Skip to main content
SATGAS PPKPT UNM
SOSIALISASI
PPKPT
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Disampaikan dalam PKKMB FEB UNM
Hari/Tanggal: Sabtu/15 Agustus 2026
CEGAH
KEKERASA
N
LAPOR
DENGAN
AMAN
TANGANI
SECARA
ADIL
WUJUDKAN
KAMPUS
BERMARTABAT
SATGAS PPKPT UNM
AKSES FILE MATERI
Ketu
a
Dr. Asniar Khumas,
M.Si.
Sekretari
s
Hikmanul Irfiany Daud,
S.Si., M. Biotek.
Koordinat
or
Koordinat
or
Naufal Qadri Syarif, S.Pd.,
M.Pd.
Anggota Anggota
Andini Sartika Permatasari
Hendra
Nur Wulandani, S.Pd., M.Pd.
Dr. Muh. Nur Abdullah, S.
Pd., M.Pd.
Anggota
Fauziah Diar Hasja
Anggota
St. Nabila Afifah
Anggota
Camelia Nur Anggraini
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN
TINGGI
(SATGAS PPKPT)
DIVISI PENCEGAHAN DAN
EDUKASI
Anggota
Sopian Tamrin, S.Pd., M.Pd.
DIVISI PENANGANAN DAN
LAPORAN
DIVISI PENDAMPINGAN
Koordinat
or
Novi Yanti Pratiwi, S.Psi., M.Psi.,
Psikolog
ADA APA
DENGAN DUNIA
PENDIDIKAN?
• Mengapa kekerasan marak terjadi di
lingkungan pendidikan?
• Apa yang salah dan apa yang mesti kita
lakukan?
• Bagaimana menjawab paradoks kekerasan
di tubuh pendidikan?
SATGAS PPKPT UNM
DATA INSPEKTORAT
JENDERAL
KEMENDIKBUDRIST
EK (2021 - 2024)
Faktanya, perguruan tinggi menempati
peringkat tertinggi sebagai lokasi kejadian
kekerasan. Berdasarkan data Inspektorat
Jenderal Kemendikbudristek pada tahun
2021 sampai 2024, terdapat 310 laporan
kekerasan yang terjadi pergururan tinggi.
• KEKERASAN SEKSUAL (KS)
• PERUNDUNGAN (P)
• INTOLERANSI (I)
SATGAS PPKPT UNM
SATGAS PPKPT UNM
PPKS (Permendikbudristek 30/2021) secara khusus
hanya mengatur kekerasan seksual di perguruan tinggi,
sedangkan PPKPT (Permendikbudristek 55/2024)
memperluas menjadi 6 jenis kekerasan
KEKERASA
N
Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan
atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang
menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa,
mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau
psikologis, dan merampas kemerdekaan,
termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak
berdaya.
DASAR
HUKUM
&
RUANG
LINGKU
SATGAS PPKPT UNM
Sasaran Regulasi
Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024
Warga Kampus (dosen, tenaga kependidikan,
mahasiswa), Pemimpin Perguruan Tinggi, dan Mitra
Perguruan Tinggi
tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
Lingkungan Perguruan Tinggi, ditetapkan 10 Oktober
2024, diundangkan 14 Oktober 2024 (Menggantikan
dan mencabut Permendikbudristek No. 30/2021
(PPKS) yang hanya mengatur kekerasan seksual
kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma, di dalam
maupun di luar kampus, termasuk KKN, magang, dan
kegiatan bersama mitra perguruan tinggi
Ruang Lingkup
Tujuan
mewujudkan lingkungan pembelajaran yang ramah,
aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan
SATGAS PPKPT UNM
ASAS PELAKSANAAN
PPKPT
Independ
en
Kehati-
hatian
Konsiste
n
Jaminan
Ketidak
berulangan
Keberlanjutan
Pendidikan
Bebas dari
intervensi pihak
mana pun, baik
dari dalam
maupun luar
kampus, dalam
Proses
pencegahan dan
penanganan
dilakukan secara
cermat dan
objektif.
Dilaksanakan
secara tetap,
selaras, dan
berkelanjutan.
Memastikan
kekerasan yang
sama tidak
terulang di
lingkungan
kampus.
Menjamin
mahasiswa yang
terlibat kekerasan
tetap memperoleh
akses pendidikan.
Kekerasan
adalah setiap
perbuatan
dengan atau
tanpa
menggunakan
kekuatan fisik
yang:
Siapa saja yang bisa menjadi korban?
Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan,
Masyarakat Umum, & Warga Kampus
lainnya.
Menimbulkan
bahaya bagi badan
atau nyawa
01
02
03
04
Mengakibatkan
penderitaan fisik,
seksual, atau psikologis
Merampas
kemerdekaan
Menjadikan orang
pingsan atau tidak
berdaya
SATGAS PPKPT UNM
DATA KEKERASAN SEKSUAL DI
PT
SATGAS PPKPT UNM
Angka
kekerasan
seksual di
kampus
masih tinggi
Sumber: Simfoni PPA
2025
PENANGANAN KASUS KEKERASAN
SEKSUAL DI KAMPUS
DATA
PENANGAN
AN
Data per Februari 2024, satuan tugas
pencegahan dan penanganan kekerasan
seksual (satgas PPKS) dari 93 perguruan
tinggi negeri dan 67 perguruan tinggi swasta
melaporkan hasil penanganan kasus.
269 KASUS
Dalam proses
penanganan
354 KASUS
Dinyatakan
selesai
229 SANKSI
OLEH KAMPUS
94 sanksi, 92 sedang,
43 berat
SATGAS PPKPT UNM
SATGAS PPKPT UNM
JUMLAH SATGAS PPKS DI
KAMPUS
(DATA PER JUNI 2024)
PERGURUAN TINGGI SWASTA
54 KAMPUS
PERGURUAN TINGGI NEGERI
125 KAMPUS
PERGURUAN TINGGI DI BAWAH
KEMENTERIAN AGAMA
1.545 KAMPUS
DATA
TIM
SATGAS/
PPKPT
DATA KEKERASAN
BERDASARKAN
JENISNYA
SATGAS PPKPT UNM
Bentuk kekerasan yang dialami
korban
Sumber: Simfoni PPA
...
SIAPA SAJA YANG BISA
MENJADI PELAKU
KEKERASAN?
SATGAS PPKPT UNM
Pelaku Berdasarkan Hubungan
Sumber: Simfoni PPA
PELAKU BERDASARKAN
JENIS KELAMIN
SATGAS PPKPT UNM
SATGAS PPKPT UNM
Kekerasan Fisik
Perundungan
Diskriminasi
Kekerasan Psikis
Kekerasan Seksual
Kebijakan yang mengandung kekerasan
BENTUK
KEKERASAN
Berdasarkan Permendikbudristek 55/2024 Pasal 6
SATGAS PPKPT UNM
Penganiayaan
Perkelahian fisik
Pemukulan, penendangan, penamparan
Tindakan fisik yang membahayakan
nyawa
Dapat terjadi secara langsung maupun
Bentuknya:
KEKERASAN
FISIK
“Kontak fisik yang
berujung rasa sakit, luka
atau cedera”
Tindakan nonfisik yang merendahkan, mengintimidasi
atau menekan secara mental.
KEKERASAN
PSIKIS
SATGAS PPKPT UNM
Pengucilan/Isolasi Sosial
01
Teror dan Ancaman
02
Penghinaan Verbal
03
Pelecehan Psikologis Berulang
04
Perlakuan yang Merendahkan Martabat
05
Bentuknya:
“KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS YANG
DILAKUKAN BERULANG DENGAN KETIMPANGAN
RELASI KUASA.”
PERUNDUNGAN
(BULLYING)
SATGAS PPKPT UNM
Cirinya:
Dilakukan
berulang
kali
(berkala)
Ada
ketimpangan
kekuatan
Korban sulit
membela diri
Contoh:
Perundungan di
lingkungan
akademik, asrama,
atau organisasi
kemahasiswaan.
SATGAS PPKPT UNM
Bentuknya:
Pelecehan verbal bernuansa
seksual
Sentuhan fisik yang tidak
diinginkan
Pemaksaan hubungan seksual
Eksploitasi
Pelecehan melalui media elektronik
Termasuk tindakan yang
KEKERASAN
SEKSUAL
Tindakan yang
bersifat seksual
yang dilakukan
tanpa
persetujuan
korban dan
melibatkan
penyalahgunaa
n kuasa,
intimidasi atau
ancaman.
SATGAS PPKPT UNM
PEMBEDAAN, PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN HAK
BERBASIS:
Ras/Suku
01
Agama/Kepercayaan
02
Gender/Identitas Gender
03
Kondisi Fisik
04
Latar Belakang Sosial
Lainnya.
05
DISKRIMINASI &
INTOLERANSI
Aturan tertulis maupun tidak tertulis dari pihak
kampus yang memicu terjadinya kekrasan.
KEBIJAKAN YANG
MENGANDUNG KEKERASAN:
Aturan yang
merugikan
kelompok
tertentu.
Kebijakan
yang
diskriminatif
.
Regulasi yang
membatasi hak
tanpa dasar
yang jelas.
Kebijakan
tidak adil
(misalnya
kiewajiban
hanya untuk
kelompok
tertentu)
SATGAS PPKPT UNM
SATGAS PPKPT UNM
PERSETUJUAN DIANGGAP BATAL/TIDAK SAH JIKA
KORBAN BERADA DALAM KONDISI:
KONSEP KUNCI:
PERSETUJUAN (CONSENT)
Di bawah ancaman atau
tekanan relasi kuasa
Di bawah umur (<18 tahun)
Di bawah pengaruh
alkohol/obat-obatan
Tertidur, sakit, tidak sadar
Mengalami kelumpuhan
sementara (Tonic
SATGAS PPKPT UNM
Penguatan Tata Kelola Edukasi
Penyediaan Sarana
Prasarana
Membentuk Satuan Tugas,
menyusun kebijakan & SOP
pencegahan, serta
mengalokasikan pendanaan
khusus PPKPT.
Sosialisasi dan pelatihan
berkelanjutan, serta
integrasi materi anti-
kekerasan ke kurikulum
& orientasi mahasiswa
baru.
Kanal pelaporan yang
aman & mudah diakses,
penandaan area rawan,
serta fasilitas yang
responsif gender dan
disabilitas.
STRATEGI PENCEGAHAN
KEKERASAN
Permendikbudristek 55/2024 Pasal 15
SATGAS PPKPT UNM
SATGAS PPKPT: PERISAI
KAMPUS DARI
KEKERASAN
TUGAS SATGAS PPKPT:
• Menerima laporan kekerasan
• Melakukan investigasi
• Menyusun rekomendasi sanksi
• Memberikan pendampingan
medis, psikologis dan hukum
bagi korban.
WEWENANG (PASAL 29E
PERMENDIKBUDRISTEK 55/2024):
Memfasilitasi korban dan/atau
pelaporan kepada aparat
penegak hukum apabila
diperlukan.
SATGAS PPKPT UNM
URGENSI
SATGAS:
Memantau lingkungan
pendidikan/kampus untuk
melakukan pencegahan dan
penanganan kasus
kekerasan.
Menyediakan/menjalankan
mekanisme pelaporan yang
aman dan berupa berpihak
pada korban.
Menangani laporan kasus
kekerasan dengan prosedur
yang jelas.
Melakukan sosialisasi dan
edukasi tentang
pencegahan kekerasan
kepada seluruh warga
kampus (mitigasi)
SATGAS PPKPT UNM
Hak Korban Keterangan
Kerahasiaan mutlak
Identitas dan informasi kasus dilindungi
penuh
Garansi akademik
Masa studi tidak berkurang, tidak dipaksa
cuti
Pemulihan holistik
Fasilitas medis, terapi psikologis, bimbingan
rohani/sosial
Pendampingan Didampingi dalam setiap tahapan proses
HAK - HAK
KORBAN
Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan
Tinggi.
SATGAS PPKPT UNM
HAK & PERLINDUNGAN SAKSI-
PELAPOR
Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan
Tinggi.
Hak yang Dijamin Keterangan
Kerahasiaan Identitas
Identitas Saksi dan Pelapor dilindungi sepanjang proses
penanganan
Perlindungan dari Ancaman
Bebas dari intimidasi atau ancaman balik akibat melapor atau
menjadi saksi
Akses Layanan Pendidikan
Hak studi/pekerjaan tetap terjamin, tidak dipersulit karena
berperan dalam proses
Pendampingan dan Pemulihan
Layanan psikologis, medis, dan hukum sesuai kebutuhan Saksi
dan Pelapor
Hak Terlapor
Diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah dan berhak
memberi klarifikasi
SATGAS PPKPT UNM
Level Mahasiswa Dosen/Teknik
RIngan (Level 1) Teguran tertulis
Teguran tertulis/publikasi
permohonan maaf
Sedang (Level 2) Skorsing, pencabutan beasiswa
Penurunan jabatan 12 bulan,
pemotongan tunjangan
Berat (Level 3) Drop Out (pemberhentian tetap) Pemecatan, pencabutan NUPTK
SANKSI
Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2024). Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
SATGAS PPKPT UNM
TAHAPAN KERJA SATGAS
SATGAS PPKPT UNM
ALUR & TENGGAT WAKTU PENANGANAN
LAPORAN
ke satgas, perguruan tinggi
atau inspektorat jenderal.
1.Pelaporan
Maksimal 7 hari
1.Penelaahan
Maksimal 30 hari, dapat
diperpanjang 30 hari.
1.Pemeriksaan
Disusun maksimal 7 hari.
1.Kesimpulan &
Rekomendasi
Diterbitkan maksimal 5 hari.
1.Penerbitan Keputusan
Total tenggat waktu maksimal sekitar 49–79 hari kerja, tergantung kompleksitas
kasus.
SATGAS PPKPT UNM
TAHAPAN KERJA
KEMENTRIAN
SATGAS PPKPT UNM
ANDA TIDAK
SENDIRI
• Jangan diam jika menjadi korban atau
mengetahui kasus kekerasan.
• Keberanian melapor = langkah awal
menghentikan impunitas.
• Kampus yang keren bukan yang
menutupi kasus, melainkan yang berani
melakukan pencegahan, penanganan,
dan pemulihan.
MARI BERSUARA!
HUBUNGI :
• Satgas PPKPT UNM
(Hotline/Barcode).
• Layanan Konseling &
Pengaduan.
SATGAS PPKPT UNM
BARCODE
PELAPORAN
TERIMA
KASIH
SATGAS PPKPT UNM
satgasppkpt.unm
ppks@unm.ac.i
d
https://ppkpt.unm.ac.id/