Peninjauan Kembali 9PK) Ke Makamah Agung (MA)

4,239 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peninjauan Kembali 9PK) Ke Makamah Agung (MA)

  1. 1. Peninjauan Kembali (PK) ke MA • Peninjauan kembali dapat dilakukan WP apabila pihak yang bersangkutan tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak mengenai keberatan dan banding yang diajukan sebelumnya, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung.
  2. 2. Alasan-alasan Pengajuan PK dan Jangka Waktu pengajuan PK Berdasarkan UU No. 14 Th. 2002, Pasal 92: • Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu; Jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, • Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda; Jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  3. 3. Lanjutan…. • Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat (1) berupa: mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menambah Pajak yang harus dibayar; maka jangka waktu pengajuan PK-nya dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim. • Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau • Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Maka jangka waktu pengajuan PK-nya juga dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.
  4. 4. Jangka Waktu Pemeriksaan dan Putusan Peninjauan Kembali Oleh MA • MA memeriksa dan memutus permohonan PK dengan ketentuan: – Dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa ; – Dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui acara cepat ; • Putusan atas permohonan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
  5. 5. Tata Cara Pengajuan Permohonan PK Putusan Pengadilan Pajak • Permohonan PK dapat diterima, apabila panjar biaya perkara yang ditentukan oleh Ketua MA dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) telah dibayar lunas; • Apabila panjar biaya PK telah dibayar lunas, Panitera Pengadilan wajib membuat akta permohonan PK dan mencatat permohonan ke dalam register induk perkara dan register permohonan PK khusus; • Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari Panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan memberikan atau mengirimkan salinan permohonan Peninjauan Kembali beserta alasan-alasan kepada pihak lawan;
  6. 6. Lanjutan….. • Jawaban dan tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali selambat-lambatnya 30 hari sejak alasan Peninjauan Kembali tersebut diterima, harus sudah diterima di Kepaniteraan untuk disampaikan kepada pihak lawan; • Jawaban atau tanggapan atas Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan PTUN harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut; • Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas Peninjauan Kembali berupa berkas A dan B dikirim ke Mahkamah Agung;
  7. 7. Lanjutan….. • Dalam menentukan panjar biaya PK diperhitungkan : – Menetapkan biaya peninjauan kembali yang ditentukan Mahkamah Agung ; – Biaya pengiriman uang melalui bank ; – Ongkos kirim berkas ; – Biaya pemberitahuan berupa : • Pemberitahuan pernyataan PK dan alasan PK ; • Pemberitahuan atas jawaban PK ; • Pemberitahuan penyampaian salinan putusan kepada pemohon PK ; • Pemberitahuan bunyi putusan PK kepada termohon PK.
  8. 8. Lanjutan….. • MA mengirimkan salinan putusan atas permohonan PK beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Pajak dalam waktu 30 hari; • Penitera Pengadilan Pajak menyampaikan salinan putusan tersebut kepada pemohon dan pihak lawan, dan wajib mengirimkan bukti pengiriman pemberitahuan putusan dimaksud kepada MA dalam jangka waktu 30 hari.
  9. 9. Contoh Kasus • Kasus sengketa pajak tentang fasilitas PPN dan PPnBM yang ditunda pada Production Sharing Contract (PSC) yang diajukan oleh beberapa Wajib Pajak. Beberapa putusan Pengadilan Pajak menghasilkan keputusan yang berbeda, dalam hal ini bertolak belakang. Yaitu beberapa putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan banding dan beberapa putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding yang diajukan oleh beberapa Production Sharing Contract (PSC) atas sengketa pajak yang sama dengan beberapa dasar pengambilan putusan yang berbeda yang diambil oleh hakim-hakim pengadilan Pajak yang berbeda. Perbedaan Putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai bagaimana yang sebenarnya peraturan perpajakan,dalam hal ini fasilitasa penundaan pembayaran PPN dan PPnBM , yang seharusnya diterapkan.Ketidakpastian hukum ini tentunya akan membawa peluang pengenaan pajak yang tidak adil kepada Wajib Pajak. Dalam kaitan dengan ini, masalah ini kemungkinan akan berulang pada saat diterapkannya UU PPN dan PPnBM yang baru.
  10. 10. Penyelesaian Kasus • Salah satu cara untuk mengurangi perbedaan yang muncul atas putusan pengadilan pajak adalah hakim dalam proses pengambilan keputusan sebaiknya selalu didahului dengan mempertimbangkan yurisprudensi yaitu putusan hakim atau putusan Mahkama Agung mengenai perkara peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak atas kasus sengketa pajak yang sama. Untuk masa-masa yang akan datang jumlah sengketa pajak yang diajukan ke pengadilan pajak oleh wajib pajak semakin banyak dan beragam berdasaarkan kecendrungan yang terjadi selama ini, maka sangat perlulah untuk mengambil suatu posisi oleh hakim-hakim dipengadilan pajak dalam menyelesaikan suatu sengketa pajak yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan tanpa mengurangi prinsip kemandirian hakim dalam pengambilan keputusan. Pengunaan Yurisprudensi dalam pengambilan keputusan akan memberikan dampak pada kepastian hukum karena akan menghasilkan keputusan pengadilan pajak yang konsisten dari waktu ke waktu.
  11. 11. Contoh Kasus 2 • Pada tahun 2006 PT. Langgeng Makmur Industries Tbk. mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada MA dengan Termohon Dirjen. Pajak Jakarta, atas ketidakmampuan perusahaan dalam membayar angsuran pokok pinjaman dan beban bunga hutang baik dari dalam maupun luar negeri yang timbul selama tahun 2003, dimana pemohon diharuskan oleh termohon dalam SKPKB tahun 2005 untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.2.621.248, sanksi administrasi Rp.681.524.501, dan beban bunga yang berasal dari pinjaman luar negeri yang masih terutang Rp.13.536.497.769. • Berikut bentuk putusan permohonan PK yang dikeluarkan MA (link ke pdf Putusan Permohonan PK PT. Langgeng)

×