Successfully reported this slideshow.

Sekitar lpjk

986 views

Published on

Bahan sosialisasi

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sekitar lpjk

  1. 1. SEKILAS KEBIJAKANJASA KONSTRUKSI NASIONAL
  2. 2. TENAGA KERJA TERKAIT JASA KONSTRUKSIa. JUMLAH = 5,4 JUTA ORANG (5,3 % DARI TENAGA KERJA) 1) Tenaga Ahli = 10 % 2) Tenaga terampil = 30 % 3) Tenaga Non Terampil = 60 %b. TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT NASIONAL TOTAL AHLI = 128.897 orang TA 1) Ahli Pemula = 5.646 orang TA 2) Ahli Muda = 88.558 orang TA 3) Ahli Madya = 30.950 orang TA 4) Ahli Utama = 3.743 orang TAc. TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT ASEAN 1) Insinyur = 38 ACPE 2) Arsitek = 10 AA 2
  3. 3. 1. pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri (pasal 31 UU Nomor 18 ayat 3 UUJK) Tahun 1999 2. Pasal 34 UUJK mengamanatkan pengaturan lebih tentang jasa lanjut mengenai Lembaga diatur dalam Peraturan konstruksi Pemerintah 1. Peraturan Pemerintah dimaksud adalah PP 28/2000 dimana masa bakti, rincian, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga ditetapkan dalam AD/ART (pasal 25 ayat 3) 2. Sejak tahun 2000,Lembaga melaksanakaan tugasnya berdasarkan AD/ART.1. Pada tahun 2010, diundangkan PP 04 /20102. Salah satu substansinya mengubah ketentuan pasal 25 ayat 3 PP 28 / 20003. PP 4/2010 mengamanatkan tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja lembaga diatur dalam Peraturan Menteri4. Pelaksanaan amanat pasal tersebut dituangkan dalam PERMEN PU 10/2010 j.o3 PERMEN PU 24/2010
  4. 4. 1. Ketentuan pada Pasal 25 PP 04/2010 tersebut tidak dicabut oleh MA Nomor: 11P/HUM/2010 tentang Putusan Atas Hak Uji Materiil terhadap PP 04/2010 2. Putusan hak uji materiil Nomor: 15P/HUM/2011, atas PERMEN PU 10/2010 dengan amar putusan menolak keberatan hak uji materiil. 1. Dengan demikian PERMEN PU Nomor 10/PRT/M/2010 junto PERMEN PU Nomor 24/PRT/M/2010 bersifat final dan mengikat. 2. AD/ART LPJK tahun 2008 sudah tidak mempunyai kekuatan yuridis yang mengikat.Pemilihan Pengurus yang berdasarkan AD/ART merupakanperbuatan melawan hukum karena prosesnya tidakmengindahkan peraturan perundang-undangan yang 4berlaku.
  5. 5. PEMERINTAHLPJK Mitra Strategis PELAKU JASA KONSTRUKSI MENGELOLA DAN MENGEMBANGKANSEKTOR JASA KOKOH Infrastruktur yangKONSTRUKSI HANDAL berkualitas BERDAYA SAING
  6. 6. HARAPAN LPJK KEDEPAN Sertifikasi dan Registrasi BU dan TK yang akuntabel dan Mendorong peningkatan profesional kemampuan penyedia jasa dan Mendorong dan melaksanakan kompetensi tenaga kerja konstruksi. DIKLAT yang berkualitas secara simultan Program LITBANG yang dapat menjawab kebutuhan teknologi dalam pembangunan Mendorong peningkatan infrastruktur nasional penguasaan teknologi Konstruksi oleh pelaku jasa konstruksi nasional Membantu Pemerintah dalam mendorong alih pengetahuan BUJK asing kepada BUJK nasional Membuat pedoman penyetaraan sertifikat BUJK dan TK Jakon asing yang Melakukan seleksi terhadap BUJK berpihak kepada jasa asing yang memiliki kemampuan dan konstruksi nasional bersedia melakukan alih teknologi Pelaksanaan penyetaraan kepada BUJK nasional sertifikast BUJK dan TK JAKON asing yang akuntabel dan profesional
  7. 7. Mendorong peran mediase dan arbitrase dalam penanganan sengketa jasa konstruksi Mendorong kesetaraan antara Menindaklanjuti aspirasi pelaku penyedia jasa dan pengguna jasa jasa konstruksi nasional konstruksi dalam kontrak kerja tentang kebutuhan akan mekanisme arbitrase sengketa jasa konstruksi yang spesifik di bidang jasa konstruksi dan dan berbiaya wajar Bersama Pemerintah memberikan dukungan berupa regulasi usaha untuk terciptanya lingkungan usaha yang kondusif.Menciptakan iklim usaha yangkondusif dan mendorong sinergi Bersama Pemerintahantara BUJK spesialis dan umum mempersiapkan Infrastruktur pembinaan jasa konstruksi di tingkat provinsi dan daerah kabupaten/kota. Terimakasih

×