A. Masa Kepemimpinan B.J. Habibie
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter
Inter...
f. Mengadakan sidang istimewa
Sidang tanggal 10-13 November 1998 yang diadakan MPR berhasil menetapkan 12
ketetapan.
g. Me...
c. Memanfaatkan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi dalam militer
Gus Dur mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan kei...
Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh,
Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan pe...
Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya.
Ujian berat dihadapi Megawati untu...
c. Masalah kepemimpinan SBY dan JK (Jusuf Kalla) yang sangat memperihatinkan. SBY
yang ‘sok’ kalem dan berwibawa dikhawati...
http://raenw.blogspot.com/2012/09/perkembangan-pemerintahan-pada-era.html
Oktober 2013

akses

22
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

180945802 pemimpin-reformasi-docx

114 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
114
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

180945802 pemimpin-reformasi-docx

  1. 1. A. Masa Kepemimpinan B.J. Habibie Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999. 1. Kebijakan-kebijakan pada masa Habibie: a. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan Kabinet ini dibentuk tanggal 22 Mei 1998, dengan jumlah menteri 16 orang yang merupakan perwakilan dari Golkar, PPP, dan PDI. b. Mengadakan reformasi dalam bidang politik Habibie berusaha menciptakan politik yang transparan, mengadakan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil, membebaskan tahanan politik, dan mencabut larangan berdirinya Serikat Buruh Independen. c. Kebebasan menyampaikan pendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat diberikan asal tetap berpedoman pada aturan yang ada yaitu UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. d. Refomasi dalam bidang hukum Target reformasinya yaitu subtansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, dan instansi peradilan yang independen. Pada masa orde baru, hukum hanya berlaku pada rakyat kecil saja dan penguasa kebal hukum sehingga sulit bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan bila berhubungan dengan penguasa. e. Mengatasi masalah dwifungsi ABRI Jenderal TNI Wiranto mengatakan bahwa ABRI akan mengadakan reposisi secara bertahap sesuai dengan tuntutan masyarakat, secara bertahap akan mundur dari area politik dan akan memusatkan perhatian pada pertahanan negara. Anggota yang masih menduduki jabatan birokrasi diperintahkan untuk memilih kembali kesatuan ABRI atau pensiun dari militer untuk berkarier di sipil. Dari hal tersebut, keanggotaan ABRI dalam DPR/MPR makin berkurang dan akhirnya ditiadakan.
  2. 2. f. Mengadakan sidang istimewa Sidang tanggal 10-13 November 1998 yang diadakan MPR berhasil menetapkan 12 ketetapan. g. Mengadakan pemilu tahun 1999 Pelaksanaan pemilu 1999 dilakukan dengan asas LUBER (langsung, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil). 2. Masalah yang dihadapi Masalah yang ada yaitu ditolaknya pertanggung jawaban Presiden Habibie yang disampaikan pada sidang umum MPR tahun1999 sehingga beliau merasa bahwa kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden lagi sangat kecil dan kemudian dirinya tidak mencalonkan diri pada pemilu yang dilaksanakan. B. Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1999, partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR. 1. Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur: a. Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya Gus Dur memberikan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya tiong hua. b. Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efesien Gus Dur menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran dan membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional.
  3. 3. c. Memanfaatkan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi dalam militer Gus Dur mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginannya. 2. Masalah yang dihadapi: a. Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI-Polri. b. Masalah dana non-budgeter Bulog dan Bruneigate yang dipermasalahkan oleh anggota DPR. c. Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang berisikan pembaharuan DPR dan MPR serta pembubaran Golkar. Hal tersebut tidak mendapat dukungan dari TNI, Polri dan partai politik serta masyarakat sehingga dekrit tersebut malah mempercepat kejatuhannya. Dan sidang istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari jabatan. C. Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5. Megawati dilantik di tengah harapan akan membawa perubahan kepada Indonesia karena merupakan putri presiden pertama Indonesia, Soekarno. Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain. 1. Kebijakan-kebijakan pada masa Megawati: a. Memilih dan Menetapkan Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang. b. Membangun tatanan politik yang baru Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres. c. Menjaga keutuhan NKRI
  4. 4. Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI. d. Melanjutkan amandemen UUD 1945 Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. e. Meluruskan otonomi daerah Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah. f. Penundaan pembayaran hutang Megawati meminta penundaan pembayaran hutang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun. g. Kebijakan privatisasi BUMN Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. h. Realisasi pendirian KPK Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional. 2. Masalah yang dihadapi Tidak ada masalah yang berarti dalam masa pemerintahan Megawati kecuali peristiwa Bom Bali dan perebutan pulan Ligitan dan Sipadan. D. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
  5. 5. Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya. Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan yang hebat baginya. Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Karisma Yudhoyono berhasil menarik hati mayoritas pemilih dan Demokrat memenangkan pemilu legislatif pada awal 2004, yang diikuti kemenangan Yudhoyono pada pemilihan presiden. 1. Kebijakan-kebijakan pada masa SBY (Susilo Bambang Yudhoyono): a. Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. b. Konversi minyak tanah ke gas. c. Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai). d. Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB. e. Buy back saham BUMN f. Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil. g. Subsidi BBM. h. Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. i. Meningkatkan sektor pariswisata dengan mencanangkan “Visit Indonesia 2008″. j. Pemberian bibit unggul pada petani. k. Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 2. Masalah yang dihadapi: a. Masalah pembangunan ekonomi yang ala kadarnya sangat memperihatinkan karena tidak tampak strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. b. Penanganan bencana alam yang datang bertubi-tubi berjalan lambat dan sangat tidak profesional. Bisa dipahami bahwa bencana datang tidak diundang dan terjadi begitu cepat sehingga korban kematian dan materi tidak terhindarkan. Satu-satunya unit pemerintah yang tampak efisien adalah Badan Sar Nasional yang saat inipun terlihat kedodoran karena sumber daya yang terbatas. Sementara itu, pembentukan komisi hanya menjadi pemborosan yang luar biasa.
  6. 6. c. Masalah kepemimpinan SBY dan JK (Jusuf Kalla) yang sangat memperihatinkan. SBY yang ‘sok’ kalem dan berwibawa dikhawatirkan berhati pengecut dan selalu cari aman, sedangkan JK yang sok profesional dikhawatirkan penuh tipu muslihat dan agenda kepentingan kelompok. Rakyat Indonesia sudah melihat dan memahami hal tersebut. Selain itu, ketidakkompakan anggota kabinet menjadi nilai negatif yang besar. d. Masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan prestasi. Namun, potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tetapi malah mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan kelompok. e. Masalah korupsi. Mulai dari dasar hukumnya sampai proses peradilan, terjadi perdebatan yang semakin mempersulit pembersihan Republik Indonesia dari koruptorkoruptor perampok kekayaan bangsa Indonesia. Misalnya pernyataan JK yang menganggap upaya pemberantasan korupsi mulai terasa menghambat pembangunan. f. Masalah politik luar negeri. Indonesia terjebak dalam politk luar negeri ‘Pahlawan Kesiangan’. Dalam kasus Nuklir Korea Utara dan dalam kasus-kasus di Timur Tengah, utusan khusus tidak melakukan apa-apa. Indonesia juga sangat sulit bergerak diantara kepentingan Arab Saudi dan Iran. Selain itu, ikut serta dalam masalah Irak jelas merupakan dikte Amerika Serikat yang diamini oleh korps Deplu. Juga desakan peranan Indonesia dalam urusan dalam negeri Myanmar akan semakin menyulitkan Indonesia di masa mendatang. Singkatnya, Indonesia bukan lagi negara yang bebas dan aktif karena lebih condong ke Amerika Serikat. Daftar pustaka http://arisdjunaedi.wordpress.com/2012/03/28/masa-reformasi-sekilas-cerita-tahun-1998-s-d2004/ akses 22 Oktober 2013 http://indonesiaindonesia.com/f/2392-indonesia-era-reformasi/ akses 22 Oktober 2013
  7. 7. http://raenw.blogspot.com/2012/09/perkembangan-pemerintahan-pada-era.html Oktober 2013 akses 22

×