PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

DAFTAR ISI
Halaman

DAFTAR ISI................................
..................................
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

Halaman

IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .........................................................
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

DAFTAR TABEL
Halaman

Tabel-2.1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Mappi

................
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

Halaman

Tabel-3.2

Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten
Mappi Tahun 2007
2007-2011
...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

DAFTAR GAMBAR
Halaman

Gambar-1.1
Gambar-2.1

Diagram Alir Kedudukan dan Hubungan Antar .........
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembangunan di Kabupaten Mappi yang telah dilaksanakan dala...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya secara
lebih spesifik, ...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

daerah guna mencapai sasaran pembangunan dalam periode 5 (lima tahun) sesuai
visi dan misi kep...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provi...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Undang–Undang Nomor 38 Tah...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

48.

49.

50.

51.

Peraturan Pemerintah Nom...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.
60.

61.

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 dilakukan dengan memperhatikan arahan
kebijakan yang tertuang ...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

Bab II

Gambaran Umum Kondisi Daerah; menggambarkan kondisi umum
Daerah;
daerah mencakup aspek...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

(1)

menjadi pedoman dan acuan seluruh unsur stakeholder pembangunan
enjadi
pembangunandalam
m...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

II

GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN MAPPI
KABUPATEN M APPI merupakan hasil pemekaran dari Kabu...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

pada periode pemerintahan definitif pertama (2007 2011), dimana
(2007-2011),
penyelenggaraan p...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

mendorong perkembangan kegiatan pembangunan sektoral di distrik lainnya
sampai ke tingkat kamp...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

Tabel-2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Mappi
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

per-bulan. Secara umum, rata rata curah hujan di Kabupaten M
bulan.
rata-rata
Mappi mencapai
s...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

sedangkan pada musim hujan menjadi rawa hanya sebagian merupakan rawa
permanen. Selain itu wil...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

b. Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan
kawasan-ka...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Rencana
lokasi di Distrik Edera, Venaha, ...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

kegiatan yang diijinkan pada kawasan sedemikian dibatasi sebagai areal
pertanian tanaman tahun...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

(tanaman pangan lahan kering, tanaman tahunan, perkebunan dan hutan
produksi). Deliniasi kawas...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

Peternakan di Kabupaten Mappi terdiri dari ternak sapi, kambing, babi,
itik, ayam buras dan ay...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

g. Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang d...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana
Potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah Provinsi Papua ada...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

Tabel-2.4
Distribusi Jumla dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Mappi
Jumlah
Menurut Distrik Tahun...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Analisis ...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

tersebut, perkembangan ekonomi Kabupaten Mappi tahun 2011 berpotensi
,
untuk tumbuh sekitar 1 ...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mappi
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 200
20...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

Tabel 2.7
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mappi
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

mengalami pergeseran dimana sektor bangunan merupakan kontributor
terbesar dalam pembentukan P...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

Gambar 2.2
Komposisi Peran dan Kontribusi Sektoral
Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Mappi T...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

Gambar 2.3
Perkembangan LPE Kabupaten Mappi Tahun 200 2011
2006-201
Atas Dasar Harga Konstan

...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
Secara umum, kinerja capaian hasil pembangunan dalam cakupan ...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

b)

Angka rata-rata lama sekolah
rata
Dalam lima tahun terakhir (tahun 2006 2010), perkembanga...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

d)

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan
APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingka...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

Tabel-2.13
Perkembangan Angka PartisipasiMurni(APM)
Kabupaten Mappi Tahun 2006-2010
No.
APM
20...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

dengan jumlah guru mencapai 34 orang dan ruang belajar sebanyak 14
ruang kelas. Secara keselur...
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

paling banyak diderita oleh masyarakat yaitu mencapai 34.965 (34,62 %).
Penyakit klinis sepert...
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi

1,500 views

Published on

Di ambil dari data BAPPEDA Kab.Mappi (Papua)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2012 - 2017 kabupaten mappi

  1. 1. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI................................ ................................................................................................................................ ...............................................i DAFTAR TABEL ................................ ................................................................................................................................ iii ................................... DAFTAR GAMBAR................................ ................................................................................................................................ .................................v DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN SINGKATAN................................................................................................ ................................ I PENDAHULUAN................................ ................................................................................................ .................................................. I-1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Latar Belakang ................................ ................................................................................................ ..................................................... I-1 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan.............................................................................................. I-3 .............................. Hubungan RPJPM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Lainnya............... I-7 Sistematika Penulisan Penulisan................................................................................................ ....................................... I-8 Maksud dan Tujuan Tujuan................................................................................................ ............................................ I-9 II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................................................ .................................II-1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi spek Demografi................................................................ .....................................................II-2 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ................................................................ .................................II-3 2.1.2 Potensi Wilayah Wilayah................................................................................................ ....................................II-7 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Bencana................................................................ ................................................ II-14 2.1.4 Demografi ................................ ................................................................................................ ............................................ II-14 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................................................ ek ............................................ II-16 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .................................. II-16 Ekonomi................................ 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ................................................................ .......................................... II-23 Aspek Pelayanan Umum .............................................................................................. II-26 .............................. 2.3.1. Fokus Layana Urusan Wajib ................................................................ II-26 Layanan ...................................... 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Pilihan................................................................ II-29 .................................... Aspek Daya Saing Daerah ............................................................................................ II-31 ............................ 2.2. 2.3. 2.4. III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN ................................................................ III-1 ..................................... 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ....................................................................................... III-3 ....................... 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ................................................................ ............................................ III-4 3.1.2 Neraca Daerah Daerah................................................................................................ ...................................III-10 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu...................................................... ......................III-14 Kerangka Pendanaan Pendanaan................................................................................................ ....................................III-16 3.3.1 Proyeksi Data Masa Lalu Lalu................................................................ ...............................................III-16 3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan ........................................................... ...........................III-19 3.2 3.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 i
  2. 2. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI Halaman IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ................................................................ ISU ................................................. IV-1 4.1. 4.2. Permasalahan Pembangunan Daerah Daerah................................................................ IV-1 ...................................... Isu-Isu Strategis................................ ................................................................................................ ..............................................IV-13 V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ................................................................ , ..........................................V-1 5.1 5.2 5.3 Visi ................................ ................................................................................................................................ ...........................................V-1 Misi ................................ ................................................................................................................................ ..........................................V-4 Tujuan dan Sasaran Sasaran................................................................................................ ...........................................V-5 VI 6.1 6.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN................................................................ ........................................ VI-1 Strategi................................ ................................................................................................................................ VI-1 ................................. Arah Kebijakan ................................ ................................................................................................ ................................................. VI-5 VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH......................................................................................... .........................VII-1 7.1 7.2 Kebijakan Umum................................ ................................................................................................ .............................................VII-1 Program Pembangunan Pembangunan................................................................................................ ................................VII-5 VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN IKASI KEBUTUHAN PENDANAAN .................................................................................... VIII-1 .................... IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ................................ ....................................................IX-1 9.1 9.2 9.3 Aspek Kesejahteraan Masyaraka ................................................................ Masyarakat ..............................................IX-2 Aspek Layanan Umum ................................................................................................ ....................................IX-3 Aspek Daya Saing Daerah ........................................................................................... ...........................IX-11 X 10.1 10.2 PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ......................... X-1 PELAKSANAAN......................... Pedoman Masa Transisi ................................................................................................ X-1 ransisi .................................. Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan................................................................................................ .......................................... X-2 XI PENUTUP ................................ ............................................................................................................................ ............................XI-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 ii
  3. 3. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI DAFTAR TABEL Halaman Tabel-2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Mappi ................................. II-5 Tabel 2.2 Nama Sungai dengan Panjang, Lebar dan Kedalaman ................................. II-6 Tabel 2.3 Rencana Kawasan Suaka Cagar Dilindungi diKabupaten Mappi yang ................................. II-9 Tabel-2.4 Distribusi Jumlah dan Kepadatan Penduduk ................................. Kabupaten Mappi Menurut Distrik Tahun 2006-2011 II-15 Tabel-2.5 Depedency Ratio (Angka Beban Ketergantungan) ................................. Pendudukmenurut Jenis Kelamin di Kabupaten Mappi Tahun 2009, 2010, dan 2011 II-15 Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mappi ................................. Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006 2006–2011 (Juta Rupiah) II-18 Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mappi ................................. Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2006 2006–2011 (Juta Rupiah) II-19 Tabel-2.8 Perkembangan Tingkat Perubahan Harga (Inflasi) ................................. Kabupaten Mappi Tahun 2006 2006-2011 II-22 Tabel-2.9 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2006 ................................. 20062010Kabupaten Mappi II-23 Tabel-2.10 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2006 2006-2010 ................................. II-24 Tabel-2.11 Perkembangan Angka Partisipasi (APK)Kabupaten Mappi Tahun 2006 2006-2010 Sekolah ................................. II-24 Tabel-2.12 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan ................................. (APT)Kabupaten Mappi Tahun 2006 2006-2010 II-25 Tabel-2.13 Perkembangan Angka Partisipasi (APM)Kabupaten Mappi Tahun 2006-2010 Kabupaten Murni ................................. II-26 Tabel-2.14 Angka Harapan Hidup 2010Kabupaten Mappi Kabupaten 20062006 ................................. II-26 Tabel 2.15 Pertumbuhan PDRB per per-Kapita dan Pendapatan Regional per-KapitaKabupaten Mappi Tahun 2006 KapitaKabupaten 20062011 ................................. II-32 Tabel-3.1 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2007-2011 2011 ................................. III-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 (AHH) Budaya Tahun iii
  4. 4. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI Halaman Tabel-3.2 Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Mappi Tahun 2007 2007-2011 ................................. III-6 Tabel-3.3 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Mappi Tahun 2007 2007-2011 ................................. III-7 Tabel-3.4 Pertumbuhan Tahunan dan Rata Rata-rata Penerimaan Kabupaten Mappi Tahun 2007 2007-2011 (dalam %) ................................. III-8 Tabel-3.5 ................................. Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Mappi Tahun 2007-2011 III-9 Tabel-3.6 Neraca Kabupaten Mappi Tahun 2007 2007-2011 ................................. III-10 Tabel-3.7 Rasio Lancar Kabupaten Mappi Tahun 2007-2011 ................................. III-12 Tabel-3.8 Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Mappi Tahun 2007-2011 2011 ................................. III-13 Tabel-3.9 Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Mappi ................................. III-13 Tahun 2007-2011 2011 Tabel-3.10 Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Mappi Tahun 2007-2011 2011 ................................. III-14 Tabel-3.11 Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Mappi Tahun 2007-2011 2011 ................................. III-14 Tabel-3.12 Opini BPK terhadap LKD Kabupaten Mappi Tahun 2007-2010 ................................. III-15 Tabel-3.13 Daya Pajak (tax effort Kabupaten Mappi 2007 - 2011 tax effort) ................................. III-16 Tabel-3.14 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 20 2012-2016 ................................. III-20 Tabel-3.15 Indikasi Anggaran Belanja Daerah (Proyeksi) Kabupaten Mappi Tahun 20 2012-2016 ................................. III-21 Tabel-4.1 Rencana Kawasan Suaka Cagar Budaya yang Dilindungi di Kabupaten Mappi ................................. IV-20 Tabel-5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 2017 ................................. Tabel-8.1 Keterkaitan antara Visi Visi-Misi dengan Urusan dan SKPD ................................. VIII-2 Pelaksana Tabel-9.1 Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mappi ................................. IX-2 Tabel-9.2 Indikator Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Mappi ................................. IX-3 Tabel-9.3 Indikator Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Mappi ................................. IX-12 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 V-9 iv
  5. 5. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar-1.1 Gambar-2.1 Diagram Alir Kedudukan dan Hubungan Antar ................................. Dokumen Perencanaan Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan ................................. Kawasan Budidaya I-8 II-4 Gambar-2.2 Komposisi Peran dan Kontribusi Sektoral Terhadap ................................. Pembentukan PDRB Kabupaten Mappi Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) II-21 Gambar-2.3 Perkembangan LPE Kabupaten Mappi Tahun 2006 ................................. 20062011 Atas Dasar Harga Konstan II-22 Gambar-3.1 Pertumbuhan APBD Kabupaten Mappi Tahun 2007 - ................................. 2011 III-5 Gambar-6.1 Skema Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten ................................. Tahun 2012-2017 2017 VI-5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 v
  6. 6. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan di Kabupaten Mappi yang telah dilaksanakan dalam kurunwaktu tahun 2007-2011 telah memberikan hasil positif dalam berbagai segikehidupan masyarakat. Namun demikian, memperhatikan berbagai informasi dan data yang disajikan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan maupun laporan hasil pelaksanaan pembangunan, masih didapati berbagai permasalahan penting yang an harus segera diatasi.Permasalahan mendasar tersebut antara lain adalah mutu antara penyelenggaraan pendidikan dan tenaga kependidikan yang belum memadai mutu didikan memadai, pelayanan kesehatan dan keterbatasan tenaga pelayan kesehatan,jumlahpenduduk kesehatan,jumlah miskin dan pengangguranyang masih cukup banyak keterbatasan sumber daya banyak, energi listrik, ketersediaan dan jaringan infrastruktur wilayah belum merata ke seluruh distrik, serta masih rendahnya daya belimasyarakat Memperhatikan kondisi belimasyarakat. tersebut, maka dalam kurun waktu lima tahun ke depan (tahun 2012 2012-2017), arah pembangunan di Kabupaten Mappi tidakhanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi perlu didukungpula dengan upaya pemerataan , pembangunan yang disertai upaya peningkatan mutu sumber daya manusia yang sertai tu dapat mendorong perbaikan mutu hidup dan kehidupannya serta upaya kehidupannya, penanggulangankemiskinan dan penciptaan lapangan kerja kerja. Sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Undang-Undang Daerah yang memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka strategi dan kebijakan daerah, dalam mengambil langkah langkah yang perlu ditempuh untuk menanggulangi dan langkah-langkah menyelesaikan permasalahan permasalahan-permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab pokok daerah. Akan tetapi kewenangan yang sedemikian luas tentunya tetap memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna menciptakan keselarasan orientasi tujuan dan sasaran serta keharmonisan,, antara pembangunan daerah dengan pembangunan regional dan nasional, maupun dalam konteks pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, untuk melaksanakan amanat Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Undang Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten Mappi diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek 1 tahun (RKPD). Sejalan dengan itu, dan se sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan terarah, tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 I-1
  7. 7. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Undang setiap Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan kewajiban Jangka Menengah Daerah(RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 5(lima) tahun, yang menjabarkan salah satu bagiandari tahapan rencana pembangunan periode lima tahunan dari RPJPD yang berdurasi 20 tahunan. Dilandasi oleh maksud melaksanakan amanat Undang Undang serta s Undang-Undang sehubungan dengan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Mappi periode tahun 201 2012-2017, maka disusunlah rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten MappiTahun 2012 Tahun 2012-2017.Penyusunan dokumen RPJMD ini dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, bottom bottom-up dan topdown, dengan memenuhi kaidah penyusunan yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, serta serasi dengan rencana pembangunan lain yang terkait. RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2012 2012-2017 ini pada dasarnya merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jangka Kabupaten Mappi Tahun 2005 2005-2025, yang menjabarkan visi, misi, strategi, arah kebijakan dan program dari Bupati dan Wakil Bupati Mappi terpilih terpilih.Selain itu, RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 20 2012-2017ini disusun denganmemperhatikan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJP Nasional Tahun 2005 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2010 2014, dan draft akhir RPJPD Provinsi Papua Tahun 2010-2014, 2005-2025. Dengan demikian, secara substansi RPJMD Kabupaten Mappi Tahun ngan 2012-2017 ini memuatinformasi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran serta dampak dariperencanaan pembangunan selama lima tahun yang berisi arah kebijakan keuangandaerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintasSKPD serta program lintas Wilayah, yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangkapendanaan rencana yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 ini selanjutnya harus menjadi acuan 2017 dan pedoman dalampenyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dalampenyusunan (Renstra SKPD) yangmemuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunanyang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta bersifat indikatif. Selaindariitu, RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 20 Mappi 2012-2017akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahunnyadimulai dari tahun 20 2012 sampai dengan tahun 2017, yang selanjutnya 7, akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahapan tahunannya. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RPJMD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka panjang dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam operasionalisasinya, RPJMD harus dijadikan rujukan utama seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 I-2
  8. 8. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI daerah guna mencapai sasaran pembangunan dalam periode 5 (lima tahun) sesuai visi dan misi kepala daerah terpilih. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2012 2012-2017 secara idiil adalah Pancasila, secara konstitusional adalah Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 1945, secara operasional adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat da Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat dan kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) 2907); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Undang Hayati danEkosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Undang Negara RepublikIndonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3427); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3469); Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Undang tentang Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3470); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Undang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Perubahan Atas Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 ndonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4048) 4048); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Undang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ang psi, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lem Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Undang NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3881); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Undang Otonomi Papua sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun Undang 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 21 Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 I-3
  9. 9. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang UndangUndang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tambahan 112); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Undang Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, nungan Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik ia Indonesia Nomor 4245); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29,Tambahan Lembaran Negara Republik In Indonesia Nomor 4374); Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Undang NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4377); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Undang Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Undang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah Nomor beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Undang Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran N Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 I-4
  10. 10. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Undang RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4444); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Undang Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 2005-2025 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran lik Negara Republik Indonesia Nomor 4762); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Undang Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Undang 2008 RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4849); Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Undang Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 1); Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Lalu-Lintas Jalan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5025); Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Undang NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5052); Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Undang Hidup (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5058); RepublikIndonesia Undang–Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang UndangUndang Nomor Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) 5073); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Pemerintah Negara RepublikIndonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3445); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan 1993 Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3527); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lalu-Lintas Jalan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3529) 3529); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban sertaBentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3660); 3660); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 I-5
  11. 11. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 48. 49. 50. 51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan PelestarianAlam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3776); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran/ Pengendalian Kerusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3816); Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3838); Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Dalam PenataanWilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3934); LembaranNegara Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4095); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan Nomor (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4146); Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran 2001 Negara Republik Indonesia Nomor4156); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air danPengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4453); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor4655); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4463); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4464); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan ahan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 I-6
  12. 12. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organi Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan RencanaPengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hu Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik hun Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor21, Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone IndonesiaNomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4858); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia IndonesiaNomor 5070); Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kawasan Tertinggal dan Perbatasan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan an Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) (Berita Nomor 517); 1.3 Hubungan RPJPM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sesuai arahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka proses penyusunan RPJMD Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 I-7
  13. 13. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 dilakukan dengan memperhatikan arahan kebijakan yang tertuang dalam RPJP Nasional Tahun 2005 2025, RPJM Nasional 2005-2025, Tahun 2010-2014, draft akhir RPJP Provinsi Papua Tahun 2005-2025, dan draft akhirRPJPD Kabupaten Mappi Tahun 2005 RPJPD 2005-2025 serta draft akhir akhirRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten MappiTahun 2010-2030. Pada Gambar ) Gambar-1.1 disajikan diagram alir tentang kedudukan dan hubungan antara dokumen RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2012 2012-2017 dengan dokumen perencanaan lainnya. Gambar-1.1 Diagram Alir Kedudukan dan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 1.4 Sistematika Penulisan Sesuai arahan ketentuan mengenai tahap tahap perumusan rancangan dokumen tahap-tahap perencanaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 20 2012-2017 ini dibagi ke dalam 11 bab dengan penjelasan sebagai berikut berikut: Bab I Pendahuluan; berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya, RPJMD sistematika penulis serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen tika penulis, RJPMD Kabupaten Mappi Mappi; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 I-8
  14. 14. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; menggambarkan kondisi umum Daerah; daerah mencakup aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka erta Pendanaan; menjelaskan kinerja keuangan masa lalu (kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah), kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu (proporsi pengguna anggaran dan analisis pembiayaan), dan kerangka pendanaan (proyeksi data masa lalu dan an), perhitungan kerangka pendanaan) pendanaan). Bab IV Analisis Isu Isu-isu Strategis; menyajikan gambaran permasalahan yajikan pembangunan dan isu isu strategis pembangunan di Kabupaten isu-isu Mappi; Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; berisi pernyataan visi misi, tujuan yataan visi, dan sasaran dari Bupati & Wakil Bupati terpilih untuk periode 20122017; Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan; menyajikan uraian strategi yang yajikan dipilih dalam mencapai tuju tujuandan sasaran, serta pentahapa arah pentahapan kebijakan tiap tahunnya tahunnya; Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Daerah; menjelaskan kebijakan umum yang digunakan sebagai dasar dalam enjelaskan menentukan program pembangunan daerah, yang dilengkapi dengan program-program pembangunan daerah yang difokuska untuk program difokuskan mencapai visi dan misi Kepala Daerah Daerah; Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan; Menjelaskan semua program prioritas Kabupaten Mappi ; yang disertai dengan indikasi pendanaannya. Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah; menjelaskan penetapan indikator kinerja daerah yang menggambarkan target yang ditetapkan dan capaian keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati terpilih pada masa akhir periode masa jabatan asa jabatan; Bab X Pedoman Masa Transisi dan Kaidah Pelaksanaan menjelaskan doman Pelaksanaan; ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan serta perencanaan, tata laksana RPJM Kabupaten Mappi tahun 2012-2017 RPJMD 2017; Bab XI Penutup; merupakan penutup dari keseluruhan tulisan tentang ; RPJMD Kabupaten Mappi tahun 2012-2017. 1.5 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2012– –2017 ini adalah menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang berfungsi sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 I-9
  15. 15. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI (1) menjadi pedoman dan acuan seluruh unsur stakeholder pembangunan enjadi pembangunandalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mappi sesuai dengan visi, misi cita dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih terpilih,agar seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkap satu melengkapi dengan yang lainnya dan lainnya; (2) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan KerjaPerangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renja SKPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah SKPD), (RKPD)untuk setiap jangka waktu tahunan selama lima tahun. untuk Selanjutnya, tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mappi tahun 2012-2017 ini adalah: 1. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah; 2. Memungkinkan terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 3. Mengoptimalkan partisipasi pelaksanaan,maupun pengawasan; ,maupun 4. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi lokal, regional dan nasional sekaligus memberi pemahaman mengenai arah dan tujuanyang ingin dicapai dalam mewujudkan visi d misi dan Kabupaten Mappi, sehingga memungkinkan terciptanya penggunaan sumber , memungkinkan daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan berkelanjutan; 5. Mengoperasionalkan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke rasionalkan dalam rumusan rencana strategis yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program, sehingga tujuan dan sasaran yang dicita citakan dapat tercapai; dicita-citakan 7. Memelihara konsistensi dan kesinambungan proses maupun hasil hasil-hasil pembangunan antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka panjang tujuan dengan tujuan perencanaan penganggaran lima tahunan serta tahunan pembangunan daerah; angunan 8. Menyediakan pedoman dan acuan resmi bagi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renstra dan Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD dan APBD; 9. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja pembangunanmaupun kinerja SKPD pelaksana dalam menyelenggarakan maupun fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 masyarakatdalam dalam perencanaan, I-10
  16. 16. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN MAPPI KABUPATEN M APPI merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke Provinsi Papua --- yang ditetapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002 --Undang-Undang dengan cakupan wilayah pada tahap awal pembentukkan secara administratif mencakup distrik Haju, Nambioman Bapai, Edera, Assue, Citak Mitak dan Obaa. Mitak, Penetapan sedemikian selain didasarkan pada kesepakatan formal pembentukkan dan pemekaran wilayah Kabupaten baru, juga mempertimbangkan aspek historis Kabupaten yaitu didasarkan pada cakupan wilayah pembangunan yang dirintis oleh misionaris Gereja Katolik yang pertama masuk di Mappi pada tahun 1937. Sementara itu, dari sisi pandang sosio-kultural masyarakat adat Mappi, dikenal pula cakupan wilayah kultural Mappi, yang disebut sebagai ’Wilayah Kebudayaan Mappi’ yang terbentang mulai dari perbatasan dengan Kabupaten Merauke (Sungai Digoel dan kawasan Muara Digoel) sampai dengan sebagian wilayah di perbatasan Kabupaten Asmat (Sungai Asmat), Bovendigoel, dan Merauke. Struktur sosial budaya masyarakat yang berada dalam bentang wilayah sedemikian luas tersebut mencakup 12 suku asli dengan keragaman bahasa dan karakteristik adat tradisinya, yang terdiri dari 4 (empat) suku besar, yaitu: suku Awyu, suku Taghai, suku Wiyaghar, dan suku Kuruway Citak u (Koroway), dan 8 (delapan) suku kecil, yaitu: suku Kima-Ghima, suku Asmat, suku , Ghima, Uyaghar, suku Sawi, suku Tamario, suku Atokhoim, suku Yelmek, suku Mitak, dan suku Bismam (Basman).Sebagian besar dar suku-suku tersebut masih mempunyai pola .Sebagian dari hidup dan struktur sosio-kultur masyarakat ’peramu’. Perencanaan dan pembangunan di Mappi --- yang kemudian dikenal dengan sebutan Onderafdeling Mappi, yaitu wilayah administratif pemerintah yang lebih rendah dari kabupaten dan lebih tinggi dari distrik --- sampai dengan periode 1950 1950-an dilakukan oleh Pemerintah Belanda, yang mendorong pembangunan dan pengembangan Mappi terutama untuk pengembangan kawasan perkebunan karet dan kelapa. Kemudian, pada periode 1970 1970-an sampai dengan 1990-an, kegiatan perencanaan an, dan pelaksanaan pembangunan dikelola dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Ditinjau dari aspek hukum formal maupun hukum adat,, bentang wilayah Kabupaten itinjau Mappi relatif sangat luas. Oleh sebab itu proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Mappi dihadapkan pada beragam kendala yang tidak mudah untuk ditangani secara cepat dan tepat Dalam satu dekade terakhir terhitung sejak tepat. pembentukkannya di tahun 2002 saat ini Kabupaten Mappi baru memasuk tahap 2002, memasuki pembangunan jangka menengah (5 tahun) kedua dengan hasil-hasil pembangunan kedua, hasil yang belum menunjukkan perubahan signifikan banyak sektor. signifikandi Kecenderungan pola pembangunan yang dilakukan secara parsial dan sporadis, serta terfokus pada kawasan kawasan-kawasan yang mudah diakses, relatif mendominasi konsep perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mulai awal periode terbentuknya Kabupaten Mappi (2002) sampai awal periode pemerintahan definitif pertama (2006/2007). Pola pembangunan terencana dan sistematis terla terlaksana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-1
  17. 17. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI pada periode pemerintahan definitif pertama (2007 2011), dimana (2007-2011), penyelenggaraan pembangunan telah mulai menerapkan pola pembangunan berjangka yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi. Selanjutnya, dalam konteks pembentukan dan penetapan wilayah, prosesnya secara substansi dilandasi oleh tatanan wilayah hukum adat yang merupakan salah satu kekuatan filosofis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mappi. Pada awal pembentukannya (2002), Kabupaten Mappi terdisi dari 6 (enam) Distrik, yang selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 dilakukan pemekaran menjadi 10 (sepuluh) Distrik. Kemudian dilakukan kembali pemekaran Distrik melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 menjadi 15 (lima belas) Distrik. Dengan demikian, pada akhir tahun 2011, Kabupaten Mappi secara administratif terdiri dari 15 (lima belas) Distrik yang membawahkan sejumlah 156 Desa dan 1 Kelurahan. 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI Kabupaten Mappi adalah salah satu wilayah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke Provinsi Papua yang mencakup sejumlah wilayah distrik yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Merauke. Merujuk pada arahan perencanaan penggunaan ruang dan lahan yang tertuang dalam dokumen R Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Mappi Tahun 2010 2030, beberapa bagian 2010-2030, perencanaan wilayah --- yang semula telah dirancang dalam RTRW Kabupaten Merauke sebelum pemekaran kabupaten baru --- telah mengalami sejumlah perubahan, secara administrasi kewilayahan maupun secara teknis (peruntukkan kewilayahan ruang dan lahan / kawasan). Dalam konteks RTRWN maupun RTRW Provinsi Papua, kedudukan dan peran Kabupaten Mappi sebagai salah satu kawasan yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).Oleh karenanya cakupan pelayanan yang terselenggara di wilayah Oleh Kabupaten Mappi --- relevan dengan pendekatan dan strategi pembangunan dan pengembangan kota-kota yang berbasis pembangunan kutub (polarized kota development), yaitu terbentuknya rantai sistem perkotaan secara berjenjang dari distrik sampai dengan kampung yang didukung prasarana wilayah ---setidaknya dikembangkan untuk dapat memenuhi kriteria yang tidak terbatas pada pelayanan lintas distrik akan tetapi juga bersifat lintas wilayah. Sejalan dengan konsepsi tersebut, dalam konteks wilayah juga ditetapkan kawasan yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kepi di Distrik Obaa dan Bade di Distrik Edera. F Fokus pembangunan di wilayah tersebut diarahkan pada pengembangan sektor permukiman permukiman(termasuk prasarana dan sarana perumahan dan permukiman), pertanian(termasuk perkebunan, peternakan, perikanan) pertanian(termasuk perikanan), kehutanan, dan perairan (rawa-rawa, sungai, dan laut), yang didukung perluasan cakupan kegiatan pada sektor industri,perdagangan perdagangan, jasa dan pariwisata.Pengembangan daya dukung sistem perkotaan sedemikianberpotensi Pengembangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-2
  18. 18. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI mendorong perkembangan kegiatan pembangunan sektoral di distrik lainnya sampai ke tingkat kampung. Daya dukung sektor transportasi dan telekomunikasi menjadi bagian infrastruktur wilayah yang memicu percepatan pertumbuhan di distrik lainnya. Pengembanganakses antar wilayah (distrik dan kampung) engembanganakses berbasis perairan dan udara menjadi tumpuan dalam menunjang proses percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Mappi, terutama untuk menyentuh kampung / distrik yang sulit dijangkau oleh transportasi darat. Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut, maka pemanfaatan ruang dan kawasan sesuai kondisi dan potensi lingkungan di Kabupaten Mappi sepenuhnya ditujukan pada upaya peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Secara masyarakat. konsepsional, kerangka pemikiran pengembangan kawasan (ruang dan lahan) yang melandasi perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Mappi adalah landasi seperti disajikan pada Gambar Gambar-2.1. 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Mappi merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke, yang ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun Undang-Undang 2002. Secara geografis Kabupaten Mappi terletak pada posisi 5°10’0” Lintang Utara - 7°30’0” Lintang Selatan dan 138°30’0” Bujur Barat - 140°10’0” Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 28.518 km². , Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Mappi mempunyai batas batas-batas wilayah sebagai berikut:  Sebelah Utara : Distrik Atsy dan Distrik Suator Kabupaten Asmat; Atsy  Sebelah Selatan : Distrik Kouh, Distrik Mandobo, dan Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel;  Sebelah Barat : Distrik Pantai Kasuari, Distrik Fayit Kabupaten Asmat dan Laut Arafura; dan  Sebelah Timur : Distrik Okaba dan Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke. dan Wilayah Kabupaten Mappi terbagi menjadi 15 (lima belas) wilayah Distrik, yang secara legal formal ditetapkan pada TA 2009 (Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 3 Tahun 2009) dan secara fungsional dioperasionalkan bertahap mulai pada bertahap TA 2010. Pada Tabel-2.1 disajikan data Wilayah Administrasi Kabupaten Mappi .1 ilayah dirinci berdasarkan pembagian wilayah Distrik (15 Distrik). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-3
  19. 19. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya
  20. 20. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI Tabel-2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Mappi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Distrik SYACHAME BAMGI YAKOMI EDERA VENAHA NAMBIOMAN BAPAI MINYAMUR OBAA PASSUE HAJU ASSUE CITAK MITAK KAIBAR PASSUE BAWAH TI-ZAIN Ibukota Asset Yeloba Yame Bade Sahapikya Mur Kabe Kepi Kotiak Yagatzu Eci Senggo Amazu Wonggi Kumaban Jumlah Jumlah Kampung / Kelurahan 6 Kampung 5 Kampung 5 Kampung 6 Kmp + 1 Kel 7 Kampung 14 Kampung 10 Kampung 17 Kampung 10 Kampung 18 Kampung 15 Kampung 7 Kampung 6 Kampung 6 Kampung 5 Kampung Keterangan Perda No. 3/2009 Perda No. 3/2009 Perda No. 3/2009 Perda No. 7/2006 Perda No. 7/2006 Perda No. 7/2006 Perda No. 7/2006 Perda No. 3/2009 Perda No. 3/2009 137 Sumber: BAPPEDA, Bag Bina Pemerintahan Setda, dan BPS Kabupaten Mappi, data diolah kembali, 2011 Kondisi fisik geografis Kabupaten Mappi sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan berawa --- rawa-rawa permanen yang ditutupi oleh hutan sagu dan nipah rawa dengan tingkat kemiringan 0% - 8,0% yang mencakup sekitar 70% luas wilayah --serta hamparan savana yang luas. Dataran tinggi berbukit dan berbatu dapat ditemukan di arah Utara wilayah Kabupaten Mappi atau daerah pedalaman --wilayah bukit berbatu yang ditutupi hutan hujan tropis dengan tingkat kemiring kemiringan 5% - 12% yang mencakup sekitar 30% luas wilayah.. Profil topografis wilayah Kabupaten Mappi hanya menunjukkan satu level ketinggian yaitu antara 0,0m – 100,0m dari permukaan laut (mdpl) (mdpl). Kabupaten Mappi mempunyai 9 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdir dari 14 terdiri Sungai, dengan Sungai Digul sebagai sungai terpanjang (sekitar 180 km) yang bermuara di Laut Arafura. Dengan demikian, Kabupaten Mappi merupakan kawasan yang didominasi oleh kawasan perairan, yang terdiri dari kawasan rawa rawa-rawa, perairan sungai, dan laut. Kondisi iklim di seluruh wilayah Kabupaten Mappi tergolong iklim tropis, dengan perbedaan kondisi yang cukup signifikan antara musim kemarau dengan musim hujan. Musim hujan umumnya terjadi antara bulan Desember sampai dengan April, . dengan curah hujan berkisar antara 1.500 mm - 2.014 mm per per-bulan. Musim kemarau relatif lebih pendek dari musim hujan, dan umumnya terjadi antara bulan Mei sampai dengan November, seh sehingga sangat dipengaruhi oleh kondisi monsoon tenggara yang terbawa oleh udara kering Australia. Sebagaimana umumnya Australia. kawasan hujan tropis, pada musim kemarau rata-rata curah hujan mencapai > 60mm , rata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-5
  21. 21. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI per-bulan. Secara umum, rata rata curah hujan di Kabupaten M bulan. rata-rata Mappi mencapai sekitar 2.522 mm/tahun, dengan suhu minimum tercatat antara 24°C - 27°C dan maksimum antara 32°C - 34°C, dan tingkat kelembaban udara antara 78% - 81%. Dengan struktur tanah yang terdapat di Kabupaten Mappi memberikan harapan untuk peningkatan pertanian dan perkebunan. Struktur tanah yang dimaksud an adalah alluvial terdapat di Distrik Nambioman Bapai dan Edera, pozzolith merah kuning terdapat di Distrik Edera, Obaa dan Citak mitak, organosol terdapat di Distrik Nambioman Bapai, Obaa, Citak Mitak dan hidromorf kelabu terdapat di Distrik Nambioman Bapai, Edera dan Citak Mitak. Pemanfaatan tanah lebih banyak digunakan untuk kepentingan pertanian. Potensi tanah untuk kepentingan tanaman pangan adalah untuk sawah 7.567 ha, ladang adalah 515,242 ha dan lahan perkebunan 10.860 ha. Lahan sawah yang baru digunakan di Distrik Nambioman Bapai dan Edera adalah 300 ha. Di Kabupaten Mappi terdapat 14 sungai selain itu rawa dan perairan. Sungai Digul merupakan sungai yang terpanjang yaitu 180 km dan bermuara di Laut Arafura. ngai Dari 14 sungai yang ada di Kabupaten Mappi terdapat arus yang dikenal oleh masyarakat sebagai ‘kepala arus yang merupakan potensi untuk pengembangan kepala arus’ pariwisata. Pada Tabel 2.2 disajikan data sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten 2 sungai Mappi. Tabel 2.2. Nama Sungai dengan Panjang, Lebar dan Kedalam Kedalaman No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Nama Sungai Digul Edera Mappi Ia Obaa Bapai Weldeman Daeram Yuliana Assue Prinscap Purmi Surung Suwa Panjang (km) 180 170 145 95 165 107 130 115 145 160 - Lebar (m) 300-900 80-120 50-200 40-70 25-65 60-700 70-400 40-120 50-300 40-200 - Kedalaman (m) 6-28 4-15 9-18 4-12 7-20 6-22 7-30 4-25 5-22 5-20 - Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke sat Wilayah Kabupaten Mappi sebagian besar merupakan dataran rendah berawa dengan ±42.500 ha dan rawa rawa tersebut pada musim kemarau menjadi kering 42.500 rawa-rawa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-6
  22. 22. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI sedangkan pada musim hujan menjadi rawa hanya sebagian merupakan rawa permanen. Selain itu wilayah Kabupaten Mappi memiliki wilayah laut dengan panjang pantai 215 km dan kedalamannya 1 32 m juga terdapat perairan umum 1-32 seluas ± 21.000. Kondisi iklim di seluruh wilayah Kabupaten Mappi termasuk iklim tropis dan terdapat perbedaan antara kemarau dan hujan. Musim kemarau terjadi antara bulan Mei-November sedangkan musim hujan antara bulan Desember November Desember-April. Curah hujan rata-rata setiap tahunnya 1.500 2.014 mm. Temperatur minimun berkisar rata 1.500-2.014 antara 19,4°C - 25°C dan maksi maksimum antara 26°C – 30°C,dengan tingkat kelembaban °C,dengan udara sekitar 81%. 2.1.2 Potensi Wilayah (1) Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kawasan lindung yang ditetapkan adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan berkelanjutan, sebagai kawasan yang mempunyai keterbatasan untuk dikembangkan (faktor limitasi). a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya Di wilayah Kabupaten Mappi tidak dijumpai kawasan bergambut. Dengan demikian penetapan sub kawasan lindung ini hanya terdiri dari dua macam, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. 1. Kawasan Hutan Lindung Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan kawasankawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Berdasarkan kriteria hutan lindung, kawasan hutan lindung di lindung, Kabupaten Mappi meliputi lahan seluas 113.522,52 Ha yang tersebar bagian selatan meliputi Distrik Nambioman Bapai dan Distrik Minyamur. 2. Kawasan Resapan Air Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan resapan air tersebar di Kabupaten Mappi, khususnya di Distrik Nambioman Bapai dan Distrik Minyamur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-7
  23. 23. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI b. Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan kawasan-kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, se sekitar mata air, dan sekitar rawa. 1. Kawasan Sempadan Pantai Kawasan sempadan pantai adalah deretan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai. Sepanjang pantai di wilayah Distrik Nambioman Bapai, Minyamur dan Edera. Dengan luas lahan 2.541,07 Ha. 2. Kawasan Sempadan Sungai Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang buatan/kanal/saluran mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Wilayah Kabupaten Mappi mempunyai topografi yang relatif datar dan landai kearah selatan sehingga lahan dibagian selatan yang datar cenderung menampung air. Sepanjang sungai Bulaka, Sepanjang Digul Hilir, Eiladen Hilir, Eiladen Hulu, Mappi, Odamun, dan Wildeman. Sempadan sungai terdapat di semua distrik di Kabuaten Mapppi, dengan total luas sempadan sungai yaitu 39.911,14 Ha. 3. Kawasan Sekitar Rawa Kawasan sekitar rawa merupakan kawasan tertentu, disekeliling merupakan danau/waduk/rawa yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk/rawa. Kawasan rawa tersebar di wilayah Kabupaten Mappi, dengan luas lahan 54.385,28Ha. 4. Kawasan Sekitar Mata Air Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang wasan mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.Kawasan sekitar mata air terletak di wilayah Kabupaten yang memiliki mata air. Diantaranya Mata Air Bagayo yang terletak diarah Timur Kota Waemeaman, dan Mata Air Rawa terletak Tokhom yang juga merupakan tampungan sebagian aliran dari Mata Air Bagayo. c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya Kawasan lindung pada klasifikasi ini terdiri dari pantai berhutan bakau, kawasan wisata alam, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. 1. Pantai Berhutan Bakau Pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi (mangrove) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-8
  24. 24. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Rencana lokasi di Distrik Edera, Venaha, Minyamur dan Nambioman Bapai dengan total luas lahan 44.900,57 Ha. Hutan bakau paling luas terdapat di Distrik Minyamur dan Nambioman Bapai. Bapai. 2. Kawasan Wisata Alam Kawasan wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat mapun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Lokasi hutan wisata adalah di hutan hutan-hutan wilayah Kabupaten Mappi seperti adanya hutan anggrek di Distrik Kaibar. anggrek 3. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang mempunyai nilai penting adalah kawasan yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada wilayah Kabupaten Mappi, perlindungan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Rencana Kawasan Suaka Cagar Budaya yang Dilindungi diKabupaten Mappi No 1 2 Potensi Seni Budaya Obyek  Suku Anak Dalam  Tarian Adat  Pakaian Adat  Ukiran Lokasi  Di semua distrik  Di semua distrik  Di setiap Kampung  Di setiap Kampung Bangunan dan  Tempat keramat suku  Di semua distrik benda Awyu, Yaghai, peninggalan Wiyagar, Kuruway  Di setiap Distrik sejarah (artifak) Citak.  Rumah Adat Sumber: RTRW Kabupaten Mappi d. Kawasan Rawan Bencana Alam Potensi bencana alam yang ada di Kabupaten Mappi adalah pergerakan tanah, pasang air (laut, sungai, rawa), dan kekeringan. Potensi bencana alam berupa pergerakan tanah dapat terjadi jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir/tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Demikian pula dengan potensi air pasang dapat terjadi pada kondisi dan musim yang sama. Daerah-daerah yang potensial terjadi gerakan tanah hampir terdapat di daerah semua distrik di Kabupaten Mappi. Oleh karena itu, jumlah dan jenis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-9
  25. 25. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI kegiatan yang diijinkan pada kawasan sedemikian dibatasi sebagai areal pertanian tanaman tahunan atau perkebunan. Daerah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana gerakan tanah yang menyebabkan tanah longsor meliputi Distrik Obaa, Distrik Nambioman Bapai, dan Distrik Edera. Sedangkan kawasan rawan bencana banjir pasang surut terdapat di Distrik Edera, Nambioman Bapai, dan Minyamur. (2) Rencana Pola Ruang Ka Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. a. Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang digunakan sebagai tempat memproduksi hasil hutan. Pemanfaatan hasil hutan harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga potensi yang ada dapat mencukupi penyediaan sumber bahan baku bagi industri pengolahan hasil hutan secara berlanjut dan dapat mendukung pembangunan sektor lainnya. Menurut jenisnya, kawasan ini terbagi menjadi hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan yang diperuntukkan untuk hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat terbatas dengan tebang pilih dan tanam. Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.  Hutan produksi tetap  Hutan produksi terbatas Lokasi hutan produksi terbatas terdapat di Distrik Minyamur dengan luas lahan 9.553,64 Ha.  Hutan produksi yang dapat dikonversi Hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Mappi hampir terdapat di semua distrik, kecuali di Distrik Obaa dan Distrik Passue Distrik Passue, dengan luas lahan 148.028,87 Ha. engan b. Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan budidaya pertanian adalah kawasan dengan fungsi utama pertanian didasarkan pada kondisi alam, manusia dan buatan. Pemanfaatan lahan untuk pertanian dikelompokkan pada peruntukan dikelompokkan lahan pertanian lahan basah (padi sawah) dan pertanian lahan kering Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-10
  26. 26. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI (tanaman pangan lahan kering, tanaman tahunan, perkebunan dan hutan produksi). Deliniasi kawasan pertanian didasarkan pada kriteria yang dipakai dan mengacu pada pedoman kesesuaian lahan menurut pusat pedoman penelitian dan agroklimat. Kawasan tanaman pangan lahan basah adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah, dimana pengairannya dapat diperoleh baik secara alamiah maupun secara teknis. Kawasan peruntukkan pertanian terdapat hapir di seluruh distrik di Kabupaten Mappi, terutama yang mendapat sistem pengairan yang baik, dengan luas lahan peruntukkan sekitar 392.771,45 Ha. c. Kawasan Peruntukan Perkebunan Kawasan perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri. Kawasan perkebunan merupakan kawasan penyangga bagi kawasan hutan lindung yang tersebar hampir di semua distrik di Kabupaten Mappi, dengan luas lahan sekitar 1.163.392,02 Ha. d. Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan perikanan. Berdasarkan tempat pembudidayaan dibedakan:  Kawasan perikanan budidaya air tawar, Budidaya kolam dilaksanakan didaerah yang mempunyai sumber air tawar dan benih sumber yang gampang. Budidaya ini dapat dilaksanakan pada daerah pegunungan dan dataran rendah.  Kawasan perikanan budidaya air payau  Kawasan perikanan budidaya laut  Kawasan perikanan tangkap Kawasan perikanan yang ada di Kabupaten Mappi paling banyak terdapat paling di Distrik Nambioman Bapai. Luas kawasan perikanan di Kabupaten Mappi sekitar 27.412,67 Ha yang tersebar hampir di semua distrik, kecuali di Distrik Haju tidak terdapat peruntukan kawasan perikanan perikanan. e. Kawasan Peruntukan Peternakan Kawasan peternakan adalah diperuntukkan bagi kegiatan penunjangnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 kawasan yang fungsi utamanya peternakan dan segala kegiatan II-11
  27. 27. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI Peternakan di Kabupaten Mappi terdiri dari ternak sapi, kambing, babi, itik, ayam buras dan ayam kampung dengan luas lahan seluas 12.304,58 Ha, usaha perternakan ini tergolong usaha kecil dan terdapat di hampir semua distrik kecuali Distrik Haju dan Kaibar. Untuk p pengembangan peternakan dapat dikembangkan di lahan padang rumput savana, mengingat di wilayah Kabupaten Mappi banyak terdapat padang savana yang banyak menyediakan pakan ternak berupa rumput. f. Kawasan Peruntukan Pemukiman Kawasan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan bagi permukiman atau dengan kata lain untuk menampung penduduk yang ada di Kabupaten Mappi sebagai tempat hunian dengan fasilitas sosialnya. Lokasi kawasan permukiman terdiri dari dua yaitu pemukiman kota dan pemukiman desa. 1. Permukiman Kota Kawasan permukiman perkotaan dapat terdiri atas bangunan rumah tempat tinggal, baik berskala besar, sedang, kecil; bangunan rumah campuran tempat tinggal/usaha, dan tempat usaha. Arahan permukiman perkotaan di Kabupaten Mappi adalah di kampung pusat pertumbuhan, dimana kampung ini merupakan kampung yang menjadi simpul jasa dan simpul distribusi dari kampung-kampung sekitarnya. Kampung pusat pertumbuhan di -kampung Kabupaten Mappi salah satunya terdapat di Distrik Assue yaitu Khanami. 2. Permukiman Pedesaan Kawasan perdesaan adalah kawasan dengan fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi dan budaya yang kental berciri pedesaan. Kampung kampung di Kabupaten Kampung-kampung Mappi mempunyai tingkat kepadatan yang rendah dan kegiatan utamanya adalah perkebunan, kehutanan, pertanian dan a permukiman transmigrasi. Kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Mappi terdiri dari fungsi sebagai permukiman perdesaan, diarahkan sebagai kawasan hunian dengan kegiatan dominan adalah sektor pertanian. Lokasi permukiman berada pada hampir seluruh wilayah Kabupaten Mappi dengan luas 13.370,8 Ha. Kawasan ini diarahkan dapat menunjang kegiatan pertanian modern untuk menunjang kegiatan ekonomi dengan sumber daya setempat untuk memanfaatkan lokasi yang dekat dengan kawasan kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-12
  28. 28. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI g. Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, pada Bab I Ketentuan Umum Undang Pasal 1 butir 7). Pengembangan wisata di Kabupaten Mappi yaitu Wisata Taman Anggrek yang ada di Distrik Kaibar atau tepatnya terdapat di Kampung Fomu dengan luas wilayah 4.113,77 Ha dan pengembangan Wisata Pantai Wagin, terletak di Kampung Wagin (Distrik Nambioman Ba Bapai) dengan luas wilayah kurang lebih 886,48Ha. Wisata kepala arus, dengan loksi pusat objek wisata di Mappi Pos. Wisata sejarah bangunan penjara pemerintahan Belanda di Masin Distrik Obaa. h. Kawasan Peruntukkan Lainnya Rencanakawasan peruntukan lainnya terdiri dari kawasan perdagangan awasan dan jasa serta kawasan industri. 1. Kawasan Perdagangan dan Jasa 2. Kawasan perdagangan dan jasa dibedakan berdasarkan tingkat pelayanannya, yaitu yang memiliki fungsi pelayanan tingkat distrik dengan pengelompokkan letak, terletak di seluruh distrik (Distrik hirarki II dan III), yaitu Distrik Haju, Assue, Distrik Citak Mitak, dan Distrik Nambioman Bapai. Luas kawasan perdagangan dan jasa di Kabupaten Mappi adalah 36,96 Ha. Kawasan Industri Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Keppres No. 98/1993). Beberapa industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Mappi adalah:  Kawasan Industri Pengolahan Ikan, akan dikembangkan di Wagin, Distrik Minyamur dengan luas lahan 30,54 Ha. Industri agin, pengolahan ikan tersebut untuk menunjang adanya potensi perikanan yang cukup besar di Wagin.  Kawasan Agroindustri, dikembangkan di Distrik Edera dengan luas lahan 290,37 Ha. Agroindustri dikembang dikembangkan untuk menunjang pertanian di Bade yang dalam perencanaan akan dikembangkan pertanian sawah irigasi teknis sebagai lumbung padi Kabupaten Mappi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-13
  29. 29. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah Provinsi Papua adalah bencana gempa, dampak kenaikan muka air (pasang) laut, dan bencana kekeringan. Potensi bencana ini umumnya bersifat temporer, baik secara lokasi maupun waktu. Namun demikian, pada kawasan-kawasan yang mempunyai kecenderungan terjadi bencana -kawasan ini, sedapat mungkin diadakan pembatasan dalam kegiatan budidaya, khususnya permukiman. Mekanisme dan prosedur pengungsian penduduk perlu dilakukan sedini mungkin. Daerah yang termasuk kategori rawan bencana banjir pasang surut encana terdapat di Distrik Edera, Nambioman Bapai, dan Minyamur. Daerah gerakan tanah dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan, daerah daerah yang potensial terjadi gerakan daerah-daerah tanah hampir terdapat di semua distrik di Kabupaten Mappi. Kegiatan yang diijinkan pada kawasan ini adalah sebagai areal pertanian tanaman tahunan atau perkebunan.Daerah yang termasuk kategori rawan bencana gerakan tanah yang Daerah menyebabkan tanah longsor meliputi: Distrik Obaa, Distrik Nambioman Bapai, dan Distrik Edera. 2.1.4 Demografi Jumlah penduduk di Kabupaten Mappi mengalami peningkatan setiap tahunnya tahunnya. Pada tahun 2009 tercatat sejumlah 80.263 jiwa yang kemudian meningkat sekitar 1,41% menjadi 81.395 jiwa pada tahun 2010, dan diperkirakan mencapai 82.251 jiwa pada tahun 2011.Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kepadatan Seiring penduduk di Kabupaten Mappi juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun an, 2 dan tahun 2011 meningkat menjadi 2,88 jiwa per 2010 tercatat 2,85 jiwa per per-km perkm2.Pada Tabel-2.4 disajikan rangkuman data kepadatan penduduk berdasarkan Distrik, yang mana tahun 2011 menunjukkan bahwa Distrik Obaa merupakan wilayah yang terpadat ( (8,74 jiwa per-km2). Sementara itu, Distrik Venaha dan Kaibar merupakan distrik dengan kepadatan penduduk terendah, yaitu masing masingmasing 1,03 jiwa per-km2 dan 1,33 jiwa per-km2. Berdasarkan perkembangan komposisi penduduk menurut usia dan jen kelamin, jenis didapat gambaran bahwa rasio tingkat ketergantungan (depedency ratio) di Kabupaten Mappi relatif masih cukup tinggi. Pada tahun 2009 tercatat bahwa tingkat ketergantungan mencapai 73,51 yang meningkat menjadi 75,42 pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 ini diperkirakan meningkat menjadi sekitar 76,72 --yang menunjukkan kondisi bahwa setiap seratus penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 77 jiwa penduduk bukan usia produktif(1)(lihat Tabel Tabel-2.5). (1) Terdapat kecenderungan meningkatnya angka ketergantungan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, yang mana pada dasarnya disebabkan oleh tingkat pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif hanya sekitar 0,31% atau relatif lebih rendah dari tingkat pertumbuhan penduduk usia n nonproduktif (usia muda) yang mencapai 2,20%; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-14
  30. 30. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI Tabel-2.4 Distribusi Jumla dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Mappi Jumlah Menurut Distrik Tahun 2006-2011 Tabel-2.5 Depedency Ratio (Angka Beban Ketergantungan) Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Mappi Tahun 2009, 2010, dan 2011 No. Jenis Kelamin Usia Produktif Usia Produktif 65+ Depedency Ratio Youth Depedency Ratio Old Depedency Ratio (15-64 64 Tahun) 0 - 14 24.267 22.702 46.969 17.989 15.949 33.938 313 276 589 75,42 71,47 73,51 68,76 68,41 68,59 2,27 1,87 2,07 24.219 22.182 46.401 18.136 16.345 34.481 263 250 513 75,97 74,81 75,42 74,88 73,68 74,31 1,08 1,13 1,10 (YDR) (ODR) Tahun 2009 1. 2. Laki-laki Perempuan Jumlah Tahun 2010 1. 2. Laki-laki Perempuan Jumlah Tahun 2011 1. 2. Laki-laki 24.476 18.476 232 76,43 75,49 0,95 Perempuan 22.068 16.763 236 77,03 75,96 1,07 Jumlah 46.544 35.239 468 76,72 75,71 1,01 Sumber: SUSENAS Kor dalam IPM, Bappeda & BPS Kabupaten Mappi Tahun 2009, Hasil Analisis Tahun 2011; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-15
  31. 31. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Mappi dilakukan terhadap indikator-indikator pertumbuhan PDRB laju inflasi, PDRB, PDRB per kapita, dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan Sementara kemiskinan. itu, untuk indikator-indikator yang mencakup indeks gini, pemerataan pendapatan indikator versi Bank Dunia, indeks ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional) regional), dan angka kriminalitas yang tertangani, belum dapat dilakukan mendekati tertangani, perkiraan yang akurat mengingat keterbatasan informasi dan data mengingat data-data yang tersedia. a. Pertumbuhan PDRB Pembangunan ekonomi Kabupaten Mappi sepanjang periode 2006 2006-2011 berdasarkan perkembangan indikator ekonomi makro menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun, yang antara lain dapat dilihat dari ke-tahun, trendpertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). pertumbuhan Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Mappi tahun 2010 tercatat mengalami peningkatan sebesar 1 14,85%, yaitu dari Rp. 657,91 Milyar pada tahun 2009 ilyar menjadi Rp. 755,64 Milyar pada tahun 2010. Secara kondisional, n 55,64 nilai peningkatan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan trendpeningkatanpada tahun sebelumnya yang tercatat me pada mencapai 27,45%, yaitu dari Rp. 516, 6,21 Milyar pada tahun 2008 menjadi Rp. 657,91 Milyar pada tahun 2009. Kondisi sedemikian ditengarai merupakan implikasi dari pertumbuhan pada tahun 2008 yang juga lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat mencapai 30,77%, yaitu dari Rp. 394,74 Milyar 30,77%, pada tahun 2007 menjadi Rp. 516,21 Milyar pada tahun 2008. Berdasarkan trend sedemikian, perkembangan ekonomi Kabupaten Mappi tahun 2011 diperkirakan masih mampu tumbuh sekitar 13,94% dari tahun 2010 atau naik dari semula Rp. 755,64 Milyar pada tahun 2010 menjadi Rp. 860,96 Milyar pada tahun 2011. Selanjutnya, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2000) Kabupaten ga Mappi tahun 2010 tercatat meningkat sebesar 9,78%, yaitu dari Rp. 2 %, 271,32 Milyar pada tahun 2009 menjadi Rp. 297,85 Milyar pada tahun 2010. Peningkatan tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang eningkatan tercatat mencapai 12,14%, yaitu dari Rp. 241,94 Milyar pada tahun 2008 pai menjadi Rp. 271,32 Milyar pada tahun 2009. Trend perlambatan pertumbuhan PDRB ADHK sedemikian juga merupakan implikasi dari pertumbuhan tahun 2008 yang juga lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat mencapai 16,26%, yaitu dari Rp. 208,11 Milyar pada tahun rcatat 2007 menjadi Rp. 241,94 Milyar pada tahun 2008. Berdasarkan trend Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-16
  32. 32. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI tersebut, perkembangan ekonomi Kabupaten Mappi tahun 2011 berpotensi , untuk tumbuh sekitar 1 4% dari tahun 2010 atau naik dari semula Rp. 14,24% 297,85 Milyar pada tahun 2010 menjadi Rp. 340,26 Milyar pada tahun 2011. 6 Mencermati perkembangan kondisi sebagaimana diuraikan diatas, peningkatan PDRB Kabupaten Mappi tahun 2010 --- baik ADHB maupun ADHK (2000) --menunjukkan nilai peningkatan yang lebih rendah (mengalami perlambatan mengalami pertumbuhan)dibandingkan tahun 2009 maupun tahun tahun sebelumnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun secara konsisten tetap menunjukkan pertumbuhan nilai nominal. Kondisi sedemikian merupakan indikasi bahwa meskipun terjadi trend perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari perubahan nilai tambah pada kegiatan sektoral, namun kegiatan perekonomi di Kabupaten ekonomian Mappi berlangsung terus dan berkembang cukup baik apabila diukur dari peningkatan nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. Laju Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi(LPE) Kabupaten Mappi tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan relatif cukup baik, diukur berdasarkan pertumbuhan PDRB tahun 2006-2010 dan perkembangannya pada 2011 yang menunjukkan potensi peningkatan sekaligus percepatan pertumbuhan yang cukup baik hingga mencapai 13,94% (PDRB ADHB) dan pertumbuhan riil sekitar 14,24% (PDRB ADHK 2000). Pada Tabel-2.6 dan Tabel Tabel-2.7 disajikan gambaran PDRB Kabupaten Mappi masing masing Atas Dasar Harga Berlaku masing-masing dan Atas Dasar Harga Konstan (2000). Perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Mappi dalam lima tahun truktur terakhir didominasi oleh sektor bangunan dan jasa-jasa. Hal tersebut dapat jasa. dilihat dari peran dan kontribusi sektor sekunder dan sektor tersieryang menunjukkan angka pertumbuhan yang terus meningkat cukup signifikan dalam kurun 5 tahun. Penurunan peran dan kontribusi sektor primer mulai terjadi pada tahun 2008, dimana pada tahun 2007 masih mencapai 31,55% dengan peran dan kontribusi sektor pertanian yang mencapai 31,08% dari pertanian total PDRB (ADHB). Sementara itu, peran dan kontribusi sektor sekunder pada tahun 2007 tercatat mencapai 26,92% dengan kontribusi terbesar dari sektor bangunan yang mencapai angka 26,48%, dan sektor tersier tercatat mencapai 41,53% dengan kontribusi terbesar dari sektor jasa 1,53% jasa-jasa yang mencapai angka 28,67%. Pada tahun 2008 terjadi penurunan peran dan kontribusi sektor primer dalam pembentukan PDRB (ADHB) menjadi 26,84% dengan kontribusi sektor pertanian yang menunjukkan penurunan cukup signifikan menjadi penurunan hanya sekitar 26,40%. Sejalan dengan itu, terjadi peningkatan peran dan kontribusi sektor sekunder menjadi 30,10% dengan kontribusi terbesar dari sektor bangunan yang mencapai 29,72% terhadap total PDRB (ADHB), dan sektor tersier menjadi 43,06% dengan kontribusi terbesar dari sektor jasa er jasajasa yang mencapai 30,47% terhadap total PDRB (ADHB). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-17
  33. 33. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mappi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 200 2006–2011 (Juta Rupiah) Sumber: Bappeda Kabupaten Mappi Januari 2012, diolah kembali Mappi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-18
  34. 34. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mappi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 200 2006–2011 (Juta Rupiah) Sumber: Bappeda Kabupaten Mappi Januari 2012, diolah kembali Mappi, Pergeseran peran dan kontribusi sektoral dalam struktur ekonomi struktur Kabupaten Mappi terus berlanjut hingga pada tahun 2010 tercatat bahwa 0 dominasi sektor sekunder dan tersier menunjukkan kontribusi masing masingmasing sebesar 35,50% dan 40,32%. Sementara itu, sektor sektor-sektor yang menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB (ADHB) juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-19
  35. 35. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI mengalami pergeseran dimana sektor bangunan merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB (ADHB) dengan nilai kontribusi r mencapai 35,17% atau sekitar Rp. 265,74 Milyar, dan sektor jasa jasa-jasa menjadi kontributor terbesar kedua dengan nilai kontribusi mencapai 27,81% atau sekitar Rp. 210,13 Milyar. Sementara itu, sektor pe pertanian sebagai komponen unggulan untuk sementara mengalami penurunan menjadi kontributor terbesar ketiga dengan nilai kontribusi sebesar 23,75% atau sekitar Rp. 179,48 Milyar. Evaluasi terhadap data statistik ekonomi menunjukkan gambaran bahwa selama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode I tahun 2007 2007-2011 telah terjadi perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Mappi. Hal ini dapat dilihat dari penurunan peran dan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB setiap tahun tahunnya. Selama tahun 2005-2007 sektor pertanian memberi kontribusi lebih tinggi dari 2007 semua sektor lainnya namun pada tahun-tahun berikutnya menurun lainnya, tahun drastis(tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011).. Sementara itu berdasarkan itu, persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha, sebanyak 80% lapangan bekerja di sektor pertanian. Penurunan share sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB sangat dipengaruhi oleh penurunan kontribusi semua subsektor pertanian. Oleh karenanya,, perhatian lebih serius terhadap sektor ini perlu dilakukan untuk mencegah dampak yang berkepanjangan terhadap kan perekonomian daerah, khususnya dampak langsung terhadap kehidup kehidupan masyarakat berupa potensi meningkatnya angka kemiskinan. Disamping itu, sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang menjadi orienta utama orientasi dalam rangka membangun masyarakat khususnya dan Kabupaten Mappi pada umumnya. Struktur ekonomi Kabupaten Mappi tahun 201 menunjukkan kondisi yang 2011 umumnya berkembang sebagaimana tahun tahun sebelumnya. Perbedaan tahun-tahun yang terjadi terbatas pada pertumbuhan dan nilai kontribusi dalam pertumbuhan pembentukkan PDRB. Pada Gambar-2.2 disajikan komposisi nilai kontribusi setiap sektor terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yang memperlihatkan bahwa sektor bangunan dan sektor Jasa-jasa merupakan -jasa dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Mappi. Selanjutnya sub sektor Pemerintahan Umum sub-sektor memberikan kontribusi terbesar terhadap penciptaan nilai tambah pada sektor jasa-jasa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-20
  36. 36. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI Gambar 2.2 Komposisi Peran dan Kontribusi Sektoral Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Mappi Tahun 201 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) Sumber: Bappeda Kabupaten Mappi Januari 2012, diolah kembali Mappi, Pertumbuhan PDRB ADHK juga merupakan indikator kinerja perekonomian. ertumbuhan Pada Gambar-2.3 disajikan trend perkembangan LPE Kabupaten Mappi 3 tahun 2006-2011 yang menunjukkan fluktuasi kinerja perekonomian 1, Kabupaten Mappi. Secara umum, perkembangan LPE Kabupaten Mappi periode 2006-201 cukup baik, meskipun perkembangan pada masing 2011 masingmasing tahun menunjukkan tingkat capaian yang berbeda secara signifikan. LPE cukup pesat terjadi pada tahun 2006 (28,54%) yang kemudian mengalami perlambatan cukup signifikan pada tahun berikutnya (tahun 2007, 11,1%). Pola tersebut terulang kembali dimana kinerja perekonomian yang kembali meningkat cukup baik di tahun 2008 (16,26%), dan kembali mengalami perlambatan pada tahun 2009 (12,14%). Pada tahun 2010 terjadi mbatan Pada perlambatan hingga mencapai titik pertumbuhan terendah dalam lima tahun terakhir (2006-2010 yaitu hanya mencapai 9,78%. 2010), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-21
  37. 37. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI Gambar 2.3 Perkembangan LPE Kabupaten Mappi Tahun 200 2011 2006-201 Atas Dasar Harga Konstan Sumber: Bappeda Kabupaten Mappi, Januari 2011 diolah kembali upaten 2011, b. Laju Inflasi Perkembangan inflasi umum di Kabupaten Mappi dalam kurun waktu 20052010 menunjukkan trend kenaikan rata-rata sebesar 2,05 atau sekitar 205% setiap tahunnya (lihat T Tabel-2.8). Inflasi yang cenderung naik setiap tahun tersebut terjadi karena distribusi barang dan jasa yang kadang kadang-kadang masih terkendala oleh kesulitan transportasi dari/menuju ke pusat pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal di Kabupaten Mappi sehingga belum dapat di Mappi, dilakukan dalam waktu yang cepat dan biaya yang efisien (cukup rendah) Hal tersebut rendah). menyebabkan harga dasar (base cost) tidak stabil (fluktuatif) dan cepat mengalami kenaikan, yang mana implikasinya dapat terjadi terhadap harga an, hargaharga hampir semua komoditas. Tabel-2.8 Perkembangan Tingkat Perubahan Harga (Inflasi) Kabupaten MappiTahun 2006-2011 Sumber : Bappeda Kabupaten Mappi Hasil Analisis, Januari 2011, diolah kembali Mappi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-22
  38. 38. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Secara umum, kinerja capaian hasil pembangunan dalam cakupan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mappi menunjukkan trend perkembangan cukup baik. Hal tersebut dilihat dari angka capaian indikator indikator makro pembangunan pada indikator-indikator fokus kesejahteraan sosial yang terus menunjukkan peningkatan. Adapun indikator makro pembangunan yang diterapkan dalam mengukur kemajuan pembangun pembangunan dalam fokus kesejahteraan sosial mencakup aspek aspek pendidikan, kesehatan, aspek-aspek kemiskinan, dan kesempatan kerja (ketenagakerjaan). Untuk sementara, aspek aspekaspek kemiskinan, kepemilikan tanah (persentase jumlah penduduk yang memiliki (persentase lahan), dan kriminalitas (angka kriminalitas yang tertangani) belum dapat s diterapkan dikarenakan keterbatasan data data dan informasi yang tersedia. data-data a. Pendidikan a) Angka melek huruf Salah satu indikator capaian keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatnya kualitas pengetahuan masyarakat yang ditunjang oleh perkembangan kualitas pendidikan. Aspek utama yang menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan adalah menurunnya angka buta huruf atau meningkatnya angka melek huruf. Angka buta huruf merupakan salah satu indikator yang menunjukkan potensi kemampuan penduduk untuk dapat berkomunikasi secara tertulis, yang merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan , untuk dapat mencapai kehidupan yang sejahtera. Dalam lima tahun terakhir tercatat bahwa jumlah masyarakat yang buta huruf terus menurun dari 68,70% (2007) menjadi sekitar 68,57% (2010), yang mana seiring dengan itu jumlah penduduk melek huruf meningkat dari 31,30% (2007) menjadi sekitar 31,43% (2010). Perkembangan jumlah menjadi penduduk melek huruf di Kabupaten Mappi relatif lambat, pada Tabel Tabel-2.8 disajikan data perkembangan angka melek huruf tahun 2006 sampai dengan 2010. Tabel-2.9 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2006 2006-2010 Kabupaten Mappi Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 Angka Melek Huruf 31,30 31,30 31,30 31,35 31,43 Angka Buta Huruf 68,70 68,70 68,70 68,65 68,57 Sumber: BPS Kab Mappi, Dinas P&P Kab Mappi, Bappeda Kab Mappi, 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-23
  39. 39. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI b) Angka rata-rata lama sekolah rata Dalam lima tahun terakhir (tahun 2006 2010), perkembangan tingkat 2006-2010), pendidikan masyarakat di Kabupaten Mappi menunjukkan peningkatan yang relatif lambat (lihat Tabel Tabel-2.10). Pada tahun 2006 tercatat bahwa ). masyarakat di Kabupaten Mappi rata rata baru mencapai jenjan pendidikan rata-rata jenjang tingkat dasar kelas 3, dan dalam kurun waktu lima tahun baru dapat mencapai pendidikan tingkat dasar kelas 4 (tahun 2010). Perkembangan sedemikian merupakan indikasi bahwa perlu ditempuh upaya yang lebih keras agar sasaran pokok untuk dapat mencapai minimal pendidikan dasar 9 mencapai tahun dan merintis pendidikan minimal 12 tahun dapat diwujudnyatakan. Pada Tabel-2.10 disajikan gambaran capaian tingkat pendidikan yang ditunjukkan dari angka rata rata-rata lama sekolah. Tabel-2.10 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2006-2010 Rata 2010 Uraian Rata-rata Lama Sekolah 2006 2007 2008 2009 2010 2,80 3,80 3,80 3,89 4,27 Sumber: BPS Kab Mappi, Dinas P&P Kab Mappi, Bappeda Kab Mappi, 2010 c) Angka Partisipasi Kasar APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia ya yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang endidikan. bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Pada Tabel-2.11 disajikan data Angka ajikan Partisipasi Sekolah ( (APK) untuk 5 tahun terakhir. No. 1 2 3 Tabel-2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APK) Kabupaten Mappi Tahun 2006-2010 APK 2006 2007 2008 2009 SD/MI (7 – 12 tahun) SMP/MTs (13 – 15 tahun) SMA/MA/SMK (16 – 18 tahun) - 124,7 40,58 26,67 2010 111,19 111,19 101,99 73,99 73,99 54,99 28,59 28,59 22,82 Sumber: BPS Kab Mappi, Dinas P&P Kab Mappi, Bappeda Kab Mappi, 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-24
  40. 40. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI d) Angka Pendidikan Yang Ditamatkan APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah.APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat perencanaan kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Pada Tabel-2.12 disajikan gambaran mengenai perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan berdasarkan kepemilikan ijasah pendidikan terakhir. Tabel-2.12 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan(APT) Kabupaten Mappi Tahun 2006-2010 No. APK 2006 2007 2008 2009 1 Tidak punya ijazah 51,16 58,47 51,20 2 SD/MI 31,02 28,98 34,00 3 SMP/MTs 11,76 7,88 9,30 4 SMU/MA 3,03 3,05 4,00 5 SMK 1,60 0,36 6 Diploma/Sarjana 1,43 1,26 1,50 2010 30,20 33,80 22,30 11,40 2,40 Sumber: BPS Kab Mappi, Dinas P&P Kab Mappi, Bappeda Kab Mappi, 2010 Berdasarkan perkembangan kondisi yang ada, didapat bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan pada umumnya menunjukkan peningkatan cukup baik. APT SD meningkat dari 31,02% (2007) menjadi 33,80% (2010). menjadi Demikian pula untuk jenjang pendidikan lainnya, jumlah penduduk yang dapat mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan, meskipun relatif lambat. e) Angka Partisipasi Murni APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang hat pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Pada Tabel Tabel-2.13 disajikan gambaran perkembangan angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Mappi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006 (2006-2010). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-25
  41. 41. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI Tabel-2.13 Perkembangan Angka PartisipasiMurni(APM) Kabupaten Mappi Tahun 2006-2010 No. APM 2006 2007 2008 2009 1 SD/MI (7 – 12 tahun) 91,95 94,08 94,74 2 SMP/MTs (13 – 15 tahun) 18,84 37,98 40,00 SMA/MA/SMK (16 – 18 3 16,67 18,36 22,46 tahun) 2010 88,59 41,69 17,91 Sumber: BPS Kab Mappi, Dinas P&P Kab Mappi, Bappeda Kab Mappi, 2010 b. Kesehatan Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk dan Angka Kematian Bayi (AKB) (AKB). Perkembangan kondisi kesehatan / mutu kesehatan masyarakat semakin, yang dapat dilihat dari indikasi ‘menurunnya angka kematian’ yang akan berbanding lurus dengan ‘meningkatnya angka harapan untuk hidup’ hidup’. Pada tahun 2009 AHH penduduk Kabupaten Mappi mencapai 6 capai 65,99 tahun yang artinya perkiraan lama hidup rata rata-rata penduduk --- dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas --- menurut umur adalah selama ± 6 65 tahun. Pada tahun 2010 meningkat hingga mencapai 66,1 tahun, yang 66,18 berarti kondisi kesehatan masyarakat tahun 2010 menunjukkan masyarakat perkembangan cukup baik. Tabel-2.14 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2006-2010 2010 Kabupaten Mappi Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 Angka Harapan 65,40 65,60 65,79 65,99 66,18 Hidup Sumber: BPS Kab Mappi, Dinas P&P Kab Mappi, Bappeda Kab Mappi, 2010 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Gambaran umum kinerja pelaksanaan pelayanan urusan wajib pemerintahan inerja layanan daerah di Kabupaten Mappi adalah sebagai berikut: a. Pendidikan Jumlah sekolah Taman Kanak kanak (TK) pada tahun 2009 berjumlah 7 Kanak-kanak (tujuh) unit sekolah. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 365 siswa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-26
  42. 42. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI dengan jumlah guru mencapai 34 orang dan ruang belajar sebanyak 14 ruang kelas. Secara keseluruhan rasio murid terhadap sekolah sebesar 52, rasio murid terhadap ruang belajar mencapai 26 orang per kelas dan rasio murid terhadap guru tercatat 11 siswa untuk seorang guru. Pada jenjang pendidikan dasar baik negeri maupun swasta terdapat sebanyak 148 sekolah. Jumlah ruang belajar mencapai 678 ruang kelas, belajar dengan jumlah guru mencapai 501 orang serta siswa sebanyak 19.845 orang. Dengan demikian rasio murid terhadap sekolah mencapai 136, rasio murid terhadap ruang belajar 31 dan rasio murid terhadap guru tercatat 40 siswa untuk seorang guru. eorang Pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama secara keseluruhan baik negeri maupun swasta terdapat sebanyak 12 sekolah, dengan 89 ruang kelas, dan 139 orang guru, serta 3.179 orang siswa. Rasio murid terhadap sekolah mencapai 253 orang siswa per sekolah. Rasio murid terhadap ruang siswa belajar mencapai 40 orang per kelas. Rasio murid terhadap guru tercatat 22 orang siswa untuk setiap guru. Di Kabupaten Mappi pada tahun 2009 hanya terdapat 3 sekolah menengah atas yang berstatus negeri dengan jum jumlah ruang belajar tercatat 23 kelas, jumlah guru sebanyak 65 orang dengan jumlah murid mencapai 1.200 orang. Rasio murid terhadap guru sebesar 18 orang untuk seorang guru dengan rasio murid terhadap ruang belajar mencapai 52 orang per kelas b. Kesehatan Setiap distrik yang ada di Kabupaten Mappi telah memiliki fasilitas kesehatan berupa puskesmas. Selain itu terdapat pula puskesmas pembantu sebanyak 54 unit yang tersebar di setiap distrik, dengan 1 unit balai pengobatan. Untuk mendukung kelancaran dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga difasilitasi dengan puskesmas keliling. Puskesmas keliling roda empat sebanyak 7 unit terdapat di Distrik Obaa 3 unit, Distrik Minyamur 1 unit dan Distrik Edera 3 unit. Puskesmas keliling roda dua sebanyak 33 unit yang tersebar di semua distrik. Puskesmas keliling air berupa speed boat maupun long boat juga terdapat di semua distrik.Selain fasilitas kesehatan juga dilengkapi dengan tenaga kesehatan baik dokter maupun bida bidan. Setiap puskesmas di tingkat distrik terdapat sekurang kurangnya seorang sekurang-kurangnya dokter. Selain dokter juga terdapat sebanyak 104 orang bidan dan 116 orang perawat yang tersebar di setiap distrik. Jumlah penderita yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupat Mappi Kabupaten pada tahun 2009 berdasarkan laporan dari puskesmas berjumlah 100.997 penderita. Penyakit saluran pernapasan merupakan jenis penyakit yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-27
  43. 43. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI paling banyak diderita oleh masyarakat yaitu mencapai 34.965 (34,62 %). Penyakit klinis seperti penyakit malaria juga banyak diderita oleh malaria masyarakat mencapai 19.636 penderita (19,44 %). Pada tahun 2009 jumlah penderita HIV/AIDS mencapai 41 orang, semuanya telah berstatus AIDS. Dilihat dari jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS, apabila dirinci menurut pekerjaan, maka wanita PSK 28 orang (26,92%), dan petani maka tercatat 30 orang (28,85 %). Apabila dirinci menurut kelompok umur, maka kelompok umur 30 39 tahun terdapat sebanyak 36 orang (34,62 %), 30-39 selanjutnya kelompok umur 20 29 tahun sebanyak 37 orang atau 35,58 20-29 persen. c. Pekerjaan Umum Panjang jalan di Kabupaten Mappi pada tahun 2008 mencapai 714,855 m. Dilihat dari jenis permukaan jalan, maka jalan aspal mencapai 77.083 m, sedangkan jalan tanah tercatat 635,185 m. Secara keseluruhan jalan di Kabupaten Mappi masuk dalam katagori Jalan Kabupaten. Selain jalan raya di dalam Kabupaten Mappi juga terdapat jembatan beton, baja, dan kayu dengan jumlah total mencapai 2.128 m. d. Perhubungan Sarana penghubung yang lazim digunakan untuk mencapai Ibukota Kabupaten Mappi, selain menggunakan transportasi darat dan kendaraan air menggunakan (kapal kayu, speed boat, long boat, dsb) juga menggunakan pesawat udara. Frekwensi penerbangan terus meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas pemerintah dan masyarakat. Pada tahun 2009 jumlah pesawat yang datang 364 kali dengan jumlah penumpang yang datang tercatat 3.884 orang. Kepi merupakan bandara yang paling tinggi frekwensi penerbangannya dibanding bandara lain di wilayah Kabupaten Mappi yaitu mencapai 477 kali dengan jumlah penumpang datang mencapai 4.933 orang. Berikutnya adalah 4.933 Bade dengan jumlah pesawat datang mencapai 107 kali, dengan jumlah penumpang datang sebanyak 1.475 orang. Sementara itu Senggo memiliki frekwensi penerbangan paling kecil yakni 36 kali dengan jumlah penumpang datang tercatat 308 orang. 08 e. Keluarga Berencana Banyaknya akseptor KB aktif pada tahun 2009 tercatat 6.641 orang akseptor. Dilihat dari pemakaian alat kontrasepsi, maka suntik merupakan alat kontrasepsi yang paling banyak dipakai yaitu mencapai 3.801 akseptor (65,82 %), berikutnya adalah PIL tercata2.029 orang akseptor (30,55 %). Akseptor baru pada tahun 2009 tercatat 2.256 orang akseptor, sebagian besar dari mereka juga menggunakan alat kontrasepsi suntik dan PIL. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 II-28

×