133210340 amanah-dan-jujur-dalam-usaha-doc

1,047 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

133210340 amanah-dan-jujur-dalam-usaha-doc

  1. 1. MAKNA AMANAH DAN KEJUJURAN DALAM HUBUNGAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN Oleh : M. Arif Hakim, M.Ag Latar Belakang Masalah Bisnis selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial semua orang di sepanjang abad. Hal ini juga berlaku pada dunia kita sekarang ini. Di seluruh dunia hampir tidak ada lagi kelompok-kelompok yang “berdikari”, sehingga tidak membutuhkan produk atau jasa orang lain. Malah bisa dikatakan, semakin maju suatu masyarakat, semakin besar pula ketergantungan satu sama lain di bidang ekonomi. Bisnis merupakan suatu unsur mutlak perlu dalam masyarakat modern. Sebagai bagian dan bidang dunia kini, umat Islam tidak terkecualikan dari aturan ini. Karena merasakan perlu dan pentingnya bisnis, mereka juga terlibat dalam bisnis. Agama mereka (Islam) bukan hanya mengizinkan mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk berbisnis. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pengusaha penuh untuk jangka waktu yang lama. Namun umat Islam kontemporer mendapati dirinya berhadapan dengan dilema berat. Walaupun mereka terlibat aktif, mereka tidak yakin apakah bisnis yang mereka jalani sahih atau tidak. Tidak ada keraguan tentang kenyataan bahwa legalitas bisnis pasti diakui oleh al-Qur’an. Al-Qur’an tidak lantas berhenti setelah memutuskan legalitasnya, tetapi selanjutnya menyinggung sejumlah perintah dan larangan yang eksplisit dan implisit berkenaan dengan transaksi bisnis. Juga dikemukakan lewat pernyataan-pernyataan tegas tentang pentingnya penyebaran kekayaan dalam masyarakat. Perintah ini sebagaimana perintah-perintah lainnya, harus dipertimbangkan. Di samping penghargaan umum terhadap pekerjaan bisnis, al-Qur’an sering membicarakan kejujuran dan keadilan dalam perdagangan.1 Al-Qur’an juga mencontohkan Allah sebagai prototipe perbuatan baik. Oleh karena itu, umat Islam harus berusaha untuk meniru-Nya dalam kehidupan mereka, termasuk tentunya, perilaku mereka dalam bisnis. Sifat-sifat Allah dan prinsip-prinsip yang digariskan oleh-Nya, seperti yang dinyatakan dalam al-Qur’an, haruslah berpengaruh dalam pemikiran dan perilaku umat Islam, mencetak mereka menjadi bentuk etis yang diinginkan. Pengetahuan akan sifat-sifat Allah dan ajaran-ajaran-Nya membentuk awal yang vital untuk konsep bisnis unik yang diuraikan al-Qur’an. 1 Lihat Q. S. al-An’am: 152, al-Isra’: 35, dan ar-Rahman: 9.
  2. 2. Jika perusahan ingin mencatat sukses dalam bisnis, menurut Richard De George, ia membutuhkan tiga hal pokok, yaitu produk yang baik, manajemen yang mulus dan etika.2 Selama perusahaan memiliki produk yang bermutu serta berguna untuk masyarakat dan di samping itu dikelola dengan manjemen yang tepat di bidang produksi, finansial, sumber daya manusia, dan lain-lain, tetapi ia tidak mempunyai etika, maka kekurangan ini cepat atau lambat akan menjadi batu sandungan baginya. Perilaku bisnis yang disetujui dalam Islam dilandaskan pada dua prinsip mendasar, yaitu kebebasan dan keadilan. Penekanan al-Qur’an pada keadilan secara umum dan mempertahankan keseimbangan yang sebenarnya secara khusus, merupakan bukti dari perintah-perintahnya yang kuat dan sering diulang-ulang. Kebebasan dalam urusan transaksi bisnis mempertimbangkan hak orang yang memiliki harta, keabsahan perdagangan, dan adanya kesepakatan bersama. Tetapi, kesepakatan bersama hanya akan ada jika terdapat kemauan, kejujuran dan dapat dipercaya, berlawanan dengan paksaan, kecurangan dan kebohongan.3 Pendapat yang hampir senada juga dikemukakan oleh Abdullah A. Hanafi dan Hamid Sallam. Mereka mengklasifikasikan prinsip-prinsip etis yang utama di dalam melakukan bisnis yang Islami menjadi enam kelompok, yaitu kejujuran, kepercayaan, ketulusan (hati), persaudaraan (ukhuwwah), ilmu (pengetahuan), dan keadilan.4 Sedangkan Amin Rais menyebutkan adanya tiga prinsip hubungan kerja dalam Islam, pertama, keadilan; kedua, saling menguntungkan; dan ketiga, saling ridla, tidak boleh ada paksaan.5 Dalam situasi kita sekarang di Indonesia mungkin tidak begitu sulit untuk ikut mengakui mendesaknya etika dalam melakukan bisnis. Gelombang reformasi, yang sejak sekitar tahun 1997 ternyata tidak terbendung lagi, dengan jelas dan dengan tekanan besar menyoroti aspek-aspek etis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak bisa disangkal, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan masalah nasional yang memiliki konotasi etika yang kental. Dan aspek-aspek etis ini sebagian besar justru terkait dengan sektor ekonomi dan bisnis. Kita tidak boleh 2 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 2000), cet. I, h. 375. Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Bandung: Mizan, 1999), cet.V, h. 174. 4 A. A. Hanafi & Hamid Sallam, Business Ethics: an Islamic Perspective, dalam F. R. Faridi (Ed.), Islamic Principles of Business Organization and Management (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1995), cet. I, h. 9. 5 M. Amin Rais, Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan (Bandung: Mizan, 1998), cet. III, h. 120. 3
  3. 3. menutup mata untuk menerima kenyataan bahwa di luar negeri sekarang Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia. Paling tidak, terdapat lima macam borok yang berjangkit di dalam tubuh negara dan bangsa kita berbarengan dengan krisis ekonomi yang sampai sekarang belum kunjung berhenti. Pertama, di dalam bidang sosial, misalnya kesenjangan sosial yang menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Kedua, borok ekonomi yang sekarang terkuak, berasal dari fundamen ekonomi yang dianggap sehat dan kuat ternyata sangat keropos, bahkan tidak berfungsi dan tidak berarti. Ketiga, borok dalam pelaksanaan Pemilu yang tidak begitu luber dan jelas tidak jurdil. Keempat, borok yang lebih gawat yaitu borok kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan kita semakin menumpul dan tidak lagi peka. Yang terakhir, borok yang sangat memprihatinkan yaitu krisis kepercayaan.6 Munculnya banyak pengusaha nakal atau --meminjam istilah Amin Rais-konglomerat “hitam” pada era reformasi ini menunjukkan melemahnya --bahkan menghilangnya — nilai-nilai etis dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya dan dalam dunia bisnis pada khususnya. Mereka menjadikan jalur birokrasi pemerintah sebagai fasilitator—bahkan backing—untuk melancarkan dan mensukseskan usaha mereka. Mereka tidak memperdulikan dan mempertimbangkan nilai etis atau tidaknya, benar atau salahnya, dan halal atau haramnya. Yang paling penting mereka memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan cara apapun dan bagaimanapun. Tidak kalah serunya, banyak terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh/karyawan, baik untuk menuntut pembayaran gaji yang lebih layak, menuntut pemberian pesangon setelah mereka “dirumahkan”, atau sebagai solidaritas dan rasa setia kawan atas nasib rekan-rekan mereka yang di-PHK, dan sebagainya. Berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi pada era reformasi dan sekaligus era multi krisis ini menunjukkan perlunya ditata kembali dan diperkuat nilai-nilai etis dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Begitu juga dalam dunia bisnis. Hubungan antara perusahaan dengan karyawan akan lebih indah dan harmonis bila nilai-nilai etis dan moralitas (baca: amanah dan kejujuran/kesetiaan) menjadi pertimbangan penting di dalamnya. Insya Allah “perseteruan” tidak akan terjadi lagi. 6 Ibid, h. 176-181.
  4. 4. Berdasarkan latar belakang masalah baik yang normatif maupun historissosiologis di atas, maka penulis akan mengkaji makna amanah/kepercayaan dan kejujuran/kesetiaan dalam hubungan antara perusahaan dengan karyawan di dalam makalah ini. Pada awalnya akan diuraikan secara normatif/doktrinal konsep amanah dan kejujuran di dalam agama Islam dan dilanjutkan dengan penjelasan hubungan antara perusahaan dengan karyawan dilihat dari segi kewajiban masing-masing. Kemudian baru dianalisis makna amanah dan kejujuran dalam hubungan tersebut untuk menemukan konsep baru yang mungkin bisa diterapkan di sana. Penegasan Istilah dan Rumusan Masalah Pada umumnya, dalam membahas hubungan antara perusahaan dengan karyawan, korelasi kewajiban dan hak selalu ada. Kewajiban bagi satu pihak merupakan hak bagi pihak yang lain. Kami memilih untuk membicarakan topik ini dari segi kewajiban saja, tetapi perlu disadari bahwa segi hak sering berperan juga, secara implisit maupun eksplisit. Membahas secara umum kewajiban karyawan dan perusahaan mau tidak mau akan menghadapi banyak kesulitan. Sebab, di antara karyawan terdapat banyak variasi; ada posisi dan peran yang sangat beragam. Ada karyawan tingkat bawah, tingkat menengah dan bahkan tingkat atas (direktur). Namun, yang kami maksud karyawan di sini adalah manajer, dalam arti mereka yang memimpin karyawan lain, misalnya kepala bagian. Alasannya, karena merekalah yang memikul tanggung jawab dalam perusahaan. Perusahaan juga banyak macamnya. Ada yang besar atau kecil, dalam berbagai bidang yang digeluti. Kami menyebut “perusahaan” untuk semua jenis/bidang usaha itu. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dan ingin dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Apa kewajiban karyawan terhadap perusahaan dan begitu juga sebaliknya ? 2. Apa makna amanah dan kejujuran dalam hubungan antara perusahaan dengan karyawan ? Metode Penulisan Tulisan dalam makalah ini bersifat literer (library research), sehingga pengumpulan datanya lebih banyak dilakukan di perpustakaan. Kemudian data
  5. 5. tersebut diolah dengan metode deskriptif-analitis, 7 yaitu dengan berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal/masalah dengan analisa dan interpretasi yang tepat untuk memberikan gambaran konsepsional mengenai peranan dimensi amanah dan kejujuran dalam hubungan antara perusahaan dengan karyawan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis, dan teknik pengumpulan data yang tepat adalah teknik penelusuran naskah. Metode deduktif dan induktif digunakan untuk menganalisis beberapa data yang diperoleh pada tahap-tahap penelitian. Amanah (Kepercayaan) Menepati amanah merupakan moral yang mulia. Allah menggambarkan orang Mukmin yang beruntung dengan firman-Nya : “Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya dan janjinya)”.8 Dalam hadits, Nabi Muhammad Saw bersabda, “Tiga golongan yang termasuk munafik meskipun mereka berpuasa, shalat, dan mengaku muslim yaitu jika berbicara berbohong, jika berjanji ia tidak menepati, dan jika diamanatkan ia berkhianat”. Dan Allah tidak suka orang-orang yang berkhianat dan tak merestui tipu dayanya. Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya”.9 Amanah bertambah penting pada saat seseorang membentuk serikat dagang, melakukan bagi hasil (mudharabah), atau wakalah (menitipkan barang untuk menjalankan proyek yang telah disepakati bersama). Dalam hal ini, pihak yang lain percaya dan memegang janji demi kemaslahatan bersama. Jika salah satu pihak menjalankannya hanya demi kemaslahatan pihaknya, maka ia telah berkhianat. Di dalam hadits Qudsi, Allah berfirman: “ Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, Aku keluar dari mereka”. Kejujuran (Kesetiaan) 7 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda dan Teknik (Bandung: Tarsito, 1990), h. 139. 8 Q. S. al-Mukmin: 8. 9 Q. S. an-Nisa’: 58.
  6. 6. Nabi Muhammad SAW menjadikan kejujuran sebagai hakikat agama. Beliau pernah menyatakan bahwa agama itu kesetiaan terhadap Allah, Rasul, Kitab, pemimpin-pemimpin muslimin dan rakyat.10 Lawan sifat jujur adalah menipu (curang), yaitu menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Masyarakat umum sering tertipu oleh perlakuan para pedagang seperti ini. Mereka mengira suatu barang itu baik kualitasnya, namun ternyata sebaliknya. Sifat menipu ini sangat dikecam oleh Nabi. Beliau berkata, “Barang siapa menipu (curang), bukanlah dari golongan kami”. Perkataan “bukan dari golongan kami” menunjukkan bahwa menipu (curang) adalah dosa besar. Jika ia termasuk dosa kecil, ia bisa dihapuskan dengan shalat lima waktu. Hadits ini mencakup seluruh sifat curang, seperti curang dalam sewamenyewa, dalam menjalin kerja sama, dan dalam berdagang. Salah satu sikap curang adalah “melipatgandakan harga” terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan menetapkan harga di atas harga pasaran. Sebaliknya, kalau membeli, ia berusaha mendapatkan harga di bawah standar. Tindak penipuan ini bisa juga dilakukan oleh orang yang menjalankan usaha sewa- menyewa barang, berdagang mata uang, atau bekerja dengan sistem bagi hasil. Pihak yang tidak mengetahui dikelabui karena kebodohannya. Kewajiban Karyawan terhadap Perusahaan Setidaknya terdapat tiga kewajiban karyawan terhadap perusahaan yang sering menimbulkan masalah khusus, yaitu : 1. Kewajiban ketaatan11 Karyawan harus taat kepada atasannya di perusahaan, justru karena ia bekerja di situ. Bagi orang yang mempunyai ikatan kerja dengan perusahaan, maka salah satu implikasi dari statusnya sebagai karyawan adalah bahwa ia harus mematuhi perintah dan petunjuk dari atasannya. Namun demikian, hal itu tidak bararti bahwa karyawan harus menaati semua perintah yang diberikan oleh atasannya. Pertama, karyawan tidak perlu dan malah tidak perlu mematuhi perintah yang menyuruh dia melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Kedua, karyawan tidak wajib juga mematuhi peraturan atasannya yang tidak wajar, walaupun dari segi etika tidak ada keberatan. Ketiga, 10 HR. Muslim dari Tamim ad-Darani. K. Bertens, Pengantar Etika…, h. 169-170 dan Richard T. De George, Business Ethics (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1995), edisi IV, h. 415-419. 11
  7. 7. karyawan juga tidak perlu mematuhi perintah yang memang demi kepentingan perusahaan, tetapi tidak sesuai dengan penugasan yang disepakati, ketika ia menjadi karyawan di perusahaan itu. 2. Kewajiban konfidensialitas12 Adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial— dan karena itu rahasia—yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Banyak profesi mempunyai suatu kewajiban konfidensialitas, khususnya profesi yang bertujuan membantu sesama manusia. Dalam konteks perusahaan konfidensialitas juga bisa memegang peranan penting. Karena seseorang bekerja pada suatu perusahaan, bisa saja ia mempunyai akses kepada informasi rahasia. Pengetahuan rahasia itu diperoleh oleh seseorang justru karena dia karyawan. Seandainya ia tidak bekerja di situ, ia tentu tidak mengetahui informasi itu. Konsekuensinya, ia sebagai karyawan harus menjaga kerahasiaan. Perlu dicatat lagi, kewajiban konfidensialitas tidak saja berlaku selama karyawan bekerja di perusahaan, tetapi berlangsung terus setelah ia pindah kerja. Adapun alasan etis yang mendasari kewajiban itu adalah bahwa perusahaan menjadi pemilik informasi rahasia itu. Membuka informasi rahasia sama dengan mencuri. Alasan lain yang berhubungan dengan alasan pertama adalah bahwa membuka rahasia perusahaan bertentangan dengan etika pasar bebas. Kewajiban konfidensialitas terutama penting dalam sistem ekonomi pasar bebas, di mana kompetisi merupakan unsur hakiki. 3. Kewajiban loyalitas13 Kewajiban ini pun merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan perusahaan. Dengan mulai bekerja di suatu perusahaan, karyawan harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan, karena sebagai karyawan ia melibatkan diri untuk turut merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, dan karena itu pula ia harus menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Faktor utama yang bisa membahayakan terwujudnya loyalitas adalah konflik kepentingan (conflict of interest), artinya konflik antara kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan perusahaan. Karyawan tidak boleh menjalankan kegiatan pribadi yang bersaing dengan kepentingan perusahaan. Berdasarkan 12 13 Ibid., h. 171-173. Ibid., h. 173-175 dan De George, Business…, h. 415-419.
  8. 8. kontrak kerja atau setidak-tidaknya karena persetujuan implisit (kalau tidak ada kontrak resmi), karyawan wajib melakukan perbuatan-perbuatan tertentu demi kepentingan perusahaan. Karena itu ia tidak boleh melibatkan diri dalam kegiata lain yang terbentur dengan kewajiban itu. Kewajiban Perusahaan terhadap Karyawan Makalah ini membatasi diri pada beberapa kewajiban penting yang meminta perhatian khusus dan penanganan serius. Kewajiban perusahaan biasanya sepadan dengan hak karyawan. Di antaranya adalah : 1. Perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi14 Diskriminasi adalah masalah etis yang baru tampak dengan jelas dalam paro kedua abad ke-20. Seperti berlaku untuk banyak hal lain di zaman kita, tempat asal permasalahan ini adalah Amerika Serikat. Hampir setiap negara mempunyai salah satu masalah diskriminasi, berhubung dengan situasinya yang khas. Diskriminasi baru terhapus betul bila dalam suatu negara semua warganya mempunyai hak yang sama dan diperlakukan dengan cara yang sama pula. Diskriminasi bisa berlangsung dalam semua sektor masyarakat, termasuk dunia bisnis. Dalam konteks perusahaan, membedakan antara pelbagai karyawan karena alasan yang tidak relevan yang berakar dalam prasangka termasuk diskriminasi. Hal itu bisa terjadi dalam menyeleksi karyawan baru, dalam menyediakan kesempatan promosi, dalam penggajian, dan sebagainya. Biasanya latar belakang terjadinya diskriminasi adalah pandangan rasisme, sektarianisme, atau seksisme. Argumen etisnya adalah, pertama, bahwa diskriminasi merugikan perusahaan itu sendiri terutama dalam rangka pasar bebas. Kedua, diskriminasi melecehkan martabat dari orang yang didiskriminasi. Ketiga, praktek diskriminasi bertentangan dengan keadilan, khususnya keadilan distributif atau keadilan membagi. Keadilan distributif menuntut bahwa kita memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, selama tidak ada alasan khusus untuk memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda. 2. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja15 14 Ibid., h. 185-189. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang praktek diskriminasi lihat De George, Business…, h. 423-429.
  9. 9. Keselamatan kerja bisa terwujud bilamana tempat kerja itu aman. Sedangkan kesehatan kerja dapat direalisasikan karena tempat kerja dalam kondisi sehat. Hampir semua negara modern mempunyai peraturan hukum guna melindungi keselamatan kerja dan kesehatan kaum pekerja. Yang pasti, belum tentu sama dan belum tentu memuaskan. Sedangkan landasaan etisnya adalah, pertama, bahwa kesehatan dan keselamatan kerja terdapat dalam hak si pekerja. Kalau hak ini belum meyakinkan, kita bisa menunjuk lagi kepada hak setiap manusia untuk tidak dirugikan dan akhirnya kepada hak untuk hidup (the right of survival). Kedua, bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai sarana belaka. Jika keselamatan dan kesehatan kerja di bahayakan, maka itu berarti perusahaan memperbudak para pekerja. Ketiga, bahwa tempat kerja yang aman dan sehat paling menguntungkan bagi masyarakat sendiri, khususnya bagi ekonomi negara. Atau dengan kata lain, kewajiban etis ini sejalan dengan cost benefit analysis. 3. Kewajiban memberi gaji yang adil16 Gaji atau upah tidak merupakan satu-satunya motif untuk bekerja. Salah satu motif yang penting adalah untuk mengembangkan diri. Dalam hal ini gaji atau upah berkaitan erat dengan kepuasan kerja. Gaji atau upah merupakan kasus jelas yang menuntut pelaksanaan keadilan, khususnya keadilan distributif. Konsepsi liberalistis berpendapat bahwa upah atau gaji dapat dianggap adil bila merupakan imbalan untuk prestasi. Sedangkan pandangan sosialistis menekankan bahwa gaji atau upah baru adil bila sesuai dengan kebutuhan si pekerja beserta keluarga. Di kebanyakan negara modern, dilema antara liberalisme dan sosialisme ini sekarang tidak dirasakan lagi. Ada semacam pengakuan bahwa prestasi maupun kebutuhan keluarga harus berperan dalam menentukan gaji yang adil. Menurut Thomas Garrett dan Richard Klonoski, ada enam kriteria yang pantas dipertimbangkan supaya gaji atau upah dianggap adil atau fair,17 yaitu : a. Peraturan hukum; b. Upah yang lazim dalam sektor industri atau daerah tertentu; 15 Ibid., h. 193-196. Bahkan De George membahas kualitas dari kehidupan pekerjaan mulai dari keadaan karyawan, pengorganisasian pekerjaan, hubungan karyawan dan sikap karyawan. Lihat De George, Business…, h. 410-414. 16 Ibid., h. 202-206 dan De George, Business…, h. 370-375. 17 Ibid., h. 206-210.
  10. 10. c. Kemampuan perusahaan; d. Sifat khusus pekerjaan tertentu; e. Perbandingan dengan upah/gaji lain dalam perusahaan; f. Perundingan upah/gaji yang fair; 4. Perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena18 Dalam lingkungan perusahaan, pemberhentian karyawan sering tidak bisa dihindarkan. Pada awal industrialisasi, memberhentikan pekerja begitu saja dianggap hal yang lumrah. Dalam perkembangannya, kini semua negara modern mempunyai peraturan hukum yang bertujuan melindungi karyawan, juga dalam situasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu peraturan penting adalah kewajiban perusahaan untuk memberikan pesangon. Terutama ada tiga alasan mengapa perusahaan akan memberhentikan karyawan: alasan internal perusahaan (restrukturisasi, otomatisasi, merger dengan perusahaan lain), alasan eksternal (konyungtur, resesi ekonomi), dan kesalahan karyawan. Menurut Garrett dan Klonoski,19 kewajiban perusahaan dalam memberhentikan karyawan dapat dijabarkan ke dalam tiga butir berikut ini: a. Perusahaan hanya boleh memberhentikan karena alasan yang tepat; b. Perusahan harus berpegang pada prosedur yang semestinya; c. Perusahaan harus membatasi akibat negatif bagi karyawan sampai seminimal mungkin. Tawaran Konsep Bisnis sebagai suatu fenomena sosial yang begitu hakiki tidak bisa dilepaskan dari aturan-aturan main yang selalu harus diterima dalam pergaulan sosial, termasuk juga aturan-aturan moral. Namun demikian, kadang-kadang kehadiran etika dalam bidang bisnis masih diragukan. Dalam masyarakat sering kali beredar anggapan bahwa bisnis tidak mempunyai hubungan dengan etika atau moralitas. Pelaku bisnis hanya menjalankan pekerjaan atau tugasnya sebagaimana matahari yang hanya berfungsi memancarkan cahaya serta panas saja. 18 19 Ibid., h. 211. Ibid., h. 211-214.
  11. 11. Menurut De George,20 itu semua hanyalah mitos atau cerita dongeng saja. Ia menemukan tiga gejala dalam masyarakat yang menunjukkan sirnanya mitos tersebut, yaitu : 1. Media massa sering memuat liputan luas tentang skandal-skandal dalam bidang bisnis; bisnis ternyata disoroti tajam oleh masyarakat; sehingga masyarakat tidak ragu-ragu langsung mengaitkan bisnis dengan moralitas; 2. Bisnis diamati dan dikritik oleh semakin banyak LSM, terutama LSM konsumen dan LSM pecinta lingkungan hidup dan apa yang disimak adalah yang berkonotasi etika; 3. Bahwa bisnis itu sendiri mulai prihatin dengan dimensi etis dalam kegiatannya; Oleh karena itu, bisnis harus berlaku etis. Keharusan ini bisa ditinjau dari segi agama (teologis), segi filsafat modern, maupun filsafat Yunani kuno sekalipun.21 Menurut agama, sesudah kehidupan jasmani ini manusia hidup terus dalam dunia baka, di mana Tuhan sebagai Hakim akan mempertimbangkan dan menghukum kebaikan dan kejahatan manusia. Pandangan ini didasarkan atas iman/kepercayaan. Meskipun tentu sangat diharapkan setiap pelaku bisnis akan dibimbing oleh iman/kepercayaannya, menjadi tugas agama mengajak para pemeluknya untuk tetap berpegang pada motivasi moral. Fisafat modern memandang perilaku manusia dalam perspektif sosial. Setiap kegiatan yang kita lakukan bersama-sama dalam masyarakat, menuntut adanya norma-norma dan nilai-nilai moral yang disepakati bersama. Hidup dalam masyarakat berarti mengikat diri untuk berpegang pada norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Kalau tidak, hidup bersama dalam masyarakat menjadi kacau tak karuan. Hal ini semacam “kontrak sosial” dan berlaku juga dalam bidang bisnis. Menurut Plato and Aristoteles, manusia harus melakukan yang baik, justru karena hal itu baik. Yang baik mempunyai nilai intrinsik, artinya yang baik adalah baik karena dirinya sendiri. Malah yang baik adalah satu-satunya hal yang kita kejar karena dirinya sendiri. Pikiran ini juga bisa diterapkan pada situasi bisnis. Pelaku bisnis harus melakukan yang baik karena hal itu baik (harus mempunyai integritas moral yang tinggi). Jadi, sekarang sudah tertanam keinsafan bahwa bisnis harus berlaku etis demi kepentingan bisnis itu sendiri. Terdengar semboyan baru seperti Ethics pay (etika 20 21 Ibid., h. 377. Ibid., h. 378-380.
  12. 12. membawa untung), Good business is ethical business, dan sebagainya. Bahkan telah diusahakan untuk menunjukkan secara empiris bahwa perusahaan yang mempunyai standar etis tinggi tergolong juga perusahaan yang sukses. Kendati tidak ada jaminan mutlak, pada umumnya perusahaan yang etis adalah perusahaan yang mencapai sukses juga. Good ethics, good business. Keyakinan ini sekarang terbentuk cukup umum. Jika dalam kegiatan bisnis secara umum harus menerapkan dan mempertimbangkan nilai-nilai etis/moralitas di dalamnya, maka dalam kegiatan bisnis yang lebih khusus/kecil juga demikian. Misalnya dalam hubungan antara perusahaan dengan karyawan. Di dalam hubungan yang menelorkan kewajiban dan hak itu, kedua pihak harus menerapkan dimensi etis/moral (baca: amanah dan kejujuran/kesetiaan).22 Karena, sebelumnya, amanah dalam kegiatan ekonomi belum banyak dibicarakan, apalagi diamalkan. Menurut petunjuk agama, amanah harus ditunaikan atau lebih terjamin pencapaian tujuannya dengan keahlian, terutama keahlian administrasi. Dengan perkataan lain, amanah akan bisa disampaikan lebih efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi manajemen. Atau amanah merupakan nilai yang paling sesuai untuk diaplikasikan dalam kaitannya dengan pembentukan manajemen yang baik.23 Kejujuran ternyata merupakan landasan yang kokoh setiap usaha; kejujuran terhadap diri sendiri, kepada teman kerja, baik dengan relasi bisnis maupun terhadap karyawannya sendiri. Kejujuran dalam kewirausahaan adalah prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena dari kejujuran, keteladanan (kewiraan) usaha pertama kalinya diwujudkan. Dan kerja sama usaha (perusahaan) akan berumur panjang bila ada kejujuran dari semua pihak. Tanpa adanya kejujuran itu, kerja sama usaha menjadi sangat rapuh.24 Berdasarkan nilai amanah dan kejujuran, perusahaan tidak akan melakukan kebohongan publik –misalnya tentang penyeleksian karyawan, audit keuangan, dan lain-lain--, melakukan persaingan dengan perusahaan lain secara sehat/fair dan akan 22 Bagi perusahaan, sikap tidak amanah (khianat) akan menimbulkan kerugian dan inefisiensi, timbul konflik dengan mitra usaha, dan hilang kepercayaan dari konsumen. Jika hal itu terus berlangsung, bukan tidak mungkin perusahaan tersebut akan mengalami kebrangkutan. Lihat M. Ismail Yusanto & M. Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet. I, h. 105-113. 23 M. Dawam Rahardjo, Etika Ekonomi dan Manajemen (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), cet. I, h. 125 & 164. 24 Musa Asy’arie, Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Yogyakarta: LESFI & IL, 1997), cet. I, h. 94.
  13. 13. lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan, misalnya pemberian gaji yang lebih layak minimal sesuai dengan UMR, pemenuhan memberi pesangon, dan sebagainya. Di samping itu, perusahaan akan lebih transparan sehingga menghindari tindakan diskriminatif ketika menerima dan “merumahkan” karyawan, meningkatkan kesehatan karyawan –bahkan keluarganya-- dan tempat kerja serta menjamin keselamatan karyawan minimal saat bekerja dengan jaminan sosial/asuransi. Dengan semangat amanah dan kejujuran, para karyawan berusaha memaksimalkan pekerjaannya dan bahkan tetap bekerja meskipun tanpa adanya pengawasan dari majikan/mandor karena mereka meyakini pekerjaan/perintah yang diberikan atasannya sebagai amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang diberi tugas untuk mengurusi masalah keuangan perusahaan (akuntan, bendahara, dan lainlain) juga akan menjauhi tindakan korupsi atau mark up dana operasional perusahaan. Para karyawan tidak merasa khawatir tentang kesejahteraan diri dan keluarganya, merasa lebih terjamin hidupnya, lebih optimis menatap masa depan serta tidak takut bila “dirumahkan” secara arogan dan otoriter sehingga demonstrasi/aksi yang dilakukan oleh para buruh/karyawan bisa diminimalisir (Untuk lebih jelasnya lihat tawaran konsep hubungan antara perusahaan dengan karyawan dalam halaman lampiran). Walhasil, dengan memasukkan dan mempertimbangkan nilai amanah dan kejujuran dalam hubungan antara perusahaan dengan karyawan maka tidak akan ada lagi saling tuduh (su’u al-dzan), saling curiga, saling membohongi dan saling mengancam dalam hubungan mereka. Bahkan hubungan di antara mereka akan lebih komunikatif, langgeng, harmonis dan indah sebagaimana hubungan antara dua anak Adam lain jenis dalam ikatan percintaan. Wa Allah A’lam bi al-Shawab. DAFTAR PUSTAKA Asy’arie, Musa, Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Yogyakarta: LESFI & IL, 1997), cet. I. Basri, Cik Hasan, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998). Bertens, Kees, Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 2000), cet. I.
  14. 14. De George, Richard T., Business Ethics (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1995), edisi IV. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya ( t. t. p. : Serajaya Santra, 1986). Faridi, F. R. (Ed.), Islamic Principles of Business Organization and Management (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1995), cet. I. Rahardjo, M. Dawam, Etika Ekonomi dan Manajemen (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), cet. I. Rais, M. Amin, Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan (Bandung: Mizan, 1998), cet. III. Shihab, Alwi, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Bandung: Mizan, 1999), cet. V. Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda dan Teknik (Bandung: Tarsito, 1990). Yusanto, M. Ismail & Widjajakusuma, M. Karebet, Mengggagas Bisnis Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet. I. MAKNA AMANAH DAN KEJUJURAN DALAM HUBUNGAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN
  15. 15. Disusun Oleh : M. Arif Hakim, M.Ag NIP. 150 369 035 Sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN) KUDUS 2006 Lampiran HUBUNGAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN ETIKA/MORAL: * AMANAH * KEJUJURAN
  16. 16. * KEADILAN * UKHUWWAH * DLL PERUSAHAAN KEWAJIBAN & HAK KARYAWAN UU/PERATURAN HUKUM: * UU PERBURUHAN/ TENAGA KERJA * AD/ART PERUSAHAAN * KODE ETIK PERUSAHAAN * DLL LEMBARAN REVISI 1. Penegasan Istilah (h. 4) Sebenarnya, semua orang yang terlibat dalam suatu perusahaan termasuk karyawan, baik itu karyawan tingkat bawah (pekerja kasar), karyawan tingkat menengah, manajer (kepala bagian) bahkan direktur utama sekalipun. Tetapi, perlu ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud karyawan dalam makalah ini adalah manajer (kepala bagian).
  17. 17. 2. Metode Penulisan (h. 5) Metode analisa isi (content analysis) dalam makalah ini kurang tepat, sehingga tidak perlu digunakan karena pendekatan yang dipakai adalah normatif-sosiologis. 3. Pembahasan a. Kewajiban karyawan terhadap perusahaan dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan (h. 6-10). Dalam perbaikan makalah ini, kewajiban karyawan terhadap perusahaan dan begitu juga kewajiban perusahaan terhadap karyawan telah ditambah referensi/rujukannya dari karyanya Richard T. De George yang diberi judul Business Ethics. Sehingga klaim hanya memakai sebuah referensi/rujukan tidak bisa dibenarkan lagi. b. Standar upah/gaji karyawan (h. 9-10). Dalam hal ini, penulis sepakat dengan pendapatnya Thomass Garrett dan Richard Klonoski tentang 6 kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menentukan upah/gaji karyawan. Standar upah/gaji pada satu tempat dengan tempat yang lain mungkin saja berbeda sesuai dengan standar hidup masyarakat masing-masing tempat. Di samping itu, besar-kecilnya suatu perusahaan juga mempengaruhi kemampuannya dalam memberikan upah/gaji. Sehingga UMR yang telah dipatok oleh pemerintah harus bersifat fleksibel, tidak kaku, dan lingkupnya lokal. c. Dimensi amanah dalam manajemen (h. 12). Dimensi amanah bisa dan harus masuk dalam semua bidang manajemen, baik manajemen personalia, keuangan, sumber daya manusia (SDM), pemasaran, dan sebagainya.
  18. 18. d. Makna amanah dalam bisnis/hubungan antara perusahaan dengan karyawan (h. 11-13). Untuk lebih memperjelas dan mempertegas makna amanah dalam hubungan antara perusahaan dengan karyawan, penulis telah menambahkan referensi/rujukan dari karyanya M. Ismail Yusanto & M. Karebet Widjajakusuma yang berjudul Menggagas Bisnis Islami. Sikap amanah akan memberikan dampak positif bagi diri pelaku, perusahaan, masyarakat, bahkan negara. Bagi perusahaan, sikap tidak amanah (khianat) akan menimbulkan kerugian dan inefisiensi, timbul konflik dengan mitra usaha, dan hilang kepercayaan dari konsumen. Kalau hal ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin, perusahaan tersebut berakhir bangkrut. 4. Daftar Pustaka (h. 14). Dalam perbaikannya, penulis tambahkan dua buah referensi/rujukan untuk menyempurnakan makalah ini, yaitu : a. De George, Richard T., Business Ethics (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1995), edisi IV. b. Yusanto, M. Ismail & Widjajakusuma, M. Karebet, Mengggagas Bisnis Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet. I.

×