Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Syarat dan Ketentuan Pembangunan
dan Pengembangan

I. Bangunan Gedung
II. Perumahan dan Kawasan Permukiman
III. Rumah Susun
IV. Pusat Perbelanjaan
V. Kawasan Industri
VI. Pe...

I. Bangunan Gedung
Dasar Hukum:
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun...

• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
• Peraturan ...

• Peraturan Daerah Ibukota DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
• Peratur...

A. Pre-Construction
1. Izin Lokasi
• Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan
dalam rangka pemanfaatan...

No. Kegiatan usaha Skala Luas Tanah
1. Perumahan dan Pemukiman
400 Ha (1 Propinsi)
4.000 Ha (seluruh
Indonesia)
2. Kawasan...

Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
• Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun;
• Izi...

Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun
1992 tentang Ketentuan Terhadap
Pembebasan Lokasi/Lahan ...

2. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)
• Keterangan rencana kabupaten/kota adalah informasi tentang
persyaratan tata...

• Surat keterangan rencana kabupaten / kota merupakan ketentuan yang berlaku
untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
▫ ...

3. Izin Peruntukan
• Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah diberikan berdasarkan izin
lokasi. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tana...

Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan
Kewajiban dari Pemegang SIPPT kepada Pemerintah DKI Ja...

4. Status Hak atas Tanah
• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”)
• Hak-ha...

c. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah...

d. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas Hak Pengelolaan
• Hak Pengelolaan (“HPL”) adalah hak menguasai dari Negara yang...

5. Bangunan Gedung Hijau
• Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang bertanggung
jawab terhadap lingkungan dan sum...

• Bangunan gedung dengan dengan jenis dan luasan tertentu wajib
memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, sebagai beriku...

Persyaratan teknis bangunan gedung hijau untuk bangunan gedung
baru meliputi:
1. efisiensi energi;
2. efisiensi air;
3. ku...

• Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan bangunan gedung hijau secara
teknis dan operasional dilakukan oleh Dinas Pengawasa...

• Gedung eksisting merupakan gedung dalam tahap pelaksanaan konstruksi
dan/atau sudah dalam tahap pemanfaatan pada saat Pe...

B. Construction
1. Izin Pendahuluan
• Sebelum IMB diterbitkan, permohonan dapat mengajukan
Permohonan Izin Pendahuluan (“I...

b. IP Pondasi
Izin untuk melakukan kegiatan pekerjaan pondasi yang meliputi:
penggalian tanah, dewatering, pelaksanaan pon...

2. TPAK (Tim Penasehat Arsitektur Kota)
Tim ahli di bidang teknis arsitektur dan perkotaan yang bertugas
memberikan pertim...

3. TPKB (Tim Penasihat Konstruksi Bangunan)
Tim ahli di bidang teknis struktur/konstruksi yang bertugas memberikan
pertimb...

4. TPIB (Tim Penasihat Instalasi Bangunan)
Tim ahli di bidang teknis instalasi bangunan gedung yang bertugas
memberikan pe...

• Bangunan yang memiliki basement kecuali bangunan gedung fungsi
hunian rumah tinggal tunggal dan deret;
• Bangunan yang d...

5. Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)
• Adalah izin yang diberikan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan Gedung ke...

6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
• IMB merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka
pemanfaatan ruang.
• IMB di...

Peraturan Daerah DKI
Jakarta Nomor 7 Tahun
2010 tentang Bangunan
Gedung
• Perda DKI Jakarta No.
7/2010
Perizinan yang dibe...

C. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
• Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan
...

Dasar Hukum:
Perumahan:
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
• Peraturan Menteri Pe...

33
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindung...

Lalu Lintas:
• Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
• Peraturan Pemerintah...

A. Definisi
Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem
yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan peru...

B. Pre-Construction
1. Persyaratan Administratif
2. Persyaratan Teknik
3. Persyaratan Ekologi
4. Persyaratan Lain
36

1. Persyaratan Administratif
a. Izin Usaha Perumahan
Izin Usaha Perumahan merupakan izin yang wajib dimiliki oleh
perusaha...

38
b. Izin lokasi
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
c. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)
→ lihat pada penjelasan...

2. Persyaratan Teknis
Persyaratan struktur bangunan
• Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi
utama bangu...

3. Persyaratan Ekologis
Analisa Dampak Lingkungan/UKL-UPL
Bidang usaha yang wajib AMDAL adalah:
40
No Jenis Kegiatan Skala...

• Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria
wajib AMDAL diwajibkan mempunyai UKL-UPL.
Izin Lingkung...

4. Persyaratan Lain
a. Analisa Dampak Lalu Lintas
• Analisa dampak lalu lintas adalah setiap rencana pembangunan
pusat keg...

• Hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan dari:
(i) menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana d...

Kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas, adalah
sebagai berikut:
• Pusat kegiatan berupa: (i) ke...

b. Hunian Berimbang
• Adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara
berimbang dengan komposisi tertentu dal...

Perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan
permukiman diatur dengan skala sebagai berikut:
a. perumahan dengan ...

• Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian
berimbang harus memenuhi persyaratan komposisi sebagai be...

(iii) Dalam hal hanya membangun rumah mewah, setiap orang wajib
membangun sekurang-kurangnya 2 (dua) rumah menengah dan
ru...

C. Construction
Izin Mendirikan bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 29-30
49

D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
→ l...

Dasar hukum
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Ruma...

52
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ liha...

A. Definisi
• Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun
dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian...

1. Persyaratan Administratif
a. Izin lokasi
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
b. Keterangan Rencana Kota (Advice Plannin...

2. Persyaratan Teknis
Persyaratan Struktur Bangunan
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama
banguna...

4. Persyaratan lain
a. Pertelaan
• Pertelaan menunjukkan batas yang jelas dari masing-masing
satuan rumah susun, bagian be...

b. Analisa Dampak Lalu Lintas
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
c. Pengembang yang membangun rumah susun umum milik
da...

f. Rumah Susun Umum
Pengembang wajib menyediakan rumah susun umum minimal 20%
dari total luas rumah susun komersial yang d...

C. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TP...

D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
Pengembang wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi
kepada bupati...

3. Akta Pemisahan Tanah
• Merupakan tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-
satuan rumah susun yang meliputi bagian...

Dasar Hukum
Pusat Perbelanjaan
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2003 tentang
Pedoman Penataan dan Pem...

63
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ liha...

A. Definisi
Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari
satu atau beberapa bangunan yang didirikan sec...

B. Pre-Construction
1. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
Adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan
Pusat P...

Untuk mendapat Izin Usaha Pusat perbelanjaan, harus
mempunyai izin-izin sebagai berikut:
a. Izin Prinsip
izin yang diberik...

c. Izin Gangguan (HO)
Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi
atau badan di lokasi tertentu yang dapat m...

e. Rencana Kemitraan dengan Usaha Kecil
Setiap penyelenggaraan kegiatan usaha perpasaran swasta diwajibkan
menyediakan rua...

69
(ii) Untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dengan luas
efektif lantai usaha di atas 500 m2 harus menyedia...

2. Persyaratan lain:
a. AMDAL/UKL-UPL
→ lihat pada penjelasan halaman 41-42
b. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat S...

(vi) Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana
UMKM
(vii) Ketersediaan fasilitas sosial dan umum
(viii) D...

d. Persyaratan lain
Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam
negeri paling sedikit 80% dari jum...

C. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TP...

D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pa...

E. Izin-Izin Lainnya
1. Proyek
2. Operasional I
3. Operasional II
75

a. Ijin Loading Test Pemda / Dinas P2K
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2012
tentang Tata Cara ...

d. Ijin Peil Banjir Dept. Pekerjaan Umum Asli
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 43 Tahun 2013 tentang
Pelaya...

f. Ijin Pendahuluan Penggunaan Bangunan - IPPB Pemda / Dinas
P2K
Dasar Hukum: PerGub DKI Jakarta No. 85/2006
• Izin Penggu...

h. Pengesahan Pemakaian Sementara Bejana Tekanan Dept. Tenaga Kerja
Asli
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor...

2. Operasional I
a. Ijin Genset Departemen Tenaga Kerja
Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008
Genset merupakan pesawat tenaga pr...

e. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
→ lihat pada penjelasan halaman 59
f. Ijin Lift Departemen Tenaga Kerja
Dasar Huku...

h. Ijin Pemanfaatan Lahan Parkir Pemda / Dinas Perparkiran
Dasar Hukum: Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 102 Tahun
2013 te...

l. Ijin Pengelolaan Air Limbah / STP Dept. Pertambangan &
Energi
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122
tah...

m. Surat Ijin Penggunaan Air Baku / Tanah - SIPA Dept.
Pertambangan & Energi
Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Ta...

3. Operasional II
a. Rekomendasi untuk IPB Dinas Pemadam Kebakaran 5 Tahun Asli
b. Rekomendasi untuk Pemasangan Alarm Keba...

f. Ijin Papan Reklame
Dasar Hukum: Peraturan Daerah DKI Jakarta No 7 Tahun 2004
tentang Penyelenggaraan Reklame
• Setiap p...

Dasar Hukum
Perindustrian:
• Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun ...

88
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ liha...

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiataan industri
yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang ...

1. Persetujuan Prinsip
• Persetujuan Prinsip merupakan persetujuan awal terhadap rencana
investasi yang akan ditanamkan ol...

Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh
persetujuan prinsip paling lama 2 (dua) tahun, wajib telah:
a. Memiliki ...

e. Melakukan penyusunan rencana tapak tanah;
f. Melakukan pematangan tanah;
g. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan pr...

2. Izin Peruntukan
→ lihat pada penjelasan halaman 12-13
3. Izin Usaha Kawasan Industri
Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)...

4. Analisa Dampak Lalu Lintas:
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
5. Persyaratan Lain
Menyediakan lahan bagi kegiatan u...

C. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TP...

D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pa...

VI. Perhotelan
Dasar Hukum
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
• Peraturan Menteri Pariwisata dan E...

• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2012 tentang
Pendaftaran Usaha Pariwisata
98

99
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ liha...

A. Definisi
• Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-
kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat d...

B. Pre-Construction
1. Persyaratan Administratif
2. Persyaratan Teknik
3. Persyaratan Ekologi
4. Persyaratan Lain
101

1. Persyaratan Administratif
a. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata (TDSUP)
Setiap usaha pariwisata yang memerlukan ba...

b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
• TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha
pariwisata yang dilakukan...

c. Izin lokasi/SP3L
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
d. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)
→ lihat pada penjelas...

2. Persyaratan Teknis
Persyaratan Struktur Bangunan
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama
banguna...

4. Persyaratan lain
a. Analisa Dampak Lalu Lintas
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
b. Izin Gangguan (HO)
→ lihat pada...

C. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TP...

D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pa...

VII. Perkantoran
Dasar Hukum
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan hala...

A. Pre-Construction
1. Persyaratan Administratif
2. Persyaratan Teknik
3. Persyaratan Ekologi
4. Persyaratan Lain
110

1. Persyaratan Administratif
a. Izin lokasi/SP3L
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
b. Keterangan Rencana Kota (Advice Pl...

2. Persyaratan Teknis
Persyaratan Struktur Bangunan
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama
banguna...

4. Persyaratan lain
a. Analisa Dampak Lalu Lintas
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
b. Izin Gangguan (HO)
→ lihat pada...

B. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TP...

C. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pa...

Leks&Co
Menara Palma 17 Floor, Suite17-02B
Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav.6
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
T. +62 21 ...

Share Slideshare

LinkedIn
Facebook
Twitter

Embed

Size (px)

Show related Slideshows at end

WordPress Shortcode

Link

Share
Email

Persiapan proyek by poho 4098 views
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan ... by Rizki Darmawan 6944 views
surat wasiat by Legal Akses 4036223 views
Perjanjian Usaha Bersama by Legal Akses 3879352 views

View on Slideshare

1 of 116 Ad

View on Slideshare

1 of 116 Ad