SlideShare a Scribd company logo

Tabloid Publica Pos Edisi 3 - Eksekusi Mati Narkoba dan TKI (WNI di Luar Negeri)

•
•
Publica Pos
Publica Pos

Dokumen tersebut membahas tentang beberapa topik berikut: 1. Profil Heri pemilik warung bebek goreng sambal ijo yang berhasil bangkit dari kegagalan usaha sebelumnya 2. Proses pembuatan dan rasa bebek goreng sambal ijo milik Heri yang menjadi daya tarik pengunjung 3. Pendapat aktivis yang menilai adanya potensi penyalahgunaan anggaran rumah aspirasi anggota DPR dan perlunya mekanisme pengawasan

News & Politics
1 of 20
Download to read offline
PUBLICA POS Tabloid Dwi Mingguan Info Publik Terpercaya “Tidak penting apapun agama atau sukumu kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang. Orang tidak pernah tanya apa agamamu....” (K.H. Abdurrahman Wahid) Hal. 5... Menyoroti Hakim Sarpin Khatibul Umam Wiranu: Legislator Pecinta Gusdur Sosok Hal. 20... Batu Akik: Antara Mitos dan Spekulasi Bisnis Ekonomi & Bisnis Hal. 7... Hukum Hidup dan Rasa Sambal Ala Bebek Goreng Sambal Ijo www.publicapos.com fanpage: publicapos.com @publicaposcom publicapos@gmail.com Terbit 20 Halaman Edisi I/II/II, 2015 Eksekusi Mati: Sebuah Bomerang bagi WNI Terpidana Mati 229 WNI Terancam Hukuman Mati Namanyasingkat,"Hari"lelakidengantatapan nanar namun sejatinya berhati kordial. Bahkan, dia suka berkelakar. " Hidup saya pernah diangkat oleh Allah, lalu jatuh dengan keras dengan kepala tepat di­bawah," ujarnya ber­kelakar. Baginya kesuksesan terbesar adalahbangkitdarikejatuhanparahbeberapa tahun lalu saat berbisnis angkutan pasir di Se­ putaran Jakarta utara. Sepintas tampang dan tampilannya mengingatkan saya tentang sosok Kapten Haddock di seri petualangan Tintin karya Herge yang sohor. Bedanya, sepanjang yang saya kenal, Hari tidak gemar minum alkohol. "Asal saya dari Lumajang," ujar Hari dengan logat Jawa. Sejak satu 12 tahun lebih, dia telah menjejakan kaki di tanah Jakarta. Meskipun berperawakan kekar dan bertampang sangar, hobi sejatinya jauh dari keangkeran sosoknya: memasak. Siang itu dia tengah sibuk di dapur rumahnya di sebuah gang tepat di depan StikesBinawan,JalanRayaKalibata,mampang ia sibuk mempesiangi bebek. Menyembelih sampai mem­bersih­kan bebek untuk dimasak, menjadi aktivitas keseharian bagi hari. Setelah 'bangkrut' dari pekerja­an lamanya sebagai pengusaha angkut­an pasir ia banting setir me­mulai usaha baru, atau lebih tepat­ nya lembaran baru. Banyak saudara dan teman-teman­nya bingung melihatnya mem­­buka bebek goreng Sambel Ijo bahkan tidak sedikit yang berolok. Dengan kesabarandanke­tabahan, serta dibantu istri dan ibunyaiamenekuniusaha ini.Sedikitdemisedikitusaha­nyaberkembang. Sekitar empat tahun lalu Hari pernah mengalami sukses, bahkan ia terbilang kaya. Setidaknya 14 unit mobil truk ia miliki,sebelumakhirnyausahanyatersebut kandas hingga tak berbekas. "YangtersisanyahanyanyawaSaya,danIstri yang setia mene­mani, " tutur­nya. Hampir satu tahuniaterpuruk,nyarisgila.Hinggaakhir­nya bangkit dan mem­buka lembaran baru. " Saya jatuh cinta pada bebek goreng karena sehabis pulang jemput istri, kami selalu makan bebek goreng, dari situ­lah saya tertarik me­lihat warung bebek yang kamidatangiituselalu ramai. Saya putuskan untuk belajar dan men­­cari resep terbaik bebek goreng, " kisah Hari. Bermodal Gerobak Bekas Memutuskanuntuk memulai usaha, per­ soalan utama adalah modal. Hal itu yang tidak dimiliki Hari kala itu. Beruntung ada gerobaksisapameranyanghendakdibuang, "Bosistrisayausaipameranmenyisakantiga buah gerobak. Bagi mereka itu tidak berguna, tapi bagi saya itulah modal, " tuturnya. Tigabuahgerobakdibawanya.Satudijualnya seharga dua juta, satu lagi dihibahkan kepada teman. Satu-satunya gerobak yang tersisa menjadi cikal bakal warung bebek goreng " Sambel Ijo Suramadu". Menapak dari bawah ia jalani, dari sehari hanya satu ekor bebek terjual hingga sekarang sudah lebih dari 100 ekor habis dilahap pengunjung warungnya. Paduan cita rasa gurih, pedas, dan renyah bebek goreng menjadikan warung bebek goreng Hari laris dikunjungi pecinta kuliner. Satu ekor bebek ia belah menjadi sepuluh porsi, dengan satu porsi seharga Rp14.000 menjadi harga yang sangat pantas untuk ibu kota, terlebih soal rasa ia berani mengadunya. Jikasehari100ekorbebekiahabiskan,artinya ada 1000 porsi yang habis diborong pembeli. "Sudah lebih dari 30 resep bebek goreng saya ujikan. Ini resep terbaik saya, dan sekarang saya beranidiadusoalrasa"ujarnyasembariterkekeh. Sebanyak 14 orang karyawan ia pekerjakan untuktigabuahcabangnya.Soalgajikaryawan iatakperlukhawatirsetidaknya10jutarupiah ia kumpulkan setiap harinya dari tiga cabang yang dikelolanya. Harum aroma bebek goreng memaksa saya untuk berhenti menulis, sambel ijo yang gurih tanpa terasi dan nasi pulen panas memancing saya untuk melupakan semua persoalan. Tak perlu lagi berkisah, mari nikmati saja bebek goreng "sambel ijo suramadu". Rasanya akrobatik dilidah, persis seperti kata 'Hari' sang pemiliknya, "kesuksesan terbesar adalah bangkitdarikegagalan".Danuntuksoalrasaia telah sukses memanja kita (tgh) Dok: Publicapos Warung Bebek goreng, sambel ijo suramadu milik Heri, se­ lalu ramai pengunjung
Edisi I/II/II, 2015S O R O T2 P u b l i c a P o s Rumah Aspirasi Beraroma Wangi Photo: Ilustrasi Publicapos - Rencana pembangunan rumah aspirasi di daerah pemilihan akan diberikan kepada masing-masing anggota DPR RI sebesar RP 150 juta pertahunnya dalam APBN-P 2015. Sebelumnya Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso yang dikutip dari beritasore.com mengatakan rumah aspirasi sebagai media untuk mendekatkan anggota dewan dengan konsitituennya untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Nantinya dana tersebut akan dipergunakan untuk menyewa rumah berikut kursi, mesin fax, komputer, penjaga dan lainya. Seperti yang diketahui dasar hukum rumah aspirasi diatur dalam Pasal 234 ayat (3) huruf (j) UU MD3 hasil revisi tahun 2014. Secara eksplisit rumah aspirasi diatur pula dalam Tatib DPR, Pasal 1 ayat (18) yang berbunyi: “Rumah Aspirasi adalah kantor setiap Anggota sebagai tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan Anggota yang bersangkutan.” Secara lebih detail, Pasal 213 Tatib DPR menjelaskan, untuk menjalankan fungsi rumah aspirasi setiap anggota dibantu oleh tenaga ahli dan staf administrasi. Anggarannya dibebankan kepada DPR sesuai pedoman pengelolaan anggaran di DPR. Dalam hal ini, Indonesia Corupption Watch (ICW) menilai banyak hal yang harus diwaspadai dalam penggunaan uang negara untuk alokasi rumah aspirasi. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah menyatakan yang harus ditekankan bahwa apakah benar alokasi anggaran rumah aspirasi digunakan untuk kegiatan aspirasi sesuai dengan tujuan. Jangan sampai dana tersebut malah masuk ke dalam personal anggota DPR sedangkan programnya tidak diwujudkan. "Jangan sampai alasannya untuk aspirasi tetapi malah disalahgunakan. Kalau itu terjadi maka dimungkinkan sudah mengarah ke tindakan penyimpangan," katanya di Kantor ICW. Rumah aspirasi nantinya akan dijadikan bentuk orientasi dari daerah pemilihan yang harus diperjelas bentuk pengelolaan rumah aspirasi serta mekanisme pengawasanya. Pasalnya, jika setiap anggota DPR akan memiliki rumah aspirasi maka jumlahnya akan banyak disetiap dapil dan mubazir penggunaannya. "Dalam satu dapil biasanya terdapat 3-10 anggota DPR dari berbagi partai politik (parpol) maka akan banyak sekali. Selain itu yang dipertanyakan apakah rumah aspirasi akan direalisasikan dengan benar, ditakutkan hanya menjadi wadah yang bukan fungsinya," ujarnya. Abdullah pun menegaskan bahwa potensi penyalahgunaan anggaran dan fungsi kewenangan menjalan rumah aspirasi sangatlah rancu. Pasalnya, DPR sebagai pelaku penganggaran akan mengalokasikan anggaran dan mengelola sendiri. "Regulator merangkap eksekutor, potensi kerawanan sangat besar padahal mereka terkait pengawasan anggaran itu sendiri," tegasnya. Pelaksanaan Reses Tidak Maksimal Selama ini anggota DPR melaksanakan fungsi penjaringan aspirasi melalui reses patut dipertanggungjawabkan, apakah hal tersebut berjalan atau tidak. Pasalnya jika reses berjalan baik maka permintaan rumah aspirasi tidak patut dikabulkan. “Kalau item anggaran penyerapan aspirasi sudah ada di mata anggaran reses atau kunjungan kerja yang dibagikan pertiga bulan, seharusnya ada akuntabilitas dari hasil aspirasi penjaringan yang dilakukan dewan,” ucapnya. Jika dicermati, anggota DPR jarang membangun pola komunikasi politik untuk menjelaskan kepada konsituen di dapilnya serta tidak menjelaskan kepada publik apa hasil reses yang diterima. Maka tidak jarang pada periode sebelumnya terjadi penyimpangan kegiatan fiktif dan sisi akuntabilitasnya rendah. Dari sisi pertanggungjawaban dan pengawasannya tidak transparan dan tidak tergambar dengan jelas tentang kegiatan apa saja yang dikerjakan semasa reses. Seharusnya DPR membuat dokumentasi jelas dan pencatatan dari hasil aspirasi yang diperoleh. “Banyak yang tidak membuat risalah resesnya,sehinggapubliktidakbisamelihat lampiran dokumen pertanggungjawabanya saat reses,” tandasnya. Fungsi Partai Politik Tidak Sesuai kerja Politik Permintaan rumah aspirasi seharusnya tidak diperlukan jika mekanisme kerja partai politik dan struktur kelembagaan berjalan baik. Seyogyanya parpol bertugas untuk melaksanakan penyerapan aspirasi agrerasi yang harus diperjuangkan dan nantinya berbuah menjadi kebijakan yang pro rakyat. Karenanya, jika mandat partai dijalankan maka saluran aspirasi sebenarnya akan otomatisterlaksanasecarainstitusididalam partai atau kelembagaan. Pembentukan rumah aspirasi, menandakan bahwa partai tidak bekerja sebagai penyerap aspirasi. “Di dalam parpol itu sendiri setiap kadernya seharusnya dibekali dengan pendidikan politik dan penyerapan agrerasi kebijakan publik yang harus diperjuangkan. Terlebih jika memakai struktur partai yang sangat hirarki di level tingkat masyarakat, ada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan sampai ke tingkat ranting,” paparnya. Oleh sebab itu, penguatan struktur partai dapat lebih dimaksimalkan agar fungsi penyerapan aspirasi dapat berjalan baik. Ketidaksiapan parpol dapat ditandai bahwa parpol di Indonesia tidaklah sehat karena meminta rumah aspirasi yang mengeluarkancosttidaksedikit,sedangkan anggota parpol seharusnya dapat memakai instrumen kelembagaan parpol. Rumah Aspirasi Tidak menjadi Prioritas Rumah aspirasi jika dilihat fungsinya belum dapat dijadikan prioritas karena masih banyak saluran aspirasi yang dapat dimaksimalkan. Dalam hal ini, selain memaksimalkan saat reses dan kunjungan kerja DPR juga dapat merancang komunikasi dengan basis konsistuen secara baik. Sekalipun rumah aspirasi tetap diadakan maka beberapa opsi bisa saja menjadi pilihan DPR yaitu menggabungkan rumah aspirasi bagi satu dapil yang terdiri hanya 3-4 orang anggota DPR. Karena range setiap dapil berkisar 3-12 orang. “Jadi tidak semua anggota DPR mendapatkan satu rumah aspirasi. Atau menggabungkan dengan anggota DPD, karenasebelumnyaDPDjugamewacanakan untuk membuat rumah aspirasi,” jelasnya. Maka ditegaskan bahwa fungi penyerapan aspirasi penting tetapi tidak harus mengadakan anggaran baru seperti rumah aspirasi. Permintaan rumah aspirasi dapat menjadi efek domino bagi anggota dewan ditingkat kabupaten dan provinsi meminta hal yang sama. Pasalnya penyerapan aspirasi bisa dibuat dalam lintas partai atau penguatan parpol. (tgh) Publicapos (Jakarta)- Hukuman mati yang diterapkan di Indonesia ternyata membawa dampak buruk bagi para TKI yang mendapatkan sanksi serupa di luar negeri. Aktivis Migrant Care Wahyu Susilo mengaku, pihaknya tak mudah melakukan advokasi bagi TKI yang divonis hukuman mati. "Kami masih melakukan pembelaan dan advokasi. Tapi, di sisi lain kami tersandera karena ada eksekusi mati di Indonesia," ujar Wahyu dalam diskusi 'Kecaman Internasional terhadap Eksekusi Mati Kasus Narkoba, Apa Kabar Nasib TKI yang Terancam Hukuman Mati?' di Jakarta Selatan, Minggu, (8/3). Dulu, sambung Wahyu, Indonesia bisa mengupayakan pembebasan TKI dari hukuman mati dengan bantuan multilateral. Yakni, melalui bantuan banyak forum dunia yang antihukuman mati. Namun, dengan adanya pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, cara itu tak lagi dapat ditempuh. "Kami sulit untuk meminta bantuan Dewan HAM PBB karena tadi, tersandera kebijakan yang sedang dilaksanakan di dalam negeri. Jadi kita lagi mencari cara lain untuk bisa lakukan pembelaann pada Eksekusi Mati, Sebuah Bomerang Untuk Indonesia Photo: : Publicapos Wahyu Susilo, Analis Kebijakan Migrant Care (kiri), bersama Muhamad Iqbal, Direktur Perlindugan Hukum WNI, Kementrian Luar negeri( kanan) dalam diskusi membahas perlindungan hukum WNI di luar negeri beberapa waktu lalu. TKI," sambung Wahyu. Wahyu berharap, bantuan pemerintah Indonesia untuk diplomasi dengan negara- negara tempat TKI dihukum mati terus berjalan di samping mengusahakan lewat jalur advokasi Ia khawatir keputusan pemerintah melakukan eksekusi berdampak pada upaya penyelamatan terhadap buruh migran yang saat ini terancam hukuman mati. "Eksekusi mati melemahkan negosiasi untuk membela buruh migran yang terancam mati di negara lain," Ujar Wahyu kepada Publicapos. Data Kementerian Luar negeri yang dirilis berapa waktu lalu setidaknya 229 WNI terancam hukuman mati di luar negeri terutama di Malaysia dan Arab Saudi karena kasus Narkoba dan pembunuhan. Wahyu menambahkan kasus buruh migran perempuan yang terancam hukuman mati membutuhkan pembelaan tidak hanya dari negara tapi juga lembaga internasional. Buruh migran, kata Wahyu, terlibat kriminal setelah mengalami kekerasan berulang dan bentuk pembelaan diri. Kasus Ajeng, yang tertangkap pihak Imigrasi Malaysia karena kedapatan membawa Narkoba, menjadi satu contoh kasus. Berdasarkan penelusuran dari pihak Kemenlu sendiri, ditemukan fakta yang menguatkan indikasi bahwa Ajeng sengaja dijebak oleh Jaringan Narkoba Internasional, "Fakta yang kami temukan Ajeng itu sangat polos,Ia mengenal jaringan Narkoba tersebut melalui dunia maya. Sepertinya ia sengaja dijebak, " tutur Lalu Muhamad Iqbal, Direktur PWNI Dan BH, Kemenlu RI (tgh)
3P u b l i c a P o sEdisi I/II/II, 2015 S O R O T Istimewa Aksi Demonstrasi menuntut pembatalan hukuman mati bagi narapidana Narkoba, di Jakarta beberapa waktu lalu. Terbit sejak 15 Januari 2015, Publica Pos hadir sebagai tabloid dwi mingguan yang bertekad men­ jadi rujukan informasi publik ter­ percaya. Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Publica Pos. Semua wartawan Publica Pos dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun me­ mintaimbalandarisiapapun.Semua Tabloid Dwi Mingguan Publica Pos isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Dewan Redaksi: Ujianto Singgih Pr, Mohammad Mulyadi, Achmad M Fahham, Sahat Aditua Silalahi, Prianter J. Hairi, Ansel Alaman Pemimpin Umum: Achmad M Fahham Pemimpin Perusahaan: Abdul Mukhit KD, Pemimpin Redaksi: Ahmad DH Redaktur Pelaksana Tabloid: T. Kurniawan, Redaktur Pelaksana Online: Dawam Multazam Staf Redaksi: Helmi Yusuf, Fikry Rakatamala, Arik Dj, Abdul Kholik, Abu Roiz, Muhammad Ainuzzaki, Abas Firdaus Basuni Manajer Keuangan: Miftachul Chusnah Manajer Iklan dan Pemasaran: M. Arief Setiawan, Ahmad Amin Penerbit: PT Publica Media Utama Alamat Redaksi / Iklan : Ruko Taman Cinangka A-5, Cinangka, Sawangan, Depok, 16516 Telp. 021-49116822 Email Redaksi: publicapos@gmail.com Publicapos - Langkah pemerintah melakukan eksekusi mati ter­hadap enam terpidana kasus narkoba pada 17 Januari lalu me­­nuai protes dari pemerintah asal terpidana, ter­utama Brasil dan Belanda. Lima darienamter­pidanaitumerupakan warga negara Vietnam, Malawi, Nigeria, Brasil, dan Belanda. Sedang­kan satu terpidana ber­ warga negara Indonesia. Sebelumnya sejumlah negara itu telah melancarkan taktik diplomasi untuk meminta pem­ batalan ketetapan eksekusi huku­m­ an mati melalui mekanisme penga­ juan grasi kepada presiden. Namun demikian Presiden Joko Widodo tetap tak mengabulkan pe­rmohon­ an grasi tersebut. Hingga akhir­nya pemerintah Brasil menarik Duta Besar mereka untuk Indonesia. Juru bicara Presiden Brasil, Dilma Roussef menyatakan kecewa dengan sikap yang Indonesia meng­ a­baikan permohonan grasi tervonis mati penyelundupan kokain ke Indonesia 2004, Marco Archer Cardoso Moreira. Langkah serupa juga diambil oleh pemerintah Belanda. Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders memanggil duta besarnya setelah salah seorang warganya, Ang Kiem Soei, terpidana kasus narkoba dieksekusi mati. Badai protes makin kencang saat pemerintah menyatakan akan melanjutkan eksekusi terhadap 11 terpidana lain. Kali ini pemerintah Australia yang melayangkan ke­ beratan. Pasalnya sejumlah warga­ nya, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, masuk dalam list ter­pidana mati. Perdana Menteri Eksekusi Mati dan Kebuntuan Diplomasi Australia Tony Abbott dalam pernya­taannyasempatmengungkit- ungkit jasa rakyat Australia saat membantu Indonesia menghadapi bencana tsunami di Aceh pada 2004. Hal itu dimaksudkan agar peme­rintahan Jokowi membalas bantu­an itu dengan membatalkan ekse­kusi mati terhadap dua warga Australia. Pernyataan Abbott itu sempat mendapat reaksi dari sejumlah golongan masya­rakat Indonesia. Hingga akhirnya Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menghubungi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk meng­klarifikasi pernyataan Abbott. Julie Bishop menjelaskan ada salah pengertian, dan pihak­nya ingin menyatakan hubung­anIndonesia-Australiasudah bagus, termasuk pada parti­sipasi bantuan tsunami 2004. Meski sempat molor, namun eksekusi belasan terpidana itu tampaknya tetap akan dijalankan. Pelaksanaan eksekusi mati tahap kedua itu rencananya bakal dilakukan pada akhir pekan ini. Pemerintah Indonesia bersi­ kukuh melaksanakan eksekusi mati dengan alasan menegakkan hukum sekaligus memberi efek jera pada para gembong narkoba. Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat narkoba yang mengan­cam generasi bangsa. Ada sebuah kepentingan masyarakat luas yang hendak dilindungi. Di sisi lain, rangkaian manuver politik luar negeri yang dilancarkan negara-negara yang warganya dieksekusi terhadap Indonesia itu sangatlah lumrah. Sikap sejumlah negara untuk meminta grasi kepada Presiden Joko Widodo atau bahkan mengecam pelaksanaan hukuman mati itu adalah bentuk kepedulian negara terhadap warga negaranya tanpa kecuali. Apalagi mereka memang berhak mengajukan upaya pengampunan hukum itu. Dan presiden Indonesia memiliki wewenang untuk mengabulkan atau menolak grasi. Di sini kumparan kepentingan kedaulatan hukum dan politik diplomasi luar negeri bertemu. Apapun sikap Presiden Jokowi tentu bakal berpengaruh pada hubungan antar negara. Kita tentu berharap setiap keputusan pemerintah Indonesia akanmenguntungkanbanyakpihak, rakyat dan pemerintah Indonesia namun tidak menggagu hubungan baik dengan negara sahabat. Tentu dibutuhkan strategi diplomasi yang handal untuk mengawalnya. Sayangnya hal itu yang belum dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Lemahnya diplomasi Indonesia juga tampak dari minimnya pem­ belaan di dunia internasional ter­ hadap warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara lain. Terdapat ratusan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh migran saat ini terancam hukuman mati di luar negeri. Di Malaysia WNI yang terancam hukuman mati mencapai 233 orang,sementaraTKIyangdiproses di pengadilan mencapai 177 orang. Di China terdapat 29 orang TKI, sebanyak 20 orang sudah diproses di pengadilan. Sedangkan di Arab Saudi, menurut data Kementrian Luar Negeri, terdapat 303 Warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati sedari 1999 hingga 2011. Kasus mereka beragam. Sebagian mereka terjerat kasus pembunuhan karena berupaya membela diri saat dianiaya oleh majikan. Beberapa WNI telah menjalani hukuman mati, dan selama itu suara dukungan dunia internasional senyap.(tgh) Publicapos (Jakarta) – Eksistensi keberadaan kelompok Islamic State of Iraq and Al-Sham (ISIS) di Indonesia mencapai titik terang­ nya. Selasa (24/2) sebanyak 16 warga negara Indonesia tiba-tiba saja menghilang di Bandara Attatur, Turki. Kecurigaan mereka untuk bergabungdenganISISpunmen­cuat, mengingatTurkimeru­pakanwilayah yang ber­batasan langsung dengan basismiliterkelompokradikalini. Kasus seperti ini bukan per­ Waspada, Misi Jihad Bermodus Wisata tama kali terjadi dan ditangani ke­ polisi­an setempat. Beberapa kasus sebelumnya melibatkan warga negara lain yang menyusup ke Suriah melalui perbatasan Turki. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul telah ber­koor­dinasi dengan Kepolisian Istanbul untuk mencari mereka. "Pihak Kepolisian Istanbul masih mela­kukaninvestigasi,"kataDirek­tur Perlindungan dan Bantuan Hukum WNI Luar Negeri, Lalu Muhamad IqbalkepadaPublicaposkemarin. Hilangnya keenam belas orang itu berawal dari pemisahan diri dari rombongan tur yang jumlah keseluruhannya25orang.Rom­bong­ an yang menggunakan travel ber­ nama Smailing Tour ini berangkat dariIndonesiapada24Februari2015 dariJakarta.Merekaberjanjikembali ber­­gabung pada 26 Februari 2015, di Kota Pamukkale, Turki. Setelah men­darat, 16 turis asal Indonesia itu pamit kepada pemimpin rom­bong­ an. Namun, mereka tidak ber­gabung kembali hingga waktu kepulangan tibapada4Maret. Mereka tercatat berasal dari Surabaya dan Surakarta. Mereka yang berasal dari Surakarta antara lain Fauzi Umar, Hafid Umar Babher, Soraiyah (istri Hafid), serta Hamzah (4 tahun, anak Hafid) dan Ustman Hafid (3 tahun, anak Hafid). Mereka tercatat pernah mengontrak rumah di Kelurahan Gajahan, tidak jauh dari Keraton Surakarta dan dikenal sebagai pembuat gorden. Beberapa tahun lalu keluarga ini pindah. "Kita belum melacak alamat ter­ akhir mereka, saat ini kami masih menunggu hasil Investigasi pihak kepolisian," tambah Iqbal lagi. HafiddanFauzi,yangmasihlajang, adalah kakak-beradik. Menu­rut Iqbal, sebanyak 16 orang itu terdiri atastigakeluargabesar. Kementerian Luar Negeri me­ ni­lai persoalan 16 Warga Negara Indonesia di Turki bukan­lah kasus orang hilang, karena fakta-fakta menun­jukkan WNI itu memang me­ milih tidak kembali ke Indonesia. "Kami cuma bisa memberi konfir­ masifakta-faktanya.Pertama,mereka memang memilih untuk tidak pulang keIndonesia.Inibukankasuske­hilan­ gan, bukti­nya adalah ketika mereka di­­­hu­bungi pemimpin tur, mereka bilang `jika ingin pulang dengan lancar silahkan kami baik-baik saja di sini`," ujar Muhamad Iqbal me­ lalui sambung­an telpon kepada Publicapos. Menurut dia, fakta kedua yang membuat pihaknya menilai soal WNI di Turki itu bukan kasus orang hilang karena sampai hari ini Kemlu belum menerima penga­duan dari keluargakeenambelasWNItersebut. "Sampai hari ini tidak ada penga­ duan dari keluarga jadi kami tidak bisa menindaklanjuti. Kami panggil Smailing Tour untuk bertanya apakah ada `komplain` dari pihak keluarga. Kalau saya punya keluarga hilang, saya pasti komplain ke `tour travel-nya` tapi sampai saat ini tak ada `komplain`," ungkap dia. Dia juga mengaku Kemlu terus mela­kukan komunikasi intensif dengan otoritas di Turki untuk men­ cari tahu kebenaran tentang kabar bahwa 16 WNI itu akan pergi ke Suriah untuk bergabung dengan kelom­pok Negara Islam Irak dan Suriah(ISIS). "Kalau mengenai apakah mereka terlibat ISIS, kita akan tunggu penilaianakhirdariTurki.Kitasudah dapat informasi dari Turki mereka telahmelakukanpengawasankepada seluruh cctv dan tidak terdeteksi ke- 16orangtersebut,"kataIqbal. Dia menambahkan, Kedutaan Besar RI dan Konsulat Jenderal RI di Istanbul terus berkomunikasi dengan pihak otoritas Turki. Interpol Indonesia sebelumnya telah menyurati sejawatnya di Turki terkait pencarian terhadap 16 WNI yang menghilang setelah memi­ sahkan diri dari kelompok tur pada 24Februari2015dinegeritersebut. "Kami sudah menyurati interpol Turki," kata Ses National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Brigjen Setyo Wasisto.(tgh) Photo: Ilustrasi
Edisi I/II/II, 2015P O L I T I K4 P u b l i c a P o s Foto:ICW Paparan data beberapa Indikasi penyimpangan dalam APBD DKI tahun 2014, versi Indonesia Corup­ tion Watch Sejumlah Aktivis menyatakan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, beberapa waktu lalu ???? Publicapos - Koordinator Divisi Korupsi Poltik ICW, Abdullah, menga­takan sangat disayangkan hak angket yang dilontarkan DPRD DKI JakartakepadaGubernurDKIJakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini karena tidak jelas motif apa yang dilakukan. Sekali­pun mengacu pada UU MD3 yang mengatakan hak angket di­miliki oleh DPRD, tetapi hal ter­sebut dilakukan untuk menye­ lidiki ke­bijakan strategis yang ber­­ dampak me­rugi­kan daerah. Sedang­ kan dalam hal ini, hak angket itu malah se­akan-akan mem­buat DPRD DKI meng­ungkap fakta pemborosan denganmenyu­supkananggaransilu­ manyangdilakukandirinyasendiri. “Tidak diketahui apa motifnya, sangat terkesan pada nuansa politisasi. Ini menandakan fungsi pengawasantidakberjalankarena selalu ada nomenklatur anggaran yang tidak sesuai dengan nilai pengadaan,” ujarnya. Model dana siluman pada pem­ bahasan APBD sudah menjadi modus di banyak daerah bahkan di tingkat nasional. Hal ini terjadi Dana Siluman APBD DKI 2015, Membuka Perjalanan Korupsi APBD sebelumnya Anggaran siluman yang terdapat di draft APBD DKI Jakarta dinilai jumlahnya akan lebih dari Rp 12,1 triliun. Bukan hanya pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS), tetapi juga printer scanner 3D, global feature learning, dan aplikasi sofware pembelajar dalam sarana penunjang pembelajaran. Dalam hal ini, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, menyatakan jika dilihat dari pola korupsi yang dilakukan serta menyisir data APBD 2014, 2013, 2012, 2012, dan seterusnya, ditemukan pola dan mata anggaran yang disinyalir bermasalah akan ditemukan kembali pada APBD 2015. Dijelaskan pada APBD 2014, terdapatpengadaan50paketUPSdi sekolah Jakarta Barat (Jakbar) dan Jakarta Pusat (Jakpus) pada Suku Dinas (Sudin Dasar dan Menengah diJakarta)dalamproseslelangyang dilaksanakan pengumumannya pasca kuali­fikasi sejak 7-13 November 2014, dan pada tanggal yang sama juga dilakukan download dokumen pengadaan. Pada tanggal 10 November 2014, dila­kukan dua kegiatan yaitu pem­berian penjelasan terkait lelang UPS yang selesai pada hari yang sama dan upload doku­men pena­waran yang selesai pada 14 November 2014. Pada tanggal 14 November 2014 dilaksanakan pem­bukaan dokumen penawaran yang selesai pada hari yang sama. Evaluasi penawaran dan dokumen kualifikasi dilaksanakan pada 15- 19 November 2014, pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 20 November 2014, dan selesai pada hari yang sama di keesokan harinyatanggal21November2014, yang juga dilaksanakan upload berita acara hasil pelelangan. Pada tanggal 22 November 2014 diseleng­garak­an penetapan peme­ nang dan pengu­muman pemenang yang juga selesai pada hari yang sama. 23-27 November 2014 dila­ kukan masa sanggah hasil lelang. Tanggal 28 November 2014 di­ keluarkannya surat penun­jukan penyediaan barang/ jasa, dan terakhir 1 Desember 2014 dila­ kukan penanda­tanganan kontrak yang selesai di hari yang sama. “Ini terjadi kejanggalan pada 50 pengadaan UPS yang sama dan hanya memakan waktu kurang dari sebulan, biasanya mencapai duabulan.Sedangkanpadaproses lelang tidak ada sanggahan, ke­ beratan, dan komplain yang dilakukan,” ujarnya. Berdasarkan data dari website PBJ DKI Jakarta, untuk pengadaan UPS pada Sudin pendidikan mene­ ngah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, setidaknya terdapat 50 rekan­anpemenangpengadaanUPS. Beberapa perusahaan peme­nang diindikasi bermasalah dan tidak memiliki profil yang wajar ter­kait kemampuan dalam menye­diakan jasa. Sedangkan penelusuran data sekunder yang dilakukan oleh ICW, diindikasi bahwa banyak perusahaanpemenangtidakmemi­ liki kemam­puan dalam meme­nuhi syarat dan terindikasi dimiliki oleh orang yang sama. “Dugaan ada praktik tender arisan dari beberapa perusahaan yang dimiliki orang yang sama. Ternyata dari perusahaan pemenang pengadaan UPS, ia juga memenangkan PBJ yang lain, misal yang terkait sarana dan prasarana sekolah 2014,” ucap Firdaus. Pada rincian komponen anggaran untuk pengadaan UPS, berdasarkan dokumen realisasi APBD 2014 khususnya untuk PBJ UPS, komponen belanja terdiri dari honorarium Tim PBJ sebesar Rp 4,905 juta, belanja dokumen dan admnistrasi tender sebesar Rp 495.000, belanja pengadaan rak besi Rp 968 juta, belanja pengadaan UPS/ stabilizer sebesar Rp 1,92 miliar, dan belanja pengadaan instalasi listrik sebesar Rp 3,1 miliar dengantotalbelanjapengadaanUPS sebesar Rp 6 miliar. Dari laporan realisasi beberapa komponen yang terdiri dari 5 item belanja seperti dokumen administrasi rak besi dan lainnya termasuk realisasi honorarium, malah dimungkinkan masuk dalam ULP. Sedangkan dalam komponen barangnya sendiri, pokok anggaran UPS lebih kecil dibandingkan pengadaan instalasi listrik yang mencapai Rp 3,1 miliar. “Kalo mau memasang UPS, seharusnya jumlah anggarannya lebih besar dibandingkan rak besinya. Tetapi yang terjadi malah terbalik. Ini menunjukkan masalah besar di dalam pengadaan spesifikasi,” katanya. Bukan hanya permasalahan UPS dari penggelembungan anggaran 2014 pada Sudin Pendidikan mene­ngah yang belum masuk pada Dinas Pendidikan DKI, tetapi juga pada Sudin Pendidikan dasar saja sudah terdapat 652 kegiatan program peningkatan sarana dan prasaranan pendidikan. Dan lagi penelusuran terkait rehab sekolah dan realisasi sarana-prasarana dengan usulan Rp2,4 triliun dan terealisasi sebesar 1,529 triliun. Pengadaan Digital Vision Touch Interatif Board (IBE DVT) atau software pembelajaran untuk SMA dan SMK yang dianggarkan sebesar Rp 101 miliar dan terealisasi sebesar Rp 84 miliar dengan harga satuan RP 39 juta, berisikan satu unit lengkap untuk kelas SMA X, XI, XII animasi matematika, kimia, fisika, biologi, powerpoint matematika, biologi, konten e-Book, video, dan bank soal. Pengadaan printer dan scanner 3D yang dianggarkan Rp 6 miliar dan terealisasi hanya Rp5,8 dengan satuan harga Rp 886 juta. Jika dilihat dugaan praktik korupsi­nya, dicontohkan pada SMKN 9 mendapat 9 unit printer dan scanner 3D atau atau dapat dikatakan hanya mendapat satu atau dua dari banyak­nya unit yang seharusnya di­dapat. “Kita akan verifikasi di lapangan apakah aspek dan kuantitasnya sama dengan Rp 886 juta. Potensi kuat ada permainan dan dikorupsi karena ukuran kebutuhan dan perun­tukannya. Kita akan kroscek apakah semua sekolah di Jakarta butuh printer itu, kalau dibutuhkan berapa banyak. Jangan sampai jadi pemborosan jika sekolah itu tidak butuh dan menjadi rongsokan karena tidak tepat guna,” paparnya. Firdaus pun menambahkan bahwa UPS pada APBD 2015 sebesar Rp 6 miliar untuk 21 pengadaan di 21 sekolah, diduga ada penambahan yang dilakukan oleh DPRD DKI yang disinyalir dilakukan oleh Sudin Pendidikan Jakarta Selatan (Jaksel). Kemung­ kinan terjadi model korupsi yang sama dalam salah satu unsur yaitu mark up satuan dan biaya dengan APBD 2014, yaitu penga­ daan printer dan scanner 3D untuk SMP dan SMA sebanyak 67 penga­daan paket mulai dari Rp 1,5 miliar sampai Rp4 miliar. Program e-Multimedia education connect system untuk SMA, penga­ daan e-position untuk SMA dan SMK, CCTV, global feature warning, IT public literratur smart teaching, advance visualizer digital sebagai bahan pelajaran. “Semua mata anggaran atau proyek itu ada pada APBD 2014 dan 2015. Kita temukan faktor rent seeking dalam belanja barang dan jasa yang di-mark up. Bukan hanya dinas pendidikan, dinas lainnya kemungkinan juga melakukannya,” tegasnya. (tgh) Penggelembungan APBD DKI, Gambaran Peta Penganggaran di Indonesia karena persekongkolan antara legislatif dan yudikatif dalam kompromi pemulusan anggaran. Karena­nyakasusdiDKIiniterbilang terbalik karena Pemprov DKI (Gubernur) tidak mau kompromi dengan para oknum. Proses transparansi dalam pem­ bahasan APBD ataupun APBN sangatlah penting. Rapat se­harus­ nya dilakukan secara terbuka. Hal itu karena di­dalam­nya terjadi kesepakatan antara DPRD dan Pemda yang seharusnya diketahui publik. Misalnya meng-upload di youtube atau media sosial lainnya tentang suasana, proses, dan hasil rapat. Dalam hal ini karena kebijakan APBD seharusnya tidak menjadi rahasia daerah, melainkan domain kebijakan publik dimana publik juga menyumbang dalam prosesnya. Salah satu instrumen dengan sistem e-Budgeting adalah model pengawasan dalam pembahasan anggaran. Pada sistem e-Budgeting dapat diketahui apa saja yang menjadi usulan dan kesepakatan dalam program yang telah di­rumus­ kan, serta siapa yang mengusulkan kebijakan tersebut. “Ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sesuai dengan tata kelola dan keuangan daerah,” katanya. Sistem e-Budgeting bukan hanya menjadi keuntungan bagi Pemda, bagi DPRD pun sistem ini mempermudah fungsi penga­wasan pada proses e-Procurement. Sedang­ kan bagi publik, sistem e-Budgeting dapat mem­­buka ruang pengawasan ke­­bijakan daerah karena publik adalahpenyumbangAPBD. Sekalipun belum ada jaminan bahwa proses e-Budgeting dan e-Procurement 100% benar, akan tetapi sistem ini harus di­bangun dengan baik, dengan ke­mau­an leader yang kuat dalam pene­rapan­ nya. Selain itu SKPD yang ada di lingkungan tersebut juga harus punya komitmen kuat dalam men­ jaga transparansi dan jujur. Abdullah pun menegaskan bahwa modus praktik korupsi sudah dimulai saat proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini tertuang dalam program fiktif, objek penerimaan program fiktif, mark up kebutuhan, dan mark down penerimaan daerah. Karena proses penganggaran adalah proses politik, kepentingan untuk mendapatkan rente guna mengem­balikan modal politik kemung­kinan terjadi. Karenanya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus tegas menggunakan kewe­ nangannya dalam mendorong birokrasi Pemda yang baik. Pada kasus DKI, segala tendesi harus dapat dilaporkan ke pene­gak hukum agar dapat ditindak­lanjuti,” tegasnya.(tgh)
5P u b l i c a P o sEdisi I/II/II, 2015 H U K U M Menyoroti Hakim Sarpin Foto: Antara Hakim Sarpin saat membacakan keputusan sidang Praperadilan Komjen Budi Gunawan di Pengadilan negeri Jakarta selatan. Mangkirnya Hakim Sarpin Rizaldi terhadap panggilan Komisi Yudisial (KY) menunjukan sikap tidak taat proses hukum. KY me­ mang­gil Hakim Sarpin dalam forum peme­riksaan dugaan pelang­garan kode etik setelah ia mengabulkan gugat­an Budi Gunawan (BG). Sejumlah kalangan menilai janggal putusan praperadilan yang diambil oleh Hakim Sarpin. Pasal­nya, putusan tersebut di­ anggap menabrak sejumlah keten­tu­an hukum acara pidana. Tak hanya itu, keputusan yang di­ ambil Hakim Sarpin berpotensi me­langgar kode etik hakim. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Ceasar Ifmaini Idris mengatakan, ketidak­hadiran Hakim Sarpin dalam panggilan KY pertanda Hakim Sarpin tidak patuh terhadap KY. Setelah mengambil ke­putus­an yang menabrak aturan hukum, harusnya ia siap diperiksa dan mem­per­tang­gungjawabkan ke­putusan­nya. "Ketika Hakim Sarpin tidak mau diperiksa, publik lantas menilai putusannya tidak profesional karena tidak berani diuji." kata Arad di Kantor ICW. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil anti korupsi melaporkan pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Sarpin. Koalisi mensinyalir adanya tindakan unprofesional conduct dan menduga ada pihak lain yang memuluskan keputusan praperadilan BG. Beredar kabar bahwa Penga­ dilan Negeri Jakarta Selatan sebe­ lumnya telah menun­juk hakim Imam Gultom sebagai pimpinan sidang. Tetapi permo­honan pra­ peradilan tersebut di­ca­but oleh pemohon, lalu dimasuk­an ulang dengan nomer registrasi yang ber­beda. Setelah itu, barulah Hakim Sarpin ditunjuk untuk me­ mimpin sidang. Menurut Arad, "Dugaan per­ mainan seperti ini harus ditelu­ suri oleh KY. Koalisi khawatir ada pesanan khusus kepada Penga­ dilan Negeri Jakarta Selatan, ada yang mengatur sehingga Hakim Sarpinlah yang memimpin.” Arad menegaskan bahwa kejanggalan ini harus diselidiki oleh KY. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, maka bukan hanya Hakim Sarpin yang diberikan sanksi tetapi juga Ketua PengadilanNegeriJakartaSelatan. Sementara KY harus fokus pada dugaan yang dilaporkan terkait pelanggaran etik yang dilakukan. "Tindakan tidak profesional seorang hakim terkait kewe­ nangannya dalam memutus­kan perkara diatur dalam kode etik hakim," jelas Arad. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berjalan dan belum ada kepastian kapan KY akan mengeluarkan rekomendasi. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting membenarkan adanya indikasi pergantian hakim prapera­dilan setelah penun­juk­kan hakim di PN Jaksel, sehingga pengacara BG men­ cabut permohonannya dan men­ daftar­kannya kembali dengan nomor registrasi baru. "KY harus menelusuri apakah pergantian itu wajar atau ada tujuan tertentu," ucapnya. Dalam hal ini, Koalisi pemantau peradilan melihat ada proses janggal yang sangat sistematik dengan melibatkan banyak oknum. Bukan hanya Hakim Sarpin tapi juga Ketua PN Jaksel dan Panitera muda pidana. "KY telah melakukan fungsinya dan sesuai harapan, tinggal Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) yang belum melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas laporan kami," keluh Miko. Koalisi berharap Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dapat menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang disampaikan dan berperan aktif untuk memperbaiki kualitas hukum di Indonesia.(tgh) Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, perseteruan antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta menandakan ketidak­siap­ an DPRD DKI untuk mencip­takan anggaran yang bersih, bebas dari korupsi dan tepat sasaran. "DPRD DKI terlalu nyaman dengan masa lalu tanpa ada per­ debatan," katanya saat ditemui dalam konfrensi pers di ICW. Menurut dia, anggaran siluman hadir ketika pembahasan, bukan pada saat pelaksaan anggaran. Tepatnya pada saat pembahasan plafon prioritas anggaran semen­ tara (KUAPAS). Patut di­duga telah terjadi komunikasi politik antara DPRD dan SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) yang ter­muatkan program anggar­an beserta kegiatan. Dalam penyelewengan yang sudah dilakukan bertahun-tahun tersebut, DPRD telah mengetahui pos-pos yang bisa dimainkan. Sedang­­kan setiap SKPD sudah menge­­tahui anggaran mana saja yang bisa digandakan. Roy menambahkan, pola seperti ini biasanya terjadi hampir di setiap daerah. Bedanya proses penyimpangan di DPRD di tempat lain berjalan mulus karena Gubernurnya tidak mau ambil pusing. Ahok berbeda, dia mau pasang badan menghadapi per­masalahan semacam ini. Dia berhadap, respon seperti ini dapat diikuti oleh semua Kepala Daerah. Tujuannya untuk mene­ kan dan memperkecil ruang korupsi di APBD Siluman Budgeting APBD DKI ICW mengungkap berbagai temuan indikasi penyimpangan dalam terkait penyusunan APBD DKI Jakarta. Diduga, penyim­ pang­an pada pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan DKI Jakarta tidak hanya terjadi pada mata anggaran pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) yang ramai diberitakan media massa. Dalam konfrensi pers yang diselenggarakan di Kantor ICW, terungkap bahwa modus penyimpangan yang sama juga terjadi pada mata anggaran lainnya, semisal perangkat response murid untuk evaluasi Siluman Anggaran dalam APBD DKI belajar, i-Multimedia education connect system untuk SMA, serta pengadaan perangkat scanner dan printer 3D. Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas menjelaskan, pada APBD 2014 terdapat pengadaan 50 paket UPS untuk sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat pada Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Mene­ngah dalam proses lelang yang diumum­kan pasca kualifi­kasi tanggal 7 hingga 13 November 2014. Dalam seminggu, pemenang paket-paket lelang ini langsung di­tetapkan dan diumumkan pada 22 November 2014 dengan masa sanggah 23 hingga 27 November 2014. Pada tanggal 1 Desember 2014, seluruh kontrak telah di­ tanda­tangani. Firdaus menyim­ pulkan, “Telah terjadi kejanggalan pada 50 pengadaan UPS ber­ langsung kurang dari sebulan. Dengan singkatnya proses penga­ daan, tidak ada waktu yang cukup untuk menyampaikan sanggahan atau keberatan." Rincian anggaran paket-paket penga­daan UPS tersebut memuat berbagai komponen belanja, antara lain honorarium Tim PBJ sebesar Rp 4,905 juta, belanja dokumen dan administrasi tender sebesar Rp 495.000, belanja penga­­daan rak besi Rp968 juta, penga­daan UPS/ stabilizer sebesar Rp 1,92 miliar, dan pengadaan instalasi listrik se­ besar Rp 3,1 miliar dengan total belanja penga­daan UPS sebesar Rp 6 miliar. Sementara dalam pengadaan perangkat respons murid guna evaluasi belajar dianggarkan sebesar Rp 3,758 miliar untuk satu sekolah yang terdiri dari 37 unit original Microsoft Operating System (Windows 7) seharga satuan Rp 880 ribu; 37 set perangkat respons dengan harga satuan Rp 54,780 juta; 37 unit Teaching View Wireless Tablet dengan harga satuan Rp 10,450 juta; 37 unit Assessment Suite System Software sebesar Rp 10, 670 juta per unit; 37 unit Tablet Touchscreen terinstall Workspace dengan harga satuan Rp 2,970 juta; 37 unit Virtual Interaktif Workspace sebesar Rp 2,759 juta per unit; 37 unit laptop dengan harga satuan Rp 6,325 juta; 37 unit LCD projector dengan harga satuan Rp 12,375 juta per unit; dan 37 rol kabel masing-masing seharga Rp 367 ribu. Firdaus juga memaparkan rinci­an berikut dalam pengadaan i-Multimedia Education Connect System yang dianggarkan sebesar Rp5,936 milyar. Dalam pengadaan alat scanner dan printer 3D yang dianggarkan sebesar Rp 5,9 miliar untuk setiap sekolah, terdiri dari 2 set scanner 3D seharga 1,2 miliar per set; 68 unit Positioning Target sebesar Rp 3,1 juta per unit; 2 unit Printer 3D masing-masing seharga Rp 1,3 miliar; 12 pak Material Model masing-masing seharga Rp 12,5 juta; 24 pak Material Support seharga Rp 6,3 juta per pak dan 2 unit Laptop sehargai Rp 27,5 juta per unitnya. Firdaus menyimpulkan, penga­ daan UPS hanyalah bagian kecil dari 1482 mata kegiatan dengan total anggaran Rp 5,060 triliun. “Dengan realisasi belanja Rp 2,3 triliun, maka 51,5% atau 1,194 triliun berpotensi penyimpangan barang dan jasa dari 454 paket kegiatan," jelasnya. “Semua mata anggaran atau proyek itu termuat pada APBD 2014 dan 2015. Kami mene­mu­ kan faktor rent seeking dalam belanja barang dan jasa dengan indikasi mark-up. Bukan hanya di dinas pendidikan, dinas lain­ nya pun kemungkinan juga mela­ kukannya,” tegas Firdaus. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri menambahkan, dari 39 perusahaan yang memenangkan paket pengadaan di lingkungan Pemprov DKI pada tahun anggaran 2012-2014, tiga peru­sahaan di antaranya, yaitu CV. Anugerah Indah Mahakarya meme­nang­kan 14paketdengannilaiRp49,4miliar, PT Debindo Jaya memenangkan 16 proyek dengan nilai anggaran Rp 73,7 miliar, dan PT. Dinamika Airufindo Persada memenangkan 17 proyek sebesar Rp 74,6 miliar. "Dari hasil penelusuran kami, di antara 39 perusahaan tersebut hanya empat perusahaan yang masuk ke dalam asosiasi per­ usaha­an tekni-mekanikal dan elek­tronikal," jelasnya. (tgh) Rincian Pengadaan i-Multimedia Education Connect System i-Multimedia Education Connect System 5,936 miliar Jumlah Item Harga per Unit 2 unit i-Concect Fisika4, Large High Definition Dispay 7,29 juta 2 unit i-Connect Fisika5, Operating System 2,65 juta 204 unit i-Connect Fisika6, i-Connect compatible Physics interactive content 1,7 milyar 2 unit i-Connect Fisika7. Battery i-Response Clicker 245 ribu 2 unit i-Connect Fisika8. Mouse and Keyboard Logitech Wireless 245 ribu 2 unit i-Connect Fisika9. Stabilizer 2,6 juta 2 unit i-Connect Fisika10 UPS 1,5 juta 2 unit i-Connect Fisika Integrated console system 40,8 juta 2 unit i-Connect Fisika1. i-Connect sensor 4,4 juta 100 unit i-Connect Fisikaa. i-Response Card Clicker 410 ribu 2 unit i-Connect Fisikab. i-Response wireless receiver 3,2 juta 2 unit i-Connect Fisikac. I-Response Management/Master Controller 566 ribu 2 unit i-Connect Fisikad. i-Response Software 1,097 miliar 2 unit i-Connect Fisika3. i-Connect CPU 11 juta Sumber: Indonesia Coruption Watch
Edisi I/II/II, 2015KESEJAHTERAAN & SOSIAL6 P u b l i c a P o s Rumah Dongeng: Ditempat itu Masa Depan Anak Diukir Ilustrasi Skema dan grafis penerima manfaat Program Pojok Baca dan Mendongeng Beberapa orang anak duduk melingkar, di salah satu sudut seorang perempuan paruh baya dengan kerudungnya asyik men­ dongeng. Mulutnya sese­kali di­ monyong­kan, tangan­nya ber­gerak seakan menari meniru­kan kisah yang di­dongeng­kannya. Anak-anak disekitarnya tersenyum, kadang tertawa. Hari itu mereka men­ dengarkan kisah Jack dan kacang polong. Kisah tentang ke­tekunan dan ketelatenan yang me­lahirkan kesuksesan. Di salah satu sudut ruangan yang penuh warna, berjejer beberapa rak buku. Salah satu sudutnya terpampang tulisan pojok baca. Mendongeng, memang menjadi bagian dari kegiatan pem­belajar­ an di Paud Permata Bunda di Kemang Selatan tersebut. Sudah sekitar empat bulan ini secara rutin, seminggu dua kali guru di­ sana menjadikan dongeng se­bagai metode belajar untuk mena­nam­ kan budi pekerti. PAUD yang dikelola oleh ibu SriwatinamunbiasadisapaBunda Budiarti ini anak-anak melalui dongeng anak-anak dirangsang imajinasi dan kreativitasnya, ber­ bagai pesan moral dan ke­baik­ an yang terkandung di dalamnya akan lebih mudah diterima anak. PAUD Permata Bunda, merupakan satu di antara 49 PAUD yang menerima program “Pojok Baca dan Mendongeng” yang digagas oleh Bank Indonesia. “sejakempatbulanini.Akhir2014 lalu kami mulai mempraktikan dongeng sebagai bagian dari pem­ belajaran,” demikian tutur Bunda Budiarti pengelola PAUD Permata Bunda ini Melalui sebuah survey dan masukandaribeberapapihak,Bank Indonesia menemukan sebuah fakta bahwa ternyata masih banyak sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di wilayah Jabodetabek yang tidak memiliki perlengkapan belajar mengajar yang memadai, suasana kelas yang tidak kondusif dan bahkan hampir tutup karena tidak adanya pengajar. PAUD yang mulai ‘lesu’ ini rata-rata adalah PAUD yang berdiri di lingkungan marginal yang bayaran sekolah­nya hanya 50.000 rupiah tiap bulan, bahkan gratis. Hal ini mem­buat para pengajar yang ke­ba­nyakan adalah ibu rumah tangga tidak ter­ motivasi untuk mengemb­angkan kemampuan menga­jar­nya secara aktif dan kreatif. “Melihat hal ini, kami ingin memotivasi para pengajar PAUD untuk lebih kreatif dan aktif melalui metode mendongeng, terlebih PAUD yang kami pilih sebagai penerima ini kebanyakan muridnya dari keluarga tidak mampu‘ ujar Saras Divisi CSR Bank Indonesia. Selain disampaikan dengan dongeng dan nyanyian, anak juga dapat langsung mempraktikan cara membuka tabungan di Bank menggunakan voucher khusus. “Selainuntukmengedukasianak melalui dongeng, lewat kegiatan ini kami juga mengajarkan anak pentingnya menabung di Bank. Ini adalah perwujudan semangat berbagi Bank Indonesia, “ tutur Saras lagi. Mengapa Mendongeng? Melalui cerita atau dongeng banyak hal tentang hidup dan kehi­dupan yang dapat guru-guru infor­masi­kan kepada anak-anak. Begitu juga pesan-pesan moral dan nilai-nilai agama dapat guru-guru tanamkan kepada anak-anak me­ lalui tokoh-tokoh yang ada dalam cerita atau dongeng tersebut. Untuk menjalankan program Pojok baca dan Mendongeng ini Bank Indonesia menggandeng Yayasan pengem­bangan perpus­ takaan Indonesia (YPPI) Surabaya adalah sebuah organisasi pegiat dongeng yang peduli akan pen­ didikan anak melalui buku dan dongeng karakter, ter­utama untuk anak-anak kaum marjinal. Organisasi yang di­pimpin oleh Trini Haryanti ini ingin mem­ bangun sebuah kerangka pen­ didikan karak­ter bangsa yang menge­depan­kan toleransi, ke­ jujuran, etika dan moral sejak dini, secara rutin YPPI mendampingi pelaksanaan program tersebut, “Melaluiprogrampojokbacadan mendongenginikamimenge­nalkan anak tentang moral dan etika. Sejak empat bulan belakang­an ini kami mela­kukan pendampingan PAUD penerima, mulai dari menye­dia­kan sarana pojok baca, melatih teknik mendongeng, hingga menga­jak mereka untuk me­milih buku baca­ an untuk bahan men­dongeng,’’ Ujar Trini saat diminta ber­cerita perihal program tersebut. Ketika mendongeng guru- guru diajarkan dengan memakai beberapa metode, disesuaikan dengan usia anak, yakni dengan buku cerita, gambar, hand puppet, dan panggung boneka. Setiap kali mereka mendongeng selalu diser­ ta­kandengankegiatanlainnya,yaitu menari, menyanyi, art and craft. Dongeng yang disampaikan yaitu dongeng fabel dan kehi­ dupan sehari-hari yang mengajar­ kan budi pekerti/ karakter. “Selain itu, kami juga diajarkan untuk menyampaikan cerita- cerita tentang karakter, seperti tentang ketaatan, menghormati, kesopanan, senang membantu, dan penuh perhatian. Kemudian, untukceritasehari-hari,misalnya, cerita yang mengajarkan meminta maaf jika punya salah, jujur, rajin sikat gigi, tentang menabung, dan lainnya,” papar Bunda Budiarti saat bercerita proses pelatihan mendongeng yang di gagas Bank Indonesia dan YPPI tersebut. Mengenalkan Mata uang Melalui Dongeng Selain mendongeng, Program pojok baca dan Mendongeng juga mengenalkan anak-anak untuk mengenal mata uang, yaitu dongeng pahlawan Indonesia yang diangkat dari uang kertas (Rupiah) dan acara ini dilombakan antar guru PAUD dari 49 PAUD penerima program, Pahlawan yang menjadi objek dongeng Rp1000,- ( Pattimura) Rp2000,- ( Antasari) Rp5000,- ( Imam bonjol) Rp10.000,-( Sultan Mahmud) Rp20.000,-(Oto Iskandardinata) Rp50.000,-( I Gusti Ngurah rai) “Dongeng menjadi cara efektif mengenalkan dan menanamkan rasa cinta pada Rupiah,” tutur Trini yang juga diamini Saras. (tgh) Melalui sebuah survey dan masukan dari beberapa pihak, Bank Indonesia menemukan sebuah fakta bahwa ternyata masih banyak sekolah PAUD di wilayah Jabodetabek yang tidak memiliki perlengkapan belajar mengajar yang memadai, suasana kelas yang tidak kondusif dan bahkan hampir tutup karena tidak adanya pengajar. Publicapos.com - Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon menyatakan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 4,42 persen atau 16.900 jiwa. "Terjadi kecenderungan penu­ runan jumlah penduduk miskin daritahunketahundiKotaAmbon, dari tahun 2011 ber­jumlah 23.400 jiwa atau 6,83 persen menjadi 4,42 persen," kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, saat Musya­warah Perencanaan Pem­ bangun­an (Musrembang) kota Ambon, Jumat. Menurut dia, beberapa capaian positif telah diraih meskipun di­ sadari masih banyak hal yang perlu dibenahi, diperbaiki dan di­ tingkatkan. Selain penurunan jumlah pen­duduk miskin, Indeks Pem­ bangunan Manusia (IPM) berada pada angka 79,58 dan menempati peringkat pertama kabupaten dan kota di Maluku. "Selain itu menempati pering­ kat ke tujuh kabupaten dan kota secara nasional. Pencapaian ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi," katanya. Richardmengatakan,parameter pencapaian IPM di antara­nya usia rata-rata hidup, angka kelahiran dan kematian ibu dan anak, serta tingkat kelulusan. "Capaian positif yang diraih dapat menjadi pendorong untuk melakukan yang lebih baik lagi, karena tidak dipungkiri masih banyak yang perlu ditingkatkan," Jumlah Penduduk Miskin Ambon Turun 4,42 Persen ujarnya. Diakuinya, tahun 2016 meru­ pakan tahun terakhir dalam tahap­an Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota Ambon tahun 2011 - 2016. "Apa yang dicapai selama ini menjadi momentum, pembe­ lajar­an sekaligus bahan evaluasi untuk melanjutkan pemba­ngun­ an, bagi peningkatan kesejah­tera­ an masyarakat," kata Richard. Ia menyatakan, tahun 2015 pertama kalinya Anggaran Penda­ pat­an dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon mencapai angka Rp1 Triliun. Meskipun demikian, lanjut­nya disadari peningkatan anggar­an belum memberikan kontri­busi yang sepadan bagi pening­katan komponen belanja langsung pem­ bangunan kepada masya­rakat. "Belanja langsung APBD Kota Ambon tahun 2015, mencapai kisar­an 31%, dan perlu terus diting­katkan lagi di tahun men­ datang," tandasnya. Ditambahkannya, pemba­ngun­ an di Kota Ambon merupakan ke­ wajib­an Pemerintah Kota Ambon. Karena itu, sudah saatnya mulai dipikirkan sumber-sumber pen­ danaan pembangunan lain. "Seperti swadaya masyarakat, peran swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kerja sama dengan pihak lain termasuk optimali­sasi dana bantuan sosial," kat Richard Louhenapesi(tgh/ ant) Ilustrasi Publicapos.com - Penyaluran beras miskin (raskin) oleh Perum Bulog ter­indikasi menyim­ pang. Indikasi penyimpangan itu semakin menguat setelah peris­tiwa ke­naik­an harga beras baru-baru ini. Anggota Komisi VI DPR RI, M Sarmuji, yang dihubungi publicapos. com, Selasa (24/3), men­jelaskan bahwa penyimpangan kemung­ kinan terjadi pada dua sisi, yaitu sisi pembeliandansisidistribusi. "Indikasi penyimpangan terjadi pada dua sisi, sisi pembelian dan distribusi oleh Perum Bulog. Pada sisi pembelian Bulog tampaknya tidak membeli langsung dari petani. Akibatnya harga dari Bulog sudah tinggi sehingga raskin tersebut tidak mampu diserap oleh golongan yang kurang mampu," Penyaluran Raskin Terbukti Menyimpang jelas politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut. "Sedangkan dari sisi distribusi ada masalah pada target pasar. Yang seharusnya dijual pada target ekonomi lemah malah dijual pada konsumen yang mampu untuk membeli beras reguler," lanjut Sarmuji. Sarmuji juga menambahkan bahwa Komisi VI DPR RI akan melakukan pengawasan melekat terkait dengan pembelian dan distribusi raskin tersebut. "Kami dari Komisi VI akan melakukan pengawasan melekat pada Perum Bulog. Fokus penga­ wasan kami pada masa sidang ini terkait pada pola pembelian dan distribusi dari raskin," demikian pungkas Sarmuji.(Andy) Ilustrasi Potret Kemiskinan warga Pinggiran
7P u b l i c a P o sEdisi I/II/II, 2015 E K O N O M I & B I S N I S Seorang pria dengan atasan kemeja biru gelap memasuki ruangan yang penuh dengan etalase batu-batu akik. Tak lama kemudian, bersama temannya ia berpose untuk difoto dengan batu-batuan dari beberapa provinsi di Indonesia tersebut. Namanya Sahman (26) asal Mataram,Lombok.Sahmanmenga­ takan, sengaja berkunjung secara khusus ke Jakarta Gems Center (JGC), Rawa Bening, Jakarta Timur untuk melihat-melihat ragam batu akik. "Saya dari Mataram, khusus ke sini untuk lihat-lihat. Di Mataram ada juga pasar seperti ini tapi jarang. Bahkan kebanyakan dari batu-batu­an dari Mataram dibawa Belakangan batu akik tiba-tiba jadi primadona. Harga jual dari per­ tam­bangan rakyat melonjak 500 persen. Di sentra penjualan batu akik terbesar se-Asia Tenggara, Pasar Rawa Bening, Jakarta Timur, peda­gang meraup untung hingga 400 persen dibandingkan tahun se­ belum­nya. Suara desing mesin gerinda terdengar sepanjang hari di sudut Kota Aceh. Suara itu berasal dari ratusan batu alam yang sedang di­ potongataudiasahdirumah-rumah warga. Demikian gambaran ledakan batu akik di "Negeri Serambi Mekkah". Penggemar batu akik seperti idocrase dan giok terus tumbuh. Hampir di semua pusat pertokoan, pasar tradisional, dan modern ada tempat pengasahan dan penjualan batu alam. Geriap batu akik juga terdengar di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di sini akik bahkan sempat mendunia karena penemuan intan di Pendulangan Cempaka, Sungai Tiung, Desa Pumpung, Cempaka, pada 1965. Meski menghasilkan akik sejak 1960-an, batu-batu mulia baru di­ gandrungisekitarduatahunterakhir. Sebelumnya, batu akik dari pendulangan tradisional Cempaka tidak mampu mengim­bangi ke­ besar­an intan trisakti yang tersohor hingga ke luar negeri. Banyak jenis batu alam dari pendulangan intan tradisi­­onal, antara lain kecubung, fosil, amparan, badar besi, pirit, ke­ lulut, dan merah borneo. Oleh para perajin, bongkahan batu dibelah-belah dan digosok dengan cara tradisional sehingga meng­hasilkan batu-batu yang indah denganberagamcorak."Penambang men­dapatkan bongkah­­an batu itu palingtidakdike­dalaman20meter," kata Muhammad Aini (45), pe­ rajin per­hiasan dan batu permata di Desa Pumpung, Cempaka, Kota Banjarbaru. Selain batu Aceh dan batu Martapura, jenis batu akik yang sedangnaikdaunadalahbatuBacan dari Pulau Bacan, Maluku Utara. Konon, bacan menjadi primadona karena dipakai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Batu Bacan terdiri dari dua jenis, yakni bacan doko dan bacan palamea.Bacandokoumumnyaber­ warna hijau tua dan bacan palamea berwarna kebiruan. Nama doko dan palamea meru­pakan nama desa di Pulau Bacan tempat diambilnya batu-batu itu. Harga melambung Harga jual batu akik sangat ber­gantung pada warna, tingkat kejernihan, ukuran, dan ke­ke­ras­ an batu. Batu bacan dengan berat 5 gram dijual Rp 3 juta-Rp 5 juta per butir. Fadly Sabban, warga Ambon, bahkan bisa menjual batu bacan seberat 20 gram dengan harga Rp 30 juta-Rp 50 juta per butir. Batu bacan kini menjadi batu termahal yang dilirik oleh pasar Taiwan hingga Jepang. Ketua Gabungan Pecinta Batu Alam (GaPBA) Aceh Nasrul Sufi men­data jumlah penggemar batu akik terus meningkat. Pada 2011, penggemar batu akik hanya sekitar 30 orang dan kini 50.000 orang. Harga batu Aceh pun me­lonjak drastis dibandingkan tahun lalu. Pengusahabatuakik,Muhammad Syukur (33), menu­tur­kan, setahun lalu harga bahan mentah idocrase kualitas super dari petambangnya berkisar Rp 400.000 per kilogram. Kini harga­nya bisa Rp 100 juta- an per kg. GaPBA Aceh mencatat, pebisnis batu akik melonjak hingga 15.000 orang di seluruh Aceh. Fenomenabatu akikterjadi ketika warga menemukan bahan mentah batu alam jenis idocrase di Betung, Kabupaten Nagan Raya, pada 2013. Idocrase kemudian menang dalam Indonesian Gemstones Competition and Exhibition 2013 dan 2014 di Jakarta. Melihat ledakan permintaan, GaPBA Aceh membangun Sentra Kerajin­an Batu Alam Aceh di Ulee Lheue, Banda Aceh, pada Novem­ ber 2014 dengan per­putar­an uang mencapai Rp 250 juta per hari. "Ke­ untungan yang didapat para pebis­ nis itu 20-30 persen per hari dari semua perputaran uang tersebut," ujar Nasrul. Geliat batu akik juga kentara di Pasar Rawa Bening, Jakarta Timur, yang dihuni 1.400 pedagang akik. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Peda­gang Pasar Rawa Bening Tanwir Lubis menyebut kenaik­an omzethingga400persendi­banding­ kan tahun lalu. Omzet pedagang grosir­an kecil, seperti Kios Batavia, mencapai Rp 20 juta per hari. "Tren batu akik meledak lagi karena munculnya batu alam Indonesia. Batu Bacan, Bengkulu, Aceh, dan Lampung. Dulu orang enggak perhatian. Saya keliling se­ lu­ruh daerah dan memang setiap daerah ada potensi batu akik," kata Tanwir. Fenomena sesaat Dosen Fakultas Ekonomi UniversitasSyiahKuala,BandaAceh, MukhlisYunus,men­cer­matiledakan batu Aceh ini sebagai fenomena sesaat layak­nya fenomena ikan Louhan,tanam­anAnthurium,bunga Euphorbia, beberapa tahun lalu di Indonesia. "Hanya saja, karena benda mati, fenomena batu alam ke­mungkin­an bisa bertahan cukup lama," katanya. Mukhlis mengimbau, masya­ rakat bersikap wajar dalam menyi­ kapi ledakan batu akik. Sebab, hingga kini, batu akik belum memiliki standar harga di pasar­ an. Selain itu, batu tersebut belum memiliki sertifikasi yang bisa menjaga harga dan ke­aslian­nya. Kondisi itu bisa memicu peru­ bahan yang tidak bisa diprediksi, yakni bisa terus melonjak atau­ pun jatuh secara tiba-tiba. "Untuk itu, batu alam belum bisa menjadi investasi jangka panjang seperti emas," tuturnya. Demi keaslian batu akik, pe­milik Laboratorium Tasbih Scientific Gemological Laboratory di Pasar Rawa Bening, Yani Abdul Majid, meng­im­bau pencinta batu akik untuk membuat sertifikasi batu. Setiaphari,TasbihGemsLabmenge­ luarkan 20-30 sertifikasi batu yang antara lain berisi tentang asal-usul batu. "Kalau bingung tentang ke­ asli­an batu, saya biasa­nya akan e-mail guru ahli batu di India serta London," katanya. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Aceh Muhammad Nur menilai, musimbatu aceh turut mengancam keles­tarian alam di lokasi sumber bahan batu, seperti di Nagan Raya dan Aceh Tengah. "Situasi itu bisa memicu masyarakat melakukan penam­ bang­an secara masif tanpa memi­ kir­kan dampak buruk terhadap lingkungan," ujarnya. Apalagi me­ rujuk data GaPBA Aceh, ada sekitar 1.000 pencari batu dalam sehari di Nagan Raya dan Aceh Tengah. Ledakan batu akik yang ter­ bentuk dari aktivitas magma ini memang menggiurkan. Harga yang me­lambung tinggi membuat orang terlena. Boleh saja, asal tidak kecanduanlalumenyesalkemudian. (tgh) Akik yang Redupkan Permata ke sini," jelas Sahman yang ter­ lihat meng­guna­kan satu cincin di tangan kiri lengkap dengan batuan­nya, Jika ditelusuri di Kamus Besar Bahasa Indonesia, batu akik me­ rujuk kepada batuan yang di­guna­ kan untuk mata cincin. Memang tidak di­jelaskan jenis batu apa saja yang bisa digunakan. Namun ketika Kompas.com ber­tanya kepada se­jumlah pe­dagang di JGC, di­temu­kan dua arti yaitu batuan yang di­temu­kan di kali dan batuan dari lokal. Salah satunya seperti yang disam­paikan oleh Ketua Harian Asosiasi Pe­dagang Batu Perhiasan di JGC, Toto. "Batu akik itu batuan Batu Akik: antara Mitos dan Spekulasi Bisnis lokal. Batu-batu­a­n yang indah ini ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia," kata Toto. Sejak tahun lalu, batu akik atau batuanvulkanikyangbiasaditemu­ kan di galian sungai ini menjadi tren baik di kalangan dewasa hingga anak muda. Hal ini di­akui Toto yang mengaku kaget dengan mening­katnya animo publik akan perihasan batu akik. "Fenomena batu akik ini memang luar biasa sebenarnya. Saya sendiri juga kaget dalam jangka waktu se­­­tahun ini. Bahkan batu mulia (berlian, permata, intan) jadi kalah ber­­sinar. Dari remaja sampai ibu-ibu sekarang sudah mulai suka batu cincin," kata pria yang pernah meng­ ikuti pameran batu hias hingga ke Thailand dan Tiongkok. Toto memaparkan ada beberapa alasan mengapa batu akik di­gemari banyak orang. Menurut­nya, salah satu penyebab ada pada promosi yang dilakukan oleh majalah-maja­ lah dengan tema ter­kait. Selain itu, ada­­nya pameran-pameran yang mulai tahun lalu sudah gencar dila­ kukan, baik oleh pemerintah mau­ pun swasta. Meningkatnya minat masyarakat akan batu akik tentu juga menam­ bah omzet dari penjualan batu akik. Toto mengakui ke­naikan­nya men­capai 50 persen di­ban­dingkan sebelumtahun-tahunbooming-nya batu akik. "Harga batu akik naik 50 persen karena booming. Apalagi bahan batuan yang selalu diambil maka otomatis makin langka, lalu harga akan makin mahal," jelas Toto.(tgh) Ilustrasi Ilustrasi
Edisi I/II/II, 2015MEGAPOLITAN8 P u b l i c a P o s Publicapos (Jakarta) – Kepala Satpol PP Jakarta Utara, kata Sophian Hadi mengatakan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mengawasi ketat 40 titikyangdiketahuimenjadilokasi rawan pembuangan sampah liar. Nanti­nya, warga yang ke­pergok mem­buang sampah sem­barang­ an, akan dikenai sanksi mulai dari teguran sampai tindak pidana ringan (tipiring). "Kami sudah mulai mengawasi sejak Kamis (5/3) malam hingga Senin (9/3). Operasi tangkap tangan (OTT) ini difokuskan ke Jakut Ancam Tangkap Tangan Pembuang Sampah sejumlah kali dan jalan utama" kata Sophian di kantornya, Jumat (6/3). Puluhan titik itu di antaranya, Jalan Gunung Sahari, Jalan Budi Mulya, perlintasan kereta di ling­kungan RW 01, 05, 06, 08 Kelurahan Koja, Jalan Boulevard Artha gading, Jalan Bukit Gading TimursertaJalanBoulevardBarat. Titik-titik lokasi pembuangan sampah liar yang diawasi tersebut umum­nya berada di bantaran kali dan jalan utama yang tersebar di enam wilayah kecamatan di Jakarta Utara. Sophian menjelaskan, warga yang kedapatanmembuangsampahakan dikenakan sanksi. Penga­wasan akan dilakukan secara ketat selama 24 jam. Sementara itu, Wakil Walikota Jakarta Utara, Wahyu Haryadi menam­bahkan, OTT bertujuan mening­katkan kesadaran warga dan menciptakan kota Jakarta Utara yang bersih. "Semoga dengan OTT akan membangkitkan kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya," harap Wahyu. (mKD) Publicapos (Bogor) - Dalam dialog publik berdonor atasi kelang­kaan daerah yang bertempat di skadron 6 atang sendjaja, rabu (4/3), Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti yang juga ketua PMI Kabupaten Bogor meng­himbau kepada masyarakat men­jadikan donor darah sebagai gaya hidup,di karenakan dengan jumlah pen­ duduk Kabupaten Bogor yang mencapai 5,3 juta butuh stock darah 2% dari jumlah pen­duduk. "Sampai tahun 2014, kita baru mencapai 0,46 % yang ideal­ nya 2 % dari jumlah penduduk, maka kita kurang 1,54%, namun kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan penting­ Kabupaten Bogor Galakkan Donor Darah Sebagai Gaya Hidup nyadonordarahndanmenjadikan nya sebagai gaya hidup," katanya. Nurhayanti juga menyampaikan bahwa dengan donor darah juga ter­koneksi akan mewujudkan salah satu indicator dari Kabupaten termaju di Indonesia yaitu angka harapan hidup ter­ tinggi di Indonesia yang harus ter­capai hingga tahun 2018, maka dengan Donor Darah yang di lakukan lanud atang sendjaja akan sangat membantu Pemkab dalam mewujudkan salah satu indicator tersebut. "Saya sangat berterima kasih kepada Danlanud yang sudah memfasilitasi atas terselenggara nya donor darah ini,dengan ke­giat­ an ini akan membantu salah satu indicator Kabupaten termaju, yaitu meningkatan angka harapan hidup di Kabupatenn Bogor," ungkap­nya. Dalam kesempatan itu, Kolonel Suryono mengatakan bahwa menyiapkan 200 personil dari Lanud atang sendjaja untuk mengikuti donor darah dengan begitu akan membantu sesama manusia karena selama ini masalah darah belum bisa di atasi, maka dengan kegiatan ini akan menambah stock darah yang bisa digunakan saat dii butuhkan. "Semoga kegiatan ini setiap tahun nya bisa dilakukan karena akan membantu sesama manusia dan juga menambah stock darah yang bisa di gunakan saat di butuhkan," ujar Suryono.(mKD) Sentananews.com Plt Bupati Bogor Hj. Nurhayati Saat Menghadiri Dialog Publik Atasi Kelangkaan Darah di Lanud Atang Sendjaja. Publicapos (Tigaraksa) - Bebe­ rapa kondisi jalan dan jem­ batan yang saat ini milik Peme­ rintah Propinsi Banten yang lokasinya ada di wilayah Kabu­ paten Tangerang kondisinya saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Untuk menanggulangi hal itu, Pemerintah Kabupaten tidak tinggal diam, melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air melayangkan usulan peningkatan jalan dan Rehabilitasi Jalan Provinsi Banten di Wilayah Kabupaten Tangerang. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Drs. H. Slamet Budhimulyanto, M.Si menga­takan sehubungan dengan banyak­ nya keluhan masyarakat peng­ guna jalan serta laporan aparat pemerintah setempat dan peman­ tauan kami di lapangan, terlebih lagi curah hujan tinggi dari Desember hingga akhir Februari yang mengakibatkan banjir di beberapa wilayah kabupaten Tangerang sehingga memper­ parah kondisi jalan pasca banjir. “Masyarakat pengguna jalan provinsi seperti ruas jalan Curug- Legok-Parung Panjang dan Ruas Jalan Karawaci Legok masyarakat banyak dirugikan akibat jalan rusak, karena itu wajar jika banyak keluhan dari masyarakat setempat,” ujar Slamet. Sebelumnya kami juga mendapatkan keluhan dari masyarakat Cikupa, terkait jalan raya Serang yang rusak, lanjut Slamet Budhi, buntut kekesalan mereka dengan menanam pohon pisang di ruas jalan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak tinggal diam, kita Kabupaten Tangerang Usulkan Perbaikan Jembatan Provinsi yang Rusak Kota Tangerang Jadikan Festival Tangerang Bersih Sebagai Ajang Tahunan Publicapos (Tangerang) - Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah meng­harapkan, masya­rakat untuk ikut ber­partisi­ pasi dalam Festival Tangerang Bersih (FTB) yang menjadi sarana edukasi dan sosialisasi dalam rangka menjaga lingkungan. "Ini akan jadi agenda edukasi tahunan soal lingkungan," kata Arief. Arief menjelaskan, dua kali gelar­an FTB dilaksanakan di Jalan Berhias, Kecamatan Karawaci, dan gelar ketiga yang saat ini masih ber­langsung dilaksanakan di Situ Cipondoh, Kecamatan Cipondoh. "Tiap tahun akan diputar ke setiap kecamatan, sehingga setiap keca­matan berkesempatan Tangerangkota.go.id pun berupaya untuk melayangkan surat usulan peningkatan jalan dan Rehabilitasi jalan Provinsi Banten di Wilayah Kabupaten Tangerang dengan nomor. 620/ 173-DBM.SDA/2015 ter­tanggal 20 februari 2015. “Kita layangkan surat usulan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten diserang, agar ditindak lanjuti,” jelasnya. Sementara itu, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar menjelaskan memang kondisi ruas jalan Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang memunculkan banyak keluhan dari masyarakat, kita telah berkoordinasi dengan Dinas Binamarga dan Tata Ruang Provinsi Banten, mengajukan penurunanan status jalan yang tadinya jalan provinsi agar di­ turunkan statusnya menjadi jalan Kabupaten Tangerang. Agar apa bila ruas jalan tersebut rusak kita akan perbaiki secepatnya dengan dana APBD Kabupaten Tangerang. “Saya sudah berkoordinasi dan mengusulkan agar jalan tersebut diturunkan statusnya menjadi jalan Kabupaten Tangerang sehingga APBD kita langsung bisa membangun, namun belum ada jawaban dan tindakan,” ujar Zaki. Untuk saat ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur jalan poros desa, pem­bangunan gedung sekolah, danpenyedianlahanuntuksekolah agar pembangunan di Kabu­paten Tangerang terus di rasakan oleh semua lapisan masya­rakat baik dari tengah, barat, hingga pesisir utara Tangerang. (mKD) menjadi tuan rumah," tuturnya. Lebihlanjutiaberharap,dengan edukasi dan sosialisasi tahunan seperti yang dilakukan FTB akan menyadarkan masyarakat bagaimana menjadikan kota yang bersih, hijau sehingga menjadi kota yang layak huni. "Tentunya kegiatan FTB akan terus didampingi dengan kegiatan lain yang dijalankan oleh Dinas Ke­bersihan dan Pertamanan soal penyadaran peduli lingkungan, dan langkah-langkah penanganan masalah lingkungannya akan konsisten jadi perhatian peme­ rintah," pungkasnya. (mKD) /Publicapos. Kondisi Jalan arah Parung- Gunung Sindur, Kabupaten Bogor yang rusak parah Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah Bersama Puluhan Petugas Kebersihan Kota Tangerang
9P u b l i c a P o sEdisi I/II/II, 2015 MEGAPOLITAN Publicapos (Serpong) – Sebagaimana diatur dan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perindustrian serta Perdagangan. Demi efektif­ nya program tersebut, tim khusus peredaran miras bakal melakukan pemantauan intensif. Aparatur gabungan di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara periodik dan berkelanjutan langsung bergerak menyisir ke setiap titik lokasi kegiatan usaha ritel. Petugas menindak tegas setiap toko kelontong ataupun mini­market yang kedapatan masih menjual minuman keras ber­alkohol. Ratusan Botol Minuman Beralkohol Disita di Serpong "Kita mulai tertibkan. Dan di Tangsel tidak boleh ada lagi peredaran miras dengan berbagai jenis miras dan kadar alkohol," tegasKepalaSatuanPolisiPamong Praja (Satpol PP) - Azhar Syam’un Rachmansyah di kawasan BSD City, Serpong, Selasa (3/3). Azhar menambahkan, sebelum melakukan penertiban, satuan kerja perangkat daerah ter­kait telah terlebih dulu mensosia­ lisasikan regulasi larangan perda­ gangan miras secara bebas. Pada kesempatan itu para pelaku usaha diberikan informasi agar dapat menaati aturan yang dibuat Pemerintah Daerah. “Regulasi terkait adanya larang­an menjual minuman keras dan beralkohol bagi dunia usaha di Tangsel juga sudah di­ sosialisasikan lewat berbagai media massa,” jelasnya. Azhar Syam'un menuturkan selain di toko kelontong pihaknya juga menyita ratusan miras ber­ bagai merk dari minimarket Circle K di jalan Raya Serpong, BSD sebelah Soto H. Mamat. Sebagian miras yang disita dari Circle K merupakan produk impor, di antaranya seperti Smirnoff, San Miguel dan Corona Extra yang mengandung lima persen alkohol. "Kita merazia di Kecamatan Serpong terlebih dahulu selama 4 hari, dan selanjutnya akan dilakukan di Kecamatan berikut­ nya," tutupnya. (mKD). Publicapos (Depok) - Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad menghadiri Zikir Akbar dan Santunan Anak Yatim-Dhuafa, di Masjid Nurul Ikhwan, Pesona Laguna 1, Cilangkap, Tapos, Kamis (5/3). Zikir Akbar bersama Ust. H. Muhammad Arifin Ilham ini mengambil tema “ Tenang dihati, Semakin Peduli”. Acara ini merupakan kerja sama DKM Nurul Ikhwan, MT Muslimah Nurul Ikhwan, dan RW 20 Cilangkap. Turut hadir Camat Tapos, Lurah Cilangkap, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tapos, Ketua PGRI, Babinsa serta para tokoh ulama dan tokoh masya­ rakat setempat. Dalam sambutannya, Idris Abdul Shomad menyampaikan empat misi Kota Depok yaitu, pertama mewujudkan pelayanan publik yang professional, ber­ basis teknologi informasi. Kedua mewujudkan kemandirian eko­ nomi masyarakat berbasis potensi lokal. Ketiga mewujudkan infra­struktur dan lingkungan yang nyaman dan yang keempat, terkait dengan acara Zikir Akbar yakni mewujudkan SDM unggul, kreatif dan relijus. Wakil Walikota juga meng­ ingat­kan kepada warga yang belum memiliki ijasah SD, SMP, SMA ataupun yang putus sekolah untuk mengikuti program kejar paket A, B, dan C, sehingga nanti­ nya akan memperoleh ijazah yang dapat dipergunakan untuk me­ Teguh/Publicapos Sejumlah Anak Bermain dengan Mobil Pemadam Kebakaran Kota Depok. Beberapa waktu lalu. Wawali Depok Hadiri Zikir Akbar lamar pekerjaan. Program kejar paket A, B dan C yang diadakan di Kecamatan Tapos bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pem­ bangunan Manusia (IPM). “Saat ini Depok menempati urutan ke tiga IPM se-Indonesia. Diharapkan masa depannya akan meningkat lagi dan dimulai dengan menaikkan IPM Keca­ matanTapos”,ujarWakilWalikota. Penilaian IPM melalui tiga indi­ kator, yaitu pendidikan, kese­ hatan dan daya beli ekonomi masya­rakat. Idris Abdul Shomad juga berharap agar warga turut men­yukseskan program unggulan Kota Depok di antaranya Depok Bersih dan Hijau, dengan men­ jaga kebersihan dimulai dari ling­ kungan rumah masing-masing. Meninggalkan tempat Zikir Akbar di Masjid Nurul Ikhwan, Idris Abdul Shomad menyem­ pat­kan diri untuk takziah di rumah orang tua salah seorang PNS Pemda Depok di Ratu Jaya. Wakil Walikota juga berkunjung ke Sekolah SLB Negeri Kelurahan Ratu Jaya, Cipayung. Sekolah SLB yang diresmikan Tahun 2012 ini merupakan bantuan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Walikota Depok. Idris sempat ber­ bincang-bincang dengan murid dan wali murid. Wakil Walikota juga terkesan dengan pakaian hasil karya murid SLB, hal ini menunjukkan bahwa kekurangan tidak membatasi seseorang untuk tetap berkarya.(mKD) Publicapos(Bogor)-Pemerintah Kota Bogor tengah mengkaji masterplan transportasi Kota Bogor yang berkelanjutan. Hal ini dipandang penting, agar masalah transportasi di Kota Bogor dikaji secara mendalam guna men­cip­ takan transportasi yang memper­ hatikan aspek ling­kungan, sosial, ekonomi yang efektif dan efisien. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor, Achsin Urai Kemacetan, Pemkot Bogor Kaji Masterplan Transportasi Berkelanjutan Prasetyo mengatakan bahwa secara ideal konsep transportasi yang saat ini dicita-citakan oleh seluruh kawasan perkotaan di seluruh dunia adalah transportasi berkelanjutan. “Efektif dalam melayani seluruh penduduk yang beraktifitas serta efisien dalam operasional bagi semua pihak dalam bertran­ sportasi,” kata Achsin, Jumat (6/3). Menurutnya, sistem transpor­ tasi yang ideal adalah transportasi yang terintegrasi antar moda, baik internal maupun eksternal Kota Bogor. Meskipun, lanjutnya, pada kenyataannya pola jaringan jalan yang ada masih radial konsentris yang memusat melingkar ke Kebun Raya. “Untuk itu dalam lima tahun ini dikebut pembangunan inner dan outer ring road sehingga tidak lagi terkonsentrasi di pusat,” ujarnya.(mKD) Publicapos (Bekasi) – Pada Jumat (6/3), satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi menggelar razia gelandangan dan pengemis (gepeng) yang ber­­ke­li­ aran di sudut-sudut jalan protokol dan persimpangan lampu merah. Personil Satuan Pengendalian Massa (Dalmas) yang melakukan Tertibkan Jalan, Kota Bekasi Gelar Razia Gepeng razia menyusuri sejumlah titik pusat kota yang kerap dijadikan tempat berkumpul seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Cut Meutia, Jalan Hasibuan dan Jalan Chairil Anwar. Dikatakan Kasi Kerjasama Hubung­ an Fungsional Bidang Ke­tertib­an Umum dan Keten­tram­an Masyarakat SatpolPPKotaBekasi,Suhendra,S.Sos, se­banyak 21 gepeng yang terdiri dari 12 orang dewasa dan 9 orang anak- anaktelahterjaringraziahariini. ”Operasi berlangsung lancar tanpa adanya perlawanan. Setelah ditangkap, mereka kita kirim ke departemen sosial pangudi luhur untuk di data dan diberikan pem­ binaan”, kata Suhendra.(mKD) Publicapos, Depok- Piala Adipura menjadi kebanggaan bagi kota yang meraihnya. DPRD Depok pun mendukung upaya Kota Belimbing memboyong piala tersebut dengan membuat lingkungannya semakin hijau. Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Depok bersama 50 Anggota DPRD mengadakan gerakan mena­nam pohon di area gedung DPRD belum lama ini. Kegiatan dilakukan demi menunjang Kota Depok menjadi kota hijau dan bersih. Wakil Ketua DPRD Depok Suparyono mengatakan bahwa piala Adipura sebagai lambang kota bersihhanyasasaranantaramenuju target akhir, yaitu kota yang hijau, bersih,dansehat.Poin-pointersebut justru seharusnya tertanam pada setiap individu warga Depok. “Kalau target akhirnya Adipura, maka ketika masyarakat bosan akan berdampak kehilangan piala itu. Namun jika kebersihan itu muncul dari kebiasaan, apalagi Islam mengutamakan kebersihan, maka piala Adipura bukan lagi impian,” kata politisi asal PKS ini. Secara simbolis, Wakil Ketua DPRD asal Partai Gerindra Yetti Wulandari didampingi rekan sejawat dan Sekretaris Dewan (Sekwan) M. Thamrin menanam pohon pelindung di lahan depan kantor mereka. Ratusan pohon buah dan pohon pelindung pun di­ Halaman Gedung DPRD Depok Bakal Makin Hijau tanam di dalam komplek gedung yang berlokasi di Grand Depok City (GDC) “Kota Kembang”, Sukmajaya, itu. Bagi Sekwan DPRD M. Thamrin, kegiatan menanam sudah sering dia lakukan dan terus ber­­ tambah hingga sekitar 200 pohon. Tanaman-tanaman ini berasal dari Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok. “Kami masih menunggu kirim­ an pepohonan obat-obat­an dan sayur-sayuran untuk menjadi manfaat,dankamisiapmena­nam­ nya,” ujarnya seraya men­syukuri ruang terbuka hijau (RTH) DPRD mendapat nilai 72 atau lebih 30 persen. “Kami juga melengkapi dengan komposter dan tempat sampah tiap sudut,” imbuhnya. Sementara, Yetti meng­ungkap­ kan harapannya bahwa kegiatan penanaman pohon bisa diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Depok dalam rangka mendukung program Depok menjadi kota yang bersih, sejuk, dan sehat. Pekan menanam pohon di lingkungan DPRD Depok tersebut juga diikuti oleh puluhan staf DPRD, Ikatan Keluarga Dewan (IKD), Dharma Wanita, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan unsur pimpinan DPRD Depok.(tgh/ant) “Saat ini Depok menempati urutan ketiga IPM se- Indonesia. Diharapkan di masa depan akan menin- gkat lagi dan dimulai dengan menaikkan IPM Keca­ matan Tapos”, ujar Wakil Walikota.
Edisi I/II/II, 2015O P I N I10 P u b l i c a P o s Membaca Operasi Senyap ala Inggris di Balik Terpidana Mati Bali Nine Hendrajit dan M. Arief Pranoto Geopolitik Global Future Institute (Bersambung ke hal 11 kol 2-3) Masih soal kontroversi Bali Nine. Se­benar­ nya Australia mendesak di­batal­kannya eksekusi hukuman mati warganya yang ter­pidana kasus narkoba sudah pada tingkat yang tidak wajar. Ini menjadi tanda tanya. Patut dicurigai mereka adalah agen intelijen Australia yang terbongkar identitasnya dalam sebuah operasi rahasia. Australia terlihat begitu ngotot mendesak pembatalan hukuman mati. Perihal hukuman mati bukanlah hal baru bagi Indonesia, TKI kita sering menjadi korban. Tapi dalam kasus Bali Nine, adalah persoalan lain, persoalan Narkoba. Jadi, kenapa begitu ngototnya? Berdasarkan serangkaian diskusi terbatas dengan beberapa kalangan di Global Future Institute Minggu lalu, ada dugaan kuat bahwa Andrew Chan dan Sukumaran merupakan Agen intelijen Australia, karena sikap pembelaan Tony Abott dan Bishop sudah tak wajar, janggal, aneh dan membabi buta. Padahal Andrew dan Sukumaran bukan warga asli Australia, sementara publik Australia sendiri menganggap wajar hukum­an mati. Indonesia memang meru­ pakan sasaran intelijen asing untuk dihan­ cur­kan, apabila dibiarkan Indonesia bisa mem­bahayakan ke­kuatan AS, Inggris dan negara sekutunya seperti Australia. Kalangan intelijen asing sudah mem­ prediksi Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia baru setelah Cina dan india Tapi, mungkinkah agen intelijen asing berkedok sebagai pengedar atau pemasok narkoba? Untuk sebuah misi rahasia yang tentunya dilakukan melalui sebuah operasi intelijen? Terlepas apa misi rahasia dan tujuan operasi intelijen berkedok sebagai pengedar narkoba tersebut, saya teringat ucapan almarhum Jenderal Hario Kecik, "Dan saya juga tidak akan lupa, bahwa kolonialis Belanda dan Inggris masih membina keturunan kader Van Mook dari Angkatan 1947 yang pada saat ini pasti ada dalam jumlah yang cukup besar. Mereka itu malahan berada di lapisan atas masyarakat kita. Mungkin bahkan mereka berada di dalam kelompok pengedar besar Narkoba (Mayor Jenderal purnawirawan Hario Kecik)." Ada kemungkinan kegiatan penye­lun­ dup­an narkoba sebagai kejahatan lintas negara, merupakan pintu masuk yang efektif untuk sebuah operasi intelijen Australia, ataupun negara-negara lain. Apa­­pun misi dan tujuannya. Masih ingat Perang Candu? Melalui Perang Candu, Inggris mampu merusak generasi Cina hingga terjadi lost generation di abad ke 18 lalu. Australia hingga kini masih berada dalam kendali Inggris melalui Perhimpunan Negara- Negara Per­semak­muran alias Commin Wealth, yang meru­pakan perhimpunan negara-negara eks jajahan Inggris seperti India, Malaysia, Singapore, Pakistan, Brunei Darussalam, dan lain-lain. Dengan demikian, operasi intelijen Australia bermodus penyelundupan narkoba bisa jadi merupakan bagian integral dari skema operasi intelijen Inggris. Karena itu masuk akal bukan jika dua terpidana mati asal Australia tersebut merupakan agen-agen intelijen Australia? Tulisan saya beberapa waktu lalu, terkait indikasi Malaysia merupakan sarang baru perdagangan narkoba, kiranya bisa membantu mengurai benang kusut kasus Bali Nine tersebut di atas. Malaysia, Sarang Baru Perdagangan Narkoba di Asia Tenggara? Sejak Mei 2013 lalu, setidaknya ada dua indikasi kuat yang kiranya perlu dicermati oleh para pengambil kebijakan strategis keamanan nasional Indonesia. Selasa 14 Mei 2013, detiknews mewartakan tertangkapnya seorang polisi Malaysia oleh pihak Bea Cukai Polonia Medan karena kedapatan membawa sabu. Saat itu, tersangka yang bernama Salim bin Muhammad Yusof diamankan petugas Bea Cukaisaatkedatanganterminalkedatangan internasional Bandara Polonia Medan pada 13 Mei 2013. Selintas di permukaan, ini sekadar kilasan berita yang tidak cukup berarti. Indikasi kedua, jauh lebih menarik lagi karena terkait manuver politik inter­ nasional yang melibatkan Cina dan lima negara ASEAN. Masih pada Mei 2013, se­ buah situs, http://www.drugwar101.com/ blog/archives/7594, kala itu mewar­ta­ kan bahwa pada Kamis 9 Mei 2013, Cina dan lima negara yang tergabung dalam ASEAN, telah menandatangani kerja­sama memberantas perdagangan Narkoba yang di­anggap telah menjadi sebuah ancaman yang berbahaya bagi kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan kerjasama antara Cina dan lima negara anggota ASEAN tersebut berlangsung tak lama setelah berakhirnya pertemuan para menteri dari Cina, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Kesepakatan tersebut ber­langsung di Naypyidaw, ibukota Myanmar yang sekarang. Dalam pernyataan bersama menyu­sul kesepakatan bersama tersebut: “Konsumsi dan produksi narkoba semakin mening­kat, di kawasan Asia Tenggara maupun dunia, sehingga menjadi ancaman serius bagi kawas­an ini.” Berdasarkan kesepakatan tersebut, akan segera diperketat kerjasama lintas batas, dan meningkatkan program pembangunan alternatif maupun berbagi pengalaman dalam pencegahan penggunaan narkoba. Dan yang tak kalah pentingnya, akan di­ ada­kan program gerakan penyadaran, pera­watan dan sekaligus juga berbagai pela­tihan yang tujuannya adalah untuk pen­cegahan merebaknya konsumsi peng­ gunaan narkoba di kalangan warga masyarakat. Sisi menarik dari kerjasama ini, Malaysia, Singapura dan Indonesia tidak dilibatkan sama sekali. Mengapa? Apakah ini terkait dengan kabar yang mulai merebak bahwa Malaysia saat ini dijadikan sebagai basis utama perdagangan narkoba lintas negara? Sekadar informasi. Kamboja, Myanmar dan Laos secara historis sejak Perang Dingin berlangsung, termasuk sekutu strategis Cina dalam menghadapi Amerika Serikat dan sekutu baratnya yang tergabung dalam NATO. Bahkan meski di Myanmar perdagangan narkoba sempat tercatat merupakan produ­sen narkoba terbesar kedua setelah Afghanistan di kawasan Asia Tengah, namun fakta ini tak bisa dipungkiri terkait juga dengan daerah-daerah yang merupakan basis gerak­an separatis Myanmar di daerah yang ber­batasan langsung dengan Thailand, Laos dan Cina. Menurut studi yang dilakukan oleh Peter Dale Scott, perdagangan narkoba di kawasan ini pada era Perang Dingin, juga mendapat dukungan dari para operator intelijen Amerika Serikat CIA. Dengan demikian, kalau kita telisik ke masa lalu, tindak kejahatan narkoba pada suatu negara, ternyata erat kaitannya dengan dukungan terselubung dari aparat-aparat intelijen asing seperti CIA. Di Burma Myanmar misalnya, yang notabene dulunya merupakan negara eks koloni Inggris, akibat campur tangan CIA tahun 1950 mampu meningkatkan produksi narkoba dari 40 ton (1939) menjadi 600 ton (1970). Di Thailand pun demikian, dari sebelumnya hanya 7 ton (1939) naik menjadi 200 ton (1968). Luar biasa! Di Laos tidak mau ketinggalan, dari produksi 15 ton tahun 1939 menjadi 50 ton pada tahun 1973. Lantas, bagaimana dengan Malaysia? Fakta yang tak terelakkan, Malaysia adalah eks jajahan Inggris, dan hingga kini masih berada dalam orbit Inggris me­la­lui Perhimpunan Negara-Negara Per­semak­muran (Common Wealth). Dalam kepentingan strategisnya, ber­­ bagai korporasi global Amerika dan Eropa ternyata menanamkan pengaruhnya di Malaysia. Mengingat fakta bahwa Malaysia sebagai eks jajahan Inggris dan tetap berada dalam orbit persekutuan strategis AS- Inggris hingga kini, maka informasi yang mengindikasikan Malaysia sebagai basis baru jaringan per­dagangan narkoba kira­ nya cukup beralasan. Karena itu, kilas balik sejarah kiranya bermanfaat untuk menjelaskan adanya skema negara-negara barat menjadikan Malaysia sebagai basis Perang Candu sebagai Modus Kolonialisme Meng­hancur­ kan bangsa, dan terutama generasi muda. Konon awal abad ke-19, opium dibawa oleh para pedagang Inggris ke Tiongkok sebagai pengimbang ekspor teh Cina ke Inggris. Di bawah kekuasaan Dinasti Yung Cheng, opium begitu populer karena se­lain komoditi dagang juga dihisap meng­guna­ kan pipa khas dari tanah liat serta di­minum dengan arak. Sebenarnya warga dan penduduk me­ manfaat­­kan candu untuk pengo­batan tradisi­onal, tetapi sebagian menyalah­ gunakan seke­dar mabuk-mabukan. Inilah mapping awal tradisi (buruk) rakyat. Oleh pendatang (asing) kebiasaan masyarakat mengisap candu atau madat ditandai sebagai titik lemah (Achilles, baca: akiles) yang bisa “diletuskan” sewaktu-waktu. Pada gilirannya akiles pun diolah, dieks­ ploitasi serta dipropaganda secara gen­car dengan tujuan tertentu, bahwa asap candu menimbulkan “mimpi indah” di dalam tidur. Zaman Kaisar Ming dan Ching berkuasa, ada kebijakan menutup jalur perniagaan dengan Barat karena anggapan selain mampu memenuhi keperluan rakyatnya sendiri, ia juga tak mau bergantung kepada asing. Se­buah sikap kemandirian yang dahsyat dari Ming, akan tetapi justru inilah embrio konflik. Ya, kebijakan Ming jelas merugikan Inggris, karena hasil produk dan barang-barang Cina se­macam sutera, rempah, tembikar serta teh yang di­mono­ poli Inggris diminati berbagai kalangan di Eropa. Hubungan kedua pihak mene­ gang. Setelah lewat liku-liku perun­ding­ an, akhirnya per­dagangan dibuka kembali dengan syarat Inggris boleh dagang hanya di Guangzhou (Canton) saja. Inggris memahami kebiasaan madat dan luasnya konsumsi candu di kalangan pen­ duduk. Inilah akiles yang “terpetakan”. Ia pun menyalahi isi kesepakatan dengan me­masuk­kan barang larangan (opium) sebagai komoditi. Tampaknya barang ilegal tadi malah direspon girang sebagian penduduk, terutama para pecandunya. Akhir­nya peredaran kem­bali marak, apalagi Inggris memiliki akses opium ke India secara mudah mengingat geog­rafis­ nya bersebelahan dengan Cina. Pada masa Kekasiaran Tao Kwang era 1839-an, diambil suatu langkah tegas guna mengatasi kecanduan dan peredarannya di masyarakat. Adalah Komisaris Lin Tse-Hsu diperintah oleh Kaisar guna memusnahkan candu ilegal di Guangzhou. Lin adalah sosok pejabat jujur, ahli kaligrafi, filsuf, sekaligus seorang penyair. Ia terkenal karena konsistensi serta komitmen dalam menen­tang peredaran opium di Tiongkok. Salah satu inti dan substansi statement Lin yang dijadikan acuan dalam Perang Panah ialah “bahwa konsumsi opium selain akan menghabiskan kekayaan negara, juga membuat tak satupun lelaki mampu bertem­pur di medan perang!”. Sudah barang tentu tindakan Lin membuat kemarahan Inggris, kemudian meletuslah Perang Cina-Anglo I (1839- 1842). Ya, perang selama tiga tahun itu dimenangkan Inggris. Ada 30.000-an rakyat menjadi korban dan memaksa Cina menandatangani Treaty of Nanjing (1842) dan The British Supple­men­tary Treaty of the Bogue (1843). Inti Treaty of Nanjing atau Perjanjian Nanjing ialah kewa­jiban Cinamembayarupeti21jutakepadaInggris sebagai ganti rugi peperangan, mem­buka kembali perniagaan dengan Barat via pelabuhan-pelabuhan Guangzhou, Jinmen, Fuzhou, Ningbo serta Shanghai, dan Inggris meminta Hong Kong menjadi tanah jajahan. Sebagaimana diurai sekilas tadi, Perang Boxer II terjadi antara Inggris, Prancis, dan Cina. Sebagai pemicu ialah pencarian kapal The Arrow milik Inggris oleh Cina secara ilegaldiGuangzhou.Halinimembuatgeram Inggris dan kembali mengobarkan perang. Lagi-lagi konflik tersebut dimenangkan oleh Barat dan Guangzhou diduduki oleh pasukan Inggris-Prancis. Apaboleh buat, Cina kembali menan­datangai Treaty of Nanjing (1858) di­mana Prancis, Rusia dan Amerika telah ikut ambil bagian. Isi perjanjian: Cina membuka se­belas pelabuhan, diizinkan pendirian ke­duta­­an negara luar, melegalkan impor candu dan memberi ruang pada aktivitas misionaris Kristen. Lantas, bagaimana menggambarkan Perang Candu sebagai Modus Kolonialisme dieraglobalsepertisekarangini?inggakini, kelompok negara Barat khususnya Paman Sam, relatif canggih memainkan modus Perang Opium di berbagai negara. Ibarat bola sodok, di tangan Central Intellegence Agency (CIA) perdagangan candu itu seperti pukulan yang mengenai dua bola sekaligus. Bola pertama berupa “rusak”- nya generasi bangsa (lost generation), sedang bola kedua adalah money laundry (pencucian uang) atas bisnis narkoba yang dikerjakan. Contoh ketika menginvasi Afghanistan setelah peristiwa World Trade Center (WTC), 11 Sepetember 2001, sebenarnya Pentagon punya daftar 25 laboratorium dan gudang obat bius, tetapi ia menolak menghancurkan gudang-gudang tersebut dengan alasan milik CIA dan sekutu lokalnya. Bahkan James Risen mencatat, penolakan untuk menghancurkan labo­ ratorium narkoba justru dari pentolan Neo-Konservatif yang menguasai birokrasi Keamanan Nasional di AS seperti Douglas Feith, Paul Wolfowitz, Zalmay Khalilzad, dan sang patron Donald Rumsfeld. Sekali lagi, asumsi Prof Scott yang mutlak dicatat adalah bila CIA melakukan intervensi di sebuah negara maka produksi dan perdagangan narkoba cenderung mening­kat, sebaliknya jika ia menurunkan (tensi) inter­vensinya niscaya produksi dan arus perdagangan narkoba bakal menurun. Ini dia! Dari tesis Scott sebenarnya bisa diambil asumsi lagi, bahwa Perang Candu sebagai modus penjajahan diyakini akan senantiasa melekat dalam ragam dan bentuk kolonialisme yang dikembangkan oleh AS dan sekutu di berbagai negara. Ini yang mutlak diwaspadai. Satu hal lagi yang perlu diwaspadai, dalam perspektif kolonialisme, Perang Opium bukan sekedar alternatif strategi tapi merupakan strategi inti. Artinya entah
Tabloid Publica Pos Edisi 3 - Eksekusi Mati Narkoba dan TKI (WNI di Luar Negeri)
Tabloid Publica Pos Edisi 3 - Eksekusi Mati Narkoba dan TKI (WNI di Luar Negeri)
Tabloid Publica Pos Edisi 3 - Eksekusi Mati Narkoba dan TKI (WNI di Luar Negeri)
Tabloid Publica Pos Edisi 3 - Eksekusi Mati Narkoba dan TKI (WNI di Luar Negeri)
Tabloid Publica Pos Edisi 3 - Eksekusi Mati Narkoba dan TKI (WNI di Luar Negeri)
Tabloid Publica Pos Edisi 3 - Eksekusi Mati Narkoba dan TKI (WNI di Luar Negeri)
Tabloid Publica Pos Edisi 3 - Eksekusi Mati Narkoba dan TKI (WNI di Luar Negeri)
Tabloid Publica Pos Edisi 3 - Eksekusi Mati Narkoba dan TKI (WNI di Luar Negeri)
Tabloid Publica Pos Edisi 3 - Eksekusi Mati Narkoba dan TKI (WNI di Luar Negeri)
Tabloid Publica Pos Edisi 3 - Eksekusi Mati Narkoba dan TKI (WNI di Luar Negeri)

Recommended

Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8ALI YASIN
 
Buletin swadesa edisi-7 PNPM MPd meratakan pembangunan di Perdesaan
Buletin swadesa edisi-7 PNPM MPd meratakan pembangunan di PerdesaanBuletin swadesa edisi-7 PNPM MPd meratakan pembangunan di Perdesaan
Buletin swadesa edisi-7 PNPM MPd meratakan pembangunan di PerdesaanALI YASIN
 
HUD Magz. Majalah Permukiman, Perkotaan, Infrastruktur, Tata Ruang. Edisi 4 ...
HUD Magz. Majalah Permukiman, Perkotaan, Infrastruktur, Tata Ruang. Edisi 4 ...HUD Magz. Majalah Permukiman, Perkotaan, Infrastruktur, Tata Ruang. Edisi 4 ...
HUD Magz. Majalah Permukiman, Perkotaan, Infrastruktur, Tata Ruang. Edisi 4 ...Oswar Mungkasa
 
Bulan februari 2015
Bulan februari 2015Bulan februari 2015
Bulan februari 2015fionarazqa
 
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019Nurohman Pkh Brebes
 
Notulensi rapat pembentukan pacc
Notulensi rapat pembentukan paccNotulensi rapat pembentukan pacc
Notulensi rapat pembentukan paccawakmila
 
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)M. Adli
 
Sambutan bupati wonosobo acara penandatanganan pks keg dak air minum dpupr
Sambutan bupati wonosobo acara penandatanganan pks keg dak air minum dpuprSambutan bupati wonosobo acara penandatanganan pks keg dak air minum dpupr
Sambutan bupati wonosobo acara penandatanganan pks keg dak air minum dpuprShintaDevi11
 

Recommended

Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8ALI YASIN
 
Buletin swadesa edisi-7 PNPM MPd meratakan pembangunan di Perdesaan
Buletin swadesa edisi-7 PNPM MPd meratakan pembangunan di PerdesaanBuletin swadesa edisi-7 PNPM MPd meratakan pembangunan di Perdesaan
Buletin swadesa edisi-7 PNPM MPd meratakan pembangunan di PerdesaanALI YASIN
 
HUD Magz. Majalah Permukiman, Perkotaan, Infrastruktur, Tata Ruang. Edisi 4 ...
HUD Magz. Majalah Permukiman, Perkotaan, Infrastruktur, Tata Ruang. Edisi 4 ...HUD Magz. Majalah Permukiman, Perkotaan, Infrastruktur, Tata Ruang. Edisi 4 ...
HUD Magz. Majalah Permukiman, Perkotaan, Infrastruktur, Tata Ruang. Edisi 4 ...Oswar Mungkasa
 
Bulan februari 2015
Bulan februari 2015Bulan februari 2015
Bulan februari 2015fionarazqa
 
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019Nurohman Pkh Brebes
 
Notulensi rapat pembentukan pacc
Notulensi rapat pembentukan paccNotulensi rapat pembentukan pacc
Notulensi rapat pembentukan paccawakmila
 
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)M. Adli
 
Sambutan bupati wonosobo acara penandatanganan pks keg dak air minum dpupr
Sambutan bupati wonosobo acara penandatanganan pks keg dak air minum dpuprSambutan bupati wonosobo acara penandatanganan pks keg dak air minum dpupr
Sambutan bupati wonosobo acara penandatanganan pks keg dak air minum dpuprShintaDevi11
 
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011apotek agam farma
 
22 juni, sambutan bupati agraria
22 juni, sambutan bupati agraria22 juni, sambutan bupati agraria
22 juni, sambutan bupati agrariaShintaDevi11
 
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]Noeh Nemen
 
Sdm sambutan sosialisasi
Sdm sambutan sosialisasiSdm sambutan sosialisasi
Sdm sambutan sosialisasirsd kol abundjani
 
Sambutan bupati wonosobo acara raker pac gp ansor
Sambutan bupati wonosobo acara raker pac gp ansorSambutan bupati wonosobo acara raker pac gp ansor
Sambutan bupati wonosobo acara raker pac gp ansorShintaDevi11
 
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpriShintaDevi11
 
Prop pontren
Prop pontrenProp pontren
Prop pontrenPoetra Bentar
 
Sambutan bupati wonosobo acara pengukuhan forkos
Sambutan bupati wonosobo acara pengukuhan forkosSambutan bupati wonosobo acara pengukuhan forkos
Sambutan bupati wonosobo acara pengukuhan forkosShintaDevi11
 
Sambutan bupati wonosobo apel luar biasa dpupr + cap
Sambutan bupati wonosobo apel luar biasa dpupr + capSambutan bupati wonosobo apel luar biasa dpupr + cap
Sambutan bupati wonosobo apel luar biasa dpupr + capShintaDevi11
 
21 sept, sambutan bupati rakor relawan
21 sept, sambutan bupati rakor relawan21 sept, sambutan bupati rakor relawan
21 sept, sambutan bupati rakor relawanShintaDevi11
 
8 sept, sambutan launchig pembayaran non tunai pengujian kendaran bermotor
8 sept, sambutan launchig pembayaran non tunai pengujian kendaran bermotor8 sept, sambutan launchig pembayaran non tunai pengujian kendaran bermotor
8 sept, sambutan launchig pembayaran non tunai pengujian kendaran bermotorShintaDevi11
 
Pasar Raya Baznas kota Malang (26 nop 2017)
Pasar Raya Baznas kota Malang (26 nop 2017)Pasar Raya Baznas kota Malang (26 nop 2017)
Pasar Raya Baznas kota Malang (26 nop 2017)Selamet Hariadi
 
SKOR Edisi 23
SKOR Edisi 23SKOR Edisi 23
SKOR Edisi 23skor productions
 
20 sept, sambutan bupati wonosobo pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan bupati wonosobo pengukuhan ketua dan pengurus korpri20 sept, sambutan bupati wonosobo pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan bupati wonosobo pengukuhan ketua dan pengurus korpriShintaDevi11
 
Sambutan bupati wonosobo acara koordinasi bidang keagamaan
Sambutan bupati wonosobo acara koordinasi bidang keagamaanSambutan bupati wonosobo acara koordinasi bidang keagamaan
Sambutan bupati wonosobo acara koordinasi bidang keagamaanShintaDevi11
 
3) sambutan bupati wonosobo acr peresmian keg2020
3) sambutan bupati wonosobo acr peresmian keg20203) sambutan bupati wonosobo acr peresmian keg2020
3) sambutan bupati wonosobo acr peresmian keg2020CelvinRamaPratama
 
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbk
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbkSambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbk
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbkShintaDevi11
 
Sambutan bupati wonosobo acara dharma wanita persatuan
Sambutan bupati wonosobo acara dharma wanita persatuanSambutan bupati wonosobo acara dharma wanita persatuan
Sambutan bupati wonosobo acara dharma wanita persatuanShintaDevi11
 
14 sept, sambutan bupati wonosobo launching kipin arpusda
14 sept, sambutan bupati wonosobo launching kipin arpusda14 sept, sambutan bupati wonosobo launching kipin arpusda
14 sept, sambutan bupati wonosobo launching kipin arpusdaShintaDevi11
 
15 sept, sambutan rapat pleno terbatas pd iphi
15 sept, sambutan rapat pleno terbatas pd iphi15 sept, sambutan rapat pleno terbatas pd iphi
15 sept, sambutan rapat pleno terbatas pd iphiShintaDevi11
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Warta Satu Tabloid
Warta Satu TabloidWarta Satu Tabloid
Warta Satu TabloidWartaSatu
 

More Related Content

What's hot

Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011apotek agam farma
 
22 juni, sambutan bupati agraria
22 juni, sambutan bupati agraria22 juni, sambutan bupati agraria
22 juni, sambutan bupati agrariaShintaDevi11
 
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]Noeh Nemen
 
Sambutan bupati wonosobo acara raker pac gp ansor
Sambutan bupati wonosobo acara raker pac gp ansorSambutan bupati wonosobo acara raker pac gp ansor
Sambutan bupati wonosobo acara raker pac gp ansorShintaDevi11
 
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpriShintaDevi11
 
Sambutan bupati wonosobo acara pengukuhan forkos
Sambutan bupati wonosobo acara pengukuhan forkosSambutan bupati wonosobo acara pengukuhan forkos
Sambutan bupati wonosobo acara pengukuhan forkosShintaDevi11
 
Sambutan bupati wonosobo apel luar biasa dpupr + cap
Sambutan bupati wonosobo apel luar biasa dpupr + capSambutan bupati wonosobo apel luar biasa dpupr + cap
Sambutan bupati wonosobo apel luar biasa dpupr + capShintaDevi11
 
21 sept, sambutan bupati rakor relawan
21 sept, sambutan bupati rakor relawan21 sept, sambutan bupati rakor relawan
21 sept, sambutan bupati rakor relawanShintaDevi11
 
8 sept, sambutan launchig pembayaran non tunai pengujian kendaran bermotor
8 sept, sambutan launchig pembayaran non tunai pengujian kendaran bermotor8 sept, sambutan launchig pembayaran non tunai pengujian kendaran bermotor
8 sept, sambutan launchig pembayaran non tunai pengujian kendaran bermotorShintaDevi11
 
Pasar Raya Baznas kota Malang (26 nop 2017)
Pasar Raya Baznas kota Malang (26 nop 2017)Pasar Raya Baznas kota Malang (26 nop 2017)
Pasar Raya Baznas kota Malang (26 nop 2017)Selamet Hariadi
 
20 sept, sambutan bupati wonosobo pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan bupati wonosobo pengukuhan ketua dan pengurus korpri20 sept, sambutan bupati wonosobo pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan bupati wonosobo pengukuhan ketua dan pengurus korpriShintaDevi11
 
Sambutan bupati wonosobo acara koordinasi bidang keagamaan
Sambutan bupati wonosobo acara koordinasi bidang keagamaanSambutan bupati wonosobo acara koordinasi bidang keagamaan
Sambutan bupati wonosobo acara koordinasi bidang keagamaanShintaDevi11
 
3) sambutan bupati wonosobo acr peresmian keg2020
3) sambutan bupati wonosobo acr peresmian keg20203) sambutan bupati wonosobo acr peresmian keg2020
3) sambutan bupati wonosobo acr peresmian keg2020CelvinRamaPratama
 
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbk
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbkSambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbk
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbkShintaDevi11
 
Sambutan bupati wonosobo acara dharma wanita persatuan
Sambutan bupati wonosobo acara dharma wanita persatuanSambutan bupati wonosobo acara dharma wanita persatuan
Sambutan bupati wonosobo acara dharma wanita persatuanShintaDevi11
 
14 sept, sambutan bupati wonosobo launching kipin arpusda
14 sept, sambutan bupati wonosobo launching kipin arpusda14 sept, sambutan bupati wonosobo launching kipin arpusda
14 sept, sambutan bupati wonosobo launching kipin arpusdaShintaDevi11
 
15 sept, sambutan rapat pleno terbatas pd iphi
15 sept, sambutan rapat pleno terbatas pd iphi15 sept, sambutan rapat pleno terbatas pd iphi
15 sept, sambutan rapat pleno terbatas pd iphiShintaDevi11
 

What's hot (20)

Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
 
22 juni, sambutan bupati agraria
22 juni, sambutan bupati agraria22 juni, sambutan bupati agraria
22 juni, sambutan bupati agraria
 
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
 
Sdm sambutan sosialisasi
Sdm sambutan sosialisasiSdm sambutan sosialisasi
Sdm sambutan sosialisasi
 
Sambutan bupati wonosobo acara raker pac gp ansor
Sambutan bupati wonosobo acara raker pac gp ansorSambutan bupati wonosobo acara raker pac gp ansor
Sambutan bupati wonosobo acara raker pac gp ansor
 
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
 
Prop pontren
Prop pontrenProp pontren
Prop pontren
 
Sambutan bupati wonosobo acara pengukuhan forkos
Sambutan bupati wonosobo acara pengukuhan forkosSambutan bupati wonosobo acara pengukuhan forkos
Sambutan bupati wonosobo acara pengukuhan forkos
 
Sambutan bupati wonosobo apel luar biasa dpupr + cap
Sambutan bupati wonosobo apel luar biasa dpupr + capSambutan bupati wonosobo apel luar biasa dpupr + cap
Sambutan bupati wonosobo apel luar biasa dpupr + cap
 
21 sept, sambutan bupati rakor relawan
21 sept, sambutan bupati rakor relawan21 sept, sambutan bupati rakor relawan
21 sept, sambutan bupati rakor relawan
 
8 sept, sambutan launchig pembayaran non tunai pengujian kendaran bermotor
8 sept, sambutan launchig pembayaran non tunai pengujian kendaran bermotor8 sept, sambutan launchig pembayaran non tunai pengujian kendaran bermotor
8 sept, sambutan launchig pembayaran non tunai pengujian kendaran bermotor
 
Pasar Raya Baznas kota Malang (26 nop 2017)
Pasar Raya Baznas kota Malang (26 nop 2017)Pasar Raya Baznas kota Malang (26 nop 2017)
Pasar Raya Baznas kota Malang (26 nop 2017)
 
SKOR Edisi 23
SKOR Edisi 23SKOR Edisi 23
SKOR Edisi 23
 
20 sept, sambutan bupati wonosobo pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan bupati wonosobo pengukuhan ketua dan pengurus korpri20 sept, sambutan bupati wonosobo pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan bupati wonosobo pengukuhan ketua dan pengurus korpri
 
Sambutan bupati wonosobo acara koordinasi bidang keagamaan
Sambutan bupati wonosobo acara koordinasi bidang keagamaanSambutan bupati wonosobo acara koordinasi bidang keagamaan
Sambutan bupati wonosobo acara koordinasi bidang keagamaan
 
3) sambutan bupati wonosobo acr peresmian keg2020
3) sambutan bupati wonosobo acr peresmian keg20203) sambutan bupati wonosobo acr peresmian keg2020
3) sambutan bupati wonosobo acr peresmian keg2020
 
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbk
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbkSambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbk
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbk
 
Sambutan bupati wonosobo acara dharma wanita persatuan
Sambutan bupati wonosobo acara dharma wanita persatuanSambutan bupati wonosobo acara dharma wanita persatuan
Sambutan bupati wonosobo acara dharma wanita persatuan
 
14 sept, sambutan bupati wonosobo launching kipin arpusda
14 sept, sambutan bupati wonosobo launching kipin arpusda14 sept, sambutan bupati wonosobo launching kipin arpusda
14 sept, sambutan bupati wonosobo launching kipin arpusda
 
15 sept, sambutan rapat pleno terbatas pd iphi
15 sept, sambutan rapat pleno terbatas pd iphi15 sept, sambutan rapat pleno terbatas pd iphi
15 sept, sambutan rapat pleno terbatas pd iphi
 

Similar to Tabloid Publica Pos Edisi 3 - Eksekusi Mati Narkoba dan TKI (WNI di Luar Negeri)

Warta Satu Tabloid
Warta Satu TabloidWarta Satu Tabloid
Warta Satu TabloidWartaSatu
 
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...Dadang Solihin
 
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)M. Adli
 
Jalin relasi, sampaikan aspirasi
Jalin relasi, sampaikan aspirasiJalin relasi, sampaikan aspirasi
Jalin relasi, sampaikan aspirasiNur Agustinus
 
Peranan DPRD dalam Percepatan Pembangunan Daerah
Peranan DPRD dalam Percepatan Pembangunan DaerahPeranan DPRD dalam Percepatan Pembangunan Daerah
Peranan DPRD dalam Percepatan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRD
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRDPengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRD
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRDDadang Solihin
 
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...Dadang Solihin
 
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...Dadang Solihin
 
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan DaerahPeran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Laporan Kegiatan Ke Daerah Pemilihan Prov. Sumatera Barat (Bulan Oktober - No...
Laporan Kegiatan Ke Daerah Pemilihan Prov. Sumatera Barat (Bulan Oktober - No...Laporan Kegiatan Ke Daerah Pemilihan Prov. Sumatera Barat (Bulan Oktober - No...
Laporan Kegiatan Ke Daerah Pemilihan Prov. Sumatera Barat (Bulan Oktober - No...M. Adli
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014hastapurnama
 
PRO KONTRA UU PILKADA
PRO KONTRA UU PILKADAPRO KONTRA UU PILKADA
PRO KONTRA UU PILKADAHISHNUL180695
 
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRDTugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRDDadang Solihin
 
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRIPEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRIronaldonatus
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...Dadang Solihin
 
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRIPEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRIronaldonatus
 

Similar to Tabloid Publica Pos Edisi 3 - Eksekusi Mati Narkoba dan TKI (WNI di Luar Negeri) (20)

HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Warta Satu Tabloid
Warta Satu TabloidWarta Satu Tabloid
Warta Satu Tabloid
 
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
 
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
 
Jalin relasi, sampaikan aspirasi
Jalin relasi, sampaikan aspirasiJalin relasi, sampaikan aspirasi
Jalin relasi, sampaikan aspirasi
 
Peranan DPRD dalam Percepatan Pembangunan Daerah
Peranan DPRD dalam Percepatan Pembangunan DaerahPeranan DPRD dalam Percepatan Pembangunan Daerah
Peranan DPRD dalam Percepatan Pembangunan Daerah
 
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRD
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRDPengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRD
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRD
 
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
 
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...
 
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan DaerahPeran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Laporan Kegiatan Ke Daerah Pemilihan Prov. Sumatera Barat (Bulan Oktober - No...
Laporan Kegiatan Ke Daerah Pemilihan Prov. Sumatera Barat (Bulan Oktober - No...Laporan Kegiatan Ke Daerah Pemilihan Prov. Sumatera Barat (Bulan Oktober - No...
Laporan Kegiatan Ke Daerah Pemilihan Prov. Sumatera Barat (Bulan Oktober - No...
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
 
Uu desa pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa Uu desa pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa
 
PRO KONTRA UU PILKADA
PRO KONTRA UU PILKADAPRO KONTRA UU PILKADA
PRO KONTRA UU PILKADA
 
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRDTugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
 
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRIPEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...
 
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRIPEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
 
Ulina
UlinaUlina
Ulina
 

Tabloid Publica Pos Edisi 3 - Eksekusi Mati Narkoba dan TKI (WNI di Luar Negeri)

  • 1. PUBLICA POS Tabloid Dwi Mingguan Info Publik Terpercaya “Tidak penting apapun agama atau sukumu kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang. Orang tidak pernah tanya apa agamamu....” (K.H. Abdurrahman Wahid) Hal. 5... Menyoroti Hakim Sarpin Khatibul Umam Wiranu: Legislator Pecinta Gusdur Sosok Hal. 20... Batu Akik: Antara Mitos dan Spekulasi Bisnis Ekonomi & Bisnis Hal. 7... Hukum Hidup dan Rasa Sambal Ala Bebek Goreng Sambal Ijo www.publicapos.com fanpage: publicapos.com @publicaposcom publicapos@gmail.com Terbit 20 Halaman Edisi I/II/II, 2015 Eksekusi Mati: Sebuah Bomerang bagi WNI Terpidana Mati 229 WNI Terancam Hukuman Mati Namanyasingkat,"Hari"lelakidengantatapan nanar namun sejatinya berhati kordial. Bahkan, dia suka berkelakar. " Hidup saya pernah diangkat oleh Allah, lalu jatuh dengan keras dengan kepala tepat di­bawah," ujarnya ber­kelakar. Baginya kesuksesan terbesar adalahbangkitdarikejatuhanparahbeberapa tahun lalu saat berbisnis angkutan pasir di Se­ putaran Jakarta utara. Sepintas tampang dan tampilannya mengingatkan saya tentang sosok Kapten Haddock di seri petualangan Tintin karya Herge yang sohor. Bedanya, sepanjang yang saya kenal, Hari tidak gemar minum alkohol. "Asal saya dari Lumajang," ujar Hari dengan logat Jawa. Sejak satu 12 tahun lebih, dia telah menjejakan kaki di tanah Jakarta. Meskipun berperawakan kekar dan bertampang sangar, hobi sejatinya jauh dari keangkeran sosoknya: memasak. Siang itu dia tengah sibuk di dapur rumahnya di sebuah gang tepat di depan StikesBinawan,JalanRayaKalibata,mampang ia sibuk mempesiangi bebek. Menyembelih sampai mem­bersih­kan bebek untuk dimasak, menjadi aktivitas keseharian bagi hari. Setelah 'bangkrut' dari pekerja­an lamanya sebagai pengusaha angkut­an pasir ia banting setir me­mulai usaha baru, atau lebih tepat­ nya lembaran baru. Banyak saudara dan teman-teman­nya bingung melihatnya mem­­buka bebek goreng Sambel Ijo bahkan tidak sedikit yang berolok. Dengan kesabarandanke­tabahan, serta dibantu istri dan ibunyaiamenekuniusaha ini.Sedikitdemisedikitusaha­nyaberkembang. Sekitar empat tahun lalu Hari pernah mengalami sukses, bahkan ia terbilang kaya. Setidaknya 14 unit mobil truk ia miliki,sebelumakhirnyausahanyatersebut kandas hingga tak berbekas. "YangtersisanyahanyanyawaSaya,danIstri yang setia mene­mani, " tutur­nya. Hampir satu tahuniaterpuruk,nyarisgila.Hinggaakhir­nya bangkit dan mem­buka lembaran baru. " Saya jatuh cinta pada bebek goreng karena sehabis pulang jemput istri, kami selalu makan bebek goreng, dari situ­lah saya tertarik me­lihat warung bebek yang kamidatangiituselalu ramai. Saya putuskan untuk belajar dan men­­cari resep terbaik bebek goreng, " kisah Hari. Bermodal Gerobak Bekas Memutuskanuntuk memulai usaha, per­ soalan utama adalah modal. Hal itu yang tidak dimiliki Hari kala itu. Beruntung ada gerobaksisapameranyanghendakdibuang, "Bosistrisayausaipameranmenyisakantiga buah gerobak. Bagi mereka itu tidak berguna, tapi bagi saya itulah modal, " tuturnya. Tigabuahgerobakdibawanya.Satudijualnya seharga dua juta, satu lagi dihibahkan kepada teman. Satu-satunya gerobak yang tersisa menjadi cikal bakal warung bebek goreng " Sambel Ijo Suramadu". Menapak dari bawah ia jalani, dari sehari hanya satu ekor bebek terjual hingga sekarang sudah lebih dari 100 ekor habis dilahap pengunjung warungnya. Paduan cita rasa gurih, pedas, dan renyah bebek goreng menjadikan warung bebek goreng Hari laris dikunjungi pecinta kuliner. Satu ekor bebek ia belah menjadi sepuluh porsi, dengan satu porsi seharga Rp14.000 menjadi harga yang sangat pantas untuk ibu kota, terlebih soal rasa ia berani mengadunya. Jikasehari100ekorbebekiahabiskan,artinya ada 1000 porsi yang habis diborong pembeli. "Sudah lebih dari 30 resep bebek goreng saya ujikan. Ini resep terbaik saya, dan sekarang saya beranidiadusoalrasa"ujarnyasembariterkekeh. Sebanyak 14 orang karyawan ia pekerjakan untuktigabuahcabangnya.Soalgajikaryawan iatakperlukhawatirsetidaknya10jutarupiah ia kumpulkan setiap harinya dari tiga cabang yang dikelolanya. Harum aroma bebek goreng memaksa saya untuk berhenti menulis, sambel ijo yang gurih tanpa terasi dan nasi pulen panas memancing saya untuk melupakan semua persoalan. Tak perlu lagi berkisah, mari nikmati saja bebek goreng "sambel ijo suramadu". Rasanya akrobatik dilidah, persis seperti kata 'Hari' sang pemiliknya, "kesuksesan terbesar adalah bangkitdarikegagalan".Danuntuksoalrasaia telah sukses memanja kita (tgh) Dok: Publicapos Warung Bebek goreng, sambel ijo suramadu milik Heri, se­ lalu ramai pengunjung
  • 2. Edisi I/II/II, 2015S O R O T2 P u b l i c a P o s Rumah Aspirasi Beraroma Wangi Photo: Ilustrasi Publicapos - Rencana pembangunan rumah aspirasi di daerah pemilihan akan diberikan kepada masing-masing anggota DPR RI sebesar RP 150 juta pertahunnya dalam APBN-P 2015. Sebelumnya Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso yang dikutip dari beritasore.com mengatakan rumah aspirasi sebagai media untuk mendekatkan anggota dewan dengan konsitituennya untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Nantinya dana tersebut akan dipergunakan untuk menyewa rumah berikut kursi, mesin fax, komputer, penjaga dan lainya. Seperti yang diketahui dasar hukum rumah aspirasi diatur dalam Pasal 234 ayat (3) huruf (j) UU MD3 hasil revisi tahun 2014. Secara eksplisit rumah aspirasi diatur pula dalam Tatib DPR, Pasal 1 ayat (18) yang berbunyi: “Rumah Aspirasi adalah kantor setiap Anggota sebagai tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan Anggota yang bersangkutan.” Secara lebih detail, Pasal 213 Tatib DPR menjelaskan, untuk menjalankan fungsi rumah aspirasi setiap anggota dibantu oleh tenaga ahli dan staf administrasi. Anggarannya dibebankan kepada DPR sesuai pedoman pengelolaan anggaran di DPR. Dalam hal ini, Indonesia Corupption Watch (ICW) menilai banyak hal yang harus diwaspadai dalam penggunaan uang negara untuk alokasi rumah aspirasi. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah menyatakan yang harus ditekankan bahwa apakah benar alokasi anggaran rumah aspirasi digunakan untuk kegiatan aspirasi sesuai dengan tujuan. Jangan sampai dana tersebut malah masuk ke dalam personal anggota DPR sedangkan programnya tidak diwujudkan. "Jangan sampai alasannya untuk aspirasi tetapi malah disalahgunakan. Kalau itu terjadi maka dimungkinkan sudah mengarah ke tindakan penyimpangan," katanya di Kantor ICW. Rumah aspirasi nantinya akan dijadikan bentuk orientasi dari daerah pemilihan yang harus diperjelas bentuk pengelolaan rumah aspirasi serta mekanisme pengawasanya. Pasalnya, jika setiap anggota DPR akan memiliki rumah aspirasi maka jumlahnya akan banyak disetiap dapil dan mubazir penggunaannya. "Dalam satu dapil biasanya terdapat 3-10 anggota DPR dari berbagi partai politik (parpol) maka akan banyak sekali. Selain itu yang dipertanyakan apakah rumah aspirasi akan direalisasikan dengan benar, ditakutkan hanya menjadi wadah yang bukan fungsinya," ujarnya. Abdullah pun menegaskan bahwa potensi penyalahgunaan anggaran dan fungsi kewenangan menjalan rumah aspirasi sangatlah rancu. Pasalnya, DPR sebagai pelaku penganggaran akan mengalokasikan anggaran dan mengelola sendiri. "Regulator merangkap eksekutor, potensi kerawanan sangat besar padahal mereka terkait pengawasan anggaran itu sendiri," tegasnya. Pelaksanaan Reses Tidak Maksimal Selama ini anggota DPR melaksanakan fungsi penjaringan aspirasi melalui reses patut dipertanggungjawabkan, apakah hal tersebut berjalan atau tidak. Pasalnya jika reses berjalan baik maka permintaan rumah aspirasi tidak patut dikabulkan. “Kalau item anggaran penyerapan aspirasi sudah ada di mata anggaran reses atau kunjungan kerja yang dibagikan pertiga bulan, seharusnya ada akuntabilitas dari hasil aspirasi penjaringan yang dilakukan dewan,” ucapnya. Jika dicermati, anggota DPR jarang membangun pola komunikasi politik untuk menjelaskan kepada konsituen di dapilnya serta tidak menjelaskan kepada publik apa hasil reses yang diterima. Maka tidak jarang pada periode sebelumnya terjadi penyimpangan kegiatan fiktif dan sisi akuntabilitasnya rendah. Dari sisi pertanggungjawaban dan pengawasannya tidak transparan dan tidak tergambar dengan jelas tentang kegiatan apa saja yang dikerjakan semasa reses. Seharusnya DPR membuat dokumentasi jelas dan pencatatan dari hasil aspirasi yang diperoleh. “Banyak yang tidak membuat risalah resesnya,sehinggapubliktidakbisamelihat lampiran dokumen pertanggungjawabanya saat reses,” tandasnya. Fungsi Partai Politik Tidak Sesuai kerja Politik Permintaan rumah aspirasi seharusnya tidak diperlukan jika mekanisme kerja partai politik dan struktur kelembagaan berjalan baik. Seyogyanya parpol bertugas untuk melaksanakan penyerapan aspirasi agrerasi yang harus diperjuangkan dan nantinya berbuah menjadi kebijakan yang pro rakyat. Karenanya, jika mandat partai dijalankan maka saluran aspirasi sebenarnya akan otomatisterlaksanasecarainstitusididalam partai atau kelembagaan. Pembentukan rumah aspirasi, menandakan bahwa partai tidak bekerja sebagai penyerap aspirasi. “Di dalam parpol itu sendiri setiap kadernya seharusnya dibekali dengan pendidikan politik dan penyerapan agrerasi kebijakan publik yang harus diperjuangkan. Terlebih jika memakai struktur partai yang sangat hirarki di level tingkat masyarakat, ada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan sampai ke tingkat ranting,” paparnya. Oleh sebab itu, penguatan struktur partai dapat lebih dimaksimalkan agar fungsi penyerapan aspirasi dapat berjalan baik. Ketidaksiapan parpol dapat ditandai bahwa parpol di Indonesia tidaklah sehat karena meminta rumah aspirasi yang mengeluarkancosttidaksedikit,sedangkan anggota parpol seharusnya dapat memakai instrumen kelembagaan parpol. Rumah Aspirasi Tidak menjadi Prioritas Rumah aspirasi jika dilihat fungsinya belum dapat dijadikan prioritas karena masih banyak saluran aspirasi yang dapat dimaksimalkan. Dalam hal ini, selain memaksimalkan saat reses dan kunjungan kerja DPR juga dapat merancang komunikasi dengan basis konsistuen secara baik. Sekalipun rumah aspirasi tetap diadakan maka beberapa opsi bisa saja menjadi pilihan DPR yaitu menggabungkan rumah aspirasi bagi satu dapil yang terdiri hanya 3-4 orang anggota DPR. Karena range setiap dapil berkisar 3-12 orang. “Jadi tidak semua anggota DPR mendapatkan satu rumah aspirasi. Atau menggabungkan dengan anggota DPD, karenasebelumnyaDPDjugamewacanakan untuk membuat rumah aspirasi,” jelasnya. Maka ditegaskan bahwa fungi penyerapan aspirasi penting tetapi tidak harus mengadakan anggaran baru seperti rumah aspirasi. Permintaan rumah aspirasi dapat menjadi efek domino bagi anggota dewan ditingkat kabupaten dan provinsi meminta hal yang sama. Pasalnya penyerapan aspirasi bisa dibuat dalam lintas partai atau penguatan parpol. (tgh) Publicapos (Jakarta)- Hukuman mati yang diterapkan di Indonesia ternyata membawa dampak buruk bagi para TKI yang mendapatkan sanksi serupa di luar negeri. Aktivis Migrant Care Wahyu Susilo mengaku, pihaknya tak mudah melakukan advokasi bagi TKI yang divonis hukuman mati. "Kami masih melakukan pembelaan dan advokasi. Tapi, di sisi lain kami tersandera karena ada eksekusi mati di Indonesia," ujar Wahyu dalam diskusi 'Kecaman Internasional terhadap Eksekusi Mati Kasus Narkoba, Apa Kabar Nasib TKI yang Terancam Hukuman Mati?' di Jakarta Selatan, Minggu, (8/3). Dulu, sambung Wahyu, Indonesia bisa mengupayakan pembebasan TKI dari hukuman mati dengan bantuan multilateral. Yakni, melalui bantuan banyak forum dunia yang antihukuman mati. Namun, dengan adanya pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, cara itu tak lagi dapat ditempuh. "Kami sulit untuk meminta bantuan Dewan HAM PBB karena tadi, tersandera kebijakan yang sedang dilaksanakan di dalam negeri. Jadi kita lagi mencari cara lain untuk bisa lakukan pembelaann pada Eksekusi Mati, Sebuah Bomerang Untuk Indonesia Photo: : Publicapos Wahyu Susilo, Analis Kebijakan Migrant Care (kiri), bersama Muhamad Iqbal, Direktur Perlindugan Hukum WNI, Kementrian Luar negeri( kanan) dalam diskusi membahas perlindungan hukum WNI di luar negeri beberapa waktu lalu. TKI," sambung Wahyu. Wahyu berharap, bantuan pemerintah Indonesia untuk diplomasi dengan negara- negara tempat TKI dihukum mati terus berjalan di samping mengusahakan lewat jalur advokasi Ia khawatir keputusan pemerintah melakukan eksekusi berdampak pada upaya penyelamatan terhadap buruh migran yang saat ini terancam hukuman mati. "Eksekusi mati melemahkan negosiasi untuk membela buruh migran yang terancam mati di negara lain," Ujar Wahyu kepada Publicapos. Data Kementerian Luar negeri yang dirilis berapa waktu lalu setidaknya 229 WNI terancam hukuman mati di luar negeri terutama di Malaysia dan Arab Saudi karena kasus Narkoba dan pembunuhan. Wahyu menambahkan kasus buruh migran perempuan yang terancam hukuman mati membutuhkan pembelaan tidak hanya dari negara tapi juga lembaga internasional. Buruh migran, kata Wahyu, terlibat kriminal setelah mengalami kekerasan berulang dan bentuk pembelaan diri. Kasus Ajeng, yang tertangkap pihak Imigrasi Malaysia karena kedapatan membawa Narkoba, menjadi satu contoh kasus. Berdasarkan penelusuran dari pihak Kemenlu sendiri, ditemukan fakta yang menguatkan indikasi bahwa Ajeng sengaja dijebak oleh Jaringan Narkoba Internasional, "Fakta yang kami temukan Ajeng itu sangat polos,Ia mengenal jaringan Narkoba tersebut melalui dunia maya. Sepertinya ia sengaja dijebak, " tutur Lalu Muhamad Iqbal, Direktur PWNI Dan BH, Kemenlu RI (tgh)
  • 3. 3P u b l i c a P o sEdisi I/II/II, 2015 S O R O T Istimewa Aksi Demonstrasi menuntut pembatalan hukuman mati bagi narapidana Narkoba, di Jakarta beberapa waktu lalu. Terbit sejak 15 Januari 2015, Publica Pos hadir sebagai tabloid dwi mingguan yang bertekad men­ jadi rujukan informasi publik ter­ percaya. Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Publica Pos. Semua wartawan Publica Pos dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun me­ mintaimbalandarisiapapun.Semua Tabloid Dwi Mingguan Publica Pos isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Dewan Redaksi: Ujianto Singgih Pr, Mohammad Mulyadi, Achmad M Fahham, Sahat Aditua Silalahi, Prianter J. Hairi, Ansel Alaman Pemimpin Umum: Achmad M Fahham Pemimpin Perusahaan: Abdul Mukhit KD, Pemimpin Redaksi: Ahmad DH Redaktur Pelaksana Tabloid: T. Kurniawan, Redaktur Pelaksana Online: Dawam Multazam Staf Redaksi: Helmi Yusuf, Fikry Rakatamala, Arik Dj, Abdul Kholik, Abu Roiz, Muhammad Ainuzzaki, Abas Firdaus Basuni Manajer Keuangan: Miftachul Chusnah Manajer Iklan dan Pemasaran: M. Arief Setiawan, Ahmad Amin Penerbit: PT Publica Media Utama Alamat Redaksi / Iklan : Ruko Taman Cinangka A-5, Cinangka, Sawangan, Depok, 16516 Telp. 021-49116822 Email Redaksi: publicapos@gmail.com Publicapos - Langkah pemerintah melakukan eksekusi mati ter­hadap enam terpidana kasus narkoba pada 17 Januari lalu me­­nuai protes dari pemerintah asal terpidana, ter­utama Brasil dan Belanda. Lima darienamter­pidanaitumerupakan warga negara Vietnam, Malawi, Nigeria, Brasil, dan Belanda. Sedang­kan satu terpidana ber­ warga negara Indonesia. Sebelumnya sejumlah negara itu telah melancarkan taktik diplomasi untuk meminta pem­ batalan ketetapan eksekusi huku­m­ an mati melalui mekanisme penga­ juan grasi kepada presiden. Namun demikian Presiden Joko Widodo tetap tak mengabulkan pe­rmohon­ an grasi tersebut. Hingga akhir­nya pemerintah Brasil menarik Duta Besar mereka untuk Indonesia. Juru bicara Presiden Brasil, Dilma Roussef menyatakan kecewa dengan sikap yang Indonesia meng­ a­baikan permohonan grasi tervonis mati penyelundupan kokain ke Indonesia 2004, Marco Archer Cardoso Moreira. Langkah serupa juga diambil oleh pemerintah Belanda. Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders memanggil duta besarnya setelah salah seorang warganya, Ang Kiem Soei, terpidana kasus narkoba dieksekusi mati. Badai protes makin kencang saat pemerintah menyatakan akan melanjutkan eksekusi terhadap 11 terpidana lain. Kali ini pemerintah Australia yang melayangkan ke­ beratan. Pasalnya sejumlah warga­ nya, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, masuk dalam list ter­pidana mati. Perdana Menteri Eksekusi Mati dan Kebuntuan Diplomasi Australia Tony Abbott dalam pernya­taannyasempatmengungkit- ungkit jasa rakyat Australia saat membantu Indonesia menghadapi bencana tsunami di Aceh pada 2004. Hal itu dimaksudkan agar peme­rintahan Jokowi membalas bantu­an itu dengan membatalkan ekse­kusi mati terhadap dua warga Australia. Pernyataan Abbott itu sempat mendapat reaksi dari sejumlah golongan masya­rakat Indonesia. Hingga akhirnya Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menghubungi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk meng­klarifikasi pernyataan Abbott. Julie Bishop menjelaskan ada salah pengertian, dan pihak­nya ingin menyatakan hubung­anIndonesia-Australiasudah bagus, termasuk pada parti­sipasi bantuan tsunami 2004. Meski sempat molor, namun eksekusi belasan terpidana itu tampaknya tetap akan dijalankan. Pelaksanaan eksekusi mati tahap kedua itu rencananya bakal dilakukan pada akhir pekan ini. Pemerintah Indonesia bersi­ kukuh melaksanakan eksekusi mati dengan alasan menegakkan hukum sekaligus memberi efek jera pada para gembong narkoba. Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat narkoba yang mengan­cam generasi bangsa. Ada sebuah kepentingan masyarakat luas yang hendak dilindungi. Di sisi lain, rangkaian manuver politik luar negeri yang dilancarkan negara-negara yang warganya dieksekusi terhadap Indonesia itu sangatlah lumrah. Sikap sejumlah negara untuk meminta grasi kepada Presiden Joko Widodo atau bahkan mengecam pelaksanaan hukuman mati itu adalah bentuk kepedulian negara terhadap warga negaranya tanpa kecuali. Apalagi mereka memang berhak mengajukan upaya pengampunan hukum itu. Dan presiden Indonesia memiliki wewenang untuk mengabulkan atau menolak grasi. Di sini kumparan kepentingan kedaulatan hukum dan politik diplomasi luar negeri bertemu. Apapun sikap Presiden Jokowi tentu bakal berpengaruh pada hubungan antar negara. Kita tentu berharap setiap keputusan pemerintah Indonesia akanmenguntungkanbanyakpihak, rakyat dan pemerintah Indonesia namun tidak menggagu hubungan baik dengan negara sahabat. Tentu dibutuhkan strategi diplomasi yang handal untuk mengawalnya. Sayangnya hal itu yang belum dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Lemahnya diplomasi Indonesia juga tampak dari minimnya pem­ belaan di dunia internasional ter­ hadap warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara lain. Terdapat ratusan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh migran saat ini terancam hukuman mati di luar negeri. Di Malaysia WNI yang terancam hukuman mati mencapai 233 orang,sementaraTKIyangdiproses di pengadilan mencapai 177 orang. Di China terdapat 29 orang TKI, sebanyak 20 orang sudah diproses di pengadilan. Sedangkan di Arab Saudi, menurut data Kementrian Luar Negeri, terdapat 303 Warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati sedari 1999 hingga 2011. Kasus mereka beragam. Sebagian mereka terjerat kasus pembunuhan karena berupaya membela diri saat dianiaya oleh majikan. Beberapa WNI telah menjalani hukuman mati, dan selama itu suara dukungan dunia internasional senyap.(tgh) Publicapos (Jakarta) – Eksistensi keberadaan kelompok Islamic State of Iraq and Al-Sham (ISIS) di Indonesia mencapai titik terang­ nya. Selasa (24/2) sebanyak 16 warga negara Indonesia tiba-tiba saja menghilang di Bandara Attatur, Turki. Kecurigaan mereka untuk bergabungdenganISISpunmen­cuat, mengingatTurkimeru­pakanwilayah yang ber­batasan langsung dengan basismiliterkelompokradikalini. Kasus seperti ini bukan per­ Waspada, Misi Jihad Bermodus Wisata tama kali terjadi dan ditangani ke­ polisi­an setempat. Beberapa kasus sebelumnya melibatkan warga negara lain yang menyusup ke Suriah melalui perbatasan Turki. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul telah ber­koor­dinasi dengan Kepolisian Istanbul untuk mencari mereka. "Pihak Kepolisian Istanbul masih mela­kukaninvestigasi,"kataDirek­tur Perlindungan dan Bantuan Hukum WNI Luar Negeri, Lalu Muhamad IqbalkepadaPublicaposkemarin. Hilangnya keenam belas orang itu berawal dari pemisahan diri dari rombongan tur yang jumlah keseluruhannya25orang.Rom­bong­ an yang menggunakan travel ber­ nama Smailing Tour ini berangkat dariIndonesiapada24Februari2015 dariJakarta.Merekaberjanjikembali ber­­gabung pada 26 Februari 2015, di Kota Pamukkale, Turki. Setelah men­darat, 16 turis asal Indonesia itu pamit kepada pemimpin rom­bong­ an. Namun, mereka tidak ber­gabung kembali hingga waktu kepulangan tibapada4Maret. Mereka tercatat berasal dari Surabaya dan Surakarta. Mereka yang berasal dari Surakarta antara lain Fauzi Umar, Hafid Umar Babher, Soraiyah (istri Hafid), serta Hamzah (4 tahun, anak Hafid) dan Ustman Hafid (3 tahun, anak Hafid). Mereka tercatat pernah mengontrak rumah di Kelurahan Gajahan, tidak jauh dari Keraton Surakarta dan dikenal sebagai pembuat gorden. Beberapa tahun lalu keluarga ini pindah. "Kita belum melacak alamat ter­ akhir mereka, saat ini kami masih menunggu hasil Investigasi pihak kepolisian," tambah Iqbal lagi. HafiddanFauzi,yangmasihlajang, adalah kakak-beradik. Menu­rut Iqbal, sebanyak 16 orang itu terdiri atastigakeluargabesar. Kementerian Luar Negeri me­ ni­lai persoalan 16 Warga Negara Indonesia di Turki bukan­lah kasus orang hilang, karena fakta-fakta menun­jukkan WNI itu memang me­ milih tidak kembali ke Indonesia. "Kami cuma bisa memberi konfir­ masifakta-faktanya.Pertama,mereka memang memilih untuk tidak pulang keIndonesia.Inibukankasuske­hilan­ gan, bukti­nya adalah ketika mereka di­­­hu­bungi pemimpin tur, mereka bilang `jika ingin pulang dengan lancar silahkan kami baik-baik saja di sini`," ujar Muhamad Iqbal me­ lalui sambung­an telpon kepada Publicapos. Menurut dia, fakta kedua yang membuat pihaknya menilai soal WNI di Turki itu bukan kasus orang hilang karena sampai hari ini Kemlu belum menerima penga­duan dari keluargakeenambelasWNItersebut. "Sampai hari ini tidak ada penga­ duan dari keluarga jadi kami tidak bisa menindaklanjuti. Kami panggil Smailing Tour untuk bertanya apakah ada `komplain` dari pihak keluarga. Kalau saya punya keluarga hilang, saya pasti komplain ke `tour travel-nya` tapi sampai saat ini tak ada `komplain`," ungkap dia. Dia juga mengaku Kemlu terus mela­kukan komunikasi intensif dengan otoritas di Turki untuk men­ cari tahu kebenaran tentang kabar bahwa 16 WNI itu akan pergi ke Suriah untuk bergabung dengan kelom­pok Negara Islam Irak dan Suriah(ISIS). "Kalau mengenai apakah mereka terlibat ISIS, kita akan tunggu penilaianakhirdariTurki.Kitasudah dapat informasi dari Turki mereka telahmelakukanpengawasankepada seluruh cctv dan tidak terdeteksi ke- 16orangtersebut,"kataIqbal. Dia menambahkan, Kedutaan Besar RI dan Konsulat Jenderal RI di Istanbul terus berkomunikasi dengan pihak otoritas Turki. Interpol Indonesia sebelumnya telah menyurati sejawatnya di Turki terkait pencarian terhadap 16 WNI yang menghilang setelah memi­ sahkan diri dari kelompok tur pada 24Februari2015dinegeritersebut. "Kami sudah menyurati interpol Turki," kata Ses National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Brigjen Setyo Wasisto.(tgh) Photo: Ilustrasi
  • 4. Edisi I/II/II, 2015P O L I T I K4 P u b l i c a P o s Foto:ICW Paparan data beberapa Indikasi penyimpangan dalam APBD DKI tahun 2014, versi Indonesia Corup­ tion Watch Sejumlah Aktivis menyatakan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, beberapa waktu lalu ???? Publicapos - Koordinator Divisi Korupsi Poltik ICW, Abdullah, menga­takan sangat disayangkan hak angket yang dilontarkan DPRD DKI JakartakepadaGubernurDKIJakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini karena tidak jelas motif apa yang dilakukan. Sekali­pun mengacu pada UU MD3 yang mengatakan hak angket di­miliki oleh DPRD, tetapi hal ter­sebut dilakukan untuk menye­ lidiki ke­bijakan strategis yang ber­­ dampak me­rugi­kan daerah. Sedang­ kan dalam hal ini, hak angket itu malah se­akan-akan mem­buat DPRD DKI meng­ungkap fakta pemborosan denganmenyu­supkananggaransilu­ manyangdilakukandirinyasendiri. “Tidak diketahui apa motifnya, sangat terkesan pada nuansa politisasi. Ini menandakan fungsi pengawasantidakberjalankarena selalu ada nomenklatur anggaran yang tidak sesuai dengan nilai pengadaan,” ujarnya. Model dana siluman pada pem­ bahasan APBD sudah menjadi modus di banyak daerah bahkan di tingkat nasional. Hal ini terjadi Dana Siluman APBD DKI 2015, Membuka Perjalanan Korupsi APBD sebelumnya Anggaran siluman yang terdapat di draft APBD DKI Jakarta dinilai jumlahnya akan lebih dari Rp 12,1 triliun. Bukan hanya pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS), tetapi juga printer scanner 3D, global feature learning, dan aplikasi sofware pembelajar dalam sarana penunjang pembelajaran. Dalam hal ini, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, menyatakan jika dilihat dari pola korupsi yang dilakukan serta menyisir data APBD 2014, 2013, 2012, 2012, dan seterusnya, ditemukan pola dan mata anggaran yang disinyalir bermasalah akan ditemukan kembali pada APBD 2015. Dijelaskan pada APBD 2014, terdapatpengadaan50paketUPSdi sekolah Jakarta Barat (Jakbar) dan Jakarta Pusat (Jakpus) pada Suku Dinas (Sudin Dasar dan Menengah diJakarta)dalamproseslelangyang dilaksanakan pengumumannya pasca kuali­fikasi sejak 7-13 November 2014, dan pada tanggal yang sama juga dilakukan download dokumen pengadaan. Pada tanggal 10 November 2014, dila­kukan dua kegiatan yaitu pem­berian penjelasan terkait lelang UPS yang selesai pada hari yang sama dan upload doku­men pena­waran yang selesai pada 14 November 2014. Pada tanggal 14 November 2014 dilaksanakan pem­bukaan dokumen penawaran yang selesai pada hari yang sama. Evaluasi penawaran dan dokumen kualifikasi dilaksanakan pada 15- 19 November 2014, pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 20 November 2014, dan selesai pada hari yang sama di keesokan harinyatanggal21November2014, yang juga dilaksanakan upload berita acara hasil pelelangan. Pada tanggal 22 November 2014 diseleng­garak­an penetapan peme­ nang dan pengu­muman pemenang yang juga selesai pada hari yang sama. 23-27 November 2014 dila­ kukan masa sanggah hasil lelang. Tanggal 28 November 2014 di­ keluarkannya surat penun­jukan penyediaan barang/ jasa, dan terakhir 1 Desember 2014 dila­ kukan penanda­tanganan kontrak yang selesai di hari yang sama. “Ini terjadi kejanggalan pada 50 pengadaan UPS yang sama dan hanya memakan waktu kurang dari sebulan, biasanya mencapai duabulan.Sedangkanpadaproses lelang tidak ada sanggahan, ke­ beratan, dan komplain yang dilakukan,” ujarnya. Berdasarkan data dari website PBJ DKI Jakarta, untuk pengadaan UPS pada Sudin pendidikan mene­ ngah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, setidaknya terdapat 50 rekan­anpemenangpengadaanUPS. Beberapa perusahaan peme­nang diindikasi bermasalah dan tidak memiliki profil yang wajar ter­kait kemampuan dalam menye­diakan jasa. Sedangkan penelusuran data sekunder yang dilakukan oleh ICW, diindikasi bahwa banyak perusahaanpemenangtidakmemi­ liki kemam­puan dalam meme­nuhi syarat dan terindikasi dimiliki oleh orang yang sama. “Dugaan ada praktik tender arisan dari beberapa perusahaan yang dimiliki orang yang sama. Ternyata dari perusahaan pemenang pengadaan UPS, ia juga memenangkan PBJ yang lain, misal yang terkait sarana dan prasarana sekolah 2014,” ucap Firdaus. Pada rincian komponen anggaran untuk pengadaan UPS, berdasarkan dokumen realisasi APBD 2014 khususnya untuk PBJ UPS, komponen belanja terdiri dari honorarium Tim PBJ sebesar Rp 4,905 juta, belanja dokumen dan admnistrasi tender sebesar Rp 495.000, belanja pengadaan rak besi Rp 968 juta, belanja pengadaan UPS/ stabilizer sebesar Rp 1,92 miliar, dan belanja pengadaan instalasi listrik sebesar Rp 3,1 miliar dengantotalbelanjapengadaanUPS sebesar Rp 6 miliar. Dari laporan realisasi beberapa komponen yang terdiri dari 5 item belanja seperti dokumen administrasi rak besi dan lainnya termasuk realisasi honorarium, malah dimungkinkan masuk dalam ULP. Sedangkan dalam komponen barangnya sendiri, pokok anggaran UPS lebih kecil dibandingkan pengadaan instalasi listrik yang mencapai Rp 3,1 miliar. “Kalo mau memasang UPS, seharusnya jumlah anggarannya lebih besar dibandingkan rak besinya. Tetapi yang terjadi malah terbalik. Ini menunjukkan masalah besar di dalam pengadaan spesifikasi,” katanya. Bukan hanya permasalahan UPS dari penggelembungan anggaran 2014 pada Sudin Pendidikan mene­ngah yang belum masuk pada Dinas Pendidikan DKI, tetapi juga pada Sudin Pendidikan dasar saja sudah terdapat 652 kegiatan program peningkatan sarana dan prasaranan pendidikan. Dan lagi penelusuran terkait rehab sekolah dan realisasi sarana-prasarana dengan usulan Rp2,4 triliun dan terealisasi sebesar 1,529 triliun. Pengadaan Digital Vision Touch Interatif Board (IBE DVT) atau software pembelajaran untuk SMA dan SMK yang dianggarkan sebesar Rp 101 miliar dan terealisasi sebesar Rp 84 miliar dengan harga satuan RP 39 juta, berisikan satu unit lengkap untuk kelas SMA X, XI, XII animasi matematika, kimia, fisika, biologi, powerpoint matematika, biologi, konten e-Book, video, dan bank soal. Pengadaan printer dan scanner 3D yang dianggarkan Rp 6 miliar dan terealisasi hanya Rp5,8 dengan satuan harga Rp 886 juta. Jika dilihat dugaan praktik korupsi­nya, dicontohkan pada SMKN 9 mendapat 9 unit printer dan scanner 3D atau atau dapat dikatakan hanya mendapat satu atau dua dari banyak­nya unit yang seharusnya di­dapat. “Kita akan verifikasi di lapangan apakah aspek dan kuantitasnya sama dengan Rp 886 juta. Potensi kuat ada permainan dan dikorupsi karena ukuran kebutuhan dan perun­tukannya. Kita akan kroscek apakah semua sekolah di Jakarta butuh printer itu, kalau dibutuhkan berapa banyak. Jangan sampai jadi pemborosan jika sekolah itu tidak butuh dan menjadi rongsokan karena tidak tepat guna,” paparnya. Firdaus pun menambahkan bahwa UPS pada APBD 2015 sebesar Rp 6 miliar untuk 21 pengadaan di 21 sekolah, diduga ada penambahan yang dilakukan oleh DPRD DKI yang disinyalir dilakukan oleh Sudin Pendidikan Jakarta Selatan (Jaksel). Kemung­ kinan terjadi model korupsi yang sama dalam salah satu unsur yaitu mark up satuan dan biaya dengan APBD 2014, yaitu penga­ daan printer dan scanner 3D untuk SMP dan SMA sebanyak 67 penga­daan paket mulai dari Rp 1,5 miliar sampai Rp4 miliar. Program e-Multimedia education connect system untuk SMA, penga­ daan e-position untuk SMA dan SMK, CCTV, global feature warning, IT public literratur smart teaching, advance visualizer digital sebagai bahan pelajaran. “Semua mata anggaran atau proyek itu ada pada APBD 2014 dan 2015. Kita temukan faktor rent seeking dalam belanja barang dan jasa yang di-mark up. Bukan hanya dinas pendidikan, dinas lainnya kemungkinan juga melakukannya,” tegasnya. (tgh) Penggelembungan APBD DKI, Gambaran Peta Penganggaran di Indonesia karena persekongkolan antara legislatif dan yudikatif dalam kompromi pemulusan anggaran. Karena­nyakasusdiDKIiniterbilang terbalik karena Pemprov DKI (Gubernur) tidak mau kompromi dengan para oknum. Proses transparansi dalam pem­ bahasan APBD ataupun APBN sangatlah penting. Rapat se­harus­ nya dilakukan secara terbuka. Hal itu karena di­dalam­nya terjadi kesepakatan antara DPRD dan Pemda yang seharusnya diketahui publik. Misalnya meng-upload di youtube atau media sosial lainnya tentang suasana, proses, dan hasil rapat. Dalam hal ini karena kebijakan APBD seharusnya tidak menjadi rahasia daerah, melainkan domain kebijakan publik dimana publik juga menyumbang dalam prosesnya. Salah satu instrumen dengan sistem e-Budgeting adalah model pengawasan dalam pembahasan anggaran. Pada sistem e-Budgeting dapat diketahui apa saja yang menjadi usulan dan kesepakatan dalam program yang telah di­rumus­ kan, serta siapa yang mengusulkan kebijakan tersebut. “Ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sesuai dengan tata kelola dan keuangan daerah,” katanya. Sistem e-Budgeting bukan hanya menjadi keuntungan bagi Pemda, bagi DPRD pun sistem ini mempermudah fungsi penga­wasan pada proses e-Procurement. Sedang­ kan bagi publik, sistem e-Budgeting dapat mem­­buka ruang pengawasan ke­­bijakan daerah karena publik adalahpenyumbangAPBD. Sekalipun belum ada jaminan bahwa proses e-Budgeting dan e-Procurement 100% benar, akan tetapi sistem ini harus di­bangun dengan baik, dengan ke­mau­an leader yang kuat dalam pene­rapan­ nya. Selain itu SKPD yang ada di lingkungan tersebut juga harus punya komitmen kuat dalam men­ jaga transparansi dan jujur. Abdullah pun menegaskan bahwa modus praktik korupsi sudah dimulai saat proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini tertuang dalam program fiktif, objek penerimaan program fiktif, mark up kebutuhan, dan mark down penerimaan daerah. Karena proses penganggaran adalah proses politik, kepentingan untuk mendapatkan rente guna mengem­balikan modal politik kemung­kinan terjadi. Karenanya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus tegas menggunakan kewe­ nangannya dalam mendorong birokrasi Pemda yang baik. Pada kasus DKI, segala tendesi harus dapat dilaporkan ke pene­gak hukum agar dapat ditindak­lanjuti,” tegasnya.(tgh)
  • 5. 5P u b l i c a P o sEdisi I/II/II, 2015 H U K U M Menyoroti Hakim Sarpin Foto: Antara Hakim Sarpin saat membacakan keputusan sidang Praperadilan Komjen Budi Gunawan di Pengadilan negeri Jakarta selatan. Mangkirnya Hakim Sarpin Rizaldi terhadap panggilan Komisi Yudisial (KY) menunjukan sikap tidak taat proses hukum. KY me­ mang­gil Hakim Sarpin dalam forum peme­riksaan dugaan pelang­garan kode etik setelah ia mengabulkan gugat­an Budi Gunawan (BG). Sejumlah kalangan menilai janggal putusan praperadilan yang diambil oleh Hakim Sarpin. Pasal­nya, putusan tersebut di­ anggap menabrak sejumlah keten­tu­an hukum acara pidana. Tak hanya itu, keputusan yang di­ ambil Hakim Sarpin berpotensi me­langgar kode etik hakim. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Ceasar Ifmaini Idris mengatakan, ketidak­hadiran Hakim Sarpin dalam panggilan KY pertanda Hakim Sarpin tidak patuh terhadap KY. Setelah mengambil ke­putus­an yang menabrak aturan hukum, harusnya ia siap diperiksa dan mem­per­tang­gungjawabkan ke­putusan­nya. "Ketika Hakim Sarpin tidak mau diperiksa, publik lantas menilai putusannya tidak profesional karena tidak berani diuji." kata Arad di Kantor ICW. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil anti korupsi melaporkan pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Sarpin. Koalisi mensinyalir adanya tindakan unprofesional conduct dan menduga ada pihak lain yang memuluskan keputusan praperadilan BG. Beredar kabar bahwa Penga­ dilan Negeri Jakarta Selatan sebe­ lumnya telah menun­juk hakim Imam Gultom sebagai pimpinan sidang. Tetapi permo­honan pra­ peradilan tersebut di­ca­but oleh pemohon, lalu dimasuk­an ulang dengan nomer registrasi yang ber­beda. Setelah itu, barulah Hakim Sarpin ditunjuk untuk me­ mimpin sidang. Menurut Arad, "Dugaan per­ mainan seperti ini harus ditelu­ suri oleh KY. Koalisi khawatir ada pesanan khusus kepada Penga­ dilan Negeri Jakarta Selatan, ada yang mengatur sehingga Hakim Sarpinlah yang memimpin.” Arad menegaskan bahwa kejanggalan ini harus diselidiki oleh KY. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, maka bukan hanya Hakim Sarpin yang diberikan sanksi tetapi juga Ketua PengadilanNegeriJakartaSelatan. Sementara KY harus fokus pada dugaan yang dilaporkan terkait pelanggaran etik yang dilakukan. "Tindakan tidak profesional seorang hakim terkait kewe­ nangannya dalam memutus­kan perkara diatur dalam kode etik hakim," jelas Arad. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berjalan dan belum ada kepastian kapan KY akan mengeluarkan rekomendasi. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting membenarkan adanya indikasi pergantian hakim prapera­dilan setelah penun­juk­kan hakim di PN Jaksel, sehingga pengacara BG men­ cabut permohonannya dan men­ daftar­kannya kembali dengan nomor registrasi baru. "KY harus menelusuri apakah pergantian itu wajar atau ada tujuan tertentu," ucapnya. Dalam hal ini, Koalisi pemantau peradilan melihat ada proses janggal yang sangat sistematik dengan melibatkan banyak oknum. Bukan hanya Hakim Sarpin tapi juga Ketua PN Jaksel dan Panitera muda pidana. "KY telah melakukan fungsinya dan sesuai harapan, tinggal Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) yang belum melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas laporan kami," keluh Miko. Koalisi berharap Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dapat menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang disampaikan dan berperan aktif untuk memperbaiki kualitas hukum di Indonesia.(tgh) Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, perseteruan antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta menandakan ketidak­siap­ an DPRD DKI untuk mencip­takan anggaran yang bersih, bebas dari korupsi dan tepat sasaran. "DPRD DKI terlalu nyaman dengan masa lalu tanpa ada per­ debatan," katanya saat ditemui dalam konfrensi pers di ICW. Menurut dia, anggaran siluman hadir ketika pembahasan, bukan pada saat pelaksaan anggaran. Tepatnya pada saat pembahasan plafon prioritas anggaran semen­ tara (KUAPAS). Patut di­duga telah terjadi komunikasi politik antara DPRD dan SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) yang ter­muatkan program anggar­an beserta kegiatan. Dalam penyelewengan yang sudah dilakukan bertahun-tahun tersebut, DPRD telah mengetahui pos-pos yang bisa dimainkan. Sedang­­kan setiap SKPD sudah menge­­tahui anggaran mana saja yang bisa digandakan. Roy menambahkan, pola seperti ini biasanya terjadi hampir di setiap daerah. Bedanya proses penyimpangan di DPRD di tempat lain berjalan mulus karena Gubernurnya tidak mau ambil pusing. Ahok berbeda, dia mau pasang badan menghadapi per­masalahan semacam ini. Dia berhadap, respon seperti ini dapat diikuti oleh semua Kepala Daerah. Tujuannya untuk mene­ kan dan memperkecil ruang korupsi di APBD Siluman Budgeting APBD DKI ICW mengungkap berbagai temuan indikasi penyimpangan dalam terkait penyusunan APBD DKI Jakarta. Diduga, penyim­ pang­an pada pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan DKI Jakarta tidak hanya terjadi pada mata anggaran pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) yang ramai diberitakan media massa. Dalam konfrensi pers yang diselenggarakan di Kantor ICW, terungkap bahwa modus penyimpangan yang sama juga terjadi pada mata anggaran lainnya, semisal perangkat response murid untuk evaluasi Siluman Anggaran dalam APBD DKI belajar, i-Multimedia education connect system untuk SMA, serta pengadaan perangkat scanner dan printer 3D. Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas menjelaskan, pada APBD 2014 terdapat pengadaan 50 paket UPS untuk sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat pada Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Mene­ngah dalam proses lelang yang diumum­kan pasca kualifi­kasi tanggal 7 hingga 13 November 2014. Dalam seminggu, pemenang paket-paket lelang ini langsung di­tetapkan dan diumumkan pada 22 November 2014 dengan masa sanggah 23 hingga 27 November 2014. Pada tanggal 1 Desember 2014, seluruh kontrak telah di­ tanda­tangani. Firdaus menyim­ pulkan, “Telah terjadi kejanggalan pada 50 pengadaan UPS ber­ langsung kurang dari sebulan. Dengan singkatnya proses penga­ daan, tidak ada waktu yang cukup untuk menyampaikan sanggahan atau keberatan." Rincian anggaran paket-paket penga­daan UPS tersebut memuat berbagai komponen belanja, antara lain honorarium Tim PBJ sebesar Rp 4,905 juta, belanja dokumen dan administrasi tender sebesar Rp 495.000, belanja penga­­daan rak besi Rp968 juta, penga­daan UPS/ stabilizer sebesar Rp 1,92 miliar, dan pengadaan instalasi listrik se­ besar Rp 3,1 miliar dengan total belanja penga­daan UPS sebesar Rp 6 miliar. Sementara dalam pengadaan perangkat respons murid guna evaluasi belajar dianggarkan sebesar Rp 3,758 miliar untuk satu sekolah yang terdiri dari 37 unit original Microsoft Operating System (Windows 7) seharga satuan Rp 880 ribu; 37 set perangkat respons dengan harga satuan Rp 54,780 juta; 37 unit Teaching View Wireless Tablet dengan harga satuan Rp 10,450 juta; 37 unit Assessment Suite System Software sebesar Rp 10, 670 juta per unit; 37 unit Tablet Touchscreen terinstall Workspace dengan harga satuan Rp 2,970 juta; 37 unit Virtual Interaktif Workspace sebesar Rp 2,759 juta per unit; 37 unit laptop dengan harga satuan Rp 6,325 juta; 37 unit LCD projector dengan harga satuan Rp 12,375 juta per unit; dan 37 rol kabel masing-masing seharga Rp 367 ribu. Firdaus juga memaparkan rinci­an berikut dalam pengadaan i-Multimedia Education Connect System yang dianggarkan sebesar Rp5,936 milyar. Dalam pengadaan alat scanner dan printer 3D yang dianggarkan sebesar Rp 5,9 miliar untuk setiap sekolah, terdiri dari 2 set scanner 3D seharga 1,2 miliar per set; 68 unit Positioning Target sebesar Rp 3,1 juta per unit; 2 unit Printer 3D masing-masing seharga Rp 1,3 miliar; 12 pak Material Model masing-masing seharga Rp 12,5 juta; 24 pak Material Support seharga Rp 6,3 juta per pak dan 2 unit Laptop sehargai Rp 27,5 juta per unitnya. Firdaus menyimpulkan, penga­ daan UPS hanyalah bagian kecil dari 1482 mata kegiatan dengan total anggaran Rp 5,060 triliun. “Dengan realisasi belanja Rp 2,3 triliun, maka 51,5% atau 1,194 triliun berpotensi penyimpangan barang dan jasa dari 454 paket kegiatan," jelasnya. “Semua mata anggaran atau proyek itu termuat pada APBD 2014 dan 2015. Kami mene­mu­ kan faktor rent seeking dalam belanja barang dan jasa dengan indikasi mark-up. Bukan hanya di dinas pendidikan, dinas lain­ nya pun kemungkinan juga mela­ kukannya,” tegas Firdaus. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri menambahkan, dari 39 perusahaan yang memenangkan paket pengadaan di lingkungan Pemprov DKI pada tahun anggaran 2012-2014, tiga peru­sahaan di antaranya, yaitu CV. Anugerah Indah Mahakarya meme­nang­kan 14paketdengannilaiRp49,4miliar, PT Debindo Jaya memenangkan 16 proyek dengan nilai anggaran Rp 73,7 miliar, dan PT. Dinamika Airufindo Persada memenangkan 17 proyek sebesar Rp 74,6 miliar. "Dari hasil penelusuran kami, di antara 39 perusahaan tersebut hanya empat perusahaan yang masuk ke dalam asosiasi per­ usaha­an tekni-mekanikal dan elek­tronikal," jelasnya. (tgh) Rincian Pengadaan i-Multimedia Education Connect System i-Multimedia Education Connect System 5,936 miliar Jumlah Item Harga per Unit 2 unit i-Concect Fisika4, Large High Definition Dispay 7,29 juta 2 unit i-Connect Fisika5, Operating System 2,65 juta 204 unit i-Connect Fisika6, i-Connect compatible Physics interactive content 1,7 milyar 2 unit i-Connect Fisika7. Battery i-Response Clicker 245 ribu 2 unit i-Connect Fisika8. Mouse and Keyboard Logitech Wireless 245 ribu 2 unit i-Connect Fisika9. Stabilizer 2,6 juta 2 unit i-Connect Fisika10 UPS 1,5 juta 2 unit i-Connect Fisika Integrated console system 40,8 juta 2 unit i-Connect Fisika1. i-Connect sensor 4,4 juta 100 unit i-Connect Fisikaa. i-Response Card Clicker 410 ribu 2 unit i-Connect Fisikab. i-Response wireless receiver 3,2 juta 2 unit i-Connect Fisikac. I-Response Management/Master Controller 566 ribu 2 unit i-Connect Fisikad. i-Response Software 1,097 miliar 2 unit i-Connect Fisika3. i-Connect CPU 11 juta Sumber: Indonesia Coruption Watch
  • 6. Edisi I/II/II, 2015KESEJAHTERAAN & SOSIAL6 P u b l i c a P o s Rumah Dongeng: Ditempat itu Masa Depan Anak Diukir Ilustrasi Skema dan grafis penerima manfaat Program Pojok Baca dan Mendongeng Beberapa orang anak duduk melingkar, di salah satu sudut seorang perempuan paruh baya dengan kerudungnya asyik men­ dongeng. Mulutnya sese­kali di­ monyong­kan, tangan­nya ber­gerak seakan menari meniru­kan kisah yang di­dongeng­kannya. Anak-anak disekitarnya tersenyum, kadang tertawa. Hari itu mereka men­ dengarkan kisah Jack dan kacang polong. Kisah tentang ke­tekunan dan ketelatenan yang me­lahirkan kesuksesan. Di salah satu sudut ruangan yang penuh warna, berjejer beberapa rak buku. Salah satu sudutnya terpampang tulisan pojok baca. Mendongeng, memang menjadi bagian dari kegiatan pem­belajar­ an di Paud Permata Bunda di Kemang Selatan tersebut. Sudah sekitar empat bulan ini secara rutin, seminggu dua kali guru di­ sana menjadikan dongeng se­bagai metode belajar untuk mena­nam­ kan budi pekerti. PAUD yang dikelola oleh ibu SriwatinamunbiasadisapaBunda Budiarti ini anak-anak melalui dongeng anak-anak dirangsang imajinasi dan kreativitasnya, ber­ bagai pesan moral dan ke­baik­ an yang terkandung di dalamnya akan lebih mudah diterima anak. PAUD Permata Bunda, merupakan satu di antara 49 PAUD yang menerima program “Pojok Baca dan Mendongeng” yang digagas oleh Bank Indonesia. “sejakempatbulanini.Akhir2014 lalu kami mulai mempraktikan dongeng sebagai bagian dari pem­ belajaran,” demikian tutur Bunda Budiarti pengelola PAUD Permata Bunda ini Melalui sebuah survey dan masukandaribeberapapihak,Bank Indonesia menemukan sebuah fakta bahwa ternyata masih banyak sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di wilayah Jabodetabek yang tidak memiliki perlengkapan belajar mengajar yang memadai, suasana kelas yang tidak kondusif dan bahkan hampir tutup karena tidak adanya pengajar. PAUD yang mulai ‘lesu’ ini rata-rata adalah PAUD yang berdiri di lingkungan marginal yang bayaran sekolah­nya hanya 50.000 rupiah tiap bulan, bahkan gratis. Hal ini mem­buat para pengajar yang ke­ba­nyakan adalah ibu rumah tangga tidak ter­ motivasi untuk mengemb­angkan kemampuan menga­jar­nya secara aktif dan kreatif. “Melihat hal ini, kami ingin memotivasi para pengajar PAUD untuk lebih kreatif dan aktif melalui metode mendongeng, terlebih PAUD yang kami pilih sebagai penerima ini kebanyakan muridnya dari keluarga tidak mampu‘ ujar Saras Divisi CSR Bank Indonesia. Selain disampaikan dengan dongeng dan nyanyian, anak juga dapat langsung mempraktikan cara membuka tabungan di Bank menggunakan voucher khusus. “Selainuntukmengedukasianak melalui dongeng, lewat kegiatan ini kami juga mengajarkan anak pentingnya menabung di Bank. Ini adalah perwujudan semangat berbagi Bank Indonesia, “ tutur Saras lagi. Mengapa Mendongeng? Melalui cerita atau dongeng banyak hal tentang hidup dan kehi­dupan yang dapat guru-guru infor­masi­kan kepada anak-anak. Begitu juga pesan-pesan moral dan nilai-nilai agama dapat guru-guru tanamkan kepada anak-anak me­ lalui tokoh-tokoh yang ada dalam cerita atau dongeng tersebut. Untuk menjalankan program Pojok baca dan Mendongeng ini Bank Indonesia menggandeng Yayasan pengem­bangan perpus­ takaan Indonesia (YPPI) Surabaya adalah sebuah organisasi pegiat dongeng yang peduli akan pen­ didikan anak melalui buku dan dongeng karakter, ter­utama untuk anak-anak kaum marjinal. Organisasi yang di­pimpin oleh Trini Haryanti ini ingin mem­ bangun sebuah kerangka pen­ didikan karak­ter bangsa yang menge­depan­kan toleransi, ke­ jujuran, etika dan moral sejak dini, secara rutin YPPI mendampingi pelaksanaan program tersebut, “Melaluiprogrampojokbacadan mendongenginikamimenge­nalkan anak tentang moral dan etika. Sejak empat bulan belakang­an ini kami mela­kukan pendampingan PAUD penerima, mulai dari menye­dia­kan sarana pojok baca, melatih teknik mendongeng, hingga menga­jak mereka untuk me­milih buku baca­ an untuk bahan men­dongeng,’’ Ujar Trini saat diminta ber­cerita perihal program tersebut. Ketika mendongeng guru- guru diajarkan dengan memakai beberapa metode, disesuaikan dengan usia anak, yakni dengan buku cerita, gambar, hand puppet, dan panggung boneka. Setiap kali mereka mendongeng selalu diser­ ta­kandengankegiatanlainnya,yaitu menari, menyanyi, art and craft. Dongeng yang disampaikan yaitu dongeng fabel dan kehi­ dupan sehari-hari yang mengajar­ kan budi pekerti/ karakter. “Selain itu, kami juga diajarkan untuk menyampaikan cerita- cerita tentang karakter, seperti tentang ketaatan, menghormati, kesopanan, senang membantu, dan penuh perhatian. Kemudian, untukceritasehari-hari,misalnya, cerita yang mengajarkan meminta maaf jika punya salah, jujur, rajin sikat gigi, tentang menabung, dan lainnya,” papar Bunda Budiarti saat bercerita proses pelatihan mendongeng yang di gagas Bank Indonesia dan YPPI tersebut. Mengenalkan Mata uang Melalui Dongeng Selain mendongeng, Program pojok baca dan Mendongeng juga mengenalkan anak-anak untuk mengenal mata uang, yaitu dongeng pahlawan Indonesia yang diangkat dari uang kertas (Rupiah) dan acara ini dilombakan antar guru PAUD dari 49 PAUD penerima program, Pahlawan yang menjadi objek dongeng Rp1000,- ( Pattimura) Rp2000,- ( Antasari) Rp5000,- ( Imam bonjol) Rp10.000,-( Sultan Mahmud) Rp20.000,-(Oto Iskandardinata) Rp50.000,-( I Gusti Ngurah rai) “Dongeng menjadi cara efektif mengenalkan dan menanamkan rasa cinta pada Rupiah,” tutur Trini yang juga diamini Saras. (tgh) Melalui sebuah survey dan masukan dari beberapa pihak, Bank Indonesia menemukan sebuah fakta bahwa ternyata masih banyak sekolah PAUD di wilayah Jabodetabek yang tidak memiliki perlengkapan belajar mengajar yang memadai, suasana kelas yang tidak kondusif dan bahkan hampir tutup karena tidak adanya pengajar. Publicapos.com - Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon menyatakan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 4,42 persen atau 16.900 jiwa. "Terjadi kecenderungan penu­ runan jumlah penduduk miskin daritahunketahundiKotaAmbon, dari tahun 2011 ber­jumlah 23.400 jiwa atau 6,83 persen menjadi 4,42 persen," kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, saat Musya­warah Perencanaan Pem­ bangun­an (Musrembang) kota Ambon, Jumat. Menurut dia, beberapa capaian positif telah diraih meskipun di­ sadari masih banyak hal yang perlu dibenahi, diperbaiki dan di­ tingkatkan. Selain penurunan jumlah pen­duduk miskin, Indeks Pem­ bangunan Manusia (IPM) berada pada angka 79,58 dan menempati peringkat pertama kabupaten dan kota di Maluku. "Selain itu menempati pering­ kat ke tujuh kabupaten dan kota secara nasional. Pencapaian ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi," katanya. Richardmengatakan,parameter pencapaian IPM di antara­nya usia rata-rata hidup, angka kelahiran dan kematian ibu dan anak, serta tingkat kelulusan. "Capaian positif yang diraih dapat menjadi pendorong untuk melakukan yang lebih baik lagi, karena tidak dipungkiri masih banyak yang perlu ditingkatkan," Jumlah Penduduk Miskin Ambon Turun 4,42 Persen ujarnya. Diakuinya, tahun 2016 meru­ pakan tahun terakhir dalam tahap­an Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota Ambon tahun 2011 - 2016. "Apa yang dicapai selama ini menjadi momentum, pembe­ lajar­an sekaligus bahan evaluasi untuk melanjutkan pemba­ngun­ an, bagi peningkatan kesejah­tera­ an masyarakat," kata Richard. Ia menyatakan, tahun 2015 pertama kalinya Anggaran Penda­ pat­an dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon mencapai angka Rp1 Triliun. Meskipun demikian, lanjut­nya disadari peningkatan anggar­an belum memberikan kontri­busi yang sepadan bagi pening­katan komponen belanja langsung pem­ bangunan kepada masya­rakat. "Belanja langsung APBD Kota Ambon tahun 2015, mencapai kisar­an 31%, dan perlu terus diting­katkan lagi di tahun men­ datang," tandasnya. Ditambahkannya, pemba­ngun­ an di Kota Ambon merupakan ke­ wajib­an Pemerintah Kota Ambon. Karena itu, sudah saatnya mulai dipikirkan sumber-sumber pen­ danaan pembangunan lain. "Seperti swadaya masyarakat, peran swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kerja sama dengan pihak lain termasuk optimali­sasi dana bantuan sosial," kat Richard Louhenapesi(tgh/ ant) Ilustrasi Publicapos.com - Penyaluran beras miskin (raskin) oleh Perum Bulog ter­indikasi menyim­ pang. Indikasi penyimpangan itu semakin menguat setelah peris­tiwa ke­naik­an harga beras baru-baru ini. Anggota Komisi VI DPR RI, M Sarmuji, yang dihubungi publicapos. com, Selasa (24/3), men­jelaskan bahwa penyimpangan kemung­ kinan terjadi pada dua sisi, yaitu sisi pembeliandansisidistribusi. "Indikasi penyimpangan terjadi pada dua sisi, sisi pembelian dan distribusi oleh Perum Bulog. Pada sisi pembelian Bulog tampaknya tidak membeli langsung dari petani. Akibatnya harga dari Bulog sudah tinggi sehingga raskin tersebut tidak mampu diserap oleh golongan yang kurang mampu," Penyaluran Raskin Terbukti Menyimpang jelas politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut. "Sedangkan dari sisi distribusi ada masalah pada target pasar. Yang seharusnya dijual pada target ekonomi lemah malah dijual pada konsumen yang mampu untuk membeli beras reguler," lanjut Sarmuji. Sarmuji juga menambahkan bahwa Komisi VI DPR RI akan melakukan pengawasan melekat terkait dengan pembelian dan distribusi raskin tersebut. "Kami dari Komisi VI akan melakukan pengawasan melekat pada Perum Bulog. Fokus penga­ wasan kami pada masa sidang ini terkait pada pola pembelian dan distribusi dari raskin," demikian pungkas Sarmuji.(Andy) Ilustrasi Potret Kemiskinan warga Pinggiran
  • 7. 7P u b l i c a P o sEdisi I/II/II, 2015 E K O N O M I & B I S N I S Seorang pria dengan atasan kemeja biru gelap memasuki ruangan yang penuh dengan etalase batu-batu akik. Tak lama kemudian, bersama temannya ia berpose untuk difoto dengan batu-batuan dari beberapa provinsi di Indonesia tersebut. Namanya Sahman (26) asal Mataram,Lombok.Sahmanmenga­ takan, sengaja berkunjung secara khusus ke Jakarta Gems Center (JGC), Rawa Bening, Jakarta Timur untuk melihat-melihat ragam batu akik. "Saya dari Mataram, khusus ke sini untuk lihat-lihat. Di Mataram ada juga pasar seperti ini tapi jarang. Bahkan kebanyakan dari batu-batu­an dari Mataram dibawa Belakangan batu akik tiba-tiba jadi primadona. Harga jual dari per­ tam­bangan rakyat melonjak 500 persen. Di sentra penjualan batu akik terbesar se-Asia Tenggara, Pasar Rawa Bening, Jakarta Timur, peda­gang meraup untung hingga 400 persen dibandingkan tahun se­ belum­nya. Suara desing mesin gerinda terdengar sepanjang hari di sudut Kota Aceh. Suara itu berasal dari ratusan batu alam yang sedang di­ potongataudiasahdirumah-rumah warga. Demikian gambaran ledakan batu akik di "Negeri Serambi Mekkah". Penggemar batu akik seperti idocrase dan giok terus tumbuh. Hampir di semua pusat pertokoan, pasar tradisional, dan modern ada tempat pengasahan dan penjualan batu alam. Geriap batu akik juga terdengar di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di sini akik bahkan sempat mendunia karena penemuan intan di Pendulangan Cempaka, Sungai Tiung, Desa Pumpung, Cempaka, pada 1965. Meski menghasilkan akik sejak 1960-an, batu-batu mulia baru di­ gandrungisekitarduatahunterakhir. Sebelumnya, batu akik dari pendulangan tradisional Cempaka tidak mampu mengim­bangi ke­ besar­an intan trisakti yang tersohor hingga ke luar negeri. Banyak jenis batu alam dari pendulangan intan tradisi­­onal, antara lain kecubung, fosil, amparan, badar besi, pirit, ke­ lulut, dan merah borneo. Oleh para perajin, bongkahan batu dibelah-belah dan digosok dengan cara tradisional sehingga meng­hasilkan batu-batu yang indah denganberagamcorak."Penambang men­dapatkan bongkah­­an batu itu palingtidakdike­dalaman20meter," kata Muhammad Aini (45), pe­ rajin per­hiasan dan batu permata di Desa Pumpung, Cempaka, Kota Banjarbaru. Selain batu Aceh dan batu Martapura, jenis batu akik yang sedangnaikdaunadalahbatuBacan dari Pulau Bacan, Maluku Utara. Konon, bacan menjadi primadona karena dipakai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Batu Bacan terdiri dari dua jenis, yakni bacan doko dan bacan palamea.Bacandokoumumnyaber­ warna hijau tua dan bacan palamea berwarna kebiruan. Nama doko dan palamea meru­pakan nama desa di Pulau Bacan tempat diambilnya batu-batu itu. Harga melambung Harga jual batu akik sangat ber­gantung pada warna, tingkat kejernihan, ukuran, dan ke­ke­ras­ an batu. Batu bacan dengan berat 5 gram dijual Rp 3 juta-Rp 5 juta per butir. Fadly Sabban, warga Ambon, bahkan bisa menjual batu bacan seberat 20 gram dengan harga Rp 30 juta-Rp 50 juta per butir. Batu bacan kini menjadi batu termahal yang dilirik oleh pasar Taiwan hingga Jepang. Ketua Gabungan Pecinta Batu Alam (GaPBA) Aceh Nasrul Sufi men­data jumlah penggemar batu akik terus meningkat. Pada 2011, penggemar batu akik hanya sekitar 30 orang dan kini 50.000 orang. Harga batu Aceh pun me­lonjak drastis dibandingkan tahun lalu. Pengusahabatuakik,Muhammad Syukur (33), menu­tur­kan, setahun lalu harga bahan mentah idocrase kualitas super dari petambangnya berkisar Rp 400.000 per kilogram. Kini harga­nya bisa Rp 100 juta- an per kg. GaPBA Aceh mencatat, pebisnis batu akik melonjak hingga 15.000 orang di seluruh Aceh. Fenomenabatu akikterjadi ketika warga menemukan bahan mentah batu alam jenis idocrase di Betung, Kabupaten Nagan Raya, pada 2013. Idocrase kemudian menang dalam Indonesian Gemstones Competition and Exhibition 2013 dan 2014 di Jakarta. Melihat ledakan permintaan, GaPBA Aceh membangun Sentra Kerajin­an Batu Alam Aceh di Ulee Lheue, Banda Aceh, pada Novem­ ber 2014 dengan per­putar­an uang mencapai Rp 250 juta per hari. "Ke­ untungan yang didapat para pebis­ nis itu 20-30 persen per hari dari semua perputaran uang tersebut," ujar Nasrul. Geliat batu akik juga kentara di Pasar Rawa Bening, Jakarta Timur, yang dihuni 1.400 pedagang akik. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Peda­gang Pasar Rawa Bening Tanwir Lubis menyebut kenaik­an omzethingga400persendi­banding­ kan tahun lalu. Omzet pedagang grosir­an kecil, seperti Kios Batavia, mencapai Rp 20 juta per hari. "Tren batu akik meledak lagi karena munculnya batu alam Indonesia. Batu Bacan, Bengkulu, Aceh, dan Lampung. Dulu orang enggak perhatian. Saya keliling se­ lu­ruh daerah dan memang setiap daerah ada potensi batu akik," kata Tanwir. Fenomena sesaat Dosen Fakultas Ekonomi UniversitasSyiahKuala,BandaAceh, MukhlisYunus,men­cer­matiledakan batu Aceh ini sebagai fenomena sesaat layak­nya fenomena ikan Louhan,tanam­anAnthurium,bunga Euphorbia, beberapa tahun lalu di Indonesia. "Hanya saja, karena benda mati, fenomena batu alam ke­mungkin­an bisa bertahan cukup lama," katanya. Mukhlis mengimbau, masya­ rakat bersikap wajar dalam menyi­ kapi ledakan batu akik. Sebab, hingga kini, batu akik belum memiliki standar harga di pasar­ an. Selain itu, batu tersebut belum memiliki sertifikasi yang bisa menjaga harga dan ke­aslian­nya. Kondisi itu bisa memicu peru­ bahan yang tidak bisa diprediksi, yakni bisa terus melonjak atau­ pun jatuh secara tiba-tiba. "Untuk itu, batu alam belum bisa menjadi investasi jangka panjang seperti emas," tuturnya. Demi keaslian batu akik, pe­milik Laboratorium Tasbih Scientific Gemological Laboratory di Pasar Rawa Bening, Yani Abdul Majid, meng­im­bau pencinta batu akik untuk membuat sertifikasi batu. Setiaphari,TasbihGemsLabmenge­ luarkan 20-30 sertifikasi batu yang antara lain berisi tentang asal-usul batu. "Kalau bingung tentang ke­ asli­an batu, saya biasa­nya akan e-mail guru ahli batu di India serta London," katanya. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Aceh Muhammad Nur menilai, musimbatu aceh turut mengancam keles­tarian alam di lokasi sumber bahan batu, seperti di Nagan Raya dan Aceh Tengah. "Situasi itu bisa memicu masyarakat melakukan penam­ bang­an secara masif tanpa memi­ kir­kan dampak buruk terhadap lingkungan," ujarnya. Apalagi me­ rujuk data GaPBA Aceh, ada sekitar 1.000 pencari batu dalam sehari di Nagan Raya dan Aceh Tengah. Ledakan batu akik yang ter­ bentuk dari aktivitas magma ini memang menggiurkan. Harga yang me­lambung tinggi membuat orang terlena. Boleh saja, asal tidak kecanduanlalumenyesalkemudian. (tgh) Akik yang Redupkan Permata ke sini," jelas Sahman yang ter­ lihat meng­guna­kan satu cincin di tangan kiri lengkap dengan batuan­nya, Jika ditelusuri di Kamus Besar Bahasa Indonesia, batu akik me­ rujuk kepada batuan yang di­guna­ kan untuk mata cincin. Memang tidak di­jelaskan jenis batu apa saja yang bisa digunakan. Namun ketika Kompas.com ber­tanya kepada se­jumlah pe­dagang di JGC, di­temu­kan dua arti yaitu batuan yang di­temu­kan di kali dan batuan dari lokal. Salah satunya seperti yang disam­paikan oleh Ketua Harian Asosiasi Pe­dagang Batu Perhiasan di JGC, Toto. "Batu akik itu batuan Batu Akik: antara Mitos dan Spekulasi Bisnis lokal. Batu-batu­a­n yang indah ini ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia," kata Toto. Sejak tahun lalu, batu akik atau batuanvulkanikyangbiasaditemu­ kan di galian sungai ini menjadi tren baik di kalangan dewasa hingga anak muda. Hal ini di­akui Toto yang mengaku kaget dengan mening­katnya animo publik akan perihasan batu akik. "Fenomena batu akik ini memang luar biasa sebenarnya. Saya sendiri juga kaget dalam jangka waktu se­­­tahun ini. Bahkan batu mulia (berlian, permata, intan) jadi kalah ber­­sinar. Dari remaja sampai ibu-ibu sekarang sudah mulai suka batu cincin," kata pria yang pernah meng­ ikuti pameran batu hias hingga ke Thailand dan Tiongkok. Toto memaparkan ada beberapa alasan mengapa batu akik di­gemari banyak orang. Menurut­nya, salah satu penyebab ada pada promosi yang dilakukan oleh majalah-maja­ lah dengan tema ter­kait. Selain itu, ada­­nya pameran-pameran yang mulai tahun lalu sudah gencar dila­ kukan, baik oleh pemerintah mau­ pun swasta. Meningkatnya minat masyarakat akan batu akik tentu juga menam­ bah omzet dari penjualan batu akik. Toto mengakui ke­naikan­nya men­capai 50 persen di­ban­dingkan sebelumtahun-tahunbooming-nya batu akik. "Harga batu akik naik 50 persen karena booming. Apalagi bahan batuan yang selalu diambil maka otomatis makin langka, lalu harga akan makin mahal," jelas Toto.(tgh) Ilustrasi Ilustrasi
  • 8. Edisi I/II/II, 2015MEGAPOLITAN8 P u b l i c a P o s Publicapos (Jakarta) – Kepala Satpol PP Jakarta Utara, kata Sophian Hadi mengatakan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mengawasi ketat 40 titikyangdiketahuimenjadilokasi rawan pembuangan sampah liar. Nanti­nya, warga yang ke­pergok mem­buang sampah sem­barang­ an, akan dikenai sanksi mulai dari teguran sampai tindak pidana ringan (tipiring). "Kami sudah mulai mengawasi sejak Kamis (5/3) malam hingga Senin (9/3). Operasi tangkap tangan (OTT) ini difokuskan ke Jakut Ancam Tangkap Tangan Pembuang Sampah sejumlah kali dan jalan utama" kata Sophian di kantornya, Jumat (6/3). Puluhan titik itu di antaranya, Jalan Gunung Sahari, Jalan Budi Mulya, perlintasan kereta di ling­kungan RW 01, 05, 06, 08 Kelurahan Koja, Jalan Boulevard Artha gading, Jalan Bukit Gading TimursertaJalanBoulevardBarat. Titik-titik lokasi pembuangan sampah liar yang diawasi tersebut umum­nya berada di bantaran kali dan jalan utama yang tersebar di enam wilayah kecamatan di Jakarta Utara. Sophian menjelaskan, warga yang kedapatanmembuangsampahakan dikenakan sanksi. Penga­wasan akan dilakukan secara ketat selama 24 jam. Sementara itu, Wakil Walikota Jakarta Utara, Wahyu Haryadi menam­bahkan, OTT bertujuan mening­katkan kesadaran warga dan menciptakan kota Jakarta Utara yang bersih. "Semoga dengan OTT akan membangkitkan kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya," harap Wahyu. (mKD) Publicapos (Bogor) - Dalam dialog publik berdonor atasi kelang­kaan daerah yang bertempat di skadron 6 atang sendjaja, rabu (4/3), Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti yang juga ketua PMI Kabupaten Bogor meng­himbau kepada masyarakat men­jadikan donor darah sebagai gaya hidup,di karenakan dengan jumlah pen­ duduk Kabupaten Bogor yang mencapai 5,3 juta butuh stock darah 2% dari jumlah pen­duduk. "Sampai tahun 2014, kita baru mencapai 0,46 % yang ideal­ nya 2 % dari jumlah penduduk, maka kita kurang 1,54%, namun kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan penting­ Kabupaten Bogor Galakkan Donor Darah Sebagai Gaya Hidup nyadonordarahndanmenjadikan nya sebagai gaya hidup," katanya. Nurhayanti juga menyampaikan bahwa dengan donor darah juga ter­koneksi akan mewujudkan salah satu indicator dari Kabupaten termaju di Indonesia yaitu angka harapan hidup ter­ tinggi di Indonesia yang harus ter­capai hingga tahun 2018, maka dengan Donor Darah yang di lakukan lanud atang sendjaja akan sangat membantu Pemkab dalam mewujudkan salah satu indicator tersebut. "Saya sangat berterima kasih kepada Danlanud yang sudah memfasilitasi atas terselenggara nya donor darah ini,dengan ke­giat­ an ini akan membantu salah satu indicator Kabupaten termaju, yaitu meningkatan angka harapan hidup di Kabupatenn Bogor," ungkap­nya. Dalam kesempatan itu, Kolonel Suryono mengatakan bahwa menyiapkan 200 personil dari Lanud atang sendjaja untuk mengikuti donor darah dengan begitu akan membantu sesama manusia karena selama ini masalah darah belum bisa di atasi, maka dengan kegiatan ini akan menambah stock darah yang bisa digunakan saat dii butuhkan. "Semoga kegiatan ini setiap tahun nya bisa dilakukan karena akan membantu sesama manusia dan juga menambah stock darah yang bisa di gunakan saat di butuhkan," ujar Suryono.(mKD) Sentananews.com Plt Bupati Bogor Hj. Nurhayati Saat Menghadiri Dialog Publik Atasi Kelangkaan Darah di Lanud Atang Sendjaja. Publicapos (Tigaraksa) - Bebe­ rapa kondisi jalan dan jem­ batan yang saat ini milik Peme­ rintah Propinsi Banten yang lokasinya ada di wilayah Kabu­ paten Tangerang kondisinya saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Untuk menanggulangi hal itu, Pemerintah Kabupaten tidak tinggal diam, melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air melayangkan usulan peningkatan jalan dan Rehabilitasi Jalan Provinsi Banten di Wilayah Kabupaten Tangerang. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Drs. H. Slamet Budhimulyanto, M.Si menga­takan sehubungan dengan banyak­ nya keluhan masyarakat peng­ guna jalan serta laporan aparat pemerintah setempat dan peman­ tauan kami di lapangan, terlebih lagi curah hujan tinggi dari Desember hingga akhir Februari yang mengakibatkan banjir di beberapa wilayah kabupaten Tangerang sehingga memper­ parah kondisi jalan pasca banjir. “Masyarakat pengguna jalan provinsi seperti ruas jalan Curug- Legok-Parung Panjang dan Ruas Jalan Karawaci Legok masyarakat banyak dirugikan akibat jalan rusak, karena itu wajar jika banyak keluhan dari masyarakat setempat,” ujar Slamet. Sebelumnya kami juga mendapatkan keluhan dari masyarakat Cikupa, terkait jalan raya Serang yang rusak, lanjut Slamet Budhi, buntut kekesalan mereka dengan menanam pohon pisang di ruas jalan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak tinggal diam, kita Kabupaten Tangerang Usulkan Perbaikan Jembatan Provinsi yang Rusak Kota Tangerang Jadikan Festival Tangerang Bersih Sebagai Ajang Tahunan Publicapos (Tangerang) - Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah meng­harapkan, masya­rakat untuk ikut ber­partisi­ pasi dalam Festival Tangerang Bersih (FTB) yang menjadi sarana edukasi dan sosialisasi dalam rangka menjaga lingkungan. "Ini akan jadi agenda edukasi tahunan soal lingkungan," kata Arief. Arief menjelaskan, dua kali gelar­an FTB dilaksanakan di Jalan Berhias, Kecamatan Karawaci, dan gelar ketiga yang saat ini masih ber­langsung dilaksanakan di Situ Cipondoh, Kecamatan Cipondoh. "Tiap tahun akan diputar ke setiap kecamatan, sehingga setiap keca­matan berkesempatan Tangerangkota.go.id pun berupaya untuk melayangkan surat usulan peningkatan jalan dan Rehabilitasi jalan Provinsi Banten di Wilayah Kabupaten Tangerang dengan nomor. 620/ 173-DBM.SDA/2015 ter­tanggal 20 februari 2015. “Kita layangkan surat usulan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten diserang, agar ditindak lanjuti,” jelasnya. Sementara itu, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar menjelaskan memang kondisi ruas jalan Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang memunculkan banyak keluhan dari masyarakat, kita telah berkoordinasi dengan Dinas Binamarga dan Tata Ruang Provinsi Banten, mengajukan penurunanan status jalan yang tadinya jalan provinsi agar di­ turunkan statusnya menjadi jalan Kabupaten Tangerang. Agar apa bila ruas jalan tersebut rusak kita akan perbaiki secepatnya dengan dana APBD Kabupaten Tangerang. “Saya sudah berkoordinasi dan mengusulkan agar jalan tersebut diturunkan statusnya menjadi jalan Kabupaten Tangerang sehingga APBD kita langsung bisa membangun, namun belum ada jawaban dan tindakan,” ujar Zaki. Untuk saat ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur jalan poros desa, pem­bangunan gedung sekolah, danpenyedianlahanuntuksekolah agar pembangunan di Kabu­paten Tangerang terus di rasakan oleh semua lapisan masya­rakat baik dari tengah, barat, hingga pesisir utara Tangerang. (mKD) menjadi tuan rumah," tuturnya. Lebihlanjutiaberharap,dengan edukasi dan sosialisasi tahunan seperti yang dilakukan FTB akan menyadarkan masyarakat bagaimana menjadikan kota yang bersih, hijau sehingga menjadi kota yang layak huni. "Tentunya kegiatan FTB akan terus didampingi dengan kegiatan lain yang dijalankan oleh Dinas Ke­bersihan dan Pertamanan soal penyadaran peduli lingkungan, dan langkah-langkah penanganan masalah lingkungannya akan konsisten jadi perhatian peme­ rintah," pungkasnya. (mKD) /Publicapos. Kondisi Jalan arah Parung- Gunung Sindur, Kabupaten Bogor yang rusak parah Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah Bersama Puluhan Petugas Kebersihan Kota Tangerang
  • 9. 9P u b l i c a P o sEdisi I/II/II, 2015 MEGAPOLITAN Publicapos (Serpong) – Sebagaimana diatur dan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perindustrian serta Perdagangan. Demi efektif­ nya program tersebut, tim khusus peredaran miras bakal melakukan pemantauan intensif. Aparatur gabungan di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara periodik dan berkelanjutan langsung bergerak menyisir ke setiap titik lokasi kegiatan usaha ritel. Petugas menindak tegas setiap toko kelontong ataupun mini­market yang kedapatan masih menjual minuman keras ber­alkohol. Ratusan Botol Minuman Beralkohol Disita di Serpong "Kita mulai tertibkan. Dan di Tangsel tidak boleh ada lagi peredaran miras dengan berbagai jenis miras dan kadar alkohol," tegasKepalaSatuanPolisiPamong Praja (Satpol PP) - Azhar Syam’un Rachmansyah di kawasan BSD City, Serpong, Selasa (3/3). Azhar menambahkan, sebelum melakukan penertiban, satuan kerja perangkat daerah ter­kait telah terlebih dulu mensosia­ lisasikan regulasi larangan perda­ gangan miras secara bebas. Pada kesempatan itu para pelaku usaha diberikan informasi agar dapat menaati aturan yang dibuat Pemerintah Daerah. “Regulasi terkait adanya larang­an menjual minuman keras dan beralkohol bagi dunia usaha di Tangsel juga sudah di­ sosialisasikan lewat berbagai media massa,” jelasnya. Azhar Syam'un menuturkan selain di toko kelontong pihaknya juga menyita ratusan miras ber­ bagai merk dari minimarket Circle K di jalan Raya Serpong, BSD sebelah Soto H. Mamat. Sebagian miras yang disita dari Circle K merupakan produk impor, di antaranya seperti Smirnoff, San Miguel dan Corona Extra yang mengandung lima persen alkohol. "Kita merazia di Kecamatan Serpong terlebih dahulu selama 4 hari, dan selanjutnya akan dilakukan di Kecamatan berikut­ nya," tutupnya. (mKD). Publicapos (Depok) - Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad menghadiri Zikir Akbar dan Santunan Anak Yatim-Dhuafa, di Masjid Nurul Ikhwan, Pesona Laguna 1, Cilangkap, Tapos, Kamis (5/3). Zikir Akbar bersama Ust. H. Muhammad Arifin Ilham ini mengambil tema “ Tenang dihati, Semakin Peduli”. Acara ini merupakan kerja sama DKM Nurul Ikhwan, MT Muslimah Nurul Ikhwan, dan RW 20 Cilangkap. Turut hadir Camat Tapos, Lurah Cilangkap, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tapos, Ketua PGRI, Babinsa serta para tokoh ulama dan tokoh masya­ rakat setempat. Dalam sambutannya, Idris Abdul Shomad menyampaikan empat misi Kota Depok yaitu, pertama mewujudkan pelayanan publik yang professional, ber­ basis teknologi informasi. Kedua mewujudkan kemandirian eko­ nomi masyarakat berbasis potensi lokal. Ketiga mewujudkan infra­struktur dan lingkungan yang nyaman dan yang keempat, terkait dengan acara Zikir Akbar yakni mewujudkan SDM unggul, kreatif dan relijus. Wakil Walikota juga meng­ ingat­kan kepada warga yang belum memiliki ijasah SD, SMP, SMA ataupun yang putus sekolah untuk mengikuti program kejar paket A, B, dan C, sehingga nanti­ nya akan memperoleh ijazah yang dapat dipergunakan untuk me­ Teguh/Publicapos Sejumlah Anak Bermain dengan Mobil Pemadam Kebakaran Kota Depok. Beberapa waktu lalu. Wawali Depok Hadiri Zikir Akbar lamar pekerjaan. Program kejar paket A, B dan C yang diadakan di Kecamatan Tapos bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pem­ bangunan Manusia (IPM). “Saat ini Depok menempati urutan ke tiga IPM se-Indonesia. Diharapkan masa depannya akan meningkat lagi dan dimulai dengan menaikkan IPM Keca­ matanTapos”,ujarWakilWalikota. Penilaian IPM melalui tiga indi­ kator, yaitu pendidikan, kese­ hatan dan daya beli ekonomi masya­rakat. Idris Abdul Shomad juga berharap agar warga turut men­yukseskan program unggulan Kota Depok di antaranya Depok Bersih dan Hijau, dengan men­ jaga kebersihan dimulai dari ling­ kungan rumah masing-masing. Meninggalkan tempat Zikir Akbar di Masjid Nurul Ikhwan, Idris Abdul Shomad menyem­ pat­kan diri untuk takziah di rumah orang tua salah seorang PNS Pemda Depok di Ratu Jaya. Wakil Walikota juga berkunjung ke Sekolah SLB Negeri Kelurahan Ratu Jaya, Cipayung. Sekolah SLB yang diresmikan Tahun 2012 ini merupakan bantuan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Walikota Depok. Idris sempat ber­ bincang-bincang dengan murid dan wali murid. Wakil Walikota juga terkesan dengan pakaian hasil karya murid SLB, hal ini menunjukkan bahwa kekurangan tidak membatasi seseorang untuk tetap berkarya.(mKD) Publicapos(Bogor)-Pemerintah Kota Bogor tengah mengkaji masterplan transportasi Kota Bogor yang berkelanjutan. Hal ini dipandang penting, agar masalah transportasi di Kota Bogor dikaji secara mendalam guna men­cip­ takan transportasi yang memper­ hatikan aspek ling­kungan, sosial, ekonomi yang efektif dan efisien. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor, Achsin Urai Kemacetan, Pemkot Bogor Kaji Masterplan Transportasi Berkelanjutan Prasetyo mengatakan bahwa secara ideal konsep transportasi yang saat ini dicita-citakan oleh seluruh kawasan perkotaan di seluruh dunia adalah transportasi berkelanjutan. “Efektif dalam melayani seluruh penduduk yang beraktifitas serta efisien dalam operasional bagi semua pihak dalam bertran­ sportasi,” kata Achsin, Jumat (6/3). Menurutnya, sistem transpor­ tasi yang ideal adalah transportasi yang terintegrasi antar moda, baik internal maupun eksternal Kota Bogor. Meskipun, lanjutnya, pada kenyataannya pola jaringan jalan yang ada masih radial konsentris yang memusat melingkar ke Kebun Raya. “Untuk itu dalam lima tahun ini dikebut pembangunan inner dan outer ring road sehingga tidak lagi terkonsentrasi di pusat,” ujarnya.(mKD) Publicapos (Bekasi) – Pada Jumat (6/3), satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi menggelar razia gelandangan dan pengemis (gepeng) yang ber­­ke­li­ aran di sudut-sudut jalan protokol dan persimpangan lampu merah. Personil Satuan Pengendalian Massa (Dalmas) yang melakukan Tertibkan Jalan, Kota Bekasi Gelar Razia Gepeng razia menyusuri sejumlah titik pusat kota yang kerap dijadikan tempat berkumpul seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Cut Meutia, Jalan Hasibuan dan Jalan Chairil Anwar. Dikatakan Kasi Kerjasama Hubung­ an Fungsional Bidang Ke­tertib­an Umum dan Keten­tram­an Masyarakat SatpolPPKotaBekasi,Suhendra,S.Sos, se­banyak 21 gepeng yang terdiri dari 12 orang dewasa dan 9 orang anak- anaktelahterjaringraziahariini. ”Operasi berlangsung lancar tanpa adanya perlawanan. Setelah ditangkap, mereka kita kirim ke departemen sosial pangudi luhur untuk di data dan diberikan pem­ binaan”, kata Suhendra.(mKD) Publicapos, Depok- Piala Adipura menjadi kebanggaan bagi kota yang meraihnya. DPRD Depok pun mendukung upaya Kota Belimbing memboyong piala tersebut dengan membuat lingkungannya semakin hijau. Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Depok bersama 50 Anggota DPRD mengadakan gerakan mena­nam pohon di area gedung DPRD belum lama ini. Kegiatan dilakukan demi menunjang Kota Depok menjadi kota hijau dan bersih. Wakil Ketua DPRD Depok Suparyono mengatakan bahwa piala Adipura sebagai lambang kota bersihhanyasasaranantaramenuju target akhir, yaitu kota yang hijau, bersih,dansehat.Poin-pointersebut justru seharusnya tertanam pada setiap individu warga Depok. “Kalau target akhirnya Adipura, maka ketika masyarakat bosan akan berdampak kehilangan piala itu. Namun jika kebersihan itu muncul dari kebiasaan, apalagi Islam mengutamakan kebersihan, maka piala Adipura bukan lagi impian,” kata politisi asal PKS ini. Secara simbolis, Wakil Ketua DPRD asal Partai Gerindra Yetti Wulandari didampingi rekan sejawat dan Sekretaris Dewan (Sekwan) M. Thamrin menanam pohon pelindung di lahan depan kantor mereka. Ratusan pohon buah dan pohon pelindung pun di­ Halaman Gedung DPRD Depok Bakal Makin Hijau tanam di dalam komplek gedung yang berlokasi di Grand Depok City (GDC) “Kota Kembang”, Sukmajaya, itu. Bagi Sekwan DPRD M. Thamrin, kegiatan menanam sudah sering dia lakukan dan terus ber­­ tambah hingga sekitar 200 pohon. Tanaman-tanaman ini berasal dari Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok. “Kami masih menunggu kirim­ an pepohonan obat-obat­an dan sayur-sayuran untuk menjadi manfaat,dankamisiapmena­nam­ nya,” ujarnya seraya men­syukuri ruang terbuka hijau (RTH) DPRD mendapat nilai 72 atau lebih 30 persen. “Kami juga melengkapi dengan komposter dan tempat sampah tiap sudut,” imbuhnya. Sementara, Yetti meng­ungkap­ kan harapannya bahwa kegiatan penanaman pohon bisa diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Depok dalam rangka mendukung program Depok menjadi kota yang bersih, sejuk, dan sehat. Pekan menanam pohon di lingkungan DPRD Depok tersebut juga diikuti oleh puluhan staf DPRD, Ikatan Keluarga Dewan (IKD), Dharma Wanita, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan unsur pimpinan DPRD Depok.(tgh/ant) “Saat ini Depok menempati urutan ketiga IPM se- Indonesia. Diharapkan di masa depan akan menin- gkat lagi dan dimulai dengan menaikkan IPM Keca­ matan Tapos”, ujar Wakil Walikota.
  • 10. Edisi I/II/II, 2015O P I N I10 P u b l i c a P o s Membaca Operasi Senyap ala Inggris di Balik Terpidana Mati Bali Nine Hendrajit dan M. Arief Pranoto Geopolitik Global Future Institute (Bersambung ke hal 11 kol 2-3) Masih soal kontroversi Bali Nine. Se­benar­ nya Australia mendesak di­batal­kannya eksekusi hukuman mati warganya yang ter­pidana kasus narkoba sudah pada tingkat yang tidak wajar. Ini menjadi tanda tanya. Patut dicurigai mereka adalah agen intelijen Australia yang terbongkar identitasnya dalam sebuah operasi rahasia. Australia terlihat begitu ngotot mendesak pembatalan hukuman mati. Perihal hukuman mati bukanlah hal baru bagi Indonesia, TKI kita sering menjadi korban. Tapi dalam kasus Bali Nine, adalah persoalan lain, persoalan Narkoba. Jadi, kenapa begitu ngototnya? Berdasarkan serangkaian diskusi terbatas dengan beberapa kalangan di Global Future Institute Minggu lalu, ada dugaan kuat bahwa Andrew Chan dan Sukumaran merupakan Agen intelijen Australia, karena sikap pembelaan Tony Abott dan Bishop sudah tak wajar, janggal, aneh dan membabi buta. Padahal Andrew dan Sukumaran bukan warga asli Australia, sementara publik Australia sendiri menganggap wajar hukum­an mati. Indonesia memang meru­ pakan sasaran intelijen asing untuk dihan­ cur­kan, apabila dibiarkan Indonesia bisa mem­bahayakan ke­kuatan AS, Inggris dan negara sekutunya seperti Australia. Kalangan intelijen asing sudah mem­ prediksi Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia baru setelah Cina dan india Tapi, mungkinkah agen intelijen asing berkedok sebagai pengedar atau pemasok narkoba? Untuk sebuah misi rahasia yang tentunya dilakukan melalui sebuah operasi intelijen? Terlepas apa misi rahasia dan tujuan operasi intelijen berkedok sebagai pengedar narkoba tersebut, saya teringat ucapan almarhum Jenderal Hario Kecik, "Dan saya juga tidak akan lupa, bahwa kolonialis Belanda dan Inggris masih membina keturunan kader Van Mook dari Angkatan 1947 yang pada saat ini pasti ada dalam jumlah yang cukup besar. Mereka itu malahan berada di lapisan atas masyarakat kita. Mungkin bahkan mereka berada di dalam kelompok pengedar besar Narkoba (Mayor Jenderal purnawirawan Hario Kecik)." Ada kemungkinan kegiatan penye­lun­ dup­an narkoba sebagai kejahatan lintas negara, merupakan pintu masuk yang efektif untuk sebuah operasi intelijen Australia, ataupun negara-negara lain. Apa­­pun misi dan tujuannya. Masih ingat Perang Candu? Melalui Perang Candu, Inggris mampu merusak generasi Cina hingga terjadi lost generation di abad ke 18 lalu. Australia hingga kini masih berada dalam kendali Inggris melalui Perhimpunan Negara- Negara Per­semak­muran alias Commin Wealth, yang meru­pakan perhimpunan negara-negara eks jajahan Inggris seperti India, Malaysia, Singapore, Pakistan, Brunei Darussalam, dan lain-lain. Dengan demikian, operasi intelijen Australia bermodus penyelundupan narkoba bisa jadi merupakan bagian integral dari skema operasi intelijen Inggris. Karena itu masuk akal bukan jika dua terpidana mati asal Australia tersebut merupakan agen-agen intelijen Australia? Tulisan saya beberapa waktu lalu, terkait indikasi Malaysia merupakan sarang baru perdagangan narkoba, kiranya bisa membantu mengurai benang kusut kasus Bali Nine tersebut di atas. Malaysia, Sarang Baru Perdagangan Narkoba di Asia Tenggara? Sejak Mei 2013 lalu, setidaknya ada dua indikasi kuat yang kiranya perlu dicermati oleh para pengambil kebijakan strategis keamanan nasional Indonesia. Selasa 14 Mei 2013, detiknews mewartakan tertangkapnya seorang polisi Malaysia oleh pihak Bea Cukai Polonia Medan karena kedapatan membawa sabu. Saat itu, tersangka yang bernama Salim bin Muhammad Yusof diamankan petugas Bea Cukaisaatkedatanganterminalkedatangan internasional Bandara Polonia Medan pada 13 Mei 2013. Selintas di permukaan, ini sekadar kilasan berita yang tidak cukup berarti. Indikasi kedua, jauh lebih menarik lagi karena terkait manuver politik inter­ nasional yang melibatkan Cina dan lima negara ASEAN. Masih pada Mei 2013, se­ buah situs, http://www.drugwar101.com/ blog/archives/7594, kala itu mewar­ta­ kan bahwa pada Kamis 9 Mei 2013, Cina dan lima negara yang tergabung dalam ASEAN, telah menandatangani kerja­sama memberantas perdagangan Narkoba yang di­anggap telah menjadi sebuah ancaman yang berbahaya bagi kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan kerjasama antara Cina dan lima negara anggota ASEAN tersebut berlangsung tak lama setelah berakhirnya pertemuan para menteri dari Cina, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Kesepakatan tersebut ber­langsung di Naypyidaw, ibukota Myanmar yang sekarang. Dalam pernyataan bersama menyu­sul kesepakatan bersama tersebut: “Konsumsi dan produksi narkoba semakin mening­kat, di kawasan Asia Tenggara maupun dunia, sehingga menjadi ancaman serius bagi kawas­an ini.” Berdasarkan kesepakatan tersebut, akan segera diperketat kerjasama lintas batas, dan meningkatkan program pembangunan alternatif maupun berbagi pengalaman dalam pencegahan penggunaan narkoba. Dan yang tak kalah pentingnya, akan di­ ada­kan program gerakan penyadaran, pera­watan dan sekaligus juga berbagai pela­tihan yang tujuannya adalah untuk pen­cegahan merebaknya konsumsi peng­ gunaan narkoba di kalangan warga masyarakat. Sisi menarik dari kerjasama ini, Malaysia, Singapura dan Indonesia tidak dilibatkan sama sekali. Mengapa? Apakah ini terkait dengan kabar yang mulai merebak bahwa Malaysia saat ini dijadikan sebagai basis utama perdagangan narkoba lintas negara? Sekadar informasi. Kamboja, Myanmar dan Laos secara historis sejak Perang Dingin berlangsung, termasuk sekutu strategis Cina dalam menghadapi Amerika Serikat dan sekutu baratnya yang tergabung dalam NATO. Bahkan meski di Myanmar perdagangan narkoba sempat tercatat merupakan produ­sen narkoba terbesar kedua setelah Afghanistan di kawasan Asia Tengah, namun fakta ini tak bisa dipungkiri terkait juga dengan daerah-daerah yang merupakan basis gerak­an separatis Myanmar di daerah yang ber­batasan langsung dengan Thailand, Laos dan Cina. Menurut studi yang dilakukan oleh Peter Dale Scott, perdagangan narkoba di kawasan ini pada era Perang Dingin, juga mendapat dukungan dari para operator intelijen Amerika Serikat CIA. Dengan demikian, kalau kita telisik ke masa lalu, tindak kejahatan narkoba pada suatu negara, ternyata erat kaitannya dengan dukungan terselubung dari aparat-aparat intelijen asing seperti CIA. Di Burma Myanmar misalnya, yang notabene dulunya merupakan negara eks koloni Inggris, akibat campur tangan CIA tahun 1950 mampu meningkatkan produksi narkoba dari 40 ton (1939) menjadi 600 ton (1970). Di Thailand pun demikian, dari sebelumnya hanya 7 ton (1939) naik menjadi 200 ton (1968). Luar biasa! Di Laos tidak mau ketinggalan, dari produksi 15 ton tahun 1939 menjadi 50 ton pada tahun 1973. Lantas, bagaimana dengan Malaysia? Fakta yang tak terelakkan, Malaysia adalah eks jajahan Inggris, dan hingga kini masih berada dalam orbit Inggris me­la­lui Perhimpunan Negara-Negara Per­semak­muran (Common Wealth). Dalam kepentingan strategisnya, ber­­ bagai korporasi global Amerika dan Eropa ternyata menanamkan pengaruhnya di Malaysia. Mengingat fakta bahwa Malaysia sebagai eks jajahan Inggris dan tetap berada dalam orbit persekutuan strategis AS- Inggris hingga kini, maka informasi yang mengindikasikan Malaysia sebagai basis baru jaringan per­dagangan narkoba kira­ nya cukup beralasan. Karena itu, kilas balik sejarah kiranya bermanfaat untuk menjelaskan adanya skema negara-negara barat menjadikan Malaysia sebagai basis Perang Candu sebagai Modus Kolonialisme Meng­hancur­ kan bangsa, dan terutama generasi muda. Konon awal abad ke-19, opium dibawa oleh para pedagang Inggris ke Tiongkok sebagai pengimbang ekspor teh Cina ke Inggris. Di bawah kekuasaan Dinasti Yung Cheng, opium begitu populer karena se­lain komoditi dagang juga dihisap meng­guna­ kan pipa khas dari tanah liat serta di­minum dengan arak. Sebenarnya warga dan penduduk me­ manfaat­­kan candu untuk pengo­batan tradisi­onal, tetapi sebagian menyalah­ gunakan seke­dar mabuk-mabukan. Inilah mapping awal tradisi (buruk) rakyat. Oleh pendatang (asing) kebiasaan masyarakat mengisap candu atau madat ditandai sebagai titik lemah (Achilles, baca: akiles) yang bisa “diletuskan” sewaktu-waktu. Pada gilirannya akiles pun diolah, dieks­ ploitasi serta dipropaganda secara gen­car dengan tujuan tertentu, bahwa asap candu menimbulkan “mimpi indah” di dalam tidur. Zaman Kaisar Ming dan Ching berkuasa, ada kebijakan menutup jalur perniagaan dengan Barat karena anggapan selain mampu memenuhi keperluan rakyatnya sendiri, ia juga tak mau bergantung kepada asing. Se­buah sikap kemandirian yang dahsyat dari Ming, akan tetapi justru inilah embrio konflik. Ya, kebijakan Ming jelas merugikan Inggris, karena hasil produk dan barang-barang Cina se­macam sutera, rempah, tembikar serta teh yang di­mono­ poli Inggris diminati berbagai kalangan di Eropa. Hubungan kedua pihak mene­ gang. Setelah lewat liku-liku perun­ding­ an, akhirnya per­dagangan dibuka kembali dengan syarat Inggris boleh dagang hanya di Guangzhou (Canton) saja. Inggris memahami kebiasaan madat dan luasnya konsumsi candu di kalangan pen­ duduk. Inilah akiles yang “terpetakan”. Ia pun menyalahi isi kesepakatan dengan me­masuk­kan barang larangan (opium) sebagai komoditi. Tampaknya barang ilegal tadi malah direspon girang sebagian penduduk, terutama para pecandunya. Akhir­nya peredaran kem­bali marak, apalagi Inggris memiliki akses opium ke India secara mudah mengingat geog­rafis­ nya bersebelahan dengan Cina. Pada masa Kekasiaran Tao Kwang era 1839-an, diambil suatu langkah tegas guna mengatasi kecanduan dan peredarannya di masyarakat. Adalah Komisaris Lin Tse-Hsu diperintah oleh Kaisar guna memusnahkan candu ilegal di Guangzhou. Lin adalah sosok pejabat jujur, ahli kaligrafi, filsuf, sekaligus seorang penyair. Ia terkenal karena konsistensi serta komitmen dalam menen­tang peredaran opium di Tiongkok. Salah satu inti dan substansi statement Lin yang dijadikan acuan dalam Perang Panah ialah “bahwa konsumsi opium selain akan menghabiskan kekayaan negara, juga membuat tak satupun lelaki mampu bertem­pur di medan perang!”. Sudah barang tentu tindakan Lin membuat kemarahan Inggris, kemudian meletuslah Perang Cina-Anglo I (1839- 1842). Ya, perang selama tiga tahun itu dimenangkan Inggris. Ada 30.000-an rakyat menjadi korban dan memaksa Cina menandatangani Treaty of Nanjing (1842) dan The British Supple­men­tary Treaty of the Bogue (1843). Inti Treaty of Nanjing atau Perjanjian Nanjing ialah kewa­jiban Cinamembayarupeti21jutakepadaInggris sebagai ganti rugi peperangan, mem­buka kembali perniagaan dengan Barat via pelabuhan-pelabuhan Guangzhou, Jinmen, Fuzhou, Ningbo serta Shanghai, dan Inggris meminta Hong Kong menjadi tanah jajahan. Sebagaimana diurai sekilas tadi, Perang Boxer II terjadi antara Inggris, Prancis, dan Cina. Sebagai pemicu ialah pencarian kapal The Arrow milik Inggris oleh Cina secara ilegaldiGuangzhou.Halinimembuatgeram Inggris dan kembali mengobarkan perang. Lagi-lagi konflik tersebut dimenangkan oleh Barat dan Guangzhou diduduki oleh pasukan Inggris-Prancis. Apaboleh buat, Cina kembali menan­datangai Treaty of Nanjing (1858) di­mana Prancis, Rusia dan Amerika telah ikut ambil bagian. Isi perjanjian: Cina membuka se­belas pelabuhan, diizinkan pendirian ke­duta­­an negara luar, melegalkan impor candu dan memberi ruang pada aktivitas misionaris Kristen. Lantas, bagaimana menggambarkan Perang Candu sebagai Modus Kolonialisme dieraglobalsepertisekarangini?inggakini, kelompok negara Barat khususnya Paman Sam, relatif canggih memainkan modus Perang Opium di berbagai negara. Ibarat bola sodok, di tangan Central Intellegence Agency (CIA) perdagangan candu itu seperti pukulan yang mengenai dua bola sekaligus. Bola pertama berupa “rusak”- nya generasi bangsa (lost generation), sedang bola kedua adalah money laundry (pencucian uang) atas bisnis narkoba yang dikerjakan. Contoh ketika menginvasi Afghanistan setelah peristiwa World Trade Center (WTC), 11 Sepetember 2001, sebenarnya Pentagon punya daftar 25 laboratorium dan gudang obat bius, tetapi ia menolak menghancurkan gudang-gudang tersebut dengan alasan milik CIA dan sekutu lokalnya. Bahkan James Risen mencatat, penolakan untuk menghancurkan labo­ ratorium narkoba justru dari pentolan Neo-Konservatif yang menguasai birokrasi Keamanan Nasional di AS seperti Douglas Feith, Paul Wolfowitz, Zalmay Khalilzad, dan sang patron Donald Rumsfeld. Sekali lagi, asumsi Prof Scott yang mutlak dicatat adalah bila CIA melakukan intervensi di sebuah negara maka produksi dan perdagangan narkoba cenderung mening­kat, sebaliknya jika ia menurunkan (tensi) inter­vensinya niscaya produksi dan arus perdagangan narkoba bakal menurun. Ini dia! Dari tesis Scott sebenarnya bisa diambil asumsi lagi, bahwa Perang Candu sebagai modus penjajahan diyakini akan senantiasa melekat dalam ragam dan bentuk kolonialisme yang dikembangkan oleh AS dan sekutu di berbagai negara. Ini yang mutlak diwaspadai. Satu hal lagi yang perlu diwaspadai, dalam perspektif kolonialisme, Perang Opium bukan sekedar alternatif strategi tapi merupakan strategi inti. Artinya entah