SlideShare a Scribd company logo

PERGUB NO. 21 TAHUN 2022

S
shirizkiku

PERGUB NO. 21 TAHUN 2022.pdf

1 of 4
Download to read offline
SALINAN
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta
didik baru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Telmis Penerimaan Peserta Didik Baru perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Did:k Baru;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan
Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
2
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun
2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2021 Nomor 55005), diubah sebagai berikut:
1.	Ketentuan ayat (1) Pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12
(1) Jalur Zonasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf d ditentukan berdasarkan domisili CPDB dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Zona prioritas pertama, diperuntukkan bagi:
1. CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan
RT sekolah; dan
2. CPDB yang berdomisili di RT yang berbatasan
langsung/bersinggungan dengan RT sekolah;
b. Zona prioritas kedua, diperuntukkan bagi CPDB yang
berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan
pemetaan;
c. Zona prioritas ketiga, diperuntukkan bagi CPDB yang
berdomisili sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan
sekolah.
(2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur
Zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi
dengan urutan langkah sebagai berikut:
a. usia dari yang tertua ke yang termuda;
b. pilihan sekolah CPDB; dan
c. N.vaktu mendaftar.
2.	Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13
(1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e
diperuntukkan bagi CPDB dengan ketentuan:
a. CPDB yang orang tuanya mendapatkan surat
penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau
perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu)
tahun sebelum awal tanggal pendaftaran; dan
b. anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan
tempat tugas orang tuanya.
(2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur
Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru melebihi
daya tampung, maka dilak-ukan seleksi dengan urutan
langkah sebagai berikut:
a. total pembobotan indeks prestasi akademik;
b. pilihan sekolah CPDB; dan
c. waktu mendaftar.
3.	Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17
(1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d
diperuntukkan bagi CPDB dengan ketentuan:
a. CPDB yang orang tuanya mendapatkan surat
penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau
perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu)
tahun sebelum awal tanggal pendaftaran; dan
b. anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan
tempat tugas orang tuanya.
(2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur
Peroindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru melebihi
daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan
langkah sebagai berikut:
a. total pembobotan indeks prestasi akademik;
b. pilihan sekolah CPDB; dan
c. waktu mendaftar.
4. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni
Bab VIIA_ sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VIIA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI-SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI RAGUNAN KHUSUS
OLAHRAGAWAN PELAJAR DAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN
MOHAMMAD HUSNI THAMRIN
Pasal 19A
(1) PPDB Sekolah Menengah Pertama Negeri-Sekolah Menengah
Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar
diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi
dalam bidang olahraga.
(2) Sesuai dengan kekhususannya, Kepala Sekolah Menengah
Pertama Negeri-Sekolah Menengah Atas Negeri Ra.gunan
Khusus Olahragawan Pelajar menyusun petunjuk teknis
khusus PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
persetujuan kepala dinas yang membidangi urusan
pendidikan.
4
(3) Setiap tahapan, kegiatan, dan hasil PPDB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan secara tertulis
kepada kepala dinas yang membidangi urusan pendidikan.
Pasal 19B
(1) PPDB Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad
Husni Thamrin diperuntukkan bagi CPDB yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan
b. memiliki prestasi akademik tingkat nasional dan/atau
internasional yang diakui oleh kementerian yang
membidangi pendidikan.
(2) Petunjuk Teknis PPDB Sekolah Menengah Atas Negeri
Unggulan Mohammad Husni Thamrin ditetapkan dengan
keputusan kepala dinas yang membidangi urusan
pendidikan.
Pasal II
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunciangan
Peraturan Gubernur ini dengan penenpatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibulco4:a Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
ANIES RASYID BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
MARULLAH MATALI
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 54002
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Y Y N YUHANAH
NIP196508241994032003

Recommended

Contoh surat permohonan izin bupati
Contoh surat permohonan izin bupatiContoh surat permohonan izin bupati
Contoh surat permohonan izin bupatiAdi Yamin
 
Surat permohonan pelatihan menulis
Surat permohonan pelatihan menulisSurat permohonan pelatihan menulis
Surat permohonan pelatihan menulisDawat Fadhila
 
KEPGUB NOMOR 440 TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR ZONA SEKOLAH UNTUK PPDB 2022.pdf
KEPGUB NOMOR 440 TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR ZONA SEKOLAH UNTUK PPDB 2022.pdfKEPGUB NOMOR 440 TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR ZONA SEKOLAH UNTUK PPDB 2022.pdf
KEPGUB NOMOR 440 TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR ZONA SEKOLAH UNTUK PPDB 2022.pdfshirizkiku
 
Surat permohonan pindah
Surat permohonan pindahSurat permohonan pindah
Surat permohonan pindahMurni Dadue
 
Contoh surat permohnan pindah kerja
Contoh surat permohnan pindah kerjaContoh surat permohnan pindah kerja
Contoh surat permohnan pindah kerjaBawi Nabawi
 
Surat kuasa pembukaan rekening bank
Surat kuasa pembukaan rekening bankSurat kuasa pembukaan rekening bank
Surat kuasa pembukaan rekening bankalijaya singebate
 
Surat permohonan perubahan specimen bank
Surat permohonan perubahan specimen bankSurat permohonan perubahan specimen bank
Surat permohonan perubahan specimen bankHendar Saja
 
Berita acara pinjam dari desa
Berita acara pinjam dari desaBerita acara pinjam dari desa
Berita acara pinjam dari desaagusandika4
 

More Related Content

What's hot

Sk penunjukan bendahara bos
Sk penunjukan bendahara bosSk penunjukan bendahara bos
Sk penunjukan bendahara bosAdi Patriansah
 
Surat permohonan pemateri
Surat permohonan pemateriSurat permohonan pemateri
Surat permohonan pemateriLukman
 
Buku agenda surat keluar
Buku agenda surat keluarBuku agenda surat keluar
Buku agenda surat keluarMouwra Sartika
 
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfkKutsiyatinMSi
 
Pencairan dana honor insentif guru kontrak
Pencairan dana honor insentif guru kontrak Pencairan dana honor insentif guru kontrak
Pencairan dana honor insentif guru kontrak Wasio Kadir
 
Surat perubahan bendahara BOSDA bank BPD
Surat perubahan bendahara BOSDA bank BPDSurat perubahan bendahara BOSDA bank BPD
Surat perubahan bendahara BOSDA bank BPDWidi Dharmawan
 
Surat pernyataan kehilangan girik
Surat pernyataan kehilangan girikSurat pernyataan kehilangan girik
Surat pernyataan kehilangan girikmuhyiddin chandra
 
Berita acara serah terima barang milik negara
Berita acara serah terima barang milik negaraBerita acara serah terima barang milik negara
Berita acara serah terima barang milik negaraAivan Al Faouzan Siregar
 
Sk bendahara
Sk bendaharaSk bendahara
Sk bendaharalzquen
 

What's hot (20)

Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDIMutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
 
Uraian tugas penyesuaian
Uraian tugas penyesuaianUraian tugas penyesuaian
Uraian tugas penyesuaian
 
Sk penunjukan bendahara bos
Sk penunjukan bendahara bosSk penunjukan bendahara bos
Sk penunjukan bendahara bos
 
Surat permohonan pemateri
Surat permohonan pemateriSurat permohonan pemateri
Surat permohonan pemateri
 
Surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin
Surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplinSurat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin
Surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin
 
surat permohonan pengajuan pinjaman
 surat permohonan pengajuan pinjaman surat permohonan pengajuan pinjaman
surat permohonan pengajuan pinjaman
 
Buku agenda surat keluar
Buku agenda surat keluarBuku agenda surat keluar
Buku agenda surat keluar
 
Surat pernyataan
Surat pernyataanSurat pernyataan
Surat pernyataan
 
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
 
1 surat pengantar kenaikan pangkat
1 surat pengantar kenaikan pangkat1 surat pengantar kenaikan pangkat
1 surat pengantar kenaikan pangkat
 
Surat balasan pkl
Surat balasan pklSurat balasan pkl
Surat balasan pkl
 
Surat persetujuan pindah sekolah
Surat persetujuan pindah sekolahSurat persetujuan pindah sekolah
Surat persetujuan pindah sekolah
 
Sk tk gtt kepala dinas
Sk tk gtt kepala dinasSk tk gtt kepala dinas
Sk tk gtt kepala dinas
 
Pencairan dana honor insentif guru kontrak
Pencairan dana honor insentif guru kontrak Pencairan dana honor insentif guru kontrak
Pencairan dana honor insentif guru kontrak
 
Blanko izin-belajar
Blanko izin-belajarBlanko izin-belajar
Blanko izin-belajar
 
Surat perubahan bendahara BOSDA bank BPD
Surat perubahan bendahara BOSDA bank BPDSurat perubahan bendahara BOSDA bank BPD
Surat perubahan bendahara BOSDA bank BPD
 
Kode kode surat
Kode kode suratKode kode surat
Kode kode surat
 
Surat pernyataan kehilangan girik
Surat pernyataan kehilangan girikSurat pernyataan kehilangan girik
Surat pernyataan kehilangan girik
 
Berita acara serah terima barang milik negara
Berita acara serah terima barang milik negaraBerita acara serah terima barang milik negara
Berita acara serah terima barang milik negara
 
Sk bendahara
Sk bendaharaSk bendahara
Sk bendahara
 

Similar to PERGUB NO. 21 TAHUN 2022

JUKNIS PPDB 2023-2024.pdf
JUKNIS PPDB 2023-2024.pdfJUKNIS PPDB 2023-2024.pdf
JUKNIS PPDB 2023-2024.pdfOviliyani
 
MATERI DAN KEBIJAKAN BOS 2022.pdf
MATERI DAN KEBIJAKAN BOS 2022.pdfMATERI DAN KEBIJAKAN BOS 2022.pdf
MATERI DAN KEBIJAKAN BOS 2022.pdfnovilianasari3
 
Gambaran PPDB 2022 SMA SMK Negeri.pdf
Gambaran PPDB 2022 SMA SMK Negeri.pdfGambaran PPDB 2022 SMA SMK Negeri.pdf
Gambaran PPDB 2022 SMA SMK Negeri.pdfseftaandro
 
Laporan PPDB 2023-2024.docx
Laporan PPDB 2023-2024.docxLaporan PPDB 2023-2024.docx
Laporan PPDB 2023-2024.docxNurulyDybala1
 
Spesifikasi Teknis Masamba.pdf
Spesifikasi Teknis Masamba.pdfSpesifikasi Teknis Masamba.pdf
Spesifikasi Teknis Masamba.pdfcendanapermai
 
Surat Keputusan OSN.docx
Surat Keputusan OSN.docxSurat Keputusan OSN.docx
Surat Keputusan OSN.docxPelangiCell1
 
20200827 Materi Webinar BOS_Sistem Pemantauan BOS.pdf
20200827 Materi Webinar BOS_Sistem Pemantauan BOS.pdf20200827 Materi Webinar BOS_Sistem Pemantauan BOS.pdf
20200827 Materi Webinar BOS_Sistem Pemantauan BOS.pdfEniWarti
 
Kriteria kelulusan 2021 ok
Kriteria kelulusan 2021 okKriteria kelulusan 2021 ok
Kriteria kelulusan 2021 okQoyumMahbub
 
012.2-Kebijakan BOS 2022 - SD.pptx
012.2-Kebijakan BOS 2022 - SD.pptx012.2-Kebijakan BOS 2022 - SD.pptx
012.2-Kebijakan BOS 2022 - SD.pptxHjSajirahNurdin
 
Draft 2 ppdb 2011
Draft 2 ppdb 2011Draft 2 ppdb 2011
Draft 2 ppdb 2011dark_pole
 
5_6097899948731270225.pdf
5_6097899948731270225.pdf5_6097899948731270225.pdf
5_6097899948731270225.pdfHarariMukthi
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR-F28423DP (1).pptx
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR-F28423DP (1).pptxMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR-F28423DP (1).pptx
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR-F28423DP (1).pptxAbdulAzis491031
 
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi keduamediasmansawira
 
18 juknis ppdb 2016 2017
18 juknis ppdb 2016 201718 juknis ppdb 2016 2017
18 juknis ppdb 2016 2017brigasta
 
Permendikbud nomor 20 tahun 2019
Permendikbud nomor 20 tahun 2019Permendikbud nomor 20 tahun 2019
Permendikbud nomor 20 tahun 2019Chusnul Labib
 
Materi-Sosialisasi-SNMPTN-SBMPTN-2022-Pak-WR1.pdf
Materi-Sosialisasi-SNMPTN-SBMPTN-2022-Pak-WR1.pdfMateri-Sosialisasi-SNMPTN-SBMPTN-2022-Pak-WR1.pdf
Materi-Sosialisasi-SNMPTN-SBMPTN-2022-Pak-WR1.pdfAnnisaa Siti Zulaicha
 
SK PEMBAGIAN TUGAS PPDB -2022.docx
SK PEMBAGIAN TUGAS PPDB -2022.docxSK PEMBAGIAN TUGAS PPDB -2022.docx
SK PEMBAGIAN TUGAS PPDB -2022.docxEpaMustopa4
 
1._Kepmendikbud_No._165-M-2001_ttg_Program_SMK_Pusat_Keunggulan (1).pdf
1._Kepmendikbud_No._165-M-2001_ttg_Program_SMK_Pusat_Keunggulan (1).pdf1._Kepmendikbud_No._165-M-2001_ttg_Program_SMK_Pusat_Keunggulan (1).pdf
1._Kepmendikbud_No._165-M-2001_ttg_Program_SMK_Pusat_Keunggulan (1).pdfsmknegeri1sitinjo
 

Similar to PERGUB NO. 21 TAHUN 2022 (20)

JUKNIS PPDB 2023-2024.pdf
JUKNIS PPDB 2023-2024.pdfJUKNIS PPDB 2023-2024.pdf
JUKNIS PPDB 2023-2024.pdf
 
MATERI DAN KEBIJAKAN BOS 2022.pdf
MATERI DAN KEBIJAKAN BOS 2022.pdfMATERI DAN KEBIJAKAN BOS 2022.pdf
MATERI DAN KEBIJAKAN BOS 2022.pdf
 
Gambaran PPDB 2022 SMA SMK Negeri.pdf
Gambaran PPDB 2022 SMA SMK Negeri.pdfGambaran PPDB 2022 SMA SMK Negeri.pdf
Gambaran PPDB 2022 SMA SMK Negeri.pdf
 
Laporan PPDB 2023-2024.docx
Laporan PPDB 2023-2024.docxLaporan PPDB 2023-2024.docx
Laporan PPDB 2023-2024.docx
 
Spesifikasi Teknis Masamba.pdf
Spesifikasi Teknis Masamba.pdfSpesifikasi Teknis Masamba.pdf
Spesifikasi Teknis Masamba.pdf
 
Surat Keputusan OSN.docx
Surat Keputusan OSN.docxSurat Keputusan OSN.docx
Surat Keputusan OSN.docx
 
20200827 Materi Webinar BOS_Sistem Pemantauan BOS.pdf
20200827 Materi Webinar BOS_Sistem Pemantauan BOS.pdf20200827 Materi Webinar BOS_Sistem Pemantauan BOS.pdf
20200827 Materi Webinar BOS_Sistem Pemantauan BOS.pdf
 
Kriteria kelulusan 2021 ok
Kriteria kelulusan 2021 okKriteria kelulusan 2021 ok
Kriteria kelulusan 2021 ok
 
012.2-Kebijakan BOS 2022 - SD.pptx
012.2-Kebijakan BOS 2022 - SD.pptx012.2-Kebijakan BOS 2022 - SD.pptx
012.2-Kebijakan BOS 2022 - SD.pptx
 
Draft 2 ppdb 2011
Draft 2 ppdb 2011Draft 2 ppdb 2011
Draft 2 ppdb 2011
 
5_6097899948731270225.pdf
5_6097899948731270225.pdf5_6097899948731270225.pdf
5_6097899948731270225.pdf
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR-F28423DP (1).pptx
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR-F28423DP (1).pptxMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR-F28423DP (1).pptx
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR-F28423DP (1).pptx
 
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua
 
Petunjuk Teknis PPDB 2021
Petunjuk Teknis PPDB 2021Petunjuk Teknis PPDB 2021
Petunjuk Teknis PPDB 2021
 
2 juknis ppdb 2021
2 juknis ppdb 20212 juknis ppdb 2021
2 juknis ppdb 2021
 
18 juknis ppdb 2016 2017
18 juknis ppdb 2016 201718 juknis ppdb 2016 2017
18 juknis ppdb 2016 2017
 
Permendikbud nomor 20 tahun 2019
Permendikbud nomor 20 tahun 2019Permendikbud nomor 20 tahun 2019
Permendikbud nomor 20 tahun 2019
 
Materi-Sosialisasi-SNMPTN-SBMPTN-2022-Pak-WR1.pdf
Materi-Sosialisasi-SNMPTN-SBMPTN-2022-Pak-WR1.pdfMateri-Sosialisasi-SNMPTN-SBMPTN-2022-Pak-WR1.pdf
Materi-Sosialisasi-SNMPTN-SBMPTN-2022-Pak-WR1.pdf
 
SK PEMBAGIAN TUGAS PPDB -2022.docx
SK PEMBAGIAN TUGAS PPDB -2022.docxSK PEMBAGIAN TUGAS PPDB -2022.docx
SK PEMBAGIAN TUGAS PPDB -2022.docx
 
1._Kepmendikbud_No._165-M-2001_ttg_Program_SMK_Pusat_Keunggulan (1).pdf
1._Kepmendikbud_No._165-M-2001_ttg_Program_SMK_Pusat_Keunggulan (1).pdf1._Kepmendikbud_No._165-M-2001_ttg_Program_SMK_Pusat_Keunggulan (1).pdf
1._Kepmendikbud_No._165-M-2001_ttg_Program_SMK_Pusat_Keunggulan (1).pdf
 

More from shirizkiku

Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdfLaporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdfshirizkiku
 
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sialSE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sialshirizkiku
 
SKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASNSKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASNshirizkiku
 
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfV.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfshirizkiku
 
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual PublikHUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publikshirizkiku
 
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdfSEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdfshirizkiku
 
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar GolkaHasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golkashirizkiku
 
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdfBMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdfshirizkiku
 
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdfKeppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdfshirizkiku
 
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdfSKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdfshirizkiku
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023shirizkiku
 
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...shirizkiku
 
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022shirizkiku
 
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai PrimaPutusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Primashirizkiku
 
Putusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdfPutusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdfshirizkiku
 
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdfSikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdfshirizkiku
 
Lampiran I SP SWI Februari.pdf
Lampiran I SP SWI Februari.pdfLampiran I SP SWI Februari.pdf
Lampiran I SP SWI Februari.pdfshirizkiku
 
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdfKeterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdfshirizkiku
 
Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022shirizkiku
 

More from shirizkiku (20)

Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdfLaporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
 
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sialSE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sial
 
SKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASNSKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASN
 
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfV.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
 
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual PublikHUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
 
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdfSEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
 
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar GolkaHasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
 
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdfBMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
 
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdfKeppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
 
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdfSKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
 
Salinan TPPU
Salinan TPPUSalinan TPPU
Salinan TPPU
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
 
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
 
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
 
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai PrimaPutusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
 
Putusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdfPutusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdf
 
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdfSikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
 
Lampiran I SP SWI Februari.pdf
Lampiran I SP SWI Februari.pdfLampiran I SP SWI Februari.pdf
Lampiran I SP SWI Februari.pdf
 
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdfKeterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
 
Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022
 

PERGUB NO. 21 TAHUN 2022

  • 1. SALINAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Telmis Penerimaan Peserta Didik Baru perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Did:k Baru; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
  • 2. 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 55005), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Jalur Zonasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan domisili CPDB dengan ketentuan sebagai berikut: a. Zona prioritas pertama, diperuntukkan bagi: 1. CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT sekolah; dan 2. CPDB yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung/bersinggungan dengan RT sekolah; b. Zona prioritas kedua, diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan; c. Zona prioritas ketiga, diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. (2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut: a. usia dari yang tertua ke yang termuda; b. pilihan sekolah CPDB; dan c. N.vaktu mendaftar. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e diperuntukkan bagi CPDB dengan ketentuan: a. CPDB yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum awal tanggal pendaftaran; dan b. anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya.
  • 3. (2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru melebihi daya tampung, maka dilak-ukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut: a. total pembobotan indeks prestasi akademik; b. pilihan sekolah CPDB; dan c. waktu mendaftar. 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d diperuntukkan bagi CPDB dengan ketentuan: a. CPDB yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum awal tanggal pendaftaran; dan b. anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya. (2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Peroindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut: a. total pembobotan indeks prestasi akademik; b. pilihan sekolah CPDB; dan c. waktu mendaftar. 4. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA_ sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI-SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI RAGUNAN KHUSUS OLAHRAGAWAN PELAJAR DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN Pasal 19A (1) PPDB Sekolah Menengah Pertama Negeri-Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga. (2) Sesuai dengan kekhususannya, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri-Sekolah Menengah Atas Negeri Ra.gunan Khusus Olahragawan Pelajar menyusun petunjuk teknis khusus PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan kepala dinas yang membidangi urusan pendidikan.
  • 4. 4 (3) Setiap tahapan, kegiatan, dan hasil PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan secara tertulis kepada kepala dinas yang membidangi urusan pendidikan. Pasal 19B (1) PPDB Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin diperuntukkan bagi CPDB yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan b. memiliki prestasi akademik tingkat nasional dan/atau internasional yang diakui oleh kementerian yang membidangi pendidikan. (2) Petunjuk Teknis PPDB Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin ditetapkan dengan keputusan kepala dinas yang membidangi urusan pendidikan. Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunciangan Peraturan Gubernur ini dengan penenpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibulco4:a Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2022 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES RASYID BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd MARULLAH MATALI BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 54002 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Y Y N YUHANAH NIP196508241994032003