Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup di desa. Peraturan ini menetapkan hak dan kewajiban warga untuk menjaga lingkungan, serta larangan-larangan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, peraturan ini mengatur sanksi berupa ganti rugi bila terjadi pelanggaran terhadap lingkungan hidup di desa.

1. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
NO 7 TAHUN 2017
TENTANG
LINGKUNGAN HIDUP

2. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
NO 7 TAHUN 2017
TENTANG
LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
Menimbang : a. bahwa setiap warga desa Kedungjaran berhak atas kondisi Lingkungan Hidup
yang baik dan sehat;
b. bahwa Pemerintah Desa didukung segenap elemen masyarakat desa
kedungjaran wajib menjaga kondisi Lingkungan Hidup di desa agar terjaga
kelestariannya;
c. bahwa Pemerintah Desa dan segenap elemen masyarakat desa wajib
mewariskan kondisi Lingkungan Hidup yang baik dan sehat kepada generasi
mendatang;
d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan
terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik perlu
adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d,
perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes /
SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan
Siaga Aktif;
7. Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan
Pendekatan Keluarga;
9. Permen Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa tahun 2017
10. Peraturan Desa Kedungjaran No. 6 Tahun 2014 Tentang Izin Pembangunan;
11. Peraturan Desa Kedungjaran No. 12 Tahun 2015 Tentang Mobil Siaga;
12. Peraturan Desa Kedungjaran No. 5 Tahun 2016 Tentang Bank Sampah;
13. Peraturan Desa Kedungjaran No. 2 Tahun 2017 Tentang Kesehatan Desa.
14. Peraturan Desa Kedungjaran No. 3 Tahun 2017 Tentang PHBS;

3. 15. Peraturan Desa Kedungjaran No. 4 Tahun 2017 Tentang PSN;
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN
Dan
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG PELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup yang lain.
2. Pelestrarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung
perikehidupan manusia, mahluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya.
4. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat
untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk desa Kedungjaran dan luar
Desa Kedungjaran.
7. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang
dilakukan masyarakat.
8. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang
mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan
lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di
hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa;
12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di Desa
13. Lembaga Desa adalah seluruh Lembaga atau Organisasi yang ada di Desa seperti LPMD,
KPMD, TP PKK, Karang Taruna, RT/RW dan lain sebagainya.
14. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD,
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang–undangan yang dibuat oleh BPD bersama
Kepala Desa;

4. 16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah
Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT (Rukun
Tetangga) di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Pemberdayaan masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan,
kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling
mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.
19. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat
istiadat tertentu yang bersifat kontinu,dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
20. Tokoh Masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik karena
hartanya, keilmuanya, jabatanya sehingga menjadikan tolak ukur bagi masyarakat lain
dalam menentukan sesuatu.
21. Hak dan Kewajiban adalah sesuatu yang harus diterima dan dikerjakan.
22. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya
disingkat P4K adalah program kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan Desa dalam rangka
peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan
yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil.
23. Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan
kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah - masalah kesehatan,
bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.
24. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2
Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
b. Kelestrarian dan keberlanjutan;
c. Manfaat;
d. Kearifan lokal;
e. Kepastian hukum.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan:
a. Melindungi wilayah desa dari kerusakan lingkungan hidup;
b. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem;
c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan,
dan keseimbangan lingkungan hidup;
d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4
(1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta
semua mahluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia yang berada di dalamnya di wilayahdesa.
(2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis makhluk hidupdan keanekaragaman hayati yang
lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

5. BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian kesatu
Hak
Pasal 5
(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan / atau perusakan
lingkungan hidup.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6
(1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(2) Setiap kegiatan usaha yang dalam kegiatan uasahanya ada kemungkinan menimbulkan
pencemaran, wajib memiliki ijin lingkungan dari Instansi yang berwenang dan melaporkan
serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa.
(3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah
rusak.
(4) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 7
Setiap orang dilarang:
a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
di wilayah desa;
b. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik di
tempat umum dengan tujuan merusak ekosistem lingkungan;
c. Berburu, menembak, menangkap dan memperjualbelikan makhluk hidup yang dilindungi di
wilayah desa;
d. Membuang sampah, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke
sungai, kali, wangan, dan saluran air;
e. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaranlingkungan sebelum mendapatkan
ijin lingkungan dariinstansi yang berwenang;
f. Menambang batu dan/atau pasir di sungai;
g. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB V
GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN
Pasal 8
(1) Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun dan/atau bahan peledak dikenai
ganti kerugian berupa penggantian bibit ikan sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari kerusakan
yang ditimbulkan.
(2) Setiap orang yang menggunakan strum dikenai ganti kerugian berupa penggantian bibit
ikan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari kerusakan yang ditimbulkan, dan disita perangkatnya
untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi.
(3) Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak dan memperjualbelikan mahkluk hidup
yang dilindungi akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk penanganan lebih lanjut.
Pasal 9
(1) Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7dan tidak mengganti kerugian
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), yang bersangkutan dilaporkan
kepada pihak yang berwajib.
(2) Apabila pelanggaran dilakukan berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali, yang bersangkutan
dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk penanganan lebih lanjut.
Pasal 10

6. Hasil yang diperoleh dari dari ganti kerugian pelanggaran sanksi dipergunakan untuk
kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
Pasal 11
(1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu
ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di
sekitarnya, maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari
pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha
tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, pengusaha
harusmenghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan
antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu.
(2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang
disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.
BAB VI
PERAN MASYARAKAT
Pasal 12
(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Peranserta masyarakat dapat berupa:
a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan.
b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan.
c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi
lingkungan hidup.
BAB VII
LEMBAGA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 13
(1) Pengawasan dan pelaksanaan kegiatan kelestarian lingkungan hidup dikelola oleh Lembaga
Pelestarian Lingkungan Hidup.
(2) Lembaga Pelestarian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
(1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, baik mengenai pelaksanaan
pasal-pasal maupun Kebijakan khusus akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatan dalam lembaran Berita Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten
Pekalongan.
Di Keluarkan di Kedungjaran
Pada tanggal 15 Januari 2017
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O

7. Diundangkan di Kedungjaran
Pada tanggal 15 Januari 2017
Pj. SEKRETARIS DESA KEDUNGJARAN
WASDARI
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
Sekretariat : Jl. Raya Sragi Bojong KM 2 No.3 Kedungjaran 51155
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN
NOMOR : 2 / I / 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN POLIKLINIK KESEHATAN DESA
DESA KEDUNGJARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN

8. Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban meningkatkan Derajat Kesehatan
atas Masyarakat di Desanya.
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di
desanya, maka Pemerintah Desa perlu menyediakan fasilitas tempat dan
Tenaga Kesehatan untuk sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat
desa.
c. Bahwa untuk melaksanakan perihal yang dimaksud di huruf a dan b perlu
diambil Keputusan Kepala Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes /
SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan
Kelurahan Siaga Aktif;
6. Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan
Pendekatan Keluarga;
8. Permen Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa tahun 2017
9. Peraturan Desa No. 12 Tahun 2015 Tentang Mobil Siaga;
10. Peraturan Desa Kedungjaran No. 2 Tahun 2017 Tentang Kesehatan Desa.
11. Peraturan Desa Kedungjaran No. 5 Tahun 2017 Tentang Poliklinik
Kesehatan Desa.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Kesatu : Menyediakan Sebidang Tanah dengan Bangunan di atasnya di Jl. Raya Sragi –
Bojong RT 001 RW 001 Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten
Pekalongan Jawa Tengah untuk Poliklinik Kesehatan Desa.
Kedua : Menyiapkan Kader Kesehatan guna ditugaskan di Poliklinik Kesehatan Desa.
Ketiga : Menyiapkan Tenaga Kesehatan guna melayani Pelayanan Kesehatan kepada
Masyarakat di Poliklinik Kesehatan Desa Kedungjaran.
Keempat : Menyiapkan Peralatan dan Obat-obatan baik secara mandiri maupun
berkoordinasi dengan Instansi terkait.
Kelima : Membentuk Pengurus Organisasi Poliklinik Kesehatan Desa dengan Tugas dan
kewajiban sesuai Peraturan yang berlaku.
Keenam : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungjaran (APBDes).
Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Kedungjaran
Pada Tanggal : 17 Januari 2017
KEPALA DESA KEDUNGJARAN

9. SARIDJO
Tembusan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan
2. Camat Sragi
3. Kepala Puskesmas Sragi
4. Bidan Desa
5. Kader Kesehatan
6. Arsip
Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 2 / I / 2017
Tanggal : 17 Januari 2017
SUSUNAN PENGURUS
POLIKLINIK KESEHATAN DESA
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
NO
KEDUDUKAN
DALAM ORGANISASI
JABATAN
DALAM KEDINASAN
NAMA
1 Pembina Camat Sragi Drs. H. Hasanudin
2 Pengawas Kepala Puskesmas I Sragi Dr. Asit

10. 3 Penanggungjawab Kepala Desa Desa Kedungjaran Saridjo
4 Ketua Ketua BPD Desa Kedungjaran Suud
5 Sekretaris Sekretaris Desa Kedungjaran Wasdari
6 Bendahara Bendahara Desa Kedungjaran Agus Tamtomo
7 Kader Kesehatan Kader PKK Desa Kedungjaran Anik
8 Bidan Desa Bidan dari Puskesmas I Sragi Indah
9 Humas Perangkat Desa Ridhowi
10 Perlengkapan Perangkat Desa Prawiro Raharjo
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
SARIDJO
Lampiran 2 : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 2 / I / 2017
Tanggal : 17 Januari 2017
JADWAL DAN TARIF LAYANAN
POLIKLINIK KESEHATAN DESA
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
A. JADWAL LAYANAN
NO HARI JAM LAYANAN PETUGAS JAGA
1. Senin 08.00 – 12.00 Wibb
2. Selasa Libur
3. Rabu 08.00 – 12.00 Wibb

11. 4. Kamis Libur
5. Jumat Libur
6. Sabtu 08.00 – 12.00 Wibb
7. Minggu Libur
B. TARIF LAYANAN
NO JENIS LAYANAN Biaya KETERANGAN
1. Periksa Rp. 5.000,-
2. Imunisasi Rp. 5.000,-
3. Cek Gula Darah Rp. 7.000,-
4. Cek Kolestoral Rp.15.000,-
5. Cek Asam Urat Rp.17.500,-
6. KB -
7. Mobil Siaga Gratis
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
SARIDJO