Arief munandar disertasi tentang PKS lengkap

2,980 views

Published on

Disertasi Dr. Arif Munandar Fisipol UI tentang PKS versi lengkap

Published in: Education
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,980
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Arief munandar disertasi tentang PKS lengkap

  1. 1. UNIVERSITAS INDONESIA ANTARA JEMAAH DAN PARTAI POLITIK: DINAMIKA HABITUS KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM ARENA POLITIK INDONESIA PASCA PEMILU 2004 DISERTASI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Sosiologi ARIEF MUNANDAR 0806 402 805 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCA SARJANA SOSIOLOGI DEPOK JULI 2011
  2. 2. Teruslah bergerak, hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Teruslah berlari, hingga kebosanan itu bosan mengejarmu. Teruslah berjalan, hingga keletihan itu letih bersamamu. Teruslah bertahan, hingga kefuturan itu futur menyertaimu. Tetaplah berjaga, hingga kelesuan itu lesu menyertaimu. – Ustadz Rahmat Abdullah (alm.) –
  3. 3. SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa disertasi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unversitas Indonesia. Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya Depok, 5 Juli 2011 Arief Munandar 0806 402 805
  4. 4. HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS Disertasi ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Depok, 5 Juli 2011 Arief Munandar 0806 402 805
  5. 5. HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Program Studi Departemen Fakultas Jenis Karya : : : : : Arief Munandar Pascasarjana Sosiologi Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Disertasi demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “ANTARA JEMAAH DAN PARTAI POLITIK: DINAMIKA HABITUS KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI ARENA POLITIK INDONESIA PASCA PEMILU 2004” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di : Depok Pada tanggal : 5 Juli 2011 Yang menyatakan Arief Munandar
  6. 6. i KATA PENGANTAR Disertasi ini dimulai dengan cinta, dijalani dengan cinta, dan kemudian juga diselesaikan dengan cinta. Utamanya adalah cinta kepada Jemaah Tarbiyah yang dikenal peneliti lebih dari dua puluh tahun yang lalu. Momen-momen halaqah di sebuah pojok di lantai dua Mesjid ARH UI yang di awal tahun 1990 belum semegah sekarang tidak mungkin dilupakan. Ketika itu penulis berkenalan dengan materi-materi pembinaan, skema-skema bertuliskan huruf Arab, dengan kode nomor surat dan ayat al Qur-an di sisinya, yang ternyata namanya rasmul bayan. Penulis disadarkan bahwa beragama itu artinya mencintai kehidupan, yang mesti dimanifestasikan dengan bekerja yang memberikan manfaat bagi peradaban. Perjalanan bersama Jemaah Tarbiyah yang kemudian bersalin rupa menjadi PK dan PKS tidaklah sepi dari pasang-surut. Ada saat-saat di mana kejenuhan menyergap dan memberati langkah. Namun alhamdulillah, cinta kembali meneguhkan hati untuk tetap tegar bersamanya. Lalu cinta pula yang mengiringi potongan-potongan gagasan awal yang berlompatan dari benak penulis ke keyboard komputer pada saat embrio yang paling awal dari proposal penelitian ini mulai dituliskan, lalu revisi demi revisi yang ketika itu rasanya tak kunjung selesai. Kemudian momen-momen krusial itu datang berturut-turut. Ujian kualifikasi yang berhasil penulis selesaikan pada tanggal 23 April 2010. Ujian Proposal Penelitian yang digelar para tanggal 24 Juni 2010. Selanjutnya Ujian Pra-Promosi pada tanggal 23 Juni 2011. Dan Ujian Promosi, 5 Juli 2011. Tentu cinta yang termulia adalah dari dan kepada Allah SWT yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Terimakasih ya Rabbi atas limpahan cinta ini. Memang bukan yang kuinginkan yang Kau berikan. Ketika kuminta padaMu kekuatan, Kau berikan padaku jalan berliku dan sakit yang mendera begitu rupa, sehingga perjalanan disertasi ini juga dihiasi dengan beberapa waktu terbaring di rumah sakit, meninggalkan pekerjaan tetap untuk memastikan fokus yang terjaga, dan malam-malam yang panjang dengan hanya sedikit waktu memicingkan mata. Tapi kini kuyakin, Kau berikan padaku yang kubutuhkan: penguat jiwa agar aku menjadi hamba yang pandai bersyukur karena semua ternyata sungguh indah pada saatnya. Kemudian ada cinta dari almarhumah Mama Tasmiyeti yang luar biasa. Darinya peneliti belajar tentang keteguhan dan kekuatan. Kenangan mendalam pada Mama yang selalu tersenyum dan optimis, bahkan ketika jaringan kanker serviks stadium lanjut menggerogoti tubuhnya, membuat peneliti malu untuk berkeluh kesah. Kalaulah kemudian disertasi ini membawa manfaat dan kebaikan, semoga ia dicatat Yang Maha Lembut sebagai untaian doa bagi Mama di alam baka. Dari Papa Dasril, sebagian cinta itu adalah untaian dzikir tak terputus, lantunan ayat-ayat Qur-an yang lirih, dan doa yang berlimpah. Semuanya menguatkan peneliti ketika harus bertarung melawan bosan dan kantuk di malammalam yang sepertinya tak berujung, mengetikkan kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam disertasi ini. Terimakasih Ma, terimakasih Pa. Terimakasih pula untuk almarhum Apah Amarullah dan Amak Rahmaniah. Doa penulis untuk kalian semua. Universitas Indonesia
  7. 7. ii Sulit bagi penulis membayangkan disertasi ini bisa diselesaikan tanpa cinta Dr. Fitriany, istri penulis yang setia mendampingi, bahkan pada saat-saat yang paling berat sekalipun. Ketika penulis terbaring sakit. Ketika penulis kehilangan kesabaran. Ketika rasa putus asa menyergap dan melumpuhkan. Dan maaf, ketika uang di rekening bank tak cukup untuk melunasi biaya kuliah. Terimakasih Umi. Semoga semua jadi catatan kebaikan yang berlimpah di sisiNya. Lalu Fathimah Shafiyyah, putri semata wayang penulis yang memberikan cinta dengan caranya sendiri. Nak, mengingat kamu yang membuat Abi kembali bangkit dan bersemangat, bahkan ketika melangkahpun rasanya tak lagi sanggup. Dan akhirnya, Allahu Akbar! Dengan izinMu disertasi ini selesai. Alhamdulillah Allah mempertemukan penulis dengan orang-orang hebat, yang tanpa mereka disertasi ini tidak akan terwujud. Dua orang yang berjasa sangat besar adalah Promotor, Dr. Iwan Gardono Sujatmiko, dan Ko-Promotor, Dr. Meuthia Gani Rochman. Ketika gagasan penulisan disertasi ini masih belum jelas wujudnya, Mas Iwan memberikan buku “From Mobilization to Revolution” (Tilly, 1978), dan Mbak Meta memberikan artikel “Symbolic Power and Organizational Culture” yang berbicara tentang budaya oganisasi sebagai a negotated order (Hallett, 2003). Dari kedua sumber itulah penulis mendapatkan insight tentang teori tindakan kolektif (Tilly) dan pertarungan simbolik (Boudieu) yang kemudian menjadi tulang punggung disertasi ini. Menjadi mahasiswa bimbingan mereka berdua adalah kehormatan dan berkah. Mas Iwan dengan cermat memberikan masukan tertulis di tiap tahap perkembangan penulisan disertasi ini. Sementara Mbak Meta “menghujani” penulis dengan berbagai artikel yang memperkaya bangunan kerangka teoretik yang penulis gunakan sebagai pijakan. Oh ya, yang juga tak mungkin penulis lupakan, Mas Iwan dan Mbak selalu mengingatkan penulis untuk menjaga kesehatan. Bahkan suatu hari Mbak Meta mengirim email berisi lantunan musik yang sungguh menenangkan. Ucapan terimakasih dan salam takzim saya untuk kedua guru saya yang luar biasa ini. Kemudian ada Dr. Anies Rasyid Baswedan sebagai penguji ahli eksternal dan Francisia SSE Seda, Ph.D sebagai penguji ahli internal. Terimakasih Pak Anies. Sungguh sebuah kehormatan Pak Anies bersedia terlibat dalam perjalanan disertasi ini. Terimakasih pula telah mengingatkan bias yang bersumber dari standpoint peneliti sebagai bagian dari Jemaah Tarbiyah/PKS yang menjadi subjek penelitian. Momen-momen ujian bersama Pak Anies adalah peristiwa yang sangat membanggakan bagi penulis. Lalu harus penulis katakan bahwa Mbak Ery Seda adalah guru teori sosiologi yang tak tergantikan. Dari Mbak Ery penulis mendapatkan insight bagaimana membangun kerangka teori yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Mbak Ery pula penulis belajar bahwa setiap ilmu memiliki pakem masing-masing. Tidak lulus dalam kesempatan pertama Ujian Kualifikasi Teori Sosiologi menyadarkan penulis bahwa diperlukan ketangguhan yang tidak main-main untuk belajar menjadi seorang sosiolog. Yang juga tidak kecil artinya adalah momen-momen diskusi informal yang sungguh mencerahkan. Salah satu yang penulis ingat adalah diskusi tentang teori habitus-arena dan pertarungan simbolik Bourdieu, beberapa saat sebelum mengikuti Ujian Seminar Hasil Penelitian. Terimakasih Mbak Ery. Universitas Indonesia
  8. 8. iii Ucapan terimakasih berikutnya harus penulis sampaikan kepada Ketua Departemen Sosiologi FISIP UI, Dr. Linda Darmajanti, MT dan Ketua Program Pascasarjana Sosiologi, Lugina Setyawati, Ph.D. Kedua bukan hanya berperan sebagai penguji. Dari keduanya penulis belajar tentang seluk-beluk metodologi kualitatif yang ternyata sama sekali tidak semudah yang semula penulis bayangkan. Khusus untuk Mbak Lugina, penulis juga harus berterimakasih untuk dua hal. Pertama, kesediaan Mbak Lugina memeriksa dengan detil, kalimat demi kalimat, tabel demi tabel, dari draft disertasi penulis, lalu menandainya dengan kertas warna-warni yang sangat mengesankan. Kedua, kisah Mbak Lugina yang tetap mampu menyelesaikan Ph.D di negeri orang walaupun sempat diuji dengan penyakit kanker. Mbak, kisah itu yang membuat saya malu untuk menyerah. Juga ada kata-kata Mbak Linda pada kuliah-kuliah awal matrikulasi Metodologi Penelitian Kualitatif yang tidak mungkin saya lupakan, “Buat saya jatuhbangunnya saya berproses menyelesaikan kuliah jauh lebih bermakna ketimbang disertasi yang kemudian saya selesaikan dan gelar yang saya raih”. Subhanallah! Berdosa rasanya jika saya tidak secara khusus berterimakasih pada guru saya, Mas Ganda Upaya, MA. Jasa terbesar Mas Ganda adalah membantu saya “berdamai” dengan sosiologi, dan bahkan kemudian mencintai ilmu ini. Di awal kuliah di Program S3 Sosiologi, ketika ilmu ini terasa begitu kusut dan kisruh, dalam sebuah sesi kuliah Mas Ganda mengatakan, “sosiologi itu untuk dipahami, bukan diimani”. Sontak penulis sadar, persoalannya bukan bahwa kita harus setuju dengan berbagai teori yang dipelajari, namun bagaimana kita “menaklukkan” dan kemudian menggunakannya. Terimakasih Mas Ganda. Ucapan Mas Ganda waktu itu membuat sosiologi menjadi jauh lebih ramah dan menyenangkan. Oh ya, terimakasih pula untuk kesempatan mengopi koleksi ratusan artikel sosiologi yang ada di harddisk komputer Mas Ganda. Guru-guru di Jemaah Tarbiyah, para ustadz dan ustadzah yang penulis muliakan, juga punya andil tak terkira dalam hadirnya karya ini. Salam takzim dan doa penulis untuk mereka. Ustadz Abu Ridho yang sikap lurusnya membuat penulis meneteskan air mata. Ustadz Musholli yang mengajarkan tentang sabar dalam berjemaah. Ustadz Muhsinin yang memberikan banyak insight tentang siyasah syar’iyyah. Juga untuk almarhumah Ustadzah Yoyoh Yusroh dan Mbak Sitaresmi Sukanto yang membuat penulis merasa begitu dekat dengan sosok Ustadz Hilmi Aminuddin, pendiri dan Ketua Majelis Syura PKS, walaupun belum berkesempatan mewawancari beliau secara langsung. Lalu Dr. Nursanita Nasution, yang biasa dipanggil Kak Butet, sosok akhwat yang sejak perkenalan pertama beberapa tahun yang lalu membuat penulis kagum pada kecerdasan, kekritisan dan keberaniannya. Dalam konteks penelitian ini Kak Butet membantu menghadirkan “gambar besar” tentang Jemaah Tarbiyah/PKS, dan membuka mata penulis untuk menemukan “potongan-potongan kecil” yang dapat melengkapinya. Ustadz Tifatul, terimakasih sudah bersedia diganggu, setidaknya dua kali, di kantor Kemeninfo dan di rumah Ustadz yang tenang dan sederhana di Komplek Timah. Ustadz Anis Matta, Ustadz Dr. Surachman Hidayat, Ustadz Untung Wahono, Dr. Mardani Ali Sera, para pejuang yang berjibaku menjaga kokohnya jemaah ini, syukran jazakallah khair, telah berkenan menggenapi sejumlah informasi teramat penting tentang PKS. Kemudian, Ustadz Mashadi yang bertutur tentang Jemaah Tarbiyah/PKS dari sisi yang berbeda. Terimakasih, Ustadz telah Universitas Indonesia
  9. 9. iv sangat membantu penulis membangun gambaran yang lebih lengkap dan adil tentang subjek penelitian ini, walaupun dalam beberapa hal penulis berbeda pendapat dengan Ustadz. Lewat Anda semua mata dan hati penulis terbuka tentang dakwah yang mulia ini. Harus ada tempat khusus dalam lembaran-lembaran ini yang penulis dedikasikan untuk guru dan sahabat, Bapak Taufik Bahaudin. Pak Taufik, terimakasih telah mengajarkan, dalam artian yang sedemikian dalam, tentang tanggungjawab, disiplin, kerja keras, dan berkontribusi. Terimakasih pula untuk Bunda Neno Warisman dan sahabat-sahabat di Talkshow Untukmu Indonesia TVRI. Jujur, setiap Bunda Neno berkata di episode demi episode dalam setahun terakhir ini, “kandidat Doktor Sosiologi dari UI”, penulis terpacu untuk segera menghilangkan kata “kandidat” itu. Penulis merasa berdosa karena masih banyak yang belum disebutkan, padahal jasa mereka luar biasa. Mas Andi Rahman yang membantu penulis memahami Bourdieu. Mas Andi, tesis Anda tentang kiprah para aktifis Jemaah Tarbiyah dalam demokrasi lokal di Banten sangat membantu penulis memahami bagaimana teori habitus-field Bourdieu yang tak sederhana ini diaplikasikan di arena politik. Juga tak lupa terimakasih yang tulus untuk sahabat-sahabat di Program Pascasarjana Departemen Sosiologi, juga Mbak Lidya Triana, Pak Santoso, Mbak Rini, Mas Agus, dan sederet nama lainnya yang tak kalah luar biasanya. Juga sahabat-sahabat sejak pertama berkenalan dengan tarbiyah lebih dari dua puluh tahun yang lalu: Bang Andi, Dr. Zulkieflimansyah, dan Fahri Hamzah. Demikian pula sahabat-sahabat di PPSDMS Nurul Fikri: Bachtiar Firdaus, Muhammad Ihsan, Adi Wahyu Adji dan segenap pejuang peradaban Lentera 20. Jazakallah khairan jaza. Terimakasih. Dalam disertasi ini ada andil Anda semua. Depok, Juli 2011 Penulis, Arief Munandar Universitas Indonesia
  10. 10. v ABSTRAK Nama : Arief Munandar Program Studi : S3 Sosiologi, Departemen Sosiologi, FISIP Unversitas Indonesia Judul : Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004 Disertasi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan ragam studi kasus yang mengidentifikasi pola pengelompokkan/faksionalisasi yang ada di PKS, sekaligus menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok/faksi-faksi tersebut bekerja dalam dinamika internal PKS, khususnya pasca Pemilu 2004. Pada “sisi keras” (hard-side), dinamika tersebut digambarkan sebagai kompetisi antara kelompokkelompok/faksi-faksi untuk menjalin hubungan yang efisien dengan pemegang otoritas tertinggi, yang berimplikasi pada terbentuknya struktur yang cenderung oligarkis. Sementara pada “sisi lunak” (soft-side), dinamika tersebut ditampilkan sebagai pertarungan simbolik berupa dialektika antara heterodoxy dengan orthodoxy dalam rangka membangun sebuah doxa yang baru. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar PKS melakukan demokratisasi, deoligarkisasi, dan desakralisasi organisasi untuk meningkatkan posisi objektifnya di arena politik Indonesia. Kata kunci: PKS, Jemaah Tarbiyah, habitus, arena (field), tindakan kolektif, kekuasaan simbolik (symbolic power), budaya organisasi, demokratisasi, deoligarkisasi, desakralisasi organisasi. Universitas Indonesia
  11. 11. vi ABSTRACT Name : Arief Munandar Program : S3 Sociology, Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Unversitas Indonesia Title : Between Jamaah and Political Party: The Dinamics of Prosperous Justice Party (PKS) Cadres’ Habitus in Indonesia Political Field After 2004 Election This dissertation is the result of a qualitative research in the form of case study which identified the pattern of grouping/factionalisation in PKS, and described how those groups/factions work within the internal dynamics of PKS, especially after 2004 election. On the “hard-side” the dynamics is described as a competition among groups/factions to build efficient relationship with the highest authority holder that implies the creation of oligarchic structure. While on the “soft -side” the dynamics is shown as a symbolic contestation, a continous dialectic between heterodoxy and orthodoxy, in order to build a new doxa. The result of this research recommends PKS to apply democratisation, de-oligarchy-sation, and organisational desacredisation to improve its objective position in Indonesian political field. Key words: PKS, Jamaah Tarbiyah, habitus, field, collective action, symbolic power, organisational culture, democratisation, de-oligarchy-sation, organisational desacredisation. Universitas Indonesia
  12. 12. vii DAFTAR ISI Kata Pengantar Abstrak Abstract Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Istilah i v vi vii x xii xiii Bab 1: Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Permasalahan Penelitian 1.3. Pertanyaan Penelitian 1.4. Tujuan Penelitian 1.5. Signifikansi Penelitian 1 1 7 8 9 10 Bab 2: Kerangka Konseptual 2.1. Kerangka Teoretik 2.1.1. Tipologi Partai Politik dan Faksionalisasi 2.1.2. Tindakan Kolektif dan Kontestasi untuk Membentuk Negotiated Order 2.1.3. Identitas dan Tatanan Organisasi sebagai Hasil Dinamika Internal 2.2. Telaah Beberapa Studi Terdahulu 2.2.1. Partai Politik Islam di Arena Politik Indonesia: PKS dan PPP 2.2.2. Gerakan Islam di Arena Politik Internasional 2.2.3. Partai Politik di Negara-Negara Demokrasi Baru 2.3. Pemetaan Kebijakan 2.3.1. Undang-Undang Dasar 1945 2.3.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 2.3.3. Falsafah Dasar Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera 2.3.4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera 2.4. Model Teoretik Disertasi 13 13 13 20 Bab 3: Metodologi Penelitian 3.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian 3.2. Posisi dan Peran Peneliti 3.3. Pengumpulan Data 3.4. Analisis dan Penyajian Data 3.5. Strategi Validasi Data 3.6. Struktur Penulisan Disertasi 3.7. Pelaksanaan Penelitian dan Penulisan Disertasi 3.8. Pembatasan dan Keterbatasan Penelitian 36 42 42 50 53 54 54 54 55 56 58 60 60 61 62 67 68 68 69 70 Universitas Indonesia
  13. 13. viii Bab 4: Faksionalisasi dan Konflik Internal di PKS 4.1. Eksistensi Faksionalisasi dan Konflik Internal di PKS 4.2. Anatomi dan Faktor Pembentuk Kelompok (Grouping Factors) 4.2.1. “Kelompok Idealis” dan “Kelompok Pragmatis” 4.2.2. “Faksi Sekjen” versus “Faksi Penantang” 4.2.3. Kelompok yang Apatis 4.2.4. Kelompok yang Meninggalkan Partai 4.2.5. “Kelompok Koservatif” versus “Kelompok Progresif” 4.2.6. Pengelompokkan Berdasarkan Sikap terhadap Sumber Daya Strategis 4.3. Implikasi Faksionalisasi dan Konflik 4.4. Diskusi 4.4.1. Posisi PKS dalam Tipologi Partai Politik 4.4.2. Pengelompokkan, Faksionalisasi, dan Konflik Internal di PKS 73 73 83 84 100 103 107 119 124 Bab 5: Pembentukan dan Dinamika Habitus Kader PKS 5.1. Tarbiyah sebagai Proses Membangun Habitus Kolektif 5.1.1. Gambaran Umum Proses Tarbiyah 5.1.2. Motivasi Bergabung dan Dinamika Internal Individu dalam Jemaah Tarbiyah 5.1.3. Realita Kondisi Tarbiyah dalam Pandangan Para Aktor 5.2. Potret Budaya Organisasi PKS 5.2.1. Nuansa Tasawuf/Sufi dalam Budaya PKS 5.2.2. Kecenderungan Menghindari Perdebatan dan Diskusi 5.2.3. Penghormatan yang Tinggi terhadap Murabbi dan Ustadz 5.2.4. Conformity dan Compliance 5.2.5. Ta’awun (Saling Menolong) 5.2.6. Catatan tentang Budaya Organisasi PKS 5.3. Majelis Syura dalam Tradisi PKS 5.3.1. Syura dalam Islam 5.3.2. Syura dan Majelis Syura di PKS 5.3.3. Peran Sentral Ustadz Hilmi Aminuddin dan Dinamika Majelis Syura 5.4. Tiga Aktor di Kepemimpinan Puncak PKS 5.4.1. Ustadz Hilmi Aminuddin, Murraqib ‘Am 5.4.2. HNW, Presiden PKS di Masa Kritis 5.4.3. AM, Sekjen PKS Empat Periode 5.4.4. Catatan tentang Regenerasi Kepemimpinan di PKS 5.5. Dari Jemaah Menjadi Partai Politik 5.5.1. Antara Memanfaatkan Momentum dan Membangun Kesempurnaan 5.5.2. Antara yang Tetap dan yang Berubah 5.5.3. Dinamika Internal Jemaah Tarbiyah setelah Menjadi Partai Politik 5.5.3.1. Perubahan Perilaku Individu 5.5.3.2. Perubahan Perilaku Politik 174 174 175 185 126 133 133 144 194 205 205 210 212 212 222 226 228 228 230 233 242 242 258 263 272 276 276 280 285 290 293 Universitas Indonesia
  14. 14. ix 5.5.3.3. Deideologisasi/Ideologi yang Cair 5.5.3.4. Pragmatisme Finansial 5.5.3.5. Penyebab Perubahan Perilaku 5.5.4. Wacana PKS sebagai “Partai Terbuka” 5.5.5. Dakwah Kampus sebagai Cermin Dinamika Internal Partai 5.6. Diskusi 5.6.1. Pembentukan dan Dinamika Habitus Kader PKS 5.6.2. Gejala-Gejala Oligarki di PKS 294 295 303 308 315 321 321 331 Bab 6: Kualitas Organisasi dan Kinerja PKS 6.1. Kualitas Organisasi 6.1.1. Konsolidasi Politik, Organisasi, dan Basis Massa 6.1.2. Kinerja di Ranah Publik 6.1.3. Kualitas Eksekutif Partai di Pusat 6.1.4. Penerapan Manajemen Moderen 6.1.5. Kemampuan Menggerakkan Wilayah dan Daerah 6.1.6. Kemampuan Komunikasi Publik 6.1.7. Kecepatan Respon 6.1.8. Staffing Berbasis Kriteria Rasional 6.1.9. Kemandirian Ekonomi 6.1.10. Ketokohan Publik 6.2. Kiprah PKS dalam Pemilukada: Kasus Kabupaten X 6.3. Membaca 1999, 2004, 2009, dan Meneropong 2014 6.3.1. Membaca 1999, 2004, dan 2009 6.3.2. Proyeksi Wajah PKS di Pemilu 2014 6.4. Diskusi 6.4.1. Analisis Kapasitas Tindakan Kolektif PKS 2004 dan 2009 6.4.2. Skenario PKS Menghadapi Pemilu 2014 341 341 342 343 350 351 353 353 355 355 359 360 363 368 368 384 393 393 402 Bab 7: Refleksi, Kesimpulan, Rekomendasi 7.1. Refleksi dan Implikasi Teoretik 7.1.1. Tipologi Partai Politik dan Faksionalisasi 7.1.2. Dinamika Internal dan Kapasitas Tindakan Kolektif 7.1.2.1. Dinamika Internal 7.1.2.2. Kapasitas Tindakan Kolektif 7.1.3. Dinamika Internal sebagai Pertarungan Simbolik 7.2. Kesimpulan 7.3. Rekomendasi Kebijakan 7.4. Rekomendasi Penelitian Lebih Lanjut 414 414 414 418 409 426 428 439 445 450 Daftar Pustaka Lampiran 452 457 Universitas Indonesia
  15. 15. x DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 2.4. Tabel 2.5. Tabel 2.6. Tabel 2.7. Tabel 2.8. Tabel 2.9. Tabel 2.10. Tabel 2.11. Tabel 2.12. Tabel 3.1 Tabel 4.1. Tabel 4.2. Tabel 4.3. Tabel 4.4. Tabel 4.5. Tabel 4.6. Tabel 4.7. Tabel 4.8. Tabel 4.9. Tabel 4.10. Tabel 4.11. Tabel 5.1. Tabel 5.2. Tabel 5.3. Tabel 5.4. Tabel 5.5. Tabel 5.6. Tabel 5.7. Variasi Partai Kader dan Partai Massa Partai Massa Birokratik dan Partai Pemilih Professional menurut Panebianco Ukuran-Ukuran Operasional Tipologi Partai Menurut Orientasinya Ikhtisar Model Lingkungan Politik Ikhtisar Model Mobilisasi Tipologi Kekuasaan: Formal-Informal, TerlegitimasiNirlegitimasi Ikhtisar Aspek-Aspek Konflik Politik Tertutup Ikhtisar Proposisi-Proposisi Budaya Organisasi sebagai Negotiated Order Tipologi Spiritualitas Organisasi Tipologi Praksis Aktifisme Islam Tipologi Perubahan Identitas Kolektif Ikhtisar Hasil Penelitian tentang Jemaah Tarbiyah/PKS Ikhtisar Informan Penelitian Ikhtisar Pendapat tentang Eksistensi Faksionalisasi di PKS Ikhtisar “Kelompok Idealis” versus “Kelompok Pragmatis” Pandangan tentang Kekuatan “Faksi Sekjen” dalam Konteks Faksionalisasi di PKS Ikhtisar Sebab-Sebab Kader (Senior) Meninggalkan PKS Ikhtisar Ciri “Kelompok Koservatif” dan “Kelompok Progresif” Ikhtisar Ciri Pengelompokkan Berdasarkan Sikap terhadap Sumber Daya Strategis Ikhtisar Implikasi Faksionalisasi dan Konflik Internal Anggota dan Pemilih PKS tahun 1999, 2004, 2009 Ikhtisar Tipologi PKS sebagai Partai Politik Irisan Pola-Pola Faksionalisasi Kader PKS Kelompok Religious Movement Oriented versus Kelompok Political Party Oriented Definisi dan Tujuan Tiap Jenjang Keanggotaan PKS Pintu Masuk, Alasan, dan Motivasi Bergabung dengan Jemaah Tarbiyah/PKS Perkiraan Proporsi Anggota PKS Tahun 2010 Ikhtisar Pandangan tentang Kondisi Tarbiyah Ikhtisar Budaya Organisasi Jemaah Tarbiyah/PKS Mengapa Ustadz Hilmi menjadi Pimpinan Tertinggi PKS dalam Kurun Waktu yang Relatif Panjang? Mengapa AM menjadi Sekjen PKS dalam Kurun Waktu yang Relatif Panjang? 16 17 18 21 23 29 31 33 38 39 40 48 63 83 97 103 116 123 126 132 136 143 151 156 177 193 195 204 225 258 265 Universitas Indonesia
  16. 16. xi Tabel 5.8. Tabel 5.9. Tabel 5.10. Tabel 5.11. Tabel 6.1. Tabel 6.2. Tabel 6.3. Tabel 6.4. Tabel 6.5. Tabel 6.6. Tabel 6.7. Tabel 7.1. Tabel 7.2. Tabel 7.3. Tabel 7.4. Tabel 7.5. Ikhtisar Pandangan Kader PKS tentang Ustadz Hilmi Aminuddin, HNW, dan AM Ikhtisar Pandangan tentang Perubahan Perilaku Kader PKS Ikhtisar Penyebab Perubahan Perilaku Ikhtisar Pandangan tentang Wacana PKS sebagai “Partai Terbuka” Ikhtisar Kualitas Organisasi PKS Ikhtisar Pandangan tentang Lonjakan Suara PKS dalam Pemilu 2004 Ikhtisar Pandangan tentang Kinerja PKS dalam Pemilu 2009 Ikhtisar Pandangan tentang Latar Belakang Kinerja PKS dalam Pemilu 2009 Ikhtisar Pandangan tentang Prediksi Kinerja PKS dalam Pemilu 2014 Ikhtisar Perbandingan Sikap terhadap Kinerja PKS di Pemilu 2009 dan Prediksi Kinerja PKS di Pemilu 2014 Ikhtisar Aspek-Aspek Tindakan Kolektif PKS Sampai Dengan Pemilu 2004 dan Pasca Pemilu 2004 Ikhtisar Karakteristik PKS sebagai Partai Kader Berbasis Gerakan Keagamaan (The Religious Movement-Based Cadre Party) Ikhtisar Aspek-Aspek Konflik Politik Tertutup dalam Kasus PKS Faktor-Faktor Penyebab Pemimpin Tertinggi Terpilih Kembali dalam Kasus PKS Ikhtisar Proposisi-Proposisi Hallett tentang Budaya PKS sebagai Negotiated Order Ikhtisar Implikasi Teoretik 271 301 307 314 361 368 371 383 390 392 401 415 420 424 435 436 Universitas Indonesia
  17. 17. xii DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Gambar 2.2. Gambar 2.3. Gambar 2.4. Gambar 2.5. Gambar 2.6. Gambar 2.7. Gambar 2.8. Gambar 2.9. Gambar 4.1. Gambar 4.2. Gambar 5.1. Gambar 5.2. Gambar 6.1. Gambar 6.2. Perspektif Weberian tentang Tindakan Kolektif Model Lingkungan Politik Modifikasi Model Mobilisasi Hubungan Perilaku Kewargaan, Modal Sosial, Tingkat Keorganisasian, Kapasitas Tindakan Kolektif, dan Kinerja Ikhtisar Terbentuknya Oligarki dalam Organisasi Doxa, Orthodoxy, Hererodoxy Ikhtisar Proses Pembentukan dan Perubahan Identitas Kelompok Kontinum Ideologi Partai Politik Model Teoretik Disertasi Dinamika PKS dalam Klasifikasi Partai Politik Berdasarkan Orientasi/Motvasi Utama Pengelompokkan dan Faksionalisasi di Tubuh PKS Alur Pembinaan dan Taqwim Kader PKS Kedudukan Lembaga-Lembaga Tinggi dan Elit PKS di Pusat Kedudukan “Objektifikasi” dalam Pemikiran Politik PKS Ikhtisar Skenario PKS Menghadapi Pemilu 2014 20 21 22 25 28 35 39 42 58 141 146 181 332 348 412 Universitas Indonesia
  18. 18. xiii Daftar Istilah ‘Amal jama’iy: Beraktiftas atau berjuang secara bersama-sama dalam kerangka jemaah. ‘Amil: Panitia pengelola zakat. Ahlul halli wal ’aqdi: Majelis Permusyawaratan. Fungsi yang diemban oleh Majelis Syura PKS. Amar ma’ruf nahi munkar: Aktifitas mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Aqidah: Keyakinan dasar. Tercermin antara lain dalam kalimat syahadat. Ashalah: Murni, sesuai dengan Al Qur-an dan Hadits sebagai rujukan asli. Sesuai dengan yang semestinya. Daurah: Training keislaman dalam konteks kaderisasi. Fikrah: Pemikiran, pola pikir, atau paradigma. Biasa digunakan untuk menyebut suatu kelompok dengan pemikiran Islam tertentu. FKP : Forum Kader Peduli. Forum yang digagas oleh sejumlah kader PKS untuk mengkritisi partai di luar struktur formal sehingga kader yang bergabung ke dalam forum ini dikeluarkan dari partai. Halaqah: Kelompok pengajian kaderisasi di jenjang Anggota Pendukung. Halaqah: Kelompok pengajian kaderisasi untuk para Kader Pendukung, yaitu Kader Pemula (Tamhidi) dan Kader Muda (Muayyid). Biasanya beranggotakan 8-12 orang mutarabbi yang dikelola/dipimpin oleh seorang murabbi. Harakah: Gerakan. Biasa digunakan untuk menyebut gerakan atau jemaah Islam. Harakah: Gerakan. Biasanya secara spesifik digunakan untuk menyebut gerakan atau jemaah Islam. Hujjah: Argumentasi. Husnuzh Zhan: Prasangka baik. ‘Iqab: Hukuman atau sanksi. Universitas Indonesia
  19. 19. xiv Ijtihad: Berpendapat dengan metodologi tertentu tentang hal-hal yang tidak diatur secara jelas dan rinci dalam Al Qur-an dan Hadits. Ikhwah atau ikhwan: Saudara laki-laki. Di komunitas Jemaah Tarbiyah/PKS biasa digunakan untuk menyebut sesama kader. Untuk kader perempuan digunakan sebutan akhwat. Dalam sapaan digunakan Akhi atau Akhi untuk laki-laki, dan Ukhti untuk perempuan. Imamah: Kepemimpinan. Iqab: Hukuman atau sanksi atas kesalahan yang dilakukan. Iqtishadi: Bidang ekonomi. Islahul hukumah: Langkah-langkah memperbaiki pemerintahan. Istisyarah: Konsultasi. Kafalah: Bantuan finansial. Biasanya diberikan kepada kader yang mendapatkan tugas dakwah yang menyita waktu sehingga yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkahnya. Kafarat: Penghapus dosa di dunia, agar tidak mendapatkan hukuman dari Allah di akhirat. Khilaf atau masalah khilafiyah: Perbedaan pendapat mengenai sesuatu hal yang tidak diatur dengan jelas dalam Al Qur-an maupun Hadits Nabu Muhammad. Khusnuzh zhan: Berprasangka baik. Lajnah: Komite. Liqa: Pertemuan. Istilah yang digunakan untuk menyebut secara umum pertemuan kelompok pengajian kaderisasi PKS, yaitu halaqah dan usrah. Ma’nawiyah: Berhubungan dengan kondisi ruhani seseorang. Maisyah: Sumber nafkah/penghasilan. Maisyah: Sumber penghasilan. Makruh: Sesuatu yang menurut kaidah fikih Islam tidak dilarang, namun juga tidak disukai, sehingga dianjurkan untuk ditinggalkan. Diyakini bahwa meninggalkan sesuatu yang makruh akan mendatangkan pahala. Universitas Indonesia
  20. 20. xv Maktab Siyasi: Sekretariat jemaah untuk urusan-urusan politik. Manhaj: Metodologi. Marhalah: Tahapan dakwah atau jenjang tarbiyah. Maslahah dakwah: Pertimbangan kebaikan atau kemanfaatan bagi dakwah. Maslahat dakwah: Pertimbangan untuk mengambil sebuah pilihan tertentu karena mengandung manfaat atau kebaikan bagi dakwah dan jemaah. Maslahat: Manfaat atau kebaikan. Mihwar Mu’asasi: Tahapan dakwah kelembagaan politik negara. Mihwar Sya’bi: Tahapan dakwah membina basis masyarakat. Mihwar Tanzhimi: Tahapan dakwah kaderisasi Mihwar: Orbit atau tahapan dakwah. Milad: Peringatan hari lahir atau ulang tahun. Muamalah: Hubungan sosial antar-manusia. Mu’asasah: Institusi atau yayasan. Mudawalah: Perdebatan. Mumayyizah: Ciri khas. Murabbi: Guru atau ustadz. Kader yang menjalankan peran mengelola halaqah Murraqib ‘Am: Pengawas umum. Sebutan untuk pimpinan tertinggi Jemaah Tarbiyah, khususnya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), atau Majlis Riqabah ‘Ammah (MRA). Mursyid: Guru spiritual. Mustahiq: Pihak yang berhak menerima zakat. Mutaba’ah: Evaluasi amalan sehari-hari kader berdasarkan kriteria standar yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenjang. Mutaba’ah: Monitoring dan evaluasi. Biasa digunakan antara lain dalam konteks monitoring dan evaluasi sejauh mana para kader melaksanakan ibadah Universitas Indonesia
  21. 21. xvi sehari-hari sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang. Mutarrabbi: Binaan atau murid. Kader yang menjadi anggota halaqah. Muwajih: Pengisi materi atau penceramah; orang yang menyampaikan taujih. Muwashaffat: Kriteria kader. Disusun spesifik untuk tiap jenjang keanggotaan, masing-masing dengan indikator-indikator yang terinci. Muzakki: Pihak yang wajib membayar zakat. Nizham Asasi: Konstitusi. Anggaran Dasar. PKS Watch: Blog pribadi seseorang dengan nama samaran DOS yang menjadi ajang curah gagasan dari mereka yang mengkritisi sepak-terjang PKS. Ditengarai DOS maupun orang-orang yang ikut bersuara di blog ini adalah para kader atau mantan kader PKS yang tidak puas terhadap PKS. Beberapa kali DOS menutup blog-nya dan kemudian mengaktifkannya kembali. Terakhir peneliti mendapatkan informasi bahwa DOS menutup kembali blog-nya setelah isu PKS sebagai Partai Terbuka mencuat ke permukaan. Ia mengatakan bahwa blog tersebut dibuat sebagai ekspresi kecintaannya kepada PKS sebagai Partai Dakwah, sehingga ketika PKS sudah menjadi Partai Terbuka, dan bukan lagi Partai Dakwah, tak ada lagi alasan eksistensi blog PKS Watch. Qadhayya: Masalah, kesulitan. Qarar: Keputusan. Qath’i: Dalil syariat yang bersifat jelas dan tegas. Qiyadah atau Qa’id: Pemimpin. Rasmul bayan: Kumpulan materi tarbiyah dalam bentuk skema/bagan berbahasa Arab. Ru’yatul hilal: Teknik menentukan penanggalan dalam Islam dengan melihat terbitnya bulan. Sam’an wa tha’atan: Dengar dan taat. Sikap prajurit yang dianggap merupakan sikap ideal seorang kader Jemaah Tarbiyah. Sirah: Sejarah kehidupan. Istilah ini biasa digunakan merujuk pada sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Universitas Indonesia
  22. 22. xvii Sunatullah: Hukum Allah. Pola keteraturan yang terdapat di alam semesta. Syubhat: Sesuatu yang berdasarkan ketentuan syariat Islam hukumnya tidak jelas dibolehkan (halal) atau dilarang (haram). Dalam salah satu hadits, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa menghindari hal-hal yang syubhat akan menjauhkan dari yang haram. Syura: Musyawarah. Ta’addud: Poligini. Beristri lebih dari seorang. Tabayyun: Proses klarifikasi tentang suatu masalah dengan menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau terlibat. Tadarruj: Bertahap, berjenjang. Merupakan salah satu karakteristik tarbiyah. Ta’limat: Instruksi yang disampaikan melalui struktur partai secara top down. Tabayyun: Proses klarifikasi atau meminta keterangan mengenai suatu kabar atau tuduhan kepada pihak-pihak yang terkait. Tafahum: Saling memahami. Tafaruq: Mengalokasi seluruh waktu untuk mengelola urusan-urusan jemaah atau partai. Tahun qamariyah: Metoda penanggalan berdasarkan perputaran mengelilingi bumi, yang menjadi dasar penanggalan Hijriyah. bulan Tanzhim: Struktur. Tanzhim nukhbawi: Organisasi kader. Tanzhim ‘alami: Struktur di tingkat internasional. Taqwim: Proses evaluasi pencapaian kriteria tarbiyah dan kenaikan jenjang kader. Melibatkan murabbi atau naqib sebagai muqawwim, yaitu pihak yang mengevaluasi, dan mutarrabbi atau anggota usrah sebagai muqawwam, yaitu pihak yang dievaluasi. Tarbawi: Hal-hal yang terkait dengan pembinaan kader. Tariqah: Jalan. Tasamuh: Saling bertoleransi. Universitas Indonesia
  23. 23. xviii Tasyaddud: Sikap ekstrem, berlebih-lebihan. Taujih: Arahan. Ceramah. Tawadhu: Rendah hati, menjauhkan diri dari sifat sombong. Tawazun: Sikap seimbang atau jalan tengah. Tayamum: Ritual pengganti wudhu dengan menggunakan debu. Dilakukan manakala tidak menjumpai air untuk berwudhu. Tsaqafah: Wawasan. Tsiqah: Rasa percaya. Trust. Ubudiyah: Hal-hal yang menyangkut peribadatan. Ukhuwwah: Persaudaraan. Ulil ‘amri: Pemimpin. Uslub: Strategi atau cara. Usrah: Kelompok pengajian kaderisasi untuk para Kader Inti. Dikelola dan dipimin oleh seorang naqib. Uzlah: Mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat ramai. Wajihah: Institusi yang berada di luar struktur PKS, namun memiliki keterkaitan dengan partai. Wara’: Sikap berhati-hati dan menjaga diri terhadap sesuatu yang dikhawatirkan bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Wazhifah: Amalan rutin. Zuhud: Menahan diri dari bersikap berlebih-lebihan terhadap dunia, yang dimanifestasikan antara lain dengan bergaya hidup sederhana. Universitas Indonesia
  24. 24. 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sapto Waluyo (2009), seorang kader senior PKS, pasca Pemilu 2009 yang lalu menulis sebagai berikut: Sesungguhnya, PKS telah “dihukum” publik dan pemilih yang kritis dengan “kekalahan” di Jakarta, Depok, Bekasi, Bandung, dan kota-kota besar lain. Pertambahan suara PKS berasal dari pelosok desa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah luar Jawa (terutama Sumatra dan Sulawesi). Para pemilih pedesaan itu tak terkena efek negatif dari 'jurus dewa mabuk' sebagian elite PKS dan iklan yang warna-warni (Republika, 1 Mei 2009). Publikasi tulisan seperti di atas di media cetak oleh seorang kader PKS adalah hal yang luar biasa dalam kultur partai ini.1 Apalagi penulis menggunakan idiom– idiom yang keras dan tajam untuk mengungkapkan kegusarannya, seperti “jurus dewa mabuk” dan “iklan warna–warni”. Tidak sulit menduga bagaimana kuatnya dinamika internal yang mendorong kader tersebut bertindak demikian, dan reaksi pihak–pihak di internal PKS, baik yang kontra maupun pro, terhadap tindakan tersebut. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Partai Islam sampai saat ini merupakan fenomena unik dalam arena politik Indonesia, sehingga terus dipelajari oleh berbagai kalangan. Rosenblum (2003) menengarai, walaupun kaitan antara agama dengan politik telah banyak dikaji – misalnya tentang toleransi dan kebebasan serta pemisahan agama dan negara – namun diskursus tentang partai dan kepartaian berdasarkan agama belum mendapatkan tempat dalam teori politik. Ia juga mengatakan, ”For religious parties are missing elements in the discussion about ’identity politics’ ” (hal. 24). Menurut hemat penulis, sosiologi, khususnya sosiologi politik, juga belum memberikan perhatian serius terhadap fenomena partai agama dan dinamikanya. 1 Pembahasan tentang budaya organisasi PKS terdapat pada Bab 3. Universitas Indonesia
  25. 25. 2 Salah satu kajian yang cukup komprehensif tentang PKS dilakukan oleh salah seorang deklaratornya, Yon Machmudi (2008). Ia menyatakan bahwa Jemaah Tarbiyah dan PKS bukan saja melakukan eksperimen ideologis, namun juga berkontribusi bagi politik Indonesia kontemporer dengan menguji hakikat hubungan antara politik berlandaskan Islam dengan negara sekular, dengan menempatkan gagasan mereka dalam konteks keindonesiaan atas dasar pertimbangan kemaslahatan dakwah. Sementara itu, Firman Noor (2007) menempatkan PKS dalam kategori baru, ”fundamentalisme moderat”, yang merujuk pada fundamentalisme dalam perspektif yang moderat, untuk menggambarkan karakteristik yang melekat pada PKS yang membedakannya dari kelompok atau partai lain, yaitu adanya dua ”kekuatan” yang saling tarik–menarik dalam diri PKS: ”fundamentalisme” dan ”moderatisme”. Machmudi (2008) mencatat pengaruh kuat Ikhwan al–Muslimin atau Muslim Brotherhood yang didirikan tahun 1928 oleh Hasan al–Banna di Mesir terhadap prinsip dasar, gagasan pokok, dan struktur organisasi Jemaah Tarbiyah, walaupun kemudian terdapat adaptasi terhadap unsur-unsur lokal dan keragaman latar belakang keislaman para aktornya yang menghasilkan tiga tipologi aktifis Jemaah Tarbiyah, yaitu revivalis, modernis, dan tradisionalis. Ia menegaskan, realita politik Indonesia kontemporer serta pengalaman gerakan Islam politik di masa lalu dan di negara–negara lain, mendorong PKS mengambil pendekatan yang realistik dan pragmatis, dengan keyakinan bahwa sikap radikal atau sekular tidak akan membawa keberhasilan (hal. 76). Dalam konteks itu, dari awal Jemaah Tarbiyah diarahkan untuk menghindari konflik dengan penguasa dan persentuhan langsung dengan berbagai gerakan Islam lain yang dianggap “ekstrim” oleh Orde Baru (hal. 92–94). Uraian di atas menunjukkan bahwa sejak saat kelahirannya, Jemaah Tarbiyah yang kemudian menjadi PKS cenderung lentur dan adaptif ketika berhadapan dengan realita di luar dirinya, termasuk represi kekuasaan, namun tetap mengusung gagasan Islam sebagai solusi komprehensif bagi kehidupan manusia. Patut diduga, “tarik-menarik” antara dua kecenderungan tersebut – Universitas Indonesia
  26. 26. 3 idealisme dan pragmatisme – terus mewarnai dinamika internal PKS kontemporer saat ini, antara lain berupa fenomena ” faksi keadilan” dan ”faksi kesejahteraan” yang datang belakangan, walaupun sangat mungkin makna ”idealisme” dan ”pragmatisme” itu sendiri terus–menerus mengalami perubahan. Pasca reformasi 1998, ketika Indonesia memasuki era demokratisasi, Jemaah Tarbiyah, melalui mekanisme referendum internal, memutuskan bertransformasi menjadi Partai Keadilan (PK) dengan doktrin ”al–jama’ah hiya al–hizb wa al–hizb huwa al–jama’ah” (”jemaah adalah partai dan partai adalah jemaah”), dan mengikuti Pemilu 1999. Perubahan dari sebuah gerakan keagamaan bawah tanah menjadi partai politik menyisakan ”pekerjaan rumah” yang tidak ringan bagi Jemaah Tarbiyah. Dalam tradisi Jemaah Tarbiyah, para kader harus taat dan menerima keputusan organisasi, sehingga kelompok yang ”bersuara lain” relatif kecil. Namun demikian menurut Machmudi (2008), dinamika ranah politik Indonesia yang menuntut Jemaah Tarbiyah terus-menerus melakukan negosiasi, akomodasi, dan kompromi, sangat berpengaruh terhadap relasi antara kelompok– kelompok di dalamnya. Sikap Jemaah Tarbiyah yang akomodatif dalam berhadapan dengan penguasa juga dapat dilihat sebagai responnya terhadap rute demokratisasi Indonesia. Charles Tilly (2000) mengidentifikasi dua tipe ideal ”rute” demokratisasi, yaitu rute strong state dan rute weak state. Demokratisasi Indonesia lebih mendekati rute strong state, di mana pada mulanya terdapat pemerintah yang sangat kuat dan otoriter. Perubahan pada regime environment, termasuk krisis moneter dan krisis ekonomi global – kemudian mendorong perubahan public politics, di mana peningkatan partisipasi rakyat menandai bergantinya otoritarianisme menjadi demokrasi. Keputusan Jemaah Tarbiyah untuk terjun ke arena politik praktis di Indonesia memang problematik, apalagi demokrasi masih menyimpan kontroversi bagi sebagian pemikir Islam. Dr. Yusuf al-Qardhawy (1997), salah satu pemikir Ikhwan al–Muslimin paling berpengaruh, mengatakan bahwa di satu sisi ada kelompok muslim yang menolak apapun yang berhubungan dengan demokrasi. Universitas Indonesia
  27. 27. 4 Sedangkan di sisi lain ada kelompok muslim yang memisahkan agama dengan negara, dalam hal ini politik dan hukum, secara total. “Ijtihad politik” para aktifis Jemaah Tarbiyah tersebut juga kerap dikritik oleh beberapa kalangan muslim di Indonesia. Sebagian menganggap PKS terlalu lunak dan cair. Sebaliknya, sebagian yang lain menilai PKS terlalu keras dan puritan. Nyatalah bahwa ketika sebuah kelompok identitas seperti Jemaah Tarbiyah terjun ke ranah politik praktis, mau tidak mau para aktifisnya harus berhadapan dengan tantangan yang tidak mudah, berupa stereotype tertentu (Amy Gutmann, 2003). Senada dengan itu, Rosenblum (2003) menengarai, partai-partai agama sering dipandang sebelah mata sebagai partainya kaum agamawan (ulama) dalam demokrasi baru yang rapuh dan semu, di mana mobilisasi politik yang mereka lakukan adalah bentuk ekstrimisme atas nama keyakinan, dan keterlibatan mereka dalam pemilu lebih merupakan strategi untuk mendirikan pemerintahan teokratis ketimbang bentuk komitmen terhadap proses demokrasi. Padahal, keberadaan partai agama adalah persoalan ekspresi, bukan dominasi, karena ia tidak semata merupakan reaksi atas perasaan keterancaman, melainkan juga pernyataan keyakinan bahwa nilai dan doktrin agama tidak melulu berada di wilayah privat Oleh sebagian kalangan Jemaah Tarbiyah/PKS diidentikkan dengan “muslim garis keras”. Kategori “fundamentalis moderat” yang disematkan Noor (2007) secara implisit menyiratkan hal tersebut. Beberapa tuduhan, misalnya anti maulid Nabi, anti tahlilan, anti yasinan, anti qunut, dan lain-lain, membuat para aktifis PKS dalam beberapa kesempatan sulit menjalin hubungan dengan kalangan muslim lain. Para aktifis PKS juga sempat dituduh berupaya menyusup dan menyebarluaskan “ideologi Islam transnasional” ala Ikhwan al-Muslimin ke dalam Muhammadiyah (Wahid, ed., 2009). Sejarah kemudian menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2004 PKS memperoleh 8.325.020 atau 7,34% suara, naik sangat signifikan dibandingkan Pemilu 1999 ketika masih bernama PK dengan 1.436.565 atau 1,4% suara. Namun kemudian jumlah suara PKS menurun dalam Pemilu 2009 yang lalu, yaitu Universitas Indonesia
  28. 28. 5 8.206.955, walaupun prosentasenya sedikit meningkat menjadi 7,88% akibat penurunan jumlah suara sah.2 Sebagian kalangan, internal maupun eksternal, melihat stagnasi perolehan suara PKS sebagai sinyal menguatnya dinamika internal partai ini, terutama pasca Pemilu 2004. Kiprah beberapa elit partai di lembaga-lembaga publik disorot media dan para kader hingga ke akar rumput, karena dinilai melenceng dari jatidiri PKS sebagai “Partai Dakwah” dan motto “bersih, peduli, dan profesional”. Bahkan, sejumlah (mantan) kader senior sempat berhimpun dalam Forum Kader Peduli (FKP) untuk memberikan kritik terbuka, walaupun fenomena tersebut menyurut belakangan ini. Ahmad-Norma Permata (2008a) juga menyimpulkan adanya konflik di internal PKS antara unsur idealis, yang diwakili oleh para aktifis partai (mungkin lebih tepat aktifis Jemaah Tarbiyah) dengan unsur realis, yang diwakili oleh para politisi PKS. Pemegang otoritas PKS di pusat yang berperan sebagai penyeimbang menunjukkan perubahan kecenderungan dari mendukung kelompok idealis menjadi mendukung kelompok realis (hal. 193). Ia juga mengatakan, di PKS setidaknya terdapat tiga kelompok aktor dengan logika perilaku masingmasing, yaitu party on the ground yang idealis, party in public office yang realis, dan party central office yang menjadi mediator bagi kedua kelompok tersebut (hal. 273). Di atas kertas friksi internal tersebut mestinya tidak terjadi, karena dalam Falsafah Dasar Perjuangannya PKS dengan tegas menyatakan bahwa aktifitas politik adalah ibadah untuk kemaslahatan umat yang bernilai amal saleh dengan Islam sebagai akidah, asas, dan basis moralnya. (MPP PKS, 2007: 12–13). Namun sebagaimana dikatakan Machmudi (2008: 219), berbagai manuver yang dilakukan PKS sebagai konsekuensi doktrin ”al–jama’ah hiya al–hizb wa al–hizb huwa al– jama’ah”, maupun ”yakhtalituna walakina yatamayyazun” (”bercampur namun berbeda”), menyisakan dilema, bahkan problematika, bagi PKS dan para kadernya. Sebagian kalangan di PKS ”menggunakan” kedua doktrin tersebut untuk melakukan langkah-langkah pragmatis dengan argumentasi akomodasi 2 Diolah dari www.kpu.go.id. Universitas Indonesia
  29. 29. 6 politik demi kemaslahatan dakwah, walaupun kelompok lain menilainya absurd dan melenceng dari jatidiri partai. Dinamika internal di era PKS pasca Pemilu 2004 berbeda dengan situasi di era PK, di mana partai ini tampil sangat ideologis. Reformasi moral berlandaskan nilai-nilai Islam agar bangsa dapat keluar dari krisis merupakan tema sentral kampanye PK di Pemilu 1999 (Permata, 2008b: 31). Di samping itu, pemilu dipandang semata-mata sebagai sarana dakwah, sehingga konsistensi mengkampanyekan nilai-nilai Islam dipandang lebih penting ketimbang jumlah suara pemilih (Permata, 2008a: 228). Perubahan Jemaah Tarbiyah menjadi PK bisa diumpamakan sekedar ”berganti baju” tanpa banyak mengubah isi. Di samping itu, akses PK terhadap berbagai modal politik – uang, jaringan, kekuasaan – masih sangat terbatas, sehingga praktis belum ada ”perebutan kue” yang berpotensi menyulut konflik. Setelah menjadi PKS, manuver-manuver politik baru, yang sebagiannya merupakan hasil evaluasi atas ”kegagalan” PK, menyulut friksi internal yang relatif mudah terbaca oleh publik. Akumulasi modal politik yang mulai masif memperkuat hal tersebut. Seorang informan berpendapat, di masa PK konflik internal relatif kecil karena partai ini masih sangat kecil dan karenanya belum diperhitungkan oleh orang lain, sehingga secara internal tidak ada sumber daya yang bisa diperebutkan. Ia menegaskan, ”Nggak ada kue yang bisa direbut. Siapa yang mau memperhitungkan kita”. Ia juga mengatakan, “Belum ada kuenya. Ketika kita menang di 2004 baru kue itu mengalir”. Perlu ditegaskan sejak awal, dalam penelitian dan penulisan disertasi ini peneliti berpijak pada asumsi bahwa pengelompokkan, faksionalisasi, dan konflik internal dalam sebuah organisasi, termasuk partai, bukanlah hal yang negatif, apalagi aib yang perlu ditabukan dan disembunyikan. Perbedaan dan persamaan habitus dari para aktor yang bekerja di sebuah arena adalah sebuah keniscayaan, sehingga afiliasi mereka ke dalam sejumlah kelompok yang merefleksikan kedekatan habitus mereka, kemudian membentuk identitas kolektif tertentu, dan selanjutnya terlibat dalam dialektika dan kontestasi, adalah juga kemestian. Dalam bahasa sosiologi, pengelompokkan, faksionalisasi, dan konflik internal bersifat fungsional. Sementara dalam bahasa agama, ketiganya adalah sunatullah yang berlaku dalam entitas yang bernama partai. Bahkan, dalam bingkai socio-cultural Universitas Indonesia
  30. 30. 7 values yang tepat dan kehadiran kader-kader yang berkualitas, ketiga hal tersebut bisa bermakna positif karena memberikan manfaat yang substansial dan signifikan bagi pertumbuhan dan kemajuan partai. Untuk mendulang manfaat tersebut partai perlu menyemai nilai-nilai kejujuran, kejelasan, keterbukaan, keadilan, dan rasionalitas, di samping fokus pada masa depan dan penyempurnaan berkelanjutan. Partai juga perlu mendewasakan para kadernya dengan membangun kematangan emosional dan spiritual, menguatkan internal locus of control, serta membekali mereka dengan kemampuan belajar (learning) yang prima, yang berpusat pada keterampilan merespon setiap persoalan dengan melontarkan pertanyaan “What is wrong with us?” Dalam sebuah iklim demokrasi internal yang sehat dan bertanggung jawab, dan eksistensi kader-kader yang matang dan dewasa, pengelompokkan, faksionalisasi, dan konflik internal justru menjadi sistem check and balances atau mekanisme self-correction yang sungguh efektif membuat partai selalu terjaga untuk selalu melakukan observe dan assess yang mendalam dan akurat, sebelum merancang kebijakan dan langkah, dan kemudian mengimplementasikannya. Dengan demikian, daripada menyia-nyiakan sumber daya untuk menghujat kepastian yang bernama pengelompokkan, faksionalisasi, dan konflik internal, lebih baik membangun kepantasan untuk memetik manfaat sebesar-besarnya dari ketiga hal tersebut. 1.2. Permasalahan Penelitian Perubahan dari sebuah gerakan keagamaan “bawah tanah” menjadi partai politik adalah hal yang problematik bagi Jemaah Tarbiyah/PKS dan kader– kadernya karena beberapa alasan. Pertama, tidak semua kalangan muslim menerima demokrasi dan multi–partai untuk mengekspresikan nilai-nilai Islam dalam mengelola negara. Perbedaan pandangan tersebut, dengan berbagai variasi, juga terdapat di Jemaah Tarbiyah/PKS. Kedua, perubahan Jemaah Tarbiyah menjadi PKS menuntut perubahan paradigma dan perilaku yang sangat mendasar, baik secara individual, maupun organisasional. Doktrin “sirriyah al–tanzim wa alamiyyah al–dakwah”, atau “struktur yang bersifat rahasia dan dakwah yang bersifat terbuka”, kini perlu diuji kembali (Machmudi, 2008: 72). Universitas Indonesia
  31. 31. 8 Ketiga, di satu sisi, kelompok kader dengan pendidikan tinggi (sarjana atau lebih) cukup dominan di tengah keberagaman strata sosial-ekonomi, jenis dan tingkat pendidikan, maupun afiliasi keagamaan para kader PKS. Kelompok ini cenderung kritis dalam merespon berbagai hal. Di sisi lain, para kader dibesarkan dalam tradisi pengkaderan berjenjang yang ketat, di mana ketaatan kader terhadap keputusan jemaah adalah norma sosial yang sudah mapan. Dengan demikian, seolah terdapat kontradiksi antara daya kritis para kader di satu sisi, dengan sistem kaderisasi yang mengedepankan ketaatan di sisi lain. Keempat, informasi awal yang dimiliki peneliti menunjukkan, para aktor kunci di PKS menyadari bahwa kemampuan mereka mewarnai PKS tergantung dari posisi objektif mereka dalam ranah yang ditentukan oleh seberapa banyak dan berbobot modal yang berhasil diakumulasikan. Dengan kesadaran itu, para aktor, baik secara individu maupun berkelompok, melakukan berbagai tindakan dan strategi yang secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan dinamika – friksi, konflik, faksionalisasi – di tubuh PKS. Kelima, berbagai manuver politik yang oleh sebagian kalangan internal PKS dinilai sangat pragmatis pasca Pemilu 2004, serta mulai terakumulasinya “kue” sumberdaya politik secara masif, memperkuat dinamika internal tersebut. Berbagai penelitian tentang Jemaah Tarbiyah/PKS yang telah dilakukan hingga saat ini lebih banyak mengungkapkan analisis historis transformasi Jemaah Tarbiyah menjadi PK dan PKS dan positioning-nya dalam ranah gerakan Islam dan politik Indonesia kontemporer. Penjelasan sosiologis mengenai dinamika internal sebuah partai politik yang berasal dari sebuah gerakan keagamaan belum banyak dibahas. Kajian tersebut tentu harus diletakkan dalam konteks kemunculan, perkembangan, dan dinamika kelompok-kelompok yang ada, serta kemampuan PKS untuk berkiprah di arena politik Indonesia. 1.3. Pertanyaan Penelitian Pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana dinamika internal PKS di tingkat pusat, khususnya pasca Pemilu 2004? Pertanyaan tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi tiga sub-pertanyaan penelitian, yaitu: Universitas Indonesia
  32. 32. 9 1. Faksi–faksi apa saja yang ada di PKS dan bagaimana mereka bekerja dalam dinamika internal PKS? 2. Bagaimana hubungan antara dinamika internal yang ada dengan budaya organisasi dan struktur PKS. 3. Bagaimana dinamika internal yang ada mempengaruhi kemampuan PKS bekerja di arena politik Indonesia? Sub-pertanyaan penelitian yang pertama akan dijawab di Bab 4, Faksionalisasi dan Konflik Internal di PKS. Dalam hal ini, berbagai tipologi partai politik, antara lain dari Panebianco (1988), Koole (1994), dan Wolinetz (2002), tipologi faksionalisasi partai politik dari Roemer (2006), teori habitus-arena dari Bourdieu, dan the polity model dari Tilly (1978), akan digunakan sebagai alat analisis utama. Sub-pertanyaan penelitian yang kedua akan dijawab di Bab 5, Pembentukan dan Dinamika Habitus Kader PKS. Kembali toeri habitus-arena dari Boudieu, yang diperdalam oleh pemikiran Hallett (2003) tentang budaya organisasi sebagai negotiated order digunakan sebagai alat analisis utama, yang dikaitkan dengan the polity model dari Tilly (1978), serta kecenderungan oligarki dalam partai politik dari Michels (1911). Sedangkan sub-pertanyaan penelitian yang ketiga akan dijawab di Bab 6, Kualitas Organisasi dan Kinerja PKS. Dalam hal ini analisis dilakukan terutama dengan model mobilisasi dari Tilly (1978). Namun demikian, berbagai teori dan konsep utama tersebut dikaitkan dan dilengkapi pula dengan sejumlah teori dan konsep dari para pemikir lain untuk melengkapi dan mempetajam analisis. 1.4. Tujuan Penelitian Penelitian ini merupakan studi kasus yang berfokus pada pengembangan deskripsi dan eksplanasi yang mendalam mengenai dinamika internal PKS dalam arena politik Indonesia, dengan tujuan untuk: Universitas Indonesia
  33. 33. 10 1. Menjelaskan kecenderungan pengelompokkan, faksionalisasi, dan konflik internal dalam partai politik berdasarkan agama, serta bagaimana hal tersebut dikelola sehingga tidak berakhir pada perpecahan yang serius. 2. Menjelaskan dinamika habitus para agen yang menyertai perubahan gerakan sosial keagamaan menjadi partai politik. 3. Menjelaskan implikasi dinamika internal di antara faksi-faksi yang dalam dalam suatu partai politik berdasarkan agama terhadap kapasitas tindakan kolektifnya sebagai pemain di arena politik praktis. 1.5. Signifikansi Penelitian Penelitian ini memberikan sumbangan yang signifikan, baik bagi ilmu pengetahuan, masyarakat secara umum, dan Jemaah Tarbiyah/PKS secara khusus. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini memperluas dan memperkaya bangun pengetahuan (body of knowledge) sosiologi politik dan sosiologi organisasi. Secara umum, dalam sosiologi politik, penelitian ini memperluas pengetahuan tentang kekhasan partai politik berdasarkan agama, antara lain dengan menghasilkan deskripsi dan pemahaman baru tentang kecenderungan faksionalisasi dan implikasinya terhadap kapasitas tindakan kolekif partai politik yang bersangkutan. Di samping itu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana the iron law of oligarchy dan konflik politik tertutup bekerja dalam konteks historis dan kultural tertentu yang tidak diperhitungkan dalam literatur klasik tentang itu. Sementara itu, dalam sosiologi organisasi, penelitian ini memperkaya dan mempertajam teori–teori yang berkaitan dengan identitas, spiritualitas, dan konflik internal dalam partai politik berdasarkan agama, khususnya untuk kasus Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana organisasi berbasis keyakinan menegosiasikan dan kemudian mengkompromikan tatanan (order) dan identitasnya sebagai respon terhadap tekanan ruang sosial di luar dirinya. Secara spesifik penelitian ini menghasilkan beberapa keluaran yang orisinal. Pertama, tipologi baru partai politik yang merupakan varian dari modern cadre party (Koole, 1994), yaitu “partai kader berbasis gerakan keagamaan’ Universitas Indonesia
  34. 34. 11 (the religious movement-based cadre party). Kedua, konsep “faksionalisasi dinamis” untuk menjelaskan fenomena faksionalisasi yang relatif cair, lentur, dan tidak bersifat mutually exclusive. Ketiga, konsep “oligarki terbatas” (limited oligarchy), di mana minimnya partisipasi mayoritas akibat dominasi minoritas tidak sepenuhnya berlaku, dan terdapat institusi yang memoderasi kecenderungan oligarki tersebut. Di samping itu, penelitian ini menyempurnakan beberapa teori/konsep yang telah ada sebelumnya. Antara lain, pertama, melengkapi asumsi-asumsi teori tindakan kolektif Tilly (1978) dengan memasukkan pengaruh faktor budaya. Kedua, menambahkan faktor historis-kultural, dan faktor faksionaliasi/ pengelompokkan, sebagai pendorong elitisme pemimpin yang kemudian memunculkan oligarki. Ketiga, mengidentifikasi aspek-aspek kualitas organisasi sebagai penghubung antara kohesi sosial dengan tingkat keorganisasian. Keempat, menyempurnkan tesis Moody dan White (2003) dengan menambahkan faktor kualitas kepemimpinan sebagai penentu group inclusivenes. Kelima, menggarisbawahi sifat komplementer the polity model dari Tilly sebagai hard side, dengan teori pertarungan simbolik dari Bourdieu sebagai soft side untuk menjelaskan dinamika internal organisasi. Keenam, menyempurnakan dua dari sepuluh proposisi Hallett (2003) tentang budaya organisasi sebagai negotiated order. Bagi masyarakat umum, penelitian ini menjelaskan dinamika internal Jemaah Tarbiyah/PKS sebagai fenomena yang unik dalam arena politik Indonesia secara mendalam dan komprehensif, khususnya dalam merespon berbagai realita yang dihadapinya. Bagi para elit dan kader PKS, penelitian ini memberikan “cermin” untuk memahami dinamika organisasinya dengan lebih tajam dan mendalam, yang dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan strategi dan taktik yang lebih tepat untuk meningkatkan posisi objektif PKS dalam arena politik Indonesia. Mengingat sebagian besar informan penelitian ini adalah kader senior PKS, keragaman respon mereka terhadap berbagai isu yang digali dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang sejauh mana shared-vision, shared-meaning, dan Universitas Indonesia
  35. 35. 12 shared-value sudah terbentuk di PKS. Secara konkrit penelitian ini memberikan tujuh butir rekomendasi yang diikat dengan benang merah demokratisasi, deoligarkisasi, dan desakralisasi organisasi. Universitas Indonesia
  36. 36. 13 BAB 2 KERANGKA KONSEPTUAL 2.1. Kerangka Teoretik 2.1.1. Tipologi Partai Politik dan Faksionalisasi Katz dan Mair (dalam Gunther, Montero, dan Linz: 2002) mengemukakan empat tipe partai politik yang berkembang dalam demokrasi liberal di Eropa, yaitu partai elit (the elite party), partai massa (the mass party), partai yang menangkap semua (the catch-all party), dan partai kartel (the cartel party). Perubahan dari satu bentuk partai menjadi bentuk yang lain dipandang sebagai konsekuensi dari dinamika perkembangan demokrasi yang terjadi. Partai elit (the elite party) atau partai kader (the cadre party) adalah partai yang memiliki sedikit anggota dengan kualifikasi yang sangat tinggi, misalnya merupakan tokoh di komunitas mereka, sehingga keberadaan kantor pusat hampir tidak relevan, karena para elit menguasai sebagian besar sumber daya yang mereka butuhkan. Sejalan dengan itu, Menurut Wolinetz (2002, mengutip Duverger 1954), partai kader memiliki struktur yang relatif longgar, berpusat pada elit, dengan organisasi yang minimal di luar legislatif. Partai massa (the mass party) adalah partai yang beranggotakan massa, dikelola oleh struktur partai yang kuat dan permanen, dinaungi oleh kantor pusat yang mendukung ekspansi dan mengkoordinasikan aktifitas akar rumput, serta menempatkan orang-orangnya di institusi-institusi publik sebagai alat bagi kepentingan partai di bawah pengawasan kantor pusat, mewakili anggota partai. Eksistensi demokrasi dalam partai massa diragukan, bahkan terbuka peluang munculnya oligarki, karena para elit partai di pusat – walaupun dipilih oleh akar rumput – memiliki otoritas yang sangat besar. Di samping itu, terdapat potensi konflik antara partai di institusi publik dengan kantor pusat/akar rumput, karena para anggota partai di institusi publik memiliki dua pertanggungjawaban, yaitu kepada partai dan kepada konstituen pemilih mereka, dua bentuk insentif, yaitu posisi dalam partai dan suara untuk memenangkan pemiliu, serta dua sumber legitimasi, yaitu sebagai agen partai dan pemegang mandat publik. Mana dari Universitas Indonesia
  37. 37. 14 ketiga wajah partai yang tampil dominan – the party in public office, the party in the central office, the party on the ground – mencerminkan proses evolusi yang dialami partai sebagai respon terhadap kondisi eksternal yang dihadapinya. Dalam regim yang cenderung otoriter, partai di pusat akan cenderung dominan. Sebaliknya, dalam regim yang cenderung liberal, partai di pusat tidak begitu kuat, sehingga partai di institusi publik relatif lebih independen. Partai yang mengambil semua (the catch-all party) adalah partai yang membidik seluruh segmen masyarakat sebagai implikasi dari memudarnya dominasi kelas menyusul keberhasilan partai-partai massa memperjuangkan hak pilih bagi seluruh warga dan terwujudnya negara kesejahteraan, sehingga partai elit sebagai partai dari kelas dominan dan partai massa sebagai partai dari subkultur yang terpinggirkan, kehilangan dasar keberadaan mereka. Dalam the catchall party, terdapat konflik dalam hubungan di antara ketiga unsur partai terkait dengan persoalan apakah kantor pusat adalah agen dari akar rumput dalam mengendalikan partai di institusi publik, atau sebaliknya, kantor pusat justru merupakan agen dari partai di institusi publik untuk mengorganisasikan dan mengarahkan dukungan dari akar rumput. Katz dan Mair (2002) menyimpulkan, partai-partai di Eropa kemudian bergerak dari the catch-all party menuju fase baru, di mana sisi partai di institusi publik semakin dominan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan turunnya rasio jumlah anggota partai terhadap jumlah pemilih, dan berkurangnya jumlah anggota partai yang tercatat. Namun di sisi lain terjadi demokratisasi internal dalam partai, di mana akar rumput mulai dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam seleksi para kandidat untuk ditempatkan di institusi publik maupun para calon pemimpin partai. Partai kartel (the cartel party) adalah partai yang didominasi oleh partai di institusi publik yang semakin otonom dari kantor pusat dan akar rumput, partisipasinya tinggi dalam pemerintahan, banyak berkolaborasi dengan negara, bahkan terserap ke dalamnya (antara lain melalui ketergantungan yang tinggi terhadap subsidi), di mana para anggota partai di institusi publik melihat politik sebagai karir. Dalam hal ini, hubungan antara para anggota partai-partai yang Universitas Indonesia
  38. 38. 15 berbeda namun sama-sama berada dalam the party in public office relatif lebih erat daripada hubungan antara para anggota the party in public office dan the party on the ground dari partai yang sama. Wolinetz (2002) menggarisbawahi bahwa ciri-ciri partai kartel adalah pemilih yang terdifusi, melakukan kegiatan-kegiatan kampanye yang berbiaya tinggi, menekankan pada keterampilan manajerial dan efisiensi, diorganisasikan secara longgar, dan berjarak terhadap para anggotanya sehingga anggota nyaris tak berbeda dari non-anggota. Dalam pandangan Wolinetz, partai kartel adalah broker antara masyarakat sipil dan negara, bahkan agen dari negara dalam berhadapan dengan masyarkat sipil. Menguatnya kartelisasi partai didorong oleh beberapa faktor, seperti perubahan sistem pemilihan yang memberikan perluasan hak pilih, kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang semakin bervariasi (misalnya: media massa), melemahnya ikatan-ikatan tradisional dalam masyarakat, dan meningkatnya kompetensi warga negara dalam berpolitik yang mengurangi ketergantungan mereka terhadap partai. Katz dan Mair (2002) mengemukakan tiga catatan tentang kartelisasi partai. Pertama, kartelisasi partai terkait erat dengan keterasingan, bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik dan partai-partai. Kedua, ia memicu munculnya partai-partai ekstrimis baru, partai yang “anti-partai”, sebagai bentuk penentangan terhadap kartelisasi, sistem kepartaian, bahkan nilai-nilai demokrasi. Ketiga, ia membuat partai-partai dipandang menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan mereka, serta membuat mereka bergantung kepada negara, dan pada saat yang sama kehilangan legitimasi dari masyarakat. Wolinetz (2002) menggunakan dua variabel – jumlah anggota dan tingkat keterlibatan anggota dalam aktifitas partai – untuk menyusun kategoriasi baru, yaitu partai kader klasik (classic cadre party), partai kader moderen (modern cadre party), partai tokoh (leader-centered party), dan partai massa (mass party). Kategorisasi tersebut digambarkan oleh tabel 2.1. Wolinetz memberikan catatan bahwa kecenderungan menurunnya keanggotaan partai di berbagai negara, baik dalam jumlah absolut maupun dalam prosentase dari jumlah pemilih akan Universitas Indonesia
  39. 39. 16 membuat hampir semua partai merupakan partai kader, baik partai kader klasik maupun partai kader moderen. Tabel 2.1 Variasi Partai Kader dan Partai Massa Menurut Wolinetz Tingkat Keterlibatan Anggota Rendah Jumlah Anggota Tinggi Rendah Partai Kader Klasik (The Classic Cadre Party) Partai Kader Moderen (The Modern Cadre Party) Tinggi Partai Tokoh (The Leader-centered Party) Partai Massa (The Mass Party) Untuk mendeskripsikan partai kader moderen dengan lebih tajam, Wolinetz meminjam lima karakteristik yang dikemukakan oleh Koole (1994), yaitu: (1) peran yang dominan dari kelompok-kelompok pemimpin profesional, khususnya di parlemen, namun dengan tingkat pertanggungjawaban yang tinggi terhadap para anggota partai di jenjang yang lebih rendah; (2) rasio anggota/pemilih yang rendah, walaupun jumlah anggota yang memadai tetap penting sebagai sumber pendanaan, media perekrutan kandidat untuk jabatan-jabatan politik, dan prasyarat untuk memastikan berjalannya kehidupan partai dengan baik; (3) upaya menarik pemilih dari berbagai kalangan yang bervariasi, namun tidak menggunakan pendekatan catch-all dan tidak pula hanya membidik kelas-kelas tertentu; (4) mempertahankan struktur vertikal yang ketat seperti partai massa untuk mempertahankan citra partai yang spesifik, sekaligus menjamin berlangsungnya demokrasi internal sampai tingkat tertentu; dan (5) mengkombinasikan sumbersumber keuangan dari subsidi publik dan donasi anggota. Selanjutnya, Wolinetz menggunakan tipologi yang dikemukakan oleh Panebianco (1988), yaitu the mass-bureaucratic party (partai massa birokratik) dan the electoral-professional party (partai pemilih profesional), sebagai upaya mengatasi ambiguitas dalam pendefinisian the catch-all party. Kedua kategori tersebut dibedakan dalam empat aspek, yaitu pemegang peran utama (central role), struktur, kepemimpinan, pendanaan, dan fokus, sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.2. Universitas Indonesia
  40. 40. 17 Tabel 2.2 Partai Massa-Birokratik dan Partai Pemilih Profesional Menurut Panebianco Partai Massa Birokratik Peran Utama Struktur Kepemimpinan Sumber Pendanaan Fokus Birokrasi (administratif-politis) ♦ Partai keanggotaan ♦ Struktur organisasi vertikal yang kuat ♦ Memelihara pemilih loyal, “electorate of belonging” ♦ Peran tokoh-tokoh internal ♦ Kepemimpinan kolegial Anggota dan aktifitas “organisasi terafiliasi” Ideologi yang digerakkan oleh para “penganut setia” Partai Pemilih Profesional Profesional (tugas-tugas spesifik) ♦ Partai pemilih ♦ Struktur organisasi vertikal yang lemah ♦ Memenangkan opini pemilih, “opinion electorate” ♦ Peran tokoh-tokoh publik ♦ Kepemimpinan yang personalized Kelompok-kelompok kepentingan dan dana-dana publik Isu-isu dan kepemimpinan yang digerakkan oleh “pejabat karir” dan kader partai yang menjadi pejabat publik Kemudian Wolinetz (2002) juga mengemukakan skema kategorisasi berdasarkan orientasi partai, yaitu partai pejuang kebijakan (the policy-seeking party), partai pengejar suara (the vote-seeking party), dan partai pengejar jabatan publik (the office-seeking party). Kategorisasi tersebut kerap digunakan dalam kajian tentang pembentukan koalisi dalam demokrasi moderen. Menurut Wolinetz, kategorisasi tersebut juga menggambarkan perilaku dan kecenderungan faksi-faksi yang ada dalam partai, di samping struktur dan organisasi partai. Namun perlu dicatat bahwa ketiga kategori berdasarkan orientasi tersebut tidak bersifat mutually exclusive dan independen satu sama lain, sehingga tidak ada partai yang sepenuhnya policy-seeking, vote-seeking, atau office-seeking, walaupun biasanya ada satu orientasi yang lebih menonjol. Orientasi tersebut merupakan fitur yang melekat relatif kuat pada partai, sehingga hanya bisa diubah dengan serangkaian upaya yang konsisten dari individu atau kelompok dalam partai. Ukuran-ukuran operasional dari ketiga tipe partai tersebut terdapat pada tabel 2.3. Universitas Indonesia
  41. 41. 18 Tabel 2.3 Ukuran-Ukuran Operasional Tipologi Partai Berdasarkan Orientasinya Indikator yang Mungkin Digunakan Alokasi waktu dalam pertemuan partai Karakteristik perdebatan Policy-Seeking Tipologi Partai Vote-Seeking Office-Seeking Perdebatan Internal Tentang Kebijakan Tinggi Rendah Tingkat keterlibatan Konsistensi posisi kebijakan yang ditetapkan Peran kebijakan Penetapan strategi dan hubungannya dengan kebijakan Penggunakan teknik-teknik baru untuk meraih suara Infrastruktur pendukung kebijakan (biro riset, think tank, organisasi terafiliasi) Intens, berlarut, berfokus pada isu Luas, hampir semua jenjang terlibat Tinggi Formalitas, kabur, tidak terfokus Terbatas pada pimpinan atau komite kebijakan, terbagi-bagi Sedang-rendah, mudah berubah tergantung arahan pimpinan atau peluang meraih suara Kampanye Pemilu Tinggi Bervariasi Strategi Kebijakan disesuaikan disesuaikan dengan strategi untuk dengan kebijakan memaksimumkan suara Sedang-rendah Rendah Bervariasi, preferensi pada strategi berisiko rendah Rendah-sedang Rendah-sedang Tinggi Ada dan signifikan Minimal, atau tergantung keputusan pimpinan atau pejabat partai. The policy-seeking party adalah partai yang berorientasi pada isu dan memprioritaskan artikulasi kebijakannya dibandingkan merebut suara pemilih atau menduduki jabatan-jabatan publik. Dengan demikian, terdapat sejumlah anggota yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap sebagian atau seluruh tujuan partai. The vote-seeking party adalah partai yang berorientasi pada pemenangan pemilu, sehingga hal-hal lain, termasuk kebijakan dan jabatan publik yang dikejar disesuaikan dengan tujuan tersebut, Organisasi partai disusun minimalis, terdiri dari profesional partai, kandidat, dan calon kandidat, yang dapat dibantu oleh sejumlah relawan sesuai dengan kebutuhan. The office-seeking party adalah partai yang berorientasi menduduki jabatan-jabatan publik, baik dengan kekuatan sendiri, maupun berkoalisi dengan kekuatan politik lain, baik dengan tujuan mempertahankan diri, menyeimbangkan Universitas Indonesia
  42. 42. 19 sistem politik yang bekerja, atau memperoleh akses terhadap patron. Dengan demikian, partai jenis ini akan tidak akan beromitmen terhadap kebijakan atau strategi yang akan membuat kekuatan-kekuatan politik lain enggan berkoalisi dengannya. Partai jenis ini tidak cocok bagi para kader ideologis, dan lebih mampu memprtahankan para pemburu jabatan. Dalam partai ini, kecenderungan faksionalisasi untuk memperebutkan sumber daya partai akan semakin kuat sejalan dengan bertambah besarnya ukuran partai. Dalam setiap partai terdapat pengelompokkan atau faksionalisasi berdasarkan ketiga orientasi tersebut – policy seekers, vote-seekers, office seekers – sehingga “wajah” partai pada suatu saat tertentu akan ditentukan oleh faksi mana yang terkuat pada saat itu. Sejalan dengan itu, Roemer (2006) mengemukakan model faksionalisasi yang terdiri dari kelompok reformis, oportunis, dan militan. Secara ringkas Roemer menggambarkan, “the opportunists are interested in winning, the reformists are interested in policies, and the militants are interested in publicity” (hal. 148). Faksi reformis adalah mereka yang berorientasi pada upaya mencapai tujuan-tujuan pragmatis partai, utility function, secara maksimum. Faksi oportunis adalah mereka yang menggunakan partai sebagai kendaraan untuk mencapai karir politik yang lebih tinggi, sehingga sasaran mereka adalah memenangkan sebanyak mungkin suara pemilih. Sementara itu faksi militan adalah mereka yang berupaya untuk mengartikulasikan kebijakan partai sedekat mungkin dengan rumusan kebijakan yang ideal. Dengan demikian, faksi militan tidak melihat pemilu sebagai kompetisi yang harus dimenangkan, melainkan media untuk mempublikasikan pandangan-pandangan partai. Menurut Roemer, perbedaan antara faksi reformis dan faksi militan adalah sebagai berikut, “reformists want to do the best they can for their constituency today, while militants adopt the strategy of changing the preferences of voters, so that when they win at some future date, it can be with a better policy” (hal. 155). Universitas Indonesia
  43. 43. 20 2.1.2. Tindakan Kolektif dan Kontestasi untuk Membentuk Negotiated Order Dari berbagai perspektif tindakan kolektif yang dikemukakan Charles Tilly (Durkhemian, Weberian, Marxian, Millian), perspektif Weberian (gambar 2.1) yang menempatkan keyakinan (beliefs) di posisi sentral lebih tepat untuk kasus PKS. Dalam perspektif ini dibedakan antara tindakan kolektif rutin (misalnya di luar pemilu) dan tindakan kolektif non rutin (misalnya di masa pemilu), di mana kepentingan berpengaruh signifikan terhadap keyakinan. Gambar 2.1 Perspektif Weberian tentang Tindakan Kolektif Non–Rutin Kepentingan Keyakinan Rutin Tindakan Kolektif Keorganisasian Kepentingan Keyakinan Tindakan Kolektif Keorganisasian Gagasan Tilly berpijak pada tiga asumsi. Pertama, tindakan kolektif menimbulkan biaya tertentu yang diperhitungkan oleh semua contenders (kelompok). Kedua, tindakan kolektif menghasilkan sumberdaya kolektif. Ketiga, contenders terus-menerus memperkirakan biaya dan manfaat yang sifatnya tidak pasti karena informasi tentang konstelasi lingkungan politik tidak lengkap, dan pihak-pihak yang terlibat memainkan strategi masing-masing. Tilly menggambarkan dinamika sebuah populasi dalam model lingkungan politik (polity model) yang modifikasinya disajikan dalam gambar 2.2. Dalam populasi terdapat government, contenders, polity, dan coalition. Para contenders aktif memperjuangkan kepentingan mereka, bermanuver, saling berebut kekuasaan, menyusun dan membubarkan koalisi, mengeksekusi strategi, dan akhirnya kalah atau menang, yang ditandai dengan keluarnya mereka dari, atau masuknya mereka ke dalam lingkungan politik, sehingga batasan suatu lingkungan politik menjadi kabur. Tabel 2.4 menyajikan ikhtisar model interaksi antar-kelompok atau model lingkungan politik yang telah dielaborasi di atas. Universitas Indonesia
  44. 44. 21 Gambar 2.2 Model Lingkungan Politik Populasi Polity Pemerintah Pemilik Otoritas Anggota 1 Koalisi 1 Anggota 2 Anggota 3 Penantang 1 Penantang 2 Penantang 3 Koalisi 2 Tabel 2.4 Ikhtisar Model Lingkungan Politik No Unsur 1 Populasi 2 Pemegang Otoritas 3 Pemerintah (Government) 4 Pesaing (Contender) 5 Anggota (Member) 6 7 Penantang (Challenger) Lingkungan Politik (Polity) Koalisi 8 Definisi Satuan masyarakat manapun yang kita tentukan sebagai “subjek” pembicaraan; bisa berupa sebuah negara, organisasi, dan lain-lain. Pihak (-pihak) yang memegang kendali terhadap perangkat paksaan (coercion) yang ada dalam populasi. Pihak yang memegang kendali terhadap perangkat paksaan utama atau yang terpenting dalam populasi. Pihak (-pihak) yang dalam kurun waktu tertentu menggunakan sumberdaya kolektif untuk mempengaruhi government. Contender yang memiliki akses yang rutin dan efisien terhadap sumberdaya yang dikuasai government. Contender yang bukan member. Tindakan kolektif yang dilakukan oleh members dan government. Kecenderungan sejumlah contenders dengan atau tanpa government untuk mengkoordinasikan tindakan-tindakan kolektif mereka. Dalam disertasi ini, populasi dilihat dalam dua tataran. Pada tataran pertama yang menjadi populasi adalah PKS/Jemaah Tarbiyah. Dalam hal ini, polity model Tilly digunakan untuk menganalisis kontestasi di antara faksi-faksi yang ada di dalam PKS sebagai contenders untuk mendapatkan dukungan Universitas Indonesia
  45. 45. 22 pimpinan tertinggi partai sebagai government, sehingga mereka dapat menjadi members di dalam lingkungan politik yang berkuasa. Dalam konteks ini teori the iron law of oligarchy menjadi relevan sebagai salah satu penjelasan terhadap dinamika internal PKS. Pada tataran kedua, populasi yang dimaksud adalah arena politik Indonesia, di mana model lingkungan politik Tilly digunakan untuk menganalisis hubungan antara PKS sebagai salah satu contender dengan government dan contenders yang lain, baik sesama partai anggota koalisi, maupuan partai-partai oposisi. Dalam konteks ini, efektifitas tindakan kolektif yang dilakukan oleh PKS dijelaskan dengan oleh mobililisasi. Gambar 2.3 Modifikasi Model Mobilisasi (A) Kapasitas untuk Bertindak Keorganisasian Kepentingan Represi/ Dukungan Mobilisasi e Peluang/ Ancaman c Tindakan Kolektif b Kekuasaan a d (B) Biaya/Manfaat untuk Bertindak Dalam model mobilisasi, kemampuan PKS sebagai salah satu contender di ranah politik Indonesia untuk melakukan tindakan kolektif dipengaruhi oleh kapasitas (A), dan biaya/manfaat (B), sebagaimana terdapat pada gambar 2.3. Kapasitas berhubungan dengan tingkat mobilisasi, tingkat keorganisasian, dan kepentingan. Dalam jangka pendek, tindakan kolektif dipengaruhi oleh Universitas Indonesia
  46. 46. 23 biaya/manfaat yang dirasakan kelompok, berupa kekuasaan, represi/dukungan, dan peluang/ancaman. Namun dalam jangka panjang, tindakan kolektif juga mempengaruhi biaya/manfaat (garis panah putus–putus “a,” “b,” dan “c”). Untuk mempengaruhi biaya/manfaat tindakan kolektif, lawan dapat mengarahkan represi/dukungan secara tidak langsung melalui tingkat mobilisasi, atau secara langsung mempengaruhi tindakan kolektif (garis panah putus–putus “d”). Selanjutnya, dalam jangka panjang kekuasaan yang dimiliki kelompok mempengaruhi represi/dukungan yang diterimanya (garis panah putus–putus “e”). Tabel 2.5 menyajikan ikhtisar aspek-aspek model mobilisasi yang telah dielaborasi di atas tadi. Tabel 2.5 Ikhtisar Model Mobilisasi No Aspek Definisi Catatan Advantages/disadvantages yang mungkin dialami sebagai konsekuensi dari interaksi. Sejauh mana identitas bersama dan jejaring menyatukan para anggota kelompok. Penambahan/pengurangan secara signifikan pada jumlah sumberdaya yang berada di bawah kendali kelompok. Perbedaan kepentingan menimbulkan konflik. 1 Kepentingan 2 Tingkat Keorganisasian 3 Mobilisasi/ Demobilisasi 4 Biaya/Manfaat Hubungan antara kepentingan kelompok dengan lingkungan. 7 Tindakan Kolektif Tindakan bersama anggotaanggota kelompok untuk suatu kepentingan bersama. Berfokus pada group inclusiveness. ♦ Bentuk: defensif, ofensif, prepatoris ♦ Memperhitungkan biaya marjinal dan mobilisasi netto. ♦ Aliansi untuk mengatasi mobilisasi kontra. ♦ Komitmen sebagai sumberdaya yang penting. ♦ Perubahan biaya/manfaat yang positif atau negatif. ♦ Tiga unsur: power, repression/facilitation, dan opportunity/threat. Bentuk: kompetitif, reaktif, proaktif Dalam gagasan Tilly, mobilisasi/demobilisasi menempati peran sentral. Amitai Etzioni (1968) menekankan, tingkat mobilisasi menunjukkan kapasitas untuk memanfaatkan sumberdaya, bukan kepemilikan terhadapnya, sehingga pertambahan kepemilikan hanya meningkatkan potensi mobilisasi. Di samping itu, mobilisasi yang dilakukan sebuah kelompok dapat mengundang mobilisasi kontra dari contenders lain yang biasanya diatasi dengan menjalin koalisi. Universitas Indonesia
  47. 47. 24 Tilly (1978) menegaskan bahwa tingkat keorganisasian, sebagai aspek yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat mobilisasi, ditentukan oleh group inclusiveness, atau kohesi/solidaritas sosial, yang menurut James Moody dan Douglas R. White (2003) memiliki dua komponen, yaitu komponen relasional dan komponen ideasional. Komponen relasional merujuk pada kohesi struktural, yaitu keterhubungan sosial di antara para anggota kelompok. Sebuah kelompok dianggap kohesif secara struktural jika terdapat relasi antar-anggota kelompok yang independen satu sama lainnya. Dalam kondisi ini, informasi dan sumberdaya mengalir melalui banyak jalur independen, sehingga sulit dikendalikan oleh satu orang atau sekelompok kecil anggota kelompok, dan eksistensi kelompok tidak rentan terhadap eksistensi seseorang atau sekelompok orang Jadi, struktur yang kohesif mengurangi kesenjangan kekuasaan dalam kelompok. Sebaliknya, sebuah kelompok di mana hubungan-hubungan sosial berlangsung melalui satu individu kunci (pemimpin yang karismatik), atau sekelompok kecil individu (kelompok elit yang oligarkis), kohesi struktrualnya cenderung rapuh. Kohesi yang tinggi, di samping kesamaan tujuan antar-jejaring, merupakan hal yang penting dalam partai politik karena terdapat hubungan keagenan di mana massa (prinsipal) mendelegasikan proses pengambilan keputusan kepada elit partai (agen), sehingga agen berpeluang bekerja untuk kepentingannya, bukan kepentingan prinsipal. Mukherji et.al. (2007) berargumentasi bahwa kohesi dan kesamaan tujuan merupakan necessary and sufficient conditions untuk menekan problem keagenan ini. Kohesi/solidaritas sosial juga memiliki komponen ideasional, yaitu identitas kolektif. Identitas kolektif adalah pemahaman kita mengenai siapakah kita dan siapakah orang lain, dan sebaliknya, pemahaman orang lain mengenai diri mereka dan orang-orang di luar mereka, termasuk kita (Jenkins, 2004). Sejalan dengan itu, Marilynn B. Brewer (2000) mengatakan, “group identity arises from categorical distinctions between those who share some attribute, experience or label and those who do not” (hal. 119). Identitas kolektif dan saling ketergantungan berhubungan secara multiplikatif, di mana keberadaan keduanya secara bersama–sama berimplikasi positif terhadap tingkat keorganisasian. Universitas Indonesia
  48. 48. 25 Sebaliknya, saling ketergantungan tanpa identitas kolektif tidak akan meningkatkan keorganisasian. Mark C. Bolino et.al. (2002) menjelaskan kohesi sosial dengan menghubungkan aspek–aspek perilaku kewargaan (citizenship behavior) dengan modal sosial dan kinerja. Perilaku kewargaan adalah perilaku para anggota organisasi di luar tuntutan peran, serta tidak secara langsung atau formal diapresiasi oleh sistem imbalan yang berlaku, namun memfasilitasi berfungsinya organisasi (Organ, 1988). Bolino et.al. menggunakan lima aspek perilaku kewargaan dari Lynn van Dyne et.al (1994), yaitu loyalitas, ketaatan, partisipasi fungsional, partisipasi sosial, dan partisipasi advokatif, dan konsep modal sosial dari Nahapiet dan Ghoshal (1998), yaitu modal sosial struktural yang terkait dengan kohesi struktural, serta modal sosial relasional dan kognitif yang merujuk pada kohesi ideasional. Dalam konteks tindakan kolektif, agregasi dan komparasi modal sosial akan bermakna jika dikaitkan dengan tujuan tertentu (Finsveen dan van Oorschot, 2008), misalnya peningkatan posisi objektif sebuah partai di arena politik. Menurut Bolino et.al., terdapat hubungan timbal-balik antara perilaku kewargaan dan modal sosial melalui ketiga aspeknya. Untuk itu, peneliti mengaitkan modal sosial dengan tingkat keorganisasian, kemudian tindakan kolektif, dan kinerja organisasi, sebagaimana dirangkum pada gambar 2.4. Gambar 2.4 Hubungan Perilaku Kewargaan, Modal Sosial, Tingkat Keorganisasian, Kapasitas Tindakan Kolektif, dan Kinerja Perilaku Kewargaan Loyalitas, Ketaatan, Partisipasi (Fungsional, Sosial, Advokatif) Modal Sosial Stuktural, Relasional, Kognitif Tingkat Keorganisasian Kapasitas Tindakan Kolektif Kinerja Organisasi Kohesi/solidaritas sosial sebagai faktor penentu tingkat keorganisasian juga dapat dijelaskan oleh pendapat Tilly (2004) yang melihat kelompokkelompok dalam organisasi sebagai trust networks yang terhubung dengan pusat Universitas Indonesia
  49. 49. 26 kekuasaan oleh paksaan, modal, atau komitmen, dalam bentuk segregasi, hubungan yang dinegosiasikan, atau integrasi. Kombinasi antara paksaan dengan integrasi menghasilkan otoritarianisme. Bertemunya komitmen dengan segregasi menghasilkan hubungan partikularistik. Sedangkan perkawinan antara komitmen dengan integrasi membuahkan teokrasi, yang didefinisikan oleh Tilly sebagai “extensive integration of trust networks around communities of beliefs” (hal. 14). Namun demikian, apa yang dipermukaan terlihat sebagai teokrasi mungkin sebenarnya adalah otoritarianisme, di mana mekanisme penghubung antara trust networks dengan pusat kekuasaan yang dilihat sebagai komitmen sesungguhnya adalah paksaan, karena menurut Etzioni (1968) bahwa komitmen sering dimobilisasi secara manipulatif sehingga memicu oligarki. Meminjam terminologi Bourdieu, aktor dominan kerap menggunakan symbolic power, bahkan symbolic violence, untuk melanggengkan posisi objektifnya sebagai pemegang otoritas. Jika dikaitkan dengan pendapat Verter (2003), kemampuan suatu pihak memobilisasi komitmen terkait dengan modal spiritual yang diakumulasikannya. Modal spiritual yang diinvestasikan dengan tepat dapat memberikan keuntungan sosial-ekonomi, dan berfungsi sebagai media mobilitas sosial. Sebagai bagian dari modal kultural, modal spiritual memiliki bentuk yang embodied dalam habitus individu (pengetahuan, keahlian, selera, dan mandat di bidang keagamaan yang terakumulasi melalui proses yang eksplisit maupun implisit), bentuk yang terobjektifikasi (benda, teks, ritual, teologi, idelogi), dan bentuk yang terlembagakan (kekuasaan yang dimiliki oleh institusi keagamaan untuk melegitimasi tindakan-tindakannya). Dalam konteks PKS, pimpinan tertinggi partai berposisi sebagai government yang menempati kedudukan istimewa dalam interaksinya dengan contenders. Dalam hal ini, Tilly (1978) mengidentifikasi dua tipe ideal regim yang ada, yaitu egaliter dan oligarkis. Regim yang egaliter memberikan represi/dukungan atas dasar substansi tindakan yang dilakukan dengan mengabaikan pelakunya. Sebaliknya, regim oligarkis mengarahkan represi/ dukungan kepada pelaku tertentu, tanpa melihat substansi tindakan. Regim–regim yang ada memiliki sebagian sifat egaliter dan sebagian sifat oligarkis. Kelompok yang sangat besar kekuasaannya akan menikmati dukungan pemerintah terhadap Universitas Indonesia
  50. 50. 27 hampir semua tindakan yang dilakukannya. Bahkan, pemerintah dan kelompok tersebut dapat bergabung membentuk oligarki. Robert Michels (2001, pertama kali terbit 1911) mengidentifikasi beberapa faktor pendorong munculnya elitisme yang kemudian menjadi oligarki, yaitu: teknis–administratif, intelektual, psikologis, dan finansial. Secara teknis– administratif, demokrasi membutuhkan expert leaders, yang lambat–laun menjadi elit yang terpisah dari massa yang dulu memilihnya, dan kemudian mengambil keputusan untuk kepentingannya sendiri. Muncullah bonapartisme, di mana idealisme elit luntur dengan berjalannya waktu, dan persentuhan dengan realita, apalagi ketika mereka mulai berkuasa. Di samping itu, partai adalah alat perjuangan politik, di mana taktik dan strategi harus diputuskan dengan cepat dan akurat, sehingga mendorong sentralisasi dan hirarki. Sementara dari sisi intelektual, massa dipandang tidak kompeten untuk mengatur diri mereka sendiri. Inilah yang menyebabkan eksistensi demokrasi internal dalam sebuah partai massa sering diragukan dan dianggap semu. Secara psikologis para pejabat partai cenderung mempertahankan jabatannya dengan berbagai cara, lalu menutup kesenjangan dengan jajaran di bawahnya dengan membentuk kartel. Di sisi lain, massa membutuhkan arahan dari pemimpin yang dikultuskan sebagai pribadi yang hebat, di samping memiliki kemampuan komunikasi, kemauan, rasa percaya diri, dan pengetahuan yang luar biasa. Hal itu diperkuat oleh media informasi partai yang dikendalikan oleh kelompok elit untuk membangun efek sensasi guna menjaga simpati massa terhadap mereka. Sementara itu, kekuatan finansial partai yang berada di bawah kendali pimpinan partai, dimanfaatkan untuk memberikan represi/dukungan kepada pihak-pihak yang dianggap lawan/kawan. Dengan demikian, pemimpin karismatik biasanya menjadi bagian dari oligarki. Philip Smith (2000) mengkritik perspektif yang melihat karisma sematamata sebagai produk dari struktur sosial yang berlaku maupun hasil dari personality traits yang melekat pada diri pemimpin. Bagi Smith, karisma adalah ikatan moral yang menghubungkan para pengikut dengan pemimpin mereka. Ikatan moral tersebut tidak dipahami secara mikro, sebagai implikasi dari Universitas Indonesia
  51. 51. 28 kepribadian dan interaksi dalam kelompok, melainkan secara kultural, sebagai produk dari struktur-struktur simbolik, atau dengan kata lain, sebagai sentimen kolektif yang dibentuk oleh tindakan, kekuasaan, dan moralitas pemimpin. Dalam konteks kultural itu, simbolisasi dan mitologisasi berperan menyisipkan hal yang sakral ke dalam kehidupan sosial-politik yang profan, dalam bentuk narasi tentang baik-buruk dan perjuangan meraih keselamatan. Gambar 2.5 Ikhtisar Proses Terbentuknya Oligarki dalam Organisasi Darcy K. Leach (2005) memperbaharui pemikiran Michels dengan mendefinisikan oligarki sebagai: “a concentration of entrenched illegitimate authority and/or influence in the hands of minority, such that de facto what that minority wants is generally what comes to pass, even when it goes against the wishes (whether actively of passively expressed) of the majority” (hal. 329). Universitas Indonesia
  52. 52. 29 Dalam menjelaskan definisinya, Leach membedakan kekuasaan formal dan informal, serta yang terlegitimasi dan nirlegitimasi. Meminjam terminologi Weber, kekuasaan formal yang terlegitimasi disebut otoritas (authority), dan yang nirlegitimasi disebut paksaan (coercion). Sedangkan kekuasaan informal yang terlegitimasi disebut pengaruh (influence), dan yang nirlegitimasi disebut manipulasi (manipulation). Tabel 2.6 menunjukkan tipologi kekuasaan yang direkomendasikan Leach. Tabel 2.6 Tipologi Kekuasaan: Formal–Informal, Terlegitimasi–Nirlegitimasi Nirlegitimasi Terligitimasi Kekuasaan Formal Kekuasaan Informal Otoritas (Authority) ♦ Dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara formal. ♦ Digunakan untuk membuat dan menegakkan keputusan yang sesuai dengan mandat formal. ♦ Massa menaati dengan sukarela, karena mereka menyepakatinya sebagai hal yang absah mewakili suara mereka. Pengaruh (Influence) ♦ Dilakukan oleh aktor yang memiliki kekuatan yang bersumber dari norma kelompok namun tidak memiliki kewenangan formal untuk memutuskan. ♦ Dilakukan dengan melakukan persuasi yang masuk akal dan mendayagunakan imbalan nonformal. ♦ Massa menyetujuinya secara pribadi, atau ingin diterima oleh aktor tersebut. Paksaan (Coercion) ♦ Dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan prosedur yang tidak benar, atau pejabat yang tidak berwenang. ♦ Mendayagunakan imbalan/sanksi material di luar kewenangan formal. ♦ Massa menaati dengan enggan, semata– mata karena mereka ingin memperoleh imbalan atau menghindari sanksi. Manipulasi (Manipulation) ♦ Dilakukan oleh aktor yang tidak dipercaya oleh kelompok berdasarkan nilai–nilai yang dianut bersama untuk menggunakan pengaruh tersebut. ♦ Mendayagunakan pengaturan agenda, penyembunyian informasi, dan sanksi nonmaterial. ♦ Massa mengikuti karena tidak tahu/tidak sadar, ataupun tahu namun ingin menghindari sanksi nonmaterial. Dengan demikian, tiga indikator yang secara umum digunakan – kurangnya frekuensi pergantian kepemimpinan, kendali minoritas atas sumberdaya, dan rendahnya tingkat partisipasi mayoritas – tidak serta–merta menunjukkan adanya oligarki. Indikator pertama baru merujuk pada oligarki jika terdapat bukti bahwa minoritas memang menggunakan cara-cara yang tidak sah, atau terdapat resistensi mayoritas atas kepemimpinan minoritas. Kontrol minoritas atas sumberdaya organisasi baru menunjukkan adanya oligarki jika digunakan Universitas Indonesia
  53. 53. 30 untuk memaksakan keputusan yang ditentang mayoritas, atau akan ditentang jika mereka tahu bahwa cara–cara yang tidak sah telah digunakan. Sementara itu, minimnya partisipasi mayoritas bisa jadi merupakan ekspresi persetujuan atas langkah–langkah minoritas, dan mereka memandang minoritas masih menunjukkan tanggungjawabnya. Namun kita perlu jeli karena minoritas mungkin melanggengkan posisinya dengan mendayagunakan symbolic power yang diperoleh melalui interaksi sebelumnya. Minoritas juga bisa memanipulasi mayoritas dengan menimbulkan rasa bersalah karena di awal mereka menyerahkan segalanya kepada minoritas, sehingga ketika tidak setuju atas keputusan minoritas, mayoritas memilih diam. Pendapat Michels dan Leach yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa oligarki senantiasa eksis bersama-sama dengan ketaksetaraan antar-kelompok (categorical inequality) yang dihasilkan oleh mekanisme eksploitasi, monopoli kesempatan (opportunity hoarding), pemanfaatan organisasi untuk kepentingan kelompok dominan (emulation), dan perubahan rutinitas sosial untuk melanggengkan ketaksetaraan (adaptation). Pemegang otoritas cenderung melanggengkan categorical inequality untuk kepentingan tertentu, antara lain dengan melakukan eksploitasi atau monopoli kesempatan yang menguntungkan kelompok dominan. Dalam kondisi ini, demokratisasi dimungkinkan jika mekanisme kendali yang koersif terdekonstruksi, berlangsung proses edukasi dan komunikasi yang mengubah emulation dan adaptation, serta penyebaran sumberdaya yang lebih merata (Tilly, 2000). Menurut Michels, walaupun memiliki ideologi, partai tidak selalu menjadi organ dari ideologi tersebut. Bahkan mungkin saja orang-orang dengan ideologi yang berseberangan justru memimpin partai, sehingga partai menjadi kendaraan untuk mewujudkan kepentingan mereka. Implikasinya, berbagai konflik, termasuk konflik politik tertutup, kerap terjadi. Morill, Zald, dan Rao (2003) mengidentifikasi empat aspek konflik politik tertutup, yaitu: bentuk, visibilitas sosial, kolektifitas, dan hasil. Universitas Indonesia
  54. 54. 31 Konflik politik tertutup bisa berbentuk material atau simbolik. Konflik politik tertutup simbolik bisa berupa manipulasi komunikasi untuk menutupi tujuan, penciptaan ceruk psikologis, sosial, temporal, atau fisik untuk melindungi dari kekuasaan yang ingin dihindari (symbolic escape), atau konfrontasi yang diikuti moderasi (ritualized confrontation). Biasanya konflik politik tertutup tampil dalam bentuk material dan simbolik sekaligus, walaupun pada satu saat tertentu ada satu bentuk yang dominan. Bentuk konflik politik tertutup terkait dengan visibilitas sosial, yaitu sejauh mana kepentingan dan tindakan pihak yang beroposisi diketahui oleh pemegang otoritas. Sabotase, misalnya, kepentingannya diketahui, namun tindakan dan identitas pelakunya, tersembunyi. Sebaliknya, ritualized confrontation kepentingannya tersembunyi, walaupun tindakan dan pelakunya terbuka. Sementara itu, kolektifitas menempatkan empat kategori konflik politik tertutup dalam kontinum individualistik–kolektif, yaitu: tindakan bersama yang tidak terorganisir, tindakan bersama yang dipandu kesamaan implisit (tacit complicity), koordinasi informal, dan koordinasi formal. Hasil konflik politik tertutup bervariasi, bisa berupa keterbebasan psikologis individual, digugat atau dipertanyakannya praktik dan rutinitas organisasi yang dinilai tidak adil atau tidak patut, dan terbentuknya prakondisi bagi proses transformasi yang lebih mendasar. Tabel 2.7 menyajikan ikhtisar dari keempat aspek konflik politik tertutup yang sudah dibahas di atas. Tabel 2.7 Ikhtisar Aspek-Aspek Konflik Politik Tertutup No Aspek 1 Bentuk 2 Visibilitas Sosial 3 Kolektifitas 4 Hasil Variasi ♦ Materil: sabotase langsung, sabotase tidak langsung ♦ Simbolik: manipulasi komunikasi, symbolic escape, ritualized conflict Sejauh mana kepentingan, tindakan dan identitas pelaku diketahui oleh pemilik otoritas. ♦ Tindakan bersama yang tidak terorganisir ♦ Tindakan bersama yang dipandu kesamaan implicit/tacit ♦ Koordinasi informal ♦ Koordinasi formal ♦ Keterbebasan psikologis-individual ♦ Gugatan terhadap praktik dan rutinitas organisasi ♦ Prakondisi untuk transformasi yang lebih mendasar Universitas Indonesia
  55. 55. 32 Paul Osterman (2006), berdasarkan temuan penelitiannya terhadap social movement organization (SMO) bernuansa religius yang berskala cukup besar di AS, menolak pendapat yang mengatakan bahwa merosotnya komitmen dan semangat para anggota (becalming) dan pergeseran tujuan (goals displacement) adalah konsekuensi tak terhindarkan dari the iron law of oligarchy. Menurutnya, upaya-upaya yang terprogram untuk membangun keyakinan yang kuat dalam diri para anggota mengenai kapasitas pribadi dan peran strategis mereka dalam organisasi (sense of capacity and agency), dan budaya kontestasi internal di mana para anggota skeptis terhadap kekuasaan dan melawan balik upaya para elit untuk mendominasi, terbukti mampu mengatasi potensi oligarki. Kontestasi di antara kelompok-kelompok yang ada dalam PKS dengan segala dinamika internal yang terjadi menghasilkan budaya organisasi PKS. Tim Hallett (2003) melihat budaya organisasi sebagai negotiated order dengan berpijak pada teori symbolic power Bourdieu dan impression management Goffman. Symbolic power mengaitkan praksis individual (mikro) dengan ruang sosial (makro) melalui habitus. Lalu, praksis membangun negotiated order melalui interaksi di tingkat meso organisasi. Sementara itu, ruang sosial (makro) menyediakan konteks struktural bagi proses pembentukan negotiated order tersebut. Hallett mengkritik perspektif yang melihat budaya organisasi sebagai keyakinan dan nilai–nilai subjektif aktor, dan sebagai konteks sosial (ideologi, keyakinan, mitos, ritual, artefak) yang mengartikulasikan makna bagi para aktor. Perspektif pertama memosisikan budaya organisasi dalam pikiran individu, sehingga tidak menjelaskan konflik dan sarat dengan penafsiran subjektif. Sedangkan perspektif kedua melihat budaya sebagai hal yang stabil, sehingga tidak menjelaskan perubahan dan kausalitas. Dalam perspektif Hallett, kausalitas dijelaskan di tingkat mikro, di mana habitus adalah means, disposisi yang membentuk praksis, dan di tingkat meso, di mana symbolic power adalah ends yang menentukan tindakan yang dianggap layak dalam organisasi. Universitas Indonesia

×