SlideShare a Scribd company logo
LAPORAN IGF 2017
SHAPE YOUR DIGITAL
FUTURE
JENEWA, 18-21 DESEMBER 2017
ELLEN KUSUMA
Sukarelawan untuk Kawasan IV (Negara ASEAN)
SAFEnet, Southeast Asia Freedom of Expression Network
Daftar Isi
• Pengantar - 3
• Disclaimer - 4
1. Kebebasan Berekspresi Online
dan Keamanan Siber - 5
2. Fake News dan Jurnalisme - 11
3. Mentalitas Preman Online - 15
4. Update Umum - 17
I. Catatan, Saran, dan Kritik:
Multistakeholder, solusi yang
utopis? - 18
II. Rapat ID-IGF Pasca IGF 2017 - 23
III. Referensi dan Pranala - 24
2
Pengantar: Keikutsertaan SAFEnet di IGF 2017
Internet Governance Forum (IGF) adalah forum multistakeholder global yang mempromosikan
diskusi dan dialog atas isu-isu kebijakan publik yang berhubungan dengan internet. Diadakan
sejak 2006 oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
IGF 2017 berlangsung di Jenewa pada 18-21 Desember 2017 dengan tajuk “Shape Your Digital
Future!”. Ada total 260 sesi yang diselenggarakan sepanjang IGF 2017, termasuk Day Zero.
Sebagai perwakilan SAFEnet Indonesia, saya menghadiri sesi-sesi yang berhubungan dengan
tema Hak Kebebasan Berekspresi Online sesuai dengan konteks perkembangannya di
Indonesia. Kehadiran SAFEnet di IGF 2017 disponsori hibah dari Google via Digital Asia Hub.
3
Disclaimer
Laporan ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan personal sebagai peserta IGF untuk
pertama kalinya. Laporan ini memiliki bias berdasarkan pemahaman dan pengetahuan
personal sebagai peneliti independen di bidang Cultural Studies yang fokus pada
perkembangan penggunaan dan dampak media sosial di Indonesia.
Untuk pertanyaan, masukan, dan kritik, silakan layangkan ke kusuma.ellen@gmail.com atau via
Telegram @timejumble.
4
Kebebasan
Berekspresi Online
dan Keamanan
Siber
Salah satu pertanyaan dan perdebatan yang muncul adalah
sejauh mana keamanan publik dapat menjadi argumen untuk
membatasi HAM sebagai individual, terutama sehubungan
dengan Hak Kebebasan Berekspresi Online (OFoE).
Beberapa diskusi membicarakan bahwa pemerintah tidak
seharusnya melihat publik sebagai sesuatu yang harus
dikontrol, tetapi melihat publik sebagai sumber bersama dalam
tata kelola internet--memiliki posisi yang setara.
Oleh karena itu, siapapun multistakeholder-nya harus selalu
kritis terhadap goodwill (niat baik) dari pemerintah, terutama
berkaitan dengan keamanan siber yang mengatasnamakan
“demi stabilitas nasional”. Pertanyaan kritis harus diajukan,
seperti: demi stabilitas nasional atau demi stabilitas rezim? Bila
harus ada cyber-treaty, bentuknya apa, siapa yang
diuntungkan?
Pertanyaan-pertanyaan kritis juga harus jadi refleksi bagi tiap
pemangku kepentingan (stakeholder), agar tidak hanya
menjadi suara-suara yang keberpihakannya terbatas agenda
sendiri.
Overview:
● Keamanan Publik vs Hak
Asasi Individual?
● Enkripsi dan Perlindungan
Privasi
● Belajar dari Internet
Shutdowns di Afrika
● Hak Offline dan Online,
bisakah diperlakukan sama
persis?
● Kesimpulan
5
Kebebasan
Berekspresi Online
dan Keamanan
Siber
Perkara enkripsi dan privasi data harus menjadi perhatian,
karena ini merupakan upaya perlindungan HAM di internet,
terutama untuk kaum rentan, seperti jurnalis, aktivis, minoritas
dan yang didiskriminasi.
Mencari titik keseimbangan dalam penerapan keamanan siber
dan perlindungan data privasi masih menjadi PR bersama.
Yang harus digarisbawahi adalah bahwa dua hal ini jangan
dilihat sebagai hal yang bertentangan namun sebagai satu
kesatuan dari ekosistem internet dan harus dilihat dari
berbagai sudut pandang para pemangku kepentingan.
Untuk masalah perlindungan privasi, para pengguna internet
harus sadar, mawas, dan memiliki kontrol atas data mereka,
termasuk hak mereka untuk mencabut, menghapus, atau
membatalkan data mereka. Oleh karena itu, edukasi yang
memberdayakan (empowering) pengguna internet atas privasi
data penting dilakukan.
Penulisan Terms of Service (persyaratan layanan) yang lebih
user-friendly dan sesuai dengan konteks lokal juga harus
menjadi upaya yang dikejar dari sisi private sector, terutama
perusahaan-perusahaan multi-/transnasional.
Overview:
● Keamanan Publik vs Hak
Asasi Individual?
● Enkripsi dan Perlindungan
Privasi
● Belajar dari Internet
Shutdowns di Afrika
● Hak Offline dan Online,
bisakah diperlakukan sama
persis?
● Kesimpulan
6
Kebebasan
Berekspresi Online
dan Keamanan
Siber
Banyak negara di Afrika yang melakukan disrupsi koneksi
internet, pemblokiran media sosial, hingga melakukan internet
shutdown untuk berbagai alasan dan untuk periode waktu
yang berbeda-beda. Di tahun 2016 sendiri ada 11 negara
Afrika yang melakukan internet shutdown dengan total nilai
kerugian mencapai hingga 237juta dolar AS.
Kerugian yang dialami pun bukan hanya kerugian ekonomi
tetapi juga yang tidak dapat diukur dengan uang, seperti akses
atas informasi yang bisa merembet pada
peluang/kesempatan yang hilang, misal tidak bisa mendaftar
pekerjaan, mengakses beasiswa, dst.
(Silakan baca transkrip sesi ini untuk pemahaman situasi
internet shutdowns di Afrika.)
Overview:
● Keamanan Publik vs Hak
Asasi Individual?
● Enkripsi dan Perlindungan
Privasi
● Belajar dari Internet
Shutdowns di Afrika 1/2
● Hak Offline dan Online,
bisakah diperlakukan sama
persis?
● Kesimpulan
7
Kebebasan
Berekspresi Online
dan Keamanan
Siber
Berkaca pada kejadian yang terjadi di Afrika ini, terlihat
adanya ketimpangan pengetahuan, perspektif, dan
komunikasi antar para multistakeholder sehingga internet
shutdowns terjadi dan menjadi tren yang dianggap solutif,
padahal tidak dan justru melanggar beberapa HAM dan
berdampak negatif pada beberapa SDGs (Sustainable
Development Goals).
Walaupun skeptis dalam konteks Indonesia akan terjadi
internet shutdowns seperti di Afrika, tetapi jika ketimpangan
pengetahuan, perspektif, dan komunikasi antar para
multistakeholder (pemerintah, pembuat kebijakan, penegak
hukum, komunitas teknis, akademisi, jurnalis/media, LSM,
masyarakat umum) makin luas, bukan tidak mungkin hal ini
terjadi. Maka dari itu, peningkatan kapasitas para pemangku
kepentingan atas tata kelola internet yang dilihat dari berbagai
sudut pandang adalah hal yang imperatif. Penting pula untuk
selalu menambah wajah baru dalam tiap diskusi yang
berkenaan dengan tata kelola internet agar diskusi lebih
meluas dan mendapatkan tambahan wawasan dari berbagai
perspektif.
Overview:
● Keamanan Publik vs Hak
Asasi Individual?
● Enkripsi dan Perlindungan
Privasi
● Belajar dari Internet
Shutdowns di Afrika 2/2
● Hak Offline dan Online,
bisakah diperlakukan sama
persis?
● Kesimpulan
8
Kebebasan
Berekspresi Online
dan Keamanan
Siber
Belum ada jawaban yang memuaskan untuk menjawab
pertanyaan ini. Opini utama yang muncul adalah ketika
seseorang memiliki hak maka dia memiliki tanggung jawab
juga untuk menikmati hak tersebut. Ketika hak-hak itu
digunakan secara sewenang-wenang, tentu ada
konsekuensinya.
Muncul pertanyaan selanjutnya seperti: siapa yang
menentukan konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Atau
pertanyaan-pertanyaan seperti: Bagaimana menangani
kasus-kasus seperti defamasi atau konten ilegal di internet
yang tidak berbatas dalam konteks negara/pemerintahan
yang memiliki batas-batas administratif?
Sayangnya dalam membicarakan topik ini tidak muncul
pembicaraan mengenai anonimitas.
Overview:
● Keamanan Publik vs Hak
Asasi Individual?
● Enkripsi dan Perlindungan
Privasi
● Belajar dari Internet
Shutdowns di Afrika
● Hak Offline dan Online,
bisakah diperlakukan sama
persis?
● Kesimpulan
9
Kebebasan
Berekspresi Online
dan Keamanan
Siber
Kata kunci yang muncul dari pembicaraan mengenai
kebebasan berekspresi online dan keamanan siber adalah
peran multistakeholder yang setara dan saling proaktif dalam
membicarakan arah tata kelola internet. Selain itu,
peningkatan kapasitias dan wajah baru dari para pemangku
kepentingan juga penting sehingga tata kelola internet tidak
timpang dan hanya menguntungkan beberapa pihak saja..
Overview:
● Keamanan Publik vs Hak
Asasi Individual?
● Enkripsi dan Perlindungan
Privasi
● Belajar dari Internet
Shutdowns di Afrika
● Hak Offline dan Online,
bisakah diperlakukan sama
persis?
● Kesimpulan
10
Fake News dan
Jurnalisme
Banyak diskusi menjadi kurang produktif karena berkutat pada
terminologi fake news dan kasus-kasus kontekstual.
Yang menjadi kritik adalah bagaimana industri media bergeser
dari tradisional (cetak) ke online dan disetir oleh Click Economy
sehingga kualitas dan kredibilitas media massa yang sudah
punya nama pun dipertanyakan dan kalah dari “media
alternatif” yang menyuguhkan “fake news”.
Perlukah ada perombakan struktur industri media yang lebih
transparan dan kredibel sehingga kembali mendapatkan
kepercayaan publik?
Di sisi lain, berbicara tentang maraknya fake news membuat
tuntutan untuk melek dan kritis atas konsumsi informasi dan
berita di dunia digital semakin mendesak.
Overview:
● Click Economy
● Literasi Digital dan Berita
● Transparansi mekanisme
● Fact check
● Kesimpulan
11
Fake News dan
Jurnalisme
Dari sisi perusahaan media ataupun penyedia platform media
sosial (misal: FB dan Twitter), ada tuntutan untuk menyediakan
mekanisme yang lebih transparan atas penyebaran informasi
yang terjadi di platform mereka, karena banyak pengguna
media sosial yang tidak sadar akan cara sirkulasi berita
mereka (kembali lagi pada literasi digital dan berita).
Perusahaan penyedia platform media sosial harus
bertanggung jawab mencari mekanisme untuk mengatasi dan
mengantisipasi echo chamber dan filter bubble effect.
Selain itu, ada pula tuntutan untuk memberikan konsekuensi
yang lebih riil terhadap pemilik website/media yang
menyediakan fake news daripada sekadar penghapusan
konten. Tapi siapa (pemerintah? pers? dewan pers? siapa?)
yang menjadi “hakim” yang menentukan sesuatu itu fake
news? Siapa yang menentukan “wujud” konsekuensi riilnya?
Overview:
● Click Economy
● Literasi Digital dan Berita
● Transparansi mekanisme
● Fact check
● Kesimpulan
12
Fake News dan
Jurnalisme
Maraknya metode fact check di berbagai negara pun patut
dilihat. Misalnya yang dilakukan oleh La Silla Vacía, media
massa di Colombia, yang kemudian membuat WhatsApp
Detector untuk melawan fake news yang beredar melalui
pesan berantai di WhatsApp Group (Baca: 1, 2).
Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa efektifkah fact
checking dan penyebaran info fact check ketika fake news
sudah beredar dan tidak diketahui jangkauan dampaknya?
Overview:
● Click Economy
● Literasi Digital dan Berita
● Transparansi mekanisme
● Fact check
● Kesimpulan
13
Fake News dan
Jurnalisme
Kata kunci utama adalah transparansi, baik itu transparansi
oleh industri media maupun mekanisme sirkulasi berita di
media sosial. Selain itu, adalah sikap proaktif dari
masing-masing stakeholder seperti jurnalis, media massa,
penyedia platform media sosial, dan konsumen sendiri untuk
melawan kehadiran fake news.
Overview:
● Click Economy
● Literasi Digital dan Berita
● Transparansi mekanisme
● Fact check
● Kesimpulan
14
Mentalitas Preman
Online
Kehadiran “preman online” (online mobs) tidak hanya ada di
Indonesia, beberapa negara di Asia Tenggara, Asia Selatan,
dan Timur Tengah mengalami hal serupa. Umumnya
kehadiran preman online ini sangat politis dan berhubungan
dengan dua hal: menumbangkan atau melanggengkan rezim.
Masalah utamanya adalah dampak yang tidak hanya berhenti
pada kehidupan online tapi juga menyasar kehidupan offline,
terutama kaum pengkritik, para aktivis, jurnalis, dan
masyarakat umum.
Bicara tentang negara-negara di atas, yang terlihat sering kali
digunakan adalah agama yang digunakan sebagai alat untuk
mengekang ekspresi orang lain yang tidak seagama, bahkan
digunakan pula untuk menyebarkan teror pada umat
seagama untuk mengontrol ekspresi mereka yang tidak
sepaham.
Overview:
● Mengancam FoE
● “Agama” untuk
“menyebarkan kebencian
dan teror”
● Hatespeech
● Pranala dan unduhan
15
Mentalitas Preman
Online
Di luar dari propaganda yang menggunakan agama, yang
harus diperhatikan adalah penggunaan hukum/regulasi yang
berhubungan dengan hate speech/ujaran kebencian,
terutama karena konteksnya biasanya sangat lokal. Untuk itu
penting menanggapi kehadiran preman online dengan melihat
konteks-konteks lokal.
Silakan baca transkrip sesi ini untuk pemahaman isi diskusi
yang lebih baik.
Unduh hasil riset APC.org: “Let the mob do the job”: How
proponents of hatred are threatening freedom of expression
and religion online in Asia
Unduh laporan Law of Commision India tentang hatespeech:
http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/Report267.pdf
Overview:
● Mengancam FoE
● “Agama” untuk
“menyebarkan kebencian
dan teror”
● Hatespeech
● Pranala dan unduhan
16
Update Umum
Ada beberapa topik lain yang menarik untuk dibaca/dicari tahu lebih
lanjut, yaitu:
● Digital Geneva Convention yang diajukan Microsoft
● EU-GDPR ( European Union General Data Protection Regulation)
yang akan efektif pada 25 Mei 2018.
● Blockchain. Beberapa bacaan menarik: 1 (konsep blockchain), 2
(blockchain untuk melawan fake news),
● Facebook mengubah algoritma News Feed. Beberapa bacaan
menarik tentang asumsi dampak perubahan algoritma: 1, 2, 3
17
Catatan, Saran, dan
Kritik:
Multistakeholder,
solusi yang utopis?
Multistakeholder sejatinya selalu menjadi kata kunci dari
berbagai perbincangan mengenai tata kelola internet. Melihat
IGF 2017 adalah yang ke 12 kalinya acara ini dilaksanakan dari
20 yang direncanakan, harusnya hal-hal seperti representasi
dari segala multistakeholder terlihat merata, justru tidak.
Sebagai seseorang dengan latar belakang keilmuan
humaniora, sangat terasa bahwa diskusi-diskusi yang terjadi di
IGF 2017 lebih berhubungan dengan sisi teknis dan legal dari
internet. Padahal bicara tata kelola internet tidak hanya
sekadar perkara internet sebagai alat/medium yang harus
diatur saja, tetapi sudah menjadi livelihood dan bisa dibilang,
kalau bukan sudah, hak asasi manusia.
Overview
● Kurangnya keterwakilan
1/3
● Pentingnya literasi!
● Repetitif dan dangkal
● Penutup
18
Catatan, Saran, dan
Kritik:
Multistakeholder,
solusi yang utopis?
Kurangnya keterwakilan ini terlihat dari tidak munculnya
perspektif lain dalam diskusi tiap sesi, misalnya dari sisi
budaya. Buzzword “post-truth era” marak dibicarakan di
kalangan akademisi ilmu humaniora, namun tidak muncul
dalam diskusi yang berhubungan dengan fake news, padahal
post-truth era sendiri berbicara bagaimana tidak pentingnya
kehadiran fakta yang tidak mewakili atau relevan dengan
perasaan pengonsumsi informasi atau berita. Bagaimana bisa
melawan dampak dari fake news bila tidak turut
mempertimbangkan konteks sosial-budaya masyarakatnya?
Saya setuju dengan pendapat salah satu peserta yang
menyebutkan bahwa solusi tidak harus terpusat dengan
“lagi-lagi teknologi baru, aturan baru” tetapi terpusat pada
pemberdayaan/empowering manusianya, bukan sebagai
pemangku kepentingan saja, namun juga sebagai individual.
Saat mengikuti sesi-sesi ini penting sekali untuk melibatkan
wajah baru dan perspektif baru dalam pembicaraan mengenai
tata kelola internet, utamanya di tingkat nasional/lokal.
Inklusivitas ini tidak hanya bersifat pasif membuka jalan dan
berbagi kesempatan untuk wajah baru, tetapi juga aktif
reaching out orang-orang baru untuk ingin dan terlibat.
Overview
● Kurangnya keterwakilan
2/3
● Pentingnya literasi!
● Repetitif dan dangkal
● Penutup
19
Catatan, Saran, dan
Kritik:
Multistakeholder,
solusi yang utopis?
Saya juga tidak mengerti apakah kurangnya keterwakilan ini
karena memang tidak ada yang tertarik? Bagaimana caranya
membuat lebih banyak orang tertarik?
Atau kurangnya keterwakilan karena informasi yang tidak
tersampaikan? Lucu karena di era internet yang fake news
bisa menyebar dengan cepat, kenapa hal sebaliknya yang
membawa dampak positif tidak bisa terjadi?
Atau karena tidak mendapatkan/diberikan tempat dan
kesempatan untuk bersuara? Dari Indonesia, ketika berbicara
tentang fintech atau ekonomi digital, tidak hadirnya startup
lokal untuk bicara di ajang global sepertinya agak
disayangkan. Saya berharap hal ini tidak terjadi di level
nasional atau lokal.
Menurut saya sayang sekali kalau kata-kata seperti
multistakeholder hanya terbatas pada yang berbentuk institusi
saja, harusnya para individual pun bisa terlibat dalam
diskusi-diskusi. Apakah hal ini susah untuk dilakukan, utopis?
Semakin banyak yang bicara, semakin tidak selesai sebuah
pembicaraan, makanya sebagai jalan pintas segelintir saja
yang bersuara?
Overview
● Kurangnya keterwakilan
3/3
● Pentingnya literasi!
● Repetitif dan dangkal
● Penutup
20
Catatan, Saran, dan
Kritik:
Multistakeholder,
solusi yang utopis?
Melanjutkan dari poin kurangnya keterwakilan, sangat terasa
pentingnya investasi edukasi dan literasi atas internet dan
dunia digital yang menyeluruh, tidak hanya sebagai teknologi
komunikasi, atau alat untuk mengembangkan perekonomian
kreatif, namun juga sebagai livelihood yang berpengaruh pada
aspek sosial-budaya offline. Dalam menyusun konten edukasi
pun “don’t always prioritize the hows but also the whys.”
Kembali pada penyelenggaraan IGF 2017, pembicaraan yang
terjadi di tiap-tiap sesi terasa seperti pengulangan
kegundahan yang terjadi di level lokal, tanpa arah
pembicaraan yang lebih decisive, namun lebih banyak sharing.
Banyak sesi yang memiliki topik yang overlapping, yang
sebenarnya bila dijadikan satu dengan periode waktu yang
lebih panjang bisa menghasilkan diskusi yang lebih mendalam,
daripada banyak pembicaraan tapi berakhir dangkal karena
keterbatasan waktu.
Overview
● Kurangnya keterwakilan
3/3
● Pentingnya literasi!
● Repetitif dan dangkal
● Penutup
21
Catatan, Saran, dan
Kritik:
Multistakeholder,
solusi yang utopis? Pada akhirnya, walaupun sempat merasa kecewa, di sisi lain
IGF 2017 global menunjukkan kemendesakan multistakeholder
yang lebih inklusif dan interaktif saat berbicara tentang
internet dan tata kelolanya. Saya melihat setidaknya kondisi di
Indonesia lebih baik daripada beberapa negara lain tentang
hal ini, dan berharap dapat menjawab kritik saya sendiri
mengenai kurangnya keterwakilan pada kesempatan lain di
level yang lebih intim dari IGF global.
Overview
● Kurangnya keterwakilan
3/3
● Pentingnya literasi!
● Repetitif dan dangkal
● Penutup
22
Rapat ID-GF Pasca
IGF 2017
Dalam pembicaraan yang membahas penyelenggaraan dan
isi IGF 2017, acara ini juga membahas:
• ID-IGF ke depannya (perlu pertemuan bulanan rutin
sebelum acara tahunan; usulan ganti nama menjadi
Forum Internet Indonesia oleh Shita Laksmi)
• Perihal infrastruktur dan ekosistem internet yang
tergantung pada global (adakah back up plan lokal bila
yang global collapse?)
• Pentingnya literasi digital (teknis, konten, regulasi,
dampak sosbud) yang lebih inklusif, komprehensif dan
berkelanjutan
Berlangsung di Lantai 4 Gedung Perpustakaan
Nasional RI, Jakarta pada 19 Januari 2017.
Selain pihak Kominfo dan MAG-Indonesia dan
undangan lainnya seperti PANDI dan APJII, turut hadir
perwakilan dari CSO Indonesia yang berangkat ke IGF
2017: SAFEnet (Ellen), ICTWatch (Banyumurti),
Mafindo (Astari), ISOC Fellowship (Bhredipta S.),
Petabencana.id (Emir Hartato).
23
Referensi dan
Pranala
Pesan Penting dari IGF 2017
https://www.intgovforum.org/multilingual/
content/igf-2017-geneva-messages
Transkrip Sesi-Sesi IGF 2017
https://www.intgovforum.org/multilingual/
igf-2017-transcripts
Tentang IGF:
http://intgovforum.org/
http://idf.ig/
http://www.igf-abc.info/
24
Terima Kasih SAFEnet - Southeast Asia Freedom of Expression Network
w: http://safenetvoice.org
w: http://id.safenetvoice.org
e: contact.safenet@gmail.com
FB Page: /safenetvoice
Twitter: @safenetvoice
Ellen Kusuma
kusuma.ellen@gmail.com
Telegram: @timejumble
“Freedom is participation in power.”
- Cicero
25

More Related Content

What's hot

Sea igf 2021 report
Sea igf 2021 reportSea igf 2021 report
Sea igf 2021 report
Mohamad Shidiq Purnama
 
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
IGF Indonesia
 
Menuju Ekonomi Digital Indonesia
Menuju Ekonomi Digital IndonesiaMenuju Ekonomi Digital Indonesia
Menuju Ekonomi Digital Indonesia
Alvidha Septianingrum
 
Konvergensi Indonesia: Kultur dan Masyarakat (Indonesia Convergence: Culture ...
Konvergensi Indonesia: Kultur dan Masyarakat (Indonesia Convergence: Culture ...Konvergensi Indonesia: Kultur dan Masyarakat (Indonesia Convergence: Culture ...
Konvergensi Indonesia: Kultur dan Masyarakat (Indonesia Convergence: Culture ...
ICT Watch
 
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAM
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAMTata Kelola Internet dan HAM - ELSAM
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAM
IGF Indonesia
 
Ringkasan Dialog ID-IGF 2014
Ringkasan Dialog ID-IGF 2014Ringkasan Dialog ID-IGF 2014
Ringkasan Dialog ID-IGF 2014
ICT Watch
 
World Development Report 2016 Digital Dividends East Asia
World Development Report 2016 Digital Dividends East AsiaWorld Development Report 2016 Digital Dividends East Asia
World Development Report 2016 Digital Dividends East Asia
ICT Watch
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014
IGF Indonesia
 
ID-IGF: Rekomendasi Dan Masukan Perbaikan Aplikasi PeduliLindungi Kedepannya
ID-IGF: Rekomendasi Dan Masukan Perbaikan Aplikasi PeduliLindungi KedepannyaID-IGF: Rekomendasi Dan Masukan Perbaikan Aplikasi PeduliLindungi Kedepannya
ID-IGF: Rekomendasi Dan Masukan Perbaikan Aplikasi PeduliLindungi Kedepannya
Ismail Fahmi
 
Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)
Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)
Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)
ICT Watch
 
Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)
Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)
Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)
ICT Watch
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi MultilateralID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
IGF Indonesia
 
Tata Kelola Internet Global
Tata Kelola Internet GlobalTata Kelola Internet Global
Tata Kelola Internet Global
Shita Laksmi
 
Privasi Online, Mitos?
Privasi Online, Mitos?Privasi Online, Mitos?
Privasi Online, Mitos?
ICT Watch
 
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Pandangan ICSF
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Pandangan ICSFID IGF 2016 - Hukum 2 - Pandangan ICSF
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Pandangan ICSF
IGF Indonesia
 
Siberpedia | Panduan Pintar Keamanan Siber
Siberpedia | Panduan Pintar Keamanan SiberSiberpedia | Panduan Pintar Keamanan Siber
Siberpedia | Panduan Pintar Keamanan Siber
Geri Sugiran Abdul Sukur
 
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di IndonesiaPerlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Ismail Fahmi
 
Netizen Indonesia Kini (Januari - Maret 2016)
Netizen Indonesia Kini (Januari - Maret 2016) Netizen Indonesia Kini (Januari - Maret 2016)
Netizen Indonesia Kini (Januari - Maret 2016)
ICT Watch
 
Ringkasan Hasil Dialog Nasional ID-IGF (20 Agustus 2014)
Ringkasan Hasil Dialog Nasional ID-IGF (20 Agustus 2014)Ringkasan Hasil Dialog Nasional ID-IGF (20 Agustus 2014)
Ringkasan Hasil Dialog Nasional ID-IGF (20 Agustus 2014)
Indriyatno Banyumurti
 
Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...
Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...
Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...
literasi digital
 

What's hot (20)

Sea igf 2021 report
Sea igf 2021 reportSea igf 2021 report
Sea igf 2021 report
 
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
 
Menuju Ekonomi Digital Indonesia
Menuju Ekonomi Digital IndonesiaMenuju Ekonomi Digital Indonesia
Menuju Ekonomi Digital Indonesia
 
Konvergensi Indonesia: Kultur dan Masyarakat (Indonesia Convergence: Culture ...
Konvergensi Indonesia: Kultur dan Masyarakat (Indonesia Convergence: Culture ...Konvergensi Indonesia: Kultur dan Masyarakat (Indonesia Convergence: Culture ...
Konvergensi Indonesia: Kultur dan Masyarakat (Indonesia Convergence: Culture ...
 
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAM
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAMTata Kelola Internet dan HAM - ELSAM
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAM
 
Ringkasan Dialog ID-IGF 2014
Ringkasan Dialog ID-IGF 2014Ringkasan Dialog ID-IGF 2014
Ringkasan Dialog ID-IGF 2014
 
World Development Report 2016 Digital Dividends East Asia
World Development Report 2016 Digital Dividends East AsiaWorld Development Report 2016 Digital Dividends East Asia
World Development Report 2016 Digital Dividends East Asia
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014
 
ID-IGF: Rekomendasi Dan Masukan Perbaikan Aplikasi PeduliLindungi Kedepannya
ID-IGF: Rekomendasi Dan Masukan Perbaikan Aplikasi PeduliLindungi KedepannyaID-IGF: Rekomendasi Dan Masukan Perbaikan Aplikasi PeduliLindungi Kedepannya
ID-IGF: Rekomendasi Dan Masukan Perbaikan Aplikasi PeduliLindungi Kedepannya
 
Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)
Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)
Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)
 
Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)
Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)
Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi MultilateralID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
 
Tata Kelola Internet Global
Tata Kelola Internet GlobalTata Kelola Internet Global
Tata Kelola Internet Global
 
Privasi Online, Mitos?
Privasi Online, Mitos?Privasi Online, Mitos?
Privasi Online, Mitos?
 
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Pandangan ICSF
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Pandangan ICSFID IGF 2016 - Hukum 2 - Pandangan ICSF
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Pandangan ICSF
 
Siberpedia | Panduan Pintar Keamanan Siber
Siberpedia | Panduan Pintar Keamanan SiberSiberpedia | Panduan Pintar Keamanan Siber
Siberpedia | Panduan Pintar Keamanan Siber
 
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di IndonesiaPerlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
 
Netizen Indonesia Kini (Januari - Maret 2016)
Netizen Indonesia Kini (Januari - Maret 2016) Netizen Indonesia Kini (Januari - Maret 2016)
Netizen Indonesia Kini (Januari - Maret 2016)
 
Ringkasan Hasil Dialog Nasional ID-IGF (20 Agustus 2014)
Ringkasan Hasil Dialog Nasional ID-IGF (20 Agustus 2014)Ringkasan Hasil Dialog Nasional ID-IGF (20 Agustus 2014)
Ringkasan Hasil Dialog Nasional ID-IGF (20 Agustus 2014)
 
Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...
Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...
Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...
 

Similar to Laporan IGF 2017 oleh Ellen Kusuma (Safenet)

Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukum
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukumMasalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukum
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukum
Rahmat Inggi
 
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan DataPrivasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
ICT Watch
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
ICT Watch - Indonesia
 
Modul Pengantar Tata Kelola Internet (disusun oleh ICT Watch)
Modul Pengantar Tata Kelola Internet (disusun oleh ICT Watch)Modul Pengantar Tata Kelola Internet (disusun oleh ICT Watch)
Modul Pengantar Tata Kelola Internet (disusun oleh ICT Watch)
ICT Watch - Indonesia
 
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media SosialPakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
Pakar SEO Indonesia
 
Pengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetPengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola Internet
IGF Indonesia
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2017 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2017 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2017 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2017 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
ICT Watch - Indonesia
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
ICT Watch - Indonesia
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2018 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2018 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2018 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2018 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
ICT Watch - Indonesia
 
1 kom03195
1 kom031951 kom03195
1 kom03195
nurulanbiya
 
Seri buku literasi digital- kerangka literasi digital indonesia
Seri buku literasi digital- kerangka literasi digital indonesiaSeri buku literasi digital- kerangka literasi digital indonesia
Seri buku literasi digital- kerangka literasi digital indonesia
literasi digital
 
Netizen Indonesia Kini (April - Juni 2015)
Netizen Indonesia Kini (April - Juni 2015)Netizen Indonesia Kini (April - Juni 2015)
Netizen Indonesia Kini (April - Juni 2015)
ICT Watch
 
Pemblokiran dan Penapisan yang Sah
Pemblokiran dan Penapisan yang SahPemblokiran dan Penapisan yang Sah
Pemblokiran dan Penapisan yang Sah
ICT Watch
 
SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem ...
SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem ...SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem ...
SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem ...
Achmad Lukman Harun
 
Seri buku literasi digital - keamanan siber untuk e-commerce
Seri buku literasi digital - keamanan siber untuk e-commerceSeri buku literasi digital - keamanan siber untuk e-commerce
Seri buku literasi digital - keamanan siber untuk e-commerce
literasi digital
 
SI-PI, Ririh Sayekti, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika Dalam Sistem Informasi ...
SI-PI, Ririh Sayekti, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika Dalam Sistem Informasi ...SI-PI, Ririh Sayekti, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika Dalam Sistem Informasi ...
SI-PI, Ririh Sayekti, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika Dalam Sistem Informasi ...
RIRIHSAYEKTI
 
Sim, riyan giri permana, prof. dr. ir hapzi ali, mm, cma, implikasi etika, s...
Sim, riyan giri permana,  prof. dr. ir hapzi ali, mm, cma, implikasi etika, s...Sim, riyan giri permana,  prof. dr. ir hapzi ali, mm, cma, implikasi etika, s...
Sim, riyan giri permana, prof. dr. ir hapzi ali, mm, cma, implikasi etika, s...
Riyan Giri PErmana
 
4.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, isu etika, sosia...
4.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, isu etika, sosia...4.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, isu etika, sosia...
4.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, isu etika, sosia...
Yohanes Agung Nugroho
 
Si pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, isu etika, sosia...
Si   pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, isu etika, sosia...Si   pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, isu etika, sosia...
Si pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, isu etika, sosia...
Yohanes Agung Nugroho
 
Quiz si & pi minggu 4 55026 (dosen hapzi, prof. dr. mm)
Quiz si & pi minggu 4   55026 (dosen hapzi, prof. dr. mm)Quiz si & pi minggu 4   55026 (dosen hapzi, prof. dr. mm)
Quiz si & pi minggu 4 55026 (dosen hapzi, prof. dr. mm)
ADE NURZEN
 

Similar to Laporan IGF 2017 oleh Ellen Kusuma (Safenet) (20)

Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukum
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukumMasalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukum
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukum
 
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan DataPrivasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
 
Modul Pengantar Tata Kelola Internet (disusun oleh ICT Watch)
Modul Pengantar Tata Kelola Internet (disusun oleh ICT Watch)Modul Pengantar Tata Kelola Internet (disusun oleh ICT Watch)
Modul Pengantar Tata Kelola Internet (disusun oleh ICT Watch)
 
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media SosialPakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
 
Pengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetPengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola Internet
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2017 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2017 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2017 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2017 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2018 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2018 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2018 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2018 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
 
1 kom03195
1 kom031951 kom03195
1 kom03195
 
Seri buku literasi digital- kerangka literasi digital indonesia
Seri buku literasi digital- kerangka literasi digital indonesiaSeri buku literasi digital- kerangka literasi digital indonesia
Seri buku literasi digital- kerangka literasi digital indonesia
 
Netizen Indonesia Kini (April - Juni 2015)
Netizen Indonesia Kini (April - Juni 2015)Netizen Indonesia Kini (April - Juni 2015)
Netizen Indonesia Kini (April - Juni 2015)
 
Pemblokiran dan Penapisan yang Sah
Pemblokiran dan Penapisan yang SahPemblokiran dan Penapisan yang Sah
Pemblokiran dan Penapisan yang Sah
 
SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem ...
SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem ...SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem ...
SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem ...
 
Seri buku literasi digital - keamanan siber untuk e-commerce
Seri buku literasi digital - keamanan siber untuk e-commerceSeri buku literasi digital - keamanan siber untuk e-commerce
Seri buku literasi digital - keamanan siber untuk e-commerce
 
SI-PI, Ririh Sayekti, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika Dalam Sistem Informasi ...
SI-PI, Ririh Sayekti, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika Dalam Sistem Informasi ...SI-PI, Ririh Sayekti, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika Dalam Sistem Informasi ...
SI-PI, Ririh Sayekti, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika Dalam Sistem Informasi ...
 
Sim, riyan giri permana, prof. dr. ir hapzi ali, mm, cma, implikasi etika, s...
Sim, riyan giri permana,  prof. dr. ir hapzi ali, mm, cma, implikasi etika, s...Sim, riyan giri permana,  prof. dr. ir hapzi ali, mm, cma, implikasi etika, s...
Sim, riyan giri permana, prof. dr. ir hapzi ali, mm, cma, implikasi etika, s...
 
4.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, isu etika, sosia...
4.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, isu etika, sosia...4.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, isu etika, sosia...
4.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, isu etika, sosia...
 
Si pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, isu etika, sosia...
Si   pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, isu etika, sosia...Si   pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, isu etika, sosia...
Si pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, isu etika, sosia...
 
Quiz si & pi minggu 4 55026 (dosen hapzi, prof. dr. mm)
Quiz si & pi minggu 4   55026 (dosen hapzi, prof. dr. mm)Quiz si & pi minggu 4   55026 (dosen hapzi, prof. dr. mm)
Quiz si & pi minggu 4 55026 (dosen hapzi, prof. dr. mm)
 

More from Dialog Nasional ID-IGF 2017

Laporan IGF 2017 oleh Shita Laksmi
Laporan IGF 2017 oleh Shita LaksmiLaporan IGF 2017 oleh Shita Laksmi
Laporan IGF 2017 oleh Shita Laksmi
Dialog Nasional ID-IGF 2017
 
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (ENGLISH)
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (ENGLISH)SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (ENGLISH)
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (ENGLISH)
Dialog Nasional ID-IGF 2017
 
IS-2 Tantangan SMK di Era Digital
IS-2  Tantangan SMK di Era Digital IS-2  Tantangan SMK di Era Digital
IS-2 Tantangan SMK di Era Digital
Dialog Nasional ID-IGF 2017
 
IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert
IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert
IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert
Dialog Nasional ID-IGF 2017
 
EK-3 E-Commerce for UMKM
EK-3 E-Commerce for UMKMEK-3 E-Commerce for UMKM
EK-3 E-Commerce for UMKM
Dialog Nasional ID-IGF 2017
 
EK-2 Ekonomi digital
EK-2 Ekonomi digitalEK-2 Ekonomi digital
EK-2 Ekonomi digital
Dialog Nasional ID-IGF 2017
 
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek Bisnis
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek BisnisEK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek Bisnis
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek Bisnis
Dialog Nasional ID-IGF 2017
 
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital IndonesiaEK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
Dialog Nasional ID-IGF 2017
 
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar Generasi
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar GenerasiSB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar Generasi
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar Generasi
Dialog Nasional ID-IGF 2017
 
SB-2 collaboration continuum
SB-2 collaboration continuumSB-2 collaboration continuum
SB-2 collaboration continuum
Dialog Nasional ID-IGF 2017
 
SB-2 Literasi Digital
SB-2 Literasi DigitalSB-2 Literasi Digital
SB-2 Literasi Digital
Dialog Nasional ID-IGF 2017
 
SB-1 circle of concern vs circle of control
SB-1 circle of concern vs circle of controlSB-1 circle of concern vs circle of control
SB-1 circle of concern vs circle of control
Dialog Nasional ID-IGF 2017
 
SB-1 Baduy 2.0
SB-1 Baduy 2.0SB-1 Baduy 2.0
HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet
HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internetHK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet
HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet
Dialog Nasional ID-IGF 2017
 
HK-2 Urgensi Perlindungan Data Pribadi
HK-2 Urgensi Perlindungan Data PribadiHK-2 Urgensi Perlindungan Data Pribadi
HK-2 Urgensi Perlindungan Data Pribadi
Dialog Nasional ID-IGF 2017
 
HK- 1 Internet of Things
HK- 1 Internet of Things HK- 1 Internet of Things
HK- 1 Internet of Things
Dialog Nasional ID-IGF 2017
 

More from Dialog Nasional ID-IGF 2017 (16)

Laporan IGF 2017 oleh Shita Laksmi
Laporan IGF 2017 oleh Shita LaksmiLaporan IGF 2017 oleh Shita Laksmi
Laporan IGF 2017 oleh Shita Laksmi
 
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (ENGLISH)
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (ENGLISH)SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (ENGLISH)
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (ENGLISH)
 
IS-2 Tantangan SMK di Era Digital
IS-2  Tantangan SMK di Era Digital IS-2  Tantangan SMK di Era Digital
IS-2 Tantangan SMK di Era Digital
 
IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert
IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert
IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert
 
EK-3 E-Commerce for UMKM
EK-3 E-Commerce for UMKMEK-3 E-Commerce for UMKM
EK-3 E-Commerce for UMKM
 
EK-2 Ekonomi digital
EK-2 Ekonomi digitalEK-2 Ekonomi digital
EK-2 Ekonomi digital
 
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek Bisnis
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek BisnisEK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek Bisnis
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek Bisnis
 
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital IndonesiaEK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
 
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar Generasi
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar GenerasiSB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar Generasi
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar Generasi
 
SB-2 collaboration continuum
SB-2 collaboration continuumSB-2 collaboration continuum
SB-2 collaboration continuum
 
SB-2 Literasi Digital
SB-2 Literasi DigitalSB-2 Literasi Digital
SB-2 Literasi Digital
 
SB-1 circle of concern vs circle of control
SB-1 circle of concern vs circle of controlSB-1 circle of concern vs circle of control
SB-1 circle of concern vs circle of control
 
SB-1 Baduy 2.0
SB-1 Baduy 2.0SB-1 Baduy 2.0
SB-1 Baduy 2.0
 
HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet
HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internetHK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet
HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet
 
HK-2 Urgensi Perlindungan Data Pribadi
HK-2 Urgensi Perlindungan Data PribadiHK-2 Urgensi Perlindungan Data Pribadi
HK-2 Urgensi Perlindungan Data Pribadi
 
HK- 1 Internet of Things
HK- 1 Internet of Things HK- 1 Internet of Things
HK- 1 Internet of Things
 

Laporan IGF 2017 oleh Ellen Kusuma (Safenet)

  • 1. LAPORAN IGF 2017 SHAPE YOUR DIGITAL FUTURE JENEWA, 18-21 DESEMBER 2017 ELLEN KUSUMA Sukarelawan untuk Kawasan IV (Negara ASEAN) SAFEnet, Southeast Asia Freedom of Expression Network
  • 2. Daftar Isi • Pengantar - 3 • Disclaimer - 4 1. Kebebasan Berekspresi Online dan Keamanan Siber - 5 2. Fake News dan Jurnalisme - 11 3. Mentalitas Preman Online - 15 4. Update Umum - 17 I. Catatan, Saran, dan Kritik: Multistakeholder, solusi yang utopis? - 18 II. Rapat ID-IGF Pasca IGF 2017 - 23 III. Referensi dan Pranala - 24 2
  • 3. Pengantar: Keikutsertaan SAFEnet di IGF 2017 Internet Governance Forum (IGF) adalah forum multistakeholder global yang mempromosikan diskusi dan dialog atas isu-isu kebijakan publik yang berhubungan dengan internet. Diadakan sejak 2006 oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). IGF 2017 berlangsung di Jenewa pada 18-21 Desember 2017 dengan tajuk “Shape Your Digital Future!”. Ada total 260 sesi yang diselenggarakan sepanjang IGF 2017, termasuk Day Zero. Sebagai perwakilan SAFEnet Indonesia, saya menghadiri sesi-sesi yang berhubungan dengan tema Hak Kebebasan Berekspresi Online sesuai dengan konteks perkembangannya di Indonesia. Kehadiran SAFEnet di IGF 2017 disponsori hibah dari Google via Digital Asia Hub. 3
  • 4. Disclaimer Laporan ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan personal sebagai peserta IGF untuk pertama kalinya. Laporan ini memiliki bias berdasarkan pemahaman dan pengetahuan personal sebagai peneliti independen di bidang Cultural Studies yang fokus pada perkembangan penggunaan dan dampak media sosial di Indonesia. Untuk pertanyaan, masukan, dan kritik, silakan layangkan ke kusuma.ellen@gmail.com atau via Telegram @timejumble. 4
  • 5. Kebebasan Berekspresi Online dan Keamanan Siber Salah satu pertanyaan dan perdebatan yang muncul adalah sejauh mana keamanan publik dapat menjadi argumen untuk membatasi HAM sebagai individual, terutama sehubungan dengan Hak Kebebasan Berekspresi Online (OFoE). Beberapa diskusi membicarakan bahwa pemerintah tidak seharusnya melihat publik sebagai sesuatu yang harus dikontrol, tetapi melihat publik sebagai sumber bersama dalam tata kelola internet--memiliki posisi yang setara. Oleh karena itu, siapapun multistakeholder-nya harus selalu kritis terhadap goodwill (niat baik) dari pemerintah, terutama berkaitan dengan keamanan siber yang mengatasnamakan “demi stabilitas nasional”. Pertanyaan kritis harus diajukan, seperti: demi stabilitas nasional atau demi stabilitas rezim? Bila harus ada cyber-treaty, bentuknya apa, siapa yang diuntungkan? Pertanyaan-pertanyaan kritis juga harus jadi refleksi bagi tiap pemangku kepentingan (stakeholder), agar tidak hanya menjadi suara-suara yang keberpihakannya terbatas agenda sendiri. Overview: ● Keamanan Publik vs Hak Asasi Individual? ● Enkripsi dan Perlindungan Privasi ● Belajar dari Internet Shutdowns di Afrika ● Hak Offline dan Online, bisakah diperlakukan sama persis? ● Kesimpulan 5
  • 6. Kebebasan Berekspresi Online dan Keamanan Siber Perkara enkripsi dan privasi data harus menjadi perhatian, karena ini merupakan upaya perlindungan HAM di internet, terutama untuk kaum rentan, seperti jurnalis, aktivis, minoritas dan yang didiskriminasi. Mencari titik keseimbangan dalam penerapan keamanan siber dan perlindungan data privasi masih menjadi PR bersama. Yang harus digarisbawahi adalah bahwa dua hal ini jangan dilihat sebagai hal yang bertentangan namun sebagai satu kesatuan dari ekosistem internet dan harus dilihat dari berbagai sudut pandang para pemangku kepentingan. Untuk masalah perlindungan privasi, para pengguna internet harus sadar, mawas, dan memiliki kontrol atas data mereka, termasuk hak mereka untuk mencabut, menghapus, atau membatalkan data mereka. Oleh karena itu, edukasi yang memberdayakan (empowering) pengguna internet atas privasi data penting dilakukan. Penulisan Terms of Service (persyaratan layanan) yang lebih user-friendly dan sesuai dengan konteks lokal juga harus menjadi upaya yang dikejar dari sisi private sector, terutama perusahaan-perusahaan multi-/transnasional. Overview: ● Keamanan Publik vs Hak Asasi Individual? ● Enkripsi dan Perlindungan Privasi ● Belajar dari Internet Shutdowns di Afrika ● Hak Offline dan Online, bisakah diperlakukan sama persis? ● Kesimpulan 6
  • 7. Kebebasan Berekspresi Online dan Keamanan Siber Banyak negara di Afrika yang melakukan disrupsi koneksi internet, pemblokiran media sosial, hingga melakukan internet shutdown untuk berbagai alasan dan untuk periode waktu yang berbeda-beda. Di tahun 2016 sendiri ada 11 negara Afrika yang melakukan internet shutdown dengan total nilai kerugian mencapai hingga 237juta dolar AS. Kerugian yang dialami pun bukan hanya kerugian ekonomi tetapi juga yang tidak dapat diukur dengan uang, seperti akses atas informasi yang bisa merembet pada peluang/kesempatan yang hilang, misal tidak bisa mendaftar pekerjaan, mengakses beasiswa, dst. (Silakan baca transkrip sesi ini untuk pemahaman situasi internet shutdowns di Afrika.) Overview: ● Keamanan Publik vs Hak Asasi Individual? ● Enkripsi dan Perlindungan Privasi ● Belajar dari Internet Shutdowns di Afrika 1/2 ● Hak Offline dan Online, bisakah diperlakukan sama persis? ● Kesimpulan 7
  • 8. Kebebasan Berekspresi Online dan Keamanan Siber Berkaca pada kejadian yang terjadi di Afrika ini, terlihat adanya ketimpangan pengetahuan, perspektif, dan komunikasi antar para multistakeholder sehingga internet shutdowns terjadi dan menjadi tren yang dianggap solutif, padahal tidak dan justru melanggar beberapa HAM dan berdampak negatif pada beberapa SDGs (Sustainable Development Goals). Walaupun skeptis dalam konteks Indonesia akan terjadi internet shutdowns seperti di Afrika, tetapi jika ketimpangan pengetahuan, perspektif, dan komunikasi antar para multistakeholder (pemerintah, pembuat kebijakan, penegak hukum, komunitas teknis, akademisi, jurnalis/media, LSM, masyarakat umum) makin luas, bukan tidak mungkin hal ini terjadi. Maka dari itu, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan atas tata kelola internet yang dilihat dari berbagai sudut pandang adalah hal yang imperatif. Penting pula untuk selalu menambah wajah baru dalam tiap diskusi yang berkenaan dengan tata kelola internet agar diskusi lebih meluas dan mendapatkan tambahan wawasan dari berbagai perspektif. Overview: ● Keamanan Publik vs Hak Asasi Individual? ● Enkripsi dan Perlindungan Privasi ● Belajar dari Internet Shutdowns di Afrika 2/2 ● Hak Offline dan Online, bisakah diperlakukan sama persis? ● Kesimpulan 8
  • 9. Kebebasan Berekspresi Online dan Keamanan Siber Belum ada jawaban yang memuaskan untuk menjawab pertanyaan ini. Opini utama yang muncul adalah ketika seseorang memiliki hak maka dia memiliki tanggung jawab juga untuk menikmati hak tersebut. Ketika hak-hak itu digunakan secara sewenang-wenang, tentu ada konsekuensinya. Muncul pertanyaan selanjutnya seperti: siapa yang menentukan konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Atau pertanyaan-pertanyaan seperti: Bagaimana menangani kasus-kasus seperti defamasi atau konten ilegal di internet yang tidak berbatas dalam konteks negara/pemerintahan yang memiliki batas-batas administratif? Sayangnya dalam membicarakan topik ini tidak muncul pembicaraan mengenai anonimitas. Overview: ● Keamanan Publik vs Hak Asasi Individual? ● Enkripsi dan Perlindungan Privasi ● Belajar dari Internet Shutdowns di Afrika ● Hak Offline dan Online, bisakah diperlakukan sama persis? ● Kesimpulan 9
  • 10. Kebebasan Berekspresi Online dan Keamanan Siber Kata kunci yang muncul dari pembicaraan mengenai kebebasan berekspresi online dan keamanan siber adalah peran multistakeholder yang setara dan saling proaktif dalam membicarakan arah tata kelola internet. Selain itu, peningkatan kapasitias dan wajah baru dari para pemangku kepentingan juga penting sehingga tata kelola internet tidak timpang dan hanya menguntungkan beberapa pihak saja.. Overview: ● Keamanan Publik vs Hak Asasi Individual? ● Enkripsi dan Perlindungan Privasi ● Belajar dari Internet Shutdowns di Afrika ● Hak Offline dan Online, bisakah diperlakukan sama persis? ● Kesimpulan 10
  • 11. Fake News dan Jurnalisme Banyak diskusi menjadi kurang produktif karena berkutat pada terminologi fake news dan kasus-kasus kontekstual. Yang menjadi kritik adalah bagaimana industri media bergeser dari tradisional (cetak) ke online dan disetir oleh Click Economy sehingga kualitas dan kredibilitas media massa yang sudah punya nama pun dipertanyakan dan kalah dari “media alternatif” yang menyuguhkan “fake news”. Perlukah ada perombakan struktur industri media yang lebih transparan dan kredibel sehingga kembali mendapatkan kepercayaan publik? Di sisi lain, berbicara tentang maraknya fake news membuat tuntutan untuk melek dan kritis atas konsumsi informasi dan berita di dunia digital semakin mendesak. Overview: ● Click Economy ● Literasi Digital dan Berita ● Transparansi mekanisme ● Fact check ● Kesimpulan 11
  • 12. Fake News dan Jurnalisme Dari sisi perusahaan media ataupun penyedia platform media sosial (misal: FB dan Twitter), ada tuntutan untuk menyediakan mekanisme yang lebih transparan atas penyebaran informasi yang terjadi di platform mereka, karena banyak pengguna media sosial yang tidak sadar akan cara sirkulasi berita mereka (kembali lagi pada literasi digital dan berita). Perusahaan penyedia platform media sosial harus bertanggung jawab mencari mekanisme untuk mengatasi dan mengantisipasi echo chamber dan filter bubble effect. Selain itu, ada pula tuntutan untuk memberikan konsekuensi yang lebih riil terhadap pemilik website/media yang menyediakan fake news daripada sekadar penghapusan konten. Tapi siapa (pemerintah? pers? dewan pers? siapa?) yang menjadi “hakim” yang menentukan sesuatu itu fake news? Siapa yang menentukan “wujud” konsekuensi riilnya? Overview: ● Click Economy ● Literasi Digital dan Berita ● Transparansi mekanisme ● Fact check ● Kesimpulan 12
  • 13. Fake News dan Jurnalisme Maraknya metode fact check di berbagai negara pun patut dilihat. Misalnya yang dilakukan oleh La Silla Vacía, media massa di Colombia, yang kemudian membuat WhatsApp Detector untuk melawan fake news yang beredar melalui pesan berantai di WhatsApp Group (Baca: 1, 2). Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa efektifkah fact checking dan penyebaran info fact check ketika fake news sudah beredar dan tidak diketahui jangkauan dampaknya? Overview: ● Click Economy ● Literasi Digital dan Berita ● Transparansi mekanisme ● Fact check ● Kesimpulan 13
  • 14. Fake News dan Jurnalisme Kata kunci utama adalah transparansi, baik itu transparansi oleh industri media maupun mekanisme sirkulasi berita di media sosial. Selain itu, adalah sikap proaktif dari masing-masing stakeholder seperti jurnalis, media massa, penyedia platform media sosial, dan konsumen sendiri untuk melawan kehadiran fake news. Overview: ● Click Economy ● Literasi Digital dan Berita ● Transparansi mekanisme ● Fact check ● Kesimpulan 14
  • 15. Mentalitas Preman Online Kehadiran “preman online” (online mobs) tidak hanya ada di Indonesia, beberapa negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Timur Tengah mengalami hal serupa. Umumnya kehadiran preman online ini sangat politis dan berhubungan dengan dua hal: menumbangkan atau melanggengkan rezim. Masalah utamanya adalah dampak yang tidak hanya berhenti pada kehidupan online tapi juga menyasar kehidupan offline, terutama kaum pengkritik, para aktivis, jurnalis, dan masyarakat umum. Bicara tentang negara-negara di atas, yang terlihat sering kali digunakan adalah agama yang digunakan sebagai alat untuk mengekang ekspresi orang lain yang tidak seagama, bahkan digunakan pula untuk menyebarkan teror pada umat seagama untuk mengontrol ekspresi mereka yang tidak sepaham. Overview: ● Mengancam FoE ● “Agama” untuk “menyebarkan kebencian dan teror” ● Hatespeech ● Pranala dan unduhan 15
  • 16. Mentalitas Preman Online Di luar dari propaganda yang menggunakan agama, yang harus diperhatikan adalah penggunaan hukum/regulasi yang berhubungan dengan hate speech/ujaran kebencian, terutama karena konteksnya biasanya sangat lokal. Untuk itu penting menanggapi kehadiran preman online dengan melihat konteks-konteks lokal. Silakan baca transkrip sesi ini untuk pemahaman isi diskusi yang lebih baik. Unduh hasil riset APC.org: “Let the mob do the job”: How proponents of hatred are threatening freedom of expression and religion online in Asia Unduh laporan Law of Commision India tentang hatespeech: http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/Report267.pdf Overview: ● Mengancam FoE ● “Agama” untuk “menyebarkan kebencian dan teror” ● Hatespeech ● Pranala dan unduhan 16
  • 17. Update Umum Ada beberapa topik lain yang menarik untuk dibaca/dicari tahu lebih lanjut, yaitu: ● Digital Geneva Convention yang diajukan Microsoft ● EU-GDPR ( European Union General Data Protection Regulation) yang akan efektif pada 25 Mei 2018. ● Blockchain. Beberapa bacaan menarik: 1 (konsep blockchain), 2 (blockchain untuk melawan fake news), ● Facebook mengubah algoritma News Feed. Beberapa bacaan menarik tentang asumsi dampak perubahan algoritma: 1, 2, 3 17
  • 18. Catatan, Saran, dan Kritik: Multistakeholder, solusi yang utopis? Multistakeholder sejatinya selalu menjadi kata kunci dari berbagai perbincangan mengenai tata kelola internet. Melihat IGF 2017 adalah yang ke 12 kalinya acara ini dilaksanakan dari 20 yang direncanakan, harusnya hal-hal seperti representasi dari segala multistakeholder terlihat merata, justru tidak. Sebagai seseorang dengan latar belakang keilmuan humaniora, sangat terasa bahwa diskusi-diskusi yang terjadi di IGF 2017 lebih berhubungan dengan sisi teknis dan legal dari internet. Padahal bicara tata kelola internet tidak hanya sekadar perkara internet sebagai alat/medium yang harus diatur saja, tetapi sudah menjadi livelihood dan bisa dibilang, kalau bukan sudah, hak asasi manusia. Overview ● Kurangnya keterwakilan 1/3 ● Pentingnya literasi! ● Repetitif dan dangkal ● Penutup 18
  • 19. Catatan, Saran, dan Kritik: Multistakeholder, solusi yang utopis? Kurangnya keterwakilan ini terlihat dari tidak munculnya perspektif lain dalam diskusi tiap sesi, misalnya dari sisi budaya. Buzzword “post-truth era” marak dibicarakan di kalangan akademisi ilmu humaniora, namun tidak muncul dalam diskusi yang berhubungan dengan fake news, padahal post-truth era sendiri berbicara bagaimana tidak pentingnya kehadiran fakta yang tidak mewakili atau relevan dengan perasaan pengonsumsi informasi atau berita. Bagaimana bisa melawan dampak dari fake news bila tidak turut mempertimbangkan konteks sosial-budaya masyarakatnya? Saya setuju dengan pendapat salah satu peserta yang menyebutkan bahwa solusi tidak harus terpusat dengan “lagi-lagi teknologi baru, aturan baru” tetapi terpusat pada pemberdayaan/empowering manusianya, bukan sebagai pemangku kepentingan saja, namun juga sebagai individual. Saat mengikuti sesi-sesi ini penting sekali untuk melibatkan wajah baru dan perspektif baru dalam pembicaraan mengenai tata kelola internet, utamanya di tingkat nasional/lokal. Inklusivitas ini tidak hanya bersifat pasif membuka jalan dan berbagi kesempatan untuk wajah baru, tetapi juga aktif reaching out orang-orang baru untuk ingin dan terlibat. Overview ● Kurangnya keterwakilan 2/3 ● Pentingnya literasi! ● Repetitif dan dangkal ● Penutup 19
  • 20. Catatan, Saran, dan Kritik: Multistakeholder, solusi yang utopis? Saya juga tidak mengerti apakah kurangnya keterwakilan ini karena memang tidak ada yang tertarik? Bagaimana caranya membuat lebih banyak orang tertarik? Atau kurangnya keterwakilan karena informasi yang tidak tersampaikan? Lucu karena di era internet yang fake news bisa menyebar dengan cepat, kenapa hal sebaliknya yang membawa dampak positif tidak bisa terjadi? Atau karena tidak mendapatkan/diberikan tempat dan kesempatan untuk bersuara? Dari Indonesia, ketika berbicara tentang fintech atau ekonomi digital, tidak hadirnya startup lokal untuk bicara di ajang global sepertinya agak disayangkan. Saya berharap hal ini tidak terjadi di level nasional atau lokal. Menurut saya sayang sekali kalau kata-kata seperti multistakeholder hanya terbatas pada yang berbentuk institusi saja, harusnya para individual pun bisa terlibat dalam diskusi-diskusi. Apakah hal ini susah untuk dilakukan, utopis? Semakin banyak yang bicara, semakin tidak selesai sebuah pembicaraan, makanya sebagai jalan pintas segelintir saja yang bersuara? Overview ● Kurangnya keterwakilan 3/3 ● Pentingnya literasi! ● Repetitif dan dangkal ● Penutup 20
  • 21. Catatan, Saran, dan Kritik: Multistakeholder, solusi yang utopis? Melanjutkan dari poin kurangnya keterwakilan, sangat terasa pentingnya investasi edukasi dan literasi atas internet dan dunia digital yang menyeluruh, tidak hanya sebagai teknologi komunikasi, atau alat untuk mengembangkan perekonomian kreatif, namun juga sebagai livelihood yang berpengaruh pada aspek sosial-budaya offline. Dalam menyusun konten edukasi pun “don’t always prioritize the hows but also the whys.” Kembali pada penyelenggaraan IGF 2017, pembicaraan yang terjadi di tiap-tiap sesi terasa seperti pengulangan kegundahan yang terjadi di level lokal, tanpa arah pembicaraan yang lebih decisive, namun lebih banyak sharing. Banyak sesi yang memiliki topik yang overlapping, yang sebenarnya bila dijadikan satu dengan periode waktu yang lebih panjang bisa menghasilkan diskusi yang lebih mendalam, daripada banyak pembicaraan tapi berakhir dangkal karena keterbatasan waktu. Overview ● Kurangnya keterwakilan 3/3 ● Pentingnya literasi! ● Repetitif dan dangkal ● Penutup 21
  • 22. Catatan, Saran, dan Kritik: Multistakeholder, solusi yang utopis? Pada akhirnya, walaupun sempat merasa kecewa, di sisi lain IGF 2017 global menunjukkan kemendesakan multistakeholder yang lebih inklusif dan interaktif saat berbicara tentang internet dan tata kelolanya. Saya melihat setidaknya kondisi di Indonesia lebih baik daripada beberapa negara lain tentang hal ini, dan berharap dapat menjawab kritik saya sendiri mengenai kurangnya keterwakilan pada kesempatan lain di level yang lebih intim dari IGF global. Overview ● Kurangnya keterwakilan 3/3 ● Pentingnya literasi! ● Repetitif dan dangkal ● Penutup 22
  • 23. Rapat ID-GF Pasca IGF 2017 Dalam pembicaraan yang membahas penyelenggaraan dan isi IGF 2017, acara ini juga membahas: • ID-IGF ke depannya (perlu pertemuan bulanan rutin sebelum acara tahunan; usulan ganti nama menjadi Forum Internet Indonesia oleh Shita Laksmi) • Perihal infrastruktur dan ekosistem internet yang tergantung pada global (adakah back up plan lokal bila yang global collapse?) • Pentingnya literasi digital (teknis, konten, regulasi, dampak sosbud) yang lebih inklusif, komprehensif dan berkelanjutan Berlangsung di Lantai 4 Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta pada 19 Januari 2017. Selain pihak Kominfo dan MAG-Indonesia dan undangan lainnya seperti PANDI dan APJII, turut hadir perwakilan dari CSO Indonesia yang berangkat ke IGF 2017: SAFEnet (Ellen), ICTWatch (Banyumurti), Mafindo (Astari), ISOC Fellowship (Bhredipta S.), Petabencana.id (Emir Hartato). 23
  • 24. Referensi dan Pranala Pesan Penting dari IGF 2017 https://www.intgovforum.org/multilingual/ content/igf-2017-geneva-messages Transkrip Sesi-Sesi IGF 2017 https://www.intgovforum.org/multilingual/ igf-2017-transcripts Tentang IGF: http://intgovforum.org/ http://idf.ig/ http://www.igf-abc.info/ 24
  • 25. Terima Kasih SAFEnet - Southeast Asia Freedom of Expression Network w: http://safenetvoice.org w: http://id.safenetvoice.org e: contact.safenet@gmail.com FB Page: /safenetvoice Twitter: @safenetvoice Ellen Kusuma kusuma.ellen@gmail.com Telegram: @timejumble “Freedom is participation in power.” - Cicero 25