Tugas tik arifah

1,877 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,877
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugas tik arifah

  1. 1. TUGAS TIK
  2. 2. TUGAS TIK
  3. 4. Judul Materi <ul><li>Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah </li></ul>
  4. 5. TUJUAN PEMBEL AJARAN <ul><li>Siswa dapat mengetahui pengertian dari otonomi daerah </li></ul><ul><li>Siswa dapat mengetahui tujuan diadakannya otonomi daerah </li></ul><ul><li>Siswa dapat mengetahui manfaat otonomi daerah bagi suatu wilayah </li></ul><ul><li>Siswa dapat mengetahui susunan pemerintah daerah </li></ul>
  5. 6. APA OTONOMI DAERAH ? <ul><li>OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKATNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 1 AYAT 5 DAN 6 UU No. 32 TH.2004). </li></ul>
  6. 7. APA ITU DAERAH OTONOM ? <ul><li>DAERAH OTONOM ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMPUNYAI BATAS – BATAS WILAYAH YANG BERWEWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT MENURUT PRAKARSA SENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA . </li></ul>
  7. 8. MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH ? <ul><li>SEBAGAI WUJUD ADANYA PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DIINDONESIA YANG SELAMA INI (SEBELUM ERA REFORMASI) BERSIFAT SENTRALISTIK TELAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN TUNTUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI. </li></ul>
  8. 9. <ul><ul><li>SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN UUD 1945 Ps. 18 </li></ul></ul><ul><li>(1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAH DAERAH, YANG DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG. </li></ul><ul><li>(2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN. </li></ul>
  9. 10. <ul><li>PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN DAN PEMERATAAN, SERTA MEMELIHARA HUBUNGAN YANG SERASI A N TARA PUSAT DAN DAERAH DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. </li></ul>
  10. 11. TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH <ul><li>PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK </li></ul><ul><li>PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN, DAN PEMERATAAN </li></ul><ul><li>PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI </li></ul><ul><li>MENDORONG UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT </li></ul><ul><li>MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS, MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN MENGEMBANGKAN PERAN DAN FUNGSI DPRD </li></ul>
  11. 12. SASARAN YANG AKAN DICAPAI MELALUI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH ? <ul><li>PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, PENGEMBANGAN KREATIFITAS MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH. </li></ul><ul><li>KESETARAAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEWENANGAN DAN KEUANGAN. </li></ul><ul><li>PEMBERIAN JAMINAN UNTUK MENINGKATKAN RASA KEBANGSAAN, DEMOKRASI, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH. </li></ul><ul><li>PENCIPTAAN RUANG YANG LEBIH LUAS BAGI KEMANDIRIAN DAERAH. </li></ul>
  12. 13. PEMERINTAHAN / KEKUASAAN SENTRALISTIK TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT SAAT INI ? <ul><li>DALAM SISTEM KEKUASAAN PEMERINTAHAN SENTRALISTIK KE K UASAAN SEPENUHNYA DIATUR OLEH PEMERINTAH PUSAT SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH MENJADI SANGAT TERGANTUNG PADA PEMERINTAH PUSAT. </li></ul><ul><li>WILAYAH INDONESIA SANGAT LUAS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT DI TIAP – TIAP DAERAH SANGAT HETEROGIN. </li></ul><ul><li>KEBUTUHAN MASYARAKAT TIAP DAERAH BERBEDA – BEDA SESUAI DENGAN PERMASALAHAN MASING – MASING. </li></ul>
  13. 14. BAGAIMANA OTONOMI DAERAH DILAKSANAKAN ? <ul><li>DASAR HUKUM: </li></ul><ul><li>Ps. 18 UUD 1945, UU No. 32 TH. 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DAN UU No. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH </li></ul><ul><li>Ps. 18 UUD 1945 </li></ul><ul><li>NEGARA KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG. </li></ul><ul><li>PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA MENGATUR SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN </li></ul>
  14. 15. <ul><li>PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG ANGGOTA – ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI PEMILIHAN UMUM </li></ul><ul><li>GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MASING – MASING SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DIPILIH SECARA DEMOKRATIS </li></ul><ul><li>PEMERINTAH DAERAH MENJALANKAN OTONOMI SELUAS – LUASNYA, KECUALI URUSAN PEMERINTAHAN YANG OLEH UNDANG – UNDANG DITENTUKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH PUSAT. </li></ul>
  15. 16. <ul><li>PEMERINTAH DAERAH BERHAK MENERAPKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN – PERATURAN LAIN UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN. </li></ul><ul><li>SUSUNAN DAN TATACARA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DIATUR DALAM UNDANG – UNDANG. </li></ul>
  16. 17. <ul><li>II. DAERAH OTONOM: </li></ul><ul><li>DAERAH OTONOM DI INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH PROPINSI, DAERAH KABUPATEN DAN DAERAH KOTA (Ps. 3 AYAT 1 UU No. 32 TH 2004) </li></ul><ul><li>PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMENUHI SYARAT : ADMINISTRASI, TEKNIS DAN FISIK WILAYAH </li></ul><ul><li>PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR – FAKTOR : POTENSI DAERAH, LUAS WILAYAH, KEPENDUDUKAN, SOSIAL POLITIK, SOSIAL BUDAYA, HANKAM DAN FAKTOR LAIN YANG MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA OTONOMI DAERAH. </li></ul>
  17. 18. III. ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN <ul><li>ASAS KEPASTIAN HUKUM </li></ul><ul><li>ASAS KEPENTINGAN UMUM </li></ul><ul><li>ASAS KETERBUKAAN </li></ul><ul><li>ASAS PROPORSIONALITAS </li></ul><ul><li>ASAS AKUNTABILITAS </li></ul><ul><li>ASAS EFISIENSI </li></ul><ul><li>ASAS EFEKTIVITAS </li></ul>
  18. 19. IV. ASAS – ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (PEMERINTAH PUSAT) <ul><li>ASAS DESENTRALISASI : YAITU PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KAPADA DAERAH OTONOM UNTUK MENGURUS DAN MENGATUR URUSAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SEHINGGA PADA AKHIRNYA MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH </li></ul>
  19. 20. <ul><li>ASAS DEKONSENTRASI : YAITU PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN DAN KEPADA INSTANSI VERTIKAL WILAYAH TERTENTU. DAN PADA HAKEKATNYA HAL ITU TETAP MENJADI URUSAN PEMERINTAH PUSAT </li></ul><ul><li>ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDE BEWIND) : YAITU PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA, ATAU DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN / KOTA / DESA, ATAU DARI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA </li></ul>
  20. 21. V. ASAS – ASAS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (PEMERINTAH DAERAH) <ul><li>OTONOMI LUAS : YAITU KEKUASAAN DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG MENCAKUP KEWENANGAN SEMUA BIDANG, KECUALI KEWENANGAN YANG OLEH UNDANG – UNDANG DITETAPKAN TIDAK MENJADI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH </li></ul>
  21. 22. <ul><li>OTONOMI NYATA : YAITU KELELUASAAN DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DIBIDANG TERTENTU YANG SECARA NYATA ADA DAN DIPERLUKAN UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANG DI DAERAH </li></ul><ul><li>OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB : YAITU PERWUJUDAN PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI KONSEKWENSI PEMBERIAN HAK DAN KEWENANGAN KAPADA DAERAH SEBAGAI WUJUD TUGAS DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN OTONOMI </li></ul>
  22. 23. VI. HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH <ul><li>HAK : </li></ul><ul><li>MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAH </li></ul><ul><li>MEMILIH PIMPINAN DAERAH </li></ul><ul><li>MENGELOLA APARATUR DAERAH </li></ul><ul><li>MEMUNGUT PAJAK DAERAH </li></ul><ul><li>MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI [ENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA YANG ADA DI DAERAH </li></ul><ul><li>MENDAPATKAN SUMBER – SUMBER PENDAPATAN LAIN YANG SAH </li></ul><ul><li>MENDAPATKAN HAK LAINNYA YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 21 UU No. 32 TH 2004) </li></ul>
  23. 24. KEWAJIBAN <ul><li>MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN DAN KERUKUNAN NASIONAL SERTA KEUTUHAN NKRI </li></ul><ul><li>MENINGKATKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI </li></ul><ul><li>MENGEMBANGKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT </li></ul><ul><li>MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PEMERATAAN </li></ul><ul><li>MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN </li></ul><ul><li>MENYEDIAKAN FASILITAS KESEHARAN </li></ul><ul><li>DAN SEBAGAINYA (Ps. 22 UU No. 32 TH 2004) </li></ul>
  24. 25. VII. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH PUSAT: <ul><li>POLITIK LUAR NEGERI </li></ul><ul><li>PERTAHANAN </li></ul><ul><li>KEAMANAN </li></ul><ul><li>YUSTISI </li></ul><ul><li>MONETER DAN FISKAL NASIONAL </li></ul><ul><li>AGAMA </li></ul>
  25. 26. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG PEMERINTAH PUSAT ? <ul><li>PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT </li></ul><ul><li>MELIMPAHKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH </li></ul><ul><li>MENUGASKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA PEMERINTAH DESA BERDASAR ATAS ASAS TUGAS PEMBANTUAN </li></ul>
  26. 27. VIII. PRINSIP – PRINSIP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH <ul><li>MEMPERHATIKAN ASPEK DEMOKRASI, KEADILAN, PEMERATAAN, POTENSI, DAN KERAGAMAN DAERAH </li></ul><ul><li>DIDASARKAN ATAS OTONOMI LUAS, OTONOMI NYATA, DAN BERTANGGUNG JAWAB </li></ul><ul><li>OTONOMI LUAS DAN UTUH DILETAKKAN PADA KABUPATEN / KOTA, SEDANGKAN OTONOMI PROPINSI MERUPAKAN OTONOMI YANG TERBATAS </li></ul>
  27. 28. <ul><li>PELAKSANAAN OTONOMI HARUS SESUAI DENGAN KONSTITUSI NEGARA SEHINGGA TETAP TERJALIN HUBUNGAN PUSAT, DAERAH DAN ANTAR DAERAH </li></ul><ul><li>HARUS MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH OTONOM SERTA DI DALAM KABUPATEN DAN KOTA TIDAK ADA LAGI WILAYAH ADMINISTRATIF </li></ul><ul><li>HARUS MENINGKATKAN PERANAN DAN FUNGSI LEGISLATIF DAERAH DAN FUNGSI ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH </li></ul><ul><li>ASAS DEKONSENTRASI DILETAKKAN PADA PROPINSI SEBAGAI WILAYAH ADMINSTRASI UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN TERTENTU YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNU R </li></ul>
  28. 29. IX. SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH <ul><li>PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN DENGAN PRINSIP OTONOMI SELUAS – LUASNYA DALAM SISTEM DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA </li></ul><ul><li>UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH </li></ul>
  29. 30. <ul><li>PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS KEPALA DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH </li></ul><ul><li>UNSUR PERANGKAT DAERAH : </li></ul><ul><ul><li>LEMBAGA DINAS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH KEPALA DINAS </li></ul></ul><ul><ul><li>SEKRETARIAT DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS DAERAH </li></ul></ul><ul><ul><li>LEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH KEPALA BADAN DAERAH </li></ul></ul><ul><ul><li>KECAMATAN YANG DIPIMPIN OLEH </li></ul></ul><ul><ul><li>CAMATKELURAHAN YANG DIPIMPIN OLEH LURAH </li></ul></ul>
  30. 31. <ul><li>PEMERINTAHAN DAERAH ADA DUA TINGKATAN YAITU PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI YANG DIPIMPIN ULEH GUBERNUR DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA YANG DIKEPALAI OLEH BUPATI / WALI KOTA YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KEPALA DAERAH OTONOM DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPRD </li></ul><ul><li>GUBERNUR MEMILIKI PERAN ATAU KEDUDUKAN GANDA YAITU : SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN SEKALIGUS WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH </li></ul>
  31. 32. SEJARAH OTONOMI DAERAH <ul><li>1. UU No. 1 tahun 1945: mengatur Pemerintah daerah 3 jenis daerah otonom :karesidenan, kabupaten dan kota. </li></ul><ul><li>2. UU No. 22 tahun 1948: mengatur susunan pemerintah daerah yang demokratis jenis daerah otonom : daerah otonom biasa, dan otonom istimewa, dan 3 tingkatan daerah otonom : propinsi,kab/kota & desa. </li></ul>
  32. 33. <ul><li>3 . UU No. 1 tahun 1957: mengatur tunggal yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. </li></ul><ul><li>4. UU No. 18 tahun 1965: menganut sistem otonomi seluas-luasnya. </li></ul>
  33. 34. <ul><li>5. UU No. 5 tahun 1974: mengatur pokok- pokok penyelenggaran pemerintahan yg menjadi tugas pempus di daerah. Prinsip yg </li></ul><ul><li>dipakai: bukan otonomi yg riil dan seluas-luasnya, tetapi otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Alasannya, pandanganotoda yang seluas-luasnya dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan NKRI, dan tidak serasi dengan maksud &tujuan pemberian otonomi. </li></ul>
  34. 35. <ul><li>6. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah perubahan mendasar pada format otoda dan substansi desentralisasi. </li></ul><ul><li>7. UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan perintah daerah. </li></ul>
  35. 36. <ul><li>Butir 6 & 7 memiliki misi utama desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pempus ke pemda, dan juga pelimpahan beberapa wewenang pem ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. </li></ul><ul><li>Kemudian UU tsb dianggap tidak sesuai dengan perkembagnan keadaan,ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otoda, shg diganti. </li></ul>
  36. 37. <ul><li>8. UU tahun 2004 tentang Pemerintahan UU pengganti UU No. 22 tahun 1999 </li></ul><ul><li>9. UU No. 33 tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan antara pemerinah Pusat dan pemerintah Daerah </li></ul>
  37. 38. QUIS…..!!! <ul><li>PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KAPADA DAERAH OTONOM UNTUK MENGURUS DAN MENGATUR URUSAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SEHINGGA PADA AKHIRNYA MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DISEBUT APA???? </li></ul>
  38. 39. ASAS DESENTRALISASI
  39. 40. BEeeTUuuLLL…….
  40. 42. <ul><li>SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN SEKALIGUS WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH adalah peran???? </li></ul>
  41. 44. PiINnteRR………

×