Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)

25,669 views

Published on

KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016

Published in: Government & Nonprofit
  • Hey guys! Who wants to chat with me? More photos with me here 👉 http://www.bit.ly/katekoxx
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)

  1. 1. KABUPATEN BANYUMAS KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016 KEPALA DESA WLAHAR WETAN, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Bab III Ayat 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu ditunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa; b. bahwa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Wlahar Wetan Tahun Anggaran 2016. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
  2. 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertangggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 Seri D); 16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15); 17. Peraturan Desa Wlahar wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 277/140); 18. Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKPDesa Wlahar Wetan Tahun 2016 (Lembaran Desa
  3. 3. Wlahar Wetan Tahun 2015 Nomor 8); 19. Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Nomor 9). MEMUTUSKAN: Menetapkan : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016. PERTAMA : Membentuk yang mana Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa dan menunjuk mereka yang namanya disebut dalam kolom 2, jabatan sebagaimana kolom 4, bertindak sesuai dengan bidangnya dan sebagai pelaksana kegiatan dalam kolom 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini; KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri dari: 1) Sekretaris Desa; 2) Kepala Seksi; dan 3) Bendahara. KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Menyusun/membuat jadwal rencana pelaksanaan kegiatan pada DAK-RKA yang telah disahkan menjadi tanggungjawabnya; 2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 5. Menyusun/membuat pelaporan dan pertanggungjawaban baik secara administrasi, secara fisik, maupun secara operasional dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DKA-RKA yang telah disahkan dalam rangka pelaksanaan APBDesa serta Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; 6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan 7. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. KEEMPAT : Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; 2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
  4. 4. kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; dan 6. Mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Seksi dan Bendahara Selaku PTPKD. KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Wlahar Wetan; KEENAM : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menerima tunjangan/honorarium sesuai kedudukannya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; KETUJUH : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas; KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Wlahar Wetan Pada Tanggal : 1 Januari 2016 KEPALA DESA WLAHAR WETAN DODIET PRASETYO. A Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth, : 1. Bupati Banyumas (Sebagai Tembusan); 2. Inspektorat Kab. Banyumas; 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banyumas; 4. Kepala DPPKAD Kab. Banyumas; 5. Camat Kalibagor (Sebagai Laporan); 6. Ketua BPD Wlahar Wetan; 7. Perangkat Desa yang bersangkutan; 8. Arsip.
  5. 5. Lampiran Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor : 1 Tahun 2016 Tanggal : 1 Januari 2016 PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA (PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016 NO NAMA TEMPAT DAN TTL JABATAN PIMPINAN KEGIATAN (PTPKD) TA. 2016 1 2 3 4 5 1. 2. 3. DARYO AGUS SULISTYONO WARLIYAH Banyumas, 16 Agustus 1970 Banyumas, 13 Agustus 1982 Banyumas, 20 April 1976 Plh. Sekdes/ Kasi Pemerintahan dan Pembangunan Kasi Kesra dan Permas Kaur Keuangan Koordinator PTPKD; Pimpinan/Pelaksana Kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pimpinan/Pelaksana Kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang Tak Terduga Pimpinan Kegiatan pada Bidang Pembiayaan dan Dana Cadangan Wlahar Wetan, 1 Januari 2016 KEPALA DESA WLAHAR WETAN DODIET PRASETYO. A, ST

×