Bukan jalan tengah

2,337 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,337
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bukan jalan tengah

  1. 1. BUKAN JALAN TENGAHEksaminasi Publik Putusan Mahkamah KonstitusiPerihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Tim Penulis Margiyono, SH. Muktiono, SH., M.Phil Dr. Rumadi, MA. Prof. Dr. Soelistyowati Irianto The Indonesian Legal Resource Center ILRC Jakarta, 2010
  2. 2. ii  B u kan Jal an Tengah: Hasi l Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965BUKAN JALAN TENGAHEksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal PengujianUndang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama© ILRCukuran 14,5 x 21cm; xiv + 200 halamanMajelis Eksaminasi :MargiyonoMuktionoRumadiSoelistyowati IriantoTim Asisten/Penyusun :The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)Perwajahan dan Sampul :Canting ProductionPenerbit :The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)Jl. Tebet Timur I No. 4, Jakarta SelatanPhone : 021-93821173, Fax : 021- 8356641Email : Indonesia_lrc@yahoo.comWebsite:www.mitrahukum.orgEdisi pertama, 2010ISBN :
  3. 3. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR viiPENDAHULUANA. Pertimbangan Pembentukan Majelis Eksaminasi ixB Tujuan Eksaminasi xiiiC. Majelis Eksaminasi xivBAGIAN PERTAMA : POSISI KASUSA. Sekilas UU No. 1/PNPS/1965 1B. Permohonan Uji Materiil UU No.1/PNPS/1965 8C. Proses Persidangan 1. Keterangan Presiden/ Pemerintah: ”Bukan Kebe- basan Sebebas-bebasnya” 11 2. Keterangan DPR RI: ”Tidak Merencanakan Perubahan ataupun Penggantian UU Penodaan Agama” 13 3. Keterangan Saksi: ”Tidak Ada Sumpah Pancasi- la!” 14 4. Keterangan Ahli: ”UU Penodaan Agama Memiliki Masalah” 15 5. Keterangan Pihak Terkait: ”Antara Dipertahankan, Revisi atau Dicabut” 22D. Teror, Intimidasi, Kekerasan, dan Pengerahan Massa 1. Stigma PKI, Atheis dan Penganut Kebebasan Tanpa Batas 26 2. Teror dan Intimidasi 28 3. Kekerasan terhadap Ahli, Saksi dan Kuasa Pemo- hon 32
  4. 4. iv  B u kan Jal an Teng ah: Hasi l Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965 4. Mobilisasi dan Tekanan Massa 34 5. Pernyataan Ketua MK Sebelum dan Sesudah Putusan 36E. Putusan Mahkamah Konstitusi 1. Alasan-Alasan Penolakan Permohonan 39 2. Alasan berbeda (concurring opinion) Hakim Har- jono 42 3. Pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Maria Farida Indrati. 42BAGIAN KEDUA : KERANGKA KONSEPTUALA. Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 1. Delapan Elemen Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 46 2. Pembatasan Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 47 3. Larangan Diskriminasi dan Hasutan Kebencian Keagamaan 50B. Hak Kebebasan Berekpresi 1. Sejarah Hak Atas Kebebasan Berekpresi 52 2. Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi 54C. Penistaan Agama (Blasphemy), Penodaan Agama (Defamation of Religion), Ajaran Menyimpang (Her- esy) dan Penyebaran Kebencian (Hate Speech) 55 1. Pengertian Blasphemy, Sejarah dan Pengaturan di Beberapa Negara 55 2. Penodaan Agama (Defamation of Religion) 59 3. Ajaran Menyimpang (Heresy) 61 4. Penyataan Kebencian (Hatred Speech) 62D. Perlindungan Hak-Hak Minoritas 1. Pengertian Minoritas dan Kelompok Rentan 64 2. Hak-Hak Minoritas 67 3. Perlakuan Khusus (Affirmative Action) 70
  5. 5. Daf t ar Is i vBAGIAN KETIGA : ANALISIS PUTUSAN MAH-KAMAH KONSTITUSIA. “Jalan Tengah” Mahkamah Konstitusi 1. Mahkamah Dalam Bayang-Bayang Ketakutan 74 2. ”Jalan Tengah” Hakim Harjono 78 3. Mahkamah Melegitimasi Ideologi Politik Piagam Jakarta 81B. Mahkamah Menyeret Indonesia memasuki Era Ke- munduran HAM 86C. Perspektif Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyaki- nan 1. Mahkamah Tidak Melihat Keterkaitan Penodaan Agama dengan Hak Kebebasan Beragama/Ber- keyakinan 88 2. Mahkamah Memberi Jalan Intervensi Negara Terhadap Agama 90 3. Mahkamah Konstitusi tidak mampu membedakan penodaan agama (defamation of religion) dan penyebaran kebencian (hatred speech) 92 4. Mahkamah Tidak Memperhatikan Fakta-Fakta Diskriminatif Pemberlakuan UU Penodaan Agama 93 5. Mahkamah Mengikuti Paham Politik Keagamaan “Media Dakwah” dan “Suara Hidayatullah” 97D. Perspektif Hak Kebebasan Berekpresi 1. Mahkamah Tidak Mempertimbangkan Amicus Curie Kebebasan Berekpresi 99 2. Mahkamah Tidak Memperhatikan Perkembangan Hukum Internasional 102E. Perlindungan Hak-Hak Minoritas 1. Mahkamah Tidak Mampu Melihat Kerentanan Kelompok Minoritas 103 2. Mahkamah Tidak Memberikan Affirmative Action Pada Kelompok Minoritas 105
  6. 6. vi  B u kan Jal an Teng ah: Hasi l Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965BAGIAN KEEMPAT : KESIMPULAN DAN REKO-MENDASIA. KESIMPULAN 109B. REKOMENDASI 109BAGIAN KELIMA : PENUTUP 111DAFTAR PUSTAKA 113LAMPIRANLampiran 1 : Anotasi Putusan UU No. 1/PNPS/1965 Ten- tang Pencegahan Penodaan Agama Dilihat dari Hak Atas Kebebasan Berekspresi Oleh : Margiyono 117Lampiran 2 : Prospek Umat Minoritas dalam Kerapuhan Hukum dan Tafsir Konstitusi Oleh : Muktiono, SH. M.Phil. 143Lampiran 3 : Antara Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh : Rumadi 159Lampiran 4 : Mengapa Ditolak Seruan ”Membawa” Bangsa Indonesia yang Berkeadilan Hukum dan Berkeadilan Sosial? Oleh : Sulistyowati Irianto 185PROFIL MAJELIS EKSAMINASI 198PROFIL ILRC 199
  7. 7. KATA PENGANTARMENGAWASI MAHKAMAH KONSTITUSI Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negarayang dibentuk sebagai jawaban atas praktik penyelewengankonstitusi yang melembaga semasa Orde Baru. Ia mengem-ban misi besar membangun konstitusionalitas Indonesia danbudaya sadar berkonstitusi. Di usia mudanya, MK telah men-jadi tumpuan baru bagi usaha penghormatan hak-hak kon-stitusional dan tumbuh menjadi lembaga yang populer dandisegani. Dilihat dari kepentingan penegakan konstitusi, MKadalah lembaga yang sangat strategis. Melalui kewenang-an untuk menguji undang-undang, MK memiliki pengaruhyang begitu besar pada arah politik hukum di Indonesia. Iamemiliki dua potensi strategis sekaligus, yaitu menegakkankonstitusionalitas dan sekaligus memiliki potensi untuk me-robohkannya. Sekalipun MK dirancang untuk menjadi lem-baga yang memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka,sebagaimana praktik ketatanegaraan yang ada, kinerja MKpada periode tertentu sangat dipengaruhi oleh integritas danprofesionalitas para hakimnya. Para hakim konstitusi bukan-lah para malaikat yang turun dari langit. Para hakim konsti-tusi diusulkan oleh tiga lembaga tinggi negara, yaitu DPR,MA dan Presiden. Oleh karena itu, tidak bisa diingkari jikakualitas dan figur hakim-hakim konstitusi akan senantiasamerefleksikan kepentingan tiga lembaga negara tersebut.Jadi begitu banyak faktor yang memungkinkan lembaga inimelahirkan keputusan-keputusan yang justru membahaya-kan konstitusi, mencederai demokrasi dan penghormatanhak asasi manusia. MK juga tidak bisa membebaskan dirinyadari logika kekuasaan yang senantiasa memiliki kecenderu-ngan untuk disalahgunakan. Pada akhirnya setiap hakim akan diuji dan dinilai dari
  8. 8. viii  B u kan Jal an Teng ah: Has il Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965keputusan-keputusan yang telah mereka buat. Demikianjuga halnya dengan MK, kredibilitas lembaga sangat tergan-tung pada kualitas dan integritas para hakimnya. Oleh karenaitu, setiap usaha masyarakat untuk mengawasi pelaksanaankekuasaan kehakiman di MK perlu dihargai dan didukung.Demikian juga dengan apa yang telah dilakukan oleh ILRCbersama para intelektual dalam melakukan kajian kritis da-lam bentuk eksaminasi terhadap Putusan MK tentang UUPencegahan/Penodaan Agama. Para intelektual yang terlibatdi dalam Majelis Eksaminasi adalah mereka yang kompetendi bidangnya masing-masing. Mereka adalah: Dr. Rumadi,Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, Margiyono,S.H., dan Muktiono,S.H., MA. Kepada mereka patut diberikan penghargaan yangsetinggi-tingginya atas komitmennya untuk terus memper-juangkan prinsip-prinsip kebebasan beragama. Penghargaanserupa juga patut diberikan kepada kawan-kawan eksekutifILRC yang dengan komitmen tingginya telah mampu mem-fasilitasi berlangsungnya eksaminasi ini hingga akhir. Eksaminasi ini sendiri dilakukan semata-mata sebagaikontribusi ILRC untuk ikut menegakkan konstitusi dan ikutmenegakkan martabat MK sebagai Pengawal Konstitusi.Penerbitan dan penyebarluasan hasil eksaminasi ini kepadapublik, selain dimaksudkan untuk menyebarluaskan semuapedebatan yang termuat di dalamnya, juga untuk mendorongberkembangnya sikap kritis dan replikasi inisiatif serupa dimasyarakat. Selamat Membaca Indonesian Legal Resource Centre (ILRC) Ketua Dewan Pengurus Dadang Trisasongko
  9. 9. PENDAHULUANA. PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN MAJELISEKSAMINASI Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalahnegara yang berdasarkan hukum (rechtstaat) yang demok-ratis dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat),oleh karenanya tuntutan akan adanya suatu kekuasaan ke-hakiman yang merdeka (independen), berwibawa, bersih,dan jujur harus secara konsekuen diwujudkan. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga ne-gara baru sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indo-nesia. Lahirnya MK didasarkan perubahan mendasar sistemketatanegaraan Indonesia, yaitu beralihnya supremasi MajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR) kepada supremasi hukum.Perubahan ini memerlukan mekanisme institusional dan kon-stitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasikemungkinan sengketa antar lembaga negara yang mempu-nyai derajat yang sama serta saling mengimbangi dan salingmengendalikan (checks and balances). MK didirikan berdasarkan amandemen Pasal 24 ayat(2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945,dengan kewenangan: 1) menguji undang-undang terhadapUUD 1945, 2) memutus sengketa kewenangan lembaganegara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, 3)memutus pembubaran partai politik, dan 4) memutus perse-lisihan tentang hasil pemilihan umum. Putusan MK bersifatfinal, yaitu memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkandalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dan tidak adaupaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan terse-but. Karena kewenangannya tersebut MK disebut sebagai“the guardian of the constitution” (pengawal konstitusi). Untuk mewujudkan MK sebagai kekuasaan kehakiman
  10. 10. x  B u kan Jal an Tengah: Hasi l Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965yang mandiri diperlukan keterlibatan dan partisipasi publikuntuk mengontrol kewenangannya. Salah satu bentuknyaadalah dengan membentuk lembaga eksaminasi yang in-dependen, yang dikenal dengan Majelis Eksaminasi. Maje-lis Eksaminasi dibentuk untuk melakukan verifikasi terhadapproses persidangan yang memperoleh perhatian luas darimasyarakat/publik, belum mempertimbangkan secara op-timal penerapan ilmu pengetahuan hukum dan HAM dalampengambilan putusan dan tidak memenuhi rasa keadilanmasyarakat. Majelis Eksaminasi melakukan pengujian ber-dasarkan kompetensi keilmuan (ilmiah) atau akademik dantidak berpretensi untuk menguji kembali fakta hukum. Olehsebab itu, Majelis Eksaminasi bersifat independen, objek-tif dan ilmiah, transparan, dan bertanggungjawab terhadappublik dan dirinya sendiri (hati nurani). Uji Materi UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgu-naan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UUPenodaan Agama) terhadap UUD 1945 mendapatkan perha-tiaan publik yang luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupunInternasional. Para pihak yang pro maupun kontra memo-bilisir dukungan baik didalam proses persidangan, mediamassa, maupun aksi unjuk rasa. Persidangan diwarnai pulasejumlah kekerasan, intimidasi dan teror kepada para pemo-hon, kuasa pemohon dan ahli-ahli yang mendukung pencab-utan UU Penodaan Agama.1 Untuk membahas permohonanini, MK di luar kebiasaannya menyelenggarakan rapat koor-dinasi sebelum persidangan, menghadirkan ahli sendiri, danmendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang dinilai MKterkait. Persidangan berlangsung 12 kali yang dilaksanakansecara marathon, dengan menghadirkan 49 ahli - 16 ahli di- 1) Intimidasi dan teror menimpa Ahli yaitu Ulil Abshar, Lutfi Asyaukani, Garin Nu-groho, dan Yunianti Chuzzifah. Sedangkan kekerasan menimpa pengunjung sidang yaituNoval dan Sidiq, kuasa pemohon yaitu Nurkholis Hidayat dan Uli Parulian Sihombing padaRabu, 24 Maret 2010. Aksi pelemparan batu dan buah mengkudu terjadi pada KantorLBH Jakarta, Jl.Diponegoro No. 74, alamat Tim Advokasi Kebebasan Beragama.
  11. 11. Pend ahuluan  xihadirkan MK -saksi, dan pihak terkait. Banyak pihak berharap MK membuat terobosan baruuntuk mengatasi kekalutan pengaturan negara atas agama.Sebagai sebuah negara-bangsa (nation state), negara berke-wajiban untuk melindungi seluruh warganya, tanpa melihatlatar belakang agama, kesadaran individu, keyakinan politik,ras, jenis kelamin dan suku. Siapa saja yang mengakui dantinggal di bumi Indonesia, wajib dilindungi. Konstitusi Indo-nesia dengan lugas menjamin kebebasan setiap penduduk-nya untuk memeluk agama dan keyakinannya.2 Namun, padaakhirnya MK memutuskan bahwa UU Penodaan Agama tidakbertentangan dengan UUD 1945 (konstitusional) dan tetapdipertahankan Terhadap putusan tersebut, kuasa hukum pemohonmenilai MK telah gagal menjadi pilar keempat demokrasi danperlindungan HAM di Negara Indonesia. Penilaian tersebutdisimpulkan dari: 1) MK memanipulasi fakta persidangan, 2)MK telah mengambil pertimbangan subyektif tanpa berdasarfakta persidangan dan alat bukti, dan 3) MK telah menolakteori ketatanegaraan universal tentang negara hukum (recht-staat). Melalui keputusan tersebut MK telah memberikan le-gitimasi bagi Negara untuk melakukan tindak diskriminasikepada penghayat kepercayaan dan kelompok minoritaskeyakinan (agama dan kepercayaan) lainnya, dan untuk me-nentukan pokok-pokok ajaran agama di Indonesia. Di sisilain, putusan ini dinilai akan memberikan angin segar kepadakelompok garis keras untuk melakukan tindak kekerasan ter-hadap kelompok agama/keyakinan minoritas.3 Pasca putusan, berbagai pandangan tentang jaminanhak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indo- 2) Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pen-duduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanyadan kepercayaannya itu”. 3) “Hakim Mahkamah Konstitusi Gagal Menjadi Pilar ke-4 Demokrasi dan PerlindunganHAM”, Siaran Pers Pemohon Uji Materiil UU No. 1/PNPS/1965, tanggal 20 April 2010
  12. 12. xii  B u kan Jal an Tengah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965nesia bermuncul. Hal ini tidak terlepas dari argumen-argu-men MK dalam menopang keputusannya. MK lebih banyakmendasarkan argumennya atas ketakutan adanya konflik dimasyarakat, meninggalkan argumen-argumen konstitusi danhak asasi manusia yang berlaku universal dan telah menjadikomitmen negara Indonesia. Di sisi lain, pelanggaran terha-dap hak kebebasan beragama meningkat seperti penyerang-an Ahmadiyah di Manis Lor,4 Penyerangan Gereja HKBPBekasi,5 Penyerangan dan Pembakaran Pemukiman Ahmadi-yah di Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kabupaten Bogor,6 danpenutupan sejumlah gereja.7 Penyerangan terjadi pula den-gan tujuan menghentikan kegiatan-kegiatan pendidikan HAMyang diselenggarakan Komnas HAM8 dan Anggota DPR.9 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dibentuklah Maje-lis Eksaminasi Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 PerihalPengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Ten-tang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama TerhadapUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. 4) Penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Manis Lor terjadi padatanggal 28-29 Juli 2010. Penyerangan berawal dari surat perintah penyegelan tempat iba-dah Jemaah Ahmadiyah, yaitu masjid An Nur oleh Bupati Kuningan, dengan alasan jemaahAhmadiyah dianggap meresahkan di wilayah Kuningan. 5) Penyerangan terhadap Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), yang me-nyebabkan Pendeta Hasian Lumbantoruan Sihombing dan Luspida Simanjuntak terlukakarena penusukan. Penyerangan dipicu oleh rencana pendirian gereja HKBP di Ciketing,Bekasi. 6) Penyerangan dan Pembakaran pemukiman Ahmadiyah di Cisalada terjadi padatanggal 1 Oktober 2010. Penyerangan dilakukan oleh 1000 orang yang menyebabkanbelasan rumah hancur, mobil, dua rumah dan satu mesjid terbaka 7) Terjadi 10 peristiwa terkait dengan penutupan gereja dan sarana agama kristen.Untuk lebih lanjut tentang penutupan gereja silahkan akses http://www.pgi.or.id/Penutu-pan2010.html 8) Pembubaran paksa ”Pelatihan HAM untuk Waria” yang diselenggarakan KomnasHAM, dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri LPI (Laskar PembelaIslam) di Hotel Bumi Wiyata Depok, 30 April 9) Pertemuan Anggota DPR RI yaitu Ribka Tjiptaning (Ketua Komisi IX Bidang Kes-ehatan), Rieke Diah Pitaloka ( dan Nursuhud (Anggota DPR RI) untuk sosialisasi kesehatangratis di kota Banyuwangi, Jawa Timu pada tanggal 21 Juni 2010, dibubarkan oleh FrontPembela Islam (FPI) dilakukan FPI Banyuwangi bersama Forum Umat Beragama dan LSMGerak.
  13. 13. Pend ahuluan  xiiiB. TUJUAN EKSAMINASI Eksaminasi Publik ini secara umum bertujuan untukmendorong partisipasi publik untuk melakukan pengkajian,pengkritisan, dan penilaian secara obyektif atas putusan MK.Secara khusus, eksaminasi publik ini bertujuan untuk me-nguji: a. Ketepatan dan konsistensi MK dalam menerap- kan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum baik hukum materiil maupun formil dalam pengujian permohonan tersebut. b. Perspektif MK dalam memahami konsep hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dengan men- dasarkan pada jaminan konstitusi dan kesesuaian de- ngan standar norma-norma hak asasi manusia interna- sional. c. Kualitas putusan MK, khususnya penerapan asas dan prinsip-prinsip hak asasi manusia Sedangkan tujuan jangka panjang dari hasil eksami-nasi ini adalah : a. Hasil eksaminasi menjadikan bahan kajian akademik yang dapat dijadikan bahan ajar terutama di Fakultas Hukum; b. Mendorong para hakim untuk meningkatkan inte- gritas moral, kredibilitas, intelektualitas, dan profesio- nalitasnya dalam menguji konstitusionalitas undang- undang dengan menggunakan persfektif HAM; dan c. Mendorong advokasi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia baik dalam wilayah le- gislasi, administrastif maupun penegakan hukum.
  14. 14. xiv  B u kan Jal an Teng ah: Has il Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965C. MAJELIS EKSAMINASI Untuk menjaga agar hasil pengujian dan penilaian (pu-tusan) yang dilakukan oleh Majelis Eksaminasi dapat diper-caya dan dipertanggung jawabkan, maka susunan anggotaMajelis Eksaminasi tersebut terdiri dari orang-orang yangmemiliki perhatian yang besar terhadap hukum dan pene-gakan hukum serta yang memiliki basis keilmuan di bidangilmu hukum, HAM, ilmu sosial atau berpengalaman dalampraktek penegakan hukum. Majelis Eksaminasi tersebut terdiri dari beberapa unsuryaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akademisi danPraktisi, yang diharapkan mempunyai posisi obyektif, tidakmemihak dengan kasus yang akan dieksaminasi dan tidakmempunyai kepentingan, atau hubungan atau keterkaitanlangsung atau tidak langsung dengan kasus yang akan diek-saminasi. Majelis Eksaminasi yang ditetapkan oleh Tim Paneladalah 1) Prof. Dr.Soelistyowati Irianto, 2) Dr.Rumadi, MA, 3)Margiyono, SH, dan 4) Muktiono, SH,M.Phil. Majelis Eksaminasi melakukan kajian terhadap putu-san MK dari berbagai persfektif, sesuai dengan keahliannyamasing-masing. Prof. Dr. Soelistyowati Irianto, menganalisaputusan melalui paradigma pluralisme hukum/studi hukumkritis, Margiyono,SH menganalisa putusan berdasarkan prin-sip kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat (free-dom of ekspresion), Dr. Rumadi, MA menganalisa putusandari persfektif hak kebebasan beragama, dan Muktiono, SH,M.Phil menganalisa putusan dari aspek perlindungan terha-dap kelompok minoritas dan aspek kesetaraan. Metode yangdigunakan dalam kajian adalah metode interdisipliner, se-bagai perbandingan terhadap metode yang digunakan olehMK.
  15. 15. Bagian PertamaPOSISI KASUSA. SEKILAS UU PENODAAN AGAMA UU ini awalnya hanya berbentuk Penetapan Presiden(Penpres) Nomor 1 Tahun 1965 yang dikeluarkan Soekarnopada 27 Januari 1965. Lahir dari situasi saat itu dimana ”ham-pir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atauorganisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakatyang bertentangan dengan nilai-nilai agama”. Situasi ini telahmenimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan na-sional, menyalahgunakan dan atau mempergunakan agama,dan menodai agama. Dan perkembangan aliran dan organ-isasi kebatinan dianggap telah berkembang ke arah mem-bahayakan agama-agama yang ada.1 Hal ini tercermin darilaporan Departemen Agama (Depag) yang melaporkan padatahun 1953 terdapat lebih dari 360 kelompok kebatinan di se-luruh Jawa. Kelompok-kelompok ini memainkan peran me-nentukan hingga pada pemilu 1955, partai-partai Islam gagalmeraih suara mayoritas.2 Penpres ini merupakan bagian darigagasan Nasakom3 Presiden Soekarno untuk memobilisasikekuatan-kekuatan nasionalisme, agama, dan komunismedemi meningkatkan kekuatan politiknya. Sehingga konfigurasipolitik pada era demokrasi terpimpin yang otoriter, sentralis-tik dan terpusat di tangan Presiden Soekarno. Menyebabkanproduk-produk hukum yang diciptakan pada masa tersebutjuga bersifat otoriter dan sentralistik, tidak terkecuali UU Pe- 1) Penjelasan Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 2) Budhi Munawar Rachaman, Membela Kebebasan Beragama, Percakapan tentangSekularisme, Liberalisme dan Pluralisme (Buku 2), LSAF dan Paramadina, Januari 2010, hala-man xviii 3) Nasakom adalah singkatan Nasionalisme, Agama dan Komunisme
  16. 16. 2  B u kan Jal an Tengah: Hasi l Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965nodaan Agama.4 UU Penodaan Agama sendiri terdiri dari empat pasal.Pasal 1 merupakan inti dari UU, yang melarang setiap orangyang dengan sengaja di muka umum untuk:1. menceritakan,menganjurkan atau mengusahakan dukung-an umum untuk melakukan penafsiran yang menyimpangdari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;2. menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukung-an umum melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yangmenyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianutdi Indonesia; Pasal 25 dan 36 merupakan mekanisme pelaksanaanpasal 1, baik melalui tindakan administratif berupa peringa-tan keras dan pembubaran organisasi dan pernyataan se-bagai organisasi terlarang, maupun pidana selama-lamanyalima tahun. Sedangkan pasal 47 merupakan kriminalisasibagi setiap orang yang dengan sengaja di muka umum me-ngeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada 4) Permohonan Uji Materiil UU No.1/PNPS/1965, halaman 4 5) Pasal 2 ayat (1) selengkapnya berbunyi “Barang siapa melanggar ketentuan terse-but dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannyaitu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan MenteriDalam Negeri.” Dan Pasal 2 ayat (2) “Apabila pelangaran tersebut dalam ayat (1) dilaku-kan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesiadapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut seba-gai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dariMenteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.” 6) Pasal 3 selengkapnya berbunyi: “Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh MenteriAgama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presi-den Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi ataualiran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang,penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itudipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”. Pasal 4 (156a KUHP) selengkapnya berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjaraselama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkanperasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penya-lahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.” 7) Pasal 4 (156a KUHP) selengkapnya berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjaraselama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkanperasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penya-lahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”
  17. 17. Pos is i Kas us 3pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau peno-daan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Pasal4 ini selanjutnya ditambahkan dalam KUHP menjadi Pasal156a dibawah Bab V yang mengatur tentang “Kejatahan ter-hadap Ketertiban Umum.” UU ini memberi kewenangan penuh kepada negarauntuk: 1) melalui Depag menentukan “pokok-pokok ajaranagama”; 2) menentukan mana penafsiran agama yang di-anggap “menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama” danmana yang tidak; 3) jika diperlukan, melakukan penyelidikanterhadap aliran-aliran yang diduga melakukan penyimpang-an, dan menindak mereka. Dua kewenangan terakhir dilak-sanakan oleh BAKORPAKEM,8 yang semula didirikan di De-pag pada tahun 1954 untuk mengawasi agama-agama baru,kelompok kebatinan dan kegiatan mereka. Namun, semenjak1960 tugas dan kewenangan diletakkan di bawah KejaksaanAgung.9 Sampai dengan tahun 1999, Kejaksaan di berbagaidaerah telah mengeluarkan 37 keputusan tentang aliran ke-percayaan/keagamaan, dan kepolisian menyatakan 39 alirankepercayaan dinyatakan sesat.10 Permasalahan lain, dalam penjelasan Pasal 1, mem-berikan pengertian mengenai “agama yang dianut di Indo-nesia” yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan KhongHu Cu (Confusius). Keenam agama tersebut mendapat ban-tuan dan perlindungan. Sedangkan bagi agama-agama lain,misalnya: Yahudi, Zaratustrian, Shinto, dan Thaoism tidakdilarang di Indonesia. Agama-agama tersebut mendapat ja-minan penuh oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dan agama- 8) Keputusan Jaksa Agung RI no. KEP 108/ J.A./ 1984 tentang pembentukan timKoordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Keputusan Jaksa Agung ini mer-upakan landasan dari berdirinya Team koordinasi PAKEM (Team Koordinasi PengawasAliran Kepercayaan Masyarakat) yang dibentuk dari tingkat pusat sampai dengan tingkatkabupaten. Team Pakem di tingkat Pusat terdiri dari unsur Depdagri, Departemen Pen-didikan dan Kebudayaan, Kejaksaan Agung, Departemen Agama, Departemen Kehaki-man, MABES ABRI, BAKIN dan Mabes Polri. 9) Uli Parulian Sihombing dkk, “Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum TerhadapPengawasan Agama dan Kepercayaan”, ILRC, Jakarta, 2008. 10) Ibid, halaman 109 - 117
  18. 18. 4  B u kan Jal an Tengah: Hasi l Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965agama tersebut “dibiarkan adanya”, asal tidak menggang-gu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan iniatau peraturan perundangan lain. Penjelasan ini selanjutnyaditafsirkan bahwa 6 (enam) agama tersebut sebagai agamayang diakui dan mendapatkan perlindungan dari penyalah-gunaan dan penodaan agama, mendapat fasilitas-fasilitasdari negara dan menjadi kerangka berpikir dalam penyeleng-garaan negara. Di sisi lain untuk agama-agama lokal, penganut ke-percayaan/kebatinan dalam penjelasan UU dinyatakan “Ter-hadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha me-nyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan kearahKe-Tuhanan Yang Maha Esa”. Pengkategorian ini tidak ter-lepas dari definisi “agama” yang diajukan Depag yaitu harusmemuat unsur-unsur (1) Kepercayaan terhadap Tuhan YME,(2) Memiliki Nabi, (3) Kitab Suci, (4) Umat, dan (5) Suatu sistemhukum bagi penganutnya.11 Pendefinisian ini sendiri tidak ter-lepas dari konstelasi politik pada masa itu, dimana BadanKongres Kebatinan Seluruh Indonesia (BKKI) pada tahun1957 mendesak Soekarno untuk mengakui secara formal ke-batinan setara dengan agama. Akibat pendefinisian ini, makakelompok kepercayaan, kebatinan, atau agama adat tidaktercakup didalamnya, sehingga mereka digolongkan sebagai“belum beragama”. Definisi ini diperkuat dengan keluarnyaSurat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/74054/1978,yang antara lain menyebutkan agama yang diakui oleh pe-merintah adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha.12Selanjutnya keberadaan aliran kebatinan/kepercayaan/agama adat diakui semenjak dicantumkan dalam GBHN1978 yang diwadahi dalam ”Kepercayaan Terhadap TuhanYang Maha Esa”. Keberadaannya tidak merupakan agama,dan untuk pembinaannya dilakukan: 11) Budhi Munawar Rachaman, op.cit, halaman xviii 12) Musdah Mulia, Hak Kebebasan Beragama, dalam Islam dan HAM, Konsep dan Im-plementasi, Naufan Pustaka, Jakarta, 2010, halaman 44
  19. 19. Pos is i Kas us 5 ”agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru dan untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu, agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, benar-benar sesuai dengan dasar Ketu- hanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.13 Hal sama masih terdapat dalam GBHN 1998 yangmenyebutkan : ”Penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibina dan diarahkan untuk mendukung terpeliharanya suasana kerukunan hidup bermasyarakat. Melalui keru- kunan hidup umat beragama dan penganut kepercayaan Tuhan YME terus dimantapkan pemahaman bahwa ke- percayaan terhadap Tuhan YME adalah bukan agama dan oleh karena itu pembinaannya dilakukan agar tidak meng- arah pada pembentukan agama baru dan penganutnya diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara. Pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan tanggungjawab peme- rintah dan masayarakat.”14 Akibatnya para penganut kepercayaan, kebatinanatau agama lokal menjadi sasaran penyebaran ”agama-agama diakui” atau ”dikembalikan ke agama induknya”. Halini misalkan menimpa Agama Tolotang yang dipaksa men-jadi Hindu, seperti halnya Hindu di Bali.15 Agama Kaharingandigabungkan atau diintegrasikan ke dalam Agama Hindu.16Akibatnya penganut kepercayaan, kebatinan dan agama adat 13) GBHN 1993 Bab IV F “Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”,butir 6 14) Penjelasan tentang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 15) Proses ini didasarkan kepada SK Depag No.6 tahun 1966 yang menunjuk DirjenBimbingan Masyrakkat Beragama Hindu dan Budha untuk melakukan pembinaan sertapenyuluhan terhadap umat Hindu Tolontang. Vide Musda Musliah, “Menuju KebebasanBeragama di Indonesia,” dalam Chandra Setiawan (Ed) “Kebebasan Beragama atau Ber-keyakinan di Indonesia,” Komnas HAM, Jakarta, 2006, halaman 52-53 16) SK Menag kepada Kakanwil Depag Kalimantan Tengah No.MA/203/1980 perihalpenggabungan atau integrasi Penganut Kaharingan ke dalam Agama Hindu.
  20. 20. 6  B u kan Jal an Tengah: Hasi l Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965untuk mendapatkan hak-hak dasarnya harus menundukkandiri ke dalam salah satu dari enam agama. Bagi yang tidak menundukkan diri, maka mereka ke-hilangan haknya untuk mendapatkan identitas seperti KTP,dan dilarang untuk menyatakan agamanya dalam surat-su-rat resmi. Demikian halnya perkawinan yang dilangsungkanmenurut keyakinan atau adat tidak dianggap sah.17 Sehinggaselanjutnya kelahiran anak-anak dianggap sebagai anak luarkawin, dan hanya memiliki hubungan keperdataan denganibunya saja. Hal ini membawa akibat tidak dipenuhinya hak-hak yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, kesempatankerja yang sama,18 kesempatan menduduki jabatan-jabatanpublik, maupun pemakaman sesuai agamanya. Secara khusus Komnas Anti Kekerasan terhadapPerempuan (Komnas Perempuan) menilai UU ini telah me-langgar hak perempuan, khususnya hak untuk untuk be-bas dari kekerasan berbasis gender, hak perempuan untukberkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak perempuanatas penghidupan yang layak, hak perempuan atas keseha-tan reproduksi.19 UU Penodaan Agama digunakan pula untuk men-ghukum orang-orang yang menganut agama turunan dariagama-agama yang diakui. Seperti Jamaah Ahmadiyah Indo-nesia (JAI) karena dinilai melakukan “kegiatan yang menyim-pang dari pokok-pokok ajaran islam” mengalami persekusi,dan dilegitimasi dengan SKB Tiga Menteri. UU PenodaanAgama mengkriminalkan para penganut agama yang secaradamai meyakini dan melaksanakan agama atau keyakinan-nya. Sepanjang tahun 2003–2008, lebih dari 150 orang di- 17) Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkaw-inan sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. SE MendagriNo. 158 tahun 1985 menafsirkan bahwa “kepercayaan” tidak dimaksudkan dengan kel-ompok penghayat kepercayaan, dan karena bukan agama yang diakui dalam UU No.1/PNPS/1965 maka UU No.1 Tahun 1974 tidak mengikat mereka. Jika ingin dicatatkan,maka harus menundukkan diri ke dalam salah satu agama yang diakui. 18) Saksi Saldi, tidak bisa menjadi anggota ABRI karena agamanya adalah PenghayatKepercayaan Terhadap Tuhan YME 19) Hasil pemantauan Komnas Perempuan dan disampaikan dalam Sidang MK
  21. 21. Pos is i Kas us 7tangkap, ditahan, dan diadili berdasarkan Pasal 4 UU Peno-daan Agama (Pasal 156a KUHP). Diantaranya Lia Aminuddinalias Lia Eden, yang memperkenalkan dirinya sebagai jel-maan Jibril, Ardi Husain dan enam Pengurus Yayasan KankerNarkoba Cahaya Alam (YKNCA) yang mengeluarkan sebuahbuku berjudul ”Menembus Gelap Menuju Terang” berisikompilasi uraian Al-quran dan hadits; Sumardin Tappayyayang melakukan shalat bersiul, Yusman Roy yang melaku-kan Shalat Dwi Bahasa, Mas’ud Simanungkalit menafsirkanAl-Quran, Rus’an adalah dosen Fakultas Agama UniversitasMuhammadiyah Palu yang menulis artikel berjudul “IslamAgama yang ‘Gagal’” maupun Mangapin Sibuea, pimpinansekte ‘Pondok Nabi’ di Bandung.20 Suasana di luar Gedung MK (www.wahid institute.org) 20) Rumadi, Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP,makalah, dan untuk proses persidangan dan latar belakang konflik vide Agustinus EdyKristianto (ed), Refleksi Keberagaman Agama, Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum,YLBHI, Jakarta,2009
  22. 22. 8  B u kan Jal an Tengah: Hasi l Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965B. PERMOHONAN UJI MATERIIL UU PENODAANAGAMA Permohonan Judicial Review (JR) diajukan padatanggal 20 Oktober 2009, dan terdaftar dengan registrasiNomor 140/PUU-VII/2009. Alasan pengajuan JR UU Peno-daan Agama karena dinilai berpotensi melanggar hak kon-stitusi para pemohon baik badan hukum maupun individudalam usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenu-han HAM, mendorong pluralisme dan toleransi beragamadi masyarakat.21 Para pemohon memberikan kuasa kepadapara Advokat dan Pengabdi Bantuan Hukum, yang tergabungdalam Tim Advokasi Kebebasan Beragama.22 Pada intinya pemohon menuntut UU PenodaanAgama yang lahir pada era demokrasi terpimpin itu ditinjaukembali. UU Penodaan Agama dinilai sudah tidak relevandengan perkembangan nilai-nilai demokrasi dan HAM, teru-tama karena telah menjadi hambatan bagi terpenuhinya jami-nan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. UUD1945 telah mengalami perubahan mendasar, yaitu denganmengintegrasikan ketentuan-ketentuan dari instrumen-instru-men internasional mengenai HAM. Hal ini terdapat dalam BabXA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28–28 J). Untuk bidangHAM, Indonesia telah mengesahkan UU No. 39 tahun 1999tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang PengadilanHAM yang memperkuat jaminan pemenuhan HAM. Indonesiajuga telah meratifikasi dua kovenan pokok internasional yaituKovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) melaluiUU No. 11 tahun 2005 dan Kovenan Internasional Hak Sipildan Politik (Sipol) melalui UU No. 12 tahun 2005. Sedangkanperubahan kekuasaan dalam membentuk UU, diatur dalam 21) Permohonan diajukan oleh empat individu yaitu KH Abdurahman Wahid (Alm),Siti Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq, dan tujuh organisasimasyarakat sipil, yaitu: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Imparsial,Setara Institute, Demos, Elsam, Desantara, dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia(PBHI). 22) Tim Advokasi Kebebasan Beragama terdiri dari 57 advokat dan pengabdi bantuanhukum, beralamat di Jl.Diponegoro No.74, Jakarta Pusat
  23. 23. Pos is i Kas us 9UU No.10 tahun 2004 yang memberikan panduan penyusu-nan UU yang menganut nilai-nilai demokratis. UU PenodaanAgama merupakan UU yang lahir sebelum perubahan Kon-stitusi. Oleh karena itu, substansinya sudah tidak sesuai de-ngan konstitusi dan peraturan perundang-undangan pascaamandemen konstitusi. Uji Materil diajukan terhadap lima norma yang terda-pat dalam Pasal 1-4 UU Penodaan Agama dengan menggu-nakan sembilan norma dalam UUD 1945 yaitu Pasal 1 ayat(3),23 Pasal 27 ayat (1),24 Pasal 28D ayat (1),25 Pasal 28Eayat (1),26 Pasal 28E ayat (2),27 Pasal 28E ayat (3),28 Pasal 28Iayat (1),29 Pasal 28I ayat (2),30 dan Pasal 29 ayat (2).31 Alasan-alasan yang diajukan adalah sebagai berikut:32 1. UU Pernodaan Agama bertentangan dengan prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law), Hak atas kebebasan beragana, meyakini keyakinan, me- nyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani- nya dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. 23) Negara Indonesia adalah Negara Hukum 24) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerin-tahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya 25) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hu-kum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 26) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilihpendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tem-pat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 27) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dansikap, sesuai dengan hati nuraninya. 28) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkanpendapat 29) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hatinurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalahhak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 30) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasarapa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat dis-kriminatif itu. 31) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanyamasing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu. 32) Resume permohonan Uji Material
  24. 24. 10  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 2. UU Penodaan Agama khususnya Pasal 1 menunjukan adanya pembedaan dan/atau pengutamaan terhadap enam agama antara lain: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu, dibandingkan dengan agama- agama atau aliran keyakinan lainnya. Hal mana meru- pakan bentuk kebijakan diskriminatif yang dilarang. 3. Substansi Pasal 1 yang bertentangan dengan UUD 1945, dengan sendirinya hukum proseduralnya yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2), menjadi bertentang- an pula. Pasal 2 ayat (2) bertentangan dengan prinsip negara hukum karena prosedur pembubaran organ- isasi dimaksud bertentangan dengan prinsip toleransi, keragaman, dan pemikiran terbuka. Proses pembuba- ran organisasi dan pelarangan organisasi, seharusnya dilakukan melalui proses peradilan yang adil, indepen- den dan terbuka, dengan mempertimbangkan hak atas kebebasan beragama, keragaman dan toleransi; 4. Pasal 3 yang menjatuhkan sanksi pidana selama- lamanya lima tahun kepada orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, yang melanggar ketentuan dalam pasal 1, dinilai membatasi kebebasan mereka yang be- ragama atau berkeyakinan selain keenam agama yang dilindungi, penghayat kepercayaan, dan kelompok atau aliran minoritas dalam keenam agama tersebut. 5. Pasal 4 huruf a yang kemudian ditambahkan menjadi Pasal 156 a KUHP dinilai bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Perumusan Pasal 4 huruf a membuat pelaksanaannya mengharuskan diambilnya satu tafsir tertentu dalam agama tertentu untuk menjadi batasan permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Berpihaknya negara/ pemerintah kepada salah satu tafsir tertentu adalah diskriminasi terhadap aliran/tafsir lain yang hidup pula di Indonesia. Tuntutan yang diajukan adalah agar MK menerimadan mengabulkan seluruh permohonan pengujian UU Pe-
  25. 25. Pos is i Kas us  11nodaan Agama, menyatakan Pasal 1 s/d 4 UU PenodaanAgama bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional)dan menyatakan ketentuan Pasal 1-4 UU Penodaan Agamatidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengansegala akibat hukumnya.C. PROSES PERSIDANGAN Hukum Acara di MK, mengacu kepada PeraturanMahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedo-man Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.Maka berdasarkan peraturan tersebut, proses persidanganJR UU Penodaan Agama, adalah sebagai berikut: 1. Keterangan Presiden/Pemerintah: ”Bukan Ke- bebasan Sebebas-bebasnya” Keterangan Presiden adalah ”keterangan resmi pe-merintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokokpermohonan yang merupakan hasil koordinasi dari Menteri-Menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait”.33Dalam JR ini Presiden/Pemerintah diwakili Menteri Agama(Menag), Suryadharma Ali dan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia (Menkumham), Patrialis Akbar. Presiden/Pemerintah pada intinya memberikan ket-erangan sebagai berikut:34 • UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dalam rangka membatasi dan menegasikan kebebasan be- ragama tetapi justru memberikan perlindungan dan kebebasan beragama, keharmonisan antar umat be- ragama serta mencegah dari penghinaan, penodaan, maupun pemaksaan terhadap umat beragama yang berbeda satu sama lain; • Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang melakukan penafsiran terhadap 33) Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentangPedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 34) Opening Statement Pemerintah atas Permohonan Pengujian UU No.1/PNPS/1965tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap UUD 1945
  26. 26. 12  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 suatu ajaran agama ataupun kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama, tetapi yang dilarang adalah apabila dengan sengaja di muka umum men- ceritakan, menganjurkan dukungan umum untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyim- pang dari pokok-pokok ajaran suatu agama yang dianut di Indonesia; • Pembatalan terhadap UU Pencegahan Peno- daan Agama akan menyebabkan hilangnya jaminan perlindungan umum (general prevention) sehingga dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri oleh karena aparat penegak hukum kehilangan pi- jakan atau acuan peraturan perundang-undangan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan/ atau penodaan terhadap agama; • Kebebasan merupakan hak konstitusional setiap orang, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan sebebas-bebasnya tanpa batas, atau bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, ketertiban, dan hukum yang berlaku sebagaimana di- tentukan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; Senada dengan Menteri Agama, Menteri Hukum danHAM menyatakan bahwa jika dikabulkan, di antara peme-luk dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak dan konflikhorizontal antar masyarakat dan akan menimbulkan fitnahagama yang diakui di Indonesia dan akan mengganggu keru-kunan umat beragama serta dapat menimbulkan ketidakhar-monisan di antara umat beragama yang sudah terjalin baikselama ini. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah menolak pen-cabutan UU Penodaan Agama. Untuk mendukung keterang-annya, Pemerintah mengajukan 16 (enam belas) orang ahli35yang pada intinya menguatkan pendapat pemerintah. 35) K.H. Hasyim Muzadi, Amin Suma, Rahmat Syafi’i, Nur Syam, Mudzakkir, H.M.Atho Mudzhar, Buya Bagindo Letter, Rusdi Ali Muhammad, Rahim Yunus, Ali Aziz, K.H.Hafidz Usman, Filipus Kuncoro, Wijaya, Mahdini, Sudarsono, Hj. Khofifah Indarparawan-sa, dan Rony Nitibaskara
  27. 27. Pos is i Kas us  13 2. Keterangan DPR RI: ”Tidak merencanakan perubahan ataupun penggantian UU Penodaan Agama” Keterangan DPR adalah ”keterangan resmi DPR baiksecara lisan maupun tertulis yang berisi fakta-fakta yang ter-jadi pada saat pembahasan dan/atau risalah yang berkenaandengan pokok perkara.”36 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)dalam keterangan yang disampaikannya pada intinya me-nyatakan:Pertama, UU Penodaan Agama walau merupakan produkhukum rezim orde lama, namun semangat dan jiwanya masihrelevan dengan kenyataan pada saat sekarang;Kedua, UU Penodaan Agama merupakan payung hukum un-tuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukumbagi setiap orang dan pemeluk agama, dan menjalankan hakkonstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga UU Penodaan Agamatidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28J ayat(1), ayat (2), serta Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun1945, danKetiga, DPR berpandangan bahwa suatu negara diboleh-kan untuk membuat suatu undang-undang yang membatasipelaksanaan hak-hak dan kebebasan dalam beragama un-tuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, moralmasyarakat, atau hak-hak kebebasan mendasar orang lain,oleh karena itu meskipun undang-undang tersebut berben-tuk PNPS yang diterbitkan pada rezim Orde Lama, namunundang-undang tersebut tetap berlaku sesuai dengan keten-tuan peralihan.37 Berdasarkan pendapat tersebut, maka DPR, dan Pe-merintah tidak merencanakan perubahan ataupun penggan-tian terhadap UU Penodaan Agama. DPR tidak menyampai- 36) Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 tentangPedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 37) Keterangan DPR RI atas Permohonan Permohonan Pengujian UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadapUUD 1945
  28. 28. 14  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965kan keterangan terkait dengan fakta-fakta saat pembahasandan/atau risalah UU Penodaan Agama. 3. Keterangan Saksi: ”Tidak Ada Sumpah Pan- casila” Keterangan saksi adalah ”keterangan yang diberikanoleh seseorang dalam persidangan tentang sesuatu peristi-wa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan/atau dialamin-ya sendiri.” Dalam persidangan, pemohon mengajukan duaorang saksi yaitu Arswendo Atmowiloto, yang dipidana ber-dasarkan Pasal 156a KUHP dan Sardi, penganut PenghayatKepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang kehilan-gan kesempatan untuk menjadi TNI/ABRI karena agamanya. Dalam pemeriksaan Keterangan Saksi, terdapat per-istiwa yang melecehkan keyakinan Saksi, terkait denganpengambilan sumpah. Pasal 23 Peraturan MK, mengatursumpah seorang saksi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji sebagai saksi akan mem- berikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya” Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Al- lah” Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik di- tutup dengan “Semoga Tuhan menolong saya”. Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Atah Parama Wisesa” Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya. Demi Hyang Buddha Saya ber- sumpah…” diakhiri dengan “Saddhu, Saddhu, Saddhu” Untuk yang beragama lain, mengikuti aturan agamanya masing-masing. Saksi Sardi mengajukan permohonan lisan agar disumpah Pancasila, yang kemudian ditolak Ketua MK, Mah-fudz MD dengan alasan ”tidak ada Sumpah Pancasila”38 38) Bandingkan dengan ketika Tody Daniel Mendel, seorang atheist dalam sidang JRPasal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP vide Menakar Janji Ahli Tak
  29. 29. Pos is i Kas us  15dan menyarankan untuk menggunakan janji. Merujuk padaklausula ”Untuk yang beragama lain, mengikuti aturan aga-manya masing-masing”, maka seharusnya Saksi diijinkan un-tuk mengucapkan lafal sumpah menurut keyakinannya, yaituPancasila. Maria Farida Indarti, salah seorang hakim konsti-tusi dalam wawancara dengan majalah Tempo berpendapatbahwa baginya sumpah itu tak jadi masalah karena dalamPancasila terdapat Ketuhanan Yang Maha Esa.39 Dalam per-sidangan tersebut ekpresi keyakinan saksi dijadikan bahanejekan di dalam persidangan. Hal ini memperlihatkan pula,bahwa dalam teks resmi kenegaraan lafal sumpah/janji hanyamerujuk kepada enam agama, yang ada dalam penjelasanUU Penodaan Agama. 4. Keterangan Ahli: ”UU Penodaan Agama Memi- liki Masalah” Keterangan ahli adalah ”keterangan yang diberikanoleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengala-mannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yangberkaitan dengan permohonan, berupa pendapat yang bersi-fat ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang suatualat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan per-mohonan.” Sidang UU Penodaan Agama menghadirkan ahli-ahli, baik yang diajukan pemohon, pemerintah, pihak terkait,maupun MK. Dalam sejarah persidangan di MK, persidanganJR UU Penodaan Agama, adalah sidang yang paling banyakmenghadirkan ahli. Pemohon mengajukan enam orang ahli dari berbagailatar belakang dan kompetensi yaitu dari Prof. JE Sahetapy,Prof. Soetandyo Wingjosoebroto, MM Billah, Frans MagnisSuseno, Cole Durham, Prof. Subur. Ahli dari pemohon me-nyampaikan bahwa UU Penodaan Agama bermasalah karenadiskriminatif. Akibatnya, kaum minoritas dirampas hak kebe-basan berfikir dan berkeyakinannya, bahkan menjalar kepadaBeragama di Sidang MK 39) Maria Farida Indarti, Sesat Bukan Ranah Negara, http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/04/26/WAW/mbm.20100426.WAW133367.id.html
  30. 30. 16  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965perampasan hak atas identitas, pekerjaan, pendidikan, danlain sebagainya. Selain itu keterangan Ahli dari pemohon jugamenegaskan permohonan pemohon bahwa kebebasan ber-fikir dan berkeyakinan tidak dapat dibatasi, namun ekspresidari pemikiran dan berkeyakinan harus dibatasi agar tidakmengganggu ketertiban umum dan moral umum. Pemerintah mengajukan tigabelas orang Ahli yangsebagian besar menjalani profesi yang berkaitan dengankeagamaan, seperti Ketua MUI Propinsi atau Rektor/Penga-jar di IAIN sehingga kesaksiannyapun cenderung terkonsen-trasi pada ajaran-ajaran agama, khususnya islam. Umumnyapara ahli menegaskan bahwa UU Penodaan Agama me-lindungi agama dari tindakan penodaan, tidak diskriminatif,bahkan melindungi minoritas sehingga terwujud kehidupanberagama yang plural dan harmonis. Pihak terkait yang mengajukan ahli hanya enam kel-ompok. Yaitu Ahli yang diajukan oleh pihak terkait yang ber-pendapat bahwa UU Penodaan Agama layak dipertahankandan menegaskan bahwa negara harus melindungi agamadari penodaan, bila tidak maka masyarakat akan main ha-kim sendiri. Hanya satu orang Ahli yaitu K.P. Seno Adiningrat,yang diajukan HPK yang menyatakan UU Penodaan Agamabersifat diskriminatif. Umumnya Ahli-Ahli yang diajukan oleh pemerintahdan pihak terkait memilliki argumen yang sebangun untukmenyatakan bahwa UU Penodaan Agama tidak diskriminatif,melindungi minoritas, sehingga masih bermanfaat dan ha-rus dipertahankan. Namun, mereka tidak memiliki pendapatyang sama mengenai agama resmi atau agama yang diakui.Ada yang menyatakan UU penodaan agama melindungi se-mua agama dan bahkan kepercayaan, ada yang menyatakanbahwa hanya enam agama yang diakui dan dilindungi di In-donesia. MK sendiri mengundang empatbelas ahli denganberbagai keahlian. Seluruh ahli berpendapat bahwa UU Pe-nodaan Agama memiliki masalah. Lima orang dengan tegasmeminta dicabut, dan enam orang mengusulkan untuk dire-
  31. 31. Pos is i Kas us  17visi. Meskipun tidak ada Ahli dari Mahkamah Konstitusi yangdengan jelas mengatakan bahwa UU tidak bermasalah, adadua Ahli yang berpendapat UU Penodaan Agama layak un-tuk dipertahankan. Pemerataan pendidikan, pendekatan per-suasif, juga dialog yang dilandasi oleh toleransi disarankanoleh enam orang Ahli untuk mengatasi konflik keagamaan,baik di internal pemeluk agama, maupun antar pemelukagama. Selain itu, ketentuan pidana dalam KUHP juga disara-nkan untuk menegakan batasan ekspresi berfikir & berkeya-kinan, termasuk untuk mengatasi kekerasan yang dilakukanoleh masyarakat yang main hakim sendiri bila UU dicabut. Nama Ahli Masalah UU No.1/ Rekomendasi MK PNPS/1965Prof. Dr. Andi 1. Pasal 1 dan 2 UU a quo CabutHamzah sifatnya administrasi, tapi pasal 3 ada sanksi pidana 5 tahun. Kalau administrasi harusnya 1 tahun kurungan atau denda. 2. Pasal 1, 2, 3 UU a quo multitafsir, tidak memenuhi syarat nullum crimen sine lega scripta.Dr. Eddy OS 1. Dalam prakteknya, UU PertahankanHiariej a quo selalu digunakan untuk mengadili pemikiran. Praktek itu bertentang dengan postulat hukum: cogitationis poenam nemo partitur, 2. Penghayat keyakinan tidak bisa dijerat atau dihukum
  32. 32. 18  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Prof. 1. Negara tidak boleh ikut Revisi Dr.Azyumardi campur soal tafsir Azra 2. UU a quo tidak sesuai dengan zaman. 3. Pasal yang inkonstitu- sional misalnya pasal 4b UU a quo. 4. UU a quo ambigu se- hingga harus disempurna- kan. Dr. Fx Mudji 1. Sebenarnya masyarakat Revisi Sutrisno kultural saling menghorma- ti satu sama lain terhadap adanya perbedaan, na- mun adanya hukum akan meniadakan hak-hak lain atau kebebasan yang ada di dalam masyarakat tsb 2. Istilah menyimpang adalah istilah orang dalam (intern agama), sementara bagi orang di luar intern agama, disebut berbeda. 3. Tugas negara paling pokok adalah pada wilayah publik,menjaga ketertiban dan melindungi tiap warga Negara untuk melaksana- kan hak kebebasan be- ragamanya.
  33. 33. Pos is i Kas us  19Ulil Abshar 1. Posisi negara harus CabutAbdalla netral, tidak bisa masuk soal tafsir. 2. Perbedaan tafsir bukan penodaan agama. 3. Pokok-pokok ajaran berbeda-beda. 4. Istilah “pokok-pokok ajaran agama” di UU a quo ambigu. 5. Negara harus mencegah dan menangkap orang yang melakukan kekeras- an. 6. UU a quo tidak melin- dungi minoritas.Emha Ainun 1. UU a quo tidak soleh, RevisiNadjib banyak mundharatnya. 2. Tafsir tidak bisa dipak- sakan. 3. Pluralisme adalah sifat Tuhan, tidak bisa dipaksa- kan untuk seragam. 4. Pokok-pokok ajaran beda. 5. Toleransi dan saling menyayangi.Dr. Siti Zuhro UU a quo memberi pelu- Revisi ang untuk diskriminasi & pembatasan hak memeluk agama. Juga bukti tidak dijaminnya masyarakat yang plural dan pengakuan status kelompok minoritas.
  34. 34. 20  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Prof. 1. UU a quo seringkali Revisi Dr.Jalaludin dipergunakan oleh yang Rakhmat berkuasa 2. UU a quo cenderung merugikan kaum minoritas Prof. Dr. Ah- 1. Masyarakat hidup dalam UU baru mad Fedyani masa yang berbeda den- S. gan masa pembentukan UU a quo 2. Mengekpresikan pikiran termasuk dalam konteks agama bagian dari HAM, dan posisi manusia se- bagai subyek semakin penting. Prof. Dr. 1. UU a quo tidak sem- Revisi Yusril Ihza purna karena tidak sesuai Mahendra dengan UU 10/2004. 2. Norma hukum ada di penjelasan, harusnya ada di pasal. 3. Kepentingan Negara bu- kan menilai benar tidaknya agama, tapi menjaga ke- tertiban umum dan harmo- ni dalam masyarakat.
  35. 35. Pos is i Kas us  21Dr. Moeslim 1. Pokok-pokok ajaran CabutAbdurrah- berbeda-beda.man 2. Perbedaan tafsir harus dihormati. 3. Seseorang di hada- pan Negara harus setara, meskipun di hadapan Tuhan berbeda-beda. 4. Beriman atau tidak bu- kan urusan Negara.Taufik Ismail UU a quo sebagai pagar Revisi sudah usang, ayo kita per- baiki bersama-sama.Prof. Dr. 1. Penafsiran tidak bisa RevisiKomaruddin dibatasiHidayat 2. Pembatasan hanya untuk manifestasi atau ekspresi guna kepenting- an warga negara bukan kepentingan agama.Djohan Ef- 1.UU a quo menjadi peng- Tidak jelasfendi akuan 6 agama resmi dan acapkali memakan korban (Kurdi, Baha’i). 2. Tafsir adalah bagian dari kebebasan beragama/ berkeyakinan dan boleh disampaikan ke publik. 3. Masalah keyakinan ada- lah otoritas Tuhan YME. 4. Negara dan aparatnya tidak boleh bertindak me- lebihi Tuhan sendiri.
  36. 36. 22  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 S. A. E. Na- 1. Perbedaan dan perkem- Cabut baban bangan tafsir adalah lumrah. 2. Negara tidak perlu me- ngatur masalah penafsiran. 3. Depag tidak memiliki kewenangan untuk menye- lidiki dan menilai pokok- pokok ajaran agama. 4. Ada ketidakjelasan Isti- lah (seolah-olah perbedaan tafsir itu sama dengan penodaan agama). 5. Akibat UU a quo, negara berpeluang untuk inter- vensi wilayah keagamaan. Garin Nu- 1. UU ini tidak mendo- Cabut groho rong masyarakat berubah positif. 2. Kata-kata dalam pasal- pasal UU a quo tidak memberi kepastian hukum sehingga mengakibatkan korban. 3. Secara yuridis muncul- nya UU a quo hanya ber- laku tepat untuk saat itu, tidak tepat untuk saat ini. 5. Keterangan Pihak Terkait: ”Antara Diperta- hankan, Revisi atau Dicabut” Pihak Terkait adalah adalah ”pihak yang berkepen-tingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permo-honan. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung ada-lah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh
  37. 37. Pos is i Kas us  23oleh pokok permohonan dan dapat diberikan hak-hak yangsama dengan Pemohon.40 Sedangkan Pihak Terkait yangberkepentingan tidak langsung adalah ”pihak yang karenakedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar ke-terangannya atau pihak yang perlu didengar keterangannyasebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau ke-wenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokokpermohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi ter-hadap permohonan dimaksud”. Pihak terkait tidak langsung,karenanya tidak mempunyai hak-hak yang sama denganpemohon dalam perkara. Selama proses persidangan, terdapat 24 (dua puluhempat) pihak terkait yang menyampaikan keterangannya.Dari 24 pihak, hanya Himpunan Penghayat Dan Kepercayaan(HPK), Badan Kerjasama Organisasi-Organiasi Kepercayaan(BKOK) yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh olehpokok permohonan, karena penghayat telah menjadi korban.Sehingga HPK dan BKOK memiliki hak yang sama denganPemohon. Sedangkan pihak terkait tidak langsung pada per-sidangan, dapat dikategorikan sebagai berikut : a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya: Komisi Na- sional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indone- sia (KWI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indone- sia (MATAKIN), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), WALUBI, Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhdap Perempuan (KOMNAS Perempuan) b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau ke- 40) Hak-hak tersebut meliputi (a) memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; (b)mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan/atau saksi; (c) mengajukan Ahli dan/atau saksisepanjang berkaitan dengan hal-hal yang dinilai belum terwakili dalam keterangan Ahlidan/atau saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan; (d) menyampaikankesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis.
  38. 38. 24  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 wenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepedulian- nya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah), Persat- uan Islam (Persis), DPP Partai Persatuan Pembangu- nan, Yayasan Irena Center, DPP Ittihadul Muballighin, Badan Silaturrahmi Ulama Madura (BASHRA), Front Pembela Islam, Forum Umat Islam, Hizbut Tahrir In- donesia (HTI), Al-Irsyad Islamiyah Sumber: voa-islam.com Namun, selama proses persidangan batasan pihakterkait langsung dan tidak langsung menjadi hilang. MajelisHakim memperbolehkan setiap pihak terkait untuk mem-berikan keterangan lisan/tertulis dan mengajukan pertan-yaan kepada saksi dan Ahli. Hal ini menunjukkan bahwa MKmenganggap seluruh pihak terkait pada persidangan perkaramerupakan pihak terkait langsung, yaitu yang hak dan/ataukewenangannya terpengaruh oleh permohonan. Sikap inimerupakan pelanggaran terhadap hukum acara yang dibuatoleh MK sendiri, khususnya hal yang terkait dengan pembuk-
  39. 39. Pos is i Kas us  25tian, yang mempengaruhi pengambilan keputusan.Secara substansi, pihak terkait terbagi dalam dua kelompokbesar yaitu kelompok yang menolak permohonan dan kelom-pok yang sependapat dengan pemohon, sebagaimana dapatdilihat dalam tabel berikut:Menolak Permoho- Majelis Ulama Indonesia (MUI),nan Pimpinan Pusat (PP) Muham- madiyah, Pengurus Besar Nah- dlatul Ulama (PBNU), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Dewan Dak- wah Islamiyah Indonesia (DDII), Perwakilan Umat Buddha Indo- nesia (WALUBI), Persatuan Islam (Persis), Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Yayasan Irena Centre, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) It- tihadul Mubalighin, Badan Silatur- rahmi Ulama Pesantren se-Madura (BASSRA), Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Forum Umat Islam (FUI).Sependapat Dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indo-Pemohon nesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (BKOK), Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan)Revisi Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI
  40. 40. 26  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Kelompok yang menolak permohonan berlandasanpada argumen bahwa kebebasan beragama tidak tanpabatas. UU Penodaan Agama bukan sebagai bentuk inter-vensi negara terhadap keberagamaan seseorang tetapi se-bagai jaminan perlindungan,41 UU Pencegahan PenodaanAgama tidak bertentangan dengan UUD 1945. PencabutanUU Pencegahan Penodaan Agama justru akan menimbulkananarkhis, konflik dan kekacauan di dalam masyarakat.42 Sedangkan pihak yang mendukung permohonan me-nilai UU Penodaan Agama perlu dikritisi dalam soal fungsidan isinya cenderung multitafsir dan dikhawatirkan akan ter-jadi intervensi negara yang terlalu jauh terhadap kehidupanberagama,43 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak se-suai dengan ketentuan kebebasan beragama dan cenderungmengkriminalisasi ajaran agama yang menyimpang secararepresif44 dan dijadikan alat pembenar perlakuan diskrimi-natif, kekerasan, dan penindasan terhadap golongan peme-luk agama minoritas termasuk masyarakat penghayat keper-cayaan.45D. TEROR, INTIMIDASI, KEKERASAN DAN PENGERAHANMASSA 1. Stigma PKI, Atheis dan Penganut Kebebasan Tanpa Batas Stigma atheis terhadap para pemohon dan kuasanyapertamakali dilontarkan oleh Ketua Umum Pengurus BesarNahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi, sebelum per-sidangan dimulai. Hasyim menilai ada gerilya politik kaumateis yang menuntut pencabutan UU Penodaan Agama.46Selengkapnya Hasyim menyatakan: 41) PP Muhammadiyah 42) Matakin, Persatuan Islam (Persis), HTI 43) PGI 44) KWI 45) BKOK 46) “Hasyim: Waspadai Gerilya Kelompok Ateis.” Selasa, 16 Pebruari 2010, http://www.antaranews.com/berita/1266296609/hasyim-waspadai-gerilya-kelom-pok-ateis diakses terakhir 15 Oktober 2010
  41. 41. Pos is i Kas us  27 “Belakangan ini, kelompok tersebut sedang mengganggu kerukunan umat beragama dengan `mengendarai` isu demokrasi dan HAM yang dinilainya over dosis karena menggambarkan penodaan agama sebagai kebebasan beragama, padahal tujuannya adalah kebebasan untuk tidak beragama,” …… ”Tidak ada yang untung dengan pencabutan tersebut, kecuali ateisme”. Pernyataan ketua organisasi massa islam terbesartersebut dijadikan bingkai untuk menilai pemohonan uji ma-teri. Prejudice terhadap pemohon dan kuasa pemohon se-bagai “atheis”, “kafir”, “penganut kebebasan tanpa batas”mengemuka baik yang disampaikan di dalam persidangan,maupun melalui media massa. Misalkan Ketua MUI, Amid-han menyatakan “tidak ada tempat untuk yang tidak mauberagama karena tidak sesuai sila pertama Pancasila.”47 Se-dangkan Menteri Agama, Suryadharma Ali menyatakan “ke-bebasan beragama tanpa batas akan melahirkan kekacauandi dalam masyarakat, sehingga untuk menjamin keharmon-isan antar agama di tanah air perlu ada aturan agar tak salingbersinggungan”,48 pada acara-acara untuk meminta dukung-an berbagai pihak. Hal ini secara nyata terlihat dalam persidangan, ketikaKetua Komnas Perempuan Yunianti Chuzzifah menyampai-kan keterangannya. Ia mendapat perlakuan tidak mengenak-kan dari pengunjung sidang. Para pengunjung meneriaki Yunidengan sebutan PKI. Mereka meneriakkan kata-kata tidakmengenakkan setelah mendengar pernyataan Yuni yangmendukung pencabutan UU No. 1/PNPS/1965 itu. Sebelum-nya, Yuni sempat menceritakan tentang kesulitan wanita didaerah Lombok dalam membuat KTP karena tidak mempu- 47) “Majelis Ulama Nilai Uji Materi Undang-Undang Penodaan Agama Keliru” Senin, 01 Februari 2010 http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/02/01/brk,20100201-222560,id.html, diakses terakhir 15 Oktober 2010 48) http://www.solopos.com/2010/channel/nasional/menag-minta-nu-dukung-uu-penodaan-agama-17154
  42. 42. 28  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965nyai agama yang sesuai dengan UU No.1 /PNPS/1965.49 Terhadap perlakuan yang menimpanya, Yuni me-nyampaikan perasaannya sebagai berikut : Saya merasakan betul, kekuatan massa sangat besar dan saya tidak tahu berapa jauh kekuatan hakim-hakim mah- kamah konstitusi untuk independen dalam memutuskan kasus ini. Saya diteriakin PKI…PKI…PKI.. hanya menye- but Ahmadiyah mereka langsung teriak setan...setan… setan ketika hanya ingin memperlihatkan fakta dampak pemberlakuaan undang-undang ini.50 Poster besar yang dipasang di halaman MK (www.suara-islam.com) 2. Teror dan Intimidasi Teror dan intimidasi menwarnai proses persidangandan dialamatkan kepada pemohon, kuasa pemohon, saksi 49) “Ketua Komnas Perempuan Diteriaki PKI” Jum’at, 12 Maret 2010 http://news.okezone.com/read/2010/03/12/339/312013/ketua-komnas-perem-puan-diteriaki-pki, diakses terakhir 15 Oktober 2010 50) Notulensi Religious Freedom Advocacy Training,International Religious FreedomConsortium, Jakarta, Sabtu 17 April 2010, tidak dipublikasikan
  43. 43. Pos is i Kas us  29dan ahli yang mendukung pencabutan UU Penodaan Agama.Pada tanggal 12 Maret 2010, Ulil Abshar Abdalla, menda-patkan ancaman kekerasan dengan teriakan ”halal darah-nya” dan acaman “bunuh” di dalam ruang persidangan.51Pemukulan dan penyerangan terhadap Ulil hampir terjadi didepan ruang sidang, seusai memberikan keterangan. Hal initerekam dalam tulisan naratif Syafatun Nissa52 dalam accountjejaring sosial Facebook miliknya dengan judul ”Teror”. TEROR I “Mbak, duduknya biasa aja..” Seorang petugas datang menghampiri dan menegur saya. “Ha?! Apa..?” Saya terbengong-bengong tak mengerti. “Duduk lu tu. Gak boleh cross leg,” kawan duduk di sebe- lah saya mencoba menjelaskan. “Duduknya, mbak. Kakinya biasa aja. Dah pake rok, duduknya begitu lagi,” petugas kembali mengingatkan saya. “Kenapa?” Saya bertanya balik. Kembali tak mengerti. Apa yang salah? Saya mengenakan rok selutut pagi itu. Dan merasa tak ada yang salah dengan gesture tubuh saya. Saya sengaja berdandan dengan sopan pagi itu. Mengenakan blus putih lengan panjang, rok hitam selutut, bersepatu, dan duduk manis mengikuti jalannya sidang :)... .............................................................................................. .......................................... 51) LBH Jakarta di Teror, http://politik.kompasiana.com/2010/03/17/lbh-jakarta-di-teror/ 52) Syafa’atun Aisya, Teror, http://www.facebook.com/home.php?#!/note.php?note_id=40623816578, diakses terakhir 15 Oktober 2010
  44. 44. 30  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 II Sidang break untuk Shalat Jum’at. Palu di ketuk. Pekikan “Allahu akbar!” segera menggema. Saya bergegas turun dari balkon atas. Pengunjung di lantai bawah ramai. Pengunjung dengan atribut jubah dan sor- ban merangsek masuk ruang sidang. Peserta sidang keluar satu persatu. Keriuhan terjadi saat peserta sidang yang pro pencabutan UU mencoba keluar ruangan. “Kafir!” “Murtad!” “Bunuh aja. Halal darahnya.” “Copot aja jilbabnya. Islam apaan tu. Gak pantes!” Beberapa orang mengacung-acungkan tangan. Petugas keamanan gedung berusaha menenangkan. “Udah.. Udah.. Sholat jumat..” “Kalo mereka ma ketahuan gak sholat..” Teriakan terus bersahutan. Saya berada dalam keriuhan pe- muda-pemuda tanggung dengan urat leher yang mengeras. Kata-kata kotor berhamburan dengan mudahnya. Sempat merasa ngeri saya berusaha mencari gambar III Ulil sibuk menelpon atau ditelpon seseorang. Aura kece- masan meruap di ruang yang dikhususkan bagi para saksi ahli. “Pastikan Ulil bisa keluar dengan aman.” “Lewat belakang aja..” Beberapa kawan ikut sibuk mengatur strategi. “Bawa mobil, Mas?” “Gak. Pake taksi.” “Lewat belakang aja, Mas. Nanti kita kawal.” “Ok, Amanda mana?” Ulil bergegas pergi. Makanan dan minuman yang terhidang tak tersentuh. Makalah dan buku catatannya tertinggal. “Takut juga Ulil ya?” Saya bertanya naïf.
  45. 45. Pos is i Kas us  31 “Gak punya basis massa sih..” Seorang kawan merespon pertanyaan saya. Guyon. “Mungkin juga ya,” Saya ikut tertawa. IV Hidup dalam teror. Bagaimana anda menjalanin- ya?............................................................. Saya bayangkan hidup menjadi Ulil. Dengan fatwa halal darahnya bagi orang-orang tertentu. Yang bisa tiba-tiba hilang nyawa di tangan orang tak dikenal. Dikeroyok ramai- ramai seperti maling kesiangan. Sementara, layaknya film- film India, aparat keamanan bertindak saat rumah telah hangus terbakar.................................................. Teror dan intimidasi terjadi pula ke kantor LBH Jakar-ta, yang menjadi sekretariat kuasa hukum pemohon. Sekel-ompok orang berbaju putih-putih dan bersorban melemparigedung LBH Jakarta dengan batu dan buah mengkudu, padatanggal 12 Maret 2010. Di sini lain, selama proses persidang-an muncul intimidasi dan gangguan yang menyudutkan kua-sa hukum, para pemohon sangat keras dan tajam terdengar.Seperti ”Anam, Anak Namrud”, ”Profesor Bahlul”, ”Setan,””Jilbab Palsu” yang menganggu persidangan itu sendiri.Kuasa Hukum pemohon dalam siaran persnya menyayang-kan Hakim-Hakim di MK pasif dalam mengantisipasi intimi-dasi dan gangguan terhadap proses persidangan tersebut.53Ancaman ”membunuh atau menyembelih” disampaikan pulaoleh Ketua DPP Front Pembela Islam Habib Riziq didalampersidangan. Sebagai simbolnya FPI melakukan penyembe-lihan kambing di halaman Gedung MK.54 Padahal jika merujuk pada Pasal 40 ayat (2) UU MKNomor 24/2003 yang menyatakan setiap orang yang hadir di 53) LBH Jakarta di Teror, http://politik.kompasiana.com/2010/03/17/lbh-jakarta-di-teror/ 54) Hasil pemantauan sidang uji materiil UU Penodaan Agama, Aliansi NasionalBhineka Tunggal Ika, 2010, dokumen tidak dipublikasikan
  46. 46. 32  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965dalam persidangan wajib mentaati tata tertib persidangan”.Pelanggaran terhadap tata tertib persidangan merupakan”penghinaan terhadap MK (contempt of court)”. Dalam Pasal5 ayat (2) huruf b,g,h, dan i Peraturan MK No.19/2009 meng-atur bahwa pengunjung sidang dilarang: 1) membuat gaduh,2) menghina para pihak/saksi/ahli, 3) mengajukan dukungan/komentar terhadap ahli/saksi, 4) melakukan perbuatan yangdapat mengganggu persidangan, 5) merendahkan martabatHakim MK atau kewibawaan MK, atau 6) memberikan ungka-pan berupa ancaman terhadap MK. Suasana didalam persidangan (www.mahkamahkonstitusi.go.id) 3. Kekerasan terhadap Ahli, Saksi, dan Kuasa Pemohon Kekerasan terhadap Ahli, Saksi, dan Kuasa Pemo-hon puncaknya terjadi pada sidang terakhir yaitu persidang-an tanggal 24 Maret 2010.55 Kondisi ini telah diawali dalampersidangan saat saksi Garin Nugroho menyatakan sebaik-nya undang-undang ini dicabut. Lontaran kata-kata mulaibermunculan “Kafir!!”, “Halal Darahnya!!”, dan “Bunuh!!”. 55) http://anbti.org/2010/03/hari-terakhir-persidangan-mahkamah-konstitusi-me-ngenai-uu-penodaan-agama/
  47. 47. Pos is i Kas us  33Pada saat istirahat makan siang terjadi keributan di kantinMK. Anggota FPI, LPI, KLI, dan GARIS mengerubung di de-pan ruangan kantin. Nurkholis Hidayat, dan Uli Parulian Pa-rulian mendapatkan kekerasan berupa injakan, tendangandan cengkraman di leher dan pertanyaan-pertanyaan terkaitagama yang dianut dengan nada mengancam. Suasana menjadi gaduh, Sidiq dari LBH Jakarta danNovel dari PGI merekam peristiwa tersebut, hal ini mem-buat anggota FPI marah. FPI mengarah kepada Sidik, danmengambil paksa kamera dan memintanya untuk hapus.Sidik dikepung, didorong dan di pukul dari belakang, halsama terjadi pada Novel. Peristiwa ini terhenti setelah parakuasa pemohon mundur ke dalam kantin, dan petugas MKmengunci pintu menuju kantin MK. Sementara Garin Nu-groho ketika keluar gedung MK, mobil yang digunakannyadipukul dan dihentak-hentak. Tidak diketahui kelanjutan pe-nanganan oleh Polisi pasca pelaporan yang dilakukan olehLBH Jakarta. Suasana Aksi di luar Gedung MK (www.suara-islam.com)
  48. 48. 34  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 4. Mobilisasi dan Tekanan Massa Demontrasi para pendukung kelompok yang meng-inginkan UU Penodaan Agama dipertahankan, berlangsungselama persidangan. Menurut hasil pemantauan Aliansi Na-sional Bhineka Tunggal Ika, massa yang dikerahkan palingbanyak berjumlah 500 orang. Elemen pendukung diantaran-nya berasal dari Front Pembela Islam (FPI), Laskar PembelaIslam(FPI), Gerakan Reformasi Islam (GARIS), Partai BulanBintang (PBB), Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta.56Pada persidangan pertama, diketahui bahwa massa berasaldari luar kota Jakarta. Mereka mendapatkan informasi bahwapersidangan yang digelar adalah pembacaan putusan ha-kim. Sumber: www.okezone.com 56) Hasil pemantauan siding uji materiil UU Penodaan Agama, Aliansi NasionalBhineka Tunggal Ika, 2010, dokumen tidak dipublikasikan
  49. 49. Pos is i Kas us  35 Massa, umumnya datang sekitar jam 08.00, sebagianberkumpul di lobby dan memenuhi balkon pengunjung sidang,sedangkan sisanya mengelar aksi di halaman MK. Massayang berada di halaman berbaris untuk mendengarkan orasi.Orasi umumnya berisi propaganda seperti tuduhan-tuduhan”Antek Amerika”, “Yahudi”, “Perusak Akidah”, termasuk pe-nolakan terhadap Ahmadiyah. Para demonstran menganggapgugatan diajukan oleh AKKBB. Terdapat 2 (dua) shift massayaitu pada sidang jam 10.00–12.00 massa berasal dari orangtua dan pemuda, sedangkan untuk sidang jam 14.00–15.15berasal dari anak muda dan mahasiswa. Selain orasi, massamemasang spanduk besar bergambarkan Dawam Rahardjo,Musda Mulia, Asfinawati, Kyai Maman Imanul Haq, dan to-koh lain, sebagai orang yang dicari dan dianggap sebagai”penjahat akidah”. Spanduk lain berisi ratusan nama yangdianggap sebagai kaum yang menodai islam.57 Selain massa pada level bawah, mobilisasi dilakukanpula oleh kalangan ulama. Badan Ulama Pesantren seluruhMadura dan Forum Ulama seluruh Madura, yang merupakandaerah asal Ketua Mahkamah Konstitusi, pada 23 Februari2010 menemui Ketua MK. Menurut Mahfudz “Kunjunganpara ulama ini hendak menyampaikan aspirasi kepada MKberkenaan dengan pengujian UU 1/1965 tentang Pencegah-an Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penod-aan Agama, red). Mereka pada intinya mengajukan semacampetisi agar UU Penodaan Agama tidak dicabut karena alasantertentu.58 Padahal dalam Peraturan MK Nomor 02/PMK/2003tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konsti-tusi, Pasal 3 Ayat (1) huruf d dinyatakan secara tegas: Dalampenyelesaian perkara, hakim konstitusi:59 57) Ibid 58) Mahfud: Putusan UU Penodaan Agama Adalah Putusan Hukum, Se-lasa, 23 Februari2010,http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaNonSidangDetail&id=3744 59) Peraturan MK Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman TingkahLaku Hakim Kosntitusi
  50. 50. 36  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara mau- pun dengan pihak lain dan tidak mengadakan kolusi den- gan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, seh- ingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra me- ngenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan.Untuk mensiasati hal ini, Mahfudz menggelar jumpa persdan menyatakannya sebagai ”silaturahmi”. Selanjutnya Ba-dan Ulama Pesantren se-Madura menjadi pihak terkait da-lam persidangan Uji Materi UU Penodaan Agama, walaupunsebelumnya tidak terdapat dalam daftar nama yang akanmenjadi pihak terkait. Ketua MK, Moh. Mahfud MD saat memberikan keterangan pers bersama para ulama asal Madura (www.mahkamahkonstitusi.go.id) 5. Pernyataan Ketua MK Sebelum dan Sesudah Putusan Proses persidangan yang diwarnai demontrasi, teror,pengerahan massa dan kekerasan dari pihak yang menolakpencabutan UU Penodaan Agama telah menimbulkan kekha-watiran MK terpengaruh dalam pengambilan keputusan.
  51. 51. Pos is i Kas us  37Untuk meyakinkan banyak pihak akan keindependenannya,secara khusus Mahfudz MD mengeluarkan pernyataan sikapdalam website pribadinya pada tanggal 15 April 2010.60 Judicial review UU No. 1/PNPS/1965 yang lebih dikenal sebagai UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945 akan segera diputus. MK menjadwalkan peng- ucapan vonis atas perkara tersebut akan dilakukan oleh sembilan hakim MK pada hari Senin tanggal 19 April 2010 jam 14.00. Terkait dengan itu sebagai Ketua MK saya me- nyampaikan: 1. MK memutus dengan independen, tak terpengaruh oleh tekanan atau opini publik yang berkembang di luar sidang-sidang MK. MK hanya mendasarkan diri pada ke- tentuan UUD 1945 dan fakta hukum yang muncul di per- sidangan. MK tak pernah bisa ditekan oleh kelompok apa pun dan dengan cara unjuk rasa yang bagaimanapun. 2. Putusan MK dibuat bukan berdasarkan pihak mana yang mendapat dukungan lebih banyak atau pihak mana yang tidak mendapat dukungan. Putusan yang didasar- kan berdasar besar/kecilnya dukungan itu adalah putu- san politik. MK hanya membuat putusan hukum yang dasarnya adalah logika konstitusi dan hukum. UUD 1945 telah mengatur dengan rinci dan ketat mengenai perlin- duangan HAM dan itulah tolok ukur utama dalam pem- buatan putusan MK. 3. Dalam membuat putusan MK juga tidak terikat pada pandangan-pandangan teoretis atau pendapat Ahli dan pengalaman di negara lain. Pandangan ahli, teori konsti- tusi, dan pengalaman negara lain hanya sebagai sumber pembanding dan bukan sumber penentu. Sumber pe- nentunya adalah UUD 1945 yang tafsir-tafsirnya memang bisa saja ditemukan dalam pendapat Ahli atau teori-teori. “Tapi pendapat ahli atau teori itu tak mengikat, sebab meskipun baik belum tentu dianut di dalam UUD 1945.” 4. Begitu juga MK tak membuat putusan berdasar ayat- ayat agama, melainkan berdasar ayat-ayat konstitusi yang berlaku di Indonesia. MK berprinsip bahwa hak dan ke- 60) http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.BeritaDetail&id=162
  52. 52. 38  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 bebasan beragama adalah hak azasi yang tak boleh di- ganggu atau saling mengganggu. 5. Dalam putusannya, MK akan menyajikan konstruksi hu- kum dan menganalisis setiap argumen yang diajukan oleh Pihak-pihak dan para Ahli yang dihadirkan dalam sidang. Dengan cara menjawab semua isu itu, saya yakin putu- san MK bisa dipahami dan dapat menyelesaikan pro dan kontra. Pernyataan yang diberikan 4 (empat) hari sebelumpembacaan putusan, dinilai sebagai gambaran putusan MKyang diberikan terhadap permohonan uji materiil. Sedang-kan pasca putusan, Mahfudz memberikan komentar sebagaireaksinya terhadap siaran pers dari tim kuasa hukum sebagaiberikut,61 “Silahkan saja kalau mau mengadu ke DPR,”...“Jangan hanya ke DPR. Bisa ke LSM, bisa ke kampus-kampus, dan lebih afdhol minta eksaminasi ke Komisi Yudisial. Ka- lau mau ke Komisi HAM PBB juga bagus,”. “Bagi saya, yang berperkara di MK itu, termasuk yang ingin UU Penodaan Agama itu dipertahankan, tak kalah militansinya sebagai pejuang HAM.” “Kita tak boleh terjebak dalam kegenitan, bahwa kalau berani mempersoalkan itu lalu disebut tokoh HAM se- dang yang lainnya bukan. Itu genit yang kebablasan,” Dalam kode etik hakim konstitusi dinyatakan bah-wa hakim konstitusi ”Tidak mengeluarkan pendapat ataupernyataan di luar persidangan atas sesuatu perkara yangsedang ditanganinya mendahului putusan.” Komentar-ko-mentar Ketua MK atas putusan yang dihasilkannya terjadipula dalam kasus uji materi tentang jaksa agung yang me- 61) MK Dituding Manipulasi Fakta Persidangan UU Penodaan Agama, Jumat, 23 April2010, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bd14fbb6604f/mk-dituding-manipu-lasi-fakta-persidangan, diakses terakhir 15 Oktober 2010
  53. 53. Pos is i Kas us  39nimbulkan polemik dan permintaan agar Mahfudz menghen-tikan komentar-komentarnya. 62E. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Alasan-Alasan Penolakan Permohonan Setelah melalui proses persidangan maraton selama3 bulan, MK memutuskan menolak keseluruhan permohonanJR UU Penodaan Agama. MK menarik kesimpulan bahwadalil-dalil yang diajukan pemohon, baik dalam pengujianformil maupun materiil, tidak beralasan hukum. Hal ini di-dasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai beri-kut : • Perspektif Ke-Indonesia-an terhadap Kebebasan Beragama. MK berpendapat bahwa terhadap kebe- basan beragama dalam pasal-pasal UU penodaan agama harus dilihat dari perspektif ke-Indonesia-an. Penghormatan Negara Indonesia atas berbagai kon- vensi serta perangkat hukum internasional termasuk hak asasi manusia haruslah tetap berdasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara Kesatuan Republik In- donesia. Sehingga kekhasan sistem ketatanegaraan Indonesia tidak harus sama dengan rechtstaat, rule of law, individualisme, maupun komunalisme. • Pembatasan kebebasan beragama berdasar- kan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. MK menegaskan jaminan konstitusional kebebasan beragama oleh Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Instrumen hukum internasional dalam menjamin kebebasan beragama seperti Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR yang telah diadopsi/ ratifikasi dalam UU 39/1999 tentang HAM serta UU No.12/2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Sedangkan Pembatasan kebebasan beragama berdasarkan 62) Mahfud Diminta Berhenti Komentari Putusan MK Soal Jaksa Agung Sabtu, 25/09/2010,http://www.detiknews.com/commenturut/2010/09/25/012245/1448039/10/10|2/mah-fud-diminta-berhenti-komentari-putusan-mk-soal-jaksa-agung, diakses terakhir 15 Ok-tober 2010

×