Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etika dan profesionalisme tsi part 2

203 views

Published on

Tugas softkill ke 2

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Etika dan profesionalisme tsi part 2

  1. 1. ETIKA DAN PROFESIONALISME TSI Nama Qolbi Ridho Putra NPM 15112802 Kelas 4ka39 E-mail etikatulisan.blogspot.co.id Tugas Materi : 1. Pertandingan cyber lan, computer crime and council of europa convention on cyber crime 2. RUU tentang informasi & transaksi elektronik (ITE)  Berikan penjelasan , contoh beserta saran dari kedua materi tersebut
  2. 2. A. Pertandingan Cyber LAN Pertandingan Cyber LAN merupakan kompetisi / perlombaan yang menggunakan hardware seperti Computer, Keyboard, Mouse, Speaker, dll. Cyber LAN sendiri biasanya digunakan untuk kepentingan perusahaan yang bergerak dalam bidang game, Para Developer melakukan tugasnya sebaik mungkin untuk meningkatkan performance demi menaarik keutungan, Gamers menggunakan LAN untuk bertanding dengan lawan barunya, untuk sekarang ini Cyber LAN serring disebut para gamers adalah bermain melalui Steam. B. Computer Crime Computer Crime merupakan computer yang digunakan khusus untuk melakukn tindakan kejahatan seperti mencuri data, meretas, memodifikasi sistem, dll. Users of Computer Crime sering kali melakukan aksinya di tempat tersembunyi yang tak terjangkau di GPS tertentu agar aksinya berjalan lancar, Namun apabila aksinya gagal maka users tersebut akan mendapatkan hukuman seperti penjara/denda sesuai ketentua yang berlaku di setiap peraturan UUD di setiap Negara. C. Council of europa convention on cyber crime Konvensi Cybercrime, juga dikenal sebagai Konvensi Budapest pada Cybercrime atau Konvensi Budapest, yakni perjanjian internasional pertama berusaha untuk mengatasi Internet dan kejahatan komputer dengan harmonisasi hukum nasional, meningkatkan teknik investigasi, dan meningkatkan kerja sama antara negara-negara. Hal itu disusun oleh Dewan Eropa di Strasbourg, Prancis, dengan partisipasi aktif dari Dewan pengamat Eropa menyatakan Kanada, Jepang, Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Konvensi tersebut adalah perjanjian internasional pertama pada kejahatan yang dilakukan melalui internet dan komputer lainnya jaringan, berurusan terutama dengan pelanggaran hak cipta, penipuan yang berkaitan dengan komputer, pornografi anak, kejahatan kebencian, dan pelanggaran keamanan jaringan. Hal ini juga berisi serangkaian kekuatan dan prosedur seperti pencarian jaringan komputer dan intersepsi sah.
  3. 3. Tujuan utamanya, ditetapkan dalam pembukaan, adalah untuk mengejar kebijakan kriminal umum yang ditujukan untuk perlindungan masyarakat terhadap cybercrime, terutama dengan mengadopsi undang-undang yang sesuai dan mendorong kerja sama internasional. Konvensi ini bertujuan terutama pada: 1. Harmonisasi unsur-unsur hukum domestik pidana substantif pelanggaran dan ketentuan yang terhubung di bidang kejahatan cyber 2. Menyediakan untuk kekuatan domestik pidana prosedural hukum yang diperlukan untuk investigasi dan penuntutan tindak pidana tersebut serta pelanggaran lainnya yang dilakukan dengan menggunakan sistem komputer atau bukti dalam kaitannya dengan yang di bentuk elektronik 3. Menyiapkan sebuah rezim yang cepat dan efektif kerjasama internasional D. RUU mengenai informasi dan transaksi elektronik (ITE) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur, antara lain: 1. Pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, Bukti tersebut, teracntum pada Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE 2. Tanda tangan elektronik, tercantum pada pasal 11 & Pasal 12 UU ITE 3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik, tercantum pada Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE
  4. 4. 4. Penyelenggaraan sistem elektronik, tercantum pada Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE Beberapa perbuatan yang dilarang (cybercrimes) yang diatur dalam UU ITE, antara lain: 1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan, tercantum pada Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE 2. Akses illegal, tercantum pada Pasal 30 3. Intersepsi illegal, tercantum pada Pasal 31 4. Angguan terhadap data, tercantum pada Pasal 32 UU ITE 5. Gangguan terhadap sistem, tercantum pada Pasal 33 UU ITE 6. Penyalahgunaan alat dan perangkat, tercantum pada Pasal 34 UU ITE E. Contoh kasus a. Seseorang yang masuk ke dalam sistem pemerintahan melalui computer dan mengubah beberapa berkas kepemerintahan agar jatuhnya pemerintah akan dikenaka hukuman sesuai UU ITE. b. Menjelek – jelek kan nama pemerintah di media social sehingga martabat pemerintahannya hancur, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut akan dikenaka hukuman sesuai UU ITE. F. SARAN 1. Sebagai pemakai komputer seharusnya menggunakan software sebijak mungkin agar tidak terkena hukuman yang tercantum pada UU ITE. 2. Peningkatan aplikasi SPYCAM pada sistem keamanan komputer sangat berguna untuk keamanan data

×