Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1. Code of Corporate and Business ConductKode Etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan (Code of Corporate and Busin...
kepentingan pribadi didalam mengambil suatu keputusan, dimana keputusan tersebut seharusnyadiambil secara obyektif, bebas ...
karyawan & pimpinan perusahaan yang melanggar kode etik.Akhirnya diharpkan para karyawanmaupun pimpinan perusahaan mematuh...
sedangkan     etika   bisnis   lebih   menekankan     pada    pengaturan   hubungan(relationship) dengan para stakeholders...
Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yangberasal dari dalam perusahaan. Beberapa f...
atau dijaminnya pengelolaan perusahaan sesuai standar dan prinsip-prinsip etikabisnis.          Komunitas KeuanganMeliputi...
Kasus kebangkrutan perusahaan di Amerika Serikat yang menghebohkan        kalangan dunia usaha yaitu kasus Enron, Worldcom...
4. Perusahaan yang melanggar seperti kasus diatas harus ditangani agar tidak melanggar   etika dan tidak merugikan pihak i...
Benarkan bisnis jauh dari etika dan selalu mengedepankan keserakahan? Benarkah bisnis hanyamengejar keuntungan sebanyak-ba...
Kebutuhan akan kondisi perekonomian yang stabil dan pro rakyat kecil merupakan dambaan danimpian bagi kebanyakan rakyat ki...
Di Amerika, penyuapan dilarang didasarkan perundang-undangan “ Foreign Corrupt PracticesAct/FCPA ” yang ditanda tangani ol...
7. efisiensi dan efektivitas, diartikan sebagai keharusan untuk pemerintah berjalan seefisien      mungkin dan bekerja sec...
Corporate Social Responsibility (CSR) biasa dikenal sebagai tangggung jawab social perusahaanadalah bagian yang sangat pen...
Pertama, Couse Promotion dalam bentuk memberikan kontribusi dan atau penggalangan danauntuk meningkatkan kesadaran akan ma...
Penguatan struktur ekonomi Negara dan praktek bisnis seharusnya memegang teguh etika bisnis.Implementasi etika dapat terwu...
Etika
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Etika

3,444 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Etika

  1. 1. 1. Code of Corporate and Business ConductKode Etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan (Code of Corporate and BusinessConduct)” merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG).Kode etik tersebut menuntut karyawan & pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan.Apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan (corporate culture), makaseluruh karyawan & pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi“mana yang boleh” dan “mana yang tidak boleh” dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan.Pelanggaran atas Kode Etik merupakan hal yang serius, bahkan dapat termasuk kategoripelanggaran hukum.2. Nilai Etika PerusahaanKepatuhan pada Kode Etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan danmemajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan & pimpinan perusahaan yang bertanggungjawab, dimana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham (shareholder value).Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu kejujuran,tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan dan kerjasama. Kode Etik yang efektif seharusnyabukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja. Namun Kode Etik tersebut hendaknyadapat dimengerti oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan dan akhirnya dapatdilaksanakan dalam bentuk tindakan (action). Beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harusdipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan, antara lain masalah informasi rahasiadan benturan kepentingan (conflict of interest).a. Informasi rahasiaSeluruh karyawan harus dapat menjaga informasi rahasia mengenai perusahaan dan dilaranguntuk menyebarkan informasi rahasia kepada pihak lain yang tidak berhak. Informasi rahasiadapat dilindungi oleh hukum apabila informasi tersebut berharga untuk pihak lain danpemiliknya melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindunginya. Beberapa kode etik yangperlu dilakukan oleh karyawan yaitu harus selalu melindungi informasi rahasia perusahaan dantermasuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta harus memberi respek terhadap hak yangsama dari pihak lain. Selain itu karyawan juga harus melakukan perlindungan dengan seksamaatas kerahasiaan informasi rahasia yang diterima dari pihak lain. Adanya kode etik tersebutdiharapkan dapat terjaga hubungan yang baik dengan pemegang saham (share holder), atas dasarintegritas (kejujuran) dan transparansi (keterbukaan), dan menjauhkan diri dari memaparkaninformasi rahasia. Selain itu dapat terjaga keseimbangan dari kepentingan perusahaan danpemegang sahamnya dengan kepentingan yang layak dari karyawan, pelanggan, pemasokmaupun pemerintah dan masyarakat pada umumnya.b. Conflict of interrestSeluruh karyawan & pimpinan perusahaan harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari suatubenturan kepentingan (conflict of interest) dengan perusahaan. Suatu benturan kepentingan dapattimbul bila karyawan & pimpinan perusahaan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung
  2. 2. kepentingan pribadi didalam mengambil suatu keputusan, dimana keputusan tersebut seharusnyadiambil secara obyektif, bebas dari keragu-raguan dan demi kepentingan terbaik dari perusahaan.Beberapa kode etik yang perlu dipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan, antaralain menghindarkan diri dari situasi (kondisi) yang dapat mengakibatkan suatu benturankepentingan. Selain itu setiap karyawan & pimpinan perusahaan yang merasa bahwa dirinyamungkin terlibat dalam benturan kepentingan harus segera melaporkan semua hal yangbersangkutan secara detail kepada pimpinannya (atasannya) yang lebih tinggi. Terdapat 8(delapan) hal yang termasuk kategori situasi benturan kepentingan (conflict of interest) tertentu,sebagai berikut :1). Segala konsultasi atau hubungan lain yang signifikan dengan, atau berkeinginan mengambilandil di dalam aktivitas pemasok, pelanggan atau pesaing (competitor).2) Segala kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan.3) Segala hubungan bisnis atas nama perusahaan dengan personal yang masih ada hubungankeluarga (family), atau dengan perusahaan yang dikontrol oleh personal tersebut.4) Segala posisi dimana karyawan & pimpinan perusahaan mempunyai pengaruh atau kontrolterhadap evaluasi hasil pekerjaan atau kompensasi dari personal yang masih ada hubungankeluarga .5) Segala penggunaan pribadi maupun berbagi atas informasi rahasia perusahaan demi suatukeuntungan pribadi, seperti anjuran untuk membeli atau menjual barang milik perusahaan atauproduk, yang didasarkan atas informasi rahasia tersebut.6) Segala penjualan pada atau pembelian dari perusahaan yang menguntungkan pribadi.7) Segala penerimaan dari keuntungan, dari seseorang / organisasi / pihak ketiga yangberhubungan dengan perusahaan.8). Segala aktivitas yang terkait dengan insider trading atas perusahaan yang telah go public,yang merugikan pihak lain.c. SanksiSetiap karyawan & pimpinan perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik tersebutperlu dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku diperusahaan, misalnya tindakan disipliner termasuk sanksi pemecatan (Pemutusan HubunganKerja). Beberapa tindakan karyawan & pimpinan perusahaan yang termasuk kategoripelanggaran terhadap kode etik, antara lain mendapatkan, memakai atau menyalahgunakan assetmilik perusahaan untuk kepentingan / keuntungan pribadi, secara fisik mengubah atau merusakasset milik perusahaan tanpa izin yang sesuai dan menghilangkan asset milik perusahaan .Untukmelakukan pengujian atas Kepatuhan terhadap Kode Etik tersebut perlu dilakukan semacamaudit kepatuhan (compliance audit) oleh pihak yang independent, misalnya Internal Auditor,sehingga dapat diketahui adanya pelanggaran berikut sanksi yang akan dikenakan terhadap
  3. 3. karyawan & pimpinan perusahaan yang melanggar kode etik.Akhirnya diharpkan para karyawanmaupun pimpinan perusahaan mematuhi Code of Corporate & Business Conduct yang telahditetapkan oleh perusahaan sebagai penerapan GCG.http://fahmibasyar.blogspot.com/2010/11/peranan-etika-bismis-dalam-penerapan.htmlGOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)Tahukah anda tentang Good Corporate Governance (GCG) ? jika belum tau, GoodCorporate Governance Secara umum yaitu merupakan sistem pengendalian danpengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antaraberbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari"nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (softdefinition).Menurut Komite Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan danmengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan sertakewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepadapara shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja halini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham,dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan dilingkungan tertentu.Jadi, menurut saya Good Corporate Governance adalah sebagai prinsip yangmengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan yang dapat dilihat dilihatberdasarkan hard definition maupun soft definition untuk mempertanggung jawabkankepada shareholders dan stakeholders demi perkembangan perusahaan tersebut.Akhir-akhir ini masalah Good Corporate Governance (GCG) dan Etika Bisnis banyakmendapat sorotan. GCG dan Etika Bisnis merupakan dua hal yang tidak dapatdipisahkan satu dengan lainnya. GCG lebih memfokuskan pada penciptaan nilai (value creation) dan penambahan nilai (value added ) bagi para pemegang saham,
  4. 4. sedangkan etika bisnis lebih menekankan pada pengaturan hubungan(relationship) dengan para stakeholders. Saat ini, ternyata masih banyakperusahaan yang belum menyadari arti pentingnya implementasi GCG danpraktik etika bisnis yang baik bagi peningkatan kinerja perusahaan. Sebagaicontoh, banyak praktek bisnis di berbagai perusahaan yang cenderungmengabaikan etika. Pelanggaran etika memang bisa terjadi di mana saja, termasukdalam dunia bisnis. Untuk meraih keuntungan,masih banyak perusahaan yangmelakukan berbagai pelanggaran moral yang tidak etis,seperti praktik curang,monopoli, persekongkolan (kolusi), dan nepotisme seperti yang telah diaturdalam UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persainganusaha tidak sehat.Adapun tujuan dari GCG diperlukan dalam rangka: 1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran. 2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan menadirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komosaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuahn terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. 5. Mengoptimalkan niali perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperjatikan pemangku kepentingan lainnya. 6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun inetrnasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.Ada dua faktor dalam GCG yaitu faktor internal dan faktor eksternal:Faktor Internal
  5. 5. Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yangberasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain: Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah- kaidah standar GCG. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.Faktor Eksternal Pelaku dan lingkungan bisnisMeliputi seluruh entitas yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan, seperti businesscommunity atau kelompok-kelompok yang signifikan mempengaruhi kelangsunganhidup perusahaan, serikat pekerja, mitra kerja, supplier dan pelanggan yang menuntutperusahaan mempraktekkan bisnis yang beretika. Kelompok-kelompok di atas dapatmempengaruhi jalannya perusahaan dengan derajat intensitas yang berbeda-beda. Pemerintah dan regulatorPemerintah dan badan regulasi berkepentingan untuk memastikan bahwa Perusahaanmengelola keuangan dengan benar dan mematuhi semua peraturan dan undang-undang agar memperoleh kepercayaan pasar dan investor. InvestorMeliputi semua pihak yang berkaitan dengan pemegang saham dan pelakuperdagangan saham termasuk perusahaan investasi. Investor menuntut ditegakkannya
  6. 6. atau dijaminnya pengelolaan perusahaan sesuai standar dan prinsip-prinsip etikabisnis. Komunitas KeuanganMeliputi semua pihak yang berkaitan dengan persyaratan pengelolaan keuanganperusahaan termasuk persyaratan pengelolaan perusahaan terbuka, seperti komunitasbursa efek, Bapepam-LK, US SEC dan Departemen Keuangan RI. Setiap komunitas diatas mengeluarkan standar pengelolaan keuangan perusahaan dan menuntut untukdipatuhi/dipenuhi oleh Perusahaan.Contoh kasus yang masih menyinpang pada Good Corporate Governance: Para PNS yang masih malas-malasan dalam menjalani tugas. Pernah ada berita tentang pegawai PNS yang masih malas-malasan dalam menjalani tugasnya sehari-hari. Contohnya mereka berangkat kerja siang hari dan pulang kerja sebelum jam pulang kerja, pernah juga ditemui para pegawai PNS yang berkeliaran di tempat-tempat umum pada jam kerja. Bahkan ketika apel upacara ada pegawai PNS yang tidak menghadiri apel upacara dan datang tidak tepat pada waktunya.Ada juga kasus tentang pelanggaran disiplin masuk kerja di salah satu kelurahan dikota Probolinggo. Ada seorang pegawai PNS yang bernama BS, yang tidak masukkerja dalam jangka waktu yang lama. Dalam peraturan yang lama (PP 30 Th. 1980),apabila BS tersebut tidak masuk lebih dari 2 bulan secara berturut-turut, baru dilakukanpenghentian gaji. Apabila pegawai yang bersangkutan tidak masuk berturut-turutselama 4 bulan ke depannya (total 6 bulan), baru bisa diproses pemberhentian BSsecara tidak hormat dari PNS. Kalau Peraturan yang baru, malah lebih tegas dan jelaslagi. Di sini tidak perlu menunggu hingga 2 bulan, atau bahkan 6 bulan. Cukup bagiyang bersangkutan tersebut tidak masuk lebih dari 46 hari, dan menghitungnya tidakperlu berturut-turut alias bisa akumulasi, maka si BS tadi bisa diproses untuk hukumanberat.
  7. 7. Kasus kebangkrutan perusahaan di Amerika Serikat yang menghebohkan kalangan dunia usaha yaitu kasus Enron, Worldcom & Tycogate. Hal tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran etika dalam berbisnis (unethical business practices), padahal Amerika termasuk negara yang sangat mengagungkan prinsip GCG dan etika bisnis. Penyebab kebangkrutan beberapa perusahaan tersebut, karena diabaikannya etika bisnis serta prinsip GCG, terutama prinsip keterbukaan, pengungkapan dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Implementasi GCG memang tidakbisa hanya mengandalkan kepercayaan terhadap manusia sebagai pelaku bisnis dengan mengesampingkan etika. Seperti kita ketahui, sebagus apapun sistem yang berlaku diperusahaan, apabila manusia sebagai pelaksana sistem berperilaku menyimpang dan melanggar etika bisnis maka dapat menimbulkan fraud yang sangat merugikan perusahaan.Beberapa saat setelah krisis ekonomi melanda negeri kita sekitar tahun 1997 yang lalu,banyak terdapat bank-bank yang berguguran alias ditutup usahanya, sehingga termasuk kategori Bank Beku Operasi, Bank Belu Kegiatan Usaha dan Bank dalam Likuidasi. Salah satu penyebab kebangkrutan bank-bank tersebut karena perbankan Indonesia pada saat itu belum menerapkan prinsip-prinsip GCG serta etika bisnis secara konsisten. Semoga kasus kebangkrutan perusahaan di Amerika serikat serta perbankan di Indonesia tersebut, dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk diambil hikmahnya, sehingga dalam pengelolaanperusahaan tetap berpedoman pada etika bisnis yang baik serta menerapkan prinsip GCG. ANALISIS:1. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan Good Corporate Governance sangat penting bagi perusahaan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal untuk meningkatkan etika dalam suatu perusahaan tersebut.2. Perusahaan harus lebih meningkatkan disiplin kerja bagi para pegawainya agar perusahaan tersebut dapat berkembang maju kedepan apabila menggunakan prinsip GCG dan lebih meningkatkan etika-etika yang baik agar tidak melalaikan suatu pekerjaan bahkan melanggar peraturan yang tidak sesuai dengan GCG.3. Secara moral perusahaan yang menyimpang dari Good Corporate Governance tidak mencerminkan tanggung jawab kepada para pemegang saham dan akan merugikan pihak-pihak terkait, dan citra perusahaan akan di kenal buruk oleh berbagai kalangan.
  8. 8. 4. Perusahaan yang melanggar seperti kasus diatas harus ditangani agar tidak melanggar etika dan tidak merugikan pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Seharusnya perusahaan atau instansi tersebut memberikan contoh etika yang baik kepada kalangan masyarakat. http://pratiwi-19.blogspot.com/2012/10/good-corporate-governance-gcg.html PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM BISNIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH Oleh : Hj. Rinda Asytuti, M.Si. Dosen Ekonomi Islam STAIN Pekalongan & Kandidat Doktor Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pendahuluan Keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur oleh performa keuangan, peningkatan keuntungan akan tetapi juga performa internal perusahaan (etika dan Good Corporate Governance [GCG] ) dan performa kepedulian sosial perusahaan. Kasus kebocoran gas MIC di Bhopal India tahun 1984, Union Carbide Amerika yang menyebabkan kematian 2000 orang meninggal dan 200.000 orang luka parah, merupakan salah satu kejahatan sosial sebuah korporasi terbesar pada tahun itu yang menyebabkan kerugian jiwa dan cacat seumur hidup bagi penderitanya. Akibat kasus ini Union Carbide mengalami kerugian yang sangat besar yang mengguncangkan keberadaan perusahaan tersebut. Kejahatan korporasi dibidang lain berupa kecurangan bisnis seperti kasus ENRON Corporation, World Com dan Merrill Lynch pada kurun tahun 2002. Pada tahun 1990 an kasus kejahatan bisnis juga dilakukan oleh Prudential Securities dan Nasdaq . Kejahatan bisnis tidak hanya terjadi di Amerika, Indonesia kasus ini sering terjadi dan bahkan tidak dapat menyeret pelakunya ke meja hijau. Pengucuran kredit fiktif dan illegal, kasus money loundring, monopoli, suap dan kolusi adalah hal yang amat lumprah terjadi dalam bisnis.
  9. 9. Benarkan bisnis jauh dari etika dan selalu mengedepankan keserakahan? Benarkah bisnis hanyamengejar keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengesampingkan faktor moral, etika,kepedulian pada orang lain dan lingkungan?.Agaknya kita dapat sangat mafhum bila bisnis jugatak pandang teman. Bisnis hanya mengejar keuntungan materi semaksimal mungkin untukmenyenangkan pemilik modal (shareholder) yang sering mengesampingkan kepentinganstakeholder di lingkungan bisnis tersebut.Kejahatan bisnis seperti menghindari pajak, memberikan sumbangan kampaye politik,membuang limbah sembarangan, tidak melaporkan keuntungan, kolusi dengan pejabat terkaitdalam berbagai hal untuk memuluskan tujuan, acap kali terjadi dan kadang melibatkan pihakeksekutif maupun legeslatif. Sehingga tindakan hukum tidak dapat diperlakukan dengan baikbagi mereka. Contoh tergamblang adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Illegangloging terbaru di Ketapang yang merugikan Negara ratusan triliun rupiah.Tulisan ini ingin mengupas tentang peranan etika dan Good Corporate Governance (GCG)perusahaan sebagai langkah awal peningkatan akuntabilitas institusi yang berkaitan.Etika dalam BisnisEtika sering dikaitkan dengan moral. Dalam bahasa latin Yunani Etika berasal dari kata A thikosyang diterjemahkan dengan” mores” yang berati kebiasaan. Aristoteles menyebutkan etika inidalam bukunya “Ethique A nicomaque” sebagai “mores” yang juga berarti kebiasaan. Katamoral ini mengacu pada baik dan buruknya manusia terkait dengan tindakan, sikap danucapannya.Etika bisnis adalah aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragaminstitusi, teknologi, transaksi , aktivitas dan usaha yang di sebut dengan bisnis. Etika bisnisberarrti bertumpu pada kesetiaan sikap etis dan komitmen moral untuk tidak berbuat curang,merugikan orang lain, Negara dan masyarakat, mengancam lingkungan serta kebudayaan yangtelah ada.Etika bisnis merupakan elemen yang wajib dimunculkan dalam kegiatan transaksi yang disebutbisnis. Seiring dengan peningkatan peradaban manusia dan semakin ketatnya persaingan,terkadang bahkan tidak jarang pengusaha melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan.Praktik kecurangan seperti insider trading, windsows dressing, penipuan, manipulasi datakeuangan, penyuapan terhadap birokrasi, monopoli, serta kolusi dan nepotisme sering dilakukan.Runtuhnya ekonomi Indonesia pada tahun 1997 merupakan ledakan dari penyakit ekonomi yangmengabaikan etika dan good corporate governance dalam perekonomian. Sebelum krisis,perekonomian Indonesia dibangun Soeharto dengan konsep trickle down effect (menetes kebawah) artinya hanya membuka lebar akses kredit bagi pengusaha besar dan meneteskansegelintir kue untuk rakkyat (UKM). Kenyataan ini tidak memberikan keadilan kepada seluruhmasyarakat. Kekayaan hanya bertumpu pada segelintir orang yakni keluarga cendana dankroninya. Rakyat merasa ditindas dan diacuhkan hak-haknya. Maka tak heran ketika krisismoneter melanda Indonesia lah yang terhempas paling keras dan hingga saat ini belum bisabangkit.
  10. 10. Kebutuhan akan kondisi perekonomian yang stabil dan pro rakyat kecil merupakan dambaan danimpian bagi kebanyakan rakyat kini. Akan tetapi hingga saat ini kondisi itu baru dalam mimpi.Masyarakat Indonesia masih harus membenahi banyak lubang dari baju yang disebut reformasi.Pemerintah sebagai kekuatan yang mengatur sudah seharusnya memberikan keadilan danpemerataan pendapatan bagi rakyatnya. Memberikan akses ekonomi bagi rakyat kecil untukberusaha bukan hanya kepada korporat yang telah nyata-nyata merugikan Negara hingga saat initidak ada satu pun yang di adili.Ada tiga keadilan dalam etika bisnis, menurut John Piers dna Nizam Jim (2007 : 53), yaitu :Pertama, Distributive justice yakni adanya distribusi yang memadai dan adil dalam masyarakat.Artinya sumber daya yang ada di Negara ini adalah sepenuhnya milik rakyat Indonesia bukanmilik segelintir orang. Maka tugas pemerintah untuk melakukan pemeratan, baik pendapatan,kesempatan berusaha, makanan , perumahan dan jaminan sosial.Kedua, Retributive Justice. Keadilan ini adalah keadilan pada sisi hukum Artinya semua orangmemiliki hak dan posisi yang sama di mata hukum. Siapapun yang melakukan kesalahan harusmendapatkan hukuman yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada.Ketiga, Compensatory Justice. Keadilan ini dimaksudkan bahwasannya semua orang berhakdihormati atas harta benda yang dimilikinya. Bila seseorang telah merugikan orang lain secaramateri, maka orang tersebut wajib membayar kerugian tersebut.Dalam bisnis etika dan moral mutlak diperlukan. Pemerintah merupakan institusi yang dapatmenekankan dan mempresure pelaksanaan etika dan moral dalam bisnis. Pemerintah hingga saatini belum memberikan prestasi yang membanggakan dalam pelaksanaan etika dan moral dalambisnis. Kebiasaan korupsi, suap, kolusi dan manipulasi masih mengakar kuat di semua elemanmasyarakat dan birokrasi merupakan penghambat besar bagi tercitanya kegiatan bisnis yang fairdan adil.Kebutuhan besar atas modal asing(Foreign Invesment Direct) juga mendorong pemerintah tidaktegas menyikapi persoalan pelanggaran hukum oleh perusahaan asing maupun dalam negeriseperti pencemaran lingkungan, pembalakan liar (illegal loging), kebocoran gas dan bahkanrendaman Lumpur Lapindo. Perusahaan asing sering melaksanakan standar etika yang longgar diNegara berkembang dibandingkan dengan di negaranya sendiri.Pelanggaran etika bisnis di negara ini masih dipandang sebagai hal yang wajar dilakukan karenadidukung oleh mental-mental korup. Walaupun saat ini terdapat komisi persaingan usaha akantetapi keberadaannya belum memberikan dampak positif yang signifikan untuk mengurangikecurangan, tindak penipuan, dan bahkan penyuapan.Menyoal tentang penyuaapan konferensi Malta (1994) menegaskan bahwa yang dianggapdengan penyuapan adalah semua tindakan yang bersifat improbity atau dishonesty. Batasan itutidak hanya melanggar hukum namun juga kepantasan atau improper.
  11. 11. Di Amerika, penyuapan dilarang didasarkan perundang-undangan “ Foreign Corrupt PracticesAct/FCPA ” yang ditanda tangani oleh presiden Jimmy Carter ada tanggal 20 Desember 1977dan menjatuhkan perkara ini sebagai perkara pidana. UU ini diterapkan pada kasus LockheadAircraft Corporation tahun 1972 yang melibatkan perdana menteri Jepang Tanaka. Gambaranini jarang kita jumpai di Indonesia.Korupsi dana BLBI yang menghilangkan uang Negara ratusan triliun rupiah, kasus bank mandiri,KPU , kasus jamsostek dan lain-lain hingga detik ini belum ada yang mendapatkan hukuman.Belum lagi kasus korupsi yang ada di dalam pemerintahan atau BUMN. Harian Kompas tanggal27 Juli 2005 mencatatkan berdasarkan temuan Tim Investigasi Korupsi, korupsi yang terjadi diBUMN sebesar 2,2 triliun.Saat ini pemerintah, perusahaan swasta menyadari perlunya perbaikan nilai-nilai moral dan etikadalam organisasi dan praktik bisnis yang disebut dengan Good Corporate Governance. GoodCorporate Governance mutlak diperlukan guna pembenahan secara internal dan structural untukmewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, manipulasi dannepotisme.Sedangkan pada sector bisnis Good Corporate Governance juga dapat menimalkanpelanggaran etika dan moral, peningkatan kinerja organisasi baik eksternal maupun internal.Good Corporate Governance sebagai implikasi pelaksanaan etika dan moralGood Corporate Governance dipahami sebagai kepemerintahan atau penyelenggaraankepemerintahan atau organisasi yang bersih dan efektif sesuai dengan peraturan dan ketentuanyang berlaku. Good Corporate Governance meliputi political governance, economic governanceseperti peningkatan dan pemerataan pendapatan, penciptaan kesejahteraan, penurunan angkakemiskinan dan pengangguran dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governancemeliputi tahapan admistrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan bersih.Menurut Umer M. Chapra dan Habib Ahmed (2002), Good Corporate Governance adalahpenyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Landasan hukum, berarti keputusan pemerintah dituangkan sebagai peraturan atau hukum 1. partisispasi maksimal dari semua stakeholder memberikan hak keterlibatan dan peran semua stakeholder dalam proses pengambilan keputusan 2. prinsip hukum dan aturan, diartikan semua keputusan pemerintahan dituangkan dalam bentuk peraturan yang adil dan mampu memayungi semua lapisan masyarakat 3. prinsip transparansi, semua. penyelenggaran Negara / organisasi harus terbuka baik dalam kebijakkan dan pembuatan keputusan 4. prinsip responsitivitas bahwa aparatur harus bertindak responsive terhadap tututan dan keluhan dari masyarakat baik langsung mapun tidak langsung 5. orientasi konsensus yaitu pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat yang menyangkut kepentingan rakyat 6. keadilan dan kewajaran dimaknai distribusi tugas dan hak harus dilakukan secara adil dan wajar sesuai dengan peraturan yang ada
  12. 12. 7. efisiensi dan efektivitas, diartikan sebagai keharusan untuk pemerintah berjalan seefisien mungkin dan bekerja secara efektif sehingga didapatkan hasil yang maksimal 8. Prinsip akuntabilitas berarti setiap pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber-sumber dana, pelaksanaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terbuka kepada rakyat 9. Prinsip visi strategis, berarti semua pelaksanaan tugas pemerintahan harus selalu mengacu pada visi misi yang ditetapkan.Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini tidak hanya berlaku dalam organisasikepemerintahan tetapi dalam bidang industri dan bisnis juga mesti dilakukan. Prinsip–prinsipGCG dalam bidang bisnis telah banyak diterapkan. Sebuah organisasi internasional theorganization for economic Cooperation and Developmet (OECD) menetapkan beberapa prinsipGCG untuk dunia bisnis agar dapat menembuhkan iklim investasi yang kondusif .Prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan oleh OECD mencakup hal-hal yaitu landasan hukum, hakpemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan, perlakuan adil terhadap pemiliksaham, peranan stakeholder dalam penerapan GCG, prinsip transparansi dalam pengungkapaninformasi mengenai perusahaan dan tanggungjawab managemen perusahaan.Dari definisi atas pada prinsipnya Good Corporate Governance meliputi empat aspek yaituakuntability, fairness (kewajaran), transparency dan responsibility. Penerapan etika dan GCG didalam dunia bisnis dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan tetap menjalankan kewajarandan tanggungjawab sosial, lingkungan dan hukum. Karena eksistensi perusahaan tidak hanyaterkait dengan performa financial akan tetapi tak dapat dipungkiri responsibility social danlingkungan hidup juga menambah value of the firm.Corporate Sosial Responsibility Sebagai Implimentasi Good Corporate Governance DalamBisnisNilai sebuah perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja keuangan sebagai tanggungjawabkepada shareholder (pemilik saham) sebagai mana konsep manajemen keuangan padaumumnya, akan tetapi kosistensi kepedulian kepada stakeholder dari perusahaan sepertikaryawan, lingkungan dan masyarakat, merupakan sebuah keharusan yang mesti dijalankan.Sebagai bentuk penerapan etika dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnyamapun lingkungan hidup disekitar perusahaan, digalakkan gerakan community developmentsebagai bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab socialperusahaan.Definisi CSR perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunanekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, dan masyarakat setempat untuk meningkatkankualitas kehidupan (Abdullah, tt. : 12). Di sisi lain CSR dapat juga diartikan sebagai komitmenusaha untuk bertindak secara etis bergenerasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatanekonomi bersamaan dengan kualitas hidup karyawan, komunitas lokal dan masyarakat umumsecara luas (M. Syifaullah, tt. : 8).
  13. 13. Corporate Social Responsibility (CSR) biasa dikenal sebagai tangggung jawab social perusahaanadalah bagian yang sangat penting selain good corporate Government (GCG) dalam perusahaan.Salah satu dari empat prinsip GCG adalah responsibility selain fairness, transparency,accountability (www. fcgi.or.id).Responsibilitly pada CSR lebih menekankan pada stakeholders-driven concept yaknimemberikan penekanan signifikan pada stakeholders perusahaan dan memelihara nilai tambahyang ditumbuhkan yang berkesinambungan.Stakeholders perusahaan dapat didefinisiskan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadapeksistensi perusahaan termasuk didalamnya adalah karyawan, pelanggan, konsumen, pemasok,masyarakat dan lingkungan sekitar termasuk pemerintah sebagai regulator.Dalam CSR perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggungjawab yang bersifat single bottomline yakni nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam neraca laporan keuangansaja. Tanggung jawab perusahaan lebih berpijak triple bottom lines yakni finansial, masyarakatdan lingkungan sosial.Lebih lanjut tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR memiliki bentuk yang beraneka ragam.Berbagai macam kegiatan dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengimplementasikanCSRnya, mulai dari pemberian beasiswa, pendidikan gratis, kepedulian lingkungan, communitydevelopment dan lain-lainMenurut Tursiana Setyohapsari dalam wawancaranya dengan majalah “MIX Marketing”mengatakan bahwasannya CSR bukan hanya sekedar kegiatan charity saja, akan tetapi akanlebih efektif bisa CSR perusahaan mempunyai program jelas dan berkesinambungan (DyahHasto Palupi, Majalah MIX, Edisi 16, 30 Oktober 2006 : 24).Terdapat lima kriteria penting dalam menjalankan program CSR bagi perusahaaan. Pertama,Sustainable empowerment artinya perusahaan harus mampu melakukan program CSR yangbersifat empowerment yang bertujuan memberdayakan beneficiary self-reliant secara ekonomismaupun sosial. Kedua strategic alliance dengan organisasi nirlaba. Kemitraan adalah faktorpenting dalam membangun obyektifitas misi dan visi sebuah program CSR. Ketiga employeeparticipation. Program CSR perusahaan dapat berjalan dengan baik bila berhasil menggalangpartisipasi aktif karyawan perusahaan yang bersangkutan. Keempat, sebuah program CSR harusmampu membangun buffer sosial dan politik bagi perusahaan. Artinya perusahaan harus mampumembangun jaringan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan denganbisnis perusahaan. Kelima, program CSR yang dibangun harus high-profile, artinya programCSR yang dibangun harus stand out, yang mudah dilihat, didengar dan diingat orang. Hal iniberarti program CSR juga wajib didukung oleh kemampuan PR yang kuat.Phlip Kotler dan Lee lebih lanjut mengidentisikasi enam pilihan program yang dapat dilakukanoleh perusahaan untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu:
  14. 14. Pertama, Couse Promotion dalam bentuk memberikan kontribusi dan atau penggalangan danauntuk meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah sosial tertentu seperti , HIV, Narkoba(Pikiran rakyat, 2006)Kedua, Couse related marketing yakni bentuk kontribusi perusahaan dengan cara menyisihkanseperkian persen dari keuntungan perusahaan untuk donasi sosial, untuk masalah , waktu atauproduk tertentuKetiga, Corporate social marketing, disini perusahaan membantu pengembangan maupunimplementasi dari kampaye dengan focus untuk merubah prilaku tertentu yang negatifKeempat, Corporate Philanftrophy adalah inisiatif perusahaan dengan memberikan kontribusisecara langsung atau disebut amal.Kelima, Community Volunteering. Dimana perusahaan dalam aktivitas CSRnya mendorongkaryawannya atau partner bisnisnya dengan sukarela bergabung ikut untuk membantumasyarakat setempat.Keenam, Socially practice, responsible business dimana perusahaan mengadopsi dan melakukanpraktik bisnis tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas dan melindungilingkungan.Kesadaran perusahaan untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR)nyasudah mulai diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Para praktisi bisnis mulaimenyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kwantitas produkyang terjual, indahnya laporan keuangan, tingginya harga saham perusahaan, akan tetapiindahnya hubungan kerja antar karyawan dan perusahaan, dukungan masyarakat terhadapeksistensi perusahaan menjadi faktor yang perlu diperhatikan.Tercatat sejumlah perusahaan besar mulai merancang program CSR nya tidak sebatas charityatau sumbangan insedental ketika terdapat bencana, tetapi lebih terkootdinir dengan baik dandidukung oleh komitmen dana yang memadai.Kuky Permana Direktur Eksekutif PT Indocement Tunggal Perkasa menyatakn bahwa hanyaperusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik yang dapat bertahan dalam jangka panjang.Terlebih program CSR harus didukung oleh setiap bagian dari perusahaan yang terlibat, dandilakukan disetiap tahapan produksi sehingga lingkungan dan masyarakat tidak terganggu(Republika, 28 April 2007 : 22).Disisi lain program CSR tidak hanya dilakukan untuk memberikan keuntungan satu sisi yaknilingkungan sosial dan masyarakat, akan tetapi program CSR oleh beberapa perusahaan jugadijadikan sarana untuk mendongkrak Citra perusahaan yang merupakan bagian dari strategibisnis.PENUTUP
  15. 15. Penguatan struktur ekonomi Negara dan praktek bisnis seharusnya memegang teguh etika bisnis.Implementasi etika dapat terwujud dengan pelaksanaan Good Corporate Governance danCorporate Social Responsibility (CSR). Karena value of the firm tidak hanya bergantung padakinerja keuangan akan tetapi kepedulian terhadap kepentingan stakeholder akan memeberikannilai tambah bagi perusahaan tersebut dalam menjalankan bisnisnya. Pelaksanaan GCG di dalambisnis, dengan sendirinya akan mendukung akuntabilitas pemerintahan. DAFTAR PUSTAKADyah Hasto Palupi, Bagaimana Seharusnya CSR? , majalah MIX edisi 16, 30 Oktober 2006Frans Magnis Suseno,Etika Umum, Masalah-masalah pokok Filsafat Moral, Yogyakarta:Kanisius , 1979 h. 12-13.John Piers, Nizam Jim, Etika Bisnis dan Good Corporate Governance, Jakarta, PelangiCendikia, 2007Lies Hendiani, CSR untuk kemaslahatan Perusahaan, Majakah MIX, edisi 16, 30 oktober 2006Mahmud Ali Abdul halim, Fiqih Responsibility Tanggung Jawab Muslim dalamIslam,Jakarta: Gema Insani Press, 1998Miranty Abidin, CSR di Indonesia, Majalah MIX, edisi 16 30 OktoberM. Syifaullah, Corporate Social Responsibility PT Antam tbk, 2006Muhammad, Etika Bisnis Islam, Yogyakarta: AMP YKPN, 2004Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jakarta; Indeks, 2004Republika, Liputan Khusus CSR, Jakarta. sabtu, 28 April 007Sumardy, Branded CSR, majalah Mix, edisi 16, 30 Oktober 2006Tom Morris, If Aristotle Ran General Motor: The New Soul Business (terj)., Bandung: Mizan, 2003Umer M. Chapra dan Habib Ahmed, Corporate Governance in Islamic Instituition, OccasionalPaper No 6 Jaddah 2002http://www.stain-pekalongan.ac.id/id/artikel/176-penerapan-gcg-dalam-bisnis.html

×