GOVERNANCE
•
1 like•1,106 views
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya tata kelola yang baik dalam kerangka kerja Pembangunan Paska-2015 PBB, termasuk melalui tujuan mandiri tentang tata kelola dan integrasinya ke dalam tujuan lainnya.
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to GOVERNANCE
Similar to GOVERNANCE (20)
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
GOVERNANCE
- 1. Tata kelola dan Kerangka Kerja Pembangunan Paska-‐2015 : Sebuah Proposal dari Masyarakat Sipil Governance and the Post-2015 development framework: a civil society proposal Terbuka, inklusif, akuntabel, dan tata kelola yang efektif merupakan nilai mendasar yang harus dimiliki dalam kerangka kerja PBB Paska-‐2015 yang tercakup dalam tujuan utama maupun bagian dari tujuan lain yang ingin dicapai. Nilai-‐nilai tersebut juga harus dimiliki sehingga kerangka kerja yang dibangun dapat accountable and effective governance needs to be pengentasan of the United Natio Open, inclusive, diterima masyarakat dan berefek maksimal terhadap at the heart kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. stand-alone goal and an integral part of other goals, if the framewor Post-2015 framework, as a to win legitimacy from citizens and maximise its effects on poverty and sustainable developmen Sidang Umum PBB menegaskan bahwa kerangka kerja Paska-‐2015 harus mempromosikan tata kelola yang demokratis dan para ahli telah meneguhkan peran penting tata kelola yang baik dalam The UN General Assembly has affirmed that the Post-2015 framework i Dalam survey M democra pemerintahan, sebagaimana juga disebut dalam Millenium Declaration tahun 2000.should promotey governance and expert inputs have underlined juta responden di 194 negara ditemukan World yang diselenggarakan PBB dan melibatkan satu the critical importance of governance, as did bahwa “pemerintah yang jujur dan responsif” masuk dalam survey prioritas teratas harapan people Millennium Declaration in 2000.1 The UN’s MyWorld empat of more than a million masyarakat atas suatu pemerintahan, suatu and responsive didengungkan dalam diskusi dengan top fo 194 countries has found “an honest hal yang sering government” to be one of citizens’ orang-‐orang diseluruh dunia.ii priorities, a theme which often recurs in consultations with people around the world.2 Sebagaimana disebutkan Sekjen PBB, tata kelola merupakan hasil dan faktor penentu keberhasilan As the UN Secretary-General has noted, governance is both an outcome and an enabler pembangunan.iii Negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi memiliki tingkat keberhasilan yang development.3 menekan with kematian ibu make less progress in areas like maternal lebih rendah dalam Countriesangka more bribery dan peningkatan pendidikan anak, misalnya, morta and child education, for example, while small gains in governance could have big sementara dengan peningkatan kualitas tata kelola dapat memperbesar tingkat kesuksesan program-‐ effects program tersebut.4ivSo theitu, kerangka kerja yang ada harus mempromosikan nilai-‐nilai keterbukaan, these areas. Untuk framework needs to promote openness, accountability and effective pub akuntabilitas dan pelayanan publik yang efisien, membangun rasa saling percaya antara pemerintah institutions, build trust between states and citizens and curb corruption and waste. These issu dan masyarakat, dan pemberantasan korupsi. Isu ini juga sejalan dengan dukungan terhadap go hand in hand with promotion of the rule of law and access to justice, the promotion of peace penegakan hukum dan akses terhadap keadilan, serta kampanye terkait masyarakat yang damai dan societies etimpangan sosial. pengentasan kand the addressing of inequality. The question is how to integrate governance into the framework in a way kerja tersebut Tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan tata kelola ke dalam kerangka which balances natio sehingga dapat menyeimbangkan keragaman nasional dengan standar internasional, yang secara lebih diversity with global comparability, extends from governments to international bodies and priv luas mencakup pemerintah on existing human rights laws and norms. We believe the framework needs corporations and builds nasional sampai lembaga internasional dan perusahaan swasta dan kerangka hukum hak asasi manusia serta norma-‐norma yang ada. Untuk itu kerangka kerja yang dibentuk harus: all people and public bodies to obtain detailed and reliable information on sustaina 1. Enable development in a timely and accessible manner: in particular, information about w 1. Memungkinkan masyarakat dan lembaga publik memperoleh informasi yang rinci dan dapat resources are available, how they are raised and spent and what results yang wajar: diandalkan terkait pembangunan berkelanjutan melalui proses dan dalam waktu they contribute to yang secara khusus menyangkut informasi tentang drain away yang sums in bagaimana 2. Curb corruption and illicit financial flows, whichsumber daya huge tersedia, much-needed fun mereka diolah, digunakan dan kontribusi apa yang dihasilkan. 2. Mencegah korupsi dan aliran uang gelap yang menyedot dana dalam jumlah besar. 3. Enhance the effectiveness of public institutions in curbing poverty and promoting sustaina 3. development and maximise theirpublik dalam pengentasan kemiskinan resources. Meningkatkan efektivitas institusi accountability for the use of public dan mendorong pembangunan berkelanjutan dan memaksimalkan akuntabilitas publik terkait penggunaan 4. Ensure public backing for efforts to curb poverty and inequality by enabling participation of sumber daya. 4. people in the design, delivery and monitoring of policy, without exclusion or discriminati Memastikan dukungan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan membuka free speech, assembly and merancang, melaksanakan dan and by ensuring rights of partisipasi masyarakat dalam access to information. mengawasi kebijakan, tanpa kecuali dan diskriminasi dan memastikan kebebasan 5. Enhance the berserikat dan akses akan informasi. berpendapat, accountability and positive impacts of business by ensuring full disclos 5. of relationshipskuntabilitas corporationsositif dstates and requiring corporations to report t Meningkatkan a between dan dampak p and ari bisnis dengan memastikan keterbukaan penuh dalam hubungan antara perusahaan dan negara dan dengan kewajiban pelaporan consistent standard on their impacts on the environment, society and human rights. dengan standar yang konsisten atas dampak atas lingkungan, masyarakat dan hak asasi manusia. These five aims should become global targets which are included in a stand-alone Post-2015 goal “ensuring open, menjadi tujuan global yang tercakup dalam tujuan utama yang berdiri into other goa Lima tujuan ini harus inclusive, accountable and effective governance” and integrated sendiri There also need to be mechanisms for reporting on, and ensuring accountability for, the attainm dalam kerangka kerja Paska-‐2015 dalam “memastikan tata kelola yang terbuka, inklusif, akuntabel, dan efektif” dan terintegrasi dalam a goal on governance) atjuga global, regional and national levels of all Post-2015 goals (including tujuan lain. v Diperlukan the mekanisme pelaporan, dan memastikan akuntabilitas, terkait pencapaian semua tujuan kerangka kerja Paska-‐2015 (termasuk tujuan yang terkait tgovernancelgoalgis needed to address serious obstacles to development which A stand-alone ata kelola) di evel lobal, regional, dan nasional. structural and transnational and so cannot be addressed by sectoral goals (on health or educati Tujuan tersendiri yang terkait dengan tata kelola diperlukan untuk mengatasi rintangan serius dalam for example). One such obstacle is dan transnasional dan yang tidak bisa European tujuan-‐ pembangunan yakni rintangan struktural corruption, which is said to cost thediatasi oleh Union as much 6 120 billion (misalnya yang terkait is unrecorded illicit financial flows, which are estimated to ha tujuan sektoral euros a year. Anotherkesehatan atau pendidikan). Salah satu contohnya adalah korupsi, yang dikatakan merugikan Uni Eropa sebesar 120 miliar Euro pIt has been calculated that retain drained more than a trillion dollars from Africa since 1980. er tahun.vi Contoh lain adalah aliran dana gelap, yang diestimasi menyedot lebih dari satu tto meet itsdMDG targets isalurkan ke this capital within the continent might enable it riliun dollar ari dana yang d on child mortality Afrika sejak 1980. Tanpa adanya kebocoran tersebut diperkirakan Afrika dapat mencapai target MDG years earlier on average.7 terkait kematian anak 13 tahun lebih cepat dari perkiraan.vii The selection, implementation and evaluation of national actions to meet global goals should happen Pemilihan, implementasi dan evaluasi aksi nasional untuk mencapai tujuan global juga harus dicapai national nasional, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (terutama kelompok dalam level level, in ways which actively involve all stakeholders (especially the poor and other marginali groups) miskin dan terpinggirkan) dan menggunakan parameter global untuk memastikan masyarakat and within global parameters which ensure rigour and comparability between countries. In standar yang jelas dan dapat dibandingkan dengan negara lain. Dalam tabel di halaman selanjutnya, to deba table overleaf, we suggest a global minimum for each governance target. As a contribution kami mengusulkan target minimum global bagi be used to evaluate progress beyond this global minimu we suggest ideas for indicators which might tiap target tata kelola. Kami juga mengusulkan beberapa ide terkait indikator untuk mengevaluasi kemajuan diluar target minimum tersebut. We look forward to working with the United Nations and its Member States on these vital questio Kami berharap dapat bekerja sama dengan PBB dan para negara anggota dalam mengatasi tantangan utama tersebut.
- 2. Tujuan Paska-‐2015: Memastikan tata kelola yang terbuka, inklusif, akuntabel dan efektif Target global yang diusulkan Target yang perlu dipastikan 1. Memungkinkan masyarakat dan lembaga publik memperoleh informasi yang detail dan dapat diandalkan terkait pembangunan berkelanjutan melalui proses dan waktu yang wajar: khususnya menyangkut informasi tentang sumber daya yang tersedia, bagaimana mereka diolah, digunakan dan kontribusi yang dihasilkan. Hukum dan peraturan memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dalam waktu yang wajar, dan dalam bentuk yang dapat diakses dan digunakan. Laporan yang lengkap dan tepat waktu atas semua anggaran pemerintah dan aliran keuangan lainnya di level nasional dan sub nasional, termasuk pajak perusahaan dan penghasilan, bantuan, serta pinjaman komersil dan konsesi Laporan yang reguler dan tepat waktu, dalam format yang dapat diakses masyarakat, terkait pencapaian tujuan Paska-‐2015, yang dirinci berdasarkan daerah, jender, usia, dan indikasi utama lainnya, termasuk sumberdaya yang diinvestasikan dan hasil yang diperoleh 2. Mencegah korupsi dan aliran uang gelap Pemerintah mengambil langkah efektif untuk mencegah korupsi dan aliran uang gelap Target minimum global yang diusulkan Hak untuk memperoleh informasi tercakup dalam hukum dan peraturan sesuai standar internasional Pemerintah secara proaktif mempublikasikan dokumen anggaranix, dengan data yang merujuk pada sumber yang memadai dan data statistik independen, yang juga berisi kriteria dan penggunaan pendanaan eksternal. Perusahaan diharuskan membuka semua data pembayaran pajak ke pemerintah (lihat juga di poin ke 5 di bawah). Donor bilateral, multilateral, dan penyedia pinjaman menyampaikan laporan sesuai persyaratan minimum IATI.x Pemerintah menyampaikan laporan tahunan ke masyarakat, disertai dengan masukan dari pemangku kepentingan nasional, terkait implementasi agenda Paska-‐ 2015. Institusi internasional juga menyampaikan laporan tahunan ke masyarakat terkait isu-‐isu tersebut. Negara menandatangani dan meratifikasi UNCAC dan mengimplemetasikan kerangka kerja hukum terkini terkait suap, korupsi, dan penyalahgunaan pajak, dan memfasilitasi pengembalian aset yang dicuri. Negara mencegah penghindaran pajak, penyuapan dan korupsi di semua perusahaan dalam kewenangannya. Lelang publik yang transparan dan keterbukaan atas kepemilikan saham perusahaan yang paling diuntungkan. (lihat poin ke 5 di bawah) Aset pejabat publik harus sepenuhnya terbuka dan diaudit. Pakar independen ikut serta dalam perumusan dan pembahasan hukum anti korupsi. Indikator yang memungkinkan Berkurangnya waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk memperoleh data akibat dari hukum dan peraturan tersebut.viii Meningkatnya hak atas penilaian informasi. Ratifikasi atas Open Data Charter. Kepatuhan atas klausa akses terhadap informasi dalam konvensi PBB terkait pemberantasan korupsi.xi Meningkatnya skor dalam Open Budget Index dan Financial Secrecy Index.xii Meningkatnya skor IATI terkait bantuan donor. Meningkatnya skor Resource Governance Index (jika relevan).xiii Peningkatan cepat dari sisi cakupan dan kualitas laporan. Informasi lebih mudah diakses, dan dipergunakan, oleh kelompok marjinal. Laporan yang ada meningkatkan efektivitas kebijakan. Turunnya peringkat terkait aliran dana gelap dalam Global Financial Estimate. Meningkatnya skor dalam Anti-‐ Money Laundering Index oleh Basel Institut.xiv Naik peringkat dalam Corruption Perceptions Index Transparancy International, Global Corruption Barometer dan Bribe-‐Payers Index.xv Pemulihan dan pengembalian aset ke pemiliknya dalam waktu yang lebih cepat. Hasil survey yang menunjukkan berkurangnya pengalaman pribadi yang dialami masyarakat terkait korupsi.xvi
- 3. Target global yang diusulkan 4. Meningkatkan partisipasi aktif semua orang dalam pembangunan berkelanjutan dan menjamin partisipasi semua orang dalam berpendapat, berserikat, melakukan protes yang damai, dan akses akan informasi Target minimum global yang diusulkan Negara memiliki badan audit independen atau lembaga pengawas lain yang melakukan audit secara teratur yang dipublikasikan secara penuh. Peningkatan yang berkelanjutan terkait kapasitas negara dalam mencari, mengelola dan membelanjakan anggaran untuk pembangunan, dalam penyediaan pelayanan publik yang efektif dan memadai, serta mengevaluasi hasilnya. 3. Meningkatkan efektivitas institusi publik dalam pengentasan kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan dan memaksimalkan akuntabilitas publik terkait penggunaan sumber daya. Target yang perlu dipastikan Efektivitas kebijakan dan belanja publik dikaji secara teratur, independen dan transparan. Lembaga donor memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas institusi publik di negara yang memiliki keterbatasan dalam upaya tersebut. Kerangka hukum yang melindungi hak dasar dan melarang diskriminasi. Kerangka hukum menegakkan hak berpendapat, berserikat dan akses akan informasi. Media dapat beroperasi secara independen tanpa adanya ketakutan akan kekerasan dan represi. Kerangka hukum melindungi hak jurnalis untuk mempublikasikan laporan menyangkut kepentingan publik tanpa gangguan dan sensor. Hukum melindungi masyarakat sipil untuk bekerja dengan bebas. Pembela hak asasi manusia dan kelompok masyarakat sipil dapat bekerja tanpa adanya gangguan dan halangan. Semua masyarakat, tanpa kecuali dan diskriminasi, dapat berperan aktif dalam pembentukan, implementasi dan pengawasan kebijakan (misalnya dalam merancang anggaran dan pengawasan layanan publik) Adanya mekanisme formal yang memungkinkan masyarakat, terutama kelompok miskin dan terpinggirkan, perempuan dan remaja untuk berkontribusi dalam membuat, implementasi dan pengawasan kebijakan. 5. memastikan keterbukaan penuh dalam hubungan antara perusahaan dan negara dan dengan kewajiban pelaporan atas dampak lingkungan, masyarakat Hukum mengharuskan perusahaan untuk melaporkan pembayaran pajak, donasi politik, lobi dan dampak sosial, hak asasi manusia serta lingkungan dalam waktu yang wajar. Hukum mengharuskan lelang publik yang transparan dan keterbukaan atas kepemilikan saham dan kontrak perusahaan dengan negara. Target menyeluruh: menciptakan mekanisme akuntabilitas global dan nasional untuk tujuan paska-‐2015 yang memastikan para lembaga di semua level bekerja untuk mendorong tujuan dari kerangka kerja yang ditetapkan Transparansi penuh dalam lelang publik (termasuk keterbukaan penuh dalam semua kontrak antara negara dan perusahaan swasta), pembayaran pajak, donasi politik dari perusahaan dan lobi, laporan perusahaan terkait dampak sosial, hak asasi manusia dan lingkungan. Semua institusi, termasik lembaga internasional dan perusahaan swasta dan pemerintah, berkewajiban untuk berkontribusi dalam tujuan paska-‐2015. Kerangka kerja ini memperjelas tanggung jawab masing-‐masing institusi. Mekanisme pelaporan yang inklusif dan akuntabilitas tercipta di level global dan di setiap negara. Indikator yang memungkinkan Lebih banyak masukan lembaga audit yang ditanggapi oleh lembaga negara. Meningkatnya World Bank Insitute Worldwide Governance Indicator terkait kualitas dan efektivitas peraturan.xvii Rasio pajak/GDP semakin mendekati rata-‐rata global dan turunnya angka pajak yang jatuh tempo namun belum dibayar. Berkurangnya selisih antara alokasi dan eksekusi anggaran, penundaan penyelesaian dan pembayaran hutang, tagihan dan gaji. Peningkatan dalam indikator kebebasan untuk berkelompok dan berasosiasi dalam CIRI Human Rights Dataset.xviii Penghapusan kekerasan dan sanksi terhadap jurnalis sebagaimana tercatat oleh Committee to Protect Journalist.xix Skor yang lebih tinggi dalam indesk Civil Society Enabling Environment Index oleh Civicus.xx Skor partisipasi yang lebih tinggi dalam Rule of Law Index dan Open Budget Survey (terkait partisipasi dan anggaran).xxi Semakin banyak masyarakat survey yang mengatakan mereka dapat berpartisipasi lebih dalam pembangunan.xxii Meningkatkan cakupan, kualitas dan tempo pelaporan. Masyarakat mengekspresikan bertambahnya kepercayaan terhadap hubungan sektor pemerintah dan swasta (misalnya terlihat dari survey.) Menurunnya dampak negatif investasi terhadap sosial, lingkungan dan hak asasi manusia.xxiii Para institusi memenuhi tanggung jawabnya di bawah kerangka kerja Paska-‐2015 secara tepat waktu, komprehensif dan bersifat inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan.
- 4. Pernyataan ini dipublikasikan pada Januari 2014 dan didukung oleh: Advocates Coalition for Development and Environment (Uganda) AfroLeadership (Cameroon) Alliance for Budget Transparency (Kyrgyzstan) Cahurast (Nepal) Caritas Zambia Centre for Budget and Governance Accountability (India) Center for Transparency and Accountability in Liberia Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding Community Health and Research (Nigeria) Community Initiative Action Group (Kenya) Fitra (Indonesia) Fondation Chirezi (Democratic Republic of Congo) Fundación Nacional para el Desarrollo (El Salvador) Fundación Solidaridad (Dominican Republic) Fundar (Mexico) Global Integrity (United States) Global Movement for Budget Transparency, Accountability and Participation (BTAP) Global Witness (United Kingdom) Groupe D´Etude, De Recherche et D`Action Pour Le Developpement (Senegal) Grupo de Ciudadanía y Finanzas Públicas de la ESAP Escuela Superior de Administración Pública (Colombia) Human Rights First Rwanda Institute of Public Finance (Croatia) Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Nicaragua) Instituto de Estudos Socioeconômicos (Brazil) Integrity Action Integrity Watch Afghanistan International Alert (United Kingdom) International Budget Partnership Kemitraan (Indonesia) Luta Hamutuk (Timor Leste) National Campaign on Dalit Human Rights (India) Obeng Denis Udo-‐Inyang Foundation (Nigeria) Pattiro (Indonesia) Perkumpulan IDEA (Indonesia) Policy Forum (Tanzania) Public Service Accountability Monitor (South Africa) Publish What You Pay Indonesia Restless Development Saferworld Samarthan Center for Development and Support (India) Save the Children Society for Civic Development (South Sudan) Soros Foundation Kazakhstan Stakeholder Forum Tearfund Transparencia Mexicana Transparency International Transparency International Indonesia Trocaire (Ireland) Youth for Social Development (India) Catatan kaki ____________________________ 1. 2. Lihat Sidang Umum PBB. Dokumen hasil rapat terkait hal khusus menyangkut upaya lanjtan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium. A/68/L.4. 1 Oktober 2013. Hal. 4. Lihat Laporan Sekjen PBB. A Life of Dignity for All. A/68/202. Hal 13. Artikel 13, Millennium Declaration Lihat http://www.myworld2015.org/?page=results. Lihat juga laporan akhir dari the Global Thematic Consultation on Governance and the Post-‐2015 Development Framework di http://www.worldwewant2015.org/governance/finalreport. Lihat juga Howard, J and Leavy, J. What Matters Most? Hasil dari 84 studi parsitipatif dengan mereka yang hidup dalam kemiskinan dan terpinggirkan. Institute for Development Studies. 2013 3. Liat Laporan Sekjen PBB. A life of dignity for all: accelerating progress towards the Millennium Development Goals and advancing the United Nations development agenda beyond 2015. A/68/202. 26 Juli 2013. Paragraf 81. 4. Lihat http://www.transparency.org/news/feature/ending_corruption_to_end_povert y and https://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/Getting_to_Zero. pdf 5. Misalnya, tujuan bidang pendidikan dalam Paska-‐2015 harus mencakup target penggunaan dana publik untuk pendidikan (Target Utama kami), mencegah korupsi di system pendidikan (Target Kedua), partisipasi masyarakat dalam merancang kebijakan dan pengelolaan sekolah (Target ketiga), dan urusan keuangan antara penyedia barang dan jasa swasta degan system edukasi publik (Target Keempat) 6. Lihat EU Home Affairs Commissioner Cecilia Malmström. Fighting Corruption. From Intention to Results. Pidato, 5 Maret 2013. Dapat diakses di http://europa.eu/rapid/press-‐release_SPEECH-‐13-‐187_en.htm?locale=en 7. African Development Bank. New AfDB-‐GFI Joint Report: Africa a Net Creditor to the Rest of the World. Rilis media. 29 Mei 2013. Definisi dari aliran dana gelap dari aktivitas illegal dan legal yang menjadi illegal karena mencederai regulasi kontrol aliran dana. Lihat juga http://international.cgdev.org/blog/oecd-‐ financial-‐secrecy-‐african-‐child-‐mortality 8. Lihat http://rti-‐rating.org/ and http://odta.net/post/open-‐data-‐charter 9. Kami merekomendasikan setiap negara menerbitkan empat dokumen anggaran dasar: Rancangan Anggaran Eksekutir, Anggaran yang Disahkan, Anggaran Masyarakat, dan Laporan Audit 10. Lihat www.aidtransparency.net 11. Lihat, misalnya, Konvensi PBB Menentang korupsi. Artikel 10 dan 13. 12. Lihat http://internationalbudget.org/what-‐we-‐do/open-‐budget-‐survey/and http://www.financialsecrecyindex.com 13. Lihat http://www.revenuewatch.org/rgi/. This index covers natural resource-‐ producing countries. 14. Lihat http://www.gfintegrity.org/ and http://index.baselgovernance.org/ 15. Lihat http://www.transparency.org/research 16. Lihat, misalnya, for example, http://www.latinobarometro.org/lat.jsp, http://www.afrobarometer.org/ and http://www.asianbarometer.org/ 17. Lihat www.govindicators.org 18. Lihat http://www.humanrightsdata.org/ 19. Lihat http://www.cpj.org 20. Lihat http://socs.civicus.org/?p=4297 21. Lihat http://worldjusticeproject.org/rule-‐of-‐law-‐index 22. Sesuai catatan kaki xix 23. Misalnya, UN Human Rights Council’s Guiding Principles on Business and Human Rights secara relevan dapat menjadi indikator bagi dampak bisnis terhadap hak manusia