Perma 04 2019
•
0 likes•97 views
Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Report
Share
Report
Share
Download to read offline
Recommended
Pengumuman pengadaan cpns kejaksaan ri 2019
Pengumuman Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyelenggarakan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2019 dengan formasi sebanyak 5.203 orang untuk 30 jabatan berbeda dan persyaratan tertentu seperti usia, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Permen no. 9 tahun 2019 ht elektronik upload
Permenagraria tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
Skb 3 menteri atr.bpn.kemendagri.kemendes
SKB 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
Permen pupr11 2019
Peraturan ini mengatur tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah (PPJB) yang terdiri dari pemasaran dan PPJB itu sendiri. Pemasaran rumah dilakukan pelaku pembangunan dengan memberikan informasi yang jelas mengenai rencana proyek, harga, dan jadwal pembangunan. Calon pembeli dapat membatalkan pembelian bila terjadi kelalaian pelaku pembangunan dalam memenuhi jadwal. PPJB ditandatangani setelah pemasaran
1557202703 49 pmk-03_2019
Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama
32 pmk0102019 induk
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan ini memperluas jenis jasa kena pajak yang dapat dikenai PPN untuk mendukung ekspor jasa dan daya saing industri jasa nasional. Jenis jasa kena pajak yang dapat dikenai PPN untuk ekspor antara lain jasa teknologi dan informasi, jasa konsult
Permendikbud nomor 51 tahun 2018
Tentang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
Recommended
Pengumuman pengadaan cpns kejaksaan ri 2019
Pengumuman Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyelenggarakan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2019 dengan formasi sebanyak 5.203 orang untuk 30 jabatan berbeda dan persyaratan tertentu seperti usia, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Permen no. 9 tahun 2019 ht elektronik upload
Permenagraria tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
Skb 3 menteri atr.bpn.kemendagri.kemendes
SKB 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
Permen pupr11 2019
Peraturan ini mengatur tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah (PPJB) yang terdiri dari pemasaran dan PPJB itu sendiri. Pemasaran rumah dilakukan pelaku pembangunan dengan memberikan informasi yang jelas mengenai rencana proyek, harga, dan jadwal pembangunan. Calon pembeli dapat membatalkan pembelian bila terjadi kelalaian pelaku pembangunan dalam memenuhi jadwal. PPJB ditandatangani setelah pemasaran
1557202703 49 pmk-03_2019
Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama
32 pmk0102019 induk
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan ini memperluas jenis jasa kena pajak yang dapat dikenai PPN untuk mendukung ekspor jasa dan daya saing industri jasa nasional. Jenis jasa kena pajak yang dapat dikenai PPN untuk ekspor antara lain jasa teknologi dan informasi, jasa konsult
Permendikbud nomor 51 tahun 2018
Tentang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...
Peraturan OJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum
Bn1011 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata
Perpres nomor 86 tahun 2018
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Reforma Agraria di Indonesia untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan petani. Reforma Agraria dilaksanakan melalui penataan aset tanah melalui redistribusi tanah negara dan legalisasi tanah warga, diikuti dengan penguatan akses petani terhadap modal dan bantuan untuk peningkatan produksi pertanian.
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), mencakup penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan PPPK. Peraturan ini mengatur pula tentang pengadaan PPPK untuk mengisi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi tert
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Peraturan Menteri Desa PDTT Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
Bn1984 2014
Peraturan ini mengatur ukuran kapal minimum 5.000 GT untuk angkutan penyeberangan lintas Merak-Bakauheni dan memungkinkan kapal berukuran lebih kecil dialihkan ke lintas lain dalam 4 tahun. Direktur Jenderal bertugas memantau pelaksanaan peraturan ini.
Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016
Dokumen tersebut merupakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan ini mengatur tentang bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman, dan persyaratan pendaftaran bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Pm 38 tahun_2017
Peraturan Menteri ini mengatur perubahan kesembilan atas peraturan sebelumnya tentang penyelenggaraan angkutan udara. Perubahan tersebut mencakup penambahan ketentuan modal disetor, persyaratan izin rute baru, dan tata cara audit terhadap perusahaan angkutan udara yang mengalami kecelakaan.
Pm 77
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara terhadap kerugian yang dialami penumpang, pengirim barang, dan pihak ketiga akibat kecelakaan atau insiden terkait angkutan udara. Peraturan ini menentukan besaran ganti rugi minimum untuk berbagai jenis kerugian seperti kematian, cacat tetap, luka-luka, hilangnya bagasi, dan keterlambatan penerbangan. Peraturan ini juga mengatur pengangkut
Pm 77
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara terhadap kerugian yang dialami penumpang, pengirim barang, dan pihak ketiga akibat kecelakaan atau insiden terkait angkutan udara. Peraturan ini menentukan besaran ganti rugi minimum untuk berbagai jenis kerugian seperti kematian, cacat tetap, luka-luka, hilangnya bagasi, dan keterlambatan penerbangan. Peraturan ini juga mengatur tentang penge
Pp 24 2018_oss_dan_lampiran_hvs
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem online single submission (OSS). Peraturan ini mendefinisikan berbagai istilah terkait perizinan berusaha, mengatur jenis perizinan berusaha dan pemohon perizinan, serta mengatur pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS dan lembaga pengelola OSS.
More Related Content
More from KantorHukum1
Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...
Peraturan OJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum
Bn1011 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata
Perpres nomor 86 tahun 2018
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Reforma Agraria di Indonesia untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan petani. Reforma Agraria dilaksanakan melalui penataan aset tanah melalui redistribusi tanah negara dan legalisasi tanah warga, diikuti dengan penguatan akses petani terhadap modal dan bantuan untuk peningkatan produksi pertanian.
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), mencakup penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan PPPK. Peraturan ini mengatur pula tentang pengadaan PPPK untuk mengisi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi tert
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Peraturan Menteri Desa PDTT Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
Bn1984 2014
Peraturan ini mengatur ukuran kapal minimum 5.000 GT untuk angkutan penyeberangan lintas Merak-Bakauheni dan memungkinkan kapal berukuran lebih kecil dialihkan ke lintas lain dalam 4 tahun. Direktur Jenderal bertugas memantau pelaksanaan peraturan ini.
Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016
Dokumen tersebut merupakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan ini mengatur tentang bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman, dan persyaratan pendaftaran bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Pm 38 tahun_2017
Peraturan Menteri ini mengatur perubahan kesembilan atas peraturan sebelumnya tentang penyelenggaraan angkutan udara. Perubahan tersebut mencakup penambahan ketentuan modal disetor, persyaratan izin rute baru, dan tata cara audit terhadap perusahaan angkutan udara yang mengalami kecelakaan.
Pm 77
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara terhadap kerugian yang dialami penumpang, pengirim barang, dan pihak ketiga akibat kecelakaan atau insiden terkait angkutan udara. Peraturan ini menentukan besaran ganti rugi minimum untuk berbagai jenis kerugian seperti kematian, cacat tetap, luka-luka, hilangnya bagasi, dan keterlambatan penerbangan. Peraturan ini juga mengatur pengangkut
Pm 77
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara terhadap kerugian yang dialami penumpang, pengirim barang, dan pihak ketiga akibat kecelakaan atau insiden terkait angkutan udara. Peraturan ini menentukan besaran ganti rugi minimum untuk berbagai jenis kerugian seperti kematian, cacat tetap, luka-luka, hilangnya bagasi, dan keterlambatan penerbangan. Peraturan ini juga mengatur tentang penge
Pp 24 2018_oss_dan_lampiran_hvs
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem online single submission (OSS). Peraturan ini mendefinisikan berbagai istilah terkait perizinan berusaha, mengatur jenis perizinan berusaha dan pemohon perizinan, serta mengatur pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS dan lembaga pengelola OSS.
More from KantorHukum1 (13)
Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...
Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...