Digital surya 24 desember 2013

1,082 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,082
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
79
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digital surya 24 desember 2013

  1. 1. DIGITAL NEWSPAPER Pemilu Lansung Menjurumuskan hal Spirit Baru Jawa Timur surabaya.tribunnews.com surya.co.id 2 | SELASA, 24 DESEMBER 2013 | Terbit 2 halaman edisi pagi PENDIDIKAN harus MUMPUNI SURYA Online - Indonesia memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) berupa populasi usia produktif yang cukup besar sejak Tahun 2010, dengan jumlah penduduk yang saat ini mencapai 250 juta jiwa. Sayangnya, potensi tersebut tidak disiapkan secara terstruktur, terutama untuk persiapan generasi mendatang. Peran untuk mempersiapkan potensi sumber daya berkualitas ada pada dunia pendidikan dan kebudayaan yang semakin dipertegas dari koefisien korelasi pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara keseluruhan adalah 0.99. Artinya, bahwa pendidikan memiliki kontribusi terhadap peningkatan indeks kesehatan dan indeks kesejahteraan. Sayangnya, potensi tersebut ternyata belum disiapkan secara menyeluruh, Pemerintah baru mengupayakan secara gradual, yakni untuk tingkat dasar hingga menengah atas, sementara biaya pendidikan ditingkat Perguruan Tinggi, begitu mencekik sehingga persiapan generasi mendatang masih terancam. Beberapa kebijakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas tersebut menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, telah dilaksanakan, dengan memulai Pendidikan Menengah Universal (PMU). PMU merupakan rintisan wajib belajar 12 tahun yang menjadi salah satu kebijakan Pemerintah agar join facebook.com/suryaonline semua anak di Indonesia bisa bersekolah hingga lulus pendidikan menengah tingkat atas sehingga dapat meminimalisasikan jumlah angka putus sekolah. Untuk mempercepat program PMU, maka mulai tahun ajaran baru 2013, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp1 juta per tahun per siswa untuk semua siswa SMA, baik negeri maupun swasta dan diberikan langsung ke sekolah-sekolah. “Pemerintah juga memberikan bantuan kepada siswa miskin (BSM) Rp1 juta per tahun per siswa untuk 1,7 juta siswa SMA dari keluarga miskin dan diberikan langsung kepada siswa,” katanya. Di samping itu, meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan menengah, meliputi unit sekolah baru, ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, dan peralatan pendidikan. PMU telah dipersiapkan sejak 2011 dengan membangun 416 sekolah baru dan 34,277 ruang kelas baru, yang diharapkan dapat menampung sekitar 1,3 juta siswa tambahan. Mulai Tahun 2014, program pemerintah untuk membangun sekolah baru setiap tahun setidaknya 500 unit dan 10.000 ruang kelas baru untuk menampung tambahan 400.000 mahasiswa baru. Ketersediaan Guru Program Pendidikan Menengah Universal menghadapi tantangan utama dalam penyediaan guru pendidikan menengah, terutama penyediaan guru SMK. Selain rencana pembangunan unit ruang kelas dan sekolah baru guna memperluas akses ke jenjang SMA sederajat, ketersediaan guru juga harus dipersiapkan secara matang. Pasalnya, ketika terjadi penambahan ruang kelas dan sekolah baru, hal itu akan berdampak terhadap jumlah dan kesiapan guru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Kongres PGRI dan Kongres Guru Indonesia 2013 mengajak para guru di seluruh Tanah Air untuk menyukseskan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dan mene- rapkan kurikulum 2013. “Mari kita sukseskan program PMU, serta kurikulum yang lebih tepat. Saudara adalah pelaku yang mengubah jalannya sejarah karena Indonesia akan memiliki sistem pendidikan selama 12 tahun dengan kurikulum yang lebih tepat,” katanya. Presiden mengatakan, program ini dijalankan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah mencapai 97 persen. Tanpa program ini, kata Presiden, persentase APK tersebut baru dicapai pada 2040. Saat ini, jumlah guru produktif 39.000 orang masih kurang sehingga pemerintah menyiapkan anak-anak dari program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, tertinggal (SM3T). Setelah selesai mereka kami sekolahkan ke pendidikan profesi. Itu antara lain sebagai persiapan guru-guru untuk mendukung program PMU. Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo terkait program PMU mengatakan, untuk melaksanakan PMU, pemerintah harus mempersiapkan guru-gurunya dan semua sarana prasarananya. Kalau mau mengangkat guru, harus dengan perencanaan yang komprehensif. Pelaksanaan wajar 12 tahun harus satu pemahaman dengan wajar sembilan tahun yang sudah dilaksanakan selama ini. Artinya, pemerintah harus menanggung semua biaya, mulai dari biaya operasional, biaya investasi, hingga biaya personal bagi siswa miskin. “Jangan sampai hanya dibantu dengan dana BOS saja. Padahal, bantuan itu ada yang namanya biaya investasi, biaya personal dan biaya operasional. Kalau wajib belajar, swasta dan negeri juga wajib dibiayai,” tambahnya. Cita-cita luhur Pemerintah ini tentu harus diapresiasi, hanya saja pelaksanaannya harus benar-benar melalui pengawasan dan evaluasi yang ketat sehingga tidak membuang biaya siasia. Mengingat budaya guru sekarang sudah berbeda jauh dengan jaman sebelum tahun 80-an, dimana pengabdian terhadap bangsa dan negara menjadi landasan mereka bekerja. Yang sekarang ini, budaya guru sudah jauh berbeda, karena lebih banyak silau dengan kebutuhan materi. (joe/ant) follow @portalsurya
  2. 2. 2 SELASA 24 DESEMBER 2013 | surya.co.id | surabaya.tribunnews.com 311 Kepala Daerah Diangkut KPK PEMILU LANGSUNG MENJERUMUSKAN SURYA Online - Pelencengan yang diistilahkan amandemen terhadap UUD 1945 semakin dan terus membawa korban, terutama dalam Pemilihan Umum (Pemilu), mulai dari Pilpres, Pemilukada, semuanya akan membawa kepada kehancuran Bangsa Indonesia karena UUD 1945 dan Pancasila tidak dapat dipisahkan. Pemilukada langsung yang nyatanyata menyimpang dari UUD 1945 dan sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun toh berdalil democrazy, Pemilukada langsung terus dipaksakan meski menyimpang UUD 45 dan Pancasila. Akibatnya telah memakan banyak korban. Karena Pemilukada langsung banyak makan ongkos, tentu saja Penguasa akan mencari gantinya ketika menjabat. Terakhir, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (20/12/2013), yang semakin menambah angka kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, jumlahnya pada 2013 menyentuh angka 311, baik gubernur, wali kota maupun bupati. Ratu Atut ditahan KPK di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur dengan sangkaan terkait kasus dugaan tindak pidana penyuapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam sengketa Pilkada Kabupaten Lebak. KPK juga menyangkakan Atut terlibat kasus pengadaan peralatan kesehatan di daerah yang dipimpinnya. Menyimak banyaknya kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah sangat menarik untuk ditelisik mengapa sampai penguasa daerah tersebut terlibat join facebook.com/suryaonline korupsi padahal gaji dan fasilitasnya sudah memadai dan yang lebih syur lagi, Kepala Daerah juga memiliki kewenangan lebih besar dalam mengeluarkan kebijakan. Hal itu sejalan dengan berlakunya otonomi daerah yang lebih besar dan luas sejak era reformasi bergulir 15 tahun lalu, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No.32/2004, yang membuat korupsi di Indonesia semakin menggila. Menjerumuskan Bertemunya nafsu ingin berkuasa dan ambisi memperoleh konsesi bisnis tampaknya telah memicu jumlah Kepala Daerah yang tersangkut hukum bertambah menjadi 311 Tahun 2013. Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, banyaknya Kepala Daerah yang tersangkut kasus korupsi karena mereka terlibat dalam pendanaan kampanye dengan investor atau pengusaha. Jika menang, Kepala Daerah hanya sibuk melakukan balas budi bagi tim suksesnya, termasuk kepada pengusaha yang telah mendanainya selama kampanye. Akibatnya, Kepala Daerah tersandera kepentingan mengembalikan dana kampanye sehingga membuat kebijakan tidak prorakyat, tetapi propenguasaha. Ada pula yang memilih jalur korupsi untuk membalas budi itu. Hal itu membuat banyak hal sederhana menjadi sulit. Kedaulatan pangan, misalnya, sesuatu yang seharusnya sederhana tetapi sulit. Begitu pun kedaulatan energi. Padahal Nusantara ini dikaruniai Tuhan Yang Maha Pencipta begitu banyak sumber daya alam tetapi tidak juga berdaulat di bidang energi. Marzuki mengemukakan, Kepala Daerah tidak akan pernah mungkin mengembalikan biaya kampanye dengan gaji yang diterimanya dari negara tanpa melakukan korupsi ataupun kongkalikong dengan pengusaha. Gaji Kepala Daerah rata-rata Rp 50 juta sebulan. Artinya, selama lima tahun rata-rata mendapatkan gaji Rp 3 miliar. Kalau menjabat dua periode kalikan dua saja jumlah pendapatan resminya. Terus darimana dan bagaimana mereka mengembalikannya? “Pastinya kalau tidak korupsi ya, mereka harus memberikan berbagai konsensi bagi investornya Pilkada-nya,” ujar Ketua DPR RI Marzuki Ali. Hal ini pula yang menyebabkan berbagai sumber kekayaan alam pun terjual oleh berbagai kebijakan Kepala Daerah yang harus membayar investasi dari para investor yang telah membantunya memenangkan Pilkada. Dan itulah sebabnya sumber daya alam banyak dikuasai oleh orang-orang yang punya uang, bukan dikuasai oleh negara seperti digariskan dalam konstitusi. “Begitu menang, sumber daya alam itu pun habis dibagi. Kepala Daerah berkuasa paling lama dua periode, tapi izin pengelolaan sumber daya alamnya bisa diberikan sampai 20 tahun,” katanya. Karena itu, kata dia, jangan heran kalau sumber daya alam kini dikuasai oleh para pengusaha termasuk pengusaha asing. Fakta ini sebenarnya sudah jauh dari nilai-nilai konstitusi karena dalam konstitusi sudah diatur bahwa segala sumber daya alam, tanah, air dan semua yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Sekarang mana buktinya bahwa itu digunakan untuk kemakmuran rakyat?,” katanya. (antara) follow @portalsurya

×