SlideShare a Scribd company logo

Partisipasi politik

Partisipasi politik

1 of 7
Download to read offline
Budaya Politik Partisipan

                             Pendidikan Kewarganegaraan



                                            2012




SMA Negeri 2 Amlapura
Tahun Ajaran 2012 / 2013
BUDAYA POLITIK PARTISIPAN


1. Pengertian Budaya Politik Partisipan

           Politik Partisipan atau Partisipasi Politik merupakan suatu istilah yang mengacu pada
    semua kegiatan orang dari semua sistem dalam bidang politik.

            Berikut pendapat para ahli mengenai pengertian Partisipan Politik :

                        Ramlan Subakti
                        Menyatakan bahwa partisipan politik adalah suatu kegiatan warga
                        negara untuk mempengaruhi proses pembuatan dan penentuan
                        kebijakan kebijakan umum serta pemilihan kepala pemerintahan.
                        Hutington
                        Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan warga negara pribadi yang
                        bertujuan untuk mempengaruhi pengambian keputusan pemerintahan.
                        Prof. Miram Budiardjo
                        Dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik menyebutkan bahw Partisipasi politik
                        merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik.
                        Herbert Mc. Closky
                        Dalam International Encyclopedia of The Social Science. Menyebutkan
                        bahwa partisipasi politik adalah kegiatan –kegiatan sukarela dari warga
                        masyarakat melalui pengambilan bagian atau keikutsertaan dalam
                        pemilihan penguasa dan secaa langsung terlibat dalam proses
                        pembentukan kebijakan umum.
                        Norman H. Nie dan Sydney Verba
                        Dalam Hanbook of Political Science menyebutkan bahwa partisipasi
                        politik merupakan kegiatan pribadi warga negara yang legal dan sedikit
                        banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat negara
                        atau tindakan – tindakan yang mereka ambil.

2. Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik

            Berbagai bentuk partisipasi politik dapat kita lihat dari berbagai kegiatan warga
    negara yang mencakup hal-hal berikut:

                a. Terbentuknya organisasi – organisasi politik maupun organisasi masyarakat
                   sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai media aspirasi rakyat
                   dalam penentuan kebijakan.
                b. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) sebagai kontrol sosial
                   maupun sebagai input terhadap kebijakan negara.
c. Pelaksanaan pemilu yang membari kesempatan pada warga negara untuk
                       memilih atau dipilih, seperti : berkampanye, ikut serta dlam parpol, pemilih
                       aktif maupun menjadi anggota Lembaga Perwakilan Rakyat.
                    d. Munculnya Kelompok Kontemporer yang Memberi warna pada sistem input
                       dan output kepada pemerintahan.

        Patut dimengerti bahwa kegiatan pemilu tidak hanya semata- mata berwujud pemilu,
namun menyampaikan pendapat ataupun rancangan dalam penentuan suatu kebijakan. Begitu juga
partisipasi tidak hanya bisa dilakukan dalam partai politik, namun bisa pula melalui kelompok –
kelompok lainya seperti perkumpulan buruh, petani, pedagang, nelayan dan organisasi lainya. Tetapi
ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi yang justru menguasai keadaan yang disebut dengan
grup penekan ( pressure group ) contonya seperti suku , Agama, Ras, dan Golongan tertentu seperti
kesultanan.

          Meskipun sangat banyak yang bisa dilakukan untuk berpartisipasi dalam dunia politik namun
hal itu tidak menjamin semua orang berpartisipasi dalam dunia politik yang disebut sikap anti politik
. Ada anggota masyarakat yang enggan berhubungan dengan dunia politik, rasa enggan tersebut
dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

                           kekecewaan terhadap sistem politik
                           ketidaktahuan informasi
                           tidak adanya pilihan politik yang sesuai dengan keinginanya
                           Adanya praktik politik yang kotor, seperti :
                                     1. Kekerasan
                                     2. Korupsi
                                     3. Nepotisme
                                     4. Kolusi
                                     5. Penyalahgunaan kekuasaan

       Menurut Gabriel Almond, bentuk – bentuk politik yang terjadi di berbagai negara dapat
dibedakan menjadi kegiatan politik konvensional dan nonkonvensional.

        a. Konvensional, terdiri dari :
                  Pemberian Suara ( Vooting ).
                  Diskusi Kelompok.
                  Debat Publik.
                  Kegiatan Kampanye.
                  Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.
                  Komunikasi individual dengan pejabat politik.
                  Pengajuan Petisi.
        b. Nonkonvensional,terdiri dari :
                  Demonstrasi.
                  Konfrontasi.
                  Aksi Mogok.
                  Tindak kekerasan politik terhadap harta benda seperti perusakan dan
                  pembakaran.
                  Tindak kekerasan politik terhadap manusia seperti penculikan dan pembunuhan.
                  Perang/revolusi dan teror.
3. Sebab – Sebab Timbulnya Gerakan Partisipasi Politik

    Menurut Myron Weiner, sediktnya ada lima hal yang dapat menyebabkan terjadinya
    gerakan partisipasi politik yang lebih luas dalam proses politik :

        Modernisasi
         Sejalan dengan berkembangya industrialisasi, perbaikan pendidikan dan komunikasi
         massa, maka pada sebagian penduduk yang merasakan terjadinya perubahan nasib
         akan menuntut untuk berperan dalam kekuasaan politik.
        Perubahan Struktur Kelas Sosial
         Salah satu dampak modernisasi, dimana munculnya kelas pekerja baru dan kelas
         menengah yang semakin luas, sehingga mereka merasa berkepentingan untuk
         berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik.
        Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern
         Kaum intelektual melalui ide – idenya kepada masyarakat umum dapat
         membangkitka tuntutan akan partisipasi massa dalam pembuatan keputusan politik.
        Konflik Diantara Kelompok Pemimpin Politik
         Pra pemimpin politik berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan.
         Sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka mencari dukungan
         rakyat melalui berbagai upaya.
        Keterlibatan Pemerintah dalam urusan sosial, ekonomi dan budaya
         Perluasan kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang menimbulkan konsekuensi
         adanya tindakan yang semakin menyusup ke segala segi kehidupan masyarakat yang
         akan menimbulkan tuntutan terorganisir untuk ikut serta dalam penentuan
         kebijakan dan keputusan politik.



4. Faktor – Faktor Pendukung Partisipasi Politik
        a. Pendidikan Politik
                  Pendidikan Politik sebenarnya dimaksudkan untuk mewujudkan atau
           setidaknya menyiapkan calon penerus kader – kader yang dapat diandalkan
           dikemudian hari untuk memenuhi harapan masyarakat luas, dalam arti yang benar
           – benar memahami semangat yang terkandung dalam perjuangan sebagai kader
           bangsa.

                  Menurut Ramdlon Naning , pendidikan politik merupakan suatu usaha
           untuk memasyarakatkan politik, dalam arti :
                          Mencerdaskan kehidupan politik rakyat
                          Meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam kehidupan
                          berbangsa dan bernegara.
                          Meningjkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak,
                          kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
Menurut Alfian, pendidikan politik adalah Suatu usaha yang sadar untuk
    mengubah sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan
    menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal untuk
    dibangun dan selanjutnya akan melahirkan budaya politik.

          Melalui pendidikan politik,kader-kader anggota partai politik tersebut
    diharapkan akan memperoleh manfaat dan kegunaan, sebagai berikut :
                       Dapat memperluas pemahaman, penghayatan, dan wawasan
                       terhadap masalah dan isu-isu yang bersifat politis.
                       Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan
                       berbudaya politik sesuai dengan peraturan perundang-
                       undangan yang berlaku.
                       Meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran
                       aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa
                       secara keseluruhan.
          Agar pendidikan dapat berjalan dengan baik , maka kuncinya dengan
    menanamkan disiplin yang benar pada anak di dalam keluarga, sekolah , dan
    masyarakat.

b. Kesadaran Politik

          Kesadaran poltik rakyat tidak hanya dapat diukur dari tingkat partisipasinya
   dalam pemilu, melainkan juga sejauhmana mereka aktif dalam mengawasi dan
   mengoreksi kebijakan atau perilaku pemerintah dalam mengambil kebijakan dan
   melaksanakan kebijakan tersebut, inilah yang lazim disebut gerakan
   ekstraparlementer ( gerakan turun ke jalan ).

           . Tingkat kesadaran politik setiap anggota masyarakat tidaklah sama. Hal ini
   sangat bergantung pada latarbelakang pendidikanya.Kaum elite dan menengah
   tampak relatif lebih baik. Sedangkan masyarakat yang latarbelakang pendidikanya
   lebih rendah memerlukan pembinaan yang intensif

          Menurut Drs. M. Taupan, kesadaran politik merupakan suatu proses batin
   yang menampakan keinsafan dari setiap warga negara tentang urusan kenegaraan
   dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
       Yang tidak diharapkan dlam partisipasi politik adalah adanya sikap apatis.
   Seseorang dikatakan apatis dalam bidang politik apabila mereka tidak mau ikut
   serta dalam berbagai kegiatan politik kenegaraan contohnya sepertipada kegiatan
   pemilu, diantaranya :
           Tidak datang ke TPS
           Tidak ikut memberikan suaranya pada saat pemilu.
           Datang ke TPS namun tidak memberikan pilihan apapun
           Datang ke TPS namun gambar pilihan pada kartu dipilih semuanya.
Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang bersikap apatis dalam
partisipasi politik, diantaranya :

       Setiap pemenang pemilu hanya mengumbar janji selama pemilu, namun
       tidak terwujud ketika sudah terpilih.
       Setiap masa kampanye selalu diwarnai dengan politik arogansi atau
       kekerasan.
       Seringnya para calon pemimpin menggunakan money politik.
       Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.
       Adanya rasa kecewa terhadap kontestan yang diusung oleh parpol.

    Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban politik sebagai warga negara,
partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud
tanggung jawabnya. Secara Teknis Operasional, partisipasi politik warga negara
meliputi bidang poleksusbudhankam.

    Bidang Politik, partisipasi politik yang dapat dilakukan :
        a. Ikut memilih dalam pemilu
        b. Menjadi anggota aktif partai poltik, menjadi anggota kelompok
           penekan ( pressure group )
        c. Menduduki jabatan politik dalam pemerintahan.
        d. Ikut berkampanye
        e. Ikut ekstra parlementer ( turun kejalan )
   Bidang Ekonomi, partisipasi politik yang dpat dilakukan :
       a. Menciptakan sektor – sektor ekonomi produktif dalam bentuk barang
           seperti : Kaos, jaket , bendera, baliho, gambar atau foto yang
           bergambar partai politik atau kontestan yang diusung parpol.
       b. Menjual barang atau hasil produksi lain yang berhubungan dengan
           parpol peserta pemilu.

   Bidang Sosial Budaya, partisipasi yang dapat dilakukan :

       a. Menciptakan suasana kondusif di dalam masyarakat baik sebelum
           ataupun sesudah pemilu.
       b. Tidak mudah terprovokasi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.
       c. Memberikan penilaian positif terhadap parpol atau kontestan pesrta
           pemilu di dalam masyarakat.
       d. Menjadi contohdan teladan di lingkunganya baik di keluarga maupun
           masyarakat.
   Bidang Pertahanan dan Keamanan, partisipasi politik yang dapat dilakukan:
       a. Senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat
           tinggalnya.
       b. Menjaga persatuan dankesatuan serta keutuhan bangsa dan negara.
       c. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan bagsa dan negara di
           atas kepentingan pribadi atau golongan.

Recommended

KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator PolitikDiana Amelia Bagti
 
KOMUNIKASI POLITIK - Marketing Pol
KOMUNIKASI POLITIK - Marketing PolKOMUNIKASI POLITIK - Marketing Pol
KOMUNIKASI POLITIK - Marketing PolDiana Amelia Bagti
 
pesan komunikasi politik
pesan komunikasi politikpesan komunikasi politik
pesan komunikasi politikSekar larasati
 
Partisipasi Politik & Sosialisasi Politik
Partisipasi Politik & Sosialisasi PolitikPartisipasi Politik & Sosialisasi Politik
Partisipasi Politik & Sosialisasi PolitikUniversity of Andalas
 
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum Mahasiswa
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum MahasiswaDemokrasi, Hukum, dan Produk Hukum Mahasiswa
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum MahasiswaRudi Wijaya
 

More Related Content

What's hot

Komunikator politik
Komunikator politikKomunikator politik
Komunikator politikNasrul Hadi
 
Strategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network Process
Strategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network ProcessStrategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network Process
Strategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network ProcessMat Sahudi
 
KOMUNIKASI POLITIK - Who Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Who Komunikator PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Who Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Who Komunikator PolitikDiana Amelia Bagti
 
Perencanaan komunikasi
Perencanaan komunikasiPerencanaan komunikasi
Perencanaan komunikasiAtika Rusli
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiMuktar Eneste
 
Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media
Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan MediaKomunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media
Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan MediaBaban Sarbana
 
Peranan pemuda dalam pembinaan politik bangsa
Peranan pemuda dalam pembinaan politik bangsaPeranan pemuda dalam pembinaan politik bangsa
Peranan pemuda dalam pembinaan politik bangsaSyafrizal Helmi helmi
 
komunikasi politik sbg bidang studi baru
komunikasi politik sbg bidang studi barukomunikasi politik sbg bidang studi baru
komunikasi politik sbg bidang studi baruiwan setiawan
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaWarnet Raha
 
6. saluran komunikasi politik
6. saluran komunikasi politik6. saluran komunikasi politik
6. saluran komunikasi politikintanips
 
pesan, propaganda & survey politik
pesan, propaganda & survey politikpesan, propaganda & survey politik
pesan, propaganda & survey politikiwan setiawan
 
Perencanaan komunikasi
Perencanaan komunikasiPerencanaan komunikasi
Perencanaan komunikasiRoro Wulan
 

What's hot (20)

Komunikator politik
Komunikator politikKomunikator politik
Komunikator politik
 
Strategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network Process
Strategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network ProcessStrategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network Process
Strategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network Process
 
Komunikasi politik
Komunikasi politikKomunikasi politik
Komunikasi politik
 
KOMUNIKASI POLITIK - Who Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Who Komunikator PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Who Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Who Komunikator Politik
 
Perencanaan komunikasi
Perencanaan komunikasiPerencanaan komunikasi
Perencanaan komunikasi
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasi
 
NILAI NILAI DEMOKRASI
NILAI NILAI DEMOKRASINILAI NILAI DEMOKRASI
NILAI NILAI DEMOKRASI
 
Komunikasi politik
Komunikasi politikKomunikasi politik
Komunikasi politik
 
Komunikasi Politik
Komunikasi PolitikKomunikasi Politik
Komunikasi Politik
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
Strategi pemenangan caleg
Strategi pemenangan calegStrategi pemenangan caleg
Strategi pemenangan caleg
 
Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media
Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan MediaKomunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media
Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media
 
Peranan pemuda dalam pembinaan politik bangsa
Peranan pemuda dalam pembinaan politik bangsaPeranan pemuda dalam pembinaan politik bangsa
Peranan pemuda dalam pembinaan politik bangsa
 
komunikasi politik sbg bidang studi baru
komunikasi politik sbg bidang studi barukomunikasi politik sbg bidang studi baru
komunikasi politik sbg bidang studi baru
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
6. saluran komunikasi politik
6. saluran komunikasi politik6. saluran komunikasi politik
6. saluran komunikasi politik
 
pesan, propaganda & survey politik
pesan, propaganda & survey politikpesan, propaganda & survey politik
pesan, propaganda & survey politik
 
Literasi Politik (Political Literacy)
Literasi Politik (Political Literacy)Literasi Politik (Political Literacy)
Literasi Politik (Political Literacy)
 
Week 7, ppt kelompok 6
Week 7, ppt kelompok 6Week 7, ppt kelompok 6
Week 7, ppt kelompok 6
 
Perencanaan komunikasi
Perencanaan komunikasiPerencanaan komunikasi
Perencanaan komunikasi
 

Similar to Partisipasi politik (20)

Partisipasi Politik XI PSIS
Partisipasi Politik XI PSISPartisipasi Politik XI PSIS
Partisipasi Politik XI PSIS
 
Bab 1 kelas xi budaya politik
Bab 1 kelas xi budaya politikBab 1 kelas xi budaya politik
Bab 1 kelas xi budaya politik
 
Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015
 
Partisipasi politik
Partisipasi politikPartisipasi politik
Partisipasi politik
 
Budaya politik
Budaya politikBudaya politik
Budaya politik
 
Makalah budaya politik
Makalah budaya politikMakalah budaya politik
Makalah budaya politik
 
Makalah budaya politik
Makalah budaya politikMakalah budaya politik
Makalah budaya politik
 
Makalah budaya politik
Makalah budaya politikMakalah budaya politik
Makalah budaya politik
 
Makalah budaya politik
Makalah budaya politikMakalah budaya politik
Makalah budaya politik
 
Makalah budaya politik
Makalah budaya politikMakalah budaya politik
Makalah budaya politik
 
Makalah budaya politik
Makalah budaya politikMakalah budaya politik
Makalah budaya politik
 
Budaya pPolitik
Budaya pPolitikBudaya pPolitik
Budaya pPolitik
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Makalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesiaMakalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesia
 
Makalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesiaMakalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesia
 
Makalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesiaMakalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesia
 
Modul p kn kelas xi
Modul p kn kelas xiModul p kn kelas xi
Modul p kn kelas xi
 
Warga Negara dan Politik
Warga Negara dan PolitikWarga Negara dan Politik
Warga Negara dan Politik
 
Materi partisipasi politik Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik
Materi partisipasi politik Mata Kuliah Pengantar Ilmu PolitikMateri partisipasi politik Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik
Materi partisipasi politik Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik
 
Makalah budaya politik
Makalah budaya politikMakalah budaya politik
Makalah budaya politik
 

Partisipasi politik

  • 1. Budaya Politik Partisipan Pendidikan Kewarganegaraan 2012 SMA Negeri 2 Amlapura Tahun Ajaran 2012 / 2013
  • 2. BUDAYA POLITIK PARTISIPAN 1. Pengertian Budaya Politik Partisipan Politik Partisipan atau Partisipasi Politik merupakan suatu istilah yang mengacu pada semua kegiatan orang dari semua sistem dalam bidang politik. Berikut pendapat para ahli mengenai pengertian Partisipan Politik : Ramlan Subakti Menyatakan bahwa partisipan politik adalah suatu kegiatan warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan dan penentuan kebijakan kebijakan umum serta pemilihan kepala pemerintahan. Hutington Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan warga negara pribadi yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambian keputusan pemerintahan. Prof. Miram Budiardjo Dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik menyebutkan bahw Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Herbert Mc. Closky Dalam International Encyclopedia of The Social Science. Menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan –kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui pengambilan bagian atau keikutsertaan dalam pemilihan penguasa dan secaa langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum. Norman H. Nie dan Sydney Verba Dalam Hanbook of Political Science menyebutkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan pribadi warga negara yang legal dan sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat negara atau tindakan – tindakan yang mereka ambil. 2. Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik Berbagai bentuk partisipasi politik dapat kita lihat dari berbagai kegiatan warga negara yang mencakup hal-hal berikut: a. Terbentuknya organisasi – organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai media aspirasi rakyat dalam penentuan kebijakan. b. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) sebagai kontrol sosial maupun sebagai input terhadap kebijakan negara.
  • 3. c. Pelaksanaan pemilu yang membari kesempatan pada warga negara untuk memilih atau dipilih, seperti : berkampanye, ikut serta dlam parpol, pemilih aktif maupun menjadi anggota Lembaga Perwakilan Rakyat. d. Munculnya Kelompok Kontemporer yang Memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintahan. Patut dimengerti bahwa kegiatan pemilu tidak hanya semata- mata berwujud pemilu, namun menyampaikan pendapat ataupun rancangan dalam penentuan suatu kebijakan. Begitu juga partisipasi tidak hanya bisa dilakukan dalam partai politik, namun bisa pula melalui kelompok – kelompok lainya seperti perkumpulan buruh, petani, pedagang, nelayan dan organisasi lainya. Tetapi ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi yang justru menguasai keadaan yang disebut dengan grup penekan ( pressure group ) contonya seperti suku , Agama, Ras, dan Golongan tertentu seperti kesultanan. Meskipun sangat banyak yang bisa dilakukan untuk berpartisipasi dalam dunia politik namun hal itu tidak menjamin semua orang berpartisipasi dalam dunia politik yang disebut sikap anti politik . Ada anggota masyarakat yang enggan berhubungan dengan dunia politik, rasa enggan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti : kekecewaan terhadap sistem politik ketidaktahuan informasi tidak adanya pilihan politik yang sesuai dengan keinginanya Adanya praktik politik yang kotor, seperti : 1. Kekerasan 2. Korupsi 3. Nepotisme 4. Kolusi 5. Penyalahgunaan kekuasaan Menurut Gabriel Almond, bentuk – bentuk politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik konvensional dan nonkonvensional. a. Konvensional, terdiri dari : Pemberian Suara ( Vooting ). Diskusi Kelompok. Debat Publik. Kegiatan Kampanye. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Komunikasi individual dengan pejabat politik. Pengajuan Petisi. b. Nonkonvensional,terdiri dari : Demonstrasi. Konfrontasi. Aksi Mogok. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda seperti perusakan dan pembakaran. Tindak kekerasan politik terhadap manusia seperti penculikan dan pembunuhan. Perang/revolusi dan teror.
  • 4. 3. Sebab – Sebab Timbulnya Gerakan Partisipasi Politik Menurut Myron Weiner, sediktnya ada lima hal yang dapat menyebabkan terjadinya gerakan partisipasi politik yang lebih luas dalam proses politik :  Modernisasi Sejalan dengan berkembangya industrialisasi, perbaikan pendidikan dan komunikasi massa, maka pada sebagian penduduk yang merasakan terjadinya perubahan nasib akan menuntut untuk berperan dalam kekuasaan politik.  Perubahan Struktur Kelas Sosial Salah satu dampak modernisasi, dimana munculnya kelas pekerja baru dan kelas menengah yang semakin luas, sehingga mereka merasa berkepentingan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik.  Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern Kaum intelektual melalui ide – idenya kepada masyarakat umum dapat membangkitka tuntutan akan partisipasi massa dalam pembuatan keputusan politik.  Konflik Diantara Kelompok Pemimpin Politik Pra pemimpin politik berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka mencari dukungan rakyat melalui berbagai upaya.  Keterlibatan Pemerintah dalam urusan sosial, ekonomi dan budaya Perluasan kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang menimbulkan konsekuensi adanya tindakan yang semakin menyusup ke segala segi kehidupan masyarakat yang akan menimbulkan tuntutan terorganisir untuk ikut serta dalam penentuan kebijakan dan keputusan politik. 4. Faktor – Faktor Pendukung Partisipasi Politik a. Pendidikan Politik Pendidikan Politik sebenarnya dimaksudkan untuk mewujudkan atau setidaknya menyiapkan calon penerus kader – kader yang dapat diandalkan dikemudian hari untuk memenuhi harapan masyarakat luas, dalam arti yang benar – benar memahami semangat yang terkandung dalam perjuangan sebagai kader bangsa. Menurut Ramdlon Naning , pendidikan politik merupakan suatu usaha untuk memasyarakatkan politik, dalam arti : Mencerdaskan kehidupan politik rakyat Meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningjkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
  • 5. Menurut Alfian, pendidikan politik adalah Suatu usaha yang sadar untuk mengubah sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal untuk dibangun dan selanjutnya akan melahirkan budaya politik. Melalui pendidikan politik,kader-kader anggota partai politik tersebut diharapkan akan memperoleh manfaat dan kegunaan, sebagai berikut : Dapat memperluas pemahaman, penghayatan, dan wawasan terhadap masalah dan isu-isu yang bersifat politis. Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan. Agar pendidikan dapat berjalan dengan baik , maka kuncinya dengan menanamkan disiplin yang benar pada anak di dalam keluarga, sekolah , dan masyarakat. b. Kesadaran Politik Kesadaran poltik rakyat tidak hanya dapat diukur dari tingkat partisipasinya dalam pemilu, melainkan juga sejauhmana mereka aktif dalam mengawasi dan mengoreksi kebijakan atau perilaku pemerintah dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut, inilah yang lazim disebut gerakan ekstraparlementer ( gerakan turun ke jalan ). . Tingkat kesadaran politik setiap anggota masyarakat tidaklah sama. Hal ini sangat bergantung pada latarbelakang pendidikanya.Kaum elite dan menengah tampak relatif lebih baik. Sedangkan masyarakat yang latarbelakang pendidikanya lebih rendah memerlukan pembinaan yang intensif Menurut Drs. M. Taupan, kesadaran politik merupakan suatu proses batin yang menampakan keinsafan dari setiap warga negara tentang urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang tidak diharapkan dlam partisipasi politik adalah adanya sikap apatis. Seseorang dikatakan apatis dalam bidang politik apabila mereka tidak mau ikut serta dalam berbagai kegiatan politik kenegaraan contohnya sepertipada kegiatan pemilu, diantaranya : Tidak datang ke TPS Tidak ikut memberikan suaranya pada saat pemilu. Datang ke TPS namun tidak memberikan pilihan apapun Datang ke TPS namun gambar pilihan pada kartu dipilih semuanya.
  • 6. Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang bersikap apatis dalam partisipasi politik, diantaranya : Setiap pemenang pemilu hanya mengumbar janji selama pemilu, namun tidak terwujud ketika sudah terpilih. Setiap masa kampanye selalu diwarnai dengan politik arogansi atau kekerasan. Seringnya para calon pemimpin menggunakan money politik. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Adanya rasa kecewa terhadap kontestan yang diusung oleh parpol. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban politik sebagai warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawabnya. Secara Teknis Operasional, partisipasi politik warga negara meliputi bidang poleksusbudhankam. Bidang Politik, partisipasi politik yang dapat dilakukan : a. Ikut memilih dalam pemilu b. Menjadi anggota aktif partai poltik, menjadi anggota kelompok penekan ( pressure group ) c. Menduduki jabatan politik dalam pemerintahan. d. Ikut berkampanye e. Ikut ekstra parlementer ( turun kejalan ) Bidang Ekonomi, partisipasi politik yang dpat dilakukan : a. Menciptakan sektor – sektor ekonomi produktif dalam bentuk barang seperti : Kaos, jaket , bendera, baliho, gambar atau foto yang bergambar partai politik atau kontestan yang diusung parpol. b. Menjual barang atau hasil produksi lain yang berhubungan dengan parpol peserta pemilu. Bidang Sosial Budaya, partisipasi yang dapat dilakukan : a. Menciptakan suasana kondusif di dalam masyarakat baik sebelum ataupun sesudah pemilu. b. Tidak mudah terprovokasi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. c. Memberikan penilaian positif terhadap parpol atau kontestan pesrta pemilu di dalam masyarakat. d. Menjadi contohdan teladan di lingkunganya baik di keluarga maupun masyarakat. Bidang Pertahanan dan Keamanan, partisipasi politik yang dapat dilakukan: a. Senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggalnya. b. Menjaga persatuan dankesatuan serta keutuhan bangsa dan negara. c. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan bagsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  • 7. c. Budaya Politik Budaya politik merupakan perwujudan nilai – nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa dan negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan politik. d. Sosialisasi Politik Usaha untuk memasyarakatkan partisipasi politik kepada seluruh warga masyarakat agar memiliki kesadaran politik terutama akan hak dan kewajibanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.