SlideShare a Scribd company logo

SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)

KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016

1 of 6
Download to read offline
KABUPATEN BANYUMAS
KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016
KEPALA DESA WLAHAR WETAN,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Bab III Ayat
2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu
ditunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Desa;
b. bahwa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan
Desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban,
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan Desa menguasakan sebagian
kekuasaannya kepada perangkat Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan b perlu diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang
Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Desa (PTPKD) Wlahar Wetan Tahun Anggaran 2016.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan
dan Pertangggungjawaban Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 238/PMK/2011 tentang Pedoman Umum
Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2008 Nomor 4 Seri D);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor
15);
17. Peraturan Desa Wlahar wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2014 Nomor 277/140);
18. Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang
RKPDesa Wlahar Wetan Tahun 2016 (Lembaran Desa
Wlahar Wetan Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Desa Wlahar Wetan Tahun
2015 Nomor 9).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
Tahun Anggaran 2016.
PERTAMA : Membentuk yang mana Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD) dalam membantu Kepala Desa
untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang
berasal dari unsur Perangkat Desa dan menunjuk mereka
yang namanya disebut dalam kolom 2, jabatan
sebagaimana kolom 4, bertindak sesuai dengan bidangnya
dan sebagai pelaksana kegiatan dalam kolom 5
sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan
ini;
KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri
dari:
1) Sekretaris Desa;
2) Kepala Seksi; dan
3) Bendahara.
KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai
tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Menyusun/membuat jadwal rencana pelaksanaan
kegiatan pada DAK-RKA yang telah disahkan menjadi
tanggungjawabnya;
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam
APBDesa;
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan
atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. Menyusun/membuat pelaporan dan
pertanggungjawaban baik secara administrasi, secara
fisik, maupun secara operasional dalam pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan DKA-RKA yang telah disahkan
dalam rangka pelaksanaan APBDesa serta Pengelolaan
Keuangan Desa yang dilaksanakan dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember;
6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
kepada Kepala Desa; dan
7. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
KEEMPAT : Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD
mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
APBDesa;
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa, perubahan APBDesa dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa;
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan
dan pengeluaran APBDesa; dan
6. Mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Seksi dan
Bendahara Selaku PTPKD.
KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Teknis
Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) senantiasa berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa
Wlahar Wetan;
KEENAM : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh rasa tanggung jawab dan menerima
tunjangan/honorarium sesuai kedudukannya dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KETUJUH : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan
Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten
Banyumas;
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di : Wlahar Wetan
Pada Tanggal : 1 Januari 2016
KEPALA DESA WLAHAR WETAN
DODIET PRASETYO. A
Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :
1. Bupati Banyumas (Sebagai Tembusan);
2. Inspektorat Kab. Banyumas;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banyumas;
4. Kepala DPPKAD Kab. Banyumas;
5. Camat Kalibagor (Sebagai Laporan);
6. Ketua BPD Wlahar Wetan;
7. Perangkat Desa yang bersangkutan;
8. Arsip.
Lampiran Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor : 1 Tahun 2016
Tanggal : 1 Januari 2016
PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA (PTPKD)
TAHUN ANGGARAN 2016
NO NAMA
TEMPAT DAN
TTL
JABATAN
PIMPINAN KEGIATAN
(PTPKD) TA. 2016
1 2 3 4 5
1.
2.
3.
DARYO
AGUS
SULISTYONO
WARLIYAH
Banyumas,
16 Agustus
1970
Banyumas,
13 Agustus
1982
Banyumas,
20 April 1976
Plh. Sekdes/
Kasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Kasi
Kesra dan
Permas
Kaur Keuangan
Koordinator PTPKD;
Pimpinan/Pelaksana
Kegiatan pada Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
dan
Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Pimpinan/Pelaksana
Kegiatan pada Bidang
Pembinaan
Kemasyarakatan dan
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat serta
Bidang Tak Terduga
Pimpinan Kegiatan
pada Bidang
Pembiayaan dan
Dana Cadangan
Wlahar Wetan, 1 Januari 2016
KEPALA DESA WLAHAR WETAN
DODIET PRASETYO. A, ST
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
Ad

Recommended

Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Pemdes Wlahar Wetan
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Muriady Dimur
 
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaFormat keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaPemerintahDesa3
 
SK BENDAHARA DESA 2017 DESA WAKEAKEA
SK BENDAHARA DESA  2017  DESA WAKEAKEASK BENDAHARA DESA  2017  DESA WAKEAKEA
SK BENDAHARA DESA 2017 DESA WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSuwondo Chan
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKJirman Huri
 
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKPerdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKStrobillus Found
 

More Related Content

What's hot

Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Penyusunana Perdes Kewenangan Desa
Penyusunana Perdes Kewenangan DesaPenyusunana Perdes Kewenangan Desa
Penyusunana Perdes Kewenangan DesaFormasi Org
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docx
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docxSK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docx
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docxMandirejoMerakurak
 
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulyaPengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulyaAdelfios Andyka Fatra
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfSuwondo Chan
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAudhi purnomo
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaEka Saputra
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaari saridjo
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelanSrie Maryati
 
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jayaRkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jayahasanadjo
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
 
Keputusan bersama kepala desa
Keputusan bersama kepala desaKeputusan bersama kepala desa
Keputusan bersama kepala desaPeno Wirawan
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianpemdessinga
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Suwondo Chan
 

What's hot (20)

Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 
Sk no. 8 pendirian perpustakaan
Sk no. 8 pendirian perpustakaanSk no. 8 pendirian perpustakaan
Sk no. 8 pendirian perpustakaan
 
Penyusunana Perdes Kewenangan Desa
Penyusunana Perdes Kewenangan DesaPenyusunana Perdes Kewenangan Desa
Penyusunana Perdes Kewenangan Desa
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docx
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docxSK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docx
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docx
 
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulyaPengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
 
Sk. lembaga adat desa
Sk. lembaga adat desaSk. lembaga adat desa
Sk. lembaga adat desa
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan
 
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jayaRkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 
Keputusan bersama kepala desa
Keputusan bersama kepala desaKeputusan bersama kepala desa
Keputusan bersama kepala desa
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentian
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
 

Similar to SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAPemdes Wonoyoso
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...pemdessalimbatu
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Teguh Supriyadi
 
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016tanjungsaricms
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021NoerCholies1
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaSuwondo Chan
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaSuwondo Chan
 
APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANsanghiang
 
Perdes tanjungsari 7 2015
Perdes tanjungsari 7 2015Perdes tanjungsari 7 2015
Perdes tanjungsari 7 2015tanjungsaricms
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Pemdes Seboro Sadang
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018Strobillus Found
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desaPerbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desaNinuk Hp
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023NoerCholies1
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 

Similar to SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016) (20)

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
 
LPPD 2016
LPPD 2016LPPD 2016
LPPD 2016
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
 
APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHAN
 
Perdes
PerdesPerdes
Perdes
 
Perdes tanjungsari 7 2015
Perdes tanjungsari 7 2015Perdes tanjungsari 7 2015
Perdes tanjungsari 7 2015
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
Sk ptpkd 2016 final
Sk ptpkd 2016 finalSk ptpkd 2016 final
Sk ptpkd 2016 final
 
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desaPerbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 

More from Pemdes Wlahar Wetan

Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016Pemdes Wlahar Wetan
 
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Pemdes Wlahar Wetan
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Pemdes Wlahar Wetan
 
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Pemdes Wlahar Wetan
 
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015Pemdes Wlahar Wetan
 
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Pemdes Wlahar Wetan
 
Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015
Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015
Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015Pemdes Wlahar Wetan
 
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaKeputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaPemdes Wlahar Wetan
 
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Pemdes Wlahar Wetan
 
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Pemdes Wlahar Wetan
 
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)Pemdes Wlahar Wetan
 

More from Pemdes Wlahar Wetan (11)

Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
 
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
 
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
 
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
 
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
 
Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015
Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015
Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015
 
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaKeputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
 
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
 
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
 
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
 

SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)

  • 1. KABUPATEN BANYUMAS KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016 KEPALA DESA WLAHAR WETAN, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Bab III Ayat 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu ditunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa; b. bahwa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Wlahar Wetan Tahun Anggaran 2016. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
  • 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertangggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 Seri D); 16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15); 17. Peraturan Desa Wlahar wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 277/140); 18. Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKPDesa Wlahar Wetan Tahun 2016 (Lembaran Desa
  • 3. Wlahar Wetan Tahun 2015 Nomor 8); 19. Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Nomor 9). MEMUTUSKAN: Menetapkan : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016. PERTAMA : Membentuk yang mana Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa dan menunjuk mereka yang namanya disebut dalam kolom 2, jabatan sebagaimana kolom 4, bertindak sesuai dengan bidangnya dan sebagai pelaksana kegiatan dalam kolom 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini; KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri dari: 1) Sekretaris Desa; 2) Kepala Seksi; dan 3) Bendahara. KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Menyusun/membuat jadwal rencana pelaksanaan kegiatan pada DAK-RKA yang telah disahkan menjadi tanggungjawabnya; 2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 5. Menyusun/membuat pelaporan dan pertanggungjawaban baik secara administrasi, secara fisik, maupun secara operasional dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DKA-RKA yang telah disahkan dalam rangka pelaksanaan APBDesa serta Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; 6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan 7. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. KEEMPAT : Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; 2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
  • 4. kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; dan 6. Mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Seksi dan Bendahara Selaku PTPKD. KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Wlahar Wetan; KEENAM : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menerima tunjangan/honorarium sesuai kedudukannya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; KETUJUH : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas; KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Wlahar Wetan Pada Tanggal : 1 Januari 2016 KEPALA DESA WLAHAR WETAN DODIET PRASETYO. A Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth, : 1. Bupati Banyumas (Sebagai Tembusan); 2. Inspektorat Kab. Banyumas; 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banyumas; 4. Kepala DPPKAD Kab. Banyumas; 5. Camat Kalibagor (Sebagai Laporan); 6. Ketua BPD Wlahar Wetan; 7. Perangkat Desa yang bersangkutan; 8. Arsip.
  • 5. Lampiran Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor : 1 Tahun 2016 Tanggal : 1 Januari 2016 PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA (PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016 NO NAMA TEMPAT DAN TTL JABATAN PIMPINAN KEGIATAN (PTPKD) TA. 2016 1 2 3 4 5 1. 2. 3. DARYO AGUS SULISTYONO WARLIYAH Banyumas, 16 Agustus 1970 Banyumas, 13 Agustus 1982 Banyumas, 20 April 1976 Plh. Sekdes/ Kasi Pemerintahan dan Pembangunan Kasi Kesra dan Permas Kaur Keuangan Koordinator PTPKD; Pimpinan/Pelaksana Kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pimpinan/Pelaksana Kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang Tak Terduga Pimpinan Kegiatan pada Bidang Pembiayaan dan Dana Cadangan Wlahar Wetan, 1 Januari 2016 KEPALA DESA WLAHAR WETAN DODIET PRASETYO. A, ST