Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liberalisasi pendidikan dan wto

172 views

Published on

Copyright : Dani Setyawan
Program Officer Koalisi Anti Utang (KAU), anggota Aliansi Advokasi Pendidikan
Nasional

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Liberalisasi pendidikan dan wto

  1. 1. Liberalisasi Pendidikan dan WTO Oleh: Dani Setiawan* Setelah melalui berbagai forum negosiasi yang cukup panjang, OrganisasiPerdagangan Dunia (WTO) kembali bersidang. Konferensi Tingkat Menteri (KTM)ke-IV WTO dilangsungkan pada bulan Desember ini di Hongkong. Sejak kegagalanpertemuan WTO di Cancun pada tahun 2003, Negara-negara maju bersikeras agarKTM Hongkong menghasilkan agenda yang kongkrit bagi negosiasi perdaganganbebas antar Negara. Penegasan serupa juga disampaikan oleh 21 pemimpin ekonomidi KTT APEC (forum kerjasama ekonomi Asia Pasifik) yang berkumpul di NirimaruAPEC House di Busan. Forum tersebut mengeluarkan deklarasi yang menyatakankeinginannya akan perdagangan dunia lebih bebas dan keamanan manusia demitercapainya wilayah Asia Pasifik yang aman dan lebih transparan. Deklarasi ini jelasmerupakan tekanan dari Negara-negara maju agar pertemuan WTO bulan Desemberdapat menuntaskan proses negosiasi dalam Agenda Pembangunan Doha (DDA) demitercapainya liberalisasi perdagangan dan investasi yang lebih luas di bawah kerangkaWTO Setidaknya ada tiga isu “kritis” yang akan dirundingkan pada KTM WTO Ke-IV kali ini. Yang pertama adalah AoA (Agreement of Agriculture), yaitu perjanjiandalam bidang pertanian. Kedua adalah NAMA (Non Agricultural Market Acsess),berupa perjanjian perdagangan di luar produk pertanian. Dan yang ketiga adalahGATS (General Agreement on Tarrifs and Services). Jika melihat pada pertemuantahun 2003 lalu, perjanjian dalam bidang pertanian dan jasa merupakan “wilayahkonflik” berkepanjangan antara Negara maju dan berkembang. Pada perjanjianpertanian misalnya, Negara berkembang tetap ngotot menuntut penghapusan subsidipertanian oleh Negara maju. Di sisi lain, tuntutan pembukaan pasar di Negaraberkembang bagi produk-produk pertanian tetap menjadi agenda Negara maju dalamperundingan tersebut.Pendidikan dalam GATS Dalam negosiasi perundingan GATS, penyediaan jasa pendidikan merupakansalah satu dari 12 sektor jasa lainnya yang akan diliberalisasi. Liberalisasiperdagangan sektor jasa pendidikan berdampingan dengan liberalisasi layanankesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, serta jasa-jasa lainnya.Sejak tahun 2000, negosiasi perluasan liberalisasi jasa dalam GATS dilakukan denganmodel initial offer dan initial request. Dimana setiap negara bisa mengirimkan initialrequest yaitu daftar sektor-sektor yang diinginkan untuk dibuka di negara lain. Negaradiwajibkan meliberalisasi sektor-sektor tertentu yang dipilihnya sendiri atau disebutinitial offer. Perundingan untuk perluasan akses pasar jasa ini dilakukan secarabilateral oleh masing-masing negosiator jasa tiap negara di Jenewa, yang apabiladisepakati akan berlaku multilateral. Logika perdagangan jasa pendidikan, sebagaimana diutarakan oleh RektorUniversitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Sofian Effendi mengikuti tipologi yangdigunakan oleh para ekonom dalam membagi kegiatan usaha dalam masyarakat. Ilmuekonomi membagi 3 sektor kegiatan usaha dalam masyarakat. Pertama adalah sektorPrimer mencakup semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. Kedua,sektor sekunder mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang,bangunan, produk manufaktur dan utilities. Dan ketiga, sektor tersier yang mencakup
  2. 2. industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (physical services), keadaanmanusia (human services) dan benda simbolik (information and communicationservices). Sejalan dengan pandangan ilmu ekonomi tersebut, WTO menetapkanpendidikan sebagai salah satu industri sektor tersier, karena kgiatan pokoknya adalahmentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang yang tidak mempunyaiketerampilan menjadi orang yang berpengetahuan dan mempunyai keterampilan. Indonesia sendiri mulai mengikatkan diri dalam WTO sejak tahun 1994.Dengan diterbitkanya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994tentang pengesahan (ratifikasi) “Agreement Establising the World TradeOrganization”, maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semuapersetujuan yang ada di dalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional.Sebagai anggota WTO, Indonesia tentu saja tidak bisa menghindar dari berbagaiperjanjian liberalisasi perdagangan, termasuk perdagangan jasa pendidikan.Keputusan yang dinilai agak terburu-buru. Mengingat kondisi pendidikan nasionalsaat ini yang masih buruk. Keputusan liberalisasi pendidikan ditetapkan di tengahangka buta huruf dan putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia. Dalam kondisiseperti ini, sejalan dengan logika ekonomik ala WTO, pendidikan hanya akan menjadibarang komersial yang jauh dari upaya pemenuhan hak konstitusi rakyat ataspendidikan yang bermutu dan berkualitas oleh negara. Kepentingan ekonomi Negara-negara maju disinyalir berada di balik agendaliberalisasi pendidikan. Paling tidak ada tiga Negara yang paling mendapatkankeuntungan besar dari bisnis pendidikan, yaitu Amerika Serikat, Inggris danAustralia. Pada tahun 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai US $ 14milyar. Di Inggris sumbangan ekspor pendidikan mencapai 4 persen dari totalpenerimaan sektor jasa negara tersebut. Demikian juga dengan Australia, yang padatahun 1993, ekspor jasa pendidikan dan pelatihan telah menghasilkan AUS $ 1,2milyar. Tidak mengherankan tiga negara tersebut yang amat getol menuntut sektorjasa pendidikan melalui WTO. Melihat data-data tersebut, menjadi mudah dimengerti bahwa perdaganganjasa pendidikan sebenarnya digerakan oleh motivasi mengejar keuntungan ekonomisemata oleh Negara-negara maju. Aspek universal pendidikan sebagai bentukpelayanan sosial dan proses penggalian kebenaran akan digantikan dengan hitunganuntung rugi dalam logika bisnis. Di sisi lain, pendekatan hak atas pendidikan dapat dijadikan landasanpenolakan terhadap liberalisasi pendidikan di Indonesia. Amanat konstitusi yangterkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 menyebutkan, pemerintahNegara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia termasuk memajukan kesejahteraan umum danmencerdaskan kehidupan bangsa. Hak atas pendidikan, sebagaimana termuat dalamUUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 jelas menegaskan kewajiban Negara untukmembiayainya. Jika kehendak untuk meliberalisasi pendidikan dimaksudkan untukmemperkecil peran negara, atau bahkan menghilangkannya sama sekali makapemerintahan SBY-JK sesungguhnya telah melakukan pelanggaran konstitusionalsecara serius.Beban Utang Alasan pemerintah dalam meliberalisasi sector jasa pendidikan terkait denganupaya memperbaiki kwalitas pelayanan pendidikan di Indonesia menjadi lebihbermutu. Sistem pendidikan di Indonesia yang dinilai masih buruk terutamadisebabkan kerana minimnya komitmen pemerintah (Negara) dalam hal pendidikan.
  3. 3. Komitmen pemenuhan anggaran pendidikan yang mencapai 20% APBN hanyamenjadi “aksen politik” tanpa bukti. Kendala terbesar dalam pemenuhan anggaran pendidikan adalah bebanpembayaran utang yang sangat besar. Pembayaran cicilan bunga dan pokok dalamAPBN 2006 mencapai Rp. 140 Trilyun. Angka tersebut lebih besar daripadaanggaran pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan pemenuhan kebutuhan dasarrakyat lainnya. Anggaran untuk sektor pendidikan hanya sebesar 8,1 persen daritarget 12 persen yang sebelumnya disepakati Komisi X DPR bidang Pendidikan danDepartemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Dengan persentase tersebut,Depdiknas hanya memperoleh dana sekitar Rp 36 triliun dari Rp 48 trilyun yangdibutuhkan. Fakta tersebut sungguh jauh dari realisasi kewajiban pemenuhananggaran sebesar 20 % dalam APBN. Trend menghabiskan anggaran Negara untuk pembayaran utang sudahmenjadi tradisi rezim yang berkuasa sejak lama. Dalam kerangka kebijakan ekonomineoliberal ala IMF, pengurangan subsidi oleh Negara merupakan cara agarpembayaran utang tetap berkelanjutan. Perilaku seperti ini kurang lebih memberikanpesan bahwa betapapun kesulitan yang dihadapi rakyat, bukanlah urusan parakreditor, karena mandat mereka yang utama hanyalah menagih utang dan membukapasar bagi industri Negara-negara maju. Nampaknya dalam kerangka ini, rencana“berdagang” pendidikan dalam kerangka WTO jelas ingin memindahkan tanggungjawab Negara dalam pendidikan kepada korporasi dan hukum pasar neoliberal.Melihat persoalan ini agaknya rakyat harus mengingatkan kepada pemerintah bahwapendidikan bukanlah barang dagangan, apalagi “dijual” dan diserahkan kepada bangsalain untuk mengelolanya. Education is not For Sale.*Program Officer Koalisi Anti Utang (KAU), anggota Aliansi Advokasi PendidikanNasional

×