Pembinaan Jakon LPJK, Bapel, USBU, USTK

3,361 views

Published on

Pokok2 LPJK, Bapel, Pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja (USBU dan USTK)

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
  • MOHON INFO KAPAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TENAGA UNTUK YANG SARJANA SKA SYARAT DAN WAKTU MKASI
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pembinaan Jakon LPJK, Bapel, USBU, USTK

  1. 1. PEMBINAAN JAKON:SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN TENAGA KERJA
  2. 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)UU NO. 18 TAHUN 1999• PASAL 31 AYAT (3): PENYELENGGARAAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI DALAM MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DILAKUKAN OLEH SUATU LEMBAGA YANG INDEPENDEN DAN MANDIRI yakni: LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK). - PUSAT : LPJK TINGKAT NASIONAL - DAERAH : LPJK TINGKAT PROVINSI
  3. 3. PS 33 AYAT (1): LPJK BERANGGOTAKAN WAKIL-WAKIL DARI: • ASOSIASI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI • ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI • PAKAR DAN PERGURUAN TINGGI YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG JASA KONSTRUKSI, dan • INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT.PS 33 AYAT (2): TUGAS LPJK ADALAH: 1. MELAKUKAN ATAU MENDORONG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI; 2. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JASA KONSTRUKSI; 3. MELAKUKAN REGISTRASI TENAGA KONSTRUKSI, YANG MELIPUTI KLASIFIKASI, KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN KERJA 4. MELAKUKAN REGISTRASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI; 5. MENDORONG DAN MENINGKATKAN PERAN ARBITRASI, MEDIASI DAN PENILAI AHLI DI BIDANG JASA KONSTRUKSI
  4. 4. Keputusan Gubernur NTB No. 667 Th. 2011, 28 Desb 2011 Ttg Penetapan Pengurus LPJK Prov NTB 2011-2015
  5. 5. Badan Pelaksana (Bapel)Permen PU 10 jo Permen 24 tahun 2011• Butir 2.1: Alat kelengkapan LPJK terdiri dari: Pengurus LPJK , Unit Sertifikasi dan Kesektariatan LPJK.• Butir 5.2: Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas LPJKP dibentuk kesekretariatan LPJKP, melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Pengurus LPJKP.• Butir 5.3: Dukungan pelaksanaan tugas LPJK meliputi dukungan administrasi, teknis dan keahlian.• Butir 5.4: Dukungan pelaksanaan registrasi meliputi penerimaan berkas, memeriksa kelengkapan berkas, penyusunan jadwal rapat sertifikasi dan mengumumkan / menerbitkan sertifikat.
  6. 6. Dukungan Bapel Untk Pelaksanaan Tugas LPJKP• Administrasi, pengawasan USTK Masyarakat; mengelola data BU (menengah, kecil) – TK (ahli muda madya – ketrampilan); memeriksa kelengkapan dokumen permohonan registrasi BU-TK; mengelola adminstrasi keuangan.• Teknis, mempersiapkan rapat pengurus LPJK; penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi BU (menengah&kecil) – TK (ahli muda madya – ketrampilan).• Keahlian, memfasilitasi penyediaan Tenaga Ahli yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPJKP Wewenang Bapel • Menerima atau menolak dokumen permohonan registrasi SBU (kecil, menengah) / SKA (muda, madya) / SKTK. • Mengatur penyelenggaraan proses registrasi (distribusi dan Administrasi dokumen, mencetak sertifikat dan tanda tangan sertifikat). • Menerima dan mengelola dana layanan registrasi.
  7. 7. SERTIFIKASISERTIFIKASI BADAN USAHA
  8. 8. Latar BelakangPP 04 jo PP 92 tahun 2010 Pasal 28a : Dalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi Tenaga Kerja Konstruksi, LPJK Nasional membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional dan LPJK Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi. Pasal 28b : Dalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi badan usaha, Lembaga Nasional membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha ProvinsiPermen PU no. 08 tahun 2012 Pasal 2 : Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi LPJK Nasional dalam menyusun pedoman pembentukan Unit Sertifikasi dan pemberian lisensi1. Peraturan LPJK no. 7 tahun 2012 tentang komite lisensi unit sertifikasi dan tata cara pemberian lisensi.2. Peraturan LPJK no. 8 tahun 2012 tentang pembentukan unit sertifikasi badan usaha (USBU).3. Peraturan LPJK no. 9 tahun 2012 tentang pembentukan unit sertifikasi tenaga kerja (USTK).
  9. 9. Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja LEMBAGA Lisensi LEMBAGA NASIONAL PROVINSI Set Lem. Set Lem. Unit Sertifikasi BUJK Unit Sertifikasi Unit Sertifikasi BUJK Tenaker Unit Sertifikasi Tenaker Catatan: Dalam hal Unit Sertifikasi Tingkat Unit Sertifikasi Tenaker Bentukan Provinsi tidak mendapatkan Lisensi, Masyarakat. sertifikasi di provinsi tsb dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi Tingkat Nasional
  10. 10. Tahapan Pembentukan USBU, USTK Rapat PengurusJumlah LPJK5 orang Pembentukan Tim Pembentuk Unsur RKU ass Perusahaan Pengarah RKU ass Profesi RKU Pakar / PT Pembentukan Unsur Pengarah Daftar Panjang RKU Pemerintah Pengarah dari Kel Unsur Daftar Panjang Tim Pembentuk Pembentukan Pengarah Unsur Pengarah Unsur Pelaksana pemangku (short list) kepentingan Daftar Calon Unsur Pengarah pelaksana AKBU / AKTK Daftar Calon Asesor
  11. 11. • Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi• Sertifikat Badan Usaha (SBU) sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha
  12. 12. • Sertifikasi proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.• Registrasi suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat
  13. 13. Lisensi Lisensi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh LPJK Nasional terhadap USBU di Provinsi untuk dapat melakukan proses sertifikasi badan usaha (SBU) Lisensi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh LPJK Nasional terhadap USTK LPJK Provinsi dan USTK Bentukan Masyarakat untuk dapat melakukan proses sertifikasi tenaga kerja (SKA atau SKTK) USBU yang telah dilisensi dapat melakukan proses serifikasi Badan Usaha USTK yang telah dilisensi dapat melakukan proses serifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
  14. 14. Klasifikasi dan KualifikasiBadan Usaha Klasifikasi adalah penggolongan di bidang jasa konstruksi menurut bidang/sub bidang layanan jasa (pelaksana, perencana atau pengawas) Kualifikasi adalah penggolongan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kemampuan Badan Usaha (kecil, menengah atau besar)
  15. 15. Klasifikasi dan KualifikasiTenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi adalah penggolongan profesi (keahlian atau keterampilan) orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing Kualifikasi adalah penggolongan profesi (keahlian atau keterampilan) orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman serta kemampuan profesi dan keahlian/keterampilan tertentu
  16. 16. PENGEMBANGAN PROFESI BERKELANJUTAN(CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT – CPD)• UNTUK MEMELIHARA KOMPETENSI SESEORANG• DIGUNAKAN UNTUK PROSES PERPANJANGAN SKA• UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI TERKINI SEHUBUNGAN DENGAN BIDANG PROFESINYA
  17. 17. PROSES SERTIFIKASI USBU USTKLPJK (N P) REGISTRASI LPJK
  18. 18. KEMENTERIAN USBU LPJK USBU LPJK LPJK PU Nasional ProvinsiPERUMUSAN TIM TEKNISSTANDAR PERUMUSAN KEMAMPUAN BU TIM TEKNIS BESERTAPERSYARATAN WAKIL DARI STAKE-KEMAMPUAN HOLDER (ASS. PER-BADAN USAHA USAHAAN, ASS. PROFESI, PAKAR/PERGURUAN TINGGI, PEMERINTAH)PENETAPAN MENTERIklasifikasi &kualifikasi BUPERBERLAKUAN MENTERI PERATURAN LPJKWAJIB STANDAR PerluLISENSI LPJK Nasional dilisensiSERTIFIKASI Kualifikasi KualifikasiBADAN USAHA Besar Menengah & KecilREGISTRASI LPJK Nas. LPJK Prov.
  19. 19. KEMENTERIAN USTK LPJK USTK LPJK Nasional PU Provinsi MasyarakatPERUMUSAN TIM TEKNISSTANDAR PERUMUSAN BAKUAN KOMPETENSI TIM TEKNIS BESERTAKONVENSI WAKIL DARI STAKE-BAKUAN HOLDER (ASS. PER-KOMPETENSI USAHAAN, ASS. PROFESI, PAKAR/PERGURUAN TINGGI, PEMERINTAH)PENETAPAN MENTERIKualifikasiPERBERLAKUAN MENTERI PERATURAN LPJKWAJIB STANDAR Perlu PerluLISENSI LPJK Nasional dilisensi dilisensiSERTIFIKASI USTK LPJK Nasional Ahli MudaKEAHLIAN (Ahli Utama) & MadyaSERTIFIKASI Tenaga Ahli MudaKETERAMPILAN Terampil & Madya, TerampilREGISTRASI LPJK Nasional LPJK Prov. LPJK Prov.
  20. 20. SEKIAN Terima KasihSemoga Bermanfaat

×