KONSEPSI PELAKSANAAN HAM SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

53,464 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
53,464
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
324
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KONSEPSI PELAKSANAAN HAM SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

  1. 1. SENIN 3-4 KONSEPSI PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 MAKALAH UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH Pendidikan Kewarganegaraan yang dibina oleh Bapak Gatot Isnani Oleh Rizqiana Yogi Cahyaningtyas (32) 085735153073 UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK MESIN Maret 2013
  2. 2. KATA PENGANTAR Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, dan hidayah-Nya, karena hanya dengan karunia-Nya itulah penyusunan makalah ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Tugas makalah ini dikerjakan dalam rangka memenuhi tugas Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan di program studi S-1 Pendidikan Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin FT UM yang dibina oleh Bapak Gatot Isnani. Teselesaikannnya tugas makalah ini telah melibatkan berbagai pihak. Untuk sumbang saran yang konstruktif yang telah diberikan, penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat : 1. Bapak Gatot Isnani selaku dosen matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah membimbing selama proses pembelajaran, 2. Teman – teman offering A3 yang yang telah berpartisipasi dalam proses pembelajaran, 3. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terselesaikannya makalah ini. Semoga atas bantuan moril dan materiil tersebut, Allah SWT senantiasa melimpahkan kekuatan dan petunjuk – Nya sebagai amal sholeh dan senantiasa mendapat balasan karunia yang berlimpah dari – Nya. Malang, Maret 2013 Penulis i1
  3. 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR…………………………………………………… i DAFTAR ISI…………………………………………………………….. ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang………………………………………………. 1 1.2. Rumusan Masalah………………………………………….... 2 BAB II PEMBAHASAN 2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia………………………………. 3 2.2. Pasal – Pasal Lama yang Mengatur tentang Hak Asasi Manusia……………………….. 3 2.3. Pasal – Pasal Baru yang Mengatur tentang Hak Asasi Manusia…………………………………... 5 2.4. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Sebelum dan Sesudah Diamandemennya UUD 1945………………….. 8 BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan……………………………………………………. 13 3.2. Saran…………………………………………………………... 14 DAFTAR RUJUKAN…………………………………………………….. 15 ii 3
  4. 4. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Hasil amandemen UUD 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia salah satunya adalah mengenai jaminan hak asasi manusia yang semakin meluas. Dari kualitas jaminan hak-haknya, UUD 1945 mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen (Wiratraman, 2007:1). Terdapat tambahan bab baru yang khusus membahas tentang jaminan hak asasi manusia yaitu BAB XA. Tidak hanya pada bab baru, jaminan terhadap hak asasi manusia juga dicantumkan di luar bab XA tersebut. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan cita – cita bangsa Indonesia yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Meluasnya jaminan hak asasi manusia dalam pasal – pasal UUD 1945 tentu berpengaruh besar terhadap sistem ketatanegaraan republik Indonesia terutama berkaitan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sebelum diamandemennya UUD 1945 yaitu pada masa orde baru dan orde lama, konsepsi jaminan hak asasi manusia justru hampir tidak diimplementasikan. Kita tentu dapat melihat banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh kesewenang – wenangan pemerintah yang cenderung otoriter dan membatasi hak – hak warga negaranya. Walaupun demikian, menguatnya hak asasi manusia secara tekstual, tidak serta merta memberikan jawaban tuntas atas masalah hak asasi manusia secara implementasinya. Perluasan kepada hak asasi manusia dalam UUD 1945 pasca amandemen tentu tidak dapat sepenuhnya menjunjung kepentingan warga negara Indonesia. Terbukti dengan masih adanya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan belum meratanya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa penegakan hak asasi manusia lebih berhasil ketika datang rezim baru menggantikan rezim lama… tetapi mustahil untuk mengatakan bahwa pergantian rezim di negeri ini berhasil mendudukkan seratus persen rezim baru yang terbebas dari rezim Soeharto (Lubis, 2006 : 9). Namun terlepas dari itu, tentu saja penerapan dan pelaksanaan sebuah undang-undang dasar akan sangat dipengaruhi oleh situasi perkembangan zaman, 11
  5. 5. serta kedewasaan bernegara para pelaksananya. Adanya semangat para penyelenggara negara yang benar-benar berjiwa kenegarawanan, mutlak diperlukan untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan rumusan sebuah undangundang dasar. Tanpa itu semua, undang-undang dasar yang baik dan sempurna pun, dapat diselewengkan ke arah yang berlawanan. 2.1. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian hak asasi manusia? 2. Apa saja pasal – pasal lama yang mengatur tentang hak asasi manusia? 3. Apa saja pasal – pasal baru yang mengatur tentang hak asasi manusia? 4. Bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945? Teknis penulisan makalah ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Negeri Malang (UM, 2010). 25
  6. 6. BAB II PEMBAHASAN 2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena persoalannya berkaitan langsung dengan hak dasar yang dimiliki manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, karena itu pada dasarnya setiap manusia memiliki martabat yang sama maka, dalam hal hak asasi mereka harus mendapat perlakuan yang sama, walaupun kondisi mereka berbeda-beda. Martabat manusia, sebagai substansi sentral hak-hak asasi manusia di dalamnya mengandung aspek bahwa manusia memiliki hubungan secara eksistensial dengan Tuhannya (Al-Hakim,dkk, 2012 : 60). Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal (1), bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam bagian Pendekatan dan Substansi TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. 2.2. Pasal – Pasal Lama yang Mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Berbicara tentang posisi hak asasi manusia dalam konstitusi mengharuskan pembicaraan tentang konsep dasar konstitusi itu sendiri. Konstitusi biasanya dikaitkan dengan hukum dasar suatu negara. Sebagai hukum dasar, setiap peraturan yang dibuat atau tindakan negara tidak boleh bertentangan dengan peraturan di dalam konstitusi. Sebagai hukum tertinggi maka, jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 berarti memberi landasan hukum tertinggi di Indonesia bagi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi setiap manusia. 31
  7. 7. Akan tetapi konstitusi tidak cukup hanya dilihat sebagai hukum dasar sebab konstitusi juga merupakan hasil mediasi dari berbagai kekuatan dan kepentingan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa konstitusi juga dapat dimanipulasi terutama oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Hal ini pernah dialami konstitusi Indonesia. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen terdapat 6 pasal yang secara eksplisit berurusan dengan hak asasi manusia, antara lain hak bekerja, berkumpul dan menyatakan pendapat, berorganisasi, serta hak memeluk agama menurut keyakinan masing-masing (Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, 2007 : 313). Rumusan hak yang dijamin di dalam UUD 1945 sebelum amandemen begitu singkat sehingga dapat memberi kuasa kepada rezim yang berkuasa untuk membuat peraturan berdasarkan kepentingannya. Akibatnya hak-hak asasi manusia yang dijamin di dalamnya dapat dengan mudah dikesampingkan bahkan dilanggar. Tabel 2.1. Pasal – Pasal Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen No. Pasal Isi Pasal 1. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Pasal 27 ayat (2) Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang. 4. Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 5. Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. 6. Pasal 31 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. 7. Pasal 32 Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. 8. Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 9. Pasal 33 ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 10. Pasal 33 ayat (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 47
  8. 8. 11. Pasal 34 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. (Purwantoro & Sulasmini, 2012 : 8-9) 2.3. Pasal – Pasal Baru yang Mengatur tentang Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Oleh karena itu bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut. Memasukkan hak-hak asasi manusia ke dalam pasal-pasal konstitusi merupakan salah satu ciri konstitusi modern. Setidaknya, dari 120an konstitusi di dunia, ada lebih dari 80 persen diantaranya yang telah memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia, utamanya pasal-pasal dalam DUHAM. Perkembangan ini sesungguhnya merupakan konsekuensi tata pergaulan bangsa-bangsa sebagai bagian dari komunitas internasional, utamanya melalui organ Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak dideklarasikannya sejumlah hak-hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut DUHAM 1948 (Universal Declaration of Human Rights), yang kemudian diikuti oleh sejumlah kovenan maupun konvensi internasional tentang hak asasi manusia, maka secara bertahap diadopsi oleh negara-negara sebagai bentuk pengakuan rezim normatif internasional yang dikonstruksi untuk menata hubungan internasional (Wiratraman, 2007:3). DUHAM 1948 kemudian banyak diadopsi dalam Konstitusi RIS maupun UUD Sementara 1950, dimana konstitusi-konstitusi tersebut merupakan konstitusi yang paling berhasil memasukkan hak asasi manusia hampir keseluruhan pasalpasal hak asasi manusia yang diatur dalam DUHAM (Poerbopranoto, 1953 : 92). 51
  9. 9. Rujukan yang melatarbelakangi perumusan UUD 1945 Bab XA (Hak Asasi Manusia) adalah TAP MPR Nomor XII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan MPR tersebut pula yang kemudian melahirkan Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tabel 2.2 Kualifikasi Pasal – Pasal Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Pasca Amandemen No. Bab XI A (Hak Asasi Manusia) Di Luar Bab XI A Pasal Tentang Pasal Tentang 1. 28A dan 28I Hak untuk hidup 28 Kemerdekaan ayat (1) berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan 2. 28D ayat (1) Hak atas 29 ayat (2) Hak untuk pengakuan, beragama dan jaminan, berkepercayaan perlindungan, dan kepastian hokum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. 28D ayat (3) Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan 4. 28D ayat (4) Hak atas status dan 28E ayat kewarganegaraan (1) dan hak berpindah 5. 28E ayat (1) Kebebasan dan 28I ayat beragama (1) 6. 28E ayat (2) Hak atas kebebasan dan 28I ayat meyakini (1) kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya 7. 28E ayat (3) Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat 8. 28F Hak untuk 69
  10. 10. berkomunikasi dan memperoleh informasi Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman Bebas dari penyiksaan 9. 28G ayat (1) 10. 11. 28G ayat (2) dan 28I ayat (1) 28G ayat (2) 12. 28I ayat (1) 13. 28I ayat (1) 14. 28I ayat (1) 15. 28I ayat (2) 16. 28B ayat (1) 17. 28B ayat (2) Hak anak 27 ayat (2) 18. 28C ayat (1) 31 19. 28C ayat (2) Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan Hak untuk memajukan dirinya secara kolektif 20. 28D ayat (2) 33 ayat (3) 21. 28E ayat (1) Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran Hak memperoleh suaka politik Hak untuk tidak diperbudak Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif Hak untuk memiliki 18B ayat (2) keturunan 32 ayat (1) 34 ayat (1) Pengakuan hukum dan hak adat tradisional Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Hak atas pendidikan Kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya Hak atas akses sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat Hak untuk mendapat pemeliharaan bagi fakir miskin 71
  11. 11. 22. 28E ayat (1) Hak untuk memilih pekerjaan 23. 28H ayat (1) Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 24. 28H ayat (1) Hak atas pelayanan kesehatan 25. 28H ayat (2) Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 26. 28H ayat (3) Hak atas jaminan sosial 27. 28H ayat (4) Perlindungan hak milik 28. 28I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (Wiratraman, 2007:5-7) 34 ayat (2) 34 ayat (3) dan anak-anak terlantar Hak atas jaminan sosial Hak atas pelayanan Dengan pasal-pasal hak asasi manusia yang diperlihatkan di atas, maka terpetakan bahwa: (1) Pasal-pasalnya tidak hanya di dalam Bab XIA namun sebagian terlihat pula di luar Bab XIA; (2) UUD 1945 hasil amandemen telah mengatur jauh lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan sebelumnya; (3) Banyak sekali ditemukan kesamaan substantif pada sejumlah pasal-pasal hak asasi manusia, sehingga secara konseptual tumpang tindih, repetitif dan pengaturannya tidak ramping. Misalnya, hak untuk beragama maupun berkepercayaan diatur dalam tiga pasal, yakni pasal 28E ayat (2), pasal 28I ayat (1), dan pasal 29. 2.4. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. Harus diakui pada masa Orde Baru dari segi pembangunan fisik memang ada dan keamanan terkendali, tetapi pada masa Orde Baru demokrasi tidak ada, kalangan intelektual dibelenggu, pers di daerah dibungkam, KKN dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi di mana-mana. 11 8
  12. 12. Soeharto, presiden Republik Indonesia ke-2, menduduki tahta kepresidenan Indonesia selama 32 tahun. Itu berarti, Soeharto telah memenangkan sekitar enam kali pemilihan umum (Pemilu). Presiden Soeharto mengkondisikan kehidupan politik yang sentralistik untuk melanggengkan kekuasaan sehingga salah satu hak sebagai warga negara untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan menjadi hak yang sulit didapatkan. Salah satu di antara mekanisme yang digunakan untuk membantu Golkar agar selalu menang dalam setiap Pemilu adalah kewajiban bagi para pegawai negeri sipil untuk selalu mendukung Golkar (Indrayana, 2007 : 143). Rendahnya transparansi pengelolaan negara juga menjadi salah satu keburukan pemerintahan Orde Baru. Transparansi merupakan bentuk kredibilitas dan akuntabilitasnya. Pada masa Orde Baru, hak penyiaran dikekang. Berita-berita televisi dan surat kabar tidak boleh membicarakan keburukan-keburukan pemerintahan, kritik terhadap pemerintah, dan berita-berita yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Pemerintah Soeharto menerapkan sistem sensor yang ketat untuk membatasi kebebasan pers (Indrayana, 2007 : 172). Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dikebiri atas nama stabilisasi politik dan ekonomi, dan hal tersebut tampak jelas dalam sejumlah kasus seperti pemberangusan simpatisan PKI di tahun 1965-1967, peristiwa Priok, dan penahanan serta penculikan aktivis partai pasca kudatuli. Sementara penyingkiran hak-hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan terlihat menyolok dalam kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah, pengusiran warga Kedungombo (Elsam & LCHR, 1995 : 179), dan pembunuhan 4 petani di waduk Nipah Sampang. Pelajaran berharga di masa itu, meskipun jaminan hak asasi manusia telah diatur jelas dalam konstitusi, tidak serta merta di tengah rezim militer otoritarian akan mengimplementasikannya seiring dengan teks-teks konstitusional untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Lemahnya fungsi lembaga perwakilan rakyat menjadi salah satu keburukan Orde Baru. Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi semacam boneka yang dikendalikan oleh pemimpin negara. Dalam hal 91
  13. 13. ini, hak mengeluarkan pendapat yang berupa aspirasi-aspirasi dan keinginan rakyat tidak mampu diwujudkan oleh pemerintah. Hukum yang diskriminatif menjadi keburukan Orde Baru selanjutnya. Hukum hanya berlaku bagi masyarakat biasa atau masyarakat menengah ke bawah. Pejabat dan kelas atas menjadi golongan yang kebal hukum. Hak masyarakat untuk mendapatkan perlakukan yang sama di depan hukum menjadi hal yang sangat langka. Perlindungan hak asasi manusia dalam Orde Baru memang dirasa masih lemah. Meski demikian, Orde Baru memperlihatkan peran yang besar untuk menjaga stabilitas nasional. Stabilitas nasional ini memungkinkan negara untuk menjaga terlaksananya pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Periode Reformasi diawali dengan pelengseran Soeharto dari kursi Presiden Indonesia oleh gerakan reformasi. Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undangundang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis, yaitu : (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, (2) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan (3) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR. Kebijakan dalam bidang politik ini membawa pengaruh pada tata politik yang adil. Hak warga negara untuk mendapatkan kedudukan di bidang 13 10
  14. 14. politik dan pemerintahan menjadi terbuka. DPR dan MPR mulai berfungsi dengan baik sebagai aspirasi rakyat untuk memperoleh hak-hak mereka. Kebebasan berekspresi dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Mereka bisa dengan bebas dan aktif mendiskusikan isu – isu kritis, termasuk urgennya mereformasi UUD 1945. Kebebasan berpendapat dan berekspresi ini mempengaruhi reformasi – reformasi konstitusi yang dihasilkan pada rentang waktu 1999 – 2002 (Indrayana, 2007 : 172). Selain itu, hak dalam berpendapat yang diwujudkan dalam kebebasan pers juga lebih dijunjung tinggi kedudukannya. Dengan pers, masyarakat dapat menyerukan aspirasi mereka. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara jelas dan terbuka pun mulai dibuka. Pemerintah Soeharto menerapkan sistem sensor yang ketat untuk membatasi kebebasan pers. Menteri Penerangan kala itu mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 01 Tahun 1984 tentang Izin Penerbitan. Peraturan ini memberi kewenangan kepada Menteri Penerangan untuk mencabut SIUP atau lisensi penerbitan milik perusahaan media mana pun yang tidak mendukung kebijakan pemerintah. Pada bulan Juni 1998, pemerintah Habibie mencabut peraturan ini dan menyederhanakan prosedur pemberian surat izin bagi dunia penerbitan. Kebijakan ini melahirkan ratusan penerbitan baru dan era baru dalam kebebasan pers (Indrayana, 2007 : 172). Kekerasan negara seakan telah berkurang, meskipun sesungguhnya masih saja kerap terjadi, termasuk pelanggengan impunitas, yaitu kekerasan negara telah terjadi dalam beberapa kasus, misalnya pasca amandemen UUD 1945, peristiwa penembakan polisi maupun tentara yang menewaskan sejumlah masyarakat adat dan petani dalam kasus Bulukumba (Sulawesi Selatan), kasus Manggarai (Nusa Tenggara Timur), dan kasus Alas Tlogo (Jawa Timur) ; kekerasan terhadap pekerja pers (Kasus Tomy Winata vs. Tempo, dll.); dan kasus pembunuhan aktivis pembela HAM Munir. Lahirnya Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang - Undang Nomor. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan undang - undang lainnya yang didesakkan oleh lembaga – 11 1
  15. 15. lembaga demokrasi dan hak asasi manusia ialah bukti kontribusi masyarakat sipil dalam mewujudkan demokrasi (Pramudya, 2004 : 54). 15 12
  16. 16. BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan 1. Berdasarkan beberapa rumusan tentang definisi hak asasi manusia di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu dan pemerintah. 2. Hak asasi manusia dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) hanya tercantum pada pasal 27 sampai dengan pasal 34 saja dan tidak ada pasal dan bab khusus mengenai hak asasi. Pasal – pasal ini mencantumkan hak persamaan dalam hukum dan pemerintahan dan hak mendapat pekerjaan yang layak (pasal 27 ayat (1) dan (2)), jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (pasal 28), jaminan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan (pasal 29 ayat (2)), hak untuk membela negara (pasal 30 ayat(1)), hak mendapatkan pengajaran (pasal 31 ayat (1)), hak untuk mengembangkan kebudayaan (pasal 32), hak berekonomi (pasal 33 ayat (1) sampai dengan (3)), dan hak sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara oleh negara (pasal 34). 3. Setelah amandemen ke-4 tahun 2002, UUD 1945 disempurnakan rincian tentang HAM menjadi lebih banyak dan lengkap. Di samping pasal-pasal terdahulu masih dipertahankan, dimunculkan pula bab baru 13 1
  17. 17. yang berjudul bab XA tentang HAM bererta pasal – pasal tambahannya (pasal 28A sampai 28J). 4. UUD 1945 hasil amandemen sudah memuat masalah – masalah hak asasi manusia secara rinci sehingga pelaksanaannya tidak lagi dijadikan residu kekuasaan melainkan kekuasaanlah yang menjadi residu hak asasi manusia. Berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen masalah hak asasi manusia diatur secara singkat yang pelaksanaannya didistribusikan kepada lembaga legislatif sehingga menjadi alat kekuasaan. Itulah sebabnya, baik di zaman Orde Lama maupun Orde Baru banyak terjadi kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun sekarang hal tersebut tak mudah lagi dilakukan karena UUD 1945 hasil amandemen memuat rincian mengenai hak asasi manusia, sistem pengawasan politik, serta pengawasan hukum terhadap pemerintah secara lebih lengkap sehingga tidak dapat dengan mudah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Walaupun demikian, bukan berarti sekarang ini Indonesia bebas dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 3.1. Saran Peraturan tentang pelaksanaan dan jaminan hak asasi manusia memang penting untuk terus menerus dikoreksi, tidak saja secara konsepsional dan pengaturannya, tetapi tantangannya adalah bagaimana Indonesia mampu mengimplementasikan penerapan pelaksanaan peraturan tentang hak asasi manusia yang sesuai dengan UUD 1945 di tengah situasi yang menyuguhkan politik hak asasi manusia yang mistifikatif. Dalam situasi demikian, konstitusi Indonesia perlu terus menerus didorong untuk secara berani dan tegas menjamin serta melindungi hak-hak asasi manusia yang telah memiliki landasan hukum tertinggi sebagai hak-hak konstitusional. Dengan begitu, pembatasan kekuasaan secara sewenang-wenang akan terkelola. 17 14
  18. 18. DAFTAR RUJUKAN Al Hakim, S. dkk. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan : Dalam Konteks Indonesia. Malang : Penerbit Universitas Negeri Malang. Elsam & LCHR. 1995. Atas Nama Pembangunan: Bank Dunia dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Elsam. Indrayana, D. 2007. Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran. Bandung : PT Mizan Pustaka. Lubis, T.M. 2004. Jalan Panjang Hak Asasi Manusia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Poerbopranoto, K. 1953. Hak Asasi Manusia dan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. Jakarta : JB. Wolters. Pramudya, W.(Ed.). 2004. Cak Munir, Engkau Tak Pernah Pergi. Jakarta : Gagas Media. Purwantoro, G., Sulasmini, E. 2012. UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen & GBHN 33 Propinsi di Indonesia. Surabaya : Bintang Surabaya. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia. 1998. Majelis Permusyawatan Rakyat. (Online). (http://www.mpr.go.id). Diakses 31 Maret 2013. Pukul 00:51 WIB. Universitas Negeri Malang. 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah : Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, Tugas Akhir, Laporan Penelitian. Edisi Kelima. Malang : Universitas Negeri Malang. UU RI No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 2007. Jakarta : PT Sinar Grafika. UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 1999. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (Online). (http://www.komnasham.go.id). Diakses 20 Maret 2013. Pukul 23:40 WIB. Wiratraman, R.H.P. 2007. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Hak – Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945 : Konsep, Pengaturan, dan Dinamika Implementasi.1 (1). (Online), (http://herlambangperdana.files.wordpress.com), diakses 15 Februari 2013. Pukul 20:30 WIB. Yayasan Obor Indonesia. 2007. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memami dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 15 1

×