Bab i, bab v, daftar pustaka

1,515 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,515
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab i, bab v, daftar pustaka

  1. 1. 4   ILLEGAL FISHING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM OLEH : ASEP MAULANA R. 05370030 PEMBIMBING : 1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag 2. AHMAD BAHIEJ, SH, M. Hum JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2009
  2. 2. 5   ABSTRAK Kerugian negara sebesar 30 trilyun rupiah adalah sebagian dampak negatif dari kejahatan illegal fishing di Indonesia. Dampak negatif yang lebih parah adalah kerusakan habitat dan ekosistem laut. Termasuk didalamnya penangkapan ikan ilegal yang disertai perusakan terhadap lingkungan laut baik oleh bom ikan, trawl, maupun menggunakan racun sianida. Kerusakan alam itu jika tidak segera diperbaiki maka ancaman kerugian lebih besar menghantui negara Indonesia yang akan berdampak besar juga pada lingkungan bumi dan perubahan iklim global. Dengan realita yang mengerikan tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh kejahatan illegal fishing yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Lebih jelasnya, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap illegal fishing? Padahal potensi perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah sebuah keharusan sebagai interpretasi dari aspirasi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Hukum Islam tidak mentolelir setiap kejahatan yang merugikan bangsa dan masyarakat sangat cocok untuk menjadi sumber hukum Indonesia. Ketegasan hukum Islam tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam (Maqāsid asy-syāri’ah) yaitu Ḥifẓ an-Nafs, (hak untuk hidup), Ḥifẓ al-‘aql (hak untuk berfikir sehat), Ḥifẓ al-Māl (hak untuk memiliki harta/properti), Ḥifẓ an- Nasab (hak berketurunan), Ḥifẓ ad-Dīn (hak beragama), dan ditambahkan dengan Ḥifẓ al-Bī’ah yaitu konsep yang ditawarkan Ali Yafie dalam menjaga hak pelestarian alam lingkungan. Dalam penyusunan Skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif yuridis. Sehingga kejahatan illegal fishing ini bisa dikaji menggunakan hukum Islam secara lengkap. Metode selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam terhadap hukum positif Indonesia dan hukum internasional yang sudah lebih dulu membahas masalah illegal fishing. Kemudian, digunakan metode Qiyas untuk menganalogikannya kedalam hukum Islam yang secara tekstual tidak menyebutkan istilah illegal fishing. Akhirnya penyusun memperoleh kesimpulan bahwa kejahatan illegal fishing termasuk kedalam tindak pidana ta’zir, yaitu tindak kejahatan yang tidak memenuhi syarat had ataupun qişas diyāt secara sempurna. Namun dengan pidana ta’zir ini sikap tegas hukum Islam terhadap pelaku illegal fishing tidak hilang, bahkan sanksi tegas tersebut bisa berupa hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman denda. Adapun pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut adalah Ulil-Amri, yang tentunya harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan bisa efektif. Mudah-mudahan ketegasan hukum Islam ini bisa menjadi sumber hukum positif Indonesia kedepan. ii
  3. 3. 6  
  4. 4. 7   Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nota Dinas Hal : Skripsi Saudara Asep Maulana R. Assalamu'alaikum Wr.Wb. Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara: Nama : Asep Maulana R. NIM : 05370030 Judul : ''Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam'' Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Di- Yogyakarta Pembimbing I Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag NIP : 150289435 Yogyakarta, 24 Muharram 1430 H 19 Januari 2009 M iv
  5. 5. 8   AHMAD BAHIEJ, S.H, M. Hum Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nota Dinas Hal : Skripsi Saudara Asep Maulana R. Assalamu'alaikum Wr.Wb. Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara: Nama : Asep Maulana R. NIM : 05370030 Judul : ''Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam'' Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Pembimbing II Ahmad Bahiej, SH, M. Hum. NIP : 150300639 Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Di- Yogyakarta Yogyakarta, 24 Muharram 1430 H 19 Januari 2009 M v
  6. 6. 9   PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. I. Konsonan Tunggal Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan ‫أ‬ Alif ……….. tidak dilambangkan ‫ب‬ Bā' B be ‫ت‬ Tā' T te ‫ث‬ Śā' Ś es titik atas ‫ج‬ Jim J je ‫ح‬ Hā' H · ha titik di bawah ‫خ‬ Khā' Kh ka dan ha ‫د‬ Dal D de ‫ذ‬ Źal Ź zet titik di atas ‫ر‬ Rā' R er ‫ز‬ Zai Z zet ‫س‬ Sīn S es ‫ش‬ Syīn Sy es dan ye ‫ص‬ Şād Ş es titik di bawah ‫ض‬ Dād D · de titik di bawah ‫ط‬ Tā' Ţ te titik di bawah ‫ظ‬ Zā' Z · zet titik di bawah vi
  7. 7. 10   ‫ع‬ 'Ayn …‘… koma terbalik (di atas) ‫غ‬ Gayn G Ge ‫ف‬ Fā' F Ef ‫ق‬ Qāf Q Qi ‫ك‬ Kāf K Ka ‫ل‬ Lām L El ‫م‬ Mīm M Em ‫ن‬ Nūn N En ‫و‬ Waw W We ‫ه‬ Hā' H Ha ‫ء‬ Hamzah …’… Apostrof ‫ي‬ Yā Y Ye II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: ‫ين‬ ‫متعقد‬ّ ditulis muta‘aqqidīn ‫عدة‬ّ ditulis ‘iddah III. Tā' marbūtah di akhir kata. 1. Bila dimatikan, ditulis h: ‫ھبة‬ ditulis hibah ‫جزية‬ ditulis jizyah (ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). 2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: ‫ﷲ‬ ‫نعمة‬ ditulis ni'matullāh ‫الفطر‬ ‫زكاة‬ ditulis zakātul-fitri vii
  8. 8. 11   IV. Vokal pendek __◌َ __ (fathah) ditulis a contoh ‫ض◌رب‬َ َ ََ ditulis daraba ____(kasrah) ditulis i contoh ‫فھم‬َ ِ َ ditulis fahima __◌ً __(dammah) ditulis u contoh ‫كتب‬َ ِ ُ ditulis kutiba V. Vokal panjang: 1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) ‫جاھلية‬ ditulis jāhiliyyah 2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) ‫يسعي‬ ditulis yas'ā 3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) ‫مجيد‬ ditulis majīd 4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) ‫فروض‬ ditulis furūd VI. Vokal rangkap: 1. fathah + yā mati, ditulis ai ‫بينكم‬ ditulis bainakum 2. fathah + wau mati, ditulis au ‫قول‬ ditulis qaul VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof. ‫اانتم‬ ditulis a'antum ‫اعدت‬ ditulis u'iddat ‫شكرتم‬ ‫لئن‬ ditulis la'in syakartum VIII. Kata sandang Alif + Lām 1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- ‫القرآن‬ ditulis al-Qur'ān viii
  9. 9. 12   ‫القياس‬ ditulis al-Qiyās 2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya ‫الشمس‬ ditulis asy-syams ‫السماء‬ ditulis as-samā' IX. Huruf besar Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya ‫الفروض‬ ‫ذوى‬ ditulis zawī al-furūd ‫السنة‬ ‫اھل‬ ditulis ahl as-sunnah ix
  10. 10. 13   MOTTO ILMU AMALIAH AMAL ILMIAH SERAYA MENGHARAP RIDHA ALLAH DAN MA‘RIFATNYA ‫ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ‬ ‫ﻭﺭﺿﺎﻙ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮﺩﻯ‬ ‫ﺃﻧﺖ‬ ‫ﺇﻟﻬﻰ‬ ‫ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻚ‬ ‫ﻣﺤﺒﺘﻚ‬ ‫ﺃﻋﻄﻨﻰ‬ x
  11. 11. 14   HALAMAN PERSEMBAHAN Kupersembahkan Karya Ilmiah ini teruntuk Orang Tua tercinta, Keluarga, dan Masyarakat. Berharap menjadi kontribusi manfaat untuk Agama dan Negara. Kepada Almamater Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. …….                                 xi
  12. 12. 15   KATA PENGANTAR    ‫ﻭ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬‫ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ‬ ‫ﺭﺏ‬ ‫ﺍﳊﻤﺪﷲ‬.‫ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ‬ ‫ﳏﻤﺪﺍﻋﺒﺪﻩ‬ ‫ﻭﺍﺷﻬﺪﺍﻥ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺍﻻ‬ ‫ﺍﻟﻪ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺃﺷﻬﺪﺍﻥ‬.‫ﺻﻞ‬ ‫ﺍﻟﻠﻬﻢ‬ ‫ﳏﻤﺪ‬ ‫ﺍﳍﺎﴰﻲ‬ ‫ﻧﱯ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ‬ ‫ﻭﺳﻠﻢ‬ ‫ﺍﻟﻪ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ‬.‫ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻣﺎ‬: Dengan menyebut asma Allah, yang segala puji hanya milikNya Tuhan penguasa seluruh alam, Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, mudah-mudahan Şolawat dan salam selalu tercurah kepada nabi dari Bani Hasyim, kepada keluarganya dan Şohabatnya. Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan perasaan yang sangat bahagia, seraya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kelancaran penyusunan skripsi ini: 1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah yang telah mengizinkan penyusun membahas masalah Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam 4. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah sekaligus Pembimbing I yang selalu memberikan saran dan usulan kepada penyusun xii
  13. 13. 16   5. Bapak Ahmad Bahiej, SH, M.Hum, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dengan penuh keikhlasan 6. Segenap Jajaran Pimpinan dan Staf Departemen Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan banyak data dan Informasi mengenai Illegal Fishing di Indonesia 7. Bapak Mukhtar, A.Pi selaku moderator dalam milis Illegal Fishing yang telah banyak memberikan data dan informasi 8. Kawan-kawan WALHI, KIARA, dan LSM lainnya yang akan selalu memperjuangkan kelestarian perikanan dan laut Indonesia 9. Seluruh kawan-kawan PSKH Fak Syari’ah yang selalu memberikan motivasi dengan diskusi intensif mengenai permasalahan hukum yang sedang berkembang di Indonesia 10. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan Terakhir penyusun memohon Do’a kehadirat Allah SWT semoga hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi agama, negara dan seluruh masyarakat Indonesia dan dapat dijadikan referensi akademik bagi semua. Penyusun ASEP MAULANA R. NIM : 05370030 Yogyakarta, 22 Muharram 1430 H 17 Januari 2009 M xiii
  14. 14. 17   DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i ABSTRAK .......... ........................................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iii HALAMAN NOTA DINAS .......................................................................... iv TRANSLITERASI ........................................................................................ vi MOTTO .......................................................................................................... x HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... xi KATA PENGANTAR ................................................................................... xii DAFTAR ISI .................................................................................................. xiv DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ............................................................. xvii BAB I: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1 B. Pokok Masalah .......................................................................... 5 C. Tujuan dan Kegunaan ............................................................... 5 D. Telaah Pustaka .......................................................................... 6 E. Kerangka Teoritik ..................................................................... 9 F. Metode Penelitian ..................................................................... 14 G. Sistematika Pembahasan ........................................................... 17 BAB II: GAMBARAN UMUM ILLEGAL FISHING A. Pengertian Illegal Fishing ......................................................... 18 B. Dasar Hukum Illegal Fishing 1. Undang Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 (Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie, Stbl.1939 No. 442) ................................................................................ 20 2. UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) ..................... 21 3. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia ................................................................. 24 xiv
  15. 15. 18   4. Undang Undang RI Nomor 21 tahun 1992 Tentang Pelayaran 26 5. Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia ............................................................................... 26 6. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan 28 7. Undang Undang RI Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir ..................................................................... 31 C. Sanksi Hukum Illegal fishing 1. Pidana Penjara ....................................................................... 33 2. Pidana Denda ....................................................................... 36 3. Penyitaan ............................................................................... 37 4. Pencabutan Izin ..................................................................... 37 BAB III: POTRET ILLEGAL FISHING DI INDONESIA A. Beberapa kasus Illegal fishing dan Perkembangannya di Indonesia 1. Kasus Illegal Fishing di Maluku Tenggara ........................... 39 2. Kasus Kapal Illegal Fishing di Pontianak ............................. 42 3. Kasus Illegal Fishing di Merauke ......................................... 45 4. Kasus Illegal Fishing di ZEE laut China Selatan................... 47 B. Faktor-Faktor Penyebab Illegal Fishing 1. Konsumsi Ikan Global Yang Semakin Meningkat ............... 49 2. Sumber Daya Ikan di Negara Lain Semakin Berkurang ....... 50 3. Armada perikanan Nelayan Nasional Yang Lemah............... 51 4. Adanya Keterlibatan Oknum Aparat ..................................... 54 5. Lemahnya Pengawasan Aparat di Laut Indonesia ................ 55 6. Lemahnya Penegakan Hukum di Laut Indonesia .................. 58 C. Kerugian Akibat Illegal Fishing 1. Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia ........................ 60 2. Merugikan Ekonomi Negara ................................................. 61 3. Kerusakan Lingkungan ......................................................... 63 4. Illegal Fishing Melanggar Kedaulatan Indonesia ................. 66 xv
  16. 16. 19   BAB IV: PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ILLEGAL FISHING A. Prinsip Hukum Pidana Islam 1. Pengertian Hukum Pidana Islam ............................................. 68 2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam ......................................... 69 3. Bentuk Tindak Pidana Dalam Hukum Islam ........................... 70 B. Illegal Fishing di Dalam Hukum Islam 1. Illegal Fishing Merampok Aset Negara .................................. 73 2. Illegal Fishing Merusak Lingkungan Hidup............................ 75 C. Sanksi Ta’zir Terhadap Illegal Fishing 1. Sanksi Ta’zir Yang Berhubungan Dengan Badan ................... 79 2. Sanksi Ta’zir Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang 84 3. Sanksi Ta’zir Yang Berupa Harta ............................................ 87 D. Upaya Konkret Memberantas Illegal Fishing 1. Peran Pemerintah ..................................................................... 88 2. Peran Masyarakat .................................................................... 90 3. Peran Dunia Internasional ........................................................ 91 BAB V: PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................. 94 B. Saran ............................................................................................. 95 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 96 LAMPIRAN-LAMPIRAN I. TERJEMAHAN ......................................................................... 101 II. UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan........................ 104 III. RIWAYAT HIDUP ULAMA / SARJANA .............................. 126 IV. CURRICULUM VITAE ............................................................ 128 xvi
  17. 17. 20   DAFTAR TABEL Tabel 1. Daftar Kapal Illegal Fishing Asing Yang Diproses Di Pontianak Tahun 2001 s/d 2008 .................................................................................................. 43 Tabel 2. Jumlah Armada Kapal Perikanan Nasional Tahun 2005 .................. 53 Tabel 3. Angka Pencurian Ikan di Perairan Indonesia .................................... 61 DAFTAR GAMBAR Grafik 1. Persentase Jumlah Armada Perikanan Nasional Tahun 2005 .......... 52 Gambar 2. Mekanisme Perikanan Ilegal Dengan Modus Kerjasama Dengan Aparat Disekitar Perairan Sulawesi Utara ....................................................... 55 Gambar 3. Sistem Kerja Vessel Monitoring Sistem (VMS) ............................ 56 Gambar 4. Mekanisme Monitoring, Controlling, dan Surveillance (MCS) ... 57 Gambar 5. Praktek Illegal Fishing Menggunakan Trawl ................................ 66 xvii
  18. 18. 21   BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Maraknya illegal fishing yang terjadi di laut Indonesia semakin menghawatirkan, berdasarkan data yang dilansir Food and Agricultural Organization (FAO) 1 kerugian negara akibat illegal fishing mencapai 30 trilyun rupiah pertahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugiannya yang mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia. Ini artinya, 25 dikalikan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau sama dengan 1,6 milyar kg.2 Kerugian tersebut bukan hanya kerugian negara semata akan tetapi menjelma menjadi derita masyarakat Indonesia seluruhnya. Masyarakat Indonesia adalah pihak yang seharusnya menikmati anugerah Allah SWT atas potensi luar biasa perairan Indonesia tersebut, sedangkan uang senilai 30 triliyun rupiah seharusnya uang hak rakyat Indonesia yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk kesejehateraan rakyat. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) angka kerugian tersebut memang sangat fantastik, mengingat sekarang ini hasil yang bisa didapat dari sektor perikanan masih sangat kecil. Tercatat ekspor produk perikanan tahun                                                              1 FAO adalah sebuah organisasi PBB yang bertugas meningkatkan standar pangan dan produksi di dunia, memperbaiki hasil-hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta memperbaiki situasi kehidupan penduduk pedesaan. Dieter Nohlen, Kamus Dunia Ketiga, (Jakarta: Grasindo, 1994). Hlm. 183   2 Data menurut FAO tentang jumlah kerugian illegal fishing yang marak terjadi di perairan Indonesia http://www.p2sdkpkendari.com/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=176, diakses tanggal 14 mei 2008  1
  19. 19. 22   2007 baru sebesar US$ 2,18 miliar. Nilai sumberdaya ikan tersebut menurut data DKP, bila dikonversikan dengan produksi ikan akan mencapai jumlah sekitar 43.208 ton, artinya bila produksi tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha nasional diperkirakan mampu menyerap sekitar 17.970 tenaga kerja. Jumlah tenaga tersebut bisa tersebar pada sub sektor perikanan tangkap, perusahaan pengolahan ikan, jasa kelautan dan sektor pendukung lainnya.3 Dari permasalahan kompleks tersebut penyusun merasa gelisah dan menimbulkan girāh ilmiah untuk meneliti peranan konsep hukum Islam dalam kontribusinya memberantas illegal fishing di Indonesia, bagaimana pandangan hukum Islam saat ini terhadap penyelesaian kasus illegal fishing tersebut. Padahal Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim, dan terbesar di dunia. Hukum Islam seharusnya bisa menjadi solusi alternatif. Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Oleh karena itu, Islam selain agama monoteisme juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai dan norma tertentu pada umatnya, agar selalu bertindak serta berperilaku berdasarkan pada tata aturan hukum yang telah disepakati. Tata aturan hukum dalam Islam tersebut adalah                                                              3 Perhitungan tersebut merupakan hasil dari operasi P2SDKP yang berhasil dilakukan tim adhock terhadap 184 kapal perikanan dari 2.207 kapal ikan yang diperiksa. Dengan rincian bahwa pada tahun 2007 jumlah Kapal Ikan Asing (KIA) mencapai 212 buah kapal yang diadhock sebanyak 89 buah kapal, sedangkan untuk Kapal Ikan Indonesia (KII) sebanyak 1995 buah dan yang di adhock sebanyak 95 buah kapal. Data ini juga dipaparkan oleh Dr. Aji Sularso, Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), di dalam website DKP : www.dkp.go.id diakses tanggal 2 mei 2008  2
  20. 20. 23   ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari al-Qur'ān dan Hadīś yang disebut dengan Syar'ī. Secara umum, tujuan syar'ī dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (̩darūrī) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (ḥajiyyāt) dan kebaikan-kebaikan manusia (taḥsiniyyāt). Sehingga terwujudlah kemaslahatan manusia.4 Kemaslahatan manusia menjadi sangat terganggu akibat dampak dari kejahatan illegal fishing yang sudah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan negara, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan perikanan di lautan Indonesia. Namun dengan kerugian yang sangat besar itu bangsa Indonesia belum mempunyai tata aturan hukum yang tegas dalam memberantas illegal fishing, hal tersebut ditandai dengan tetap maraknya kasus illegal fishing di perairan Indonesia dan tidak terlihat adanya tanda-tanda jera dan ketakutan dari para pelaku illegal fishing dalam melakukan kejahatannya. Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak berbuat kerusakan, serta kemaksiatan. Sehingga pada tujuan akhirnya, target yang ingin di capai dari berbagai aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tenteram sesuai dengan konsep maqāsid asy-syāri'ah. Oleh karena itu dalam Islam terdapat berbagai macam aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berupa sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah represif dan preventif dalam mewujudkan tujuan syari’at tersebut.                                                              4 Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Uşhūl Fiqh, Cet. 1, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang : Dina Utama, 1994) hlm. 310.  3
  21. 21. 24   Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar syara' diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat jarimah. Harapan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku jarimah tersebut adalah demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian, tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan maşlahah darūrī, yaitu dīn (untuk perlindungan terhadap agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), ‘aql (akal), dan māl (harta benda)5 . ‫ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺎﻇﻬﺮ‬ ‫ﺍﻟﻔﻮﺍﺣﺶ‬ ‫ﺭﰊ‬ ‫ﺣﺮﻡ‬ ‫ِﳕﺎ‬‫ﺇ‬ ‫ﻗﻞ‬‫ﺍﳊﻖ‬ ‫ﺑﻐﲑ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻐﻰ‬ ‫ﻭﺍﻹﰒ‬ ‫ﻭﻣﺎﺑﻄﻦ‬...6 Maksud ayat di atas, Allah SWT mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Dalam al-Qur’ān juga dijelaskan. ‫ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ‬ ‫َﺭﺽ‬‫ﻷ‬‫ﺍ‬ ‫ﰲ‬ ‫ﻭﻻﺗﻌﺜﻮﺍ‬ ‫ﹶﺷﻴﺂﺀﻫﻢ‬‫ﺃ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ‬ ‫ﻭﻻﺗﺒﺨﺴﻮﺍ‬7 Dalam Islam sendiri, bila kita perhatikan berdasarkan latar sosio- historisnya, perbincangan mengenai illegal fishing belum pernah ada dalam pengertian apapun. Penyusun belum menemukan adanya tema diskusi yang memiliki konsentrasi khusus pada permasalahan illegal fishing lebih khususnya lagi yang berkaitan dengan hukum Islam. Sampai saat ini hukum Islam belum memberikan satu solusi konkret apapun tentang bagaimana menangani tindak kejahatan illegal fishing.                                                              5 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Cet. I, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004) hlm. 5   6 Al-A'rāf (7): 33   7 Hūd(11): 85   4
  22. 22. 25   Terkait dengan hal tersebut di atas, maka bisa ditarik satu kesimpulan awal, bahwa illegal fishing sebagai fenomena aktual dalam ranah hukum Islam, yang sesungguhnya masih sangat perlu dikaji lebih mendalam, terutama ditinjau dari perspektif yang relevan dengan situasi kondisi sekarang. Dengan demikian, kajian intensif atau penelaahan mendalam tentang tindak kejahatan illegal fishing, tidak berdasarkan pada teoritik saja melainkan juga mampu menyentuh pada titik penyikapan secara langsung dalam sosial kemasyarakatan dan penegakan supremasi hukum yang telah ada. Dengan demikian kejahatan illegal fishing bisa ditangani. Saat ini penyusun tertarik untuk mengkaji illegal fishing dengan menggunakan perspektif hukum Islam, dengan tujuan untuk menggali tentang bagaimana sesungguhnya hukum Islam mengatur secara spesifik dan bagaimana pertanggung-jawaban tindak pidana illegal fishing menurut pandangan hukum Islam. Kajian ini tentu saja sangat menarik untuk dikaji karena dalam sejarahnya, Islam tidak pernah mengenal istilah illegal fishing secara ekplisit dalam pengertian apapun. B. Pokok Masalah Dari latar belakang permasalahan diatas penyusun menemukan masalah yang menarik yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap illegal fishing? C. Tujuan dan Kegunaan 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap illegal fishing. 5
  23. 23. 26   b. Untuk memberikan solusi alternatif terhadap pemberantasan illegal fishing ditinjau dari perspektif hukum Islam. 2. Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran dalam hukum Islam khususnya dan memberikan solusi alternatif bagi bangsa Indonesia dalam pemberantasan illegal fishing. Sehingga potensi sumber daya ikan yang dianugerahkan Allah SWT terhadap perairan Indonesia bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu sumber pembangunan ekonomi Indonesia yang berbasis maritim. D. Telaah Pustaka Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Sehingga mendapatkan referensi tepat yang berkaitan dengan kasus illegal fishing tersebut. Berdasarkan pengamatan penyusun sampai saat ini, belum ada karya ilmiah, skripsi, ataupun buku-buku dari berbagai disiplin ilmu yang membahas khusus mengenai illegal fishing perspektif hukum Islam. Meskipun demikian, ada beberapa buku dan karya ilmiah secara substansinya memiliki pembahasan yang menyinggung masalah illegal fishing, diantaranya: Buku berjudul Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia) yang ditulis oleh Riza Damanik, Suhana, dan Budiati Prasetiamartati8 , mereka adalah aktifis lingkungan hidup yang selalu gigih dalam mengawasi penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing. Buku ini berisikan fakta                                                              8 Riza Damanik, dkk, Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia), (Jakarta: WALHI, 2008)  6
  24. 24. 27   kekinian tentang krisis ikan di Indonesia terutama akibat illegal fishing yang sekaligus merusak diawali dengan menjelaskan tentang krisis perikanan dunia dan situasi perikanan nasional, yang mencakup kondisi konsumsi perikanan nasional dan kegiatan ekspor perikanan yang salah kaprah, kemudian menggambarkan fakta praktek, modus operandi, dan dampak akibat illegal fishing. Dalam bagian akhir buku ini Riza Damanik menuliskan beberapa solusi yang ditawarkan oleh WALHI dalam pemberantasan kejahatan perikanan, sehingga buku ini cukup lengkap untuk dijadikan literatur primer dalam penyusunan skripsi ini, namun didalam buku ini sama sekali tidak disinggung masalah pandangan hukum Islam terhadap illegal fishing, karena buku ini murni mengupas illegal fishing perspektif WALHI dan hukum positif Indonesia. Buku berjudul Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia, yang ditulis oleh Yaya Mulyana dan Agus Dermawan dengan didukung dan diterbitkan oleh Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan9 . Menggambarkan upaya-upaya nyata lembaga pemerintahan seperti Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut dalam melakukan konservasi lingkungan laut. Diawali dengan catatan-catatan mengenai potret konservasi kelautan Indonesia yang meliputi perikanan dan terumbu karang, kemudian diakhiri dengan menatap masa depan konservasi perairan Indonesia yang berisi                                                              9 Yaya Mulyana, dkk, Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia, Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008)   7
  25. 25. 28   beragam upaya dalam menjamin hak-hak dan kelestarian wilayah perairan Nusantara menjadi negara berbasis pembangunan Maritim. Sebuah buku berjudul Kebijakan Perikanan dan Kelautan yang ditulis oleh Akhmad Fauzi,10 didalam buku ini Akhmad menuliskan bahwa Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan menyejahterahkan masyarakat pengguna sangat diharapkan oleh semua pihak. Kebijakan pengelolaan perikanan pun diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun tidak sedikit kendala dan masalah yang dihadapi, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk menyingkirkan kendala- kendala tersebut terlebih dahulu. Upaya membedah masalah dan kendala tersebut tidak mudah karena adanya kompleksitas pengelolaan perikanan itu sendiri dan sering terjadinya perbedaan persepsi antara perikanan, pemerintah, dan akademisi. Buku ini membahas berbagai isu perikanan, seperti overfishing, overcapacity, kemiskinan, lingkungan pesisir, desentralisasi, kebijakan fiskal, illegal fishing, serta terobosan-terobosan kebijakan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Maritim, yang dikeluarkan oleh Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum pada tahun 200711 , Undang Undang menjadi salah satu sumber penelitian yang cukup penting dalam penelitian hukum12 maka dalam penyusun mencoba mengkaji beberapa UU yang berkaitan dengan illegal fishing                                                              10 Akhmad fauzi, Kebijakan Perikanan Dan Kelautan, (Jakarta: Gramedia, 2007)   11 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Maritim, (Jakarta: Markas Besar Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum, 2007)   12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ( Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 144-145  8
  26. 26. 29   ini, termasuk Buku Himpunan ini yang menjelaskan semua hukum perundang- undangan yang berkaitan dengan kelautan, lengkap dengan penjelasannya. Namun didalam buku ini tidak dijelaskan secara eksplisit istilah illegal fishing, akan tetapi didalam UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sudah banyak disinggung tentang penangkapan ikan ilegal berikut dengan sanksi pidana dan perdatanya. Dengan demikian pembahasan mengenai illegal fishing ini belum terlalu banyak dituliskan didalam sebuah buku, namun dengan maraknya kasus illegal fishing yang terjadi di Indonesia saat ini maka tidak luput dari pemberitaan di media massa yang menyebutkan maraknya kasus tersebut, meskipun pemberitaan tersebut masih sangat minim dan terkesan tidak menarik. Tentu saja didalam pemberitaan tersebut belum ada yang spesifik membahas illegal fishing ditinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu melalui tulisan ini penyusun mencoba mencari titik temu antara illegal fishing dengan hukum Islam, sehingga diharapkan mendapatkan sebuah solusi yang bisa membantu pemerintah dan penegak hukum dalam memberantas illegal fishing di Indonesia. E. Kerangka Teoritik Kejahatan illegal fishing saat ini telah banyak menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun non material bagi negara dan kerugian individual yang dirasakan langsung oleh para nelayan. Kejahatan illegal fishing ini tidak bisa dibiarkan terus berkembang yang akhirnya dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, dengan segala kemampuan yang dimiliki 9
  27. 27. 30   bangsa Indonesia ini kejahatan illegal fishing harus segera diberantas sampai tuntas. Dalam mengatasi kejahatan, syari'at Islam sejak awal telah memberikan beberapa sikap tegas. Pertama, mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan jama'ah. Kedua, agar tercipta keadilan bagi jama'ah atas dasar jalinan aqidah dan sosial maupun keadilan dengan non-muslim atas dasar hubungan sosial. Ketiga, tujuan akhir dari setiap pembuatan dan pengundangan hukum didalam syara' adalah untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian penerapan suatu ketentuan hukum Islam tentunya harus sesuai dengan tujuan- tujuan syari’at tersebut yang dinamakan dengan istilah Maqāsidu As-Syarī'ah. Tujuan ditegakannya maqāsid asy-syāri’ah tersebut sangat relevan dengan keinginan penyusun dalam adanya upaya serius memberantas illegal fishing, karena tujuan hukum Islam ini telah mencakup semua aspek kehidupan, menurut Al-Gazāli bahwa tujuan hukum Islam (Maqāsid asy-syāri’ah) adalah: 1. Ḥifẓ an-Nafs, (hak untuk hidup), yaitu setiap manusia memiliki hak untuk hidup dengan nyaman tanpa ada yang menggangu. Sehingga menjadi kewajiban setiap individu untuk selalu menjaga dirinya agar bisa hidup bahagia. Tidak diperbolehkan satu sama lain saling membunuh karena membunuh berarti menghilangkan hak hidup seseorang. 2. Ḥifẓ al-‘Aql (hak untuk berfikir sehat), artinya setiap orang berhak untuk bisa menggunakan pikirannya dengan sehat, tidak diperbolehkan seseorang merusak akal dan pikiran orang lain dengan cara meracuni pikiran secara 10
  28. 28. 31   tidak sehat. Wajib bagi setiap orang untuk menjaga akalnya agar tidak terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang tidak sehat. 3. Ḥifẓ al-Māl (hak untuk memiliki harta/properti), yaitu setiap orang berhak memiliki dan menikmati hartanya secara maksimal, tidak diperbolehkan orang mengganggu dan mencuri harta orang lain yang bukan haknya. Sehingga wajib bagi setiap orang menjaga harta dan propertinya dari gangguan orang lain. 4. Ḥifẓ an-Nasab (hak berketurunan), artinya bahwa setiap orang berhak memiki keturunan, reproduksi, dan hidup bahagia bersama keluarga. Tidak diperbolehkan orang lain mengganggu ataupun menodai nasab orang lain, sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjaga keutuhan dan kehormatan keturunan dan keluarganya. 5. Ḥifẓ ad-Dīn (hak beragama), yaitu hak untuk menjalankan agama secara baik dan sesuai dengan syari’at. Tidak diperbolehkan orang lain mengganggu agama orang lain, sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjaga agamanya agar tidak dinodai dan dirusak oleh orang lain.13 Dengan dipatuhinya maqāsid asy-syāri’ah tersebut tentunya kehidupan manusia di muka bumi ini akan jauh dari kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat sebuah tindak kejahatan, namun dalam hal ini penyusun sependapat dengan Ali Yafie bahwa tujuan hukum Islam yang mengacu pada teori Al-Gazāli harus ditambah dengan Ḥifẓ al-Bī’ah yaitu suatu konsep dari tujuan                                                              13 Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, (Jakarta: Ufuk Press, 2006) hlm. 186-187   11
  29. 29. 32   hukum Islam dalam rangka menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Penyusun melihat realita kondisi bumi dan lingkungan hidup saat ini sudah sangat menghawatirkan, kerusakan terjadi pada lingkungan hidup tempat hidup manusia, padahal merusak lingkungan bisa berkibat fatal dan sangat dilarang oleh Islam, firman Allah: ‫ﻳﺮﺟﻌﻮﻥ‬ ‫ﻟﻌﻠﻬﻢ‬ ‫ﻋﻤﻠﻮﺍ‬ ‫ﹼﺬﻱ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﺑﻌﺾ‬ ‫ﻟﻴﺬﻳﻘﻬﻢ‬ ‫ﺎﺱ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺃﻳﺪﻱ‬ ‫ﻛﺴﺒﺖ‬ ‫ﲟﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ﱪ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻇﻬﺮ‬14 Dalam hal ini illegal fishing termasuk kedalam salah satu kejahatan yang kompleks, karena didalamnya terkait dengan harta (perampokan aset negara berupa ikan yang bernilai ekonomi) dan lingkungan hidup (menangkap ikan dengan merusak ekosistem). Sungguh sangat mengerikan karena dampak dari kejahatan illegal fishing ini sangat besar bagi tatanan negara dan lingkungan hidup di muka bumi. Hukum Islam jelas melarang adanya perbuatan yang merugikan serta mengganggu kepentingan dan ketentraman masyarakat, terlebih kejahatan itu disertai perusakan terhadap lingkungan hidup, maka sanksi Allah terhadap kejahatan perampokan dan perusakan tersebut sangat tegas sebagaimana firman Allah SWT: ‫ﺃﻭﺗﻘﻄـﻊ‬ ‫ﻳـﺼﻠﺒﻮﺍ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻳﻘﺘﻠﻮﺍ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺩﺍ‬ ‫ﻓﺴﺎ‬ ‫ﺍﻻﺭﺽ‬ ‫ﰱ‬ ‫ﻭﻳﺴﻌﻮﻥ‬ ‫ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﳛﺎﺭﺑﻮﻥ‬ ‫ﺟﺰﺍﺅﺍﺍﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﺇﳕﺎ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﺍﻻﺭﺽ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻨﻔﻮﺍ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺧﻼﻑ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻭﺃﺭﺟﻠﻬﻢ‬ ‫ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ‬‫ﺍ‬‫ﰱ‬ ‫ﺧﺰﻱ‬ ‫ﳍﻢ‬ ‫ﻟﻚ‬‫ﻋﺬﺍﺏ‬ ‫ﺍﻵﺧﺮﺓ‬ ‫ﰱ‬ ‫ﻭﳍﻢ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ‬ ‫ﻋﻈﻴﻢ‬15                                                              14 Ar Rum (30): 41   12
  30. 30. 33   Dalam ayat lain Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan kebaikan dalam menegakan hukumNya dan melarang manusia dari perbuatan keji dan jahat, Allah berfirman: ‫ﺇ‬‫ﺍﷲ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺮﰉ‬ ‫ﺫﻱ‬ ‫ِﻳﺘﺂﺉ‬‫ﺇ‬‫ﻭ‬ ِ‫ﻥ‬‫ﻭﺍﻹﺣﺴﺎ‬ ِ‫ﻝ‬‫ﺑﺎﻟﻌﺪ‬ ‫ﹾﻣﺮ‬‫ﺄ‬‫ﻳ‬‫ﻋﻦ‬ ‫ﻭﻳﻨﻬﻰ‬‫ﻳﻌﻈﻜـﻢ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻐﻲ‬ ‫ﻭﺍﳌﻨﻜﺮ‬ ‫ﺍﻟﻔﺤﺸﺂﺀ‬ ‫ﺗﺬﻛﺮﻭﻥ‬ ‫ﹶﻜﻢ‬‫ﻠ‬‫ﻟﻌ‬16 Metode Qiyas yang digunakan penyusun adalah sebagaimana definisi yang diberikan Abu Zahrah yang dikutip oleh Amir Syarifuddin. ‫ﺑﺄﻣﺮ‬ ‫ﺣﻜﻤﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﻏﲑ‬ ‫ﺍﻣﺮ‬ ‫ﺍﳊﺎﻕ‬‫ﺍﳊﻜﻢ‬ ‫ﻋﻠﺔ‬ ‫ﰱ‬ ‫ﻹﺳﺘﺮﺍﻛﻬﺎ‬ ‫ﺣﻜﻤﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﺃﺧﺮ‬17 Bahwa Qiyas adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya kareana keduanya berserikat dalam `illat hukum. Sehingga dalam teknisnya penyusun mengqiyaskan illegal fishing terhadap beberapa bentuk jinayah dalam hukum Islam, karena jelas dalam hukum Islam tidak ada nash yang mengkaji langsung masalah kejahatan illegal fishing ini. Dalam konteks hukum Indonesia kejahatan illegal fishing saat ini diatur oleh Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional                                                                                                                                                                     15 Al-Māidah (5): 33   16 An-Nahl (16): 90   17 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jil.1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) Hlm. 147   13
  31. 31. 34   yang mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar- besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.18 Hukum Indonesia mempunyai semangat yang besar dalam memberantas illegal fishing dengan usaha parlemen membuat UU perikanan tersebut, namun dalam pelaksanaannya UU tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat, sehingga hukum Islam dengan konsep maqāsid asy-syāri’ah diharapkan bisa menjadi solusi alternatif dalam memberantas illegal fishing di Indonesia. F. Metode Penelitian. 1. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku dan data-data yang diperoleh dari studi pustaka, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu, jenis penelitian ini digunakan untuk                                                              18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU ini merupakan UU terbaru yang mengatur tentang perikanan, yang telah dahulu terbentuk adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan bangsa Indonesia saat sekarang ini.   14
  32. 32. 35   mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang ada yang berkaitan erat dengan persoalan yang dikaji oleh penyusun.19 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara kritis beberapa pemikiran yang berhubungan dengan masalah illegal fishing dan menginterprestasikan peristiwa-peristiwa faktual ditinjau dari perspektif Hukum Islam kontemporer yang sudah tertulis dalam al-Qur’ān dan al-Hadiś serta kaidah-kaidah hukum sehingga memperoleh suatu konklusi sebagai jawaban dari rumusan masalah dari data-data yang telah terkumpul. Dalam tataran aplikatifnya, penyusun mendeskripsikan pokok-pokok gagasan mengenai tindak pidana kejahatan dalam illegal fishing dan dilakukan analisis dalam perspektif hukum Islam. 3. Pendekatan Masalah Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif dan Yuridis. Dengan maksud bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa terhadap illegal fishing. Pendekatan lain yang penyusun coba gunakan adalah pendekatan suatu masalah berdasarkan norma-norma yang berlaku yaitu perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia dan beberapa Hukum Internasional yang berkaitan dengan illegal fishing, dan tentunya menganalisa perbuatan tersebut berdasarkan hukum Islam.                                                              19 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metodoogi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghlm.ia Indonesia, 2002) hlm. 11  15
  33. 33. 36   4. Teknik Pengumpulan Data a. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku sebagai sumber utama20 dalam penelitian ini dan beberapa data dari dokumentasi yang relevan dengan masalah illegal fishing . b. Setelah terkumpul, maka dilakukan penelaahan secara kritis dan sistematis dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh data ataupun informasi yang selanjutnya diklasifikasikan dan dideskrifsikan, sehingga diharapkan diperolehnya kesimpulan yang akurat. 5. Analisis Data Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah metode Induktif dan Deduktif. Metode Induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan- kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan- kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.21                                                              20 Lihat penjelasan Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 50   21 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998) hlm. 76  16
  34. 34. 37   G. Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan yang akan penyusun gunakan didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Bab satu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab dua tentang gambaran umum mengenai illegal fishing, meliputi pengertian illegal fishing, dasar hukum illegal fishing, dan bentuk sanksi hukum untuk pelaku illegal fishing. Bab tiga membahas seputar kasus illegal fishing di Indonesia dan perkembanganya, faktor-faktor penyebab timbulnya illegal fishing, dan mengenai dampak kerugian akibat Illegal fishing. Bab empat merupakan analisis hukum Islam terhadap illegal fishing, yaitu memberikan analisa terhadap illegal fishing berdasar hukum pidana Islam: diawali dengan penjabaran definisi pidana hukum Islam yang dikaitkan dengan prinsip dan kriteria illegal fishing, kemudian penjabaran illegal fishing didalam hukum Islam, sanksi hukumnya menurut hukum Islam, dan diakhiri dengan beberapa upaya konkret dalam pemberantasan illegal fishing. Bab lima, merupakan bagian penutup dari skripsi ini, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. 17
  35. 35. 38   BAB II GAMBARAN UMUM ILLEGAL FISHING A. Pengertian Illegal Fishing Meskipun dampak kerugian illegal fishing sangat besar bagi Indonesia, namun sampai sekarang istilah ini belum dikenal masyarakat luas, tidak seperti kejahatan Illegal Logging ataupun korupsi yang lebih dikenal luas oleh masyarakat. Istilah illegal fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktifis lingkungan hidup. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka kata illegal berarti pelanggaran22 , dan kata fishing yang berarti penangkapan ikan23 . Jadi dari sisi bahasa illegal fishing diartikan sebagai pelanggaran terhadap penangkapan ikan atau lebih popoler dengan pengertian penangkapan ikan secara ilegal. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.24 Penangkapan                                                              22 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 311.   23 Ibid., hlm. 244.   24 Pasal 1   18
  36. 36. 39   ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 1 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. Illegal fishing didalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Dengan kata lain illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut: 1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional; 3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.25                                                              25 Umar Tarmansyah, “Strategi Penguatan Penegakan Kedaulatan Wilayah Negara Di Laut Dalam Rangka Menghadapi Kejahatan Dan Pelanggaran Wilayah Perairan Nusantara.” http://www.buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnorutisi=4&vnomor=17. Akses 15 Oktober 2008  19
  37. 37. 40   B. Dasar Hukum Illegal fishing Dasar hukum yang menjadi landasan hukum pemberantasan illegal fishing di Indonesia adalah: 1. Undang Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 (Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie, Stbl.1939 No. 442) Undang-Undang ini adalah warisan Belanda pada tahun 1939, saat itu Indonesia masih merupakan negara jajahan Belanda namun ternyata dibawah jajahan tersebut perhatian terhadap lautan Indonesia sudah cukup besar sehingga dikeluarkanlah Undang-undang atau ordonansi tentang laut teritorial dan lingkungan maritim (Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie Stadtblaad No. 442 tahun 1939) yang selanjutnya disingkat TZMKO, sesuai namanya UU ini mengatur masalah perairan laut Indonesia, mulai dari aturan mengenai penangkapan ikan (pasal 2-5), mengenai izin penangkapan ikan (pasal 6-9), mengenai pelepasan jangkar/sauh (pasal 10 dan 11) dan sisanya adalah pasal-pasal yang mengatur masalah sanksi pidana bagi orang atau korporasi yang melanggar UU ini. UU ini merupakan salah satu bukti sejarah perjalanan hukum perikanan di Indonesia yang menunjukan bahwa pentingnya hukum perikanan di Indonesia, karena sejak dahulu wilayah Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim yang kaya akan sumberdaya perikanan dan kelautan. 20
  38. 38. 41   2. UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). UU ini adalah bukti konkret Indonesia mengikuti peraturan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai peraturan hasil konvensi internasional, konvensi PPB ini menjelaskan beberapa aspek yang sangat penting mengenai hukum laut Internasional, sehingga sangat tepat sekali langkah nyata Indonesia didalam melaksanakan hukum ini adalah dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982. Dengan meratifikasi Konvensi ini hukum laut indonesia bisa lebih tegas didalam memberantas praktek illegal fishing. Tujuan utama dari adanya UNCLOS ini adalah sebagai tata hukum utama laut internasional, maka di dalamnya terdapat pengaturan aspek-aspek yang sangat penting dan strategis sekaligus sensitif, yaitu hukum yang berkaitan dengan pengaturan permasalahan kedaulatan (sovereignity), hak- hak berdaulat (sovereign rights) dan yurisdiksi (jurisdiction) suatu negara terhadap zona-zona maritim negara lain. Adapun batas-batas maritim yang tertuang dalam UNCLOS 1982 meliputi batas-batas Laut Teritorial (Territorial Sea), batas-batas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (Economic Exclusive Zone), dan batas-batas Landas Kontinen (Continental Shelf). Dengan demikian, adanya kejelasan batas wilayah dapat dijadikan alat legitimasi dalam menjalin hubungan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kejelasan batas wilayah tersebut juga 21
  39. 39. 42   dapat menciptakan kesejahteraan warga negara melalui terjaminnya pemanfaatan potensi sumber daya seperti kegiatan perikanan, eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai (off-shore), wisata bahari, transportasi laut dan berbagai kegiatan kelautan lainnya. Secara umum dalam penetapan garis batas yang diatur UNCLOS 1982 ini adalah bahwa suatu negara harus terlebih dahulu menentukan daftar titik-titik koordinat geografis yang menjelaskan datum geodetik, kemudian dari hasil kajian secara ilmiah terhadap negara yang mempunyai pantai (coastal state) mengenai titik-titik koordinat geografis atau peta batas wilayah negara tersebut harus diumumkan dan salinan hasilnya harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Persatuan Bangasa Bangsa (PBB).26 Pengaturan UNCLOS 1982 mengenai batas wilayah untuk masing- masing wilayah negara dimungkinkan berbeda-beda disesuaikan dengan bentuk geografis yang dimiliki negara pantai tersebut. Didalam konvensi tersebut dijelaskan masalahnya sebagai berikut: a) Untuk laut teritorial sebuah negara pantai, ditetapkan bahwa penarikan garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial harus sesuai dengan ketentuan garis pangkal lurus, mulut sungai, dan teluk atau garis batas yang diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan itu dan garis batas yang ditarik sesuai dengan tempat berlabuh di tengah laut, dan penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau                                                              26 Menantikan UU Batas Wilayah , http://ikanbijak.wordpress.com/2008/03/14/menantikan- uu-batas-wilayah/, akses 19 Nopember 2008   22
  40. 40. 43   berdampingan, harus dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala- skala yang memadai untuk penetapan garis posisinya.27 b) Untuk Perairan Zona Ekonomi Eksklusif, penarikan garis batas terluar ZEE dan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan (opposite) atau berdampingan (adjacent), harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menentukan posisinya.28 c) Untuk Landas Kontinen, penarikan garis batas terluar landas kontinen dan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penetapan batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan (opposite) atau berdampingan (adjacent), harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penentuan posisinya.29 Ketentuan UNCLOS 1982 tersebut sangat penting bagi Indonesia, terlebih Indonesia kaya akan ikan-ikan dan sumber daya lautan lainnya, yang tentunya sangat rawan terhadap tindakan pelanggaran hukum Internsional yang dilakukan oleh negara-negara tetangga. Bagi Indonesia Konvensi ini bisa dijadikan dasar hukum pemberantasan illegal fishing terutama bagi para pelaku illegal fishing yang bertaraf Internasional dan termasuk kedalam                                                              27 Pasal 16 ayat (1)   28 Pasal 75 ayat (1)   29 Pasal 84 ayat (1)  23
  41. 41. 44   kejahatan transnasional. Menjadi sangat penting juga karena faktanya Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, yang berbatasan dengan sepuluh negara yaitu Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Palau, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan India. Dalam pelaksanaannya para pelaku illegal fishing bisa dijerat dengan Konvensi UNCLOS yang sekarang sudah banyak diratifikasi oleh negara- negara tetangga tersebut menjadi hukum nasionalnya, dan mahkamah internasional menjadi institusi pengadilan alternatif untuk mengadili kejahatan perikanan tersebut.   3. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa pemerintahan Presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut Internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai perturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Ekslusif, sebagai jawaban dan respon terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS III,30 yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985.                                                              30 Lihat konsideran UU No 5 tahun 1983 poin (g)” bahwa baik praktek negara maupun Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga menunjukkan telah diakuinya rezim zona ekonomi eksklusif selebar 200 (dua ratus) mil laut sebagai bagian dari hukum laut internasional yang baru”   24
  42. 42. 45   Didalam UU ini dijelaskan bahwa pengertian Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.31 Keterkaitannya dengan illegal fishing terletak pada pengaturan garis batas ZEE yang sering digunakan oleh pelaku illegal fishing sebagai tempat pelarian dari kejaran aparat keamanan Indonesia, karena ternyata didalam UU ini ada celah untuk para pelaku illegal fishing mengelak dari jerat hukum yaitu dengan adanya pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.”32 dan pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.”33 dan tentunnya                                                              31 Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif.   32 pasal 4 ayat (3)   33 pasal 5 ayat (3)  25
  43. 43. 46   tidak ada ketegasan sanksi terhadap para pelaku illegal fishing yang disebutkan secara tegas pada UU Nomor 5 tahun 1983 ini. 4. Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran Banyak kasus illegal fishing yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan illegal fishing adalah kapal yang melanggar UU pelayaran ini, misalnya adalah Nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yag melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan pasal 15 ayat (1).34 Meskipun realitanya UU ini tidak terlalu tegas terhadap kasus illegal fishing karena sesungguhnya UU ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut. 5. Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.35 Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah Perairan                                                              34 Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran berbunyi :”Nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar wajib mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran yang diatur dalam Undang-undang ini.”   35 Pasal 1 ayat (4) UU RI Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia   26
  44. 44. 47   Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.36 Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.37 Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.38 Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.39                                                              36 Pasal 3 ayat (1)  37 Pasal 3 ayat (2) dijelaskan dengan pasal 5 yang berbunyi: (1) Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis lurus kepulauan (2) Dalam hlm. garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus. (3) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang terluar dari kepulauan Indonesia. (4) Panjang garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali bahwa 3% (tiga per seratus) dari jumlah keseluruhan garis-garis pangkal yang mengelilingi kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga suatu kepanjangan maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut. (5) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat. (6) Garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis air rendah sepanjang pantai. (7) Garis pangkal lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai   38 Pasal 3 ayat (3)   39 Pasal 3 ayat (4)  27
  45. 45. 48   Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang ilegal, sehingga kapal illegal fishing bisa dijerat dengan menggunakan UU ini. 6. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.40                                                              40 Lihat penjelasan Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan  28
  46. 46. 49   Saat ini UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menjadi payung hukum utama didalam pemberantasan tindak pidana illegal fishing, karena didalam substansinya UU ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan perikanan, secara Global UU ini menjelasakan tentang Wilayah Pengelolaan (BAB III pasal 6 - BAB IV pasal 24), Usaha Perikanan (BAB V pasal 25 - pasal 45), Sistem Informasi Dan Data Statistik Perikanan (BAB VI pasal 46 – pasal 47), Pungutan Perikanan (BAB VII pasal 48 -51), Penelitian Dan Pengembangan Perikanan (BAB VIII Pasal 51 - pasal 56), Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Perikanan (BAB IX Pasal 57 - Pasal 59), Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya-Ikan Kecil (BAB X Pasal 60 - Pasal 64), penyerahan urusan dan tugas pembantuan (BAB XI Pasal 65), Pengawasan Perikanan (BAB XII Pasal 66 - Pasal 70), Pengadilan Perikanan (BAB XIII Pasal 71), Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan (BAB XIV Pasal 72- Pasal 83), Tuntutan Pidana (BAB XV Pasal 84- Pasal 105), ketentuan peralihan (BAB XVI), dan Ketentuan penutup. Dari segi substansi UU ini menegaskan bahwa apabila ada orang yang melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya diancam dihukum pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda sebesar 1,2 miliar. Demikian juga bagi nakhoda, ahli penangkap ikan dan Anak Buah Kapal yang melakukan hal seperti tersebut diatas diancam 29
  47. 47. 50   dihukum pidana penjara selama 10 tahun dan denda paling banyak 1,2 miliar. Sedangkan bagi pemilik kapal, pemilik perusahaan dan operator kapal diancam hukuman 10 tahun penjara dengan denda yang lebih besar yaitu 2 miliar. Disamping itu ditegaskan pula bagi orang yang memiliki maupun menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan undang- undang diancam hukuman penjara 5 tahun ditambah denda sebesar 2 miliar. Bagi pihak yang melakukan pencemaran dan membahayakan lingkungan sumberdaya ikan maupun kesehatan manusia akan diancam hukuman penjara 6-10 tahun dengan denda 1,5 – 2 miliar. Dalam UU No. 31/2004 pula dicantumkan tentang prinsip pertanggungjawaban bagi korporasi yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan, yaitu semua pihak yang terlibat, baik pelaku langsung di lapangan ataupun juga pihak korporasi yang berada di belakang mereka.41 Dengan adanya UU perikanan baru ini bisa dikatakan sebagai upaya konkret dan inovasi baru dalam pemberantasan illegal fishing yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Lahirnya UU ini juga merupakan inisiatif dari DPR-RI untuk melahirkan suatu perubahan landasan hukum di bidang Perikanan. Disamping itu UU No. 31/2004 ini merupakan salah satu solusi strategis agar sektor perikanan mampu berperan lebih besar dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mampu mensejahterakan rakyat dan dipandang sangat perlu disosialisasikan baik                                                              41 Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sosialisasi UU No. 31/2004 Tentang Perikanan, http://www.dkp.go.id/index.php/ind/news/31/sosialisasi-uu-no-312004-tentang- perikanan, akses tanggal 02 Desember 2008   30
  48. 48. 51   untuk kepentingan internal DKP maupun masyarakat perikanan lainnya. Terlebih dalam Undang-undang ini terdapat amanat yang menurut para pakar hukum sangat inofatif dan perlu segera direalisasikan yaitu pembentukan pengadilan perikanan yang didalamnya terdapat dua hakim adhock dan satu hakim karier serta pemeriksaan pengadilan bisa dilakukan secara in absentia.42 7. Undang Undang RI Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang besar di dunia, dengan sekitar 17.508 buah pulau yang membentang dari timur ke barat sepanjang 5.120 km dan 1.760 km dari utara ke selatan. Luas daratannya mencapai 1,9 juta km² sedangkan luas perairan laut tercatat sekitar 7,9 juta km², yang lebih membanggakan lagi adalah panjang garis pantai yang mencapai 81.791 km.43 Tujuan hadirnya UU Nomor 27 tahun 2007 adalah untuk menyiapkan peraturan setingkat undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait. Kemudian membangun                                                              42 Pasal 71 dan pasal 75, dijelaskan oleh Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 122-123   43 Supriharyono, Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 1   31
  49. 49. 52   sinergi dan saling memperkuat antar lembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antar kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.44 Kaitannya UU ini dengan illegal fishing adalah bahwa UU ini mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir45 bagian pantai yang tak terpisahkan dari daerah laut. Wilayah pesisir ini kadang dijadikan objek illegal fishing karena didalamnya terdapat berbagai macam sumber daya hayati berupa ikan-ikan karang yang mempunyai harga jual tinggi sebagai ikan hias, para pelaku illegal fishing yang mengambil ikan-ikan karang tersebut biasanya juga menggunakan cara-cara yang dilarang yaitu merusak terumbu karang yang seharusnya tidak boleh karena merusak ekosistem yang sulit dikembangbiakkan.46                                                              44 Lihat penjelasan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir nomor 2 poin a-c.   45 Menurut UU Nomor 27 tahun 2007 Pasal 1 poin 2 yang dimaksud wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.   46 Lihat Pasal 35 Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;   32
  50. 50. 53   Dari sekian banyak Peraturan perundangan yang dimiliki Indonesia tersebut maka UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan adalah Undang- Undang yang sudah mengakomodir permasalahan illegal fishing namun lagi- lagi ketegasan dalam melaksanakan Undang-undang tersebut yang sangat belum maksimal. C. Sanksi Hukum Illegal fishing Tentunya hukum Indonesia menganut hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya. Dalam tindak pidana illegal fishing juga terdapat hukuman atau sanksi yang variasi juga, dalam hal ini penyusun mencoba mengurutkan sanksi illegal fishing dari yang terberat hingga teringan menurut UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan: 1. Pidana Penjara Sesuai dengan UU perikanan Nomor 31 tahun 2004, sanksi pidana penjara adalah dipidanakan kepada pelaku yang melakukan perbuatan berikut: a) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah kapal, Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, pemilik kuasa perusahaan perikanan dan operator kapal perikanan yang dengan sengaja melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia,                                                                                                                                                                     b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi; c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;   33
  51. 51. 54   bahan biologis, bahan peledak, peralatan ataupun cara menangkap ikan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut, maka sanksinya adalah pidana pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun denda paling banyak Rp 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah). 47 Sebuah pidana yang besar bagi pelaku illegal fishing yang disertai perusakan dengan bahan-bahan kimia. b) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan ataupun pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, ataupun peralatan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan lingkungan laut maka sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp1.200.000.000, 00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). 48 c) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ataupun di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diberikan hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah). 49                                                              47 Pasal 84 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)   48 Pasal 84 ayat (1)   49 Pasal 93 ayat (1)   34
  52. 52. 55   d) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ataupun di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).50 Pasal ini adalah pasal pidana untuk pelaku illegal fishing dari nelayan asing yang memang sudah seharusnya diberikan sanksi yang berat, karena telah melanggar batas kedaulatan negara Indonesia. e) Setiap orang yang memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 51 f) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait, yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) diberikan hukuman dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).52                                                              50 Pasal 93 ayat (2)   51 Pasal 85   52 Pasal 94  35
  53. 53. 56   g) Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar,53 diberikan sanksi dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).54 2. Pidana Denda Pidana denda dimaksudkan sebagai pidana untuk mendapatkan tujuan dari pemidanaan yaitu berupa pencegahan perbuatan kejahatan55 dan mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh negara sebagai pihak yang dirugikan secara langsung oleh kejahatan illegal fishing tersebut. Didalam UU 31 tahun 2004 pidana denda merupakan pidana tambahan yang melekat dari setiap sanksi pidana penjara yang dibebankan kepada pelaku illegal fishing, sehingga setiap pasal yang menyebutkan pidana penjara pastilah ditambahkan dengan pidana denda. Namun ternyata ada beberapa kelemahan pidana denda ini sebagaimana disebutkan oleh Suparni: a) Bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung                                                              53 Syahbandar adalah pejabat yang diangkat oleh menteri Perikanan dan Kelautan yang berkedudukan di pelabuhan syahbandar, yang mempunyai kewenangan: a. memeriksa ulang kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan. b. memeriksa ulang alat penangkapan ikan yang ada di kapal perikanan. Lihat pasal 42 UU No. 34 tanun 2004 tentang perikanan.   54 Pasal 98   55 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 8   36
  54. 54. 57   dirasakan oleh terpidana sendiri. Sehingga tidak mendidik terpidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. b) Bahwa pidana denda juga membebani pihak ketiga yang tidak bersalah. c) Bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, terlebih jika pidana denda yang dijatuhkan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh terpidana.56 3. Penyitaan Sanksi berupa penyitaan termasuk kedalam sanksi tambahan yang dibebankan kepada pelaku illegal fishing yaitu berupa penyitaan kapal dan peralatan penangkapan ikan, dan perampasan hasil tangkapan oleh pengadilan dan penyidik sebagai barang bukti57 yang kemudian dalam efektifitasnya bisa dilakukan pelelangan untuk menjadi kekayaan negara, tentunya sesuai keputusan berkekuatan hukum tetap pengadilan yang memeriksa perkara illegal fishing tersebut. 4. Pencabutan izin Sanksi pencabutan izin adalah sanksi yang dibebankan kepada orang yang memiliki ataupun mengoperasikan kapal penangkap atau pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan, sehingga dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU perikanan. Mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran                                                              56 Ibid, Suparni… hlm. 67-68   57 Pasal 73 ayat (4)   37
  55. 55. 58   tersebut adalah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, dan akhirnya pencabutan izin.58 Dalam aplikasinya sanksi pencabutan izin ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DKP selaku pemegang otoritas dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan komersial.                                                              58 Pasal 41 ayat (4)  38
  56. 56. 59   BAB III POTRET ILLEGAL FISHING DI INDONESIA A. Kasus Illegal Fishing di Indonesia Banyak sekali kasus illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia, namun hanya sedikit kasus yang diberitakan oleh media massa nasional karena media masih menganaktirikan isu-isu nelayan dan isu-isu kelautan59 sehingga masyarakat Indonesia kurang mengetahui perkembangan kasus illegal fishing tersebut. Imbasnya illegal fishing masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia. Adapun hasil penelusuran penyusun di internet banyak sekali kasus illegal fishing yang terjadi, mayoritas kasus illegal fishing ini dilaporkan oleh para aktifis perikanan dan kelautan, juga terdapat di beberapa blog masyarakat yang peduli terhadap kondisi perikanan Indonesia. Diantara kasus-kasus illegal fishing yang dilaporkan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kasus Illegal Fishing di Maluku Tenggara Kasus ini dilaporkan Didalam website Interpol Indonesia, bahwa kerugian negara akibat illegal fishing ini mencapai angka Rp. 31,1 trilyun: …maka digelarlah operasi besar-besaran pemberantasan illegal fishing oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Polda Maluku pada akhir November sampai awal Desember 2007 perairan Maluku Tenggara/kepulauan laut Arafuru. Tim gabungan tersebut terdiri atas unsur Bareskrim Polri, Pol. Udara, Dokkes dan Div. Humas, yang dipimpin langsung oleh Brigjen. Pol. Hadiatmoko Direktur V/Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri. Dari beberapa kali gelar operasi, maka pada tanggal 26 November 2007 diperairan Tual, telah ditangkap 7 buah kapal jenis Tramper dan Trawl                                                              59 George Junus Aditjondro, Kebohongan-Kebohongan Negara, Perihal Kondisi Objektif Lingkungan Hidup di Nusantara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hlm. 27  39
  57. 57. 60   dengan Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 160 orang (160 orang WN Thailand, 8 orang WNI dan 1 orang WN Myanmar), dengan hasil tangkapan ikan beku sebanyak ±1.932 ton. Pada tanggal 7 Desember 2007, diperairan Benjina, juga ditangkap 7 (tujuh) buah kapal Tramper dan Trawl dengan ABK sebanyak 146 orang terdiri dari 146 orang WN Thailand, 10 orang WNI, dan 1 orang WN Myanmar, dan dengan hasil tangkapan ikan yang dibekukan sebanyak ±1.500 ton. Sedangkan di Ambon, Maluku, telah ditangkap KM Ciliman 10 (atas nama Mr. PW- WN Thailand) lengkap dengan 2 buah kapal Trawl dan muatan ikan beku yang sudah dipindahkan ke kapal pengangkut. Sedangkan di laut seram telah ditangkap KM. Binar 330 (a.n. Mr. NB WN. China) lengkap dengan alat pengakap ikan Trawl, dan ikan beku sebanyak 85 ton. Dalam proses penyidikan menyeluruh tentu saja sudah dilaksanakan dengan seksama, sesuai dengan kaidah hukum kita, yaitu; Pemeriksaan Tersangka (yang menetapkan 16 tersangka) terbatas pada Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin Kapal, Pemeriksaan Saksi (seluruh awak kapal yang tertangkap), Pemeriksaan Ahli, Melengkapi administrasi penyidikan, pemberkasan perkara dan mengajukan berkas ke Pengadilan, dan tentu saja proses lelang barang bukti ikan. Dan dari hasil penyidikan tersebut, ditemukan adanya pelanggaran sebagai berikut; Undang-undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 yaitu Ijin tangkap tidak sesuai dengan ketentuan Departemen Kelautan Perikanan, karena 1 SIKPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan) digunakan untuk beberapa kapal. Alat tangkap tidak sesuai dengan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), dan dengan menggunakan pukat harimau/Trawl. Penangkapan ikan dilakukan diluar fishing ground/daerah tangkapan dalam SIPI. Kejahatan Korporasi. Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. Pemalsuan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHP. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang tindak pidana pencucian uang/money laundering yang dapat dikenakan kepada Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Keuangan para perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah melatar belakangi kegiatan Illegal fishing tersebut. Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas (BBM Bersubsidi) di Tual dan Benjina yang dapat dikenakan kepada Kadepot Pertamina, Ka DKP/PPN, Syahbandar, Agen Perusahaan & Badan Usaha BBM. Atau dapat juga dikenakan Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. 40
  58. 58. 61   Tidak dipungkiri lagi bahwa akibat nyata dari kegiatan Illegal fishing tersebut ternyata sangat luas dan langsung menyengsarakan masyarakat daerah setempat. Mulai dari kerugian negara yaitu; darihasil tangkapan ikan perbulan : 1457 kali kapal penangkapan X 250.000 kg X Rp.3.000 (harga limit) = Rp. 1.092.750.000.000,- (satu trilyun sembilan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan untuk hasil tangkapan satu tahun dikalikan 12 = Rp. 13.113.000.000.000,- (tiga belas trilyun seratus tiga belas milyar rupiah). Belum lagi kerugian Negara dari penyalahgunaan BBM bersubsidi yang telah berlangsung selama 20 bulan, yang diperkirakan telah merugikan negara sebesar Rp. 532.500.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). (dengan perincian : 355 kapal berlayar X 25 KL (2500 L) X Rp. 3000,- (Rp. 7.300 - Rp.4.300) perbulan = Rp. 26.625.000.000 X 20 bulan = Rp. 532.500.000.000,- Dampak yang paling serius lagi adalah sejak beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut, maka seluruh perusahaan industri pengolahan ikan di Tual dan Benjina tidak beroperasi lagi, dan akibat lebih lanjut sudah dapat ditebak apa yang terjadi, yaitu PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) para karyawan pabrik pengolahan ikan. Karena tidak ada lagi bahan baku tangkapan ikan yang diolah oleh perusahaan. (Ini terjadi karena semua tangkapan ikan oleh kapal asing tersebut telah ditransfer ke kapal yang lebih besar di tengah laut istilahnya 'trans- shipment' dan hal ini jelas-jelas telah melanggar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2006 yang mewajibkan seluruh hasil tangkapan ikan diturunkan dan diolah di darat). Dari segi lingkungan, telah terjadi kerusakan yang permanen, karena menyebabkan ekosistem dan biota laut menjadi terganggu, akibat penggunaan alat penangkap ikan skala besar (Pukat Harimau dan Trawl) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan kelautan kita. Dan yang pasti adalah semakin menipisnya sumber daya ikan di perairan Arafuru, karena hampir 3 tahun terjadi kegiatan penangkapan ikan secara semena- mena dan bersifat eksploitatif. Hasil operasi tersebut sangat disambut baik oleh para pengusaha ikan lokal, karena tindakan tegas POLRI akan memberikan harapan kepada mereka untuk kembali bergiat dalam usaha pengolahan ikan yang selama ini terpuruk. Selama ini sepak terjang "oknum aparat" yang ikut mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Dan keadaan lainnya juga dimanfaatkan oleh "oknum", karena masih banyak "celah" dalam peraturan perikanan yang ada, misalnya kapal-kapal asing yang beroperasi seharusnya mendapat izin dari Departemen Kelautan dan Perikanan & Direktorat Perhubungan Laut. Tapi faktanya dilapangan kapal-kapal yang tidak punya izin dapat beroperasi, ini menandakan masih adanya "permainan oknum didaerah" tersebut. Kita berharap, dengan operasi kali ini, dapat membuat jera seluruh pelaku beserta matarantai "oknum/aparat" yang terlibat, dan pada gilirannya akan mampu membangkitkan kembali industri pengolahan ikan lokal sebagai 41
  59. 59. 62   denyut nadi perekonomian masyarakat/sekaligus sebagai sumber penghidupannya…60 Dari data kasus di Maluku Tenggara tersebut terbukti illegal fishing sangat merugikan negara dan masyarakat, terlebih permasalahan komplek lainnya yang saling berkaitan, contohnya adalah adanya keterlibatan aparat, dan juga merusak ekosistem lingkungan tempat hidup ikan, sehingga sikap tegas aparat sangat dibutuhkan dalam memberantas illegal fishing tersebut. Harus ada ada reformasi birokrasi dan reposisi pejabat-pejabat daerah di Maluku Tenggara yang berkaitan dengan penegakan hukum dan Dinas Kelautan, supaya tidak ada lagi keterlibatan aparat dan pejabat, tentunya dengan ditegakannya hukum dengan mengadili seadil-adilnya para penjahat aparat tersebut.   2. Kasus Kapal Illegal Fishing di Pontianak Kasus ini terungkap didalam acara Temu Teknis Nasional Pengawas Perikanan di Batam Tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008. Pada acara tersebut Kepala Stasion PSDKP Pontianak menyatakan bahwa daerah Pontianak merupakan tempat kapal-kapal illegal fishing asing di adhock dan diproses oleh Stasiun PSDKP Pontianak, Polisi Perairan Polda Kalbar dan Pangkalan TNI AL Pontianak. Menurut data dari PSDKP Pontianak tersebut bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan Agustus 2008 tercatat 136 unit kapal yang diproses, dari kapal tersebut yang sudah inkract (berkekuatan hukum tetap) sebanyak 78 unit kapal dan masih dalam proses 58 unit kapal. Selain itu                                                              60 Mengungkap Illegal Fishing Di Maluku Tenggara, http://www.interpol.go.id/, akses tanggal 3 Nopember 2008  42
  60. 60. 63   Barang bukti kapal yang sudah inkract maupun yang belum yang saat sekarang kondisinya sudah rusak parah dan tenggelam (nilainya nol) sebanyak 7 unit kapal. Ini disebabkan karena terlambat ditangani oleh pihak yang berwenang. Kerugian Negara akibat keterlambatan proses ini diperkirakan sebesar 700 juta rupiah (dengan perhitungan 100 juta perkapal kalau dilelang) belum lagi biaya untuk mengangkat dan memindahkan kapal-kapal bermasalah tersebut.61 Berikut data tabel kapal illegal fishing yang diproses di Pontianak: Tabel 1 Daftar Kapal illegal fishing Asing yang diproses di Pontianak tahun 2001 s/d 2008 No Tahun Jumlah Kapal ABK Yustisia ABK Non Yustisia Keterangan 1 2001 4 4 5 Sudah Selasai / Inkract 2 2002 31 29 227 Sudah Selasai / Inkract 3 2003 20 45 249 Sudah Selasai / Inkract 4 2004 11 17 87 2 Kapal masih proses (kondisi Kapal Rusak berat/tenggelam) 5 2005 14 18 108 7 Kapal Masih Proses (Kondisi Kapal Rusak Berat/Tenggelam). 6 2006 7 7 109 Sudah Selasai / Inkract 7 2007 22 22 121 Dalam Proses 8 2008 11 11 140 Dalam Proses Jumlah 136 208 1.471 Sumber: DKP dari berbagai sumber Kasus yang sedemikian banyaknya tidak terlepas dari kendala-kendala yang menghambat penegakan hukum sebagai berikut:                                                              61 Hambatan Dan Kendala Penanganan Kasus Kapal Illegal fishing di Pontianak, http://www.dkp.go.id/index.php/ind/newsmenus/249/hambatan-dan-kendalah-penanganan-kasus- kapal -illegal-fishing-di-pontianak. akses tanggal 2 Nopember 2008  43
  61. 61. 64   a. Sarana, prasarana dan biaya bagi operasional penyidik (PPNS) perikanan masih sangat minim didalam menangani kasus-kasus illegal fishing. b. Tidak adanya dermaga yang disediakan khusus untuk tambat labuh Kapal Ikan Asing (KIA) yang ditangkap, sehingga KIA masih ditempatkan di dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sungai Rengas, dermaga Angkatan Laut, dermaga Pol Air Polda Kalbar dan dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang pastinya mempengaruhi aktivitas rutin pangkalan/dermaga tersebut, malah menambah permasalahan baru dengan masyarakat sekitar dermaga tersebut. c. Belum tersedianya tempat khusus untuk menampung ABK asing non yustisia selama menunggu pelaksanaan deportasi, sehingga ABK ditempatkan di lokasi yang terbuka dan kondisi ini dapat mengakibatkan larinya ABK karena sulitnya pengawasan. d. Daerah tidak memiliki dana yang cukup untuk biaya jatah hidup (jadup) ABK asing selama penahanan dan tidak memiliki biaya untuk mendeportasikan ABK asing ke negara asal. e. Pelaksanaan deportasi ABK warga negara asing sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan oleh kantor Imigrasi Pontianak selaku instansi yang berwenang, sehingga menjadi tanggung jawab instansi yang 44
  62. 62. 65   menangani kasus yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Barat, LANAL Pontianak dan PPN Pemangkat.62 Dalam kasus di Pontianak ini, pemerintah pusat harus segera berperan membantu, karena jika didiamkan beberapa lama maka akan terjadi kemandulan hukum yang berakibat semakin maraknya kejahatan illegal fishing, logikanya adalah para pelaku mempunyai keyakinan akan kelemahan dan kelambatan aparat penegak hukum yang akhirnya memberikan motifasi dan keleluasaan kepada para pelaku untuk melakukan kejahatannya lagi. Hukum Indonesia perlu ketegasan dan proses cepat. 3. Kasus Illegal Fishing di Merauke Kasus ini diberitakan oleh surat kabar Cendrawasih Pos pada bulan Oktober 2008, yaitu mengenai Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) milik empat kapal yang dioperasikan oleh PT Dwi Karya Reksa Abadi diduga adalah palsu, Perusahaan ini berdomisili di Wanam, Kampung Wogikel, Distrik Illiwayap-Merauke. ...Diduga tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (Sikpi), 4 kapal yang dioperasikan oleh PT Dwi Karya Reksa Abadi di Wanam, Kampung Wogikel, Distrik Illiwayap-Merauke, disita oleh Polisi. Keempat kapal tersebut masing-masing KMN Nehemia 02 dengan Nahkoda LS (57), KMN Merauke 08 dengan Nahkoda IO (39), KMN Okaba 03 dengan Nahkoda YM (40) dan KMN Wanam dengan Nahkoda AO (48). Keempat Nahkoda tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim penyidik Polda Papua yang tergabung dalam Tim Gabungan Operasi Jaring 2008 yang langsung melakukan penyidikan atas keempat kapal tersebut. Selasa (27/10) kemarin, berkas keempat tersangka tersebut tersebut diserahkan oleh Tim Penyidik Gabungan Operasi Jaring 2008 yang dipimpin langsung Ipda Sakka, SH sebagai Ketua Tim yang diterima oleh                                                              62 Ibid  45
  63. 63. 66   Kajari Merauke Sudiro Husodo, SH. Penyerahan berkas tahap pertama ini, selanjutnya akan dipelajari oleh pihak Kejaksaan Negeri Merauke apakah masih ada kekurangan atau sudah bisa dinyatakan P.21 atau lengkap. ''Selanjutnya akan kita pelajari. Ya kalau nantinya masih ada yang kurang akan kita kembalikan ke penyidik untuk dilengkapi,'' jelas Kajari. Dari berkas yang diserahkan tersebut, terungkap bahwa keempat kapal yang dioperasikan oleh PT Dwi Karya Reksa Abadi yang beroperasi di Wanam itu diamankan Polisi saat dilakukan pemeriksaan terhadap 75 unit kapal penangkap ikan yang dioperasikan oleh perusahaan tersebut. Dari pemeriksaan itu, ditemukan keempat kapal tersebut tidak memiliki Sikpi. Sementara fakta yang dikumpulkan oleh penyidik ditemukan bahwa ada surat izin berlayar dan ada ikan yang diserahkan oleh keempat kapal tersebut ke bagian prosesing yang menandakan bahwa kapal pernah beroperasi meski pada saat itu kapal tidak dalam posisi beroperasi. ''Jadi fakta hukumnya begitu,'' kata Ketua Tim Ipda Sakka yang dicegat Cenderawasih Pos seusai penyerahan 4 berkas tersangka itu. Karena itu, keempat tersangka dikenakan Pasal 94 UU Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan...63 Terkadang daerah timur seperti Merauke ini masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah pusat, dengan alasan tak rasional jarak yang jauh ataupun keterbatasan anggaran. Padahal bagian timur Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk didalamnya kekayaan berupa ikan yang bernilai ekonomis. Lagi lagi peran pemerintah yang harus di pertegas bagi kawasan Merauke ini, langkah konkretnya adalah segera dibangunnya kantor Pusat Stasiun Dinas Kelautan dan Perikanan (PSDKP) seperti yang telah beroperasi di Kendari Sulawesi Tenggara, karena dengan PSDKP ini maka potensi kekayaan ikan di Merauke dan sekitarnya bisa diakomodir dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.                                                              63 http://konservasipapua.blogspot.com/2008/10/merauke-4-kapal-milik-pt-dwi-karya.html, akses 4 Nopember 2008   46
  64. 64. 67   4. Kasus Illegal Fishing di ZEE Laut China Selatan Kasus ini diberitakan oleh surat kabar online Cenderawasihpos.com pada tanggal 19 Juli 2008, diberitakan bahwa Kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal Vietnam dan tujuh kapal Thailand tanpa dokumen di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Laut China Selatan. Menurut Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso bahwa Dengan beroperasinya kesembilan kapal asing yang mencuri ikan itu, negara diperkirakan rugi Rp 21,5 miliar.64 …Pelaku illegal fishing di Indonesia tidak juga jera. Meski berkali-kali dipergoki aparat keamanan Indonesia, kapal-kapal asing tanpa izin itu tetap nekat mencuri ikan di laut RI. Kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal Vietnam dan tujuh kapal Thailand tanpa dokumen di perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) perairan Laut China Selatan. "Dengan beroperasinya kesembilan kapal asing yang mencuri ikan itu, negara diperkirakan rugi Rp 21,5 miliar,'' kata Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso kepada wartawan di Jakarta kemarin (18/07). Kini awak kapal kesembilan kapal asing itu disidangkan di peradilan ad hock perikanan di Pelabuhan Sabang Mawang, Ranai, Kepulauan Riau, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ''Prosesnya akan dipercepat supaya kerugian negara segera kembali. Misalnya, kalau lama, ikan akan membusuk,'' katanya. Menurut Aji, ada beberapa modus operandi yang dilakukan para pelaku illegal fishing . Misalnya, memalsukan dokumen izin, menggunakan alat tangkap di luar peraturan yang ditetapkan, dan melanggar batas fishing area yang diperbolehkan. Awak kapal asing itu juga memanipulasi persyaratan (DC, bill of sale), berpidah dari kapal ke kapal lain (transshipment) di tengah laut, tidak pernah melapor ke pelabuhan perikanan setempat, dan menggunakan dua bendera (double flagging). ''Kalau tim patroli datang, mereka segera mengganti bendera dengan Merah Putih, seakan-akan itu kapal kita,'' kata mantan kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) DKP itu. Ada beberapa perairan favorit yang selama ini dijadikan tempat Illegal                                                              64 Kapal Pengawas DKP Menangkap Sembilan Kapal Illegal Fishing, http://konservasipapua.blogspot.com/2008/07/nasional-ri-tangkap-sembilan-kapal.html, akses tanggal 3 Nopember 2008  47

×