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pencapaian tujuan, keluaran, serta substansi dari pelaksanaan kegiatan PPMK di wilayahnya.4. Pengendalian, pendampingan dan peningkatan kapasitas Tim Fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan PPMK di wilayahnya.5. Menjamin tercapainya tujuan, keluaran, serta substansi dari pelaksanaan kegiatan PPMK di tingkat Kota/ Kabupaten.6. Melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi program.7. Menjamin akurasi data SIM tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan PPMK.8. Membantu dan memfasilitasi pengembangan pasar usaha serta jaringan usaha yang lebih luas.9. Menyusun best practice kegiatan PPMK.10. Melakukan koordinasi dan mediasi (a.l. jejaring, kemitraan, bridging, maupun linkages) dengan para pemangku kepentingan di daerah, antara lain, Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Lembaga perbankan dan non perbankan, Perguruan Tinggi, swasta maupun BUMN/D dan Pemerintah Kelurahan, LSM serta masyarakat kelurahan lainnya termasuk potensi relawan setempat.11. Tugas-tugas lainnya yang ditetapkan PMU. Pedoman Teknis PPMK 21
  22. 22. 4.1.4. Tingkat KelurahanTim Kelurahan terdiri dari; Pemerintah Kelurahan/ Desa dan Tim Fasilitator.Pemerintah Kelurahan/ DesaPemerintah Kelurahan/ Desa antara lain terdiri dari; Lurah/ Kepala Desa, Perangkat Kelurahan/Desa, kelembagaan, dan tokoh masyarakat, antara lain bertanggungjawab dalam;1. Berkoordinasi secara intensif dengan BKM, UPK dalam rangka mendukung kegiatan PPMK2. Mensosialisasikan kegiatan PPMK bersama BKM, UPK kepada masyarakat3. Memfasilitasi BKM, UPK, dan KSM serta masyarakat untuk menjamin kelancaran kegiatan PPMK4. Mensinergikan kegiatan kelurahan dengan kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi lokal, usaha ekonomi produktif dan kreatif5. Monitoring Partisipatif kegiatan PPMK di tingkat masyarakat bersama dengan BKM dan UPK6. Pemerintah kelurahan memfasilitasi kegiatan promosi produk-produk usaha KSM peserta kegiatan PPMK melalui berbagai kegiatan, antara lain; bazar, pasar malam, pameran, dsb7. Pemerintah Kelurahan/ Desa melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan penghidupan masyarakatTim FasilitatorPendampingan kegiatan PPMK dilakukan oleh Tim Fasilitator yang ada sebagai bagian daripendampingan PNPM Mandiri Perkotaan secara menyeluruh. Tim Fasilitator terdiri dari seniorfasilitator, fasiltator ekonomi, fasilitator teknik dan fasilitator sosial serta fasilitator lainnya sesuaidengan kebutuhan. Adapun ruang lingkup tugas Tim Fasiltator antara lain;1. Memfasiltasi BKM, Pengawas, UPK, KSM, Relawan, pemerintah Kelurahan/ Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPMK di wilayah dampingannya.2. Bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pencapaian tujuan, keluaran, serta substansi dari pelaksanaan kegiatan PPMK di wilayah dampingannya3. Pengendalian, pendampingan dan peningkatan kapasitas BKM, Pengawas, UPK, KSM, Relawan, pemerintah Kelurahan/ Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPMK di wilayah dampingannya. Pedoman Teknis PPMK 22
  23. 23. 4. Menjamin tercapainya tujuan, keluaran, serta substansi dari pelaksanaan kegiatan PPMK di tingkat masyarakat dampingan.5. Melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi program.6. Melakukan input data SIM tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan PPMK.7. Memperkuat kapasitas BKM, Pengawas, UPK, KSM, Relawan, pemerintah Kelurahan/ Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPMK di wilayah dampingannya.8. Membantu dan memfasilitasi BKM, Pengawas, UPK, KSM dalam pengembangan pasar usaha serta jaringan usaha yang lebih luas.9. Peningkatan Kapasitas KSM dan anggota KSM agar mampu membangun kemampuan dan implementasi akses modal usaha dari berbagai sumber daya dan mobilisasi tabungan dalam upaya meningkatkan produk dan produktivitasnya.10. Melaksanakan pemetaan, analisis, dan pelaporan yang dibutuhkan untuk memperkuat implementasi UPK selaku lembaga keuangan mikro dan KSM selaku wadah pengembangan sosial ekonomi masyarakat utamanya dalam mendukung pengembangan kegiatan penghidupan warga miskin sebagai usaha ekonomi produktif dan kreatif di kelurahan sasaran.11. Tugas-tugas lainnya yang ditetapkan PMU.4.2. Pengembangan KapasitasStrategi Pengembangan Kapasitas dalam kegiatan PPMK dimaksudkan untuk memperkuatkapasitas penerima manfaat di lokasi sasaran dan pendamping kegiatan PPMK, yang meliputipengembangan SDM, penguatan organisasi/ kelembagaan dan sistem.Fokus orientasinya dititikberatkan pada penguatan pengetahuan, sikap dan keterampilan yangberhubungan dengan pengembangan penghidupan masyarakat miskin, pengembangankelembagaan masyarakat (UPK/ BKM dan KSM), peningkatan kapasitas pemda dan peningkatankapasitas pendamping. Peningkatan kapasitas bukan hanya melalui pendidikan dan pelatihan bagiindividu, akan tetapi juga dilakukan peningkatan kapasitas bagi organisasi.Pengembangan kapasitas di tingkat masyarakat miskin dan KSM diantaranya berupa pelatihanorientasi PPMK, pelatihan perencanaan dan manajemen usaha, pelatihan keterampilan usaha,pelatihan penguatan dan pengembangan KSM, promosi dan kemitraan usaha serta pendampinganoleh fasilitator, relawan, UPK-BKM dan Pemerintah Daerah.Pengembangan kapasitas di tingkat pengelola dan pengawas UPK antara lain kegiatan pelatihanorientasi PPMK, pelatihan pengelolaan keuangan dan analisis usaha, pelatihan penguatan dan Pedoman Teknis PPMK 23
  24. 24. pengembangan UPK, kemitraan usaha serta pendampingan oleh fasilitator, BKM, relawan danPemerintah Daerah.Pengembangan kapasitas di tingkat BKM, aparat kelurahan dan relawan antara lain kegiatanpelatihan orientasi PPMK, pelatihan perencanaan dan pengelolaan BKM, pelatihan penguatan danpengembangan BKM, pendampingan oleh fasilitator, relawan dan aparat pemerintah, KomunitasBelajar Kelurahan (KBK) dan pertemuan Forum Relawan dan BKM.Pengembangan kapasitas di tingkat fasilitator dan korkot antara lain kegiatan pelatihan dasarPPMK, pelatihan lanjutan, Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK) serta Komunitas BelajarPerkotaan (KBP).Pengembangan kapasitas di tingkat konsultan (KMP dan KMW) antara lain kegiatan pelatihanorientasi PPMK, TOT PPMK, Expert Group Meeting (EGM), Komunitas Belajar Internal Konsultan(KBIK), rapat koordinasi dan lokakarya serta monitoring supervisi.Pengembangan kapasitas di tingkat aparat Pemda diantaranya kegiatan pelatihan aparat danpemandu Pemda, Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), revitalisasi TKPKD dan reorientasi SPKDserta lokakarya dan studi banding/tematik.4.3. Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha PPMK Oleh UPK-BKMPengertian pelayanan pengelolan pinjaman modal usaha di kegiatan PPMK adalah pelayanankhusus kepada KSM-KSM yang berorientasi pada pengembangan penghidupan masyarakatmiskin melalui kegiatan ekonomi produktif dan kreatif.Ketentuan-ketentuan pelaksanaan pengelolan pinjaman modal usaha di kegiatan PPMK,meliputi antara lain;4.3.1. PeminjamPenerima manfaat atau peminjam adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telahmemenuhi kriteria peserta kegiatan PPMK. Adapun jenis-jenis KSM kegiatan PPMK yang dapatdikembangkan sebagai penerima manfaat atau peminjam adalah sebagi berikut; a. KSM KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yaitu kumpulan para peminjam/ wirausahawan yang mempunyai satu usaha dan dikelola secara bersama, dengan kriteria antara lain;  Kelompok usaha yang beranggotakan antara 5 - 15 orang  Penerima manfaat adalah warga miskin berdasarkan PS-2  Usaha dikelola bersama diantara anggota KSM  Fokus usaha adalah ekonomi produktif dan kreatif Pedoman Teknis PPMK 24
  25. 25.  Memenuhi kelayakan usaha 5P (harga, produk, pasar, tempat, promosi)  Membutuhkan tambahan modal (modal kerja dan/ atau investasi)  Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman  Mendapat persetujuan keluarga  Anggota kelompok tidak diperkenankan satu keluarga dalam 2 tingkatan  Harus disepakati oleh seluruh anggota  Usahanya tidak termasuk negatif listb. KSM Sejenis yaitu kumpulan para peminjam/ wirausahawan yang mempunyai usaha sejenis dan/ atau saling terkait dengan kriteria antara lain;  Kelompok yang beranggotakan antara 5 - 15 orang  Penerima manfaat adalah warga miskin berdasarkan PS-2  Usaha dikelola oleh masing-masing anggota KSM  Fokus usaha yang dikelola adalah sama dan/ atau saling terkait diantara usaha masing-masing anggota KSM  Fokus usaha adalah ekonomi produktif dan kreatif  Memenuhi kelayakan usaha 5P (harga, produk, pasar, tempat, promosi)  Membutuhkan tambahan modal (modal kerja dan/ atau investasi)  Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman  Mendapat persetujuan keluarga  Anggota kelompok tidak diperkenankan satu keluarga dalam 2 tingkatan  Harus disepakati oleh seluruh anggota  Usahanya tidak termasuk negatif listc. KSM Aneka Usaha yaitu kumpulan para peminjam/ wirausahawan yang mempunyai usaha beraneka ragam dalam satu kelompok dengan kriteria antara lain;  Kelompok yang beranggotakan minimal 5 – 15 orang  Penerima manfaat adalah warga miskin berdasarkan PS-2  Usaha dikelola oleh masing-masing anggota KSM  Fokus usaha yang dikelola beraneka ragam diantara anggota KSM  Fokus usaha adalah ekonomi produktif dan kreatif  Memenuhi kelayakan usaha 5P (harga, produk, pasar, tempat, promosi Pedoman Teknis PPMK 25
  26. 26.  Membutuhkan tambahan modal (modal kerja dan/ atau investasi)  Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman  Mendapat persetujuan keluarga  Anggota kelompok tidak diperkenankan satu keluarga dalam 2 tingkatan  Harus disepakati oleh seluruh anggota  Usahanya tidak termasuk negatif listDari 3 (tiga) jenis pengembangan KSM di atas, prioritas yang diutamakan untuk difasilitasi BLMPPMK adalah KSM KUBE dan KSM sejenis.4.3.2. TabunganTabungan merupakan salah satu kegiatan ekonomi KSM maupun UPK dalam rangka memperkuatmodal sendiri menuju keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat maupun lembaga. Tabunganjuga menjadi salah satu bagian skim yang dikembangkan dalam pengelolaan dana pinjamanbergulir. Adapun besaran tabungan KSM dalam skim PPMK ditentukan sebesar 15% dari besarandana pinjaman bergulir yang akan diterima KSM.KSM wajib membuka rekening bank dan tabungan anggota KSM dapat dititipkan ke pengurusKSM/ UPK atau di Bank.Selanjutnya jenis tabungan KSM yang dikembangkan dalam skim PPMK, antara lain; a. Tabungan Visi adalah tabungan yang disimpan pada saat anggota KSM mulai bergabung dalam suatu kelompok. b. Tabungan Wajib adalah tabungan yang wajib disimpan secara rutin oleh anggota KSM c. Tabungan Sukarela adalah tabungan yang disimpan secara sukarela oleh anggota KSM d. Tabungan Pendidikan, Hari Raya, dllDari berbagai jenis tabungan di atas, maka jenis tabungan yang harus ada minimal tabungan visidan tabungan wajib, sedangkan tabungan sukarela, pendidikan, hari raya dll disarankan tetap ada.Adapun besaran tabungan dan mekanismenya dapat disepakati diantara anggota KSM masing -masing.4.3.3. Besar Pinjaman/ PembiayaanMempertimbangkan keterbatasan dana BLM PPMK, UPK dalam memberikan pelayanan danapinjaman bergulir PPMK adalah sesuai dengan kelayakan proposal yang diajukan KSM denganketentuan maksimum Rp 30.000.000,- untuk setiap KSM dan maksimum Rp 5.000.000,- untuksetiap anggota KSM. Pedoman Teknis PPMK 26
  27. 27. 4.3.4. Jasa PinjamanGuna mendorong pertumbuhan KSM di kegiatan PPMK, maka penerapan jasa pinjaman PPMKsebaiknya dipertimbangkan berdasarkan insentif yang diberikan kepada KSM oleh UPK sertamemperhitungkan tingkat kesehatan UPK. Adapun jasa pinjaman PPMK sebesar 1% - 3%perbulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula (besar pinjaman yang diterima).Penentuan besaran jasa BLM PPMK berdasarkan musyawarah BKM/ LKM dengan masyarakatsedangkan UPK melaksanakan kebijakan/ keputusan yang sudah disepakati bersama akan tetapiagar besaran jasa yang ditentukan tidak salah perhitungan, maka Pengawas dan UPK dapatmemberikan masukan kepada BKM/ LKM serta masyarakat, dengan harapan agar jasa pinjamanyang ditetapkan minimal harus dapat meningkatkan penghidupan KSM dan UPK mampu menutupsemua biayanya seperti biaya dana (kalau ada), biaya operasional UPK, biaya resiko pinjaman,memelihara nilai modal awal (inflasi), serta tingkat keuntungan tertentu yang dapat digunakanuntuk : Pemupukan modal, BOP BKM/ LKM, Dana Lingkungan dan Dana Sosial dll.Contoh : Perhitungan untuk menentukan besarnya jasa pinjaman  Insentif KSM 0,5% per tahun  Biaya dana (= suku bunga simpanan) 0% per tahun  Biaya operasional UPK 5,5% per tahun  Biaya resiko pinjaman macet 5% per tahun  Keuntungan yang diharapkan 10% per tahun Jumlah 21% per tahunAgar bisa menutup biaya-biaya yang mencapai 21% tersebut, maka jasa pinjaman harusditentukan minimal sebesar 24% setahun atau 2 % perbulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula. Mengingat dalam pembayarannya kemungkinan akan terjadi tunggakan misalnya 10%,maka jasa 24% tersebut hanya akan diterima riil sebesar 90% x 24 % = 21,6%.Semakin kecil tingkat jasa pinjaman dan semakin besar tunggakan, akan semakin kecil jasa riilyang diperoleh UPK. Dampaknya adalah tingkat keuntungan akan semakin kecil, dan akumulasi/pemupukan modal semakin kecil. Apabila keuntungan yang diperoleh negatif, berarti terjadidekapitalisasi atau pengurangan modal awal (dana BLM) yang lama kelamaan akan habis, yangberarti kegiatan pelayanan UPK tidak bisa berkelanjutan (sustainable). Demikian sebaliknya.Untuk itu senantiasa relawan, UPK, Pengawas, LKM bersama fasilitator melakukan dampingansecara intensif kepada para KSM dalam kegiatan PPMK, baik dari sisi organisasi, usaha,administrasi, pembukuan dsb agar para KSM yang menjadi sasaran dalam kegiatan PPMK tumbuhdan berkembang secara berkelanjutan. Pedoman Teknis PPMK 27
  28. 28. Penentuan besar dan perlakuan jasa pinjaman dalam pengelolaan dana PPMK dapatmenggunakan 3 cara, yaitu berdasarkan Jasa Pinjaman Tetap (Flat), Jasa Pinjaman Menurun(Efektif), dan Jasa Pinjaman Annuitas (Tahunan).Khusus bagi UPK yang akan menerapkan pinjaman menurun (efektif) maka perlu dipastikankinerja UPK Tanpa PAR (Portfolio at Risk) masuk kategori “Sangat Baik” selama 6 bulan berturut-turut serta sudah teruji kemampuan dan keterampilannya dalam pembukuan.4.3.5. Jangka Waktu Pinjaman dan Frekuensi PinjamanJangka waktu pinjaman KSM disesuaikan dengan kondisi usaha peminjam berdasarkan kelayakanusaha dan kemampuan membayar kembali. Dengan jangka waktu tersebut diharapkan prosespembelajaran kepada KSM dalam kegiatan PPMK dapat tercapai. Adapun frekuensi pinjamanmasing-masing peminjam ditetapkan oleh UPK/BKM dengan mempertimbangkan perkembanganusaha KSM dan keberlanjutan perguliran dana BLM PPMK. Untuk selanjutnya diharapkan KSMbisa menjalin kemitraan dengan pihak lain atau dengan Lembaga Keuangan lain. Disamping ituBKM/ LKM diharapkan memfasilitasi KSM dengan mengupayakan channelling atau mencarikanpinjaman/ pembiayaan ke Lembaga Keuangan lainnya.4.3.6. Angsuran PinjamanAngsuran pinjaman KSM dapat dilakukan berdasarkan perputaran dan kemampuan usaha KSM,yaitu pembayaran angsurannya dengan cara harian, mingguan, bulanan, atau musiman sepertipeternakan, perikanan, pertanian, perkebunan dsb. Meskipun pembayaran angsuran pinjamanjuga diperkenankan musiman namun penggunaan dana BLM PPMK tersebut maksimal sebesar50% dari modal awal dengan tujuan agar kebutuhan KSM terlayani dalam meningkatkanpenghidupannya dan UPK tetap hidup sehat/survive. Apabila terjadi jumlah pembayaran pinjamanyang tidak mencukupi untuk membayar keseluruhan jumlah angsuran pokok dan jasa, makaprioritas pembayaran dilakukan menurut urutannya: jasa pinjaman, pokok pinjaman yangtertunggak, baru untuk pokok saat pembayaran.4.4. Monitoring dan Evaluasi4.4.1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi PPMK Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam suatu manajemen penyelenggaraan program. Monitoring pada dasarnya adalah upaya untuk menjamin agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana, strategi dan metodologi yang telah ditetapkan sehingga akan menghasilkan kinerja, output dan outcome yang diharapkan. Pedoman Teknis PPMK 28
  29. 29. Sedangkan evaluasi secara prinsip adalah mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai berdasarkan ketentuan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk itu pelaksanaan monitoring kegiatan PPMK dilakukan oleh seluruh pelaku sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, yaitu:  Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Provinsi dan kota/kabupaten)  Konsultan, baik di tingkat Pusat oleh KMP, tingkat KMW, Korkot, Askot, sampai fasilitator  Kelompok Peduli di tingkat Provinsi maupun Kota/ Kabupaten  Lembaga Donor,dan  Masyarakat.4.4.2. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PPMK Dalam rangka menjamin kualitas mutu pelaksanaan program PPMK ini prinsip utama yang harus dipegang adalah monitoring harus dilaksanakan secara rutin dan terintegrasi bersama dengan seluruh pelaku sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Monitoring dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut : 1. Monitoring Tahap Persiapan Program Dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh langkah-langkah persiapan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman PPMK. Monitoring pada tahap persiapan kegiatan PPMK dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut: a. Proses seleksi ditingkat Kelurahan sampai dengan penetapan lokasi di tingkat Pusat b. Sosialisasi  Penyiapan pedoman, POB dll.  Diseminasi seluruh perangkat aturan dan kebijakan, pedoman, manual, POB dan instrumen kepada pelaku terkait. 2. Monitoring Tahap Perencanaan Dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh langkah-langkah pada tahapan perencanaan sesuai dengan pedoman PPMK. Monitoring pada tahap perencanaan di kegiatan PPMK dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut : a. Pelatihan Orientasi dan Perencanaan PPMK bagi KSM, BKM, Pengawas, UPK, Relawan, Perangkat Kelurahan, dll (TOR, pedoman, modul, peserta dsb). b. Pendampingan KSM dalam penyusunan proposal usaha. Pedoman Teknis PPMK 29
  30. 30. c. Penilaian kelayakan proposal KSM oleh UPK-BKM. 3. Monitoring Tahap Pencairan dan Pemanfaatan BLM Dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh langkah-langkah pada tahapan pencairan dan pemanfaatan BLM sesuai dengan pedoman PPMK. Monitoring pada tahap pencairan dan pemanfaatan BLM di kegiatan PPMK dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut : a. Pencairan dana BLM PPMK ke Rek BKM. b. Akad Kredit UPK-BKM dengan KSM. 4. Monitoring Tahap Penguatan dan Pengembangan Dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh langkah-langkah pada tahapan penguatan dan pengembangan sesuai dengan pedoman PPMK. Monitoring pada tahap penguatan dan pengembangan di kegiatan PPMK dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut : a. Pelatihan dan Pendampingan KSM dan UPK-BKM. b. Pengembangan keberlanjutan KSM dan UPK-BKM.4.4.3. Monitoring Capaian Indikator Dampak dan Hasil Kegiatan PPMK Monitoring yang dilakukan secara berkala dalam rangka mengidentifikasi perkembangan capaian indikator dampak dan hasil dari kegiatan PPMK. Monitoring dilakukan berdasarkan data-data SIM, laporan KMW atau sumber data sekunder lainnya.4.4.4. Monitoring Lainnya Monitoring lainnya dilakukan untuk mengetahui perkembangan yang terkait dengan rencana, jadwal, personil, strategi dan metodologi pada setiap tahapan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan guna menjamin terwujudnya kinerja penyelenggaraan program yang baik. Monitoring pada setiap tahapan PPMK diharapkan dapat menghasilkan antara lain: 1. Dapat diketahuinya apakah kebijakan, konsep, indikator di PPMK dalam pelaksanaannya sesuai di lapangan. 2. Kendala dan permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan program. 3. Tindakan-tindakan korektif yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan. Monitoring pelaku dan stakeholder lainnya untuk mengidentifikasi kinerja pelaku maupun stakeholders lain dalam pelaksanaan kegiatan PPMK. Pedoman Teknis PPMK 30
  31. 31. 4.4.5. Mekanisme Evaluasi Evaluasi yang dilakukan meliputi kinerja akhir dari seluruh proses serta hasil dan dampak pelaksanaan kegiatan PPMK. Instrumen evaluasi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Instrumen evaluasi disusun oleh KMP melalui proses need assesment dengan mempertimbangkan indikator output dan outcome Program PPMK. Hasil evaluasi selanjutnya akan dibahas oleh seluruh pelaku dalam suatu rapat koordinasi sebagai bahan dasar untuk melakukan tindakan korektif, perbaikan percepatan atau perubahan strategi dan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk dilakukan. Pedoman Teknis PPMK 31
  32. 32. LAMPIRAN 1 Tabel Indikator Capaian Hasil Kegiatan PPMK Kegunaan dari Informasi Tujuan Indikator Dampak DampakMenguatkan “kelembagaan a. Minimal 90% warga miskin Menetapkan apakah kegiatandan kegiatan usaha KSM” di lokasi kegiatan PPMK memberikan dampaksecara mandiri dan mengetahui informasi secara umum pada perbaikanberkesinambungan yang ber- kegiatan PPMK ekonomi dan penghidupanorientasi pada peningkatan b. Minimal 30% warga miskin masyarakat miskin. Diukur 2penghidupan masyarakat (PS-2) di lokasi kegiatan tahun setelah pelaksanaanmiskin (sustainable PPMK dapat mengakses PPMK di kelurahan tersebut.livelihood) dana keuangan mikro untuk kegiatan PPMK c. Penurunan jumlah warga miskin (PS-2) minimal 10% di 80% kelurahan sasaran kegiatan PPMK. d. Volume perdagangan di 1 tahun setelah program selesai lokasi program meningkat 10% e. Tenaga kerja terampil dan 2 tahun setelah program selesai kegiatan usaha produktif meningkat 15% Keluaran Indikator Hasil Kegunaan Pemantauan Hasil1. Meningkatnya jumlah a. Minimal terdapat 5 KSM  Menetapkan apakah KSM yang dapat yang mengusulkan kemanfaatan kegiatan PPMK melaksanakan kegiatan kegiatan pengembangan terhadap KSM-KSM peningkatan penghidupan kapasitas terkait PPMK berkelanjutan masyarakat berorientasi b. Minimal terdapat 5 KSM tridaya di setiap kelurahan peserta yang melaksanakan pengembangan kapasitas mengenai PPMK c. Minimal terdapat 5 proposal kegiatan KSM untuk pengajuan kegiatan PPMK d. Maksimal 5 proposal kegiatan KSM disetujui untuk melaksanakan kegiatan PPMK e. Minimal 90% KSM penerima keuangan mikro PPMK dapat melaksanakan kegiatan sesuai proposal Pedoman Teknis PPMK 32
  33. 33. 2. Meningkatnya jumlah a. Minimal terdapat 50%  Menilai akses dan KSM yang dapat meng KSM di setiap kelurahan keberlanjutan KSM peserta akses serta bekerjasama peserta yang kegiatan PPMK dalam dengan berbagai pihak melaksanakan kerjasama pengembangan usaha dalam berbagai program pengembangan kapasitas tridaya untuk peningkatan dalam kegiatan usaha penghidupan masyarakat b. Minimal terdapat 50% KSM di setiap kelurahan mampu mengakses program pengembangan usaha dengan pihak lain.3. Meningkatnya jumlah a. Minimal 50% warga miskin  Menilai akses dan manfaat warga miskin peserta yang terdaftar di PS-2 masyarakat miskin dalam kegiatan PPMK menjadi anggota KSM- KSM peserta kegiatan PPMK KSM yang melaksanakan  Menilai dampak kegiatan PPMK . kesejahteraan masyarakat b. Minimal 50% tingkat miskin dalam KSM peserta kehadiran warga miskin kegiatan PPMK yang menjadi anggota KSM dalam pertemuan- pertemuan perencanaan dan pengambilan keputusan di KSM c. Minimal 30% pengurus KSM peserta kegiatan PPMK adalah warga miskin yang terdaftar di PS-2 d. Minimal 30% pengurus KSM peserta kegiatan PPMK adalah kaum perempuan e. Minimal 50% warga miskin yang menjadi anggota KSM peserta kegiatan memperoleh kredit mikro kegiatan PPMK f. Minimal 35% anggota KSM penerima manfaat program PPMK adalah kaum perempuan g. Meningkatnya pendapatan minimal 30% warga miskin yang menjadi anggota KSM di minimal 70% KSM peserta kegiatan PPMK. h. Minimal 10% warga miskin yang menjadi anggota Pedoman Teknis PPMK 33
  34. 34. KSM di 80% kelurahan sasaran kegiatan PPMK. telah keluar dari data PS- 2 setelah 2 tahun mengikuti kegiatan PPMK Minimal 70% anggota KSM memiliki tabunganPedoman Teknis PPMK 34
  35. 35. LAMPIRAN II Tabel Output Dari Setiap Komponen Program Komponen Pelaku Jenis Kegiatan Output • Konsultan • Sosialisasi  Teridentifikasi KSM Calon • Fasilitator • Pendampingan Peserta • BKM tinjauan partisipatif.  Teridentifikasi Jenis Usaha • Relawan • Penguatan kapasitas KSM kelembagaan  Teridentifikasi lembaga • Penguatan diklat, pasar dan asosiasi keterampilan usaha usaha  Meningkatnya jumlahPemberdayaan anggota BKM yang dilatihMasyarakat  Meningkatnya jumlah pengelola UPK yang dilatih dan didampingi  Meningkatnya jumlah anggota KSM yang didampingi dan dilatih  Tersusunnya Proposal KSM yang layak didanai  Cairnya dana BLM PPMKBantuan dalam 2 tahap (60% dan Usaha ekonomi produktif 40%)Langsung • KSM dan kreatif  Tersalurkannya BLM keMasyarakat KSM  Meningkatnya jumlah tim • Team Faskel pendamping yang dilatih. • Korkot  Teridentifkasinya kelompok Pendampingan danBantuan Teknis • Konsultan peduli dan perannya dalam Pelatihan • Kelompok mendukung peduli pengembangan usaha KSM Pedoman Teknis PPMK 35
  36. 36. LAMPIRAN III. Tabel Sasaran, Tujuan dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas SasaranNo. Peningkatan Tujuan Kegiatan kapasitas 1 KSM  Terwujudnya perubahan 1. Pelatihan orientasi PPMK perilaku masyarakat miskin a. Konsep dan implementasi yang lebih produktif, kreatif PPMK. dan inovatif dalam b. Pemetaan kelembagaan dan mengembangkan usaha KSM (self penghidupannya assessment)  Meningkatnya pengetahuan 2. Pelatihan perencanaan usaha mengenai pengembangan PPMK penghidupan, usaha a. Manajemen usaha ekonomi produktif dan (pembukuan usaha, kreatif kelayakan usaha,  Meningkatnya keterampilan perencanaan usaha, dan kecakapan dalam produksi, pemasaran, dll) pengelolaan usaha b. Teknis penyusunan proposal  Terwujudnya perubahan usaha. perilaku dalam pengelolaan c. Organisasi kelompok organisasi dan usaha KSM (AD/ART, struktur  Meningkatnya pengetahuan kepengurusan, administrasi dan keterampilan dalam kelompok dll) pengelolaan KSM 3. Pelatihan Keterampilan Khusus berkelanjutan dan (vocational and on the job pengelolaan usaha yang training). meningkatkan penghidupan 4. Pelatihan Penguatan dan masyarakat Pengembangan KSM a. Jaringan usaha b. Kemitraan c. Pengembangan KSM berkelanjutan 5. Pendampingan oleh fasilitator, relawan, UPK/ Pengawas/ BKM, aparat pemerintah. 6. Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) 2 Pengelola dan  Terwujudnya perubahan 1. P Pengawas UPK perilaku dalam pengelolaan elatihan orientasi PPMK pelayanan untuk a. Konsep dan implementasi meningkatkan penghidupan PPMK. masyarakat miskin. b. Pemetaan kelembagaan  Meningkatnya pengetahuan dan usaha UPK (self pengelolaan pelayanan UPK assessment) yang berhubungan dengan 2. Pelatihan perencanaan usaha Pedoman Teknis PPMK 36
  37. 37. SasaranNo. Peningkatan Tujuan Kegiatan kapasitas peningkatan usaha ekonomi PPMK produktif dan kreatif a. Manajemen keuangan  Meningkatnya keterampilan mikro (pembukuan layanan dan kecakapan dalam simpan pinjam, pengelolaan pelayanan UPK perencanaan usaha UPK, yang berhubungan dengan menilai kelayakan usaha usaha ekonomi produktif KSM, mekanisme dan dan kreatif prosedur layanan keuangan mikro dll) b. Organisasi UPK (struktur dan tupoksi pengelola UPK, administrasi UPK) c. Sistem pengendalian UPK (monitoring, pelaporan dan system penanganan kelalaian pinjaman) 3. Pelatihan Penguatan dan Pengembangan UPK a. Jaringan usaha b. Kemitraan c. Pengembangan UPK berkelanjutan 4. Pendampingan oleh fasilitator, relawan, BKM, aparat pemerintah. 5. Komunitas Belajar Kelurahan (KBK)3 BKM, Aparat  Terwujudnya perubahan 1. Pelatihan orientasi PPMK Kelurahan dan perilaku dalam a. Konsep dan implementasi Relawan mendampingi kegiatan PPMK. peningkatan penghidupan b. Pemetaan potensi usaha masyarakat miskin. dan pengembangan  Meningkatnya pengetahuan ekonomi lokal. tentang kegiatan PPMK, 2. Pelatihan Perencanaan khususnya orientasi produk a. Manajemen BKM usaha ekonomi produktif b. Review PJM/Renta dan kreatif, penguatan UPK berorientasi PPMK sebagai lembaga keuangan c. Sistem pengendalian mikro dan penguatan KSM program (monitoring, sebagai wadah peningkatan evaluasi, pengaduan, penghidupan penanganan tatakelola  Meningkatnya keteampilan aset) dan kecakapan dalam 3. Pelatihan Penguatan dan memotivasi dan Pengembangan BKM memfasilitasi kegiatan a. Jaringan BKM Pedoman Teknis PPMK 37
  38. 38. SasaranNo. Peningkatan Tujuan Kegiatan kapasitas masyarakat yang b. Kemitraan berhubungan dengan c. Pengembangan KSM dan pelaksanaan kegiatan UPK berkelanjutan PPMK 4. Pendampingan oleh fasilitator, relawan dan aparat pemerintah 5. Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) 6. Forum BKM4 Fasilitator  Terwujudnya perubahan 1. Pelatihan PPMK perilaku dalam memfasilitasi 2. Coaching Tematik dan mendampingi BKM/ 3. Komunitas Belajar Internal UPK/ KSM/ Aparat Konsultan (KBIK) Kelurahan dalam kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat miskin.  Meningkatnya pengetahuan tentang usaha ekonomi produktif dan kreatif  Meningkatnya ketrampilan dan kecakapan dalam memfasilitasi kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan usaha ekonomi produktif dan kreatif5 Korkot/Askot  Terwujudnya perubahan 1. Pelatihan PPMK perilaku dalam memfasilitasi 2. Komunitas Belajar Internal dan mendampingi Pemda, Konsultan (KBIK) Fasilitator, BKM/ UPK/ KSM/ 3. Komunitas Belajar Perkotaan Aparat Kelurahan dalam (KBP) dan Koordinasi TKPKD kegiatan peningkatan 4. Monitoring dan Supervisi PPMK penghidupan masyarakat miskin.  Meningkatnya pengetahuan tentang kaji tindak program daerah, usaha ekonomi produktif dan kreatif  Meningkatnya ketrampilan dan kecakapan dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan siklus kota yang mendukung kegiatan PPMK dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan Pedoman Teknis PPMK 38
  39. 39. SasaranNo. Peningkatan Tujuan Kegiatan kapasitas kreatif.6 KMW  Terwujudnya perubahan 1. TOT PPMK perilaku dalam memfasilitasi 2. Expert Group Meeting (EGM) dan mendampingi Pemda, 3. Komunitas Belajar Internal tim korkot dan kelompok Konsultan (KBIK) peduli, dalam kegitan 4. Lokakarya PPMK peningkatan penghidupan 5. Monitoring dan Supervisi PPMK masyarakat miskin.  Meningkatnya pengetahuan tentang usaha ekonomi produktif dan kreatif di tingkat Kota/ Kabupaten serta Provinsi  Meningkatnya ketrampilan dan kecakapan dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan siklus kota yang mendukung kegiatan PPMK dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif.7 KMP  Terwujudnya perubahan 1. Expert Group Meeting (EGM) perilaku dalam memfasilitasi 2. Komunitas Belajar Internal dan mendampingi KMW Konsultan (KBIK) dalam kegiatan peningkatan 3. Lokakarya PPMK penghidupan masyarakat 4. Monitoring dan Supervisi PPMK miskin  Meningkatnya pengetahuan tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan PPMK serta usaha ekonomi produktif dan kreatif  Meningkatnya ketrampilan dan kecakapan dalam memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan PPMK serta usaha ekonomi produktif dan kreatif. Pedoman Teknis PPMK 39
  40. 40. SasaranNo. Peningkatan Tujuan Kegiatan kapasitas8 Aparat Pemda  Terwujudnya perubahan 1. Lokakarya PPMK perilaku dalam memfasilitasi 2. Komunitas Belajar Perkotaan dan mengkoordinasi dalam (KBP) dan siklus kota dalam kegitan peningkatan pengembangan PPMK penghidupan masyarakat 3. Reorientasi TKPK-D dan miskin. penyusunan SPKD – PJM  Meningkatnya pengetahuan pronangkis Kota/ Kab, tentang pengembangan penguatan Musrenbang yang regulasi dan perencanaan mendukung PPMK pembangunan daerah 4. Studi Banding/ Studi Tematik dalam kegiatan PPMK dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif  Meningkatnya ketrampilan dan kecakapan dalam memfasilitasi KBP, TKPK- D/SKPD dalam menyusun SPKD yang mendukung kegiatan PPMK dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif. Pedoman Teknis PPMK 40
  41. 41. LAMPIRAN IVTahapan kegiatan di tingkat masyarakat secara rinci sebagai berikut:a. Tahapan Persiapan ProgramSiklus kegiatan pada tahapan persiapan program dilaksanakan dengan rincian kegiatan sbb: No. Rincian Kegiatan PJ & Peserta Waktu Output 1 Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK 01 Penyusunan Pedoman PMU, KMP dan Bulan ke 1 Tersusunnya Pedoman Seleksi Lokasi PPMK Advisory Seleksi Lokasi PPMK dan dan Penetapan Kuota Minggu ke Ditetapkannya Kuota Lokasi Lokasi PPMK 1-4 PPMK untuk masing-masing Provinsi. 02 Sosialisasi Pedoman Tim Seleksi Bulan ke 2 Tersosialisasikannya Seleksi Lokasi PPMK Tingkat Provinsi Pedoman Seleksi Lokasi kepada KMW, Tim Minggu ke PPMK ke Tingkat Provinsi, Korkot, Tim Seleksi Tim Korkot 1 Kab/Kota dan Kelurahan Tingkat Kelurahan dan Tim Seleksi KSM Tingkat Kelurahan 03 Proses Penilaian KSM Tim Seleksi Bulan ke 2 Diperolehnya daftar KSM di Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan calon peserta PPMK dari tiap Minggu ke kelurahan/BKM sesuai format 1-2 yang berlaku 04 Proses verifikasi dan Tim Korkot Bulan ke 2 Diperolehnya hasil verifkasi rekapitulasi Kelurahan dan rekapitulasi kelurahan beserta KSM calon Minggu ke beserta KSM calon peserta peserta PPMK di 2-3 PPMK dari tiap Tingkat Kab/Kota kabupaten/kota 05 Proses verifikasi dan Tim Seleksi Bulan ke 2  Diperolehnya Hasil penetapan Kelurahan Tingkat Provinsi Verifikasi Kelurahan beserta KSM peserta Minggu ke beserta KSM calon peserta PPMK di Tingkat Satker PBL 3-4 PPMK di tiap provinsi Provinsi Provinsi  Terbitnya Surat Keputusan Penetapan Kelurahan Peserta PPMK oleh Kepala Satker PBL Provinsi  Adanya laporan Surat Keputusan Penetapan Kelurahan Peserta PPMK kepada Direktur PBL dan Kepala PMU. Pedoman Teknis PPMK 41
  42. 42. No. Rincian Kegiatan PJ & Peserta Waktu Output 06 Proses sosialisasi Satker PBL Bulan ke 2 Tersosialisasikannya Surat Surat Keputusan atas Provinsi Keputusan atas Penetapan Penetapan Lokasi Minggu ke Kelurahan Peserta PPMK ke PPMK kepada Tim 4 Tingkat Kab/Kota, Tingkat Korkot, Tim Seleksi Kelurahan dan KSM yang Tingkat Kelurahan dan menjadi lokasi PPMK KSM. 2 Sosialisasi PPMK 2.1. Sosialisasi tingkat PJ : Tim Bulan ke 3  Kegiatan PPMK Kelurahan Fasilitator, BKM, tersosialisasikan di Aparat, Minggu 1- Lurah Kelurahan, BKM, 2 Pengawas, UPK, KSM, Peserta : BKM, Relawan dan PS-2. Pengawas, UP- UP, Aparat  Rencana aksi tindak lanjut Kelurahan, KSM, pendalaman bagi KSM PS-2, Relawan, calon peserta PPMK Kelompok PeduliKetentuan seleksi lokasi/kelurahan PPMK akan diatur lebih rinci dalam Pedoman Seleksi danPenetapan Lokasi PPMK.b. Tahapan PerencanaanKegiatan pada tahapan perencanaan dilaksanakan dengan rincian kegiatan sbb: No. Rincian Kegiatan PJ & Peserta Waktu Output Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin Kelurahan 1 Pelatihan Orientasi PJ: Fasilitator  Paham tentang konsep Bulan ke 3 PPMK bagi BKM, dasar dan implementasi Aparat Kelurahan Peserta: BKM, minggu ke 2-3 kegiatan PPMK dan Relawan Aparat Kelurahan,  Paham tentang pemetaan Relawan potensi usaha dan pengembangan ekonomi lokal. 2 Pelatihan Orientasi PJ: BKM, Bulan ke 3  Paham tentang konsep PPMK bagi KSM, Relawan, dasar dan implementasi Minggu ke 3- Pengawas dan difasilitasi oleh kegiatan PPMK 4 Pengelola UPK Faskel  Paham tentang Pemetaan Peserta: KSM, kelembagaan dan usaha Pengawas dan UPK (self assessment). Pengelola UPK  Paham tentang Pemetaan Pedoman Teknis PPMK 42

×