strategi penyediaan air bersih dalam rangka pengembangan wilayah perkotaan

10,585 views

Published on

Konsep strategi harus diartikan sebagai suatu konsep pemikiran untuk dapat dibahas oleh semua pihak berkepentingan (urban stakeholders) sehingga tercapai kesepakatan, bukan sebagai suatu pemikiran sepihak pemerintah pusat. Diharapkan konsep ini memperoleh tanggapan dan masukan dari seluruh kalangan terkait dalam penyediaan air bersih, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi kita ke depan dalam merumuskan program dan kegiatan pengembangan air bersih perkotaan.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
388
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

strategi penyediaan air bersih dalam rangka pengembangan wilayah perkotaan

  1. 1. 1 I. PENDAHULUAN Konsep strategi harus diartikan sebagai suatu konsep pemikiran untuk dapat dibahas oleh semua pihak berkepentingan (urban stakeholders) sehingga tercapai kesepakatan, bukan sebagai suatu pemikiran sepihak pemerintah pusat. Diharapkan konsep ini memperoleh tanggapan dan masukan dari seluruh kalangan terkait dalam penyediaan air bersih, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi kita ke depan dalam merumuskan program dan kegiatan pengembangan air bersih perkotaan. Penyediaan air bersih perkotaan sebagai bagian prasarana dan sarana perkotaan harus diselaraskan dengan strategi pengembangan perkotaan masa mendatang. Di mana visi pegembangan perkotaan 2020 ingin mewujudkan kawasan perkotaan layak huni, berkeadilan sosial, berkembang secara berkelanjutan sesuai potensinya serta saling memperkuat mewujudkan pengembangan wilayah serasi dan seimbang, dilaksanakan oleh petaruh (stakeholders) secara bersama-sama. Namun, konsep strategi penyediaan air bersih perkotaan ini sejauh mungkin harus memperlihatkan faktor-faktor realita kehidupan masyarakat saat ini, perubahan-perubahan struktural sedang berlangsung, dan prospek tantangan dan masalah yang dapat diperkirakan akan mempengaruhi penyediaan air bersih perkotaan ke depan. Realita kehidupan tersebut meliputi antara lain masih banyaknya penduduk kota yang hidup dalam kemiskinan serta masih terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah dan masyarakat perkotaan. Perubahan struktural dimaksud meliputi perubahan dalam pola pikir, pola hubungan, dan pola tindak yang menyertai perubahan diakibatkan oleh langkah desentralisasi, demokratisasi dan reformasi dalam kehidupan yang terjadi di tanah air. Prospek tantangan dan permasalahan penyediaan air bersih perkotaan yang diperkirakan akan dihadapi masyarakat perkotaan antara lain lompatan pertumbuhan penduduk kota, tingkat pencemaran lingkungn kota, minimnya pilihan sumber air baku di kota, tingginya tingkat kebutuhan air bersih, dan rendahnya kerja sama antar kota.
  2. 2. 2 II. PERUBAHAN POLA PIKIR, POLA HUBUNGAN, DAN POLA TINDAK Strategi penyediaan air bersih diperkotaan sebagai bagian dari utilitas kota tidak lepas dari perubahan-perubahan fundamental terjadi di perkotaan, yang menuntut pergeseran dalam pola pikir, pola hubungan dan pola tindak terhadap sesama pelaku, masyarakat dan lingkungan sekelilingnya. Perubahan mendasar yang perlu disadari tersebut sekurang-kurangnya tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut : 1. Pedoman disesuaikan dengan kondisi daerah Pembangunan penyediaan air bersih perkotaan akan menunjukkan ciri-ciri yang lebih beraneka ragam dan bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan selera keinginan masing-masing daerah dan kota. Sehingga pedoman dari pusat tidak lagi diterapkan secara seragam bagi semua daerah dan kota di Indonesia tanpa mengindahkan diferensiasi permasalahan dan pemecahan persoalan pembangunan perkotaan. 2. Pelayanan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan majemuk Setiap pelayanan air bersih pada masyarakat perkotaan akan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan majemuk masyarakat sehingga perlu dilayani melalui pelbagai perangkat pelayanan. Pada prinsipnya masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelayanan pemerintah perlu membayar kontribusinya bagi pelayanan yang diperolehnya, dan berlaku bagi aparat pemerintah sendiri. Di lain pihak tidak akan ada kelompok masyarakat yang tidak dilayani hanya oleh karena faktor ketidak mampuan. Sehingga perlu diupayakan pelayanan khusus bagi yang kurang mampu. 3. Pembangunan prasarana sarana dalam kerangka “program pembangunan kota terpadu” (P2KT) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang menitikberatkan pada investasi fisik, khususnya investasi publik sebagai bagian dari pembangunan prasarana dan sarana perkotaan bersifat menyeluruh meliputi aspek ekonomi, sosial, fisik, lingkungan, budaya dan manajemennya. Dalam aplikasi praktisnya maka pendekatan “program pembangunan prasarana kota terpadu’
  3. 3. 3 (P3KT) dikembangkan hingga kini akan bergeser pada pendekatan “program pembangunan kota terpadu” (P2KT). Dalam kerangka baru ini, kota tidak harus mampu dalam membangun dan penyediaan prasarana dan sarana kotanya, tetapi harus mampu dalam mengelola seluruh sumber dayanya dan bersama pelaku pembangunan menciptakan kota layak huni, kompetitif secara ekonomis, layak meminjam, dan berkelanjutan. 4. Penyediaan prasarana sarana untuk peningkatan daya saing kota Dalam era berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi, kota-kota dapat langsung saling terkait dengan pasar internasional dan bekerja sama atau bersaing dengan kota-kota lain di dunia melalui kemitraan dan penanaman modal dalam dan luar negeri. Ketersediaan prasarana air bersih sebagai salah satu prasarana perkotaan akan mempengaruhi daya saing kota tersebut terhadap kota-kota lainnya dalam merebut peluang-peluang di atas. III. ISU PENYEDIAAN AIR BERSIH PERKOTAAN 1. Pertumbuhan penduduk perkotaan Permasalahan penyediaan prasarana dan sarana air bersih tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perkotaan. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk perkotaan, sebagai salah satu aspek penting dalam perkembangan kota, dalam periode 1990-1995 mencapai 4,76 % pertahun. Berdasarkan keadaan tersebut, pada akhir tahun 2018 atau akhir PJP II penduduk perkotaan diperkirakan sekitar separuh dari penduduk nasional (52%) akan berada di kawasan perkotaan. Tingkat pertumbuhan kota yang demikian tinggi akan menimbulkan berbagai dampak pada proses pembangunan kota khususnya proses pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) kota. 2. Perubahan pola spasial kota Kota yang menghadapi permasalahan internal mengakibatkan antara lain terjadinya perubahan pola spasial kota dengan berkembangnya kawasan- kawasan budidaya yang sering kali mengkonversi lahan resapan air, lahan pertanian, dan hutan/taman kota. Pertumbuhan kawasan permukiman, kawasan bisnis skala besar dan sedang diiringi dengan pertumbuhan
  4. 4. 4 prasarana transportasi yang mengikuti kebutuhan riil kota mengakibatkan perencanaan penyediaan air bersih kota sering kali harus direvisi. Hal ini berdampak pada kebutuhan pembangunan baru atau rehabilitasi prasarana dan sarana air bersih perkotaan yang pada gilirannya membutuhkan biaya. 3. Batas administratif kota/kabupaten Wilayah antar perkotaan dibatasi oleh batasan administratif (administratif boundaries) untuk membedakan daerah administratif pemerintahan kota/kabupaten. Perencanaan maupun pelaksanaan proyek penyediaan air bersih perkotaan yang kaku terhadap batasan administratif akan menyebabkan pelayanan air bersih pada kawasan tertentu menjadi terhambat. Kawasan berdekatan dengan pelayanan kota namun secara administratif bukan wilayah kota tersebut harus menunggu pengembangan jaringan pelayanan air bersih kota berdekatan di mana kawasan tersebut secara administratif termasuk di dalamnya. Pendekatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih yang kaku seperti ini di samping akan menyebabkan pelayanan pada masyarakat terlambat, juga menyebabkan investasi jaringan tidak efisien dan efektif. 4. Pilihan sumber air baku di perkotaan Pembangunan kota yang lebih diarahkan pada pertumbuhan ekonomi kota akan meningkatkan luas area terbangun untuk aktivitas bisnis yang pada gilirannya mendorong terjadinya konversi lahan resapan dan hutan/taman lindung yang bermanfaat sebagai pemasok air baku kota. Hal ini mengakibatkan sumber air berlokasi di kota sebagai air baku untuk penyediaan air bersih kota semakin langka. Lokasi air baku yang layak teknis, hygienis, ekonomis pada umunya berada di luar wilayah perkotaan. Bila keadaan memaksa, pengambilan air baku penyediaan air bersih di kota masih dapat dilakukan namun membutuhkan pengolahan lebih komplit hingga berdampak pada biaya tinggi. 5. Tingkat pencemaran lingkungan perkotaan Pesatnya pertumbuhan kota tidak disertai dengan penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan secara langsung akan berdampak pada tingginya
  5. 5. 5 tingkat pencemaran lingkungan perkotaan. Pencemaran pada lingkungan terutama pada badan air dan tanah terjadi sebagai dampak pembuangan sisa aktifitas masyarakat berupa limbah kawasan industri, permukiman, dan kawasan bisnis. Limbah cair atau padat diproduksi sebagai sisa aktifitas manusia akan menurunkan kualitas badan air permukaan dan dalam kurun waktu tertentu mencemari air tanah. 6. Kinerja teknis penyediaan air bersih Peningkatan jumlah penduduk terutama perkotaan secara langsung akan menuntut pelayanan minimum kebutuhan dasar (basic needs) air bersih. Kebutuhan ini akan lebih mendesak dengan kecenderungan pertumbuhan populasi penduduk kota sampai akhir PJP II diperkirakan lebih dari separuh penduduk (52%) tinggal di wilayah perkotaan. Sementara itu, kondisi pencapaian sasaran cakupan pelayanan baru saat ini mencapai 50%. Kinerja teknis penyediaan air bersih semakin memprihatinkan dengan tingginya rata- rata kehilangan air teknis maupun non teknis di mana diperkirakan saat ini mencapai rata-rata 37%. 7. Kinerja manajemen penyediaan air besih Pengeloaan air minum PDAM pada masa yang akan datang diharapkan berperan sebagai pelaku utama pembangunan air bersih perkotaan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2010 oleh BPPSPAM, terlihat dari 335 PDAM yang dievaluasi sebanyak 145 PDAM dikategorikan dalam kondisi sehat, 103 PDAM dalam kondisi kurang sehat dan 87 PDAM dalam kondisi sakit. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan terhadap kinerja PDAM di Indonesia. Akan tetapi, umumnya kemampuan SDM dalam pengelolaan prasarana dan sarana air bersih masih terbatas sebagai akibat penempatan personil kurang sesuai keahlian dan rasio pegawai terhadap jumlah konsumen relatif tinggi.
  6. 6. 6 IV. KONSEP KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYEDIAAN AIR BERSIH PERKOTAAN Dengan memperhatikan visi dan misi serta gambaran upaya penanganan terhadap berbagai masalah tersebut di atas, maka disusun suatu konsep kebijakan umum dan konsep strategi penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan. 1. Konsep Umum Kebijakan Air Bersih Perkotaan a. Mendorong terciptanya hubungan profesional antara pemilik aset air bersih (Pemda) dengan aparat pengelola (PDAM) 1) Pemisahan kepemilikan aset (Pemda) dengan manajemen (PDAM). 2) Membatasi pengaruh politik dalam pengelolaan air bersih PDAM. 3) Mendorong pelaksanaan performance contract antara Pemda dengan aparat PDAM atau Pemda dengan pihak swasta. 4) Regrouping pelaksanaan pelayanan antar PDAM untuk mencapai kondisi ideal. 5) Mengubah bentuk retribusi deviden PDAM pada Pemda menjadi kontribusi jasa pengoperasian. b. Membuat kerangka peraturan dalam pelayanan air bersih 1) Memanfaatkan pelajaran dari pengalaman banyak negara. 2) Melakukan dan meneliti bentuk kerjasama optimal. 3) Mempersiapkan bentuk-bentuk kontrak standar. 4) Membuka proses seleksi bagi banyak pihak agar kompetisi lebih terbuka. 5) Membuat peraturan dan ketentuan yang jelas dalam kontrak. 6) Mendorong PDAM melaksanakan kontrak pada pihak swasta (monitoring apakah standar pelayanan tercapai dan audit keuangan). c. Merampingkan manajemen keuangan sektor air bersih 1) Pembiayaan investasi diarahkan secara Swadana PDAM. 2) Melakukan penyaringan bantuan hibah atau pinjaman pada PDAM pada saat transisi. 3) Mendorong PDAM memahami peluang pembiayaan alternatif.
  7. 7. 7 4) Membuka akses PDAM pada capital markets. d. Menyederhanakan kebijakan tarif 1) Menyederhanakan struktur tarif. 2) Menentukan harga dasar air. 3) Mengutamakan penyambungan pada masyarakat penghasilan rendah. 4) Melaksanakan penyesuaian tarif secara otomatis. 5) Mempertimbangkan penyertaan biaya sanitasi. e. Meningkatkan kualitas perencanaan, desain dan pelaksanaan proyek 1) Meningkatkan kualitas perencanaan. 2) Meningkatkan kualitas bantuan teknis. 3) Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan material. 4) Meningkatkan kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa. f. Mendorong terwujudnya industri penyediaan air bersih melalui peningkatan peran asosiasi profesional 1) Mendorong pembuatan data base kualitas air produksi. 2) Mendorong PDAM memahami peran peningkatan SDM dalam pengelolaan perusahaan. 3) Mewujudkan perusahaan menjadi pusat referensi. 2. Strategi Pengembangan Penyediaan Air Bersih Perkotaan a. Penanganan penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaaan program mendesak dan jangka pendek 1) Kebijakan penyediaan prasarana dan sarana air bersih perkotaan diarahkan pada pemulihan kinerja pelayanan yang menjamin kenyamanan pelayanan terutama di kota-kota metropolitan dan besar melalui :  Pemanfaatan kapasitas sisa (idle capacity).  Perbaikan meter air.  Peningkatan pemeliharaan jaringan.  Perbaikan manajemen penagihan.
  8. 8. 8  Penjadwalan (rescheduling) dan pemutihan utang.  Pengaturan dan restrukturisasi tarif air minum. 2) Kebijakan dan strategi air bersih sebagai upaya menjamin kelangsungan kegiatan-kegiatan dan program-program sedang berjalan. Hal ini dilakukan melalui :  Mengintegrasikan manajemen pengelolaan air baku dalam satu lembaga pengelola yang efektif dan efisien.  Meningkatkan kerjasama teknis dan manajemen pengelolaan air antar kota/kabupaten.  Mendorong pembentukan forum-forum komunikasi pelanggan.  Meningkatkan efektifitas unit pengaduan.  Meningkatkan sosialisasi tarif melalui lembaga konsumen dan lembaga non pemerintah lainnya. b. Penanganan pembangunan prasarana-sarana air bersih kota berkelanjutan (jangka menengah dan panjang) 1) Meningkatkan kompetensi Pemerintah Pusat di bidang penyediaan air bersih melalui :  Pembentukan forum komunikasi antara semua pelaku pembangunan prasarana dan sarana kota di tingkat pusat dan daerah, dengan melibatkan DPR di daerah.  Sosialisasi skenario perencanaan (scenarioplanning) dalam penyusunan agenda pembangunan infrastruktur kota. 2) Mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana air bersih yang lebih efisien dan efektif melalui penyelenggaraan :  Pelatihan pengembangan dan pengelolaan pembangunan, termasuk pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali sumber daya pembiayaan lokal.  Pelatihan pengembangan dan pengelolaan air bersih perkotaan.
  9. 9. 9  Penyiapan terbentuknya lembaga-lembaga yang mepunyai peran strategis dalam menyalurkan sumber daya pendanaan dan pelayanan untuk peningkatan kapasitas kemampuan teknis dalam pembangunan prasarana dan sarana air bersih.  Peningkatan peran pusat pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku pembangunan. 3) Mendorong kemampuan pemerintah kota/kabupaten dalam peningkatan penyediaan prasarana-prasarana air bersih perkotaan melalui :  Mendorong kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam pengelolaan air minum.  Mendorong manajemen pengelolaan menerapkan sistem reward & punishment.  Mendorong pemerintah kota/kabupaten menerapkan skenario perencanaan kota secara konsisten sesuai kebutuhan masyarakat.  Meningkatkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana.  Melaksanakan rasionalisasi pegawai sesuai kebutuhan manajemen pengelolaan air bersih.

×