Ono paramata AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA

755 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
755
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ono paramata AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA

  1. 1. SEJARAH PELAYANAN KEBIDANAN DALAM NEGERI Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda,angka kematian ibu dan anak sangat tinggi.Tenaga penolong persalinan adalah dukun,Pada tahun 1807,di masa pemerintahan Gubernur Jendral Hendrik William Deandels,para dukun di latih untuk melakukan pertolongan persalinan,tapi keadaan initidak berlangsung lama krna tida tersedianya pelatih kebidanan. Pelayanan kesehatan termasukpelayanan kebidanan pada saat itu hanya di peruntukan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia.Kemudian pada tahun 1849,di buka pendidikan Dokter di jawa di Batavia,tepatnya di Rumah Sakit Militer Belanda yang sekarang di kenal dengan RSPAD Gatot Subroto.seiring dengan di bukanya pendidikan Dokter tersebut, pada tahun 1851,di buka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh seorang dokter militer belanda yang bernama Dr.W.Bosch.Lulusan sekolah ini kemudian bekerja dirumah sakit dan juga di masyarakat.Mulai saat itu pelayanan kesehatan ibu dan anak di lakukan oleh dukun dan bidan. Pada tahun 1952,mulai diadakan pelatihan bidan secara formal agar dapat meningkatkan kualitas pertolongan persalinan.Pelatihan untukl pra dukun masih berlngsung sampai sekarang.Pelatihan ini di berikan oleh bidan.Perubahan pertolongan dan keterampilan tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh di masyarakat di lakukan melalui kursus tambahan yang di kenal dengan istilah kursus Tambahan Bidan (KTB)pada tahun 1953 di Yogyakarta,yang akhirnya di lakukan pula di kota-kota besar lainya di nusantara ini.Seiring dengan pelatihan tersebut,didirikan pula Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)dengan bidan sebagai penaggung jawab pelayanan kepada masyarakat pelayanan yang di berikan mencakup pelayanan anternal,postnatal.pemeriksaan bayi dan anak.termasuk imunisasi serta penyuluhan gizi.Sedangkan din luar BKIA,bidan member pertolongan persalinan dirumha kelurga dan melakukan kunjungaan rumah sebgai upaya tindak lnjut pasca persalinan. Bermula dari BKIA, kemudian terbentuklah suatu pelayanan terintergrasi bagi masyarakat yang dinamakan pusat kesehatan masyarakat ( puskesmas ) Pada tahun 1997. puskesmas memberi pelayanan di dalam gedung dan di luar gedung dan berorintasi pada wilayah kerja. Bidan yang bertugas di puskesmas berfungsi memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, termaksud pelayanan keluarga berencana baik di luar gedung maupun di dalam gedung. Pelayana kebidanan yang diberikan di luar gedung adalah pelayanan kesehatan keluarga dan pelayanan di pos pelayanan terpadu (posyandu) pelayanan di posyandu mencangkup lima kegiatan yaitu pemeriksaan kehamilan,pelayanan keluarga berencana,imunisasi,gizi,dan kesehatan lingkungan. Mulai tahun 1990, pelayanann kebidanan di berikan secara merata dan dekat dengan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Kebijakan ini merupakan instruksi presiden (INPRES) yang disampaikan secara lisan pada sidang kabinet tahun 1992. Kebijakan ini mengenai perlunya mendidik bidan untuk di tempatkan di desa. Tugas pokok bidan di desa
  2. 2. adalah sebagai pelaksanan KIA, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, dan nifas, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir, termaksud pelayanan dukun bayi ( paraji ).Sehubungan dengan itu, bidan di desa juga menjadi pelayanan kesehatan bayi dan keluarga berencana yang dilakukan sejalan dengan tugas utamanya sebagai pemberi pelyan di an kesehatan ibu.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidan desa melaksanakn kunjungan pada ibu dan anak yang memerlukanya, mengadakan pembiinan posyandu di wilayah kerjanya, serta mengembangankan pondok bersalin sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal tersebut di atas adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh bidan di desa.Pelayanan bidan di desa berorintasi pada kesehatan masyarakat. sedangkan bidan yang bekerja di rumah sakit berorintasi pada individu. Tugas bidan di rumah sakit mencangkup pelayanan di poliklinik anternatal, poliklinik keluarga berencana, ruang perinatal, kamar bersalin, kamar oprasi kebidanan, dan ruang nifas. Bidan di rumah sakit juga memberikan pelayanan bagi klien yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi, menngajarkan senam hamil,serta memberikan pendidikan perinatal. Titik tolak konferensi kependudukan dunia di kairo pada tahun 1994 yang menekankan pada kesehatan reproduksi (Reproductive Health), memperluas area garapan pelayanan bidan. area tersebut meliputi : 1. Safe Motherhood termaksud bayi baru lahir dan perawatan abortus 2. Keluarga berencana 3. Penyakit menular seksual termaksud infeksi saluran alat reproduksi 4. Kesehatan reproduksi remaja 5. Kesehatan reproduksi orang tua Bidan dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya di dasarkan pada kemampuan serta kewenangan yang di berikan. Kewenangan tersebut di atur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes). PERMENKES menyangkut wewenang bidan selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta kebijakan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. PERMENKES tersebut terdiri atas : 1. PERMENKES No. 5380/IX/1963 yang menyatakan bahwa wewenang bidan terbatas pada pertolongan persalinan normal secara mandiri, di dampingi tugas lain. 2. PERMENKES No. 363/IX/1980 yang kemudian di ubah menjadi PERMENKES 623/1989, menyatakan bahwa wewenang bidan di bagi menjadi dua, yaitu wewenang umum dan khusus. dalam wewenang khusus di tetapkan bahwa bidan melaksanakan tindakan khusus di bawah pengawasan dokter. hal ini berarti bahwa bidan dalam melaksanakan tugasnya tidak bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas tindakan yang di lakukan. berdasarkan PERMENKES ini, bidan melaksanakan praktik perorangannya dibawah pengawasan dokter.
  3. 3. 3. PERMENKES No. 572/VI/1996 yang mengatur tentang registrasi dan praktik bidan. Bidan dalam melaksanakan praktiknya di beri kewenangan yang mandiri. Kewenangan tersebut di sertai kemampuan dalam melaksanakan tindakan. Dalam wewenang tersebut mencangkup : a. Pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan ibu dan anak b. Pelayanan keluarga berencana c. Pelayanan kesehatan masyarakat 4. PERMENKES No. 900/MENKES/SK/VII/2002 yang mengatur tentang registrasi dan praktik bidan. Bidan dalam melaksanakan praktiknya di beri kewenangan untuk memberikan pelayanan yang meliputi : a. Pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan pra nikah, antenatal, intranatal, postnatal, bayi baru lahir, dan balita b. Pelayanan keluarga berencana yang meliputi pemberian obat dan alat kontrasepsi melalui oral, suntikan, pemasangan dan pencabutan AKDR dan AKBK tanpa penyulit Dalam melaksanankan tugasnya, bidan melakukan kolaborasi, konsultasi, dan rujukan sesuai dengan kondisi pasien, kewenangan, serta kemampuannya. Wewenang bidan dalam pelayanan kebidanan di bidang Keluarga Berencana menncangkup penyediaan alat kontrasepsi : oral (pil KB), suntik, kondom, tisu vagina, alat kontrasepsi dalam rahim(AKDR),alat kontrasepsi bawah kulit(AKBK) baik pemasangan maupun pencabutan. pada keadaan darurat, bidan juga diberi wewenang untuk memberikan pelayanan kebidanan yang di tujukan untuk menyalatkan jiwa(mis,kuretasi digital untuk mengangkat sisa jaringan pada bayi baru lahir yang mengalami asfiksia dan hipotermia. Permenkes tersebut juga menegaskan bahwa bidan dalam menjelaskan praktiknya harus sesuai dengan kewenangan, kemampuan, pendidikan, pengalaman, serta berdasarkan standar profesi. Disamping itu, bidan diwajibkan merujuk kasus-kasus yang tidak dapat di tangani, menyimpan rahasia, meminta persetujuan untuk tindakan yang akan di laksanakan , memberi informasi,serta membuat reka medis dengan baik. Petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci mengenai kewenangan bidan terdapat pada petunjuk pelaksanaan( juklak) yang dituangkan dalam lampiran keputusan dirjen binkesmas No.1506/Tahun 1996/Tahun 1997. Pencapaian kemampuan bidan sesuai dengan permenkes 572/1996 tidak mudah, karena kewenangan yang diberikan oleh departemen kesehatan mengandung tuntutan bahwa bidan sebagai tenaga profesional harus memiliki kemampuan profesi yang mandiri. Pencapaian kemampuan tersebut diperoleh melalui institusi pendidikan yang mengajarkan kompetensi inti bidan serta institusi pelayanan yang meningkatkan kemampuan bidan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  4. 4. Perkembangan pelayanan kebidanan menuntut kualitas bidan yang handal dan professional serta upaya pemantauan ( monitoring) pelayanan.Oleh karena itu, adanya konsep kebidanan adalah suatu keharusan. Pendidikan bidan yang berorientasi pada professional dan akademi serta memiliki kemampuan melakukan penelitian adalah suatu terobosan dan cara utama untuk percepatan penempatan kualitas pelayanan kebidanan.
  5. 5. Dosen Mata Kuliah : Rosminah Mansyarif, S.SiT., M.Kes SEJARAH PELAYANAN KEBIDANAN DI DALAM NEGERI Oleh Kelompok iii : NUR FITRIANINGSIH NUR HAYATI NURMAWATI RASNAWATI RITA FEBRIANTI SANDRI MAKTHA SARI SEPTIANA SITTI HARDIANTI AMIN SITTI KARMILA SITTI NURIATI Kelas : Ia AKADEMI KEBIDANAN PARAMATA KABUPATEN MUNA T.A. 2012/2013

×