Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Press Release : USUT TUNTAS KORUSPI MIGAS..! [TRANSPARANSI TRADING MIGAS MELALUI EITI]

1,294 views

Published on

  • Be the first to comment

Press Release : USUT TUNTAS KORUSPI MIGAS..! [TRANSPARANSI TRADING MIGAS MELALUI EITI]

  1. 1. RILIS  PERS       USUT  TUNTAS  KORUSPI  MIGAS..! [TRANSPARANSI  TRADING  MIGAS  MELALUI  EITI] Menanggapi kasus ditangkapnya kepala SKK Migas:Rudi Rubiandini oleh KPK selasa malam, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyuapan oleh pengusaha perusahaan trader minyak mentah asal singapura PT. Kernel Oil Pte Ltd, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia-koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola industri ekstraktif-menilai hal tersebut sebagai problem serius korupsi sektor migas yang harus diusut tuntas. Terlebih, dugaan suap tersebut mengenai kepala SKK Migas yang notabene merupakan penanggungjawab tertinggi dari institusi yang mengawasi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas di Indonesia. Industri yang menopang hampir 30% dari penerimaan negara. Menanggapi kasus ini, Ketua Dewan Pengarah Publish What You Pay Indonesia: Fabby Tumiwa mengatakan: “SKK Migas minim pengawasan, sehingga rawan penyimpangan pada proses pemberian kontrak, biaya produksi dan cost recovery, serta penjualan minyak mentah maupun kondensat bagian pemerintah”. Maryati Abdullah, Koordinator PWYP Indonesia menambahkan: “dugaan suap yang berkaitan dengan perusahaan trader minyak tersebut sangat erat kaitannya dengan kewenangan SKK Migas untuk menunjuk pihak ketiga dalam penjualan minyak bagian pemerintah dalam kontrak bagi hasil migas. Khususnya minyak mentah dan kondensat yang tidak diolah di dalam negeri oleh Pertamina”. Dari penelusuran PWYP Indonesia pada website Kernel Oil (www.kerneloil.com), bisnis utama perusahaan ini berkaitan dengan perdagangan minyak mentah (crude) dan kondensat serta beberapa produk turunan dari olahan crude oil seperti bensin, minyak tanah, naftha, fuel oil dan sebagainya. Pada bisnis inti perdagangan minyak mentah (crude) dan kondensat, aktifitas utama perusahaan ini adalah membeli dan menjual kembali sesuai dengan jenis (grade) crude dan kondensat yang dibutuhkan oleh konsumen. Penelusuran PWYP pada website tersebut menemukan bahwa sebagian besar minyak mentah dan kondensat yang diperdagangkan sesuai dengan jenis yang dihasilkan oleh lapangan-lapangan minyak dari KKKS yang beroperasi di Indonesia. Seluruhnya meliputi jenis minyak mentah dan kondensat utama Indonesia (benchmark crude) seperti Ardjuna, Belida, Cinta, Duri, Widuri, Attaka dan Senipah kondensat; maupun jenis minyak mentah lainnya seperti Geradai, Walio Mix, Belanak, Mudi maupun Bontang Return Condensate. Sehingga, patut diduga kuat bahwa kasus ini terkait dengan penjualan minyak mentah dan kondensat dari lapangan produksi KKKS di Indonesia. Firdaus Ilyas, peneliti Indonesia Corruption Watch menambahkan bahwa : “proses perdagangan minyak mentah di sektor hulu migas memang bisa dibilang tertutup. Jika proses penunjukan pihak ketiga saja rawan disuap, maka tidak menutup kemungkinan dalam proses jual belinya rawan praktek tranfer pricing yang notabene merugikan keuangan negara karena mengurangi potensi penerimaan yang seharusnya masuk ke National Secretariat of PWYP Indonesia: Jl. Intan No.81, Cilandak Barat, South of Jakarta 12340, INDONESIA  Telp/Fax  :  +62-­‐21-­‐7512503  |  www.pwyp-­‐indonesia.org | E-mail: sekretariat@pwyp-indonesia.org
  2. 2. rekening negara. Indonesia saat ini telah menjadi bagian dari negara yang menerapkan standar EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) secara global melalui Perpres No.26/2010, dimana SKK Migas dan badan-badan Pemerintahan lainnya seperti Kementerian ESDM, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan dan perusahaan-perusahaan migas dan pertambangan yang beroperasi di Indonesia wajib menyampaikan laporan pembayaran penerimaan negara kepada EITI Indonesia yang digawangi oleh Kemenko Perekonomian RI. “Jika memang rantai nilai perdagangan minyak dan tambang ini dianggap sebagai pintu kebocoran penerimaan negara, maka tidak menutup kemungkinan EITI Indonesia dapat diperluas mencakup transparansi rantai perdagangan migas dan komoditas tambang” imbuh Maryati yang duduk sebagai unsur masyarakat sipil dalam forum multipihak EITI Indonesia. Ambarsari Dwi Cahyani, revenue specialist EITI Indonesia menambahkan bahwa ‘transparansi penjualan minyak mentah bisa menjadi bagian dari EITI, terutama setelah adanya perbaruan standar EITI baru-baru ini dalam keputusan Dewan EITI di Sydney beberapa bulan lalu’. “Kasus yang menimpa SKK Migas bisa jadi hanyalah gunung es dari karut marut proses kontrak migas di Indonesia”. “Sudah saatnya Pemerintah dan DPR mengevaluasi institusi Migas di Indonesia, karena sesuai dengan keputusan MK konsep SKK Migas seharusnya bersifat sementara. Pemerintah harus membangun institusi yang lebih permanen yang sesuai konstitusi” imbuh Fabby yang juga merupakan anggota dewan EITI internasional dan direktur IESR. Jakarta, 15 Agustus 2013 Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah Koordinator Nasional CP: 082125238247, marymaryati@yahoo.com _________________________________________________ PWYP-­‐Indonesia  adalah  sebuah  koalisi  Nasional  Masyarakat  Sipil  untuk  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Sumberdaya   Ekstraktif.  Beranggotakan  38  Organisasi  Masyarakat  Sipil  (OMS)  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  terdiri   atas:  Transparansi  International  Indonesia-­‐TII,  Pusat  Telaah  dan  Informasi  Regional-­‐PATTIRO,  Institute  for  Essential   Services  Reform-­‐IESR,  Indonesia   Corruption  Watch-­‐ICW,  Indonesia   Parliamentary  Center-­‐IPC,  Indonesia  Center  for   Environmental  Law-­‐ICEL,  Phi  Institute-­‐PI,  Seknas  Forum  Indonesia  untuk  Transparansi  Anggaran-­‐FITRA,  Masyarakat   Transparansi   Aceh-­‐MATA,   Gerakan   Antikorupsi   Aceh-­‐GERAK,   GERAK   Aceh   Besar,   AKAR   Bengkulu,   Fitra   Riau,   Lembaga   Pemberdayaan   dan   Aksi   Demokrasi-­‐LPAD   Riau,   Forum   Komunikasi   Pemuka   Masyarakat   Riau-­‐FKPMR,   WALHI  Riau,  Yayasan  Puspa  Indonesia-­‐PUSPA  Palembang,  Pusat  Studi  Kebijakan  Sumatra  Selatan-­‐PASKASS,  Pattiro   Serang  Banten,  Institute  for  Ecological  Study-­‐INFEST  Garut,  Institute   for  Development  and  Economic  Analysis-­‐IDEA   D.I  Yogyakarta,  Lembaga  Penelitian  dan  Aplikasi  Wacana-­‐LPAW  Blora,  Bojonegoro  Institute,  Fitra  Jawa  Timur,  Public   Crisis  Center-­‐PCC  Tuban,  Gresik  Institute,  Gerakan  Rakyat  Peduli  Sampang-­‐GPRS,  Pokja-­‐30  Samarinda,  Yayasan  PADI   Indonesia-­‐Balikpapan,   POSITIF   Kalimantan,   Gemawan   Kalbar,   Lembaga   Pengembangan   Masyarakat   Pesisir   dan   Pedalaman-­‐Lepmil   Sultra,   Yayasan   Pengembangan   Studi   Hukum   dan   Kebijakan-­‐YPSHK   Sultra,   Yayasan   Swadaya   Mitra   Bangsa-­‐Yasmib   Sulselbar,   Solidaritas   Masyarakat   untuk   Transparansi-­‐SOMASI   NTB,   Lembaga   Studi   dan   Bantuan  Hukum-­‐LSBH  NTB,  Forum  Kerja  Sama  LSM-­‐FOKER  LSM  Papua,  PERDU  Manokwari.         National Secretariat of PWYP Indonesia: Jl. Intan No.81, Cilandak Barat, South of Jakarta 12340, INDONESIA  Telp/Fax  :  +62-­‐21-­‐7512503  |  www.pwyp-­‐indonesia.org | E-mail: sekretariat@pwyp-indonesia.org

×